Makalah Utang Luar Negeri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan makalah sebagai tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia yang berjudul “Utang Luar Negeri Indonesia” ini dalam bentuk maupun isinya yang masih sangat sederhana. Semoga makalah ini bisa dipergunakan sebagai salah satu media pembelajaran. Makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran guna untuk memperbaiki makalah ini agar menjadi lebih baik kedepannya.

Makassar, Maret 2017

Penyusun

1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................. .................................................. .................................. .................................. ...............................1 ..............1

Daftar Isi .............................................................................................................................2 BAB I: Pendahuluan ..........................................................................................................3

1.1 Latar Belakang ...........................................................................................................3 1.2 Rumusan Masalah .....................................................................................................4 1.3 Tujuan…………… ...................................................................................................4 BAB II: Pembahasan .........................................................................................................5

2.1 Sejarah Utang Luar Negeri Indonesia ..................................................... ...................5 2.2 Penyebab Terjadinya Utang Luar Negeri Indonesia..................................................7 2.3 Kondisi Utang Luar Negeri Indonesia .................................................... .................10 2.4 Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Perkembangan Indonesia ...........................16 2.5 Solusi Utang Luar Negeri Indonesia .......................................................................17 BAB III: Kesimpulan ................................................... .................................................... ....................................................21 21 Daftar Pustaka .................................................................................................................22

2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, utang merupakan jumlah yang wajib dibayar oleh pemerintah pusat dan/atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  perjanjian, atau berdasarkan sebab lain yang sah. Secara umum, terdapat dua jenis  pinjaman, yakni pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Di dalam makalah ini secara khusus akan membahas mengenai pinjaman luar negeri atau utang luar negeri. Utang luar negeri ataupun pinjaman luar negeri merupakan sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negeri. Pinjaman luar negeri dapat berasal dari World Bank, kreditor bilateral, ataupun kredit ekspor. Bentuk pinjamannya dapat berupa pinjaman program yang digunakan untuk mencapai MDG’s (pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi),

 pemberdayaan masyarakat, dan policy yang terkait dengan perubahan iklim serta  pembangunan infrastruktur. Bentuk pinjaman lainnya yakni pinjaman proyek yang digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor. Dewasa ini, salah satu beban ekonomi Indonesia adalah utang luar negeri yang terus membengkak, Utang ini sudah begitu berat mengingat pembayaran cicilan dan  bunganya yang begitu besar. Biaya ini sudah melewati kapasitas yang wajar sehingga  biaya untuk kepentingan-kepentingan yang begitu mendasar dan mendesak menjadi sangat minim yang berimplikasi sangat luas. Sebagai negara berkembang yang

3

sedang membangun, Indonesia sendiri tidak terlepas dari masalah utang luar negeri, dalam kurun waktu 25 tahun terakhir,utang luar negeri telah memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui perkembangan utang luar negeri Indonesia dan pengaruhnya terhadap  pertumbuhan ekonomi Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah sejarah utang luar negeri Indonesia? 2. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya utang luar negeri Indonesia? 3. Bagaimanakah kondisi utang luar negeri Indonesia saat ini? 4. Bagaimanakah dampak utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? 5. Bagaimanakah solusi yang tepat untuk menangani utang luar negeri Indonesia? 1.3 Tujuan Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan dan menambahkan wawasan mengenai pengaruh utang luar negeri terhadap ekonomi Indonesia bagi  penulis dan pembaca, sehingga lebih memahami pertumbuhan ekonomi dari sebelum mempunyai utang sampai saat ini.

4

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Utang Luar Negeri Indonesia Pembahasan mengenai sejarah utang luar negeri Indonesia, dapat dibagi  berdasarkan era pemerintahan Indonesia. 

Masa Orde Lama Mengingat Indonesia merupakan negara yang baru merdeka, keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan amat buruk sebagai dampak dari kolonialisme. Kolonialisme telah mengakibatkan taraf kesejahteraan rakyat terpuruk, ketiadaan infrastruktur, dan rusaknya sebagian besar kapasitas produksi seperti ladang minyak, yang membuat penerimaan negara dari sumber domestik  belum bisa diandalkan. Oleh karena itu, salah satu tindakan yang diambil oleh  pemerintahan saat itu adalah pinjaman luar negeri. Sebab disadari bahwa utang luar negeri merupakan sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan Indonesia saat itu. Akibatnya, pada era pemerintahan Soekarno, pemerintah republik Indonesia memiliki utang luar negeri sebesar US$6.3 milliar yang terdiri dari US$4 milliar yang merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda dan US$2.3 milliar yang merupakan utang baru.



Masa Orde Baru Faktor pendorong Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru dilandasi oleh dua faktor yaitu:

5

1) Faktor internal meliputi pertumbuhan ekspor Indonesia, defisit tabungan dan investasi yang semakin besar, defisit anggaran pemerintah yang semakin membengkak, strategi pembangunan, dan perubahan rezim. 2) Faktor eksternal meliputi: adanya kesamaan ideologi dengan negara  pendonor, pembentukan lembaga bantuan internasional untuk negara  berkembang, menguatnya globalisasi (kebutuhan investasi), adanya krisis minyak dunia (oil boom), dan krisis nilai tukar mata uang yang mengakibatkan peningkatan utang luar negeri. Utang luar negeri pada masa Orde Baru sebesar Rp1.500 triliun atau sekitar US$171,8 miliar yang jika dirata-ratakan selama 32 tahun utang negara bertambah sekitar Rp. 46,88 triliun tiap tahun. Dari seluruh utang luar negeri Indonesia, sekitar 73% yang dapat disalurkan ke dalam bentuk proyek dan program, sedangkan sisanya (27%) menjadi pinjaman yang tidak efektif. 

Masa Reformasi Pada masa pemerintahan Habibie, utang luar negeri Indonesia sebesar US$178,4 miliar dengan yang terserap ke dalam pembangunan sebesar 70%, dan sisanya idle. Terjadinya penurunan penyerapan utang, yaitu dari 73% pada 1998 menjadi 70% pada 1999, disebabkan pada 1999 berlangsung pemilihan umum yang menjadi tonggak peralihan dari Orde Baru menuju era Reformasi. Banyak keraguan baik di kalangan investor domestik maupun investor asing terhadap kestabilan perekonomian, sementara pemerintah sendiri saat itu tampak lebih “disibukkan” dengan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Pada masa Gus Dur, rating kredit Indonesia mengalami fluktuasi, dari

6

 peringkat CCC turun menjadi DDD lalu naik kembali ke CCC. Salah satu  penyebab utamanya adalah imbas dari krisis moneter pada 1998 yang masih terbawa hingga pemerintahannya. Saat itu utang pemerintah mencapai Rp. 1.234,28 triliun yang menggerogoti 89% PDB Indonesia. Porsi yang cukup membahayakan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Selain porsi utang yang besar pada PDB, terjadi pula peningkatan porsi  bunga utang terhadap pendapatan dan belanja negara. Rasio bunga utang terhadap  pendapatan pada 2001 meningkat sekitar 4,6%, dari 24,4% menjadi 29%, sedangkan terhadap belanja meningkat sebanyak 2,9% menjadi 25,5% pada tahun yang sama. Saat itu Indonesia dik hawatirkan akan jatuh ke dalam perangkap utang (debt trap). Pemerintahan Gus Dur mencatatkan hal yang positif dalam hal utang, yaitu terjadi penurunan jumlah utang luar negeri sebesar US$21,1 miliar, dari US$178 miliar pada 1999 menjadi US$157,3 miliar pada 2001.  Namun, utang nasional secara keseluruhan tetap meningkat, sebesar Rp38,9 triliun, dari Rp1.234,28 triliun pada 2000 menjadi Rp1.273,18 triliun pada 2001. Sementara itu, porsi utang terhadap PDB juga mengalami penurunan, dari 89% pada 2000 menjadi 77% pada 2001.

2.2 Penyebab Terjadinya Utang Luar Negeri Indonesia Setidaknya terdapat dua alasan secara umum mengapa pemerintah di negaranegara berkembang seperti Indonesia tetap membutuhkan utang luar negeri. Pertama, utang luar negeri dibutuhkan sebagai tambahan modal bagi pembangunan prasarana fisik. Infrastruktur merupakan investasi yang mahal dalam pembangunan. Kedua, utang luar

7

negeri dapat digunakan sebagai penyeimbang neraca pembayaran. Selain dari hal-hal yang disebutkan sebelumnya, terdapat alasan lain suatu negara melakukan pinjaman luar negeri antara lain: 1. Defisit Transaksi Berjalan (TB) Transaksi Berjalan (TB) merupakan perbandingan antara jumlah pembayaran yang diterima dari luar negeri dengan jumlah pembayaran yang dikeluarkan ke luar negeri. Artinya, operasi total perdagangan luar negeri, neraca perdagangan, dan keseimbangan antara ekspor dan impor, serta pembayaran transfer. Dalam hal ini defisit yang semakin meningkat akan menjadi penyebab semakin meningkatnya atau bertambahnya utang luar negeri, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, pengeluaran yang dikeluarkan oleh Negara lebih besar daripada pemasukan yang diterima oleh Negara sendiri. Sedemikian sehingga defisit antara pengeluaran dan  pemasukan semakin besar dan salah satu solusi untuk bisa menutupi defisit tersebut ialah dengan melakukan utang luar negeri.

2. Meningkatnya Kebutuhan Investasi Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan untuk satu atau lebih aktivitas yang dimiliki oleh Negara, di mana biasanya memiliki jangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Kasus yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya pun hampir serupa, yaitu kekurangan dana untuk melakukan investasi tersebut. Padahal hampir setiap tahun pula kebutuhan investasi semakin meningkat. Sedemikian sehingga dengan semakin meningkatnya kebutuhan investasi sedangkan modal investasinya tidak dimiliki, maka akan memicu Negara untuk

8

melakukan utang luar negeri. Dengan kata lain, kekurangan modal dengan kebutuhan investasi yang semakin meningkat tiap tahunnya akan menyebabkan utang luar negeri semakin meningkat pula. Selain kebengkakan dana yang dibutuhkan, utang luar negeri yang meningkat juga disebabkan dengan berbedanya tingkat suku bunga yang diterapkan oleh masing-masing Negara lain selaku pemberi pinjaman.

3. Meningkatnya Inflasi Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum, di mana hal tersebut secara terus-menerus memiliki kaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang mana, laju inflasi mempengaruhi tingkat suku  bunga nominal. Kasus yang terjadi di Indonesia ialah trand inflasi yang meningkat sehingga memaksa Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga. Sedemikian sehingga dengan rendahnya suku bunga, maka minat orang ataupun Negara lain untuk melakukan investasi di Indonesia semakin rendah pula. Dengan keadaan tersebutlah, maka  pemerintah mengambil tindakan untuk memenuhi belanja Negaranya melalui utang luar negeri.

4. Struktur Perekonomian Tidak Efisien Struktur perekonomian yang tidak efisien, dalam hal ini di Indonesia, tampak dari tidak efisiennya pemakaian modal yang dikeluarkan sehingga memerlukan investasi  besar. Hal inilah yang kemudian akan mendorong pemerintah mengambil tindakan utang luar negeri untuk memenuhi investasi besar tersebut akibat pemakaian modal yang tidak efisien.

9

2.3 Kondisi Utang Luar Negeri Indonesia Berdasarkan informasi dari Bank Indonesia yang mengacu pada IMF,  pengklasifikasian utang berdasarkan sektor dilakukan menurut sektor debitor, bukan sektor penjamin utang (guarantor) serta berdasarkan sektor debitor langsung (immediate borrower). Sektor institusi debitor terdiri dari pemerintah, bank sentral, dan swasta (bank

dan bukan bank). 

Utang luar negeri pemerintah adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat,

terdiri dari utang bilateral/multilateral, fasilitas kredit ekspor (FKE), utang komersial, dan leasing , termasuk pula Surat Berharga Negara (SBN) (yang diterbitkan di luar maupun di dalam negeri) yang dimiliki oleh bukan penduduk. SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN terdiri dari Obligasi Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan dua belas bulan. SBSN terdiri dari SBSN jangka panjang (Ijarah Fixed Rate/IFR) dan Global Sukuk. 

Utang luar negeri bank sentral   adalah utang yang dimiliki oleh Bank Indonesia

dalam rangka mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Termasuk dalam utang luar negeri Bank Indonesia adalah kewajiban dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dimiliki oleh bukan penduduk serta simpanan (deposits) bukan penduduk di Bank Indonesia. 

Utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri penduduk (selain pemerintah

dan bank sentral) kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan atau rupiah  berdasarkan perjanjian utang (loan agreement ) atau perjanjian lainnya,

10

simpanan, dan kewajiban lainnya. Termasuk dalam komponen utang luar negeri swasta adalah kewajiban berupa surat utang yang diterbitkan di dalam negeri dan dimiliki oleh bukan penduduk. Sektor swasta meliputi bank dan bukan bank. Swasta bukan bank terdiri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan  perusahaan bukan lembaga keuangan, serta perorangan. 

 Pinjaman Bilateral  –   Pemerintah merupakan pinjaman luar negeri yang berasal

dari pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga keuangan dan/atau lembaga nonkeuangan yang ditunjuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemberian pinjaman. 

 Pinjaman Komersial  –   Pemerintah  merupakan pinjaman luar negeri yang

diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya  penjaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor. 

 Pinjaman Multilateral  –   Pemerintah  merupakan pinjaman luar negeri

 pemerintah yang berasal dari lembaga multilateral. 

Pinjaman Official Development Assistence  (ODA) atau Concessional loan merupakan pinjaman luar negeri yang berasal dari suatu negara atau lembaga multilateral, yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi atau untuk  peningkatan kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan memiliki komponen hibah. Pinjaman oleh lembaga kredit ekspor yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor tidak termasuk dalam pengertian ODA.

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2017 tercatat sebesar USD320,3 miliar atau tumbuh 3,4% (yoy). Berdasarkan kelompok peminjam, 11

 pertumbuhan tahunan ULN sektor publik meningkat, sedangkan pertumbuhan tahunan ULN sektor swasta menurun. ULN sektor publik pada Januari 2017 tercatat sebesar USD161,2 miliar atau tumbuh 12,4% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan di bulan sebelumnya yang sebesar 11,0% (yoy). Sementara itu, posisi ULN sektor swasta pada Januari 2017 tercatat sebesar USD159,0 miliar atau turun 4,3% (yoy), lebih kecil dibandingkan penurunan bulan sebelumnya yang sebesar 5,9% (yoy). (Tabel 2.3.1)

Menurut sektor ekonomi, posisi ULN akhir Januari 2017 terkonsentrasi di sektor keuangan, sektor industri pengolahan, sektor pertambangan, serta sektor listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,6%. Pertumbuhan ULN di sektor sektor listrik, gas dan air bersih meningkat dibandingkan dengan Desember 2016. Sementara itu, pertumbuhan tahunan ULN sektor  pertambangan, sektor industri pengolahan, dan sektor keuangan masih mengalami kontraksi pertumbuhan. (Tabel 2.3.2)

Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada Januari 2017 tetap sehat, namun terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional. Bank Indonesia terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang berpotensi memengaruhi stabilitas makroekonomi.

12

Tabel 2.3.1

13

Tabel 2.3.2

14

Adapun rencana pembayaran utang luar negeri Indonesia berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementrian Keuangan bulan Maret 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

15

2.4 Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Perkembangan Indonesia Adanya utang luar negeri menimbulkan dampak bagi negara Indonesia. Dampak ini dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dari dua sisi tersebut,  jarang terlihat dampak positif dari utang luar negeri. Karena sudah kita ketahui sejak dahulu bahwasanya namanya berhutang pasti itu negatif, kesannya pemerintah tidak  bisa membiayai negaranya sendiri sampai harus berhutang ke negara lain. Namun, dari berbagai sumber banyak yang menyatakan bahwa dampak positif dari utang luar negeri yaitu terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat. Sebab, alirannya dapat meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik sehingga utang luar negeri menghasilkan multiplier effect  positif terhadap perekonomian. Aliran bantuan luar negeri dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik dan seterusnya. Sampai di situ, secara teori, bantuan luar negeri justru menghasilkan dampak pengganda (multiplier effects) yang positif pada perekonomian. Pinjaman luar negeri dalam jangka pendek dapat

menutup

defisit

APBN,

sehingga

memungkinkan

pemerintah

untuk

melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang relatif lebih besar, tanpa disertai efek peningkatan tingkat harga umum. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya pendapatan nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatnya pendapatan perkapita. Dampak negative dari utang luar negeri yaitu timbulnya krisis ekonomi yang makin lama makin meluas dan mendalam. Kemudian krisis ekonomi ini memperkuat krisis yang lain dan begitu seterusnya sehingga terjadilah vicious circle. Pemerintah

16

akan terbebani dengan pembayaran utang tersebut sehingga hanya sedikit dari APBN yang digunakan untuk pembangunan, Cicilan bunga yang makin memberatkan  perekonomian Indonesia, kemudian bantuan tersebut negara akan dicap sebagai negara miskin dan tukang utang karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian negara sendiri sampai membutuhkan campur tangan dari pihak lain. Selain itu, dalam  jangka panjang utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi negara Indonesia, salah satunya dapat menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh (Inflasi) dan yang pasti akan mengakibatkan ketergantungan dari penerima bantuan (dalam negeri) terhadap pemberi bantuan (luar negeri).

2.5 Solusi Utang Luar Negeri Indonesia Jika ingin bangkit dari ketergantungan dari negara asing harus ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu: Pertama, meningkatkan daya beli masyarakat, yakni melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemberian modal usaha kecil seluasnya. Dengan peningkatan daya beli masyarakat ini membuat barang-barang hasil buatan dalam negeri terjual habis tentu akan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi yang terjual dan laku terbeli itu yaitu produk hasil ekonomi pedesaaan dan usaha kecil, tentu akan membuat perkembangan yang signifikan bagi kemajuan usaha pedesaan dan usaha kecil sehingga mampu bersaing perusahaan besar milik swasta. Keuntungan lain dari peningkatan daya beli masyarakat yaitu perputaran uang akan lebih banyak terdapat di dalam negeri sehingga uang ini akan menambah pendapatan negara dengan pajak.

17

Kedua, meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor. Realitas yang ada saat ini pemerintah mengambil pajak barang mewah. Ketiga, konsep pembangunan yang berkesinambungan, berlanjut dan mengarah  pada satu titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan secara bertahap ketergantungan utang luar negeri. Telah di jelaskan pada awal prinsip pembangunan yang diusung orde baru yakni mengutang untuk pembangungan, sekarang saatnya membangun Indonesia dari keringat peluh yang dihasilkan diri sendiri Indonesia walaupun harus bertahap sesuai dengan pendapatan yang diraih. Jangan asal cepatcepat membangun negeri sehingga kita selalu bertumpu pada utang/investasi luar negeri tapi membangun negeri perlu proses sehingga dibutuhkan sikap sabar yang tinggi pemerintah untuk membangun negeri. Masyarakat sebagai rakyat harus mendukung setiap tindakan pemerintah yang benar. Keempat, menggalakan kebanggaan akan produksi dalam negeri, meningkatkan kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan dan membina jiwa kewirausahaan masyarakat. Hal yang memprihatinkan dengan televisi atau surat kabar di negeri ini yakni banyaknya iklan swasta produk luar negeri berkembang di dalam negeri, sadar atau tidak iklan-iklan ini mempengaruhi pergaulan masyarakat di negeri ini, para remaja lebih suka makanan produk luar negeri daripada produk-produk dalam negeri seperti kacang rebus, ketela godok. Sehingga hasil jual lebih banyak keluar daripada ke dalam negeri. Padahal dari segi kandungan zat makanan tradisional inilah lebih  banyak di banding produk luar negeri. Negeri ini kaya akan sumber daya alam unggulan sehingga bila kita manfaatkan secara maksimal maka akan memberikan devisa negara, akhir-akhir ini negeri kita mampu dengan “swasembada pangan”

18

mengapa kita tidak swasembada kehutanan, pertambangan atau seterusnya. Permasalahan yang ada adalah terkendala dana dan teknologi peralatan, sebenarnya ini dapat disiasati dengan memanfaatkan dana terbatas dan peralatan kurang itu untuk mendukung produksi hasil pada potensi yang sangat besar. Kelima, mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejateraan

yang

berkeadilan

dan

merata

sebagai

landasan

penyusunan

operasionalisasi pembangunan ekonomi. Pepatah ada yang bilang “orang yang bodoh dekat dengan kemiskinan” ini tentu sesuai dengan realitas yang ada di Indonesia,

 banyak anak kecil di kolong-kolong jembatan dan perhentian lampu merah tidak  bersekolah malah mencari nafkah membantu orang tua-nya. Ditambah lagi dengan harga pendidikan Indonesia yang mahal tentu akan menambah daftar panjang orangorang bodoh baru yang akan bernasib sama. Padahal negara kita akan menghadapi  perdagangan bebas sungguh sangat ironi bila negara kita hanya bergantung dengan  bangsa lain. Bila kita cermati dengan tingkat pendidikan tinggi rata-rata penduduknya akan memberikan penghasilan yang besar bagi penduduk akan memperkuat ekonomi nasional melalui pengurangan tenaga kerja luar negeri. Bila kesejateraan penduduk  besar tentu akan memberikan pajak sangat besar sehingga negeri ini memperoleh  pendapatan yang besar. Dari solusi ekonomi nasionalis populis tersebut akan berhasil bila ada sinergi antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tidak lupa hal terpenting yakni adanya kemauan rakyat untuk berubah (change will) dan bergerak bersama untuk menghasilkan negara Indonesia yang mandiri dan bertekad bangkit serta mengakhiri utang luar negeri.

19

Beberapa hal yang bisa diusahakan pemerintah untuk mengurangi utang luar negeri, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Memperketat regulasi impor, dan mengupayakan penggunaan barang-barang dalam negeri. 2. Mempermudah regulasi ekspor guna meningkatkan gairah perekonomian negara. 3. Menghilangkan subsidi BBM (kecuali untuk kendaraan angkutan massal) 4. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat dan  program-program sejenis. 5. Mengawasi pemungutan pajak dan menghukum dengan berat pihak manapun yang melanggar. 6. Mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting (seperti: memotong gaji anggota DPR/DPRD). Miris, negara berkembang sekelas Indonesia malah bisa menduduki peringkat ke-4 dunia sebagai pemberi gaji terbesar untuk anggota legislatif.

20

BAB III KESIMPULAN

Keterbatasan kapasitas fiskal yang dihadapi suatu negara seperti Indonesia menyebabkan negara tersebut membutuhkan bantuan dari negara lain, yakni berupa  bantuan pinjaman atau utang luar negeri. Bantuan pinjaman ini sendiri memiliki pro dan kontra tersendiri dari tiap sudut pandang yang berbeda. Dari satu sisi, Indonesia sebagai negara yang masih memerlukan pembangunan sangat membutuhkan asupan dana demi kelancaran pembangunan dalam negeri namun disisi lain, kebiasaan Indonesia yang terlalu sering mengandalkan pinjaman luar negeri yang tidak hanya digunakan untuk pembangunan yang terkadang dinilai kurang efektif dan efisien, tetapi juga untuk menutupi utang-utang terdahulu dengan pinjaman-pinjaman yang lain telah memberikan akibat pada menumpuknya pinjaman yang ditambah dengan  bunga pinjaman yang sangat besar. Dalam perkembangannya, kebutuhan akan utang luar negeri tidak hanya diartikan dalam ruang ekonomi saja, tetapi sudah mulai merambat ke dalam ruang politik. Kebijakan utang luar negeri dijadikan sebagai salah satu bargain power yang dimiliki oleh negara-negara kreditur (pada umumnya negara-negara maju) untuk melakukan ekspansi politik luar negeri berdasarkan selfinterest-nya masing-masing terhadap negara-negara peminjam (biasanya negaranegara berkembang). Oleh karena itu, menyadari akan hal ini, Indonesia harus mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dan lebih mengusahakan pada  potensi dalam negeri.

21

DAFTAR PUSTAKA

Malik, Abdul. “Sejarah Singkat Utang Pemerintah Indonesia”. 17 Maret 2017. https://malikmakassar.wordpress.com/2008/12/16/sejarah-singkat-utang-pemerintahindonesia/ Resta, Lutvia. “Solusi Mengatasi Utang Luar Negeri Indonesia”. 22 Maret 2017. https://lutviaresta.wordpress.com/2016/12/27/solusi-mengatasi-utang-luar-negeriindonesia/ Sari, Maya. “Penyebab Utang Luar Negeri”. 22 Maret 2017. http://guruppkn.com/penyebab-utang-luar-negeri Wahyuningsih, Anik. “Pengaruh Utang Luar Negeri”. 22 Maret 2017. http://anikwahyuningsih.blogspot.co.id/2013/02/pengaruh-utang-luar-negeriterhadap.html Blog Bamz. “Sejarah Hutang Indonesia Mulai dari Masa Soekarno”. 17 Maret 2017. http://jendelaperistiwa.blogspot.co.id/2013/02/sejarah-hutang-indonesia-mulaidari.html

Buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia oleh http://www.djppr.kemenkeu.go.id/ http://www.bi.go.id/id/Default.aspx

22