BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2013 - 2033 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU BARAT DAYA, Menimbang :
a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah. b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
1
c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. d. bahwa pertimbangan sebagaimanaberdasarkan dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Peraturan Daerah. Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
2.
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik
Indonesia Nomor 68,Tambahan Lembaran Tahun Negara 2007 Republik Indonesia Nomor 4725; 3. UU No. 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) di Provinsi Maluku dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4877; 4. Peraturan Pemerintah Nomo r 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA Dan
BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATU RAN DAERAH KABUPATE N MALUKU BARAT DAYA TE NTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATE N MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2013 - 203 3
BAB I UMUM KETENTUAN Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yai tu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2
Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
3
3 4
5
6 7 8
9 10 11
12
13
14
15
16
Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Bar at Daya Pemerintah Daerah adalah. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ruang adalah wadah yang ruang laut dan ruang udara termasuk ruangmeliputi didalamruang bumi daratan, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang peruntukan ruang wilayah yang adalah meliputi distribusi peruntukan ruang untuk fungsidalam lindungsuatu dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang pengendalian pemanfaatan ruang.struktur Pemanfaatan ruangdan adalah upaya untuk mewujudkan ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan. Wilayah adalah ruang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait yang batas dan sistemnya
4
17 18
19
20
21
22
23
24
25
26 27
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan lind ung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fung si utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang memp unyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempatbukan permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Pusat Kegiatan Wila yah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasankawasan perkotaan yang ditetapkan pengembangan perbatasan negara. untuk mendorong
5
28
29
30
31
32
Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PULAUPULAU adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PULAUPULAU adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Masyarakat adalah hukum orang, adat, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan di Kabupaten Malukudalam Barat koordinasi Daya dan mempunyai fungsiRuang membantu tugas Bupati penataan ruang di daerah.
BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 2 Penataan ruang Kabupaten Maluku Barat Daya bertujuan untuk mengembangkan wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan pendekatan gugus pulau yang berbasis pada sumber daya pesisir dan kelautan sebagai beranda depan kawasan perbatasan NKRI
6
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Pasal 3 Kebijakan penataan ruang Kabupaten Maluku Barat Daya, terdiri atas : a. Peningkatan pusat-pusat ekonomi yang akses merata pelayanan dan berhierarki hingga kepertumbuhan Pulau-Pulau kecil terluar yang merupakan wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara lain yakni Timor Leste dan Australia; b. Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan; c. Peningkatan fasilitas transportasi hingga ke Pulau-Pulau kecil terluar; d. Peningkatan pelayanan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana energi hingga ke wilayah dan Pulau-Pulau kecilpelayanan terluar; e. Peningkatan pelayanan kualitas jangkauan telekomunikasi hingga ke wilayah Pulau-Pulau kecil terluar; f. Peningkatan pelayanan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana air bersih hingga ke wilayah Pulau-Pulau kecil terluar; g. Peningkatan upaya pelestarian lingkungan berupa kawasan lindung, kawasan resapan air dan kawasan cagar alam yang memberikan perlindungan bagi kawasan resapan air dan keseimbangan iklim; h. Pengembangan kawasan budidaya di wilayah Maluku Barat Daya, khususnya kawasan budidayaKabupaten pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan; i. Pengembangan kawasan strategis di bidang ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan/ atau teknologi tinggi serta daya dukung lingkungan hidup; j. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan
7
Bagian Keempat Strategi Penataan Ruang Pasal 4 (1)
Strategi peningkatan akses pelayanan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang merata dan a, berhierarki, dalam Pasal 3 ayat (2) huruf terdiri atas:sebagaimana dimaksud a. Menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya; b. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; dan c. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
(2)
Strategi peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dandan lautkegiatan dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. Meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi; b. Mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir; c. Meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan mencukupi kebutuhan di kawasannyapertanian sendiri sertauntuk memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga; d. Meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang didukung oleh akses transportasi yang memadai; e. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir; f. Meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
8
g. Meningkatkan penyediaan akses transportasi dari PulauPulau tetangga dan dari Pulau-Pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan; h. Meningkatkan daya tarik pus at kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan kaeadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas
i.
j. k.
lingkungan sekitar dan di menjadikan kawasan pesisir menarik wisatawan kawasanpantai sebagaisehingga daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan. Upaya perlindungan ekosistem pesisir, yaitu dengan menjaga dan memelihara keseimbangan ekosistem pesisir dan PulauPulau kecil. Menjaga fungsi tumbuhan pantai/mangrove, terumbu karang dan ekosistem pantai secara lestari dan alami. Menjaga fungsi biodegradasi di pesisir akibat perencanaan dari daratan.
l.
Memelihara fasilitas publik dan ke mudahan akses di wilayah pesisir. m. Memelihara muara sungai yang alami maupun pelabuhan disekitar muara. n. Mengembangkan masyarakat pesisir melalui program ekonomi, pendidikan dan sosial. o. Pemberdayaan masyarakat dan aparat pemerintah untuk melindungi ekosistem dan sumber daya pesisir, untuk pemanfaatan yang berkelanjutan.
(3)
Strategi untuk peningkatan fasilitasdimaksud transportasi hingga ke PulauPulau kecil terluar, sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. Meningkatkan optimalisasi fungsi transportasi darat, laut dan udara; b. Meningkatkan kapasitas pelayanan bandar udara c. Mengembangakan sistem transportasi terpadu untuk mendukung akses transportasi eksternal dan internal wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya; d. Penyediaan sistem jaringan infrastruktur yang terintegrasi satu dengan yangsuatu lain khususnya moda laut, moda darat dan moda udara dalam sistem yang sinergis dan memadai dengan
9
(4)
tingkat kelayakan dan jaminan keselamatan berdasarkan standar yang berlaku; e. Meningkatkan kapasitas pelayanan pelabuhan Strategi untuk peningkatan pelayanan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana energi hingga ke wilayah Pulau-Pulau kecil terluar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d , terdiri atas: a. Mengembangkan jaringan prasarana energi listrik di pusatpusat permukiman, pusat-pusat produksi, dan pusat-pusat distribusi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya; b. Pengembangan prasarana energi dan kelistrikan diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan yang potensial bagi pengembangan pertambangan serta kawasan permukiman penduduk; c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi
(5)
terbarukan tak terbarukan secara tenaga optimal, serta mewujudkan dan keterpaduan sistem penyediaan listrik. Strategi untuk peningkatan pelayanan kualitas dan jangkauan pelayanan telekomunikasi hingga ke wilayah Pulau-Pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 3 ayat (2) huruf e , terdiri atas: a. Mengarahkan pengembangan untuk mendukung kawasankawasan yang sulit dijangkau oleh prasarana perhubungan/transportasi, terisolir, serta kawasan-kawasan yang akan menjadi pusat-pusat pengembangan wilayah. b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, dan kawasan
(6)
strategis. Strategi untuk peningkatan pelayanan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana air bersih hingga ke wilayah Pulau-Pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 3 ayat (2) huruf e , terdiri atas: a. Meningkatkan penyediaan sumber-sumber air bersih dengan memanfaatkan air tanah dalam dan atau sumber-sumber air permukaan yang memungkinkan untuk dijadikan sumber air baku.
10
b. Meningkatkan penyediaan air bersih untuk melayani kebutuhan air bersih pada pusat-pusat permukiman pada ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan. c. Mengarahkan pengembangan prasarana air bersih untuk mendukung pengembangan usaha pertanian tanaman pangan, terutama pertanian, dan mendukung perkebunan
(7)
(8)
pada wilayah-wilayah pelestarian lingkungan; potensial, serta dalam mendukung d. Meningkatkan kualitas prasarana air bersih, serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan air bersih; Strategi untuk peningkatan upaya pelestarian lingkungan berupa kawasan lindung, kawasan resapan air dan kawasan cagar alam yang memberikan perlindungan bagi kawasan resapan air dan keseimbangan iklim , sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 3 ayat (2) huruf e , terdiri atas: a. Meningkatkan fungsi kawasan lindung dengan menambah luasan kawasan Kabupaten Malukuhutan Baratlindung Daya; dan daerah resapan air di b. Membatasi kegiatan budidaya di kawasan lindung untuk mencegah dampak negatif kerusakan lingkungan; c. Meningkatkan upaya pengawasan pelestarian kawasan mangrove untuk menjaga keseimbangan ekosistem; dan Strategi untuk pengembangan kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, khususnya kawasan budidaya perikanan, pertanian, dan peternakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 3 ayat (2) huruf f, terdiri atas: a. Peningkatan komoditas kecamatan yang sesuai dengan potensiunggulan sumber tiap-tiap daya alam sekaligus mengusung kearifan budaya lokal masyarakat setempat; b. Peningkatan produktivitas pertanian komoditas unggulan dan pengembangan keterkaitan hulu hilir di sektor pertanian. c. Peningkatan upaya pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang dilengkapi dengan sistem regulasi yang mendukung iklim usaha di daerah; d. Peningkatan kualitas kehidupan penduduk asli dengan melibatkan peran masyarakat di dalam memanfaatkan dan mengolah hasil sumber komoditas unggulan; dandaya alam yang berpotensi sebagai
11
e. Perwujudan produktivitas sektor unggulan yang dapat mendukung pertumbuhan wilayah dengan pengembangan desa-desa penghasil komoditas unggulan di setiap kecamatan penghasil sektor unggulan; f. Peningkatan daya tarik sektor unggulan pariwisata daerah yang mengusung potensi bahari dan potensi budaya masyarakat lokal. g. Peningkatan penyediaan lahan permukiman untuk m emenuhi kebutuhan permukiman di pusat-pusat pertumbuhan baru. (9)
Strategi untuk Pengembangan kawasan strategis di bidang ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan/ atau teknologi tinggi serta daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g , terdiri atas: a. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan di kawasan strategis; b. Mengoptimalkan fungsi kawasan yang memiliki potensi di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata; c. Men ingkatkan upaya pelestarian kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan ekosistem; dan d. Menetapkan kawasan strategis kabupaten berfungsi lindung; e. Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan. f. Membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis kabupaten kawasan; yang berpotensi mengurangi fungsi lindung g. Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya di kawasan yang berfungsi lindung; h. Mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun;
12
(10)
i. Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten; dan j. Mengembangkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bahan galian dengan berwawasan lingkungan. Strategi pengembangan kawasan strategis: a. Mengembangkan kawasan dilindung budidaya tidak terbangun sekitar dan/atau kawasan kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; b. Mengembangkan kegiatan budi daya seca ra selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; c. T urut serta menjaga dan memelihara aset-aset Pertahanan/TNI.
BAB IIIRUANG WILAYAH RENCANA STRUKTUR Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1)
(2)
Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya meliputi : a. kegiatan; b. pusat-pusat sistem jaringan prasarana utama; dan c. sistem jaringan prasarana lainnya. Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (penyebutan lampiran peta di pasal ini dilakukan jika peta struktur ruang hanya satu namun lengkap mulai dari pusat kegiatan sampai dengan sistem jaringan prasarana lainnya)
13
Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan Pasal 6 (1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas : a. b. PKWp; PKLp; c. PPK; dan d. PPL e. PKSN PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan perkotaan Wonrelli di Pulau Kisar PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan perkotaan Tiakur di Pulau Moa dan kawasan perkotaan Tepa di Pulau Babar PPK sebagaimana dimaksudLeti; pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. Tutukey di Kecamatan b. Letwurung di Kecamatan Babar Timur; c. Lurang di Kecamatan P.P. Wetar; d. Lelang di Kecamatan Mdona Hiera; e. Wulur di Kecamatan Damer; dan f. Klis di Kecamatan Moa Lakor. PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas : a. Luang di Kecamatan Mdona Hiera; b. P. Wetan di Kecamatan P.P. Babar; c. di Kecamatan P.P.Wetar; d. Ustutun P. Romang di Kecamatan P.P. Terselatan; e. Klishatu di Kecamatan P.P.Wetar; f. Lawawang di Kecamatan Babar Timur. PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas : kawasan perkotaan Ilwaki
14
Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama Pasal 7 (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Maluku Barat terdiri Daya atas : sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, a. Sistem jaringan transportasi darat; b. Sistem jaringan transportasi laut; dan c. Sistem jaringan transportasi udara. (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusa t kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat Pasal 8 (1). Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. jaringan lalu linta s dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas. b. jaringan sungai, danau dandimaksud penyeberangan. (2). Jaringan jalan sebagaimana pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. jaringan jalan arteri primer yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya, terdiri atas pengembangan jaringan jalan pengumpul Pulau Wetar yang menghubungkan Ilwaki – Lurang b. jaringan jalan kolektor tersier K3 yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya, terdiri atas : 1. Jaringan jalan lingkar pulau Marsela yang menghubungkan Latalola Besar – Nura – Lawawang – Ilbamuntah – Telalora
15
– Babiotang – Marsela – Latalola Kecil – Seriti – Latalola Besar. 2. Jaringan jalan lingkar pulau Babar yang menghubungkan Tepa – Tela – Masbuar – Emplawas – Tutuwawang — Letwurung – Yaltubung – Tepa. 3. Jaringan jalan ling kar pulau Wetang yang men ghubungkan Wasarili Rumah – Lewang Besar – Rumah Kecil –– Herley – -Nyabota Upuhupun – Pota Kecil Lewang – Pota Besar Wasarili. 4. Jaringan jalan lingkar pulau Sermatang yang menghubungkan Ello – Mahaleta – Rotnama – Pupliora – Regoha – Batugajah – Lelang – Romkisar – Ello. 5. Jaringan jalan lingk ar pulau Lakor yang menghubungkan Werwawan – Sera – Yamluli – Kiera – Lolotwara – Letpley – Ketty – Letoda – Letwaru – Werwawan. 6. Jaringan jalan lingkar pulau Marsela yang menghubungkan Latalola Besar– –Marsela Nura – Lawawang Ilbamuntah – Babiotang – Latalola –Kecil – Seriti––Telalora Latalola Besar. 7. Jaringan jalan lingkar pulau Babar yang menghubungkan Tepa – Tela – Masbuar – Emplawas – Tutuwawang — Letwurung – Yaltubung – Tepa. 8. Jaringan jalan lingkar pulau Wetar yan g menghubungkan Wasarili - Rumah Lewang Besar – Rumah Lewang Kecil – Herley – Nyabota – Upuhupun – Pota Kecil – Pota Besar – Wasarili. 9. Jaringan jalan Ello lingkar pulau Sermatang yang menghubungkan – Mahaleta –Rotnama – Pupliora – Regoha – Batugajah – Lelang – Romkisar – Ello. 10. Jaringan jalan lingkar pulau Lakor yang menghubungkan Werwawan – Sera – Yamluli – Kiera – Lolotwara – Letpley – Ketty – Letoda – Letwaru – Werwawan. 11. Jaringan jalan lingkar pulau Moa yang menghubungkan Kaiwatu – Pati – Moain – Touwawan – Syota – Kaiwatu dan Kaiwatu – Werwaru – Patti – Kaiwatu. 12. Jaringan jalan lingkar pulau Letti yang menghubungkan Tutukey Tomra – – Tutukey. Nuwewang – Tutuwaru – Luhuleli – Laitutun ––Batmiau
16
13. Jaringan jalan lingkar pulau Kisar yang menghubungkan Pantai Nama – Wonreli – Purpura dan Wonreli – Yawuru – Lebelau – Wonreli serta Wonreli – Oirata – Jawalang – Abusur –Wonreli. 14. Jaring an jalan lingkar pulau Wetar yang menghubungkan Ilwaki – Ilputih – Mahuan/Masapun – Ilpokil – Arwala – Moning Uhak – –Lurang – –Esulit Ilmamau – Klishatu – – Karbubu Telemar Arnau– –Eray Hiay – – Ilwaki. 15. Jaringan jalan lingkar pulau Romang yang mengubungkan Jerusu – Hila – Solath. 16. Jaringan jalan lingkar Damer yang menghubungkan Wulur – Keli – Kairnelu dan W ulur – Batumerah. 17. Jaringan jalan lingkar pulau Liran. (3). Jaringan prasarana lalu lintas seb agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : 1 terminal penumpang tipe A terdapat di Tiakur di Pulau Moa 2 terminal penumpang tipe B terdapat di Wonr elli di Pulau Kisar 3 terminal penumpang tipe C terdapat di Pulau Sermata 4 terminal barang terdapat di Tepa (4). Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. Alur pelayaran sungai dan danau, terdiri atas : 1 Lintasan penyeberangan eksisting Saumlaki (Pulau Yamdena) – Tepa (Pulau Babar); 2 Lintasan penyeberangan Tepa – Lakor; 3 penyeberangan Lakor Moa; 4 Lintasan Lintasan penyeberangan Moa ––Leti; 5 Lintasan penyeberangan Leti – Kisar; 6 Lintasan penyeberangan Kisar – Ilwaki. b. Lintas penyeberangan, terdiri atas : 1 Memantapkan jaringan lintas penyeberangan Tepa – Damer – Sermatang – Lakor – Moa – Letti – Kisar – Romang – Wetar – Ustutun – ke Kupang 2 Mengembangkan jaringan lintas penyeberangan yang menghubungkan Wetar – Saumlaki – Yamdena, lintas penyeberangan Ilwaki––Kroing Wonreli – Letti – Besar Kaiwatu, Lintas penyeberangan Tepa – Latalola – Watuwei
17
– Wulur -Kaiwatu, Lintas penyeberangan Mahaleta – Luang Timur – Metiamarang –Werwawan – Kaiwatu, Lintas penyeberangan Wonreli – Hila – Lurang – Klishatu – Ustutun dan Lintas penyeberangan Wonreli – Ilwaki – Kalabahi – Teno. 3 Jaringan jalan lintas Weta r, Kisar, Letti, Moa dan Tepa yang terpadu Lintas — Penyeberangan Sape — — Labuhan Bajo dengan — Waingapu Kupang — Ende Larantuka — Kalabahi — Ustutun — Ilwaki — Wonreli — Tomra — Kaiwatu — Tepa . 4 Jaringan jalan lintas Romang, Marsela dan Darner yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Makassar — wonrelli — Hila — Tomra — Kaiwatu — Tepa — Latalola Besar — Watuwei — Wulur — Saumlaki — Tual — Dobo — Merauke dan Lintas Penyeberangan Dobo — Ambon — Ternate — Daruba — Biak 5 Jaringan jalandengan lint as Sermatang, Lakor dan Babar Timur yang terpadu 6 Lintas Penyeberangan Surabaya — Kupang — Kalabahi — Ilwaki — W onreli 7 Tomra — Kaiwatu — Werwawan — Luang Timur — Mahaleta — Tepa — Kroing c.
Pelabuhan penyeberangan, terdiri atas : 1 Pelabuhan Wulur; 2 Pelabuhan Luang Timur; 3 4 5 6 7 8
Pelabuhan Hila; Kaiwatu; Pelabuhan Dermaga Dan Pelabuhan Ilwaki; Pelabuhan Lurang; Pelabuhan Klishatu; dan Pelabuhan Liran.
18
Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Laut Pasal 9 (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayattatanan (1) huruf b, meliputi : a. kepelabuhanan; dan b. alur pelayaran. (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. Pelabuhan utama, terdiri atas : 1. Pelabuhan Wonreli di Kecamatan Pulau Pulau Terselatan; dan 2. Pelabuhan Tutukey di Kecamatan Leti b. Pelabuhan pengumpul, terdiri atas : 1. di Kecamatan Kecamatan P.Babar Wetar; dan 2. Pelabuhan Pelabuhan Ilwaki Tepa di c. Pelabuhan pengumpan, terdiri atas Pelabuhan Kisar di Kecamatan Pulau Pulau Terselatan ; dan d. Pelabuhan khusus, terdiri atas : 1. Pelabuhan Hila di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan; dan 2. Pelabuhan Lurang di Kecamatan Pulau-Pulau Wetar (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas alur pelayaran internasional dan nasional, terdapat di Wonrelli dan Il waki. Sistem Jaringan Transportasi Udara Pasal 10 (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. tatanan kebandarudaraan; dan b. ruang udara untuk penerbangan. (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufpengumpul, a, terdiri atas : a. Bandar udara terdiri atas;
19
1. Bandar udara Moa di Kecamatan Moa Lakor; 2. Bandar Udara Kisar di Kecamatan P.P. Terselatan; dan 3. Bandar Udara Tepa Kecamatan Pulau-Pulau Babar; b. Bandar udara khusus, terdiri atas Bandar Udara Wetar di Kecamatan P.P. Wetar; (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara. Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 11 (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. sistem jaringan energi; b. telekomunikasi; c. sistem sistem jaringan jaringan sumber daya air; dan d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan. (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi Pasal 12 (1)
(2)
Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi : a. pembangkit tenaga listrik; dan b. jaringan prasarana energi. Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ay at (1) huruf a, terdiri atas: a.
Pembangkit Listrik dan Tenaga Tepa, Letuwurung Letti.Dieseil (PLTD), terdapat di Kisar,
20
b. Pengembangan Potensi Energi Surya direncanakan di sebagian besar wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, terutama di desa P. Wetar, P. Babar,P. Leti, P. Moa, P. Lakor, P. Sermata, P. Romang, P. Damer dan Pulau-Pulau kecil lainnya; c. Pengembangan Potensi Energi Angin direncanakan di pesisir pantai seperti P. Wetar, P. Babar,P. Leti, P. Moa,Pulau-Pulau P. Lakor, P.besar, Sermata, P. Romang; d. Pengembangan Potensi Energi Panas Bumi direncanakan meliputi Desa Lurang Kecamatan Wetar dan Kecamatan Damer; e. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa direncanakan, meliputi Pulau Moa. f. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) direncanakan, meliputi Pulau Babar, Pulau Sermatang dan Pulau W etar.
(3)
g. Pengembangan listrik bersumber gelombang pasangpembangkit di Pulau Dawelor dan Pulau Dawera dari h. Pengembangan pembangkit listrik bersumber dari bioenergi di Pulau Kisar. Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Rencana pembuatan jaringan pipa minyak dan gas bumi, terdapat di: 1. Lelang di Kecamatan Mdona Hiera; 2. Marsela di Kecamatan Babar Timur b.
jaringan transmisi tenaga listrik, atasPulau : 1. Jaringan transmisi tenagaterdiri listrik Moa yang melayani Pulau Letti, Pulau Moa dan Pulau Lakor; 2. Jaringan transmisi tenaga listrik Ilwaki yang melayani Pulau Wetar dan Pulau Liran; 3. Jaringan transmisi tenaga listrik Tepa yang melayani Pulau Babar dan Pulau Wetang; 4. Jaringan transmisi tenaga listrik Sermatang yang melayani Pulau Sermatang dan Pulau Luang; 5. Jaringan transmisi tenaga listrik Wonrelli yang melayani Pulau Kisar.
21
Paragraf 2 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 13 (1)
Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, terdiri atas : a. sistem jaringan terestrial; b.
sistem jaringan seluler; dan c. sistem jaringan satelit. Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu ruf a akan dikembangkan terutama di Wonrelli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan dan Kecamatan Moa Lakor dan Kecamatan PulauPulau Babar. Jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dikembangkan di seluruh kecamatan, yaitu melalui
(2)
(3)
perluasan jaringan telepon seluler pada wilayah-wilayah yang telah berkembang dan pengembangan BTS di setiap ibukota kecamatan. Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di Kabupaten Maluku Barat Daya ter diri atas Pulau-Pulau terpencil, dan akan dikembangkan di seluruh kecamatan. Selain rencana pengembangan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4), akan dikembangkan pula sistem telekomunikasi berbasis gelombang radio untuk komunikasi antarpusat-pusat pemerintahan (kabupaten dan kecamatan).
(4)
(5)
Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 14 (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, terdiri atas : a. wilayah sungai; b.
daerah irigasi;
c. d.
prasarana air baku untuk air bersih; sistem pengendalian banjir. 22
(2)
(3)
Pengelolaan wilayah sungai strategis nasional untuk melayani kebutuhan air baku pada kawasan strategis nasional, PKN dan/atau kawasan andalan, yaitu WS Kepulauan Kei — Aru, yang melayani kawasan andalan salah satunya pada kawasan Pulau Wetar, Rencana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan,
meliputi Embung Embung Ilwaki, P. Luang, Embung Klis, Embung Tutukey, dan (4) Daerah Irigasi Kepmen PU Nomor 390 Tahun 2007, serta Pengembangan Infrastuktur Irigasi Lahan Kering Bendungan Tepa dan Wetar. (5) Prasarana air baku untuk air bersih berupa jaringan PDAM di Wonrelli, Tepa, dan Letti yang melayani kecamatan-kecamatan di Pulau-Pulau Terselatan, Pulau-Pulau Babar, dan Letti. (6) Sistem pengendalian banjir terdapat di Pulau Wetar, Pu lau Babar dan Pulau Sermatang.
Paragraf 4 Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pasal 15 (1)
Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e, terdiri atas : a. sistem jaringan persampahan; b. c. d. e.
(2)
sistem minum; sistem jaringan jaringan air drainase; jalur evakuasi bencana; dan sistem prasarana lainnya (disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten) Rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. pengembangan sarana pengangkutan sampah dengan menggunakan container terutama untuk melayani lingkunganlingkungan permukiman, areal komersial seperti perdagangan dan pasar ;
23
(3)
b. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Tiakur dengan pola Sanitary Land-fill; dan c. pengembangan TPS di setiap ibukota kecamatan. Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas : a. pengembangan septik tank dengan sistem terpadu untuk kawasan perkotaan; b. pengembangan sistem sewerage untuk kawasan industri dan kawasan padat dengan memakai sistem IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) yang dibuat dengan system PIT; dan c. pengembangan jaringan tertutup untuk kawasan lainnya. Rencana pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui peningkatan kapasitas sistem drainase di pusat-pusat kegiatan terutama di kawasan perkotaan di Kabupaten Maluku Barat Daya.
(4)
BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 16 (1)
Rencana pola rua ng wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya
(2)
digambarkan petadalam dengan tingkat IIketelitian 1:50.000 sebagaimana dalam tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 17 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas : a.
kawasan hutan lindung;
24
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. kawasan perlindungan setempat; d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; e. kawasan rawan bencana alam; f. kawasan lindung geologi; dan g.
kawasan lindung lainnya. Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung Pasal 18
Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terletak di Kecamatan Damer, Mdona Hiera, Pulau-Pulau Terselatan, dan Pulau Wetar sebesar kurang lebih 25.083 ha. Paragraf 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Pasal 19 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas kawasan resapan air terletak di Kecamatan Damer, Mdona Hiera, Pulau-Pulau Terselatan, Wetar, sebesar kurang lebih 71.192 ha Pulau-Pulau. Babar, dan Babar Timur
Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 20 (1)
Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri ataspantai; : a. kawasan sempadan
25
(2)
b. kawasan sempadan sungai; c. kawasan sekitar danau/waduk; d. kawasan sekitar mata air; Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan ketentuan sebagai berikut : a.
(3)
daratan sepanjang laut pasang dengan air jarak sedikit 100 (seratus) metertepian dari titik lautpaling tertinggi ke arah darat; atau b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai; Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdapat di sepanjang sungai yaitu Sungai Wetar, Sungai Babar, Sungai Sermatang, dengan ketentuan sebagai berikut : a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) metersungai dari kaki tanggul luar; di daratan sepanjang tepian besar tidaksebelah bertanggul luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; atau c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. Kawasan sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdapat di Pulau Wetar. Kawasan mata air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d b.
(4) (5)
terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Paragraf 4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Pasal 21 (1)
Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas : a. kawasan suaka alam laut; b. kawasan suaka margasatwa; c. d. kawasan kawasan cagar pantaialam; berhutan bakau;
26
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
e. kawasan taman wisata alam; Kawasan suaka alam laut s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di : a. Babar Timur dengan luas kurang lebih 8717,78 ha b. Leti dengan luas kurang lebih 3626,01 ha c. Mdona Hiera dengan luas kurang lebih 3516,32 ha ha d. Moa Lakor dengan luas kurang lebih 18.582,46 e. Pulau-Pulau Terselatan dengan luas kurang lebih 4867,69 ha Kawasan Suaka Marga Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Gunung Kerbau dan Gunung Api Wetar. Kawasan Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Sumber Air Panas di pulau Wetar , Desa lurang. Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pulau hurufLeti d,dan terdapat di kawasan pesisir Wetar, Pulau Moa Lakor dan Pulaupantai Damer.di Pulau Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di: a. Kawasan Konservasi Kerbau di Pulau Moa b. Danau Tihu di Pulau Wetar Kawasan Taman Wisata Alam Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di pasir putih pesisir pantai Metiamarang di Kecamatan Mdona Hiera
Paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana Alam Pasal 22 (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas : a. kawasan rawan tanah longsor; b. kawasan rawan gelombang pasang; dan c. kawasan rawan banjir.
27
(2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dima ksud pada aya t (1) huruf a, terdapat di Pulau Wetar. (3) Kawasan rawan gelomba ng pasang sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) huruf b, terdapat di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Maluku Barat Daya. (4) Kawasan rawan banjir se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Pulau Wetar. Paragraf 6 Kawasan Lindung Geologi Pasal 23
(1) Kawasan lindung geologi seba gaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri atas : a. Kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas: kawasan rawan gempa bumi, kawasan kawasan rawan tsunami, kawasan rawan abrasi; dan b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdiri atas kawasan imbuhan air tanah dan kawasan sekitar mata air. (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. kawasan rawan gempa bumi, tersebar di.semua kecamatan.; b. kawasan rawan tsunami, tersebar di. semua kecamatan; c.
kawasan rawan abrasi; tersebar di semua kecamatan.;
(3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kawasan sempadan mata air yang ada di seputar Danau Tihu dan Lelang di Pulau Sermatang.
28
Paragraf 7 Kawasan Lindung Lainnya Pasal 24 (1)
Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
(2)
huruf g, terdiri atas kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut terdapat di Kawasan sekitar Gunung Kerbau Pulau Moa. Bagian Ketiga Kawasan Budidaya Pasal 25
Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atasbudidaya : a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perikanan; e. kawasan peruntukan pertambangan; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; h. kawasan peruntukan permukiman; dan i.
(1)
kawasan peruntukan lainnya Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 26 Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas : a. Kawasan hutan produksi terbatas b. Kawasan hutan produksi tetap, dan c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
29
(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Wetar dan Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, serta Kecamatan Damer dengan luasan kurang lebih 10.948 Ha. (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Wetar, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Damer, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, serta Kecamatan Babar Timur dengan luasan kurang lebih 86.442 Ha. (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Wetar, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Damer, Kecamatan Mdona Hiera, Kecamatan Leti, Kecamatan Moalakor, Kec Pulau-Pulau Babar, serta Kecamatan Babar Timur dengan luasan kurang lebih 66.607 Ha.
Paragraf Hutan 2 Kawasan Peruntukan Rakyat Pasal 27 Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdapat di Kecamatan Wetar dan Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, serta Kecamatan Damer dengan luasan kurang lebih 6.404 Ha. Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 28 (1)
Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas : a. kawasan pertanian tanaman pangan; b. kawasan pertanian hortikultura; c. kawasan perkebunan; dan d. kawasan peternakan.
(2)
Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tanaman terdapat dipangan Kecamatan Wetar, Kecamatan
30
(3)
(4)
(5)
(6)
Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Mdona Hiera, Kecamatan PulauPulau Terselatan, Pulau Lakor, Kecamatan Damer dan Kecamatan Babar Timur. Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di: a. Kawasan pertanian dengan komoditi buah je ruk terdapat di Kecamatanpertanian Pulau-Pulau Terselatan b. Kawasan dengan komoditi pisang terdapat di Kecamatan Damer c. Kawasan pertanian dengan komoditi bawang merah terdapat di Pulau Lakor. Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Kawasan perkebunan cengkih terdapat di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Damer dan Babar Timur dengan luasan kurang lebih 50 Ha. b. Kawasan perkebunan pala 10 terdapat di Kecamatan Damer dengan luasan kurang lebih Ha. c. Kawasan perkebunan jambu mente yang tersebar di semua kecamatan dengan luasan kurang lebih 500 Ha. d. Kawasan perkebunan lontar (koli) di Pulau Kisar e. Kawasan perkebunan kayu putih di Kecamatan Babar Barat Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. Kawasan ternak kambing di Pulau Lakor dan Domba di Pulau Kisar b. terdapat di Leti Kecamatan Moa Lakor. c. Kawasan Kawasan ternak ternak Kerbau sapi di Kecamatan Kawasan pertanian pangan di Keca matan di Kec amatan Wetar, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Mdona Hiera, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Pulau Lakor ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 51.565 Ha.
31
Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 29 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dima ksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atasperikanan : a. kawasan peruntukan tangkap; b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan c. kawasan pengolahan ikan. Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di semua kecamatan dengan potensi penangkapan kurang lebih 2.000 ton per tahun dengan komoditi utama berupa ikan pelagis besar dan pelagis kecil. Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. Budi rumput Kecamatan laut terdapatBabar di Kecamatan Heira Pulaudaya Luang, Ti mur diMdona Letwurung, Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Pulau Wetang, Kecamatan Wetar di Pulau Lirang, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Pulau Romang, Kecamatan Damer, Kecamatan Moa Lakor di Pulau Lakor. b. Budi daya teripang di setiap Kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kawasan pengolahan rumput laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Mdona Heira Pulau Luang,Babar Kecamatan Timur di Letwurung, Pulau-Pulau di PulauBabar Wetang, Kecamatan WetarKecamatan di Pulau Lirang, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Pulau Romang, Kecamatan Damer, Kecamatan Moa Lakor di Pulau Lakor. Kawasan pengolahan teripang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdapat di di setiap Kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Rencana pengembangan kawasan industri perikanan di Kecamatan Wetar dalam kegiatan ekspor hasil perikanan, sedangkan rencana pengembangan industri rumput laut di Kecamatan Pulau-Pulau Babar.
32
(7)
Rencana pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kecamatan Wetar sebagai pusat kegiatan pengelolaan komoditas unggulan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Maluku Barat Daya. Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Pertambangan Pasal 30
(1)
(2)
(3)
(4)
Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdiri atas : a. kawasan peruntukan pertambangan mineral; b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; c. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi; dan Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud ayat 1 hurufbelerang a, terdiri dari: a. Pertambangan terdapat di Gunung W arlaili Pulau Damer b. Pertambangan tembaga terdapat di Pulau Wetar c. Pertambangan emas terdapat di Pulau Romang d. Pertambangan pasir besi di Pulau Sermata e. Pertambangan mangan di Pulau Romang dan Pulau Damer Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b, terdapat di lepas pantai Pulau Marsela perbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Pulaupertambangan Sermata. Kawasan peru ntukan panas bumi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c, terdapat di Pulau Wetar dan Pulau Damer. Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Industri Pasal 31
(1) Kawasan 25 huruf f,peruntukan terdiri atas :industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33
a. Kawasan peruntukan industri besar b. Kawasan peruntukan industri sedang c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga; (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, terdapat di Pulau Damer, Pulau Wetar, Pulau Romang, Pulau Sermatang, Pulau Marsela, Pulau Babar. (3) Kawasan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, industri terdapatsedang di Pulau Babar dan Pulau Moa. (4) KawaKawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c, terdapat di seluruh kecamatan. Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 32
(1)
(2)
Kawasan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf g terdiripariwisata atas : a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, terdapat di. a. Wonrelli di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan dengan budaya seni tari dan kerajinan tenun, gereja tua peninggalan Portugis, benteng peninggalan Portugis, desa penghasil makanan khas dari buah jeruk b.
(3)
Pulau Luang dengan pariwisata budaya Legenda Tempayan Tua dan Kawasan Wisata Batu Telapak Kaki. Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, terdapat di. a. kawasan diving dan sn orkeling terdapat di Pulau Romang dan Pulau Luang b. kawasan wisata pantai terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya c. kawasan wisata panorama ala m terdapat di Pula u Wetar, Pulau Kisar, Pulau Romang, Pulau Moa, dan Pulau Damer.
34
d.
Kawasan transit pariwisata bahari turis asin g Australia di pesisir pantai Pulau Kisar dalam even internasional pelayaran Darwin – Singapura. Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Permukiman Pasal 33
(1)
(2)
(3)
Kawasan pe runtukan permukiman sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri atas : a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan. Kawasan pe runtukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di kawasan perkotaan Tiakur dan setiap ibukota kecamatan Kawasan runtukan perdesaan sebagaimana dimaksud pe pada ayat(1)permukiman huruf b terdapat di kawasan pesisir pantai kabupaten.
Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 34
(1) Kawasan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf iperuntukan yaitu kawasan peruntukan pertahanan dandalam keamanan; dan (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) yang terdapat di Pulau Kisar b. Komando Rayon Militer dan Kantor Kepolisian yang terdapat di semua kecamatan
35
Pasal 35 (1)
Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain sela in sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 - 34 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana
(2)
diatur dalam Peraturan ini. Pemanfaatan kawasanDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Maluku Barat Daya.
BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Pasal 36 (1)
Kawasan strategis yang ada di Kabupaten , terdiri atas : a. Kawasan Strategis Nasional; b. Kawasan Strategis Kabupaten. (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 37 Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri atas Kawasan strategis dari sudut kepentingan Pertahanan dan Keamanan : a) Kawasan Strategis 6 Pulau-Pulau Kecil Terluar Perairan Maluku Barat Daya b) Kawasan Strategis Ilwaki berada di Pulau Wetar
36
Pasal 38 (1)
Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; b.
(2)
(3)
kawasan yang memiliki nilai strategis dari sud ut kepentingan sosial budaya; c. kawasan yang m emiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : 1 Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Kisar 2 Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Tepa-Letwurung di Pulau Babar 3 Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Luang-Sermata 4 Kawasan Perikanan terpadu Klishatu di P. Wetar 5 Pertumbuhan Ekonomi Leti-Moa Lakor Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : 1 Kawasan Kawasan Sentra Budaya meliputi kawasan-kawasan yang merupakan sentra kegiatan budaya suku asli meliputi pusat kegiatan adat di Pulau Kisar 2
(4)
Kawasan Pariwisata Kisar meliputi kawasan wisata agro kisar Kawasan dan kawasan wisata pantai 3 Kawasan Kawasan situs wisata tersebar di Pulau Luang Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : 1 Kawasan Strategis Pertambangan Desa Lurang di Pulau Wetar 2 Kawasan Strategis Desa Tani Tepa-Manuwui di Pulau Babar 3 Kawasan Pertambangan Perairan Pulau Marsela di Kecamatan Babar Timur
37
(5)
Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas : 1 Daerah Konservasi Gunung Kerbau di Pulau Moa 2 Kawasan Danau Tihu di Pulau Wetar
BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 39 (1) (2)
Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang. Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
(3)
Perkiraan pendanaan ruang disusun sesuai dengan ketentuanprogram peraturanpemanfaatan perundang-undangan. Pasal 40
(1)
(2)
(3)
Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV (empat) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran dan Belanja Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah, investasiNegara, swasta dan kerja sama pendanaan. Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
38
BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 41 (1)
(2)
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi.
Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 42 (1) Ke tentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung ; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas : 1. kawasan sekitar prasarana transportasi; 2. kawasan sekitar prasarana energi; 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
39
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih la njut di dala m Lampiran V (lima) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Pasal 43 (1)
(2) (3)
Ketentuan Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 44
(1)
Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. Izin prinsip; b. Izin lokasi; c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
(2)
d. Izin mendirikan Mekanisme perizinanbangunan; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a – d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pasal 45
(1)
Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayatpemberian (2) huruf insentif c merupakan acuan bagi pemerintah daerah41 dalam dan pengenaan disinsentif.
40
(2)
(3)
Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 46
(1).
(2).
Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 47 (1)
Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), terdiri atas : a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk : 1. Pemberian kompensasi berupa penyediaan lahan pengganti; 2. Imbalan; 3. infrastruktur; dan 4. Penyediaan Pemberian penghargaan. b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk : 1. Pemberian kompensasi; 2. Imbalan; 3. Sewa ruang; 4. Penyediaan infrastruktur 5. Pemberian penghargaan
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan Peraturan Bupati. tata cara pemberian insentif
41
Pasal 48 (1)
Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), terdiri atas : a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan
b.
(2)
ruang yang bentuk menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam : 1. Pengenaan pajak yang tinggi; 2. Pembatasan penyediaan infrastruktur; dan 3. Pengenaan kompensasi. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk : 1. Pengenaan pajak yang tinggi; 2. Pencabutan izin;
3. Pembatasankompensasi. penyediaan infrastruktur; dan 4. Pengenaan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Arahan Sanksi Pasal 49
(1)
(2)
Arahan sebagaimana dalam Pasal 41 ayat (2) huruf dsanksi merupakan acuan dimaksud bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang. Pengenaan sanksi dilakukan terhadap : a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten; d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
42
e.
f.
pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten; pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
g. pemanfaatan dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang ruang tidak benar. Pasal 50 (1)
(2)
Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis b. c. d. e. f. g.
penghentian penghentian sementara sementara kegiatan; pelayanan umum; penutupan lokasi; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif. Pasal 51
Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telahperaturan ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
43
BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 52
(1) (2)
Dalam koordinasi penataan Penataan ruang dan ke rjasama antar wilayah,rangka dibentuk Badan Koordinasi Ruang Daerah. Tugas, susunan organisasi, dan tata ke rja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 53 Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak: a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, c.
menikmati manfaat ruang ruang; dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang
44
Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 54 Kewajiban masyarakat dalam Penataan ruang wilayah meliputi: a. mentaati rencanaruang tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum Pasal 55 (1)
(2)
Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dilaksanakan dengan mematuhi danpenataan menerapkan kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan ruangkriteria, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.
Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 56 Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain m elalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c.
partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
45
Pasal 57 Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa : a. memberikan masukan mengenai : 1. penentuan arah pengembangan wilayah; 2. dan rencana masalahtata pembangunan; 3. potensi perumusan ruang; dan 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang. b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat. Pasal 58
Bentuk peran masyarakat pemanfaatan berupa: a. melakukan kegiatan dalam pemanfaatan ruangruang yangdapat sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang; d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melakukan kerjasama pengelolaan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihakruang lainnyadengan secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang; f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA; g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan h. mengajukan gugatan ganti rugi kepa da pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.
46
Pasal 59 Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa: a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. turut serta memantau dan tata mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, rencana ruang yangpelaksanaan telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang; c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencanaizin tata ruang; dan penghentian e. mengajukan gugatan pembatalan dan/atau pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang. Pasal 60 (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat kepada bupati. (3) disampaikan Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati. Pasal 61 Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
47
Pasal 62 Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 63 (1) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 201 3 – 203 3 dan album peta skala 1:50.000. (2) Buku RTRW Kabupaten Maluku Barat Daya dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 64 Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar e. f.
sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis Kabupaten. Pasal 65
(1)
(2)
Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya. adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan alam ditetapkan skala besar dan/atau perubahan batas teritorial bencana wilayah yang dengan peraturan perundang-
48
(3)
undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah. B A B XI KETENTUAN PERALIHAN
(1)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)
Dengan Peraturan Daerah ini, maka: a. izin berlakunya pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1. untuk yang belu m dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang ruang sudah dilakukan dilaksanakan pemanfaatan sampaipembangunannya, izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
49
c.
pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut: 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ruang Peraturan yang bersangkutan dan pemanfaatan disesuaikan dengan Daerah ini; ditertibkan 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
B A B XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 66 (1)
(2) (3)
Hal-hal yang bel um cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
50
tetapkan di ............................ pada tanggal 20..... BUPATI ......................................,
___________________________ Diundangkan di ......................... pada tanggal.............................20...... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ………………………,
________________________________ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ……............. TAHUN .................... NOMOR
51
LAMPIRAN PETA
52
53
54
LAMPIRAN TABEL RENCANA STRUKTUR RUANG
Tabel 1 Rencana Struktur Pelayanan Kabupaten Maluku Barat Daya Wilayah Pengembangan WP Gugus Pulau I
Fungsi
WP Gugus Pulau II
WP Gugus Pulau III
Skala
Pemerintahan Kecamatan Nasional, Regional, Pendidikan dan Kota Kesehatan Pariwisata Komersial/ Perdagangan Sosial Budaya Pertanian dan perikanan Transportasi Regional Industri Regional Kawasan Lindung Kawasan Perbatasan Pemerintahan Kabupaten Pendidikan Kesehatan Perdagangan dan jasa
Regional, dan Kota
Rencana Pengembangan Infrastruktur Kantor Pemerintah Kecamatan, BLK, Akademi, Pendidikan TK sampai menengah dan Perguruan Tinggi, Puskesmas, Pustu, Pasar Umum, Dermaga/ Pelabuhan, Historical Building, Tempat rekreasi, Dermaga/ Pelabuhan Laut/ Sungai, Industri Pengolahan, Sub Terminal agribisnis (STA), infrastruktur kaws. Perbatasan, Hutan Lindung Wetar, kawasan konservasi Danau Tihu Kantor Pemda Kabupaten, Rumah Sakit Umum Daerah, puskesmas, pustu, Pasar Umum, Dermaga/ Pelabuhan Laut/
Sosial Budaya Transportasi Regional Kawasan Lindung Kawasan Perbatasan
Sungai, infrastruktur kaws. Perbatasan, Kaw Konservasi Gn. Kerbau
Pemerintahan Kecamatan Regional, dan Kota Pendidikan
Kantor Pemerintahan Kecamatan, Pendidikan Menengah, puskesmas, pustu, Pasar Umum, Pelabuhan, Sub Terminal agribisnis (STA), Industri Pengolahan, infrastruktur kaws. Perbatasan.
Kesehatan Pertanian dan perikanan Perdagangan dan jasa Transportasi Regional Industri Regional Kawasan Perbatasan
Tabel 2 Rencana Hierarki Pusat Perkotaan Kabupaten Maluku Barat Daya No 1 2
Hir arki PKWp(Pusat Kegiatan Wilayah promosi) PKLp(Pusat Kegiatan Lokal promosi)
3
PKSN Pusat ( Kegiatan Strategis Nasional) PPK(Pusat Pelayanan Kawasan)
4
Kota 1. Wonrelli 1. Tiakur 2. Tepa Ilwaki 1. Tutukey, 2. Letwurung, 3. Lurang,
55
No
5
Hir arki
PPL(Pusat Pelayanan Lingkungan)
Kota 4. Lelang, 5. Wulur, 6. Klis. 1. Luang, 2. Wetan, 3. Ustutun, 4. Romang, 5. 6. 7. 8.
Letode, Weet, Klishatu, Lawawang.
Tabel 3 Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Darat No. Ar ah Pengembangan I. Jaringan Jalan jaringan jalan arteri primer jaringan jalan kolektor tersier K3
Keter angan Pengembangan jaringan jalan pengumpul Pulau Wetar yang menghubungkan Ilwaki – Lurang 1. Jaringan jalan lingkar pulau Marsela yang menghubungkan Latalola Besar – Nura – Lawawang – Ilbamuntah – Telalora – Babiotang – Marsela – Latalola Kecil – Seriti – Latalola Besar. 2. Jaringan jalan lingkar pulau Babar yang menghubungkan Tepa – Tela – Masbuar – Emplawas – Tutuwawang — Letwurung – Yaltubung – Tepa. 3. Jaringan jalan lingkar pulau Wetang yang menghubungkan Wasarili - Rumah Lewang Besar – Rumah Lewang Kecil – Herley – Nyabota – Upuhupun – Pota Kecil – Pota Besar – Wasarili. 4. Jaringan jalan lingkar pulau Sermatang yang menghubungkan Ello – Mahaleta – Rotnama – Pupliora – Regoha – Batugajah – Lelang – Romkisar – Ello. 5. Jaringan jalan lingka r pulau Lakor yang menghubungkan Werwawan – Sera – Yamluli – Kiera – Lolotwara – Letpley – Ketty – Letoda – Letwaru – Werwawan. 6. Jaringan jalan lingkar pulau Marsela yang menghubungkan Latalola Besar – Nura – Lawawang – Ilbamuntah – Telalora – Babiotang – Marsela – Latalola Kecil – Seriti – Latalola Besar. 7. Jaringan jalan lingkar pulau Babar yang menghubungkan Tepa – Tela – Masbuar – Emplawas – Tutuwawang — Letwurung – Yaltubung – Tepa. 8. Jaringan jalan lingkar pulau Wetar yang menghubungka n Wasarili - Rumah Lewang Besar – Rumah Lewang Kecil
56
No.
II.
III.
Ar ah Pengembangan
Keter angan – Herley – Nyabota – Upuhupun – Pota Kecil – Pota Besar – Wasarili. 9. Jaringan jalan lingkar pulau Sermatang yang menghubungkan Ello – Mahaleta –Rotnama – Pupliora – Regoha – Batugajah – Lelang – Romkisar – Ello. 10.Jaringan jalan lingkar pulau Lakor yang menghubungkan Werwawan – Sera – Yamluli – Kiera – Lolotwara –
Letpley – Ketty – Letoda – Letwaru – Werwawan. 11.Jaringan jalan lingkar pulau Moa yang menghubungkan Kaiwatu – Pati – Moain – Touwawan – Syota – Kaiwatu dan Kaiwatu – Werwaru – Patti – Kaiwatu. 12.Jaringan jalan lingkar pulau Letti yang menghubungkan Tutukey – Tomra – Nuwewang – Tutuwaru – Luhuleli – Laitutun – Batmiau – Tutukey. 13.Jaringan jalan lingkar pulau Kisar yang menghubungkan Pantai Nama – Wonreli – Purpura dan Wonreli – Yawuru – Lebelau – Wonreli serta Wonreli – Oirata – Jawalang – Abusur –W onreli. 14.Jaringan jalan lingkar pulau Wetar yang menghubungkan Ilwaki – Ilputih – Mahuan/Masapun – Ilpokil – Arwala – Moning – Uhak – Lurang – Esulit – Eray – Ilmamau – Klishatu – Karbubu – Telemar – Arnau – Hiay – Ilwaki. 15.Jaringan jalan lingkar pulau Romang yang mengubungkan Jerusu – Hila – Solath. 16.Jaringan jalan lingkar Damer yang menghubungkan Wulur – Keli – Kairnelu dan Wulur – Batumerah. 1. Jaringan jalan lingkar pulau Liran. Jaringan Prasarana Lalu Lintas a. Terminal penumpang Tiakur di Pulau Moa tipe A b. Terminal penumpang Wonrelli di Pulau Kisar tipe B c. Terminal penumpang Pulau Sermata tipe C d. Terminal barang Tepa Jaringan Transportasi Penyeberangan a. Lintas 1. Memantapkan jaringan lintas penyeberangan Tepa – penyeberangan Damer – Sermatang – Lakor – Moa – Letti – Kisar – Romang – Wetar – Ustutun – ke Kupang 2. Mengembangkan jaringan lintas penyeberangan yang menghubungkan Wetar – Saumlaki – Yamdena, lintas penyeberangan Ilwaki – Wonreli – Letti – Kaiwatu, Lintas penyeberangan Tepa – Kroing – Latalola Besar – Watuwei – Wulur -Kaiwatu, Lintas penyeberangan Mahaleta – Luang Timur – Metiamarang –Werwawan – Kaiwatu, Lintas penyeberangan Wonreli – Hila – Lurang – Klishatu – Ustutun dan Lintas penyeberangan Wonreli
57
No.
Ar ah Pengembangan
Keter angan – Ilwaki – Kalabahi – Teno. 3. Jaringan jalan lintas Wetar, Kisar, Letti , Moa dan Tepa yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sape — Labuhan Bajo — Waingapu — Kupang — Ende — Larantuka — Kalabahi — Ustutun — Ilwaki — Wonreli — Tomra — Kaiwatu — Tepa . 4. Jaringan jalan lintas Romang, Marsela dan Darne r yang
5. 6. 7. b. Pelabuhan penyeberangan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
terpadu dengan Lintas Penyeberangan Makassar — wonrelli — Hila — Tomra — Kaiwatu — Tepa — Latalola Besar — Watuwei — Wulur — Saumlaki — Tual — Dobo — Merauke dan Lintas Penyeberangan Dobo — Ambon — Ternate — Daruba — Biak Jaringan jalan lintas Sermatang, Lakor dan Babar Timur yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Surabaya — Kupang — Kalabahi — Ilwaki — Wonreli Tomra — Kaiwatu — Werwawan — Luang Timur — Mahaleta — Tepa — Kroing Pelabuhan Wulur; Pelabuhan Luang Timur; Pelabuhan Kaiwatu; Pelabuhan Hila; Dermaga Dan Pelabuhan Ilwaki; Pelabuhan Lurang; Pelabuhan Klishatu; dan Pelabuhan Liran.
Tabel 4 Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Laut No. Ar ah Pen gemb angan 1 Pelabuhan utama
Keter angan 1. Pelabuhan Wonreli di Kecamatan Pulau Pulau Terselatan; dan 2. Pelabuhan Tutukey di Kecamatan Leti 1. Pelabuhan Ilwaki di Kecamatan Wetar; dan 2. Pelabuhan Tepa di Kecamatan P.Babar
2
Pelabuhan pengumpul
3 4
Pelabuhan pengumpan Pelabuhan Kisar di Kecamatan Pulau Pulau Terselatan Pelabuhan khusus 1. Pelabuhan Hila di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan; dan 2. Pelabuhan Lurang di Kecamatan Pulau-Pulau Wetar
58
Tabel 5 Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Udara No. Ar ah Penge mb angan 1 Bandar udara pengumpul
2
Bandar udara khusus
Keter ang an 1. Bandar udara Moa di Kecamatan Moa Lakor; 2. Bandar Udara Kisar di Kecamatan P.P. Terselatan; dan 3. Bandar Udara Tepa Kecamatan Pulau-Pulau Babar Bandar Udara Wetar di Kecamatan P.P. Wetar
Tabel 6 Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Energi No. Ar ah Pengembangan I. Pembangkit Tenaga Listrik a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) b. Pembangkit Listrik Tenaga Angin c. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) d. Pembangkit listrik mikro hidro (PLMH) e. Pembangkit listrik tenaga panas bumi f. Pembangkit listrik tenaga biomassa g. Pembangkit listrik tenaga gelombang pasang h. Pembangkit listrik tenaga II.
bioenergi Jaringan Prasarana Energi a. Rencana pembuatan jaringan pipa minyak dan gas bumi b. jaringan transmisi tenaga listrik
Keter angan Kisar, Tepa, Letuwurung dan Letti. Pesisir pantai Pulau-Pulau besar, seperti P. Wetar, P. Babar,P. Leti, P. Moa, P. Lakor, P. Sermata, P. Romang Desa P. Wetar, P. Babar,P. Leti, P. Moa, P. Lakor, P. Sermata, P. Romang, P. Damer dan Pulau-Pulau kecil lainnya Pulau Babar, Pulau Sermatang dan Pulau Wetar Desa Lur ang Kecamat an Kecamatan Damer Pulau Moa
Wetar
dan
Pulau Dawelor dan Pulau Dawera Pulau Kisar
1. Lelang di Kecamatan Mdona Hiera; 2. Marsela di Kecamatan Babar Timur 1. Jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Moa yang melayani Pulau Letti, Pulau Moa dan Pulau Lakor; 2. Jaringan transmisi tenaga listrik Ilwaki yang melayani Pulau Wetar dan Pulau Liran; 3. Jaringan transmisi tenaga listrik Tepa yang melayani Pulau Babar dan Pulau Wetang; 4. Jaringan transmisi tenaga listrik Sermatang yang melayani Pulau Sermatang dan Pulau Luang; 5. Jaringan transmisi tenaga listrik Wonrelli yang melayani Pulau Kisar.
59
Tabel 7 Rencana Pengembangan Sistem Telekomunikasi No. Ar ah Pen gembangan 1 sistem jaringan terestrial
2
sistem jaringan seluler
3
sistem jaringan satelit
Keter angan Kecamatan Wonrelli, Pulau-Pulau Terselatan, Moa Lakor dan Pulau-Pulau Babar Pengembangan BTS di setiap ibukota kecamatan Pulau-Pulau terpencil, dan akan dikembangkan di seluruh kecamatan
Tabel 8 Rencana Pengembangan Sistem Sumberdaya Air No . Ar ah Pengembang an 1 W ilayah Sungai
2
3
4 5
Keter angan Pengelolaan wilayah sungai strategis nasional untuk melayani kebutuhan air baku pada kawasan strategis nasional, PKN dan/atau kawasan andalan, yaitu
WS Kepulauan Kei — Aru, yang melayani kawasan andalan salah satunya pada kawasan Pulau W etar. Daerah Irigasi Daerah Irigasi Kepmen PU Nomor 390 Tahun 2007, serta Pengembangan Infrastuktur Irigasi Lahan Kering Bendungan Tepa dan Wetar. Prasarana Air Baku Untuk Air Wonrelli, Tepa, dan Letti yang Bersih melayani kecamatan-kecamatan di (PDAM) Pulau-Pulau Terselatan, Pulau-Pulau Babar, dan Letti. Sistem Pengendalian Banjir Pulau Wetar, Pulau Babar dan Pulau Sermatang. Pembangunan Dan Pemeliharaan Embung P. Luang, Embung Klis, Infrastruktur Pengairan
Embung Tutukey, dan Embung Ilwaki.
60
Tabel 9 Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan No . A r ah Pengembangan 1 Sistem Jaringan Persampahan a. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) b. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) 2 Sistem jaringan air limbah
3
Sistem jaringan drainase
Keter ang an
Di s etiap i bukota kecamata n Tiakur a. pengembangan septik tank dengan siste m terpadu untuk ka wasan perkotaan; b. pengembangan sistem sewerage untuk kawasan industri dan kawasan padat dengan memakai sistem IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) yang dibuat dengan system PIT; dan c. pengembangan jaringan tertutup untuk kawasan lainnya. Peningkatan kapasitas sistem drainase di pusat-pusat kegiatan terutama di kawasan perkotaan di Kabupaten Maluku Barat Daya.
61
LAMPIRAN TABEL RENCANA POLA RUANG
Tabel 10 Rencana Pola Ruang Kabupaten Maluku Barat Daya N o
Gugus Pulau
Uraian
I
1 Kawasan Lindung
102.0 40
a.HutanLindung
927
125.2 10
17.939 71.192
2 2.208
10.948
b. Tanaman Pangan
38.781
24.282
22.208
86.442
20.117
66.607
6.404 81.757
22.808
350
7.757
350
89.864
23.157
51.565
51.565
c. Tanaman Pangan dan Perke bunan d. Padi 7.385 4 Padang Peng embalaan- Hut an 5 Permukiman dan Penggunaan Lain
208.189
10.948
47.660
Kawasan Budidaya Pertanian a. Perkebunan
5 8.898 37.789
d. Hutan Produksi yang dapat di Konve rsi e. Hutan Rakyat, Perkebunan, T anaman 6.404 Tahunan
b.Permukiman
25.083
11.247
35.916
c. Hutan Produksi Tetap
a. Areal Penggunaan Lain
114.214
927
71.192
b. Hutan Produksi Terbatas
3
11.247
6.693
c.KawasanKonservasi 2 Kawasan Budidaya Hu tan a. Hutan Produksi
III
24.156
b.HutanBakau
Total
II
7.757 7.385
7.757
64.497
2 3.333
2 7.390
1 15.220
35.474
4.864
17.352
57.690
31.165
4.154
15.949
51.268
4.309
7 10
1.403
6.422
63
LAMPIRAN TABEL PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Tabel 11 Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Maluku Barat Daya No . Kawasan Str ategis 1 Kawasan Strategis Nasional
2
Kawasan Strategis Kabupaten a. Aspek Ekonomi
b. Aspek Daya Dukung Lingkungan Hidup c. Aspek Sosial Budaya
d. Aspek SDA / Teknologi
Keter ang an 1. Kawasan Strategis 6 Pulau-Pulau Kecil Terluar Perairan Maluku Barat Daya 2. Kawasan Strategis Ilwaki berada di Pulau Wetar 1. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Kisar 2. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi TepaLetwurung di Pulau Babar 3. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Luang-Sermata 4. Kawasan Perikanan terpadu Klishatu di P. W etar 5. Pertumbuhan Ekonomi Leti-Moa Lakor 1. Daerah Konservasi Gunung Kerbau di Pulau Moa 2. Kawasan Danau Tihu di Pulau W etar 1. Kawasan Kawasan Sentra Budaya meliputi kawasan-kawasan yang merupakan sentra kegiatan budaya suku asli meliputi pusat kegiatan adat di Pulau Kisar 2. Kawasan Kawasan Pariwisata Kisar meliputi kawasan wisata agro kisar dan kawasan wisata pantai 3. Kawasan Kawasan situs wisata tersebar di Pulau Luang 1. Kawasan
Strategis
Pertambangan
Desa Lurang di Pulau W etar 2. Kawasan Strategis Desa Tani TepaManuwui di Pulau Babar 3. Kawasan Pertambangan Perairan Pulau Marsela di Kecamatan Babar Timur
65
LAMPIRAN TABEL INDIKASI PROGRAM
Tabel 12 Program Perwujudan Pusat Kegiatan di Kabupaten Maluku Barat Daya
66
67
68
69
Tabel 13 Program Perwujudan Sistem Prasarana
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Tabel 14 Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Lindung
86
87
Tabel 15 Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Budidaya
88
89
90
91
92
93
Tabel 16 Perwujudan Rencana Kawasan Strategis
94
95
96
LAMPIRAN TABEL KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
Tabel 17 Arahan Peraturan Zonasi Kabupaten Maluku Barat Daya No A 1
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Dikembangkan Dan Diperbolehkan Sistem J aringan transportasi Jalan Raya a. Jalan arteri primer Prasarana pergerakan yang menghubungkan antara pusat-pusat utama (PKN-PKN, Komponen Rencana
b. Jalan Kolektor Primer
PKN-PKWp, PKNPKSN, PKSN-PKW) pada skala nasional Dapat juga dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat utama tersebut Prasarana pergerakan yang menghubungkan antara pusat-pusat wilayah (PKW-PKL, PKL-PKLp, PKL-PKL), pada skala provinsi Dapat juga dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan
Pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan arteriprimer
Pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/ Terbatas
Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan
Jalan 2 jalur, masingmasing jalur minimal 1 lajur Kecepatan kendaraan
yang arteri terletak primer di tepi jalan Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusatpusat utama
60 km/ jam
Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan kolektor primer Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer agar
Jalan 2 jalur, masingmasing jalur minimal 1 lajur Kecepatan kendaraan 45 km/ jam
98
No
Komponen Rencana
c. Jalan Lokal Primer (1 & 2)
d. Jalan Lokal Lainnya
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Dikembangkan Dan Diperbolehkan mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat wilayah tersebut Prasarana pergerakan yang menghubungkan antara pusat-pusat wilayah (PKLPPK,PPK-PPK, serta PPK-PPL), pada skala kabupaten Dapat juga dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat dalam wilayah kabupaten Prasarana pergerakan yang menghubungkan antara PPL-PPL – Desa-dusun, serta antar Desa antar dusun Dapat juga dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/ Terbatas tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusatpusat dalam wilayah
Pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer
Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan lokal primer Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusatpusat dalam wilayah
Pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal lainnya
Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan lokal lainnya Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal agar tidak mengurangi fungsi pergerakan
Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Jalan 2 jalur, masingmasing jalur minimal 1 lajur Kecepatan kendaraan 30 km/ jam
99
No
Komponen Rencana
e. Jalan Khusus (KIPT, Wisata)
2
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Dikembangkan Dan Diperbolehkan pergerakan tersebut Prasarana pergerakan yang khusus bagi kegiatan IPT dan wisata Dapat juga dimanfaatkan bagi pergerakan lain dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan khusus tersebut
Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (ASDP) a. Pelabuhan Pelabuhan ASP yang ASDP meliputi terminal dan dermaga bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/ Terbatas
Pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan khusus migas
Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan khusus Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan khusus agar tidak mengurangi fungsi pergerakan dan atau keamanan atau kegiatan khususdan masyarakat sekitar
Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang didalam daerah lingkungan kerjapelabuhan dan daerah kepentingan pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan.
Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang didalam daerah lingkungan kerjapelabuhan dan daerah kepentingan pelabuhan yang harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang
Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jalan 2 jalur, masingmasing jalur minimal 1 lajur Kecepatan kendaraan 30 km/ jam
100
Komponen Rencana
No
b.
3
Alur Pelayaran
Angkutan Laut a. Pelabuhan Laut Umum
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Dikembangkan Dan Diperbolehkan
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan
Alur pelayaran yang memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran
Pelarangan terhaap kegiatan di ruang udara bebas yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran Pelarangan terhaap kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran
Prasarana Pelabuhan Umum, yang meliputi terminal dan dermaga bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan
Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang didalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah kepentingan pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan.
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/ Terbatas didalam dan di sekitar pelabuhan yang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan Pembatasan terhadap pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran
Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang didalam daerah lingkungan kerjapelabuhan dan daerah kepentingan pelabuhan yang harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
101
No
Komponen Rencana
b. Alur Pelayaran
4
Angkutan Udara a. Pelabuhan Udara Khusus Amphibi
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Dikembangkan Dan Diperbolehkan
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan
Alur pelayaran yang memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran
Pelarangan terhaap kegiatan di ruang udara bebas yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran Pelarangan terhaap kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran
Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional pelabuhan udara khusus amphibi
Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar pelabuhan udara khusus yang tidak
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/ Terbatas Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang didalam dan di sekitar pelabuhan yang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran agar tidak mengganggu aktivitas pelayaran
Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar peabuhan uara khusus agar sesuai
102
No
Komponen Rencana
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Dikembangkan Dan Diperbolehkan
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan sesuai dengan fungsi pelabuhan udara khusus amphibi
b. Jalur Terbang (Airways)
B 1
Jalur terbang (airways) yang memperhatikan keselamatan dan keamanan penerbangan
Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan Jaringan Pipa Migas Jaringan Pipa Migas
Pelarangan terhadap
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/ Terbatas dengan kebutuhan pengembangan Bandar udara berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang I sekitar pelabuhan uara khusus yaitu harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) an batas-batas kawasan kebisingan Peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu system operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pembatasan terhadap
103
No
Komponen Rencana
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Dikembangkan Dan Diperbolehkan
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan pemanfaatan ruang pada jalur pipa yang tidak sesuai dengan fungsi jaringan pipa
2
3
Pembangkit Tenaga Listrik
Pembangkit Tenaga Listrik (PLTU)
Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Stasiun Bumi dan Menara pemancar telekomunikasi
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/ Terbatas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa migas, yaitu harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik, yaitu harus memperhitungkan jarak aman
Pelarangan terhadap pemanfaatan ruangbebas di sepanjang jalur transmisi sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Jaringan transmisi dengan tegangan 150 KVA
Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang untuk stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan sekitarnya
104
No
Komponen Rencana
4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
II 1
POlA RUANG Kawasan Lindung a. Kawasan Cagar Alam
b. Kawasan Cagar Alam Laut
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Dikembangkan Dan Diperbolehkan Wilayah sungai dan sumber daya air lainnya
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air yang dapat menggangu kualitas sumber daya air
Kawasan hutan dengan fungsi sebagai cagar alam Fungsi lindung ikutan: CA: memberikan perlindungan kawasan bawahannya, CA: sebagai hutan lindung pantai & sempadan pantai
Pelarangan terhadap kegiatan selain dari penelitian, pendidikan, dan wisata alam. Pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam
Kawasan laut dengan fungsi sebagai cagar alam laut
Pelarangan terhadap kegiatan selain dari penelitian, pendidikan, dan wisata alam. Pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/ Terbatas Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan
Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pembatasan pemanfaatan ruang hanya untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam Pembatasan pendirian bangunan , yaitu hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam Pembatasan pemanfaatan ruang hanya untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam Pembatasan pendirian bangunan , yaitu hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata
105
No
Komponen Rencana
c. Cagar Budaya
d. Kawasan Hutan Lindung
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Dikembangkan Dan Diperbolehkan
Ruang dan/atau bangunan atau situs dengan fungsi cagar budaya
Kawasan hutan dengan fungsi sebagai hutan lindung yang
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan Pelarangan terhadap kegiatan yang mengubah bentang alam dalam kawasan Pelarangan terhadap kegiatan selain kegiatan wisata alam Pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan wisata alam Pelarangan terhadap kegiatan yang mengubah bentuk dan fungsi sebagai cagar budaya Pelarangan terhadap kegiatan selain kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata budaya Pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata, serta budaya Pelarangan terhadap kegiatan yang berpotensi mengurangi
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/ Terbatas alam Pembatasan pemanfaatan ruang hanya untuk wisata alam dengan tanpa mengubah bentang alam Pembatasan pendirian bangunan , yaitu hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam
Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pembatasan pemanfaatan ruang hanya untuk penelitian, pendidikan, dan wisata budaya dengan tanpa mengubah bentuk asli bangunan/ situs cagar budaya Pembatasan pendirian bangunan , yaitu hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata budaya Pembatasan pemanfaatan ruang, yaitu hanya untuk wisata
106
No
Komponen Rencana
e. Sempadan Pantai
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Dikembangkan Dan Diperbolehkan mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Fungsi lindung ikutan: Terdapat hutan bakau (Mangrove) Sempadan Pantai Pemanfaatan ruang sempadan pantai untuk ruang terbuka hijau Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi Penetapan lebar sempadan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemanfaatan ruang
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi
Pelarangan terhadap kegiatan yang mengubah bentuk dan fungsi sebagai cagar budaya Pelarangan terhadap semua kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan Pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai Pelarangan pendirian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/ Terbatas alamdengan tanpa mengubah bentang alam Pembatasan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya, yaitu hanya didijinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat
Pembatasan pendirian bangunan, yaitu hanya bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai
Pembatasan pendirian
Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Lebar sempadan pantai yang proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kea rah darat
Lebar sempadan sungai
107
No
Komponen Rencana
f. Sempadan Kolong
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Dikembangkan Dan Diperbolehkan sempadan sungai untuk ruang terbuka hijau Pengembangan strukutr alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan/ atau mempertahankan bentuk badan sungai dan aliran sungai Penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemanfaatan ruang sempadan kolong untuk ruang terbuka hijau Pengembangan strukutr alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan/ atau mempertahankan bentuk badan air kolong Penetapan lebar
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/ atau pemanfaatan air sungai
Pelarangan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/ atau pemanfaatan air kolong dan/ atau menunjang fungsi rekreasi
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/ Terbatas bangunan, yaitu hanya untuk pengelolaan badan air dan/ atau pemanfaatanair Bila sempadan sungai juga berfungsi sebagai taman rekreasi, maka dapat didirikan bangunan yang terbatas untuk menunjang fungsi rekreasi
Pembatasan pendirian bangunan, yaitu hanya untuk pengelolaan badan air dan/ atau pemanfaatanair kolong Bila sempadan sungai juga berfungsi sebagai taman rekreasi, maka dapat didirikan bangunan yang terbatas untuk menunjang fungsi rekreasi
Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang bertanggul adalah 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar Lebar sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar permukiman minimal 100 meter dari tepi sungai Lebar sempadan anak sungai tidak bertanggul di luar permukiman minimal 100 meter dari tepi sungai Lebar sempadan sungai di kawasan permukiman antara 10-15 meter yang diperkirakan cukup untuk jalan inspeksi Lebar sempadan kolong yang proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik kolong, atau dengan jarak 50 – 100 meter dari titik pasang air kolong tertinggi
108
No
Komponen Rencana
g. Sekitar Mata Air
h. Ruang Terbuka Hijau
2
Kawasan Budidaya . Kawasan Hutan
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Dikembangkan Dan Diperbolehkan sempadan kolong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana danau/ waduk Pemanfaatan ruang sekitar mata air untuk ruang terbuka hijau Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan/ atau mempertahankan bentuk badan air Penetapan lebar kawasan sekitar mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemanfaatan ruang tebuka hijau dalam kawasan perkotaan untuk kegiatan rekreasi, estetika/ landscape kawasan, dan perbaikan ilkim mikro (kesejukan) Kawasn hutan dengan
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/ Terbatas
Pelarangan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/ atau pemanfaatan air dari mata air tersebut
Pembatasan pendirian bangunan, yaitu hanya untuk pengelolaan mata air dan/ atau pemanfaatanair dari mata air
Lebar sekitar mata air minimal dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air
Pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya yang diperbolehkan
Pembatasan pendirian bangunan, yaitu hanya terbatas untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya
Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi hamparan dan jalur Luas total ruang terbuka hijau kota minimal 30 % dari luas kaw. perkotaan
Pelarangan pendirian
Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pembatasan
109
No
Komponen Rencana Produksi
. Kawasan Perkebunan Besar
. Kawasan Perkebunan Rakyat
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Dikembangkan Dan Diperbolehkan fungsi hutan produksi (HP) Pengambil hasil hutan bukan kayu secara selektif, pemanfaatan jasa lingkungan (penelitian, pendidikan, wisata) Kawasan pertanian berupa perkebunan yang dikelola badan usaha dengan tanaman sejenis dan/ atau tidak sejenis, serta didukung oleh: Prasarana pendukung kegiatan usaha Permukiman pekerja perkebunan Bangunan yang menunjang kegiatan usaha (pabrik, gudang, dsb) Kawasan pertanian berupa perkebunan rakyat (baik berdiri sendiri atau pun sebagai plasma) dengan tanaman
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan
Pelarangan terhadap kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, seperti pembuangan limbah tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu Pelarangan alih fungsi menjadi kawasan budidaya non-pertanian atau terbangun yang tidak berhubungan dengan kegiatan perkebunan
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/ Terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan Pembatasan pengembangan kegiatan budidaya lain, yaitu hanya untuk permukiman, fasilitas, dan prasarana yang menunjang kegiatan perkebunan dan kehidupan pekerja dalam kawasan perkebunan besar Pembatasan alih fungsi lahan hanya untuk kegiatan, fasilitas, dan prasarana tersebut di atas Pembatasan pengembangan kegiatan budidaya lain, yaitu hanya untuk permukiman, fasilitas, dan prasarana yang
Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
110
No
Komponen Rencana
. Kawasan Pertanian Lahan Kering
. Kawasan Pertanian Lahan Basah
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Dikembangkan Dan Diperbolehkan sejenis atau campuran Kegiatan pertanian lainnya selain perkebunan dapat berada di dalam kawasan perkebunan rakyat, yang sifatnya saling mendukung dengan kegiatan perkebunan rakyat Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering (tegalan, ladang, dan kebun campuran) Kegiatan pertanian lahan basah, sesuai dengan potensi lahannya terselip dalam kawasan ini
Kegiatan pertanian lahan basah untuk tanaman pangan (sawah) dan/ atau perikanan tambak di dekat pesisir
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/ Terbatas menunjang kehidupan masyarakat petani Pembatasan alih fungsi lahan hanya untuk kegiatan, fasilitas, dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat
Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pembatasan pengembangan kegiatan budidaya lain, yaitu hanya untuk permukiman perdesaan, fasilitas, dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat petani Pembatasan alih fungsi lahan hanya untuk kegiatan, fasilitas, dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat Pembatasan pengembangan kegiatan budidaya lain, yaitu hanya untuk permukiman perdesaan, fasilitas, dan prasarana yang
111
No
Komponen Rencana
.Kawasan Permukiman Perkotaan
. Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT)
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Dikembangkan Dan Diperbolehkan
Kegiatan perkotaan berskala regional, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan regional Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30 % dari luas kawasan perkotaan Kegiatan industry dan pelabuhan terpadu, yang saling mendukung diantara keduanya, yang terletak dalam suatu kawasan Penataan peruntukan dalam kawasan menurut jenis industry,
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/ Terbatas menunjang kehidupan masyarakat petani Pembatasan alih fungsi lahan hanya untuk kegiatan, fasilitas, dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat
Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/ atau dapat menurunkan kualitas lingkungan perkotaan
Pembatasan terhadap kegiatan budidaya bukan perkotaan (seperti pertanian dsb) yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan
Intensitas pemanfaatan ruang rendah hingga sedang, dan mulai dikembangkan bangunan vertikal/ bertingkat
Pelarangan bentuk kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak/ menurunkan kualitas lingkungan, terutama yang berkaitan dengan limbah industry.Prinsip bahwa limbah industry harus diolah sesuai dengan
Pembatasan terhadap kegiatan yang dapat berdampak pada kualitas lingkungan kawasan sebagai kawasan industry dan pelabuhan terpadu
Intensitas pemanfaatan ruang rendah hingga sedang
112
No
Komponen Rencana
. Kawasan Wis ata
Pertambangan Umum
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Dikembangkan Dan Diperbolehkan pelabuhan umum, dan pelabuhan khusus Dukungan infastruktur/ prasarana lainnya; energy, telekomunikasi, pengolahan limbah, dan sebagainya Kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat, sesuai dengan potensi alam dan budaya masyarakat, sesuai dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan Pemeliharaan dan apresiasi terhadap bangunan/ situs peninggalan kebudayaan masa lampau Kegiatan Eksploitasi bahan tambang baik secara terbuka di permukaan bumi maupun di dalam perut bumi, dan
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/ Terbatas
Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang
standar pengolah limbah industry yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Pelarangan bentuk kegiatan dan bangunan yang mengganggu fungsi sebagai kawasan wisata pada lokasi yang bersangkutan
Pembatasan kegiatan dan pendirian bangunan hanya untuk yang menunjang kegiatan wisata pada lokasi yang bersangkutan
Intensitas pemanfaatan ruang rendah
Pelarangan terhadap kegiatan di sekitarnya yang dapat saling membahayakan dengan kegiatan pertambangan umum tersebut
Pembatasan terhadap kegiatan di sekitarnya yang tidak selaras dengan kegiatan pertambangan umum
Pemanfaatan ruang tambang (timah dan lainnya) bersifat “pinjam pakai” pada kawasan budidaya di daratan dan/ atau laut, setelah
113
No
Komponen Rencana
Penggalian Galian Golongan C
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Dikembangkan Dan Diperbolehkan perairan lepas pantai (offshore) yang didukung sarana dan prasarana di permukaan bumi/ daratan
Kegiatan penggalian bahan galian gol. C yang didukung oleh sarana dan prasarana untuk kegiatan penggalian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Diperbolehkan
Pelarangan terhadap kegiatan di sekitarnya yang dapat saling membahayakan dengan kegiatan penggalian bahan galian gol. C tersebut
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diperbolehkan Bersyarat/ Terbatas
Pembatasan terhadap kegiatan di sekitarnya yang tidak selaras dengan kegiatan penggalian bahan galian gol. C
Tingkat Intensitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui prosedur teknis dan legal/ administratif sesuai peraturan yang berlaku Setelah eksploitasi tambang berakhir harus dilakukan reklamasi untuk mengembalikan menjadi kawasan budidaya semula Pemanfaatan ruang untuk bahan galian gol. C bersifat “pinjam pakai” pada kawasan budidaya, setelah melalui prosedur teknis dan legal/ administratif sesuai peraturan yang berlaku Setelah eksploitasi penggalian berakhir harus dilakukan reklamasi untuk mengembalikan menjadi kawasan budidaya semula
114
