Makalah Subjek Hukum Internasional BAB II PEMBAHASAN
%i& %ii&
(& -& /& *& 0& 2&
(& -& /& *& 0& 2&
2.1 Hukum Internasional Hukum Huk um int inter ernas nasion ional al ad adal alah ah ba bagi gian an hukum ya yang ng me meng ngat atur ur ak akti tivi vita tas s en enti tita tas s berskala internasional internasional.. Pada awalnya awalnya Hukum Internasional hanya diartikan sebagai !erilaku dan hubungan antarnegara namun dalam !erkembangan !ola hubungan internasional yang semakin sema kin kom! kom!leks leks !eng !engertia ertian n ini kemu kemudian dian melu meluas as sehi sehingga ngga huku hukum m inte internas rnasiona ionall jug juga a meng me ngur urus usii st stru ruktu kturr da dan n !e !eri rila laku ku or orga gani nisa sasi si in inte tern rnas asio iona nall da dan n !a !ada da ba bata tas s te tert rten entu tu !erusahaan multinasional dan individu. Hukum internasional adalah hukum bangsa"bangsa hukum antarbangsa atau hukum antarnegara.. Hukum bangsa"bangsa di!ergunakan untuk menunjukkan !ada kebiasaan dan antarnegara aturan atu ran hu hukum kum ya yang ng be berla rlaku ku da dalam lam hub hubun ungan gan an antar tara a raj raja"r a"raj aja a #am #aman an da dahul hulu. u. Hu Hukum kum antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan !ada kom!leks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa"bangsa atau negara. Hukum Hu kum Int Intern ernasi asion onal al mer meru!a u!akan kan kes kesel eluru uruhan han kae kaeda dah h dan asa asas s yan yang g men menga gatur tur hubungan atau !ersoalan yang melintasi batas negara antara$ negara dengan negara negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain. 2.2 Subjek Hukum Internasional Subjek hukum internasional diartikan sebagai !emilik !emegang atau !endukung hak dan da n !e !emi miku kull ke kewa waji jiba ban n be berd rdas asar arka kan n hu huku kum m in inte tern rnas asio iona nal. l. Se Se'a 'ara ra te teor orit itis is da da!a !att dikemukakan ahwa subjek hukum internasional sebenarnya hanyalah negara. Perjanjian internasional se!erti misalnya konvensi"konvensi Palang Merah tahun ()*) memberikan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu diberikan konvensi se'ara tidak langsung ke!ada orang"!erorangan %individu& melalui negaranya yang menjadi !eserta konvensi itu. Suatu entitas harus memiliki !ersonalitas HI. Agar suatu entitas da!at dikatakan telah memili mem iliki ki !er !erson sonali alitas tas HI har harus us mem memili iliki ki be beber bera! a!a a ke' ke'aka aka!an !an ter terten tentu. tu. +e' +e'aka aka!an !an"" ke'aka!an tersebut adalah $ Mam!u mendukung hak dan kewajiban internasional % capable of possessing international rights and duties&, duties&, Mam!u melakukan tindakan tertentu yang bersiat internasion internasional al % endowed with the capacity to take certain types of action on internationa internationall plane&, plane &, Mam!u menjadi !ihak dalam !embentukan !erjanjian internasional % they have related to capacity to treaties and agreements under international law &, &, Memili Mem iliki ki kem kemam! am!uan uan unt untuk uk mel melaku akukan kan !e !enun nuntut tutan an ter terha hada! da! !i !ihak hak yan yang g me melan langg ggar ar kewajiban internasional %the % the capacity to make claims for breaches of international law &, &, Memili Mem iliki ki kek kekeb ebala alan n dar darii !e !enga ngaruh ruh1!e 1!ene nera! ra!an an yu yuris risdi diksi ksi na nasio sional nal sua suatu tu neg negara ara % the enjoyment of privileges and immunities from national jurisdiction &, 3a!a 3a !att me menj njad adii an angg ggot ota a da dan n be ber! r!ar arti tisi si!a !asi si da dala lam m ke kean angg ggot otaa aan n su suat atu u or orga gani nisa sasi si internasional %the % the question of international legal personality may also arise in regard to membership or participation in internationa internationall bodies &. Ada!un yang menjadi menjadi subjek subjek hukum internasional internasional adalah adalah $ Negara 4ahta 4a hta Su'i Su' i 5ati'an Palang Merah Internasional 6rganisasi Internasional Individu Pemberontak 3an Pihak 3alam Sengketa.
1)
a. b. '. d.
Berikut ini akan kami jelaskan mengenai berbagai subjek hukum internasional. Negara Negara dinyatakan sebagai subjek hukum internasional yang !ertama karena kenyataan menunjukkan bahwa yang !ertama melakukan hubungan internasional adalah negara. Aturan"aturan yang disediakan masayarakat internasional da!at di!astikan beru!a aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara a!abila mereka saling mengadakan hubungan. Ada!un negara yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka berdaulat dan tidak meru!akan bagian dari suatu negara artinya negara yang mem!unyai !emerintahan sendiri se'ara !enuh yaitu kekuasaan !enuh terhada! warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu. Menurut PASA7 ( +onvensi Montevideo ()*) mengenai Hak dan +ewajiban Negara kualiikasi suatu negara untuk disebut sebagai !ribadi dalam hukum internasional adalah$ Penduduk yang teta!, Mem!unyai wilayah %teritorial& tertentu, Pemerintahan yang sah, dan +emam!uan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.
2) Tahta Suci Vatican 4ahta Su'i 5atikan di akui sebagai subyek hukum internasional berdasarkan 4raktat 7ateran tanggal (( 8ebruari ()-) antara !emerintah Italia dan 4ahta Su'i 5atikan mengenai !enyerahan sebidang tanah di 9oma. Perjanjian 7ateran adalah salah satu dari Pakta 7ateran tahun ()-) atau Persetujuan 7ateran tiga !ersetujuan yang dibuat di tahun ()-) antara +erajaan Italia dan 4ahta Su'i diratiikasi !ada tanggal : ;uni ()-) mengakhiri masa
Wilayah Negara Kota Vatikan, dibentuk oleh ersetujuan !ateran 4ahta Su'i itu sendiri %Bahasa 7atin$ ancta edes& adalah yurisdiksi e!isko!al dar i>sku! 9oma %yang umumnya dikenal sebagai Sri Paus& tahta keusku!an nomor satu dalam =ereja +atolik dan meru!akan !usat !emerintahan =ereja +atolik. 3engan demikian dalam di!lomasi dan dalam bidang"bidang lainnya 4ahta Su'i bertindak dan berbi'ara atas nama seluruh =ereja +atolik. 4ahta Su'i juga diakui oleh
subyek"subyek hukum internasional lainnya sebagai sebuah entitas berdaulat dike!alai oleh Sri Paus yang dengannya da!at dijalin hubungan"hubungan di!lomatik. Sri Paus menjalankan !emerintahan =ereja +atolik melalui +uria 9omawi. +uria 9omawi terdiri atas sejumlah jawatan yang menangani urusan"urusan =ereja !ada tingkat tertinggi men'aku! Sekretariat Negara sembilan +ongregasi tiga 4ribunal sebelas 3ewan +e!ausan dan sebelas +omisi +e!ausan. Sekretariat Negara di bawah !im!inan +ardinal Sekretaris Negara mengarahkan dan mengkoordinasi +uria. Sekretaris Negara saat ini +ardinal 4ar'isio Bertone adalah !adanan 4ahta Su'i untuk seorang !erdana menteri. >sku! Agung 3omini?ue Mamberti Sekretaris Bagian Hubungan Antarnegara dari Sekretariat Negara bertindak selaku menteri luar negeri 4ahta Su'i. Bertone dan Mamberti ditunjuk untuk menjabat !osisinya masing"masing oleh Paus Benediktus @5I !ada bulan Se!tember -2. Sekretariat Negara adalah satu"satunya badan +uria yang berlokasi di dalam +ota 5atikan. ;awatan lainnya menem!ati sejumlah gedung di bebera!a lokasi berbeda di9oma yang memiliki hak"hak ekstrateritorial se!erti kedutaan"kedutaan besar. 7embaga"lembaga +uria yang !aling akti di antaranya +ongregasi bagi 3oktrin Iman yang mengawasi doktrin =ereja"+atolik, +ongregasi bagi Para >sku! yang mengkoordinasi !enunjukan usku!"usku! di seluruh dunia, +ongregasi bagi Penginjilan Bangsa"Bangsa yang memantau seluruh karya misi, dan 3ewan +e!ausan bagi +eadilan dan Perdamaian yang berhubungan dengan isu"isu sosial dan !erdamaian internasional. 4ahta su'i ini ber!usat di 5atikan meru!akan negara merdeka terke'il di dunia dari segi luas wilayah dan jumlah !enduduk. 5atikan meru!akan sebuah enkla yang berada di dalam wilayah kota 9oma di Italia. 5atikan meru!akan tem!at tinggal Pausdan wilayah 4akhta Su'i otoritas !usat =ereja +atolik. ontoh +asus Hukum Internasional mengenai 4ahta Su'i Pemerintahan AS Linungi Vatikan Atas !asus Pelecehan Seksual Pemerintahan Presiden Bara'k 6bama menunjukkan keber!ihakannya !ada 5atikan terkait tuntutan hukum terhada! 5atikan atas kasus"kasus !ele'ehan seksual di dalam gereja"gereja +atolik. Pemerintah AS menyatakan bahwa 4ahta Su'i kebal dari segala bentuk tuntutan hukum di AS. Pemerintahan 6bama menegaskan hal tersebut setelah Mahkamah Agung AS mendesak agar =edung Putih segera mengumumkan sika!nya atas gugatan hukum terhada! 5atikan yang dilakukan seorang korban kasus !edoilia di sebuah gereja +atolik di 6regon. Pemerintah AS menga'u !ada hukum ederal tahun ():2 dalam mengambil ke!utusan untuk ber!ihak !ada 5atikan. Berdasarkan >ndang">ndang <8oreign Sovereign Immunities A't< !emerintah AS dikenakan batasan tertentu terkait gugatan terhada! kedaulatan negara lain yang diajukan warga negara AS. >ndang">ndang tersebut menem!atkan !osisi Paus Benediktus @5I !im!inan umat +atolik se"dunia setara dengan ke!ala negara. 3alam gugatan yang diajukan ke !engadilan 6regon !ada tahun -- !enggugat menyatakan bahwa 5atikan harus bertanggung jawab karena memindahkan !endeta yang mengida! !edoilia ke negara bagian AS itu !adahal 5atikan sudah memiliki 'atatan bahwa !endeta yang bersangkutan !ernah tersandung tuduhan !ele'ehan anak di bawah umur di Irlandia dan hi'ago. =ugatan terhada! 5atikan juga diajukan warga negara AS di +entu'ky dan Cis'onsin. =ugatan hukum itu menuding !ara usku! berkons!irasi menutu!i kasus"kasus !edoilia yang dilakukan sejumlah !endetanya.
5atikan sejauh ini menolak bertanggung jawab atas tuduhan"tuduhan tersebut dengan alasan !ara usku! yang bertugas di wilayah AS se'ara teknis tidak di!ekerjakan oleh 5atikan ") Palang #erah Internasional $) %rganisasi Internasional Sejarah an Perkembangan %rganisasi Internasional 4ata urutan subyek hukum internasional disesuaikan dengan kewenangan yang dimilikinya. Pada tingkat !aling atas terda!at negara yang mem!unyai wewenang internasional se'ara !enuh karena statusnya sebagai subyek asli hukum internasional semenjak abad ke"(2. Selanjutnya menyusul organisasi"organisasi antar !emerintah atau organisasi"organisasi internasional yang mem!unyai wewenang"wewenang khusus. 6rganisasi internasional ditem!atkan setelah negara dengan alasan bahwa organisasi internasional hanya memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional dalam hal tertentu. Pertumbuhan organisasi internasional telah dimulai sejak abad !ertengahan. 6rganisasi international !aling awal yang da!at teridentiikasi adalah Holly Allian'e yang didirikan oleh negara"negara Ero!a antara lain Austria, Prusia, dan 9usia untuk menghada!i kekuasaan Na!oleon. Setelah Holly Allian'e kemudian bermun'ulan organisasi internasional lain se!erti $ (. -. /. *.
=eodeti' >nion !ada tahun (D2*, International 4elegra!h >nion %(D20& yang meru!akan !endahulu International 4ele'ommuni'ation >nion, >niversal Postal >nion %(D:*&, Berne Bureau or the Prote'tion o 7iterary and Artisti' Corks %(DD2&, dan lainnya. ang tidak mungkin dikesam!ingkan adalah mun'ulnya 7eague o Nations %7iga Bangsa" Bangsa17BB& !ada tahun ()() yang kemudian diteruskan oleh >nited Nations %Perserikatan Bangsa"Bangsa1PBB& !ada tahun ()*0. PBB kemudian menjadi organisasi internasional yang !aling besar dalam sejarah !ertumbuhan kerjasama semua bangsa di dunia di dalam berbagai sektor kehidu!an internasional. Meski!un telah mun'ul sejak lama belum ada kese!akatan mengenai deinisi dari organisasi internasional. Namun menurut Sumaryo Suryokusumo organisasi internasional da!at dideinisikan sebagai $ #himpunan negara$negara yang terikat dalam suatu perjanjian internasional yang dilengkapi anggaran dasar sebagai instrumen pokok %constituent instrument& dan mempunyai personalitas yuridik'( Sementara menurut 3.C. Bowett organisasi internasional dideinisikan sebagai $ #)they were permanent association of governments, or administration %i'e' postal or railway administration&, based upon a treaty of a multilateral rather than a bilateral type and with some definite criterion of purpose(' As&ek'as&ek alam Pembentukan %rganisasi Internasional 3alam !embentukan suatu organisasi internasional maka ada em!at as!ek yang menjadi aktor ter!enting. +eem!at as!ek tersebut adalah $ as!ek ilosois, as!ek hukum, as!ek administrati, as!ek struktural. (. As!ek ilosois meru!akan as!ek !embentukan organisasi internasional yang berkenaan dengan alsaah atau tema"tema !okok suatu organisasi internasional misalnya$ a&
4ema keagamaan se!erti 6rganisasi +onerensi Islam %6+I&, Moslem
Brotherhood. b&
4ema !erdamaian se!erti Asso'iation o South East Asian Nations %ASEAN&,
PBB, '&
4ema !enentuan nasib sendiri %the right o sel"determination& se!erti
6rgani#ation o Ari'an >nity %6A>& d&
4ema kerjasama ekonomi se!erti Asian Pa'ii' E'onomi' oo!eration
%APE&, 6rgani#ation o Petroleum EF!orting ountries %6PE&. -. As!ek hukum adalah as!ek yang berkenaan dengan !ermasalahan"!ermasalahan konstitusional dan !rosedural misalnya$ a& l
3i!erlukannya 'onstituent instrument se!erti 'ovenant, 'harter, statute, dan ainnya yang memuat !rinsi!"!rinsi! dan tujuan struktur mau!un 'ara
organisasi itu bekerja. b&
3a!at bertindak sebagai !embuat hukum yang men'i!takan !rinsi!"!rinsi!
hukum internasional dalam berbagai instrumen hukum %treaty"making !owers&. '&
Mem!unyai !ersonalitas dan kemam!uan hukum.
/. As!ek administrati adalah as!ek yang berkenaan dengan administrasi internasional misalnya$ a&
Adanya sekretariat teta! atau !ermanent head?uarter yang !endiriannya dibuat
melalui head?uarter agreement dengan negara tuan rumah. b& '&
Adanya !ejabat si!il internasional atau international 'ivil servants. Mem!unyai anggaran atau budgeting yang diatur se'ara !ro!orsional.
*. As!ek struktural adalah as!ek yang berkenaan dengan !ermasalahaan kelembagaan yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut misalnya sebuah organisasi internasional harus memiliki$ a&
Prin'i!al organs,
b&
Subsidiary organs,
'&
ommissions 1 'ommittee,
d&
Sub"'ommissions,
e&
Sub"'ommittee,
Personalitas (uriik %rganisasi Internasional Se!erti yang telah dijelaskan sebelumnya salah satu as!ek !endirian organisasi internasional adalah as!ek hukum dan !ersonalitas hukum1yuridik termasuk dalam as!ek tersebut. Personalitas hukum yang dimiliki oleh organisasi internasional adalah mutlak
!enting guna memungkinan organisasi internasional itu da!at berungsi dalam hubungan internasional khusunya ka!asitas dalam melaksanakan ungsi hukum se!erti membuat kontrak membuat !erjanjian dengan suatu negara atau mengahukan tuntutan dengan negara lainnya. Personalitas yuridik yang dimiliki oleh sebuah organisasi internasional tidak akan hilang meski!un tidak di'antumkan dalam instrumen !okok !endirian organisasi internasional tersebut. PBB sendiri tidak men'antumkan se'ara khusus mengenai !ersonalitas yuridik yang dimilikinya. Piagam PBB hanya memuat mengenai !ersonalitas yuridik yang dimiliki oleh PBB dalam !asal (* yaitu $ G4he 6rgani#ation shall enjoy in the territory o ea'h o its Members su'h legal 'a!a'ity as may be ne'essary or the eFer'ise o its un'tions and the ulilment o its !ur!oses. Personalitas yuridik yang dimiliki oleh organisasi internasional da!at dibedakan menjadi dua !engertian yaitu !ersonalitas yuridik dalam kaitannya dengan hukum nasional dan !ersonalitas yuridik dalam kaitannya dengan hukum internasional. (.
Personalitas yuridik dalam kaitannya dengan hukum nasional da!at dilihat khususnya a!abila sebuah organisasi internasional akan mendirikan sekretariat teta! atau!un markas besar organisasi tersebut melalui head?uarters agreement. ontohnya head?uarters agreement yang dibuat oleh PBB dengan Amerika Serikat Belanda Swiss dan Austria, ASEAN dengan Indonesia. Pada umumnya head?uarters agreement mengatur mengenai keistimewaan dan kekebalan di!lomatik yang dimiliki oleh !ejabat si!il internasional !embebasan !ajak dan lainnya -. Personalitas yuridik dalam kaitannya dengan hukum internasional da!at diartikan bahwa organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Hak dan kewajiban ini antara lain mem!unyai wewenang untuk menuntut dan dituntut di de!an !engadilan mem!eroleh dan memiliki benda"benda bergerak mem!unyai kekebalan %immunity& dan hak"hak istimewa %!rivileges&. Permasalahan mengenai !ersonalitas yuridik yang dimiliki oleh organisasi internasional !ertama kali men'uat !ada kasus 9e!aration or Injuries Suered in the Servi'e o the >nited Nations %9e!aration or Injuries ase&. 3engan mun'ulnya kasus ini !ersonalitas yuridik yang dimiliki oleh organisasi internasional menjadi tidak diragukan lagi. Stui !asus e&aration *or Injuries +ase 9e!aration or Injuries ase meru!akan kasus yang melahirkan !enegasan terhada! !ersonalitas yuridik organisasi internasional. +asus ini terjadi !ada tahun ()*D dan kemudian Mahkamah Internasional %International ourt o ;usti'e1I;& memberikan advisory o!inion !ada tahun ()*). 3engan adanya kasus ini organisasi internasional yang ada di dunia menda!atkan !enegasan mengenai status yuridiknya. Meski!un sebenarnya status yuridik dari organisasi internasional telah ada namun sam!ai sebelum adanya kasus ini masih belum ada ke!astian hukum mengenai bisa atau tidaknya sebuah organisasi internasional untuk bisa ber!erkara sebagaimana layaknya subyek hukum internasional lainnya. I; telah membuat suatu terobosan hukum dengan mengeluarkan advisory o!inion berkenaan dengan kasus ini. ingkasan !asus Pada tahun ()*D te!atnya tanggal (: Se!tember seorang mediator PBB bernama ount 8olke Bernadotte dan ajudannya +olonel Serot terbunuh dalam !erjalanan dinas ke erusalem. Mereka dibunuh oleh anggota dari kelom!ok 7ehi yang terkadang disebut dengan GStern =ang. +elom!ok ini meru!akan organisasi radikal #ionis yang telah melakukan bebera!a serangan terhada! warga Inggris dan Arab. Pembunuhan terhada! Bernadotte ini telah dise!akati oleh ketiga !emim!in kelom!ok 7ehi yaitu $ it#hak Shamir Natan elli"Mor dan israel Eldad dan diren'anakan oleh ke!ala o!erasi 7ehi di erusalem ehoshua etler.
Em!at orang yang di!im!in oleh Meshulam Makover kemudian menyerang kendaraan yang ditum!angi oleh Bernadotte dan salah satu diantara mereka yaitu ehoshua ohen menembak Bernadotte. ,akta Hukum 3ari kasus tersebut terda!at em!at !ermasalahan hukum yang mun'ul $ (. ount 8olke Bernadotte adalah !ejabat si!il internasional yang bekerja untukPBB -. ount 8olke Bernadotte adalah warga negara Swedia /. Pembunuh Bernadotte ehoshua ohen adalah warga negara Israel *. Pembunuhan terhada! Bernadotte terjadi di wilayah !engawasan Israel. Permasalahan Hukum Berkenaan dengan kasus di atas Sekjen PBB 4rygve 7ie mem!ersia!kan memorandum dan disam!aikan !ada Sidang Majelis >mum PBB !ada tahun ()*D. Memorandum tersebut berisi / !ermasalahan !okok $
(.
(. A!akah suatu negara mem!unyai tanggung jawab terhada! PBB atas musibah atau kematian dari salah seorang !ejabatnyaJ -. +ebijaksanaan se'ara umum mengenai kerusakan dan usaha"usaha untuk menda!atkan ganti rugi /. ara"'ara yang akan ditem!uh untuk !enyam!aian dan !enyelesaian mengenai tuntutan"tuntutan. Setelah mendengarkan memorandum dari Sekjen PBB Majelis >mum kemudian meminta !enda!at dari I; dengan mengajukan !ermasalahan hukum sebagai berikut $ A!akah PBB sebagai sebuah organisasi mem!unyai ka!asitas untuk da!at mengajukan gugatan terhada! !emerintah de jure mau!un de a'to untuk menda!atkan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh $
a.
PBB,
b.
+orban atau orang"orang yang menerima dam!ak dari kejadian yang menim!a korban.
-.
A!abila !ertanyaan (%b& da!at diterima a!akah tindakan yang harus dilakukan PBB untuk mengembalikan hak Negara tem!at korban menjadi warganya J
Putusan I+4erhada! !ermasalahan hukum yang diajukan oleh Majelis >mum I; memberikan jawaban sebagai berikut $ (. >ntuk !ertanyaan (%a& I; se'ara mutlak se!akat bahwa PBB da!at melakukan hal tersebut -. >ntuk !ertanyaan (%b& I; memberikan !enda!at dengan (( suara melawan * bahwa PBB da!at mengajukan gugatan meski!un !emerintah yang diminta !ertanggungjawabannya bukanlah anggota PBB >ntuk !ertanyaan - I; memberikan !enda!at dengan ( suara melawan 0 bahwa a!abila PBB membawa gugatan karena kerugian yang dialami !ejabatnya tindakan tersebut hanya da!at dilakukan a!abila gugatannya didasarkan !ada !elanggaran kewajiban ke!ada PBB. ) Ini/iu Pertumbuhan dan !erkembangan kaidah"kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggungjawab se'ara langsung ke!ada individu semakin bertambah !esat terutama setelah Perang 3unia II. 7ahirnya 3eklarasi >niversal tentang Hak Asasi Manusia %*niversal +eclaration of uman -ights& !ada tanggal ( 3esember ()*D diikuti dengan lahirnya bebera!a konvensi"konvensi hak asasi manusia di
berbagai kawasan dan hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subyek hukum internasional yang mandiri. 3alam arti yang terbatas orang !erorangan sudah agak lama diangga! sebagai subjek hukum internasional. 3alam !erjanjian !erdamaian 5ersailles tahun ()() yang mengakhiri Perang 3unia I antara ;erman dengan Inggris serta Peran'is dengan masing"masing sekutunya sudah terda!at !asal"!asal yang memungkinkan orang !erorangan mengajukan !erkara ke hada!an Mahkamah Arbitrase Internasional sehingga dengan demikian sudah ditinggalkan dalil lama bahwa hanya Negara yang bisa menjadi !ihak di hada!an suatu !eradilan internasional. +etentuan yang seru!a juga terda!at dalam !erjanjian antara ;erman dan Polandia tahun ()-- mengenai Silesia Atas %u!!er Silesia&. 7ebih !enting artinya bagi !erkembangan !engertian individu sebagai subjek hukum internasionaldari bebera!a ketentuan diatas yang bertujuan melindungi hak minoritas ialah ke!utusan Mahkamah Internasional Permanen %Permanent ourt o International ;usti'e& dalam !erkara yang menyangkut !egawai kereta a!i 3an#ig %3an#ig 9ailway 6i'ialKs ase&.+arena siat yang umum dari di'tum Mahkamah ke!utusan tersebut mem!erkuat arah !erkembangan !emberian hak ke!ada individu dalam !erjanjian internasional yang dimulai dalam !erjanjian yang telah disebut diatas. +edudukan individu"individu dalam orde yuridik internasional telah menyebabkan terjadinya !erdebatan do'trinal yang 'uku! hangat. Pro. =eorges S'elle menyatakan bahwa masyarakat internasional !ada akhirnya adalah masyarakat individu yang diatur se'ara langsung oleh hukum internasional yang bertentangan dengan angga!an bahwa individu tidak mem!unyai tem!at dalam orde yuridik internasional. Sehingga untuk mengetahui mana yang benar antara kedua !andangan ini tidaklah mudah karena hukum internasional tidak mem!unyai kejelasan mengenai hal tersebut. Se'ara !rinsi! meru!akan tugas Negara bahwa !ara individu yang tunduk !ada yurisdiksinya mematuhi ketentuan"ketentuan yang berasal dari hukum internasional. Sebaliknya sangat jarang bahwa individu"individu se'ara langsung menda!atkan manaat yang diberikan norma"norma tertentu hukum internasional tan!a !erantara Negara dari individu yang bersangkutan. Pengakuan se'ara terbatas terhada! individu sebagai subjek hukum internasional mengalami !erkembangan yang nyata sesudah Perang 3unia II. 3alam kerangka konstruksi regional +onvensi Ero!a mengenai Hak Asasi Manusia tahun ()0) Perjanjian 9oma tahun ()0: dan !ada tingkat >niversal dengan diterimanya 4he International onvenant on ivil and Politi'al 9ight %IP9& dan 4he International onvenant E'onomi' So'ial and ulture 9ight %IES& di tahun ()22 telah meningkatkan status individu yang bukan hanya sebagai objek teta!i juga dalam hal"hal tertentu sebagai subjek hukum internasional. +etika adanya !enuntutan !enjahat"!enjahat !erang di hada!an MI yang diadakan khusus untuk itu oleh negara"negara sekutu yang menang !erang. 3alam !roses !eradilan yang diadakan di Nurnberg dan 4okyo !ara !enjahat !erang tersebut dituntut sebagai individu untuk !erbuatan yang diklasiikasikan sebagai$ %(& kejahatan terhada! !erdamaian, %-& kejahatanterhada! !erikemanusiaan, %/& !elanggaran terhada! hukum !erang, dan %*& !ermuakatan jahat untuk mengadakan !erang. 3engan adanya !eradilan Nurnberg dan 4okyo tersebut maka seseorang diangga! langsung bertanggung jawab sebagai individu atas kejahatan !erang yang dilakukannya.
ontoh kasus Inividu Statuta Pengadilan Nuremberg dan 4okyo tahun ()*0 lah yang !ertama kali menguraikan kejahatan"kejahatan yang hingga saat ini diangga! sebagai tindak kejahatan internasional yaitu kejahatan terhada! !erdamaian % crimes against peace& kejahatan !erang %war crimes& dan kejahatan terhada! kemanusiaan %crimes against humanity &./ Selain itu dalam !engadilan Nuremberg dan 4okyo inilah !ertama kali dikenal konse! individual criminal responsibility .
Pengailan #iliter Internasional0 Nuremberg 1$ " !engadilan atas !elaku kejahatan !erang Na#i diselenggarakan oleh em!at negara sekutu utama Perang 3unia II %Amerika Serikat Inggris >ni Soviet dan Pran'is& " (- !ersidangan diselenggarakan di bawah yurisdiksi ontrol oun'il 7aw No.( " Selain !ersidangan"!ersidangan tersebut juga diselenggarakan banyak !ersidangan ainnya yang dilakukan oleh !engadilan militer di berbagai negara lainnya L Howard S 7evie GCar rimes Programs$ Euro!e ha!ter III in Howard S 7evie .errorism in War/ .he !aw of War 0rimes %3obbs 8erry N$ 6'eana Publi'ations ())/& ! (/0"(/) %bagian statistik& +ejahatan yang masuk dalam yurisdiksi !engadilan$ " kejahatan terhada! !erdamaian %'rimes against !ea'e& " kejahatan !erang %war 'rimes& " kejahatan terhada! kemanusiaan %'rimes against humanity& !emberkasan dakwaan di Pengadilan Nuremberg$ (. menyusun ren'ana bersama atau melakukan kons!irasi untuk menyelenggarakan kejahatan terhada! !erdamaian kejahatan !erang dan kejahatan terhada! kemanusiaan. -. !elaku kejahatan terhada! !erdamaian$ !eren'anaan !ersia!an !en'etusan !erang sebagai bentuk tindak agresi yang juga meru!akan !erang yang dilarang berdasarkan !erjanjian"!erjanjian internasional. /. !elaku kejahatan !erang dari tanggal ( se!tember ()/) sam!ai D Mei ()*0 di ;erman serta seluruh wilayah negara dan teritori yang dikuasai tentara ;erman sejak ( Se!tember ()/) dan di Austria ekoslowakia dan Italia dan wilayah laut di sekitarnya. *. !elaku kejahatan terhada! kemanusiaan sebelum D Mei ()*0 di ;erman serta seluruh wilayah negara dan teritori yang dikuasai tentara ;erman sejak ( Se!tember ()/) dan di Austria ekoslowakia dan Italia dan wilayah laut di sekitarnya. Berdasarkan !asal 2%'& Statuta Pengadilan Nuremberg kejahatan terhada! kemanusiaan mem!unyai bebera!a elemen. aitu$ " dilakukannya salah satu atau lebih tindak kejahatan s!esiik sebagaimana ter'antum dalam !asal %!embunuhan dll sebelum dan selama masa !erang, atau !erse'ution& " terhada! !o!ulasi si!il 3I MANAP>N %berarti termasuk warga negara !elaku dan juga !enduduk di wilayah yang dikuasai& " sebagai bagian dari atau dilakukan sehubungan dengan bentuk kejahatan lainnya yang masuk dalam yurisdiksi !engadilan %i.e. kejahatan !erang dan kejahatan terhada! !erdamaian& " tan!a mem!erdulikan a!akah tindakan tersebut meru!akan kejahatan menurut hukum domestik negara dimana tindakan tersebut dilakukan.
) Pemberontak an Pihak alam Sengketa Pemberontakan dalam !engertian umum adalah !enolakan terhada! otoritas. Pemberontakan da!at timbul dalam berbagai bentuk mulai dari !embangkangan si!il%civil disobedience& hingga kekerasan terorganisir yang beru!aya meruntuhkan otoritas yang ada. Istilah ini sering !ula digunakan untuk merujuk !ada !erlawanan bersenjata terhada! !emerintah yang berkuasa ta!i da!at !ula merujuk !ada gerakan !erlawanan tan!a kekerasan. 6rang"orang yang terlibat dalam suatu !emberontakan disebut sebagai
a. b. '. d.
dalam artian organisasi se!erti negara.< +e!utusan House o 7ord %()2-&. Pengakuan beligerensi. Pengakuan ini miri! dengan !engakuan sebagai !emberontak. Namun siat !engakuan ini lebih kuat dari!ada !engakuan sebagai !emberontak. Pengakuan ini diberikan bilamana !emberontak itu telah demikian kuatnya sehingga seolah"olah ada dua !emerintahan yang sedang bertarung. +onsekuensi dari !emberian !engakuan ini antara lain beligeren da!at memasuki !elabuhan negara yang mengakui da!at mengadakan !injaman dll. sebagai subjek hukum internasional harus mematuhi s3arat sebagai berikut 4 Pemberontak tersebut harus terorrganisir dengan ra!i , Sudah menaati hukum !erang , Memiliki wilayah yang telah dikuasai , Memiliki kemam!uan menjalankan hubungan internasional dengan negara lain. Pengakuan Sebagai Pemberontak Pengakuan ini diberikan ke!ada sekelom!ok !emberontak yang sedang melakukan !emberontakan terhada! !emerintahnya sendiri di suatu negara. 3engan memberikan !engakuan ini bukan berarti negara yang mengakui itu ber!ihak ke!ada !emberontak. 3asar !emikiran !emberian !engakuan ini semata"mata adalah !ertimbangan kemanusiaan. Sebagaimana diketahui !emberontak la#imnya melakukan !emberontakan karena mem!erjuangkan suatu keyakinan !olitik tertentu yang berbeda dengan keyakinan !olitik !emerintah yang sedang berkuasa. 6leh karena itu mereka sebenarnya bukanlah !enjahat biasa. 3an itulah maksud !emberian !engakuan ini yaitu agar !emberontak tidak di!erlakukan sama dengan kriminal biasa. Namun !engakuan ini sama sekali tidak menghalangi !enguasa %!emerintah& yang sah untuk menum!as !emberontakan itu. Pihak yang bersengketa dalam suatu Negara da!at menjadi subyek hukum internasional. Mereka diangga! mewakili !ihak dalam hubungan internasional. ontohnya adalah gerakan !embebasan se!erti P76 Permasalahan Pe!erangan antara =AM dan 4NI menunjukkan bahwa !erang ini telah menyebabkan kerugian harta benda dan nyawa baik dari !ihak 4NI =AM mau!un !ihak masyarakat si!il. Perang yang diawali tindakan diskriminati baik se'ara ekonomi mau!un !olitik oleh !emerintahan 6rde Baru ke!ada masyarakat A'eh bukanlah enomena baru dalam tatanan internasional. Padahal dalam konvensi PBB Pasal ( ayat ( se'ara tegas menolak !raktik"!raktik diskriminasi. Perang yang dalam klasiikasinya termasuk kategori !erang internal. Bagi !emerintah yang berkuasa yakni !emerintahan Mega"Ham#ah tindakan =AM tersebut diangga! sebagai usaha memberontak terhada! !emerintahan yang sah dan berdaulat. Pemerintah ber!enda!at bahwa =AM adalah gerakan se!aratis bersenjata yang mengan'am kedaulatan N+9I dan mengganggu semangat nasionalisme. 3i Indonesia sendiri gerakan !emberontakan sema'am ini tidak hanya mun'ul di A'eh teta!i juga di Pa!ua Makassar dan wilayah lainnya. =erakan ini marak ketika reormasi digulirkan !ada tahun ())D yang memberikan sedikit angin segar bagi kebebasan ber!enda!at.Namun di antara semua itu =AM adalah bentuk organisasi !emberontak yang terbesar di wilayah Indonesia. Pertama =AM !unya struktur !emerintahan sendiri yang tersebar ham!ir di seluruh wilayah A'eh. 3engan !emerintahan ini =AM da!at menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam interaksi sosial dan hal ini sudah dilaksanakan oleh =AM sehingga terda!at dua administrasi di wilayah A'eh. +edua =AM memiliki angkatan !erang yang jumlahnya memadai. Angkatan !erang inilah yang kemudian menjalankan ungsi keamanan internal di tingkatan mereka. +edua aktor inilah yang akhirnya membentuk !arameter ketiga yakni otoritas de a'to di wilayah A'eh. ,akta Hukum
3alam kerangka hukum internasional organisasi =AM da!at dikategorikan sebagai kelom!ok !emberontak %belligerent& yang diakui sebagai subjek dari hukum internasional. Pengakuan =AM sebagai subjek hukum internasional dilihat dari bebera!a !rinsi! !enting. Pertama kegiatan"kegiatan =AM telah men'a!ai suatu titik keberhasilan saat mereka da!at menduduki se'ara eekti dan membentuk otoritas de a'to di wilayah A'eh yang sebelumnya dikuasai !enuh oleh !emerintah Indonesia. Prinsi! ini mun'ul karena ada !ertimbangan negara lain menyangkut ke!entingan !erlindungan warga negaranya dan !erdagangan internasional. 3alam kondisi ini negara"negara luar da!at mengambil ke!utusan untuk mengakui se'ara de a'to ke!ada =AM terbatas !ada wilayah A'eh. Pengakuan se!erti ini !ernah ditem!uh !emerintah Inggris terhada! !ihak !emberontak dalam !erang saudara di S!anyol tahun ()/:. +edua !e!erangan antara !ihak =AM dan 4NI telah men'a!ai dimensi tertentu di mana negara luar harus melihatnya sebagai !erang sesungguhnya antara dua kekuatan. +onsekuensinya adalah !elaksanaan hukum !erang bagi kedua belah !ihak. Pengakuan keadaan ber!erang ini tentu sangat berbeda dari !engakuan !emerintah induk atau !emerintah !emberontak sebagai !emerintah yang sah. 3alam !engakuan de a'to ke!ada =AM hanya !emerintah 9I yang diakui se'ara de jure yang da!at mengklaim atas harta benda yang berada di seluruh wilayah 9I termasuk A'eh. Selain itu hanya !emerintah 9I yang da!at mewakili negara untuk tujuan suksesi negara dan wakil"wakil dari kelom!ok =AM yang diakui de a'to se'ara hukum tidak berhak atas imunitas"imunitas dan !rivilegde"!rivilegde di!lomatik !enuh %Starke$())-&. !esim&ulan 6leh karenanya jelas bahwa !erang antara =AM dan 4NI harus dilihat sebagai !e!erangan dua !ihak yang harus memerhatikan hukum !erang. Sebenarnya !enyelesaian konlik antara =AM dan 4NI da!at ditem!uh dengan jalan di!lomasi. Hal ini karena dalam !ers!ekti hukum internasional =AM da!at diakui sebagai kaum belligerent %!emberontak& sehingga mam!u menjadi subjek dari hukum internasional. Meski!un !ada !roses historisnya jalan di!lomasi kera! tidak menemukan titik temu sebagai langkah demokratis kegagalan tersebut harus saling diintros!eksi satu sama lain. ang ter!enting lagi adalah bagaimana mengikutsertakan !erwakilan dari masyarakat si!il sebagai komunitas mayoritas di A'eh dalam setia! meja !erundingan. BAB I5 PEN>4>P *.( +esim!ulan 3ari !enjelasan diatasmaka da!at disim!ulkan bahwa Hukum I nternasional meru!akan keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau !ersoalan yang melintasi batas negara antara$ (. negara dengan negara -. negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain. Subjek hukum internasional diartikan sebagai !emilik !emegang atau !endukung hak dan !emikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Se'ara teoritis da!at dikemukakan ahwa subjek hukum internasional sebenarnya hanyalah negara. Perjanjian internasional se!erti misalnya konvensi"konvensi Palang Merah tahun ()*) memberikan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu diberikan konvensi se'ara tidak langsung ke!ada orang"!erorangan %individu& melalui negaranya yang menjadi !eserta konvensi itu.
(. -. /. *. 0. 2.
Ada!un yang menjadi subjek hukum internasional adalah $ Negara 4ahta Su'i 5ati'an Palang Merah Internasional 6rganisasi Internasional Individu Pemberontak 3an Pihak 3alam Sengketa.
Sumber : http://rizalrecht.blogspot.co.id/2014/11/makalah-subjek-hukuminternasional.html