BAB I PENDAHULUAN A. Latar Latar Belak Belakang ang Indone Indonesia sia ialah ialah Negara Negara hukum hukum,, dengan dengan itu Indone Indonesia sia memiliki memiliki kekuata kekuatan n untuk untuk mengendal mengendalikan ikan tindakan tindakan masyarak masyarakat at mencapai nilai-nilai yang positif. Hukum di Indonesia mengatur banyak banyak aspek aspek kehid kehidupa upan, n, mulai mulai dari dari sosial sosial,, politik politik,, ekon ekonomi omi,, budaya budaya maupun maupun agama. agama. Namun Namun keberad keberadaan aan hukum hukum ditengahditengahtenga engah h
masy asyarak arakat at
makin akin
lama ama
makin akin
tak tak
menu enunju njukkan kkan
keteg etegas asan an sert serta a mula mulaii diab diabai aika kan n oleh oleh masy masyar arak akat at.. Deng Dengan an bermaksud bermaksud ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hukum ,tentu haru harus s meng menget etah ahui ui seba sebagi gian an aspe aspek k yang yang dikaj dikajii dida didala lam m ilmu ilmu hukum,salah hukum,salah satunya adalah sumber hukum. Realisasi Realisasi yang kami wujudkan adalah dengan pembuatan makalah mengenai sumber hukum. imbul pertanyaan besar,kenapa kita perlu mengetahui sumber sumber hukum! hukum! "awabann "awabannya ya adalah adalah merupaka merupakan n sesuatu sesuatu yang melandasi atau sebagian hal yang melatarbelakangi penyusunan makalah ini yaitu supaya kita mengetahui asal muasal hukum yang yang kita kita jadi jadika kan n acua acuan n dan dan pedo pedoma man n hidu hidup p agar agar kita kita tida tidak k hany hanya a
tahu tahu dan menja enjala lank nkan anny nya a
saja saja tanp tanpa a
peng penget etah ahua uan n
meng mengap apa a hal hal itu itu bisa bisa ada ada sehi sehing ngga ga itu itu bisa bisa menj menjad adii sebu sebuah ah aturan yang mengikat.
B. Rumusa Rumusan n Masala Masalah h #er #erdasa dasark rkan an lata latarr bela belaka kang ng di atas atas dapa dapatt diru dirumu musk skan an sebagai berikut$
%
%. &pakah 'engertian (umber Hukum! ). (ebutkan *acam-macam (umber Hukum! +. &pa 'engertian Hirarki 'erundang-ndangan!
C. Tujuan &dapun tujuannya adalah sebagai berikut $ %. ntuk
mengetahui
dan
memahami
'engertian
(umber
Hukum! ). ntuk mengetahui dan memahami *acam-macam (umber Hukum! +. ntuk mengetahui dan memahami &pa 'engertian Hirarki 'erundang-ndangan BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Sumer Hukum *enurut R. (uroso dalam bukunya 'engantar Ilmu Hukum )/$%%0-%%12 (umber Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan
aturan-aturan
yang mengikat dan
memaksa,
sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.% 3ang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktorfaktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktorfaktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum % R.(uroso,)/,'engantar Ilmu Hukum,"akarta,(inar 4ra5ka. Hal. %%0
)
secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan , dari mana asal mulanya hukum di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. *enurut Ilhami #isri dalam bukuya (istem Hukum Indonesia )6$72 sumber hukum adalah segala sesuatu yang memiliki sifat normatif yang dapat dijadikan tempat berpijak bagi atau tempat memperoleh informasi tentang system hukum yang berlaku di Indonesia. *enurut R. (uroso dalam bukunya 'engantar Ilmu Hukum )/$%%02, 'rof Dr. (udikno (H, dalam bukunya *engenal Hukum %817$7)2 sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti seperti $ %. (ebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan
hukum
misalnya
kehendak
uhan,
akal
manusia, jiwa, bangsa dan sebagainya. ). *enunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahanbahan kepada hukum yang berlaku sekarang, misalnya Hukum 'erancis, Hukum Romawi. +. (ebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan 6. (ebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, ndang-undang. /. (ebagai
sumber
terjadinya
hukum
sumber
yang
menimbulkan hukum. (edangkan menurut analisis kami, sumber-sumber hukum adalah
segala
sesuatu
yang
berupa
aturan-aturan
yang
mempunyai kekuatan mengikat sehingga di dalam bergaul atau bermasyarakat
mempunyai
batasan-batasan
+
tersendiri
dan
secara otomatis akan menciptakan suasana yang tertib dan damai. B. Ma!am"ma!am Sumer Hukum *enurut
R.
(uroso mengenai macam-macam sumber
hukum (udikno menyebutkan sumber hukum dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materil.) %. (umber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal. ). (umber hukum materil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik,situasi sosial ekonomi, tradisi kriminologi, lalu-lintas2, perkembangan internasional, keadaan geogra5s.
C. Hirarki Perun#ang"un#angan In#$nesia 'eraturan perundang-undangan hukum tertulis2 disusun dalam satu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundangundangan. *aksudnya adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. "adi, peraturan perundang-undangan yang dimaksud di atas adalah merupakan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. undangan
selalu
&rtinya,
berlaku,
suatu
peraturan
bersumber
dan
perundang-
berdasar
pada
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan norma yang lebih
tinggi berlaku, bersumber
dan
berdasar
pada
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi, dan ) R.(uroso,)/,'engantar Ilmu Hukum,"akarta,(inar 4ra5ka. Hal %%1
6
seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan yang paling tinggi tingkatannya. 9onsekuensinya, setiap peraturan perundang-undangan
yang
lebih
rendah
tidak
boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.+ 'erundang-undangan
adalah
peraturan
tertulis
yang
dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat
secara
umum.
'eraturan
perundang-undangan
memuat aturan dan mekanisme hubungan antarwarga negara, antara warga negara dan negara, serta antara warga negara dengan pemerintah pusat dan daerah2, dan antarlembaga negara. 'eraturan perundang-undangan nasional
adalah suatu
peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah suatu negara, seperti negara Indonesia. "adi, peraturan perundangundangan nasional adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara dalam lingkup nasional. :leh karena itu, peraturan
perundang-undangan berlaku
bagi semua
warga
negara Indonesia tanpa terkecuali. Jenis dan Hierarki
Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah
tidak
boleh
bertentangan
dengan
peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. #erikut adalah hierarki 'eraturan 'erundang-undangan di Indonesia menurut No. %);)%%
yang
menggantikan
No.
%;)62
tentang
'embentukan 'eraturan 'erundang-undangan$
+ Ni
/
D %86/, merupakan hukum dasar dalam 'eraturan 'erundang-undangan. D %86/ ditempatkan dalam =embaran Negara Republik Indonesia.6 %.
9etetapan *'R
).
ndang-ndang 2;'eraturan
'emerintah
'engganti
ndang-ndang 'erpu2 +. 'eraturan 'emerintah ''2 6. 'eraturan 'residen 'erpres2 /. 'eraturan Daerah 'erda2, termasuk pula >anun yang berlaku di &ceh,
serta 'erdasus dan 'erdasi yang
berlaku
di
'ro?insi 'apua dan 'apua #arat. Dari
'eraturan 'erundang-undangan tersebut, aturan
yang mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam ndang-ndang dan 'eraturan Daerah. (edangkan peraturan perundang-undangan selain yang tercantum di atas, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh *ajelis 'ermusyawaratan Rakyat, Dewan 'erwakilan Rakyat, Dewan
'erwakilan
Daerah,
*ahkamah
&gung,
*ahkamah
9onstitusi, #adan 'emeriksa 9euangan, 9omisi 3udisial, #ank Indonesia, *enteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan ndang-ndang atau 'emerintah atas perintah ndang-ndang, Dewan 'erwakilan Rakyat Daerah 'ro?insi,
4ubernur,
Dewan
'erwakilan
9abupaten;9ota,
#upati;@alikota,
9epala
setingkat
keberadaannya
dan
hukum
diakui
mengikat
sepanjang
'erundang-undangan
yang
Rakyat Desa
lebih
atau
mempunyai
diperintahkan tinggi
Daerah
kekuatan
oleh
'eraturan
atau
dibentuk
berdasarkan kewenangan. a.
Un#ang Un#ang Dasar %&'(
6 *aria, Aarida Indrati (uprapto. Ilmu 'erundang-'erundangan, Dasar-Dasar dan 'embentukannya. 3ogyakarta $ 9anisius, %8812, hlm.61
7
yang
D
%86/
merupakan hukum dasar
dalam
'eraturan
'erundang-undangan. Naskah resmi D %86/ adalah$ Naskah
D
%86/
yang
ditetapkan
pada
tanggal %1
&gustus %86/ dan diberlakukan kembali dengan Dekrit 'residen pada tanggal / "uli %8/8 serta dikukuhkan secara aklamasi Naskah 'erubahan 'ertama, 'erubahan 9edua, 'erubahan 9etiga, dan 'erubahan 9eempat D %86/ masing-masing hasil (idang mum *'R ahun %888, ), )%, ))2. ndang-ndang Dasar %86/ Dalam (atu Naskah dinyatakan dalam Risalah Rapat 'aripurna ke-/ (idang ahunan *'R ahun )) sebagai Naskah 'erbantuan dan 9ompilasi anpa &da :pini. .
)eteta*an MPR 'erubahan
&mandemen2 ndang-ndang
%86/ membawa
implikasi
wewenang *'R.
*'R
terhadap
yang
dahulu
kedudukan,
Dasar tugas,
berkedudukan
dan
sebagai
lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti 9epresidenan, D'R, D'D, #'9 , *&, dan *9 2. Dengan
demikian
*'R
kini
hanya
dapat
menetapkan
ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan @apres menjadi 'residen, memilih @apres apabila terjadi kekosongan jabatan @apres, serta memilih 'residen dan @apres apabila 'residen dan @apres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. !.
Un#ang-Un#ang ; Peraturan Pemerintah Pengganti Un #ang-un#ang ndang-ndang adalah 'eraturan 'erundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan 'erwakilan Rakyatdengan persetujuan bersama 'residen. *ateri muatan ndang-ndang adalah$
0
*engatur
lebih
lanjut
ketentuan
D
%86/
yang
meliputi$ hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara. Diperintahkan oleh suatu ndang-ndang Dasar %86/ untuk diatur dengan ndang-ndang. 'eraturan 'emerintah 'engganti ndang-ndang 'erpu2 adalah
'eraturan
'erundang-undangan
yang
ditetapkan
oleh 'residen dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. *ateri muatan 'eraturan 'emerintah 'engganti ndang-ndang adalah sama dengan materi muatan ndang-ndang. 'eraturan
'erundang-undangan
yang
ditetapkan
oleh
'residen dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa negara dalam keadaan darurat2, dengan ketentuan sebagai berikut$ 'erpu
dibuat oleh presiden saja, tanpa adanya keterlibatan D'R 'erpu harus diajukan ke D'R dalam persidangan yang berikut. D'R dapat menerima atau menolak 'erpu dengan tidak mengadakan perubahan. "ika ditolak D'R, 'erpu tersebut harus dicabut. #. Peraturan Pemerintah 'eraturan 'emerintah ''2 adalah 'eraturan 'erundangundangan
yang
ditetapkan
menjalankan ndang-ndang sebagaimana
oleh 'residen untuk mestinya.
*ateri
muatan 'eraturan 'emerintah adalah materi untuk menjalankan ndang-ndang sebagaimana mestinya. e.
Peraturan Presi#en 'eraturan 'residen 'erpres2 adalah 'eraturan 'erundang-
undangan yang dibuat oleh 'residen. *ateri muatan 'eraturan 'residen adalah materi yang diperintahkan oleh ndang-ndang atau materi untuk melaksanakan'eraturan 'emerintah. +.
Peraturan Daerah 1
'eraturan Daerah adalah 'eraturan 'erundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 'erwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan
bersama
kepala
daerah
gubernur
atau
bupati;walikota2. *ateri muatan 'eraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut 'eraturan 'erundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB III PENUTUP A. )esim*ulan (umber Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. (umber hukum dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materil. %. (umber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal.
8
). (umber hukum materil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik,situasi sosial ekonomi, tradisi kriminologi, lalu-lintas2, perkembangan internasional, keadaan geogra5s. ata urutan peraturam perundangan Indonesia terdiri atas $ a. b. c. d. e. f.
ndang ndang Dasar %86/ 9etetapan *'R 'eraturan Daerah 'eraturan 'emerintah 'eraturan 'residen ndang-ndang ; 'eraturan 'emerintah 'engganti ndangndang
B. Saran
Kami sebagai penyusun merasa masih ada kekurangan dalam pembuatan makalah ini maka dari itu kami memohon kritik dan saran bagi pembaca .
DA,TAR PUSTA)A
R.(uroso,)/,'engantar Ilmu Hukum,"akarta,(inar 4ra5ka.
#isri 'ers.
Ilhami,)6,(istem
Hukum
%
Indonesia,"akarta,Rajawali
&peldoorn, ?an, )%, 'engantar Ilmu Hukum,"akarta,'radnya 'aramita.
&rrasjid.Bhainur.)1.Dasar-dasar Ilmu Hukum."akarta.(inar 4ra5 ka.
%%
