MAKALAH TENTANG TENTANG PERKEMBANGAN PERKEM BANGAN HUKUM ADAT ADAT
Nama: Dimas Anugrah Setyo Utomo Kelas: B NPM: !"#$#$%"!
Sekolah Tinggi Hukum Bandung 2014/2015 BAB I PENDAHULUAN 11
La!a" Belakang Hukum Hukum adat di Indone Indonesia sia adalah adalah suatu suatu komple kompleks ks norma-n norma-norm ormaa yang yang bersum bersumber ber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa
ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif ahli hukum yang memegang teguh kitab undang-undang, seorang sarjana hukum yang berprespektif berdasar Kitab Undang-Undang, memang hukum keseluruhannya di Indonesia di Indonesia ini tidak teratur dan tidak tegas. agi seorang ahli hukum asing yang baru mempelajari hukum adat pada umumnya tidak dapat mengerti. !ereka tidak mengerti mengenai asal muasal peraturan hukum adat tersebut. "kan tetapi apabila para ahli hukum asing tersebut bersedia mempelajari hukum adat kita ini se#ara sungguh-sungguh, serta menjelajahi dan meneliti hukum adat kita dengan rasio dan penuh perasaan. !aka mereka akan mengetahui sumber hukum adat yang mengagumkan yaitu adatistiadat yang hidup dan terus berkembang dan berhubungan dengan tradisi kebiasaan rakyat. $etapi tidak semua adat adalah hukum. !enurut $er Haar untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita %ajib melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat yang bersangkutan. &ika penguasa menjatuhkan hukuman pada si pelanggar , maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Hukum adat berurat-akar pada kebuyaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata. Karena hukum adat menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata, untuk itu hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat. 'eraturan hukum adat yang terus berkembang inilah membuat hukum adat selalu mengakami perunahan. $iap peraturan hukum adat adalah timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga, akan tetapi kemudian akan lenyap dengan perubahan perasaan keadilanyang hidup dalam hati nurani rakyat yang menimbulkan perubahan peraturan. Hal ini berlaku se#ara terus menerus seperti yang diungkapkan 'rof. oepomo yang #ondong pada pendapat $er Haar di mana sikap petugas hukum haruslah bertindak untuk mempertahankannya. Oleh karena sifat hukum adat yang tidak statis atau dengan kata lain fleksibel, maka di dalam peraturan hukum adat perlu disepakati suatu penetapan agar menjadi hukum positif. Hal ini sudah barang tentu bertujuan untuk mempertahankan eksisensinya sekaligus menjadikan peraturan tersebut menjadi peraturan hukum yang tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. 12
*. . .
1&
#umu$an %a$alah erdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan antara lain adalah sebagai berikut agaimana ejarah timbulnya Hukum "dat di Indonesia + agaimana sejarah perkembangan Hukum "dat hingga di kenal dalam Ilmu 'engetahuan + agaimana ejarah Hukum "dat sebagai masalah politik Hukum dalam perundang-undangan di Indonesia + Tu'uan Pem(aha$an "dapun yang menjadi tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana sejarah timbulnya hukum adat di Indonesia dan ingin mengkaji lebih jauh terhadap perkembangan hukum sebagaimana yang telah kita ketahui seperti sekarang ini.
BAB II PE%BAHASAN 21
Se'a"ah Hukum Ada! 'aling tidak ada tiga kategori periodesasi hal penting ketika berbi#ara tentang sejarah hukum adat, yaitu a. ejarah proses pertumbuhan atau perkembangan hukum adat itu sendiri. peraturan adat istiadat kita ini pada hakikatnya sudah terdapat pada aman pra hindu. b. ejarah hukum adat sebagai sistem hukum dari tidak/belum dikenal hingga sampai dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan. #. ejarah kedudukan hukum adat sebagai masalah politik hukum di dalam system perundangundangan di Indonesia pada periode ini. 0aktor yang mempengaruhi di samping faktor astronomis-iklim dan geografis1kondisi alam1serta %atak bangsa yang bersangkutan, maka faktor-faktor terpenting yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat adalah !agis dan "nimisme alam pikiran mistis-magis serta pandangan hidup animistis-magis sesungguhnya dialami oleh tiap bangsa di dunia ini. faktor pertama ini khususnya mempengaruhi dalam empat hal, sebagai berikut
- 'emujaan roh-roh leluhur, - 'er#aya adanya roh-roh jahat dan baik, - $akut kepada hukuman ataupun pembalasan oleh kekuatan gaib, dan, - 2ijumpainya orang orang yang oleh rakyat dianggap dapat melakukan hubungan dengan kekuatan-kekuatan gaib
"gama - "gama Hindu. pengaruh terbesar agama ini terdapat di bali meskipun pengaruh dalam hukum adatnya sedikit sekali. - "gama Islam. pengaruh terbesar nyata sekali terlihat dalam hukum perka%inan. - "gama Kristen. hukum perka%inan kristen diresepsi dalam hukum adatnya. Kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum adat. kekuasaan itu adalah kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas daripada %ilayah satu persekutuan hukum, seperti misalnya kekuasaan raja-raja, kepala kuria, nagari. * Hubungan dengan orang-orang atau pun kekuasaan asing. 3*4 0aktor ini sangat besar pengaruhnya. hukum adat yang semula sudah meliputi segala bidang kehidupan hukum, oleh kekuasaan asing1kekuasaan penjajahan belanda1menjadi terdesak sedemikian rupa hingga akhirnya praktis menjadi b idang perdata material saja. 22
Se'a"ah Pe"kem(angan Hukum Ada! di Indone$ia #' Ha(i)usuma* Hilman$$ Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia$ +Ban(ung: Man(ar Ma,u$ #--%.$ Hal$ /0
'eraturan adat istiadat kita ini merupakan adat-adat melayu-polinesia yang sudah terdapat pada aman pra-hindu. 5ambat laun terjadi akulturasi antara kultur hindu, islam dan Kristen yang kemudian mempengaruhi kultur asli tersebut. aat ini menurut kenyataan hukum adat yang hidup pada rakyat adalah merupakan peraturan-peraturan adat-istiadat yang ada pada aman prahindu dan hasil akulturasi antar agama tersebut. etelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi atau 6Inladsre#ht7 menurut 8an 8aollenho9en di jelaskan bah%a hukum adat terdiri atas dua bagian yaitu *) hukum yang tidak tertulis ( jus non s#riptum ) merup akan bagian yang terbesar yang bersumber pada hukum asli penduduk. ) hukum yang di tulis ( jus s#riptum ) merupakan bagian ke#il saja yang bersumber dari ketentuan hukum agama. 2&
Se'a"ah Hukum Ada! %ulai Da"i Tidak Dikenal Sam)ai Penge!ahuan
a) b) #) d)
-
Dikenal Dalam Ilmu
ejarah hukum adat sebagai sistem hukum dari yang tidak dikenal hingga dikenal dalam ilmu pengetahuan dapat di bagi atas empat periodesasi %aktu di antaranya adalah : ebelum ;aman kompeni. 'ada aman kompeni (*<=-*>==). 'ada aman 2aendels (*>=>- *>**). 'ada aman ?affles (*>**-*>*<). 2alam empat tahapan %aktu mengenai proses sejarah hukum adat hingga sampai mulai dikenal dalam ilmu pengetahuan, pada mulanya melalui proses yang panjang. 'ada aman sebelum kompeni yaitu sebelum tahun *<= bangsa asing belum menaruh perhatian kepada hukum adat. arulah pada aman kompeni bangsa asing mulai menaruh perhatian terhadap adatistiadat kita baik atas inisiatif sendiri maupun perintah tugas dari penguasa kolonial pada masa itu. arulah pada aman kompeni tepatnya pada tahun *<=-*>== hukum adat akan tetap dibiarkan dan tetap berlaku di masyarakat. @amun jika kepentingan kompeni terganggu seperti dalam kepentingan badan perniagaan 8OA atau untuk keperluan tertentu, maka kompeni akan bertindak opportunitelt terhadap hukum adat tersebut. ebelum datang 8OA dan belum ada penelitian tentang hukum adat, dan semasa 8OA menggunakan politik oppurtinity nya, maka pejabat elanda yang mengurus @egara jajahan mengintruksikan kepada jendral pemimpin daerah jajahan masing-masing untuk menerapkan hukum elanda di Indonesia yaitu pada tnggal * !aret *<* yang baru dilaksanakan pada pemerintahan 2e Aar9enter yang telah melekukakn penelitian dan menyimpulkan bah%a hukum adat Indonesia masih hidup. Oleh karena itu, Aar9enter memberikan tambahan bah%a hukum itu disesuaikan sehingga perlu B kodifikasi hukum adat yaitu $ahun *CD=, untuk keperluan 5anrad (pengadilan) di erang dengan kitab hukum 6!OEH"??"?7 yang mengatur khusu pidana adat (menurut 8an 8ollenho9en kitab tersebut berasal dari hukum adat).
- $ahun *CDF, 8an Alost Gij#k mengeluarkan kitab yaitu 6AO!'2IU!7 (pegangan/ikhtisar) yang terkenal dengan Aompedium 8an Alost Gij#k mengenai Undang-Undang umi 'utera di lingkungan kerator one dan Eoa.34 - AO!'@2IU! 0?I;? tentang 'eraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak, dan %arisan. - H"5"?, beliau berhasil mengumpulkan buku-buku hukum untuk para hakim di Airebon yang terkenal dengan '"'"K! AI?O@. &aman 2aendels (*>=>-*>**) eranggapan bah%a memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya. &aman ?affles (*>**-*>*<) 'ada aman ini Eubernur &enderal dari Inggris membentuk komisi !"AK@;I atau suatu panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. etelah terkumpul hasil penelitian komisi ini yaitu pada tanggal ** 'ebruari *>*B dibuat peraturan yaitu regulation for the more effe#tual "dministration of justi#e in the pro9in#ial #ourt of &a9a yang isinya a) ?esiden menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim b) usunan pengadilan terdiri dari - ?esidens #ourt - upatis #ourt - 2i9ision #ourt #) "da juga Air#uit of #ourt atau pengadilan keliling d) Jang berlaku adalah nati9e la% dan un#hain #ostum untuk upatis #ourt dan untuk ?esiden (orang Inggris) memakai hukum Inggris. 24
Se'a"ah Poli!ik Hukum Ada! ejarah politik hukum adat dalam perundang-undangan di Indonesia terbagi dalam tiga periode yaitu :
- !asa menjelang tahun *>B>. - !asa pada tahun *>B> dan seterusnya. - ejak tahun *FC. Untuk lebih jelasnya berdasar periodesasi di atas maka akan diuraikan mengenai sejarah politik hukum adat di Indonesia sebagai berikut. a. !asa menjelang tahun *>B>. 'ada masa kompeni hukum adat dibiarkan saja seperti sediakala hidup berlaku untuk bangsa Indonesia. Untuk pertama kali hukum adat mendapat sorotan pemerintah elanda adalah pada masa pengangkatan Hageman sebagai ketua mahkamah agung elanda pada tanggal = juli *>=. 'ada %aktu itu Hageman melakukan pemeriksaan tugas istime%a yang bertujuan agar di Indonesia bisa di lakukan persamaan hukum dengan hukum eropa. Hageman beranggapan agar adanya kodifikasi hukum sipil yang berbahasa Indonesia yang berlaku bagi bangsa Indonesia dan
%&%'1ar2enter Seminar Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional. ( 3ogya)arta: Bina4i5ta$.$ Hal$ 6
eropa. @amun hal ini tak dapat terealisasikan karena tempo penugasan telah selesai dan Hageman tak mampu menyelesaikannya.34 2engan segala usaha yang dilakukan pemerintah elanda untuk memberlakukan hukum elanda di Indonesia yaitu melalui panitia yang diketuai #holten ( ketua mahkamah agung Hindia elanda dahulu) , beranggapan bah%a Indonesia terhindar dari asas persamaan hukum pemerintah belanda. Hal tersebut juga diperkuat oleh &. 8an 2er 8inne yaitu seorang ahli jajahan elanda yang beranggapan bah%a hukum elanda tidak bisa diberlakukan di Indonesia karena masyarakatnya pluralis. ehingga jika tetap diberlakukan menurut &. 8an 2er 8inne hal ini melanggar hak-hak adat istiadat dan akann meme#ah banyak sendi-sendi hukum. Kupasan 8an der 8inne inilah yang dijadikan pedoman pemerintah elanda dan ikut mempengaruhi kedudukan hukum adat. b. !asa 'ada tahun *>B> dan eterusnya. Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia elanda akan memberlakukan hukum eropa atau hukum yang berlaku di elanda menjadi hukum positif di Hindia elanda (Indonesia) melalui asas konkordansi. !engenai hukum adat timbulah masalah bagi pemerintah #olonial, sampai dimana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan elanda serta kepentingan-kepentingan ekonominya, dan sampai dimana hukum adat itu dapat dimasukkan dalam rangka politik elanda.B3B4 Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan pemerintah #olonial. "pabila diikuti se#ara kronologis usaha-usaha baik pemerintah elanda di negerinya sendiri maupun pemerintah #olonial yang ada di Indonesia ini, maka se#ara ringkasnys undang-undang yang bertujuan menetapkan nasib ataupun kedudukan hukum adat seterusnya didalam system perundang-undangan di Indonesia, adalah sebagai berikut *) )
)
B)
D)
!r. Gi#hers, 'residen !ahkamah "gung, ditugaskan untuk menyelidiki apakah hukum adat pri9at itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi arat. ekitar tahun *>C=, 8an der 'utte, !enteri &ajahan elanda, mengusulkan penggunaan hukum tanah ropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk kepentingan agraris pengusaha elanda. Usaha inipun gagal. 'ada tahun *F==, Aremer, !enteri &ajahan, menghendaki diadakan kodifikasi lo#al untuk sebagian hukum adat dengan mendahulukan daerah, daerah yang penduduknya telah memeluk agama Kristen. Usaha ini belum terlaksana. Kabinet Kuyper pada tahun *F=B mengusulkan suatu ren#ana undangundang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum ropa. 'emerintah elanda menghendaki supaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum se#ara arat. Usaha ini gagal, sebab 'arlemen elanda menerima suatu amandemen yakni amandemen 8an Idsinga. 'ada tahun *F*B 'emerintah elanda dengan tidak menghiraukan amandemen Idsinga, mengumumkan ren#ana KUH 'erdata bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia. 2itentang oleh 8an 8ollenho9en dan usaha ini gagal. !&!'7ign,o(i5uro*Suro,o$$ Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. +8a)arta:Gunung Agung #-0.$ Hal$ 6-
&'Su5omo$ Bab-bab Tentang Hukum Adat. +8a)arta: Pra(nya Pramita 7ign,o(i5uro*Suro,o$ #--!.$ Hal$ -9
<)
'ada tahun *F !r. Ao%an, 2irektur 2epartemen &ustitie di &akarta membuat ren#ana baru KUH 'erdata dalam tahun *F=, yang diumumkan 'emerintah elanda sebagai ren#ana unifikasi dalam tahun *F. Usaha ini gagal karena kritikan 8an 8ollenho9en.D3D4 'engganti Ao%an, yaitu !r ?utgers memberitahu bah%a meneruskan pelaksanaan kitab undang-undang kesatuan itu tidak mungkin. 2alam tahun *FC 'emerintahn Hindia elanda mengubah haluannya, menolak penyatuan hukum (unifikasi). ejak tahun *FC itu politik 'emerintah Hindia elanda terhadap hukum adat mulai berganti haluan, yaitu dari 6unifikasi7 beralih ke 6kodifikasi7. C) Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia elanda akan memberlakukan hukum eropa atau hukum yang berlaku di elanda menjadi hukum positif di Hindia elanda (Indonesia) melalui asas konkordansi. !engenai hukum adat timbulah masalah bagi pemerintah #olonial, sampai dimana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan elanda serta kepentingan-kepentingan ekonominya, dan sampai dimana hukum adat itu dapat dimasukkan dalam rangka politik elanda. C. !r. Gi#hers, 'residen !ahkamah "gung, ditugaskan untuk menyelidiki apakah hukum adat pri9at itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi arat. ?en#ana kodifikasi Gi#hers gagal. >) ekitar tahun *>C=, 8an der 'utte, !enteri &ajahan elanda, mengusulkan penggunaan hukum tanah ropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk kepentingan agraris pengusaha elanda. Usaha inipun gagal. F) 'ada tahun *F==, Aremer, !enteri &ajahan, menghendaki diadakan kodifikasi lo#al untuk sebagian hukum adat dengan mendahulukan daerah, daerah yang penduduknya telah memeluk agama Kristen. Usaha ini belum terlaksana. *=) Kabinet Kuyper pada tahun *F=B mengusulkan suatu ren#ana undangundang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum ropa. 'emerintah elanda menghendaki supaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum se#ara arat. Usaha ini gagal, sebab 'arlemen elanda menerima suatu amandemen yakni amandemen 8an Idsinga. #. 'ada tahun *F*B 'emerintah elanda dengan tidak menghiraukan amandemen Idsinga, mengumumkan ren#ana KUH 'erdata bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia. d. 'ada tahun *F !r. Ao%an, 2irektur 2epartemen &ustitie di &akarta membuat ren#ana baru KUH 'erdata dalam tahun *F=, yang diumumkan 'emerintah elanda sebagai ren#ana unifikasi dalam tahun *F. Usaha ini gagal karena kritikan 8an 8ollenho9en. 'engganti Ao%an, yaitu !r ?utgers memberitahu bah%a meneruskan pelaksanaan kitab undangundang kesatuan itu tidak mungkin. 2alam tahun *FC 'emerintahan Hindia elanda mengubah haluannya, menolak penyatuan hukum (unifikasi). ejak tahun *FC.
9
BAB III PENUTUP
&1
*e$im)ulan erdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut *. ejak a%al manusia di#iptakan telah dikarunia akal, pikiran dan prilaku yang ketiga hal ini mendorong timbulnya 6kebiasaan pribadi 6, dan apabila kebiasaan ini ditiru oleh orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan orang itu dan seterusnya sampai kebiaasaan itu menjadi adat, jadi adat adalah kebiasaan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. . uatu hal yang rasional apabila interaksi sosial mengambil peran yang penting dalam kelompok masyarakat.
&2
Sa"an ah%asanya sejarah timbulnya hukum adat di Indonesia itu dapat dipisah-pisahkan dalam, ejarah perkembangan hukum adat, sejarah perkembangan hukum adat hingga dikenal dalam ilmu pengetahuan, dan sejarah politik hukum adat dalam perundang-undangan di Indonesia. Ketiga hal tersebut adalah proses sejarah hukum adat yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai pemilik asli hukum adat tersebut.
DA+TA# PUSTA*A
Aar9enter Seminar Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional. Jogyakarta ina#ipta. Hal. Pengantar dan Asas – asas Hukum Adat. &akarta Eunung "gung dan adan 'embinaan Hukum @asional. *FC<. ?ato, dominikus. Pengantar Hukum Adat.. (5aksbang *FF). Hal. *=C upomo. 1993.Bab-bab Tentang Hukum Adat. &akarta'radnya 'ramita Gignjodipuro,urojo. *F>B.
5abel karya ilmiah "2"$ I@2O@I" , HUKU! "2"$ , &"?"H HUKU!