Clinical Science Session
Malpraktik Medik dan Kelalaian Medik Oleh : Meiustia Rahayu ■ M. Reza Azriyantha Harly Pratiwi Indah ■ Rifka Septia Putri Rima Putri Hastri ■ Faathira ■ Eka Fitriani Preseptor : dr.. Rika Susanti, dr S usanti, Sp.F
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Praktik Kedokteran
Teoritis-konseptual
Saat ini
• Kelompok
• Masyarakat profesi
• Masyarakat umum
• • • •
profesional tertentu Berkompetensi Memenuhi standar Diberi kewenangan Bekerja sesuai standar dan profesionalisme
dan masyarakat umum = kontrak • Masyarakat profesi memiliki hak self regulating dan kewajiban menjamin pelayanan yang berkompetensi
…
mengeluhkan pelayanan oleh masyarakat profesi • Tidak mendapat yang semestinya didapat dan hal-hal yang tidak perlu didapatkan • Kecaman terhadap masyarakat profesi = ” “malpraktik ”
Latar Belakang MALPRAKTIK Awal tahun 1981 dr. dr. Setianingrum, vs Ny. Rukmini → Pasal 359 KUHP. Pasien † akibat syok anafilaktik (Streptomisin)
RS Omni Inter. In ter. - Prita Mulyasari - Bayi Juliana (Jayden-Jared)
Latar Belakang Malpraktik Medik
Kelalaian Medik
►Dibutuhkan pemahaman istilah yang tepat mengenai keduanya.
Batasan Masalah Penulisan referat ini dibatasi pada: aspek hukum hubungan dokter dan pasien definisi malpraktik medik dari segi medik dan hukum jenis-jenis malpraktik medik medik kriteria dan unsur malpraktik medik pembuktian kasus malpraktik medik kelalaian medik
Tujuan Penulisan Referat ini disusun dengan tujuan sebagai berikut: 1. Meme Memenu nuhi hi syar syarat at dala dalam m meng mengik ikut utii kepaniteraan klinik senior di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. 2. Sara Sarana na dala dalam m membe memberi rika kan n pemah pemaham aman an tentang malpraktik medik dan kelalaian medik.
Metode Penulisan Referat ini disusun berdasarkan tinjauan kepustakaan yang diambil dari berbagai literatur.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Aspek Hukum Hubungan Dokter-Pasien
Dua subjek hukum Hubungan terapeutik dan hubungan hukum
The Universal Declaration of Human Right (1948) 1948) The Unite Nations International Convenant on Civil and Political Right ( Right (1966) 1966): Dasar hukum hubungan dokter dan pasien: Hak menentukan nasib sendiri (the right to self determination) Hak atas informasi (the right to information)
Aspek Hukum Hubungan Dokter-Pasien
Horizontal Kontraktual Vertikal (Paternalistik (Paternalistik ) - Peranan dokter lebih penting - Pembatasan otonomi pasien
Inspannings Verbitenis” → “ Inspannings - Kedudukan sejajar - Tidak Tidak menjanjikan sesuatu - Upaya dokter berdasar ilmu pengetahuan dan pengalamannya pengalamannya
Aspek Hukum Hubungan Dokter-Pasien ▌Azas-azas hubungan terapeutik ▌ Asas konsensual Asas itikad baik (utmost of good faith) faith)
Azas bebas
• Dokter dan pasien sama-sama menyatakan
persetujuan (eksplisit, implisit) • Paling utama dalam hubungan kontraktual • Bebas menentukan yang menjadi hak dan
kewajiban masing-masing
Azas tidak melanggar hukum
• Pasien meminta aborsi tanpa indikasi medis dan dokter
Azas kepatutan dan kebiasaan
• Pasien memutuskan hubungan secara sepihak
setuju. Dokter tidak dapat digugat bila timbul kerugian
karena kehilangan kepercayaan dibenarkan
Aspek Hukum Hubungan Dokter-Pasien ▌Hak Pasien ▌ Hak Primer • Memperoleh
pelayanan medik yang benar dan layak, berdasarkan teori kedokteran yang telah teruji kebenarannya.
Hak Sekunder • Memperoleh informasi medik tentang penyakitnya. • Memperoleh informasi tentang tindakan medik yang akan • • • •
dilakukan oleh dokter. Memutuskan hubungan kontraktual setiap saat (sesuai azas kepatutan dan kebiasaan). Hak atas rahasia r ahasia kedokteran. Hak atas surat keterangan dokter bagi kepentingan pasien yang bersifat nonyustisial. Hak atas second opinion. opinion.
Aspek Hukum Hubungan Dokter-Pasien ▌Kewajiban Dokter ▌ Kewajiban Primer • Memberikan
pelayanan medik yang benar dan layak, berdasarkan teori kedokteran yang telah teruji kebenarannya.
Kewajiban Sekunder • Memberikan informasi medik tentang penyakit pasien. • Memberikan informasi tentang tindakan medik yang akan •
• • •
dilakukan. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter. Menyimpan rahasia kedokteran. kedokteran. Memberikan surat keterangan dokter. Memberikan hak kepada pasien atas second opinion. opinion.
Aspek Hukum Hubungan Dokter-Pasien ▌Kewajiban Pasien dan Hak Dokter ▌ Kewajiban Pasien • Memberikan informasi yang sejujur-jujurnya dan
selengkap-lengkapnya bagi kepentingan diagnosis dan terapi. • Mematuhi semua nasihat dokter. • Memberikan imbalan yang layak
Hak Dokter • Hak untuk memperoleh informasi yang sejujur-
jujurnya dan selengkap-lengkapnya selengkap-lengkapnya bagi kepentingan kepentingan diagnosis dan terapi. • Hak untuk memperoleh imbalan yang layak.
Aspek Hukum Hubungan Dokter-Pasien ▌Akibat Tindakan Medik ▌ Akibat positif • Mencapai tujuan yang diharapkan dan pasien pulang dalam
keadaan sembuh. Akibat negatif (kesalah (kesalahan an dokter) • Kesengajaan (delicta (delicta commissionis) commissionis)
→
abortus tanpa indikasi medis atau surat keterangan sakit yang tidak benar. • Kelalaian (delicta (delicta ommissionis) ommissionis) → terbanyak. Akibat negatif (bukan kesalahan dokter) • • • •
Tingkat penyakit yang sudah berat (terlambat berobat). berobat). Reaksi berlebihan pada tubuh pasien, contoh: syok anafilaktik. Ketidakterusterangan Ketidakterusterangan pasien mengenai penyakitnya. Ketidaktaatan pasien terhadap nasihat dokter.
Aspek Hukum Hubungan Dokter-Pasien Tanggung jawab dokter (Leenen (Leenen): ): 1. Informed consent t (persetuj (persetujuan uan tindakan medik) 2. Stan Standa darr Prof Profes esii Medi Medik k (SPM) SPM) → lege artis a. Bek Bekerja erja seca secara ra teli teliti ti b. Sesu Sesuai ai ukur ukuran an medi mediss c. Sesuai Sesuai kemamp emampuan uan rata-r rata-rata ata diband dibanding ing dokte dokterr dari kategori keahlian medis yang sama d. Dala Dalam m sit situa uasi si yang yang seba seband ndin ing g Pelanggaran keduanya dapat berujung tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata.
Aspek Hukum Hubungan Dokter-Pasien Contoh: Pihak (dokter) A melukai pihak B (pasien) Pasal 351 KUHP = penganiayaan. Dinyatakan netral netral,, apabila: 1. Orang yang dilukai memberikan persetujuan 2. Tindakan berdasarkan indikasi medik tertentu 3. Tindakan dilakukan melalui kaidah ilmu kedokteran
Definisi Malpraktik Medik dari Segi Medik dan Hukum Asal Kata “mala” = buruk dan “ praktik ” = pelaksanaan profesi
Kamus Besar Bahasa Indonesia 1. Praktik kedokteran kedokteran yang dilakukan salah salah atau tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik. 2.Tindakan medik yang dilakukan tidak memenuhi standar medik yang telah ditentukan maupun standar operasional prosedur, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian berat, yang membahayakan pasien dan mengakibatkan kerugian yang diderita pasien.
Definisi Malpraktik Medik dari Segi Medik dan Hukum Hayat a.kegagalan dokter atau ahli bedah mengerahkan dan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya sampai pada tingkat yang wajar, seperti biasanya dimiliki para rekannya dalam melayani pasien; b.atau kegagalannya dalam menjalankan perawatan serta perhatian (kerajinan, kesungguhan) yang wajar dan lazim dalam pelaksanaan ketrampilannya serta penerapan pengetahuannya;
Definisi Malpraktik Medik dari Segi Medik dan Hukum Hayat c.atau kegagalannya dalam mengadakan diagnosis terbaik dalam menangani kasus yang dipercayakan kepadanya; d.atau kegagalannya dalam memberikan keterampilan merawat serta perhatian yang wajar dan lazim seperti biasanya dilakukan oleh para dokter atau ahli bedah di daerahnya dalam menangani kasus yang sama.
Definisi Malpraktik Medik dari Segi Medik dan Hukum Black’s
Law Dictionary
Syarat –syarat malpraktik: a. Adan Adanya ya hubu hubung ngan an dokt dokter er dan dan pas pasie ien n b. Kehat ehatii-hat hatia ian n stand standar ar yan yang g dapa dapatt dipak dipakai ai dal dalam am pelanggarannya c. Kerug erugia ian n yang yang dap dapat at dit ditun untu tutt gant gantii rug rugii d. Hubung Hubungan an kausa kausall antara antara pelan pelangg ggara aran n kehati ehati-hatian dan kerugian yang diderita.
Definisi Malpraktik Medik dari Segi Medik dan Hukum Coughlin's Dictionary of Law “Malpractice is professional misconduct on the part of
a professional person, such as physician, engineer, lawyer, accountant, dentist, veterinarian. Malpractice may be the result of ignorance, neglect, or lack of skill or fidelity in the performance of professional duties; intentional wrong doing or illegal or unethical practice. practice.”
Definisi Malpraktik Medik dari Segi Medik dan Hukum World Medical Association (1992) “Medical malpractice involves the physician's failure to
conform to the standard of care for treatment of the patient's condition, or lack of skill, or negligence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient''. patient''. Ikatan Dokter Indonesia
Melanggar prosedur standar atau tidak melakukan informed consent . Melanggar undang-undang undang-undang terkait, UU No.23 No.23 tahun 1992
Jenis-jenis Malpraktik Medik
Segi Etika Profesi dan Segi Hukum
Malpraktik Etik
Malpraktik Pidana
Malpraktik Hukum
Malpraktik Perdata Malpraktik Administratif
Jenis-jenis Malpraktik Medik ▌Malpraktik Etik ▌
Dokter bertindak tidak sesuai etika kedokteran. Dampak negatif dari kemajuan kemajuan teknologi: ~ melakuka melakukan n pemeriksaa pemeriksaan n laboratori laboratorium um yang tidak tidak perlu. perlu. ~ sponsor sponsor obat merk tertentu tertentu oleh pihak farmasi. farmasi.
Pedoman pengambilan keputusan dokter (Albert R. Jonsen): Menentukan indikasi medis. Menghormati pilihan pasien. Mempertimbangkan Mempertimbangkan dampak tindakan pada pasien. Mempertimbangkan kondisi sosioekonomi pasien.
Jenis-jenis Malpraktik Medik ▌Malpraktik Hukum
–
1. Malpraktik Pidana ▌
Memenuhi delik pidana (perbuatan tercela dan dilakukan dengan sikap batin yang salah). Pertanggungjawaban individu. Kesengajaan (intensional )
• Membuka rahasia jabatan (Pasal 322 KUHP),
abortus provokatus (Pasal 346-349 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP)
Kecerobohan (recklessness recklessness))
• Bertindak tidak sesuai standar profesi
Kealpaan (negligence negligence))
• Menyebabkan kematian atau luka berat
atau tanpa persetujuan pasien
(Pasal 359-361 KUHP)
Jenis-jenis Malpraktik Medik ▌Malpraktik Hukum
–
2. Malpraktik Perdata ▌
Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan atau melakukan apa yang menurut kesepakatannya dilakukan tetapi terlambat atau tidak sempurna melakukan atau melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak dilakukan. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban individu atau korporasi. Pembuktian kelalaian dokter untuk penggantian kerugian: adanya kewajiban dokter terhadap pasien dokter melanggar SPM yang lazim digunakan pasien menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi kerugian disebabkan oleh tindakan di bawah standar
Jenis-jenis Malpraktik Medik ▌Malpraktik Hukum
–
3. Malpraktik Administratif ▌ ▌
Dokter melanggar hukum administrasi: Persyaratan profesi – Surat Izin Kerja – Surat Izin Praktik Batas kewenangan dokter Kewajiban dokter
Kriteria dan Unsur Malpraktik Medik ▌Kriteria Malpraktik Medik ▌ kelayakan pelayanan yang diberikan dokter (aduty (aduty of due care) care)
ada tidaknya pelanggaran kewajiban (the (the breach of the duty )
tindakan merupakan penyebab dari akibat (causation) causation)
adanya ganti rugi (damages (damages))
▌Unsur Malpraktik Medik ▌ 4 D = Duty. Dereliction (breach) of that duty. Damaged. Direct causal relationship.
Kriteria dan Unsur Malpraktik Medik Bertindak teliti dan hati-hati (culpa (culpa)) Sesuai ukuran ilmu medik
Standar Profesi Kemampuan rata-rata dibanding kategori keahlian medik yang sama. Kedokteran (Leneen) Leneen) Situasi dan kondisi yang sama.
Sarana upaya yang sebanding atau proporsional dengan tujuan konkrit tindakan atau perbuatan tersebut.
Pembuktian Pidana Malpraktik Medik
Perbuatan Pidana Biasa
Perbuatan Pidana Medik
pembuktian : akibatnya
pembuktian : kausanya
Pasal 183 KUHP: Larangan hakim menjatuhkan hukuman kecuali didasarkan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Kasus tidak melanggar kode etik → masalah selesai Melanggar kode etik → diberikan peringatan Melanggar hukum → diserahkan ke pengadilan hukum pidana
Sistem dan Beban Pembuktian Malpraktik Medik Pembuktian Malpraktik Medik ▌ ▌Empat Sistem Pembuktian • Hakim menganggap terbukti suatu
Keyakinan hakim semata (conviction (conviction – in time) time) Keyakinan hakim atas alasan logis (conviction- raisonee) raisonee) Pembuktian positif
perbuatan sesuai keyakinan yang timbul dari hati nurani atau sifat bijaksana seorang hakim, maka dapat dijatuhkan putusan. • Hakim secara bebas diperkenankan
memakai alat bukti selain yang termaktub dalam undang-undang, asalkan dilandaskan alasan logis. • Pembuktian berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.
Sistem dan Beban Pembuktian Malpraktik Medik Pembuktian Malpraktik Medik ▌ ▌Empat Sistem Pembuktian Pembuktian negatif (negatief wettelijk wettelijkee bewijstheori ) 1.
• Pasal
183 KUHP (Indonesia), pembuktian berganda (peraturan undang-undang dan keyakinan hakim).
Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang- undang
2.
Keyakinan hakim harus didasarkan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undangundang
Sistem dan Beban Pembuktian Malpraktik Medik ▌Beban Pembuktian Malpraktik Medik ▌
Pasal 66 KUHAP: tersangka / terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian Beban pembuktian biasa oleh Jaksa Penuntut Umum Permasalahan: a. dibutuhk dibutuhkan an pembu pembuktia ktian n tekni tekniss b. dibutuhkan saksi ahli (dari profesi kedokteran kedokteran)) Asas praduga tak bersalah ( presumption ( presumption of innocence), innocence), seseorang yang diadili dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya kesalahannya dapat dibuktikan di depan hakim.
Kendala Pembuktian Malpraktik Medik ▌Pembuktian Malpraktik Medik ▌ UU Kesehatan, KODEKI, Standar Profesi Kedokteran
MKEK di bawah IDI Aduan masyarakat ke penyidik (polisi)
Langsung diproses di Peradilan Pidana Umum
Kasus kriminal (culpa (culpa lata), lata ), bukan sekadar pelanggaran etik profesi Kendala 1: Kurang pengetahuan medik → perlu saksi ahli
Penyidik membawa ke Peradilan Pidana Umum
Kendala 2: RM = rahasia pasien (Pasal 13 KODEKI)
Kelalaian Medik
Ketidakpuasan terhadap pelayanan → tuntutan terhadap dokter (“sengketa medik”)
Informed consent - Informasi & alternatif tidak lengkap - Informasi tidak diberikan sebelum tindakan medik risiko tinggi dilakukan - Cara penyampaian tidak memuaskan - Pasien tidak diberi kesempatan kesempatan memilih alternatif tindakan medik - Tidak disampaikan disampaikan langsung oleh dokter
Kelalaian Medik
“medical negligence”
Kegagalan melakukan pelayanan yang adekuat oleh dokter, rumah sakit, atau penyedia leyanan kesehatan lainnya. minimus not curat lex, the law does not concern itself with trifles” Selama akibat dari kelalaian ini tidak membawa kerugian atau mencederai orang lain, tidak ada akibat hukum yang dibebankan kepada orang tersebut. “de
Kelalaian Medik Yurisprudensi Keputusan Pengadilan Boston (1979) “Negligence is the lack of ordinary care. It is a failure to do what
a reasonable careful and prudent person would done on the occasion in question”.
Medical Injury Compensation Reform Act “Professional negligence is a negligence act or omission to act by
a healthcare provider in the rendering of professional services, which is the proximate cause of personal injury or wrongful death, provided that the service are within the scope of service for which the provider is licensed and which are not within any restriction imposed by the licensing agency or licensed hospital ”.
Kelalaian Medik ▌Klasifikasi menurut Hukum Pidana ▌ Kealpaan perbuatan • Perbuatannya sendiri sudah merupakan suatu peristiwa
pidana, sehingga untuk dipidananya pelaku tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut (Pasal 205 KUHP).
Kealpaan akibat • Akibat yang timbul merupakan suatu peristiwa pidana bila
akibat dari kealpaan tersebut merupakan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya terjadinya cacat atau kematian sebagai akibat yang timbul dari suatu perbuatan (Pasal 359, 360, dan 361 KUHP).
Kelalaian Medik ▌Unsur Kelalaian Medik ▌ Jonkers
Nasution (2005)
• Bertentangan dengan hukum
• Pelaku berbuat lain dari apa yang
(wederrechtelijkheid ) • Akibat perbuatan bisa dibayangkan (voorzeinbaarheid (voorzeinbaarheid ) • Akibat perbuatan sebenarnya bisa dihindari (vermijdbaarheid (vermijdbaarheid ) • Perbuatan dapat dipersalahkan kepadanya (verwijtbaarheid (verwijtbaarheid ), ), karena sebenarnya pelaku sudah dapat membayangkan dan dapat menghindarinya.
seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis. • Pelaku telah berlaku kurang hatihati, ceroboh, dan kurang berpikir panjang. • Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggungjawab atas akibat perbuatan tersebut.
Kelalaian Medik Pedoman menentukan kelalaian medik (Picard, 1984) • Pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi-kualifikasi lain
yang berlaku untuk tenaga kesehatan • Tingkat resiko dalam prosedur penyembuhan / perawatan • Suasana, peralatan, fasilitas, dan sumber-sumber lain yang tersedia bagi tenaga kesehatan.
Faktor penyebab (C. Berkhouwe Berkhouwerr dan L.D. Vorstman) • Kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan
kurangnya pengertian
Kelalaian Medik ▌Kelalaian Medik vs Kecelakaan Medik (Guwandi (2005) ▌ Kelalaian Medik • • • •
Bertentangan dengan etika, moral dan disiplin. Bertentangan Bertentangan dengan hukum. Bertentangan Bertentangan dengan standar profesi medik. Kekurangan ilmu pengetahuan atau tertinggal ilmu di dalam profesinya yang sudah berlaku umum di kalangan tersebut. • Menelantarkan, kelalaian, kurang hati-hati, acuh, kurang peduli terhadap keselamatan pasien, kesalahan menyolok.
▌Kelalaian Medik vs Kecelakaan Medik (Guwandi (2005) ▌ Kecelakaan Medik • Tidak terduga, tidak disengaja. • Tidak ada unsur kesalahan. • Sesuai dengan standar dan etika profesi. • Tidak dapat dipersalahkan, dicegah,
dan
diduga
sebelumnya. • Dokter sudah berhati-hati, bersungguh-sungguh dengan menggunakan segala ilmunya, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya. dimilikinya. • Meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi. • Melakukan terapi awal terhadap kelaianan yang ditemukan atau berkonsultasi dengan ahli spesialis.
Kelalaian Medik ▌Istilah-istilah bahasa Inggris ▌ • Apabila seseorang melakukan suatu tindakan
Malfeasance
Misfeasance
yang bertentangan dengan hukum atau melakukan perbuatan yang tidak patut (execution execution of an unlawful or improper act ). ). • Pelaksanaan suatu tindakan tidak secara benar
(the improper performance of an act ). ).
• Tidak
Nonfeasance
melakukan suatu tindakan yang sebenarnya ada kewajiban untuk melakukan (the failure to act when there is a duty to act ). ).
Kelalaian Medik ▌Istilah-istilah bahasa Inggris ▌ • Kelalaian atau tidak berhati-hati dari seorang
Malpractice
yang memegang suatu profesi, dalam menjalankan kewajibannya (negligence ( negligence or carelessness of professional person). person). • Cara penanganan sembarangan, misalnya suatu
Maltreatment
operasi yang dilakukan tidak secera benar atau terampil (improper (improper or unskillful treatement ). ). • Sifat acuh, dengan sengaja atau sikap yang
Criminal negligence
tidak peduli terhadap keselamatan orang lain, walaupun ia mengetahui bahwa tindakannya itu bisa mengakibatkan cedera/merugikan kepada orang lain
BAB III PENUTUP
Kesimpulan
Hubungan Dokter Pasien Vertikal → horizontal → dokter-pasien sama-sama memiliki hak dan kewajiban
Tanggung jawab utama dokter: - informed consent - standar pelayanan medik. Pelanggaran salah satu atau keduanya dapat berujung pada tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata.
Kesimpulan
Belum terdapat kesamaan definisi malpraktik medik
Malpraktik medik Kesalahan dokter dalam melaksanakan standar pelayanan medik terhadap pasien atau keterbatasan kemampuan atau kelalaian dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang dapat menyebabkan kecacatan secara langsung kepada pasien.
Kesimpulan Segi etika profesi dan segi hukum
Malpraktik hukum
Malpraktik pidana
Malpraktik etik
Malpraktik perdata
Malpraktik administratif
Kesimpulan
Sistem Pembuktian Malpraktik Medik
Alur Pembuktian
Kendala
• Melalui MKEK →
• Kurangnya
• Pasal 183 KUHAP • Sistem
bukan pelanggaran etik, tapi pelanggaran hukum → penyidik → Pengadilan Umum Pidana • Tanpa melalui MKEK
pengetahuan penegak hukum dalam bidang medik → saksi ahli • Keterbatasan memperoleh berkas catatan layanan medik
pembuktian negatif • Berdasarkan UU dan keyakinan hakim
Kesimpulan
Kelalaian Medik • Kegagalan melakukan pelayanan yang adekuat oleh
dokter rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya. Akibat Hukum • Selama akibat kelalaian ini tidak membawa kerugian
atau mencelakai orang lain, maka tidak ada akibat hukum yang dibebankan kepada orang tersebut.
Daftar Pustaka 1. Achadiat Achadiat CM. Hukum Hukum Kedokter Kedokteran. an. Dalam: Dalam: Dinamik Dinamika a Etika dan Hukum Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2007; h.1-59. 2. Yunanto. unanto. Tesis: Tesis: Pertanggungj Pertanggungjawaba awaban n dokter dalam transaksi terapeutik terapeutik.. Semarang: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. 2009. h.14-23. 3. Komalawati Komalawati V. V. Hukum dan Etika Dalam Dalam Praktek Dokter Dokter. Jakarta: Pustaka Pustaka Sinar Harapan. 1989; h.19-20. 4. Flynn M. Medical Malpractice: Negligence Duty of Care. Care. Dalam: Encyclopedia of Forensic Medicine, Volume 4. 4. Florida: Elsevier Ltd. Nova South Eastern University. 2005; h.324-5. 5. Astuti EK. Tesis: Tesis: Hubungan Hubungan Hukum Antara Antara Dokter Dokter dengan Pasien Pasien dalam Upaya Upaya Pelayanan Medis. Medan: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2003; h.34-42. 6. Lusiana KI. Skripsi: Kebijakan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Medis. Medis. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2010; h.10-9. 7. Isfandyari Isfandyarie e A. Tanggun Tanggung g Jawab Hukum dan Sanksi Sanksi Bagi Dokter Dokter.. Jakarta: Prestasi Prestasi Pustaka Publisher. 2006, h.5-17. 8. Poernomo B. Pokok-pokok Pokok-pokok Tata Tata Acara Peradilan Peradilan Pidana Indonesia dalam UndangUndangundang RI, edisi kedua. Yogyakarta: Liberty. 199 1993; 3; h.41. h.4 1.
Daftar Pustaka 9. Harahap Harahap Y. Y. Pembahasan Pembahasan dan Penerap Penerapan an KUHAP: Pemeriksa Pemeriksaan an Sidang Pengadi Pengadilan, lan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali, edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2000. h.279. 10. Maryanti N. Malpraktek Kedokteran. Kedokteran. Jakarta: Bina Aksara. 1998. h.1-10. 11. Ameln F. F. Kapita Selekta Hukum Kedokteran. Jakarta: Jakarta: Grafika Tama Tama Jaya. 1991. h.87. 12. Hariyani Hariyani S. Sengk Sengketa eta Medik. Medik. Jakarta: Diadit Media. 2005; h.64. 13. Adi P. P. T Tesis: esis: Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran. Semarang: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. 2010; h.1-42. 14. Sutarto S. Hukum Acara Pidana. Semarang: Universitas Universitas Diponegoro. 2008; h.55. 15. Hamz Hamzah ah A. A. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001; h.234-59. 16. Subekti. Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. PT. Pradnya Paramita. 2003; 2003; h.7. 17. Nugraha CI. 2011. Skripsi: Skripsi: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Terhadap Kejahatan Malpraktek Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran di Indonesia. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2011; h.1-55. 18. Guwandi. Berbagai Macam Kelalaian. Kelalaian. Dalam: Dugaan Dugaan Malpraktek Medik dan Draft Draft RPP: Perjanjian Terapetik Antara Dokter dan Pasien. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 2006. h.94-112.
