Manajemen Keselamatan Internasional-IsM Code (1)

Manajemen Keselamatan Internasional ISM Code

1

Manajemen Keselamatan Internasional ISM Code 

Code Manajemen Internasional untuk Keselamatan Operasi Kapal-kapal dan Pencegahan Pencemaran / Internasional Safety Management (ISM) Code disahkan oleh Internasional Maritime Organisation (IMO) melalui Resolusi A. 741 (18) pada tanggal 4 Nopember 1993, di London 2


suatu instrumen internasional yang diwajibkan kepada seluruh anggota IMO untuk menerapkannya per tanggal 1 Juli 1998 sesuai dengan ketentuan dalam konvensi SOLAS 1974, Bab IX Manajemen Keselamatan Operasi Kapal-kapal (SOLAS 1974, Chapter IX Management for the Safe Operation of Ships).



3


ISM Code memberikan suatu standar internasional untuk manajemen pengoperasian kapalkapal dan untuk pencegahan pencemaran. 

4


Preambul

1. Tujuan dari Code ini adalah memberikan suatu standar internasioanl untuk manajemen keselamatan dan pengoperasian kapal-kapal dan pencegahan pencemaran.

5

Manajemen Keselamatan Internasional ISM Code Preambul

2. Sidang Assembly – IMO ke – XI mengesahkan sebuah resolusi, yaitu Resolution A. 443 (XI), tanggal 15 Nopember 1979, yang mengundang semua negara anggota IMO untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi Nahkoda kapal dalam melaksanakan tanggung jawabnya sehubungan dengan keselamatan maritim dan perlindungan lingkungan. 6


3. Sidang Assembly – IMO ke – 17 juga telah mengesahkan sebuah resolusi, yaitu Resolution A. 680 (17), tanggal 6 Nopember 1991 yang mana diakui lebih lanjut akan kebutuhan mereka di atas kapal untuk mencapai dan memelihara standar-standar yang tinggi dari keselamatan dan perlindungan lingkungan. 7


4. mengakui bahwa tidak ada dua perusahaan pelayaran atau pemilik kapal yang sama, dan bahwasanya kapal - kapal beroperasi dibawah suatu kondisi yang berbeda-beda secara luas, Code ini didasarkan pada prinsipprinsip dan objektivitas yang umum. 8


Preambul

5. Code ini diexspresikan dalam istilah yang luas sehingga code ini dapat dikembangkan lebih jauh dalam aplikasinya. Jelas, bahwa lapisan manajemen yang berbeda, apakah pada basis darat atau basis kapal, akan memerlukan tingkat – tingkat yang berbeda dalam pengetahuan dan kesadaran dari bagian-bagian yang digaris bawahi. 9


6. Landasan dari manajemen keselamatan yang baik adalah “commitment” dari atas (manajemen puncak). Dalam hal keselamatan dan pencegahan pencemaran adalah “commitment”, kemampuan, sikap dan motivasi individu – individu pada semua tingkat yang menentukan hasil akhirnya.

10




BAGIAN A – IMPLEMENTASI • 1. • 1.1. • 1.2. • 1.3. • 1.4.

Umum Definisi Objektif Aplikasi Persyaratan fungsional untuk SMS

11


1.- Definisi. 1. ISM Code:adalah Code manajemen Intenasional untuk operasi kapal yang aman dan pencegahan pencemaran 2. Diadopsi IMO berdasarkan Resolusi A74(14)

12


Perusahaan. Adalah pemilik atau Organisasi lain atau manejer atau bareboat charter yang menerima dan menytujui semua tanggung jawab kapal dari pemilik kapal yang dipersyaratkan oleh ISM Code.

13


Oil Tanker. Adalah kapal tanki yang didefinisikan dalam reg II-1/2.12 Chemical Tanker Adalah Chemical Tanker yang didefinisikan dalam VII/8.2 (Kpl kargo untuk membawa produk cair dalam bentuk curah yang terdaftar dalam bab 17 International Chemical Code ) 14


Gas Carrier Adalah kapal kargo untuk membawa gas cair atau produk lain dalam bentuk curah yang terdaftar dalam bab 19 International Gas Carrier Code )

15


Bulk carrier (Kpl pengangkut curah) Adalah kapal yang dibangun dengan dek tunggal,top side tank , hopper side tank, didalam ruang muatan digunakan khusus untuk muatan kering curah,termasuk muatan seperti biji besi dan combination Carrier/pengangkut kombinasi. 16



Unit pengeboran lepas pantai mobil (MODU) KAPAL YANG MAMPU BERTUGAS DLM ROPERASI PEMBORAN U/ EKSPLORASI DAN EKSPLORASI SUMBER ALAM DIBAWAH DASAR LAUT CAIRAN GAS ,HIDROCARBON, BELERANG ATAU GARAM. SEPERTI

17

KAPAL KECEPATAN TINGGI KAPAL SEBAGAIMANA DITETAPKAN PERATURAN X/1 

18




SAFETY MANAGEMENT SYSTEM SUATU SISTEM YANG DISUSUN SECARA STRUKTURAL DAN TERDOKUMENTASI, UNTUK MEMUNGKINKAN PERSONIL PERUSAHAAN SECARA EFEKTIF DAPAT MENERAPKAN KEBIJAKSANAAN PERUSAHAAN AKAN KESELAMATAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN SAFETY MANAGEMENT AUDIT. SUATU PEMERIKSAAN SECARA SISTIMATIK DAN BERDIRI SENDIRI UNTUK MENENTUKAN APAKAH APAKAH KEGIATAN-KEGIATAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN /SMK , DAN HASIL-HASIL YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMENUHAN YANG TELAH DIRENCANAKAN DAN APAKAH SMK TELAH DILAKSANAKA DENGAN BAIK. 19


OBJECTIVE EVIDENT

INFORMASI KUANTITATIF ATAU KUALITATIF ,CATATANCATATAN ATAU PERNYATAAN –PERNYATAAN YANG NYATA TENTANG KEBERADAAN DAN IMPLEMENTASI SMK , BERDASARKAN PENGAMATAN ,PENGUKURAN, ATAU PENGUJIAN DAN DAPAT DI VERIFKASI. NON – CONFORMITY SITUASI YANG DIOBSERVASI DIMANA DITEMUI BUKTI OBJEKTIF MENUNJUKKAN TIDAK DIPENUHINYA SUATU PERSYARATAN YANG DITETAPKAN ATAU DITENTUKAN DALAM ISM Code

20


MAJOR NON – CONFORMITY

SUATU KEADAAN YANG MEMILIKI SUATU ANCAMAN YANG SUNGUH-SUNGGUH TERHADAP PERSONIL ATAU KESELAMATAN KAPAL,ATAU RESIKO SERIUS TERHADAP LINGKUNGAN , DAN DITUNTUT SEGERA HARUS DIADAKAN TINDAKAN PERBAIKAN.

21




OBSSERVATION SUATU PERNYATAAN DARI FAKTA YANG DIBUAT SELAMA AUDIT DAN DIPERKUAT OLEH BUKTI OBJEKTIF FINDING SUATU KEADAAN TIDAK DIPENUHINYA AKAN PERSYARATAN –PERSYARATAN PERUSAHAAN YANG BERADA DILUAR DARI YANG DIWAJIBKAN UNTUK SERTIFIKASI ISM Code , FINDING TIDAK AKAN MENUNTUT SUATU LANGKAH TINDAKAN DARI PERUSAHAAN NAMUN AKAN MENJADI SUATU CATATAN PENTING BAGI AUDITOR DIKEMUDIAN HARI

22


DoC SUATU DOKIMEN YANG DITERBITKAN UNTUK PERUSAHAAN YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN – PERSYARATAN ISM Code



SMC SUATU DOKUMEN YANG DITERBITKAN UNTUK KAPAL YANG TELAH MENUNJUKKAN BAHWA PERUSAHAAN / OPERATOR DAN KAPAL TELAH MEMENUHI KETENTUAN ISM Code 23


ANNIVERSARY DATE ADALAH HARI DAN BULAN DARI SETIAP TAHUN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TANGGAL BERAKHIRNYA DOKUMEN / SERTIFIKAT YANG RELEVAN / TERKAIT 

24


1.2 Objektip

1.2.1. Objektip dari Code ini adalah untuk MEMASTIKAN keselamatan dilaut, mencegah akan cidera atau kehilangan jiwa manusia dan menghindari kerusakan pada lingkungan, khususnya lingkungan laut dan harta benda. 25


1.2.1. Objektip manajemen keselamatan perusahaan harus, antara lain : 2.1 . Menyediakan untuk keselamatan praktek – praktek dalam pengoperasian kapal dan keselamatan lingkungan kerja ; 2.2 . Membuat perlindungan terhadap semua resiko yang di identifikasi ; 26


2.3

secara terus menerus memperbaiki kemampuan manajemen keselamatan personil di darat dan di atas kapal, termasuk persiapan untuk keadaankeadaan darurat yang berhubungan dengan keselamatan dan perlindungan lingkungan 27


3. Keselamatan dan sistem menajemen harus menjamin

:

3.1 Terpenuhinya peraturanperaturan dan ketetapan-ketetapan yang diwajibkan ; dan 3.2 Bahwa code-code yang dapat dipakai, pedoman-pedoman dan standar-standar yang direkomendasikan oleh organisasi, Pemerintah, Badan Klasifikasi dan Organisasi-organisasi Industri Maritim

28


1.3



Aplikasi

Persyaratan-persyaratan dari Code ini dapat diaplikasikan untuk semua kapal. Peraturan IX/2, SOLAS 1974 (Amandemen 1994) membagi tahapan aplikasi sebagai berikut : 1 Juli 1998

1.1 kapal-kapal penumpang (passenger ships) termasuk kapal penumpang kecepatan tinggi (passenger high speed craft) ; 1.2 oil tankers, chemical tankers, gas carriers, bulk carries dan cargo high speed craft ukuran 500 gt dan keatas. 29


2. 1 Juli 2002 

2.1 kapal-kapal barang lainya (other cargo ships) ; dan 2.2 mobile offshore drilling units (MODUs), ukuran 500 gt dan keatas.

30




Bab ini tidak diterapkan pada kapal-kapal yang dioperasikan oleh pemerintah untuk tujuan bukan komersiil

31


1.4 Persyaratan fungsional untuk suatu SMS

Setiap Perusahaan harus mengembangkan, menerapkan dan memelihara suatu SMS, termasuk persyaratan-persyaratan fungsional berikut ini : 1. suatu kebijaksanaan keselamatan dan perlindungan lingkungan ;

32


2. intruksi-intruksi dan prosedur-prosedur untuk menjamin keselamatan operasi kapal-kapal dan perlindungan lingkungan memenuhi ketentuan – ketentuan internasional yang relevan dan legislasi negara bendera ; 3. menetapkan tingkat-tingkat kewenangan dan jalur-jalur komunikasi diantara / dan antara, personil di darat dan di atas kapal ; 33


4. prosedur-prosedur untuk melaporkan kecelakaan-kecelakaan dan ketidaksesuain dengan ketentuan-ketentuan dari kode ini 5. prosedur-prosedur mempersiapkan untuk dan tanggap terhadap situasisituasi darurat ; dan 6. prosedur-prosedur untuk “internal audits” dan “management reviews”. 34


1.5 Sasaran manajemen keselamatan perusahaan 1.

2.

3.

menyelenggarakan latihan-latihan keselamatan dalam pengoperasian kapal dan keselamatan lingkungan kerja; menetapkan usaha-usaha perlindungan/penjagaan terhadap semua resiko yang dapat diidentifikasi ; secara terus menerus meningkatkan kecakapan menajemen keselamatan bagi personil di darat dan di atas kapal, termasuk persiapan untuk keadaankeadaan darurat yang berhubungan 35 dengan kedua-duanya terhadap keselamatan dan perlindungan lingkungan.


2. Kebijaksanaan tentang Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan

1. Perusahaan harus menetapkan suatu kebijaksanaan keselamatan dan perlindungan lingkungan yang menguraikan tentang bagaimana sasaran-sasaran yang disebutkan dalam paragrap 1.2.1 Bagian III akan tercapai. 2. Perusahaan harus menjamin bahwa kebijaksanaan dimaksud diimplementasikan dan dipelihara pada semua tingkat dari organisasi, kedua-duanya pada basis-kapal dan basis-darat. 36

Manajemen Keselamatan Internasional ISM Code 3.

Tanggung jawab dan wewenang perusahaan 1. Jika penenggung jawab pengoperasian kapal adalah lain dari pemilik kapal, maka pemilik harus melaporkan nama dan rincian penanggung jawab dimaksud kepada Pemerintah. 2. Perusahaan harus menetapkan dan mendokumentasikan tanggung jawab, kewenangan dan hubungan timbal-balik semua personil yang mengelola, menyelenggarakan dan memeriksa pekerjaan yang berhubungan dengannya dan mempengaruhi keselamatan serta pencegahan pencemaran. 3. Perusahaan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa sumber-sember yang memadai dan dukungan basis-darat diberikan untuk memungkinkan personil atau personilpersonil yang ditunjuk untuk melaksanakan 37 fungsi-fungsinya.

Manajemen Keselamatan Internasional ISM Code 3.1

APAKAH Administrasi negara bendera memiliki rincian lengkap akan operator kapal jika operator bukan pemilik.

3.2

Apakah perusahaan telah menetapkan dan mendokumentasikan tanggung jawab dan kewenangan para personil darat dan kapal dalam manajemen keselamatan dan perlindungan lingkungan 38






ORGANIGRAM ORGANISASI / HUBUNGAN SATU DENGAN YANG LAIN URAIAN KERJA , TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN SETIAP YANG TERLIBAT DENGAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN Tingkat keahlian (competensi) sesuai persyaratan 39




PROSEDUR – PROSEDUR YANG MEMASTIKAN PERSONIL CUKUP BERKUALISIFIKASI DAN PENGALAMAN UNTUK MASINGMASING TUGAS. PENGAWASAN : SUB KONTRAKTOR ,DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG RELEVAN DENGAN SISTEM Mnt Kes.(pengawakan,maintenance,dll) 40




SETIAP TANGGUNG JAWAB YANG DIBEBANKAN ISM CODE,DAN DISUB CONT PADA PERUSAHAAN LAIN DIAWASI SIS MANG KESELAMATAN APAKAH HUBUNGAN YANG BERDASARKAN PERJANJIAN / KONTRAK KERJA ANTARA PERUSAHAAN DAN SUB KON TANGGUNG JAWAB PIMPINAN PERUSAHAAN

41


PERUSAHAAN HARUS MEMILIKI BUKTI OBJEKTIVE BAHWA SUB KONTRAKTOR MEMENUHI PERSYARATAN – PERSYARATAN SISTEM MANAGEMEN KESELAMATAN YANG TELAH DITETAPKAN.

42


PERUSAHAAN MENYEDIAKAN SUMBER – SUMBER YANG MEMADAI DAN BASIS DARAT MENDUKUNG UNTUK MEMUNGKINKAN DP/ DESIGNATED PERSON(s) MELAKSANAKAN FUNGSIFUNGSINYA.

43


4. Personil yang ditunjuk  Untuk menjamin keselamatan operasi setiap kapal dan tersedia suatu hubungan antara perusahaan dengan mereka yang berada di atas kapal, setiap perusahaan, sebagaimana disyaratkan, harus menunjuk seseorang atau orang-orang di darat yang memiliki kemudahan untuk berhubungan lansung dengan manajemen puncak. Tanggung jawab dan kewenangan orang atau orang-orang tertunjuk dimaksud harus termasuk pemonitoran aspek-aspek keselamatan dan pencegahan pencemaran dari pengoperasian setiap kapal dan menjamin bahwa sumber-sumber yang memadai dan 44 dukungan basis-darat diterapkan, sebagaimana




APAKAH PERUSAHAAN MENUNJUK SESEORANG/ORANG-ORANG DIDARAT DENGAN TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG TERTENTU UNTUK SISTEM MANAGEMEN KESELAMATAN. APAKAH MEMILIKI AKSES LANGSUNG KE TINGKAT MANAJEMEN TERTINGGI 45


APAKAH DIHARUSKAN MEMANTAU : -KESELAMATAN DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL • MEMASTIKAN SUMBER-SUMBER YANG MEMADAI DAN DUKUNGAN BASIS DIDARAT DIBERIKAN PADA KAPAL/SETIAP KAPAL BILA DIPERLUKAN • PERUSAHAAN MEMASTIKAN ORANG/ORANG-ORANG TERSEBUT ADALAH KOMPETEN DALAM ASPEK

46




PERUSAHAAN MENGEMBANGKAN JALUR KOMUNIKASI ANTARA DP(s) DAN KAPAL JALUR KOMUNIKASI MEMUNGKINKAN PERTUKARAN IMFORMASI RESMI MASALAH – MASALAH YANG RELEVAN TERHADAP SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN. 47




DP (s) MELAKUKAN KUNJUNGANKUNJUNGAN KE KAPAL

48


5.0 Tanggung jawab dan kewenangan Nakhoda Perusahaan harus menetapkan dan mendokumentasikan dengan jelas tanggung jawab Nakhoda untuk :

49






IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN KESELAMATAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MOTIVASI AWAK KAPAL DALAM SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN MEMBERIKAN INSTRUKSI DALAM HUBUNGAN KESELAMATAN DAN PENCEMARAN LINKUNGAN (PROSEDUR PEMBERIAN INSTRUKSI )

50




MEMVERYFIKASI PERSYARATANPERSYARATAN YANG DITETAPKAN DALAM SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN MENGKAJI ULANG SIST.MANAJEMEN KESELAMATAN DAN MELAPORKAN KETIDAK SESUAIAN (NC) ATAU DEFICIENCIES KEPADA MANAGEMEN DIDARAT 51




APAKAH NAKHODA HARUS MEMBUAT SUATU LAPORAN RESMI KEPADA MANAJER DI DARAT TENTANG STATUS SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PADA INTERVAL – INTERVAL TERTENTU.

52


5.2  APAKAH NAKHODA TELAH MEMBUAT PERNYATAAN YANG JELAS YANG MENJELASKAN DAN MENEKANKAN TANGGUNG JAWAB NAKHODA DALAM MENJALANKAN SISTEM MAMAJEMEN KESELAMATAN ?

53


APAKAH PERUSAHAAN TELAH MEMBUAT PERNYATAAN YANG JELAS BAHWA NAKHODA MEMILIKI “OVERRIDING AUTHORITY” DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK KESELAMATAN DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN

54


APAKAH PERUSAHAAN TELAH MEMBUAT PERNYATAAN BAHWA NAKHODA MEMILIKI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK MEMINTA BANTUAN YANG IA ANGGAP PERLU UNTUK MELINDUNGI MANUSIA, LINGKUNGAN ATAU MENCEGAH KERUSAKAN AKAN HARTA. 

55


5. Tanggung jawab & Wewenang Nakhoda 5.1 Perusahaan harus dengan jelas menetapkan dan mendokumentasikan tanggung jawab dan wewenang Nakhoda yang berhubungan dengan: 1. penerapan kebijaksanaan perusahaan di bidang keselamatan dan perlindungan lingkungan ; 2. memotivasi awak kapal dalam mematuhi kebijaksanaan ;

56


3. penerbitan petunjuk-petunjuk secara tepat dan instruksi-instruksi dalam aturan yang jelas serta sederhana ; 4. pengujian apakah persyaratanpersyaratan yang telah ditetapkan , diobservasi ; dan 5. peninjauan ulang SMS dan melaporkan akan kekurangan-kekurangannya kepada manajemen basis-darat. 57


5.2. Perusahaan harus menjamin bahwa SMS yang diterapkan di atas kapal berisi pernyataan yang jelas menekankan kewenangan Nakhoda. Perusahaan harus menetapkan dalam SMS bahwa Nakhoda memiliki kewenangan untuk menyimpang dari sistem dan bertanggung jawab dalam membuat keputusankeputusan yang berhubungan dengan keselamatan dan pencegahan pencemaran serta dapat meminta bantuan perusahaan yang mungkin

58


Sumber-daya dan Personil 6.1 Perusahaan harus menjamin bahwa Nakhoda adalah : 1. benar-benar berkualifikasi untuk memegang jabatan pimpinan utama di kapal ; 2. mengenal sepenuhnya dengan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan ; dan 3. diberikan dukungan yang diperlukan sehingga tugas-tugas Nakhoda dapat terselenggara dengan selamat. 59


6.2 Perusahaan harus menjamin bahwa setiap kapal diawaki dengan pelaut yang berkualifikasi , berijazah dan sehat sesuai dengan persyaratanpersyaratan nasional dan internasional. 60


6.3 Perusahaan harus menetapkan prosedur- prosedur untuk menjamin bahwa personil yang baru dan personil yang dipindahkan untuk tugas-tugas baru yang berhubungan dengan keselamatan dan perlindungan lingkungan diberikan pengenalan sebaik-baiknya sesuai tugastugasnya. Instruksi-intruksi penting yang diberikan sebelum berlayar hrs diidentifikasi dan didokumentasi. 61


6.4 Perusahaan harus menjamin bahwa semua personil yang terlibat dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan memiliki pengertian yang memadai daro perundang-undangan yang terkait, peraturan-peraturan “codes” dan pedoman-pedoman lainya. 62


6.5. Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedurprosedur untuk mengidentifikasi setiap pelatihan yang mungkin diperlukan dalam menunjang Sistem Manajemen Keselamatan dan menjamin bahwa pelatihan demikian diberikan untuk semua personil yang terkait. 63


6.6. Perusahaan harus menetapkan prosedur-prosedur dimana personilpersonil di atas kapal menerima informasi yang relevan tentang SMS dalam bahasa kerja atau bahasa yang dapat dimengerti oleh mereka.

64


6.7 Perusahaan harus menjamin bahwa personil di kapal dapat berkomunikasi secara efektif dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan SMS.

65


7. Pengembangan rencana-rencana untuk pengoperasian kapal Perusahaan harus menetapkan prosedur-perosedur untuk persiapan perencanaan dan intruksi-intruksi kerja termasuk checklist-sheclist untuk operasi-operasi penting di kapal yang berhubungan dengan keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran. Berbagai tugas yang dilibatkan harus ditetapkan dan ditugaskan kepada personil yang berkualifikasi. 66


8. Kesiapan keadaan darurat 8.1 Perusahaan harus menetapkan prosedur-prosedur untuk mengidentifikasi, mengambarkan dan memberi reaksi terhadap situasi-situasi darurat potensial di atas kapal. 8.2 Perusahaan harus menetapkan program-program untuk latihan pelaksanaan kesiapan tindakantindakan keadaan darurat. 67


8.3 Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) harus memuat setiap tindakan yang menjamin bahwa Organisasi Perusahaan dapat memberi reaksi setiap saat terhadap bahaya-bahaya, kecelakaan-kecelakaan dan situasisituasi darurat yang melibatkan kapal-kapal. 68


9. Laporan dan analisis ketidak sesuaian, kecelakaan dan kejadian berbahaya. 9.1 Sistem Manajemen Keselamatan harus termasuk prosedur-prosedur yang menjamin bahwa ketidak sesuaian, kecelakaan-kecelakaan dan kejadian-kejadian berbahaya dilaporkan kepada Perusahaan, diselidiki dan dianalisis dengan objektivitas peningkatan keselamatan

69


9.2. Perusahaan harus menetapkan prosedur-prosedur untuk pengimplentasian dari tindakantindakan perbaikan.

70


Pemeliharaan kapal dan perlengkapannya 10.1. Perusahaan harus menetapkan prosedur-prosedur untuk menjamin bahwa kapal tetap terpelihara sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan terkait dan peraturan-peraturan lainya serta setiap persyaratan-persyaratan tambahan yang mungkin ditetapkan oleh Perusahaan 71


10.2 Dalam memenuhi persyaratanpersyaratan dimaksud, Perusahaan harus menjamin bahwa : 1. pemeriksaan-pemeriksaan diselenggarakan pada interval-interval yang sesuai; 2. setiap ketidak sesuaian dilaporkan, dengan kemungkinan-kemungkinan penyebabnya, jika diketahui ;

72


4.

tindakan-tindakan perbaikan yang sesuai dikerjakan ; dan pencatatan-pencatatan dari kegiatankegiatan dimaksud tetap dipelihara.

73


10.3 Perusahaan harus menetapkan prosedur-prosedur dalam Sistem Manajemen Keselamatan untuk mengidentifikasi perlengkapan dan sestem-sistem yang bersifat teknis terhadap kegagalan operasional yang mungkin dapat mengakibatkan keadaan-keadaan berbahaya. Sistem Manajemen Keselamatan harus diperlengkepai untuk tindakantindakan spesifik yang ditujukan untuk meningkatkan keadaan dari perlengkapan atau sistem-sistem dimaksud. Tindakan-tindakan tersebut harus termasuk pengujian secara reguler dari penataan-penataan dan

74


10.4 Pemeriksaan-pemeriksaan yang disebutkan dalam paragrap 10.2 demikian juga langkahlangkah yang diacu dalam paragraf 10.3 harus diintegrasikan kedalam pemeliharaan rutin operasional kapal.

75


11. Dokumentasi 11.1 Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur-prosedur untuk mengawasi semua dokumendokumen dan data yang ada hubungannya dengan SMS.

76


11.2 Perusahaan harus menjamin bahwa : 1. dokumen-dokumen yang masih berlaku tersedia pada semua lokasi yang relevan ; 2. perubahan pada dokumen-dokumen ditinjau ulang dan disyahkan oleh personil yang berwenang ; 3. dokumen-dokumen yang tidak terpakai lagi harus ditiadakan pada waktunya.

77


11.3 Dokumen-dokumen yang dipakai untuk menjelaskan dan melaksanakan SMS dapat diacu sebagai “Safety Management Manual”. Dokumentasi harus tetap terpelihara dalam suatu bentuk dimana Perusahaan mempertimbangkannya paling efektif. Setiap kapal harus membawa semua dokumentasi yang relevan dengan kapalnya. 78


12. Verifikasi Perusahaan, Tinjauan ulang dan Evaluasi

12.1 Perusahaan harus menyelenggarakan “ Internal Safety Audits” untuk mengadakan ferifikasi apakah kegiatan-kegiatan keselamatan dan pencegahan pencemaran memenuhi SMS. 12.2. Perusahaan harus secara periodik mengevaluasi efisiensi dan bilamana diperlukan, meninjau ulang sistem Manajemen Keselamatan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. 79


12.3.

Audit-audit dan langkah-langkah perbaikan yang dimungkinkan harus diselenggarakan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah didokumentasikan. 12.4. Personil yang menyelengarakan audit harus berdiri sendiri dari daerah yang diaudit kecuali hal ini tidak dimungkinkan oleh karena besar dan sifat dari perusahaan. 80


12.5. Hasil-hasil audit dan peninjauan ulang harus dikemukakan untuk perhatian semua personil yang bertanggung jawab dalam daerah yang terlibat. 12.6 Personil manajemen yang bertanggung jawab untuk daerah yang terlibat harus mengambil langkah perbaikan secara tepat waktu terhadap kekurangankekurangan yang dijumpai.

81


BAGIAN B  SERTIFIKASI DAN VERIFIKASI 13. SERTIFIKASI DAN FERIVIKASI PERIODIK 

13.1 Kapal harus dioperasikan oleh suatu perusahaan yang telah memiliki “Document of Compliance” atau “Interim Document of Compliance” sesuai paragraf 14.1, relevan dengan kapal

82


13.2 “Document of Complience” (D.o.C.) harus diterbitkan oleh Administrasi, oleh suatu organisasi yang diakui oleh Administrasi atau, atas permintaan Administarsi, oleh negara Peserta Konvensi lainnya pada setiap perusahaan yang memenuhi persyaratan – persyaratan dari code ini untuk suatu periode yang ditentukan oleh Administrasi yang tidak boleh melampaui lima tahun. Sutau dokument dimaksud diterima sebagai bukti bahwa perusahaan

83


13.3.D.o.C. itu hanya berlaku untuk jenis-jenis kapal yang secara explisit ditunjukkan dalam dokumen tersebut. Indikasi demikian harus didasarkan pada jenis-jenis kapal dimana verifikasi pertama telah dilakukan. Jenis-jenis kapal lain hanya dapat ditambahnkan setelah verifikasi kemampuan perusahaan memenuhi persyaratan-persyaratan code ini yang dapat diaplikasikan pada jenis-jenis kapal dimaksud. Dalam konteks ini, jenis-jenis kapal adalah sebgaimana

84


13.4 Masa berlaku dari suatu D.o.C. harus didasarkan pada verifikasi pertama oleh Administrasi atau oleh suatu organisasi yang diakui oleh Administrasi atau, atas permintaan Administarsi, oleh negara peserta konvensi lainnya dalam kurun waktu tiga bulan sebelum atau setelah tanggal ulang tahunnya.

85


13.5. D.o.C. tersebut harus dicabut oleh Administrasi atau atas permintaan Administrasi, oleh negara peserta konvensi lain yang menerbitkan dokument tersebut jika verifikasi pertama yang disyaratkan dalam paragraf 13.4 tidak dipenuhi atau jika ada bukti ketidaksesuain utama dengan code ini.

86




13.5.1 semua sertifikat manajemen keselamatan (S.M.C.) yang terkait dan / atau sertifikat-sertifikat manajemen keselamatan sementara (interim S.M.C) juga harus dicabut jika D.o.C. dicabut 87


13.6.Copy D.o.C. harus ada dikapal agar nahkhoda kapal ybs. , jika diminta, dapat memperlihatkannya untuk verifikasi oleh Administrasi atau suatu organisasi yang diakui oleh Administarsi atau untuk maksud pengawasan sebagaimana diacu dalam peraturan IX/6.2 dari konvensi. Copy D.o.C. tersebut tidak perlu autentik atau “Certified copy”.

88


13.7 S.M.C. tersebut harus diterbitkan pada suatu kapal untuk suatu periode yang tidak lebih dari lima tahun oleh Administrasi atau oleh suatu organisasi yang diakui oleh Administrasi atau, atas permintaan Administarsi, oleh negara peserta konvensi lain. S.M.C. tersebut harus diterbitkan setelah melalui verifikasi bahwa perusahaan dan manajemen kapal beroperasi sesuai dengan sistem manajemen keselamatan yang diakui. Suatu sertifikat dimaksud

89


13.8 Masa berlaku S.M.C. harus diarahkan pada sekurang-kurangnya satu kali verifikasi antara (intermediate verification ) oleh Administrasi atau oleh suatu organisasi yang diakui oleh Administrasi atau, atas permintaan Administarsi, oleh negara peserta konvensi lain. Jika hanya satu kali verifikasi antara dilaksanakan dan periode masa berlaku S.M.C. adalah lima tahun, maka verifikasi tersebut harus mengambil waktu antara

90


13.9.Sebagai tambahan pada persyaratanpersyaratan darimparagraf 13.5.1, S.M.C. tersebut harus dicabut oleh Administrasi atau oleh suatu organisasi yang diakui oleh Administrasi atau, atas permintaan Administarsi, oleh negara peserta konvensi yang telah menerbitkannya bilamana verifikasi antara yang disyaratkan dalam paragraf 13.8 tidak diminta atau jika ada bukti ketidaksesuaian utama dengan code ini.

91


13.10. Meskipun persyaratanpersyaratan dari paragraf 13.2 dan 13.7, jika verifikasi pembaharuan selesai dalam waktu tiga bulan sebelum tanggal berakhirnya D.o.C. atau S.M.C. yang berjalan, D.o.C. baru atau S.M.C. baru harus diberlakukan dari tanggal selesainnya verifikasi pembaharuan untuk suatu periode tidak lebih dari lima tahun dari tanggal berakhirnya D.o.C atau S.M.C yang lama. 92


13.11. Jika verifikasi pembaharuan selesai dalam waktu tiga bulan sebelum tanggal berakhirnya D.o.C. atau S.M.C. yang berjalan, D.o.C. baru atau S.M.C. baru harus diberlakukan dari tanggal selesainnya verifikasi pembaharuan untuk suatu periode tidak lebih dari lima tahun dari tanggal selesainya verifikasi pembaharuan.

93


14.

SERTIFIKASI SEMENTARA ( Interim Certification )

14.1

Suatu D.o.C sementara dapat diterbitkan untuk memudahkan implementasi pertama dari code ini jika :

1.

2.

suatu perusahaan baru didirikan ; atau jenis-jenis kapal baru ditambahkan pada D.o.C. yang ada 94

Manajemen Keselamatan Internasional ISM Code setelah diselenggarakan verifikasi yang mana perusahaan memiliki suatu sistem manajemen keselamatan memenuhi obyektif dari paragrat 1. 2. 3 Code ini, dimana Perusahaan itu dapat menunjukkan rencanarencana untuk mengimplementasikan suatu sistem manajemen keselamatan memenuhi persyaratan penuh dari Code ini dalam kurun waktu pemberlakuan D.o.C. Sementara. Suatu D.o.C. dimaksud harus diterbitkan untuk suatu periode tidak lebih dari 12 bulan oleh Administrasi atau, atas permintaan Administarsi, oleh negara peserta konvensi lain. Sehelai Copy D.o.C. Sementara harus ada di kapal agar nahkhoda kapal terkait , jika diminta, dapat memperlihatkannya untuk vefirifikasi yang dilakukan oleh Administrasi

95


14.2. Suatu S.M.C. sementara dapat diterbitkan : 1. untuk kapal-kapal baru pada waktu penyerahan ; 2. jika suatu perusahaan mengambil tanggung jawab untuk pengoperasian sebuah kapal yang baru bagi perusahaan tersebut ; atau 96


3.

jika sebuah kapal ganti bendera suatu S.M.C. sementara dimaksud harus diterbitkan untuk suatu periode tidak lebih dari enam bulan oleh Administrasi atau organisasi yang diakui Administrasi atau, atas permintaan Administrasi, oleh negara peserta konversi lain 97


14.3 suatu Administrasi atau, atas permintaan Administrasi tersebut, negara peserta konvensi lain dapat, dalam hal-hal tertentu memperpanjang berlakunya suatu S.M.C. sementara untuk suatu periode lebih lanjut yang tidak lebih 6 bulan dari tanggal berakhirnya. 98




Suatu S.M.C. sementara dapat diterbitkan setelah dilakukan verifikasi yang mana : 1. D.o.C atau D.o.C sementara, adalah relevan dengan kapal yang terkait ; 2. sistem manjemen keselamatan telah dibuat oleh perusahaan untuk kapal yang dikelola termasuk elemen-elemen utama dari code ini dan telah dinilai selama audit untuk diterbitkannya D.o.C. atau ditunjukkannya untuk diterbitkan D.o.C. sementara ; 3. perusahaan telah membuat rencana

99


5.

6.

nahkhoda dan para perwira, mengenal akan sistem manajemen keselamatan dan pengaturan-pengaturan direncanakan untuk implementasinya intruksi-intruksi, yang telah diidentifikasi cukup penting, diberikan sebelum berlayar ; dan informasi relevan tentang sistem manjemen keselamatan yang telah diberikan dalam suatu bahasa kerja atau bahasa yang dimengerti oleh para personil kapal

100


15. VERIFIKASI 15.1 Semua verifikasi yang diisyaratkan oleh ketentuanketentuan dari code ini harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur yang dapat diterima oleh Administrasi, dengan memperhatikan pedoman-pedomean yang dikembangkan oleh organisasi 101


16. BENTUK - BENTUK SERTIFIKAT 16.1 D.o.C, S.M.C., D.o.C. sementara dan S.M.C. sementara harus dibuat sesuai dengan bentuk dan model yang diberikan dalam lampiran dari code ini jika bahasa yang dipakai apakah inggris atau perancis maka teks sertifikat- sertifikat harus termasuk suatu terjemahan ke dalam salah satu dari bahasa tersebut

102


16.2. Sebagai tambahan pada persyaratanpersyaratan dari paragraf 13.3, jenis- jenis kapal yang tertulis pada D.o.C dan D.o.C sementara dapat disyahkan untuk merefleksikan setiap batasan-batasan dalam operasi-operasi dari kapal-kapal yang diuraikan dalam sistem manajemen keselamatan. 103


104


105


106


107


108


109


110


111

Manajemen Keselamatan Internasional-IsM Code (1)

Recommend Documents