BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pemerintah daerah menyusun dan melaksanakan anggaran daerah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada publik. Kualitas pelayanan tersebut sangat tergantung pada kelancaran pendanaan untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan. Dalam hal ini pemerintah daerah harus dapat mengelola sumberdaya yang dimilikinya dengan sebaik
mungkin.
Dengan
demikian,
unit
kerja
yang
memberikan
pelayanan kepada publik sedapat mungkin tidak berhadapan dengan masalah kekurangan atau ketiadaan dana ketika dibutuhkan. Artinya, dana yang dibutuhkan oleh unit kerja semestinya tersedia dalam jumlah yang cukup tepat pada waktunya. Untuk itu diperlukan suatu sistem manajemen dan pengendalian kas daerah yang baik. Manajemen kas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Manajemen
kas
merupakan
fungsi
yang
dilaksanakan
oleh
unit
perbendaharaan, mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan tentang aliran kas daerah. Agar secara optimal dapat mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, pengelolaan kas selayaknya dilaksanakan secara terencana, transparan dan akuntabel. Hal ini bermakna bahwa strategi pemerintah daerah untuk memaksimalkan hasil dari uang yang dimilikinya merupakan esensi utama dari manajemen kas. Pemerintah
daerah
kemudian
membentuk
suatu
unit
kerja
yang
melaksanakan fungsi perbendaharaan, yang mencakup perencanaan, penerimaan, penataausahaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban kas daerah, yang disebut dengan nama bendahara daerah. Dalam peraturan perundang-unadngan terbaru dikenal dengan nama bendahara umum daerah (BUD). B. RUMUSAN MASALAH Berikut adalah rumusan masalah dalam Manajemen Kas Keuangan Daerah :
1
Bagaimana manajemen kas dalam perspektif literatul ilmiah?
Bagaimana tujuan kas manajemen keuangan daerah?
Bagaimana siklus manajemen keuangan daerah?
Bagaimana anggaran kas dalam manajemen keuangan daerah?
C. TUJUAN PENULISAN Setiap penulisan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan tertentu. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan makalah ini adalah untuk mengetahui ruang lingkup manajemen kas keuangan daerah yang terdapat dalam rumusan masalah.
2
BAB II PEMBAHASAN A. MANAJEMEN KAS DALAM PERSPEKTIF LITERATUR ILMIAH Di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, manajemen kas tidak menjadi perhatian utama dalam manajemen keuangan daerah seperti halnya penganggaran.Hal ini mungkin karena penganggaran bersinggungan langsung dengan politik di pemerintahan, sementara manajemen kas merupakan pekerjaan administratif belaka yang dilakukan oleh pemerintah daerah (eksekutif). Selain itu ada anggapan bahwa manajemen
kas
dapat
dilakukan
apabila
proses
penyusunan
dan
pelaksanaan anggaran sudah dilaksanakan. Manajemen kas dengan sendirinya akan berjalan jika anggaran sudah ditetapkan. Padahal penganggaran dan manajemen kas dua hal yang berbeda, baik secara teknis maupun risiko yang melekat di dalamnya. Manajemen kas di pemerintahan didefinisikan sebagai strategi dan proses terkait untuk mengelola aliran kas jangka pendek dan saldo kas secara efektif biaya (cost-effective), baik secara internal maupun dalam hubungan pemerintah dengan pihak luar.Manajemen kas adalah praktik dan
teknik
yang
dirancang
untuk
mempercepat
dan
mengontrol
penerimaan kas, menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan kontrol atas cara-cara pembayaran, dan menghilangkan saldo kas menganggur. Dalam buku Managing Public Expenditure (Allen, 1998:241) disebutkan bahwa fungsi perbendaharaan di pemerintahan mencakup aktivitasaktivitas berikut: manajemen kas; manajemen rekening-rekening bank yang dimiliki pemerintah (daerah);
3
perencanaan keuangan dan peramalan aliran kas; manajemen hutang publik; administrasi batuan luar negeri dan dana bantuan internasional; dan manajemen aset finansial. Aktivitas manajemen kas pada posisi pertama mengisyaratkan bahwa pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semestinya memprioritaskan pengelolaan
kas
daerah
dalam
manajemen
keuangan
pemerintah.
Meskipun di negara berbeda digunakan pendekatan yang berbeda dalam merumuskan fungsi perbendaharaan, namun pengelolaan kas merupakan fungsi utama yang berlaku di negara manapun. B. TUJUAN MANAJEMEN KAS Terdapat tiga tujuan utama dalam manajemen kas, yaitu:
keamanan kas,
menjaga likuiditas keuangan,
memperoleh keuntungan investasi. Manajemen kas bertujuan untuk menjaga keamanan kas dalam arti
melindungi
kas
dan
kehilangan
yang
diakibatkan
oleh
keputusan
manajemen yang buruk atau karena tindak korupsi dalam praktik pengumpulan, pengeluaran, dan pemanfaatan kas. Tujuan kedua adalah menjaga likuiditas keuangan, yaitu menjaga jumlah kas yang memadai dan
mencukupi
membayankan
untuk
kembali
memenuhi utang
kewajiban
jangka
pendek
finansial, yang
jatuh
seperti tempo,
membayar kewajiban kepada pihak ketiga, membiayai kegiatan yang sudab dianggarkan, dan membayar belanja rutin. Manajemen kas juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dafi pemanfaatan kas dalam investasi jangka pendek. Seringkali keuntungan
antara
investasi
tujuan bersifat
menjaga
likuiditas
kontradiktif.
dan
Likuiditas
memperoleh yang
tinggi
4
membutuhkan
ketersediaan
kas
yang
lebih
besar.
Namun
kondisi
keuangan yang mengalami likuiditas tinggi bisa berarti mengorbankan kesempatan memperoleh keuntungan investasi, sebab kas yang terlalu banyak tersebut sebenamya dapat digunakan untuk investasi sehingga menghasiLkan keuntungan. Sebaliknya, menginvestasikan kas
yang
terlalu besan dalam instrumen investasi jangka pendek juga berarti menuninkan likuiditas. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh manajer keuangan sektor publik adalah bagaimana menentukan jumlah kas yang paling optimal, yaitu menentukan jumlah kas di tangan yang mencukupi untuk mendanai kegiatan operasional dan menginvestasikan kas yang masih menganggur. C. SIKLUS MANAJEMEN KAS DAERAH Siklus manajemen kas daerah merupakan tahap-tahap, proses, atau kegiatan yang terkait dengan perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan kas daerah. Siklus manajemen kas meliputi:
pengumpulan pendapatan,
pengeluaran belanja,
penerimaan pembiayaan,
pengeluaran pembiayaan.
Pengumpulan Pendapatan
Pengumpulan pendapatan Salah pengumpulan
satu
tugas
pendapatan.
pemerintah Pemerintah
daerah
adalah
mengumpulkan
melakukan pendapatan
daerah dan berbagai sumber, yaitu dan Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada prinsipnya pendapatan harus diperoleh sesegera mungkin dan setelah diperoleh segera disetor ke rekening kas umum daerah. Dalam hal perolehan pendapatan, pemerintah daerah harus berprinsip bahwa lebih baik diterima sekarang daripada diterima kemudian hari. Prinsip menerima uang sekarang lebih baik daripada menerima besok adalah sesuai dengan
5
konsep nilai waktu uang (tune value of money), yang berarti nilai uang akan menurun karena faktor waktu, misalnya inflasi. Berdasarkan konsep nilai waktu uang maka uang Rp. l.000.000 hari ini lebih tinggi nilainya daripada Rp. l.000.000 esok hari. Pada saat ini, pengelolaan keuangan daerah menggunakan konsep UYHD
(Uang
yang
harus
dipertanggungjawabkan)
sebelumnya
menggunakan konsep UUDP (Uang Untuk Dipertanggung jawabkan). Saat menggunakan UUDP, unit kerja dapat mengajukan dana terlebih dahulu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program, yang dikenal dengan uang panjar. Kemudian setelah kegiatan tersebut selesai baru dibuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Sebaliknya dengan sistem UYHD, suatu kegiatan harus dilaksanakan terlebih dahulu dan unit kerja harus membuat laporan pencairan anggaran sederhananya dengan sistem UUDP berarti menerima uangnya terlebih dahulu baru bekerja, sedangkan dengan UYHD bekerja dulu baru mendapatkan uangnya. Dengan penggunaan konsep UYHD tersebut konsekuensinya adalah pemerintah daerah harus memiliki kas yang mencukupi di awal periode anggaran dan program kerja tidak terganggu. Ketersediaan kas diawal periode anggaran tersebut dimaksudkan sebagai modal awal bagi pemerintah daerah,
misalnya
untuk
memberikan
dana
talangan,
membiayai
persediaan, piutang, dan sebagainya. Idealnya pemerintah daerah di awal anggaran memiliki kas setidaknya sebesar 25% dan total penerimaan yang dianggarkan untuk membiayai kegiatan di triwulan pertama untuk itu prinsip “terima cepat” atas pendapatan daerah juga sejalan dengan implementasi sistem UYHD. Untuk kepentingan manajemen kas, pemerintah daerah harus menciptakan sistem koleksi pendapatan daerah yang mudah dan sederhana bagi masyarakat sehingga memungkinkan pendapatan dapat segera diterima sehingga ketersediaan dana aman dan mencukupi. Sistem
koleksi
mempercepat
pendapatan perolehan
daerah
dana,
harus
memberikan
didesain
agar
keamanan
mampu kas
dan
6
kehilangan, pencurian, dan penurunan nilai, serta biaya koleksi dan penyimpanan kas yang efisien. Sistem Koleksi Pendapatan Sistem koleksi pendapatan bervariasi antara pemerintah daerah satu dengan yang lain. Beberapa pemerintah daerah memilih kebijakan sentralisasi dalam sistem pemungutan pendapatan yaitu dengan cara membuat satu unit kerja khusus (misalnya Dinas Pendapatan Daerah) yang bertugas untuk memungut pendapatan. Ada juga pemerintah daerah yang mengambil kebijakan menyatuatapkan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dengan cara melebur Dinas Pendapatan Daerah dengan Bagian Keuangan (Badan Pengelola Keuangan Daerah). Setelah otonomi daerah
dan
desentralisasi
fiskal
banyak
pemerintah
daerah
yang
menyatukan Dinas Pendapatan Daerah dengan Bagian Keuangan/ BPKD sehingga tugas pemungutan pendapatan daerah, khususnya pajak daerah, ditangani oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah. Sementara itu untuk pemungutan retribusi daerah didesentralisasikan ke unit kerja terkait. Dengan digabungkannya fungsi pengumpulan pendapatan dengan fungsi alokasi anggaran, Bagian KeuanganlBPKD dapat mengendalikan pendapatan dan pengeluaran daerah sekaligus. Hal ini tentunya lebih menguntungkan daerah karena perencanaan dan pengendalian keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih baik, lebih mudah koordinasinya, serta lebih efisien. Sebagai upaya memperbaiki sistem koleksi pendapatan yang mudah, murah, cepat, dan aman beberapa pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan di daerah untuk tempat pembayaran pajak. Sistem ini cukup efektif dan mampu mempercepat proses pengumpulan pendapatan. Selain itu pemerintah daerah juga diuntungkan yaitu membantu mengurangi beban kerja pegawai pemda, pengendalian intemal kas daerah menjadi lebih baik karena uang langsung masuk ke rekening kas daerah tidak harus melewati petugas pemungut atau bendahara penerimaan. Cara pembayaran pajak juga
7
semakin dipermudah, misalnya dapat dilakukan dengan kartu kredit, melalui ATM, melalui intemet banking, atau SMS banking. Sistem Rekening Tunggal (Treasury Single Account) Untuk menampung pendapatan yang diterima, pemerintah daerah perlu membatasi jumlah rekening khusus penerimaan dan mewajibkan untuk menyetor seluruh penerimaan yang diperoleh ke rekening kas umum daerah yang merupakan rekening induk. Setiap penerimaan pendapatan
baik
yang
diterima
melalui
bendahara
penerimaan,
bendahara penerimaan pembantu maupun lembaga keuangan yang menjadi mitra pemerintah daerah harus disetor ke rekening kas umum daerah pada han itu juga. Kalaupun bendahara penerimaan memiliki rekening khusus penerimaan, maka rekening mi harus bersifat Zero Balance Account (ZBA). Zero Balance Account merupakan rekening bank yang berfungsi untuk penampungan sementara atas pendapatan yang diterima. Rekening mi bersaldo nol karena setiap hari pendapatan yang diterima pada hari itu seluruhnya akan ditransfer ke rekening kas umum daerah. Rekening kas umum daerah merupakan pintu gerbang transaksi kas di pemda baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Prinsip rekening tunggal (treasury single account) seperti halnya rekening kas umum daerah mensyaratkan setiap pendapatan harus masuk melalui satu pintu dan ditampung dalam satu rekening tunggal, bam kemudian bisa dikeluarkan melalui beberapa pintu. Memang dalam beberapa kasus pemerintah dapat membuka beberapa rekening karena alasan tertentu, misalnya untuk menampung dana cadangan, tanggap darurat bencana alam, dan sebagainya. Tujuan pengkonsentrasian dana dan penggunaan nekening tunggal mi adalah untuk memudahkan perencanaan dan pengendalian keuangan daerah, mengurangi kebocoran peadapatan, serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu, sistem ini juga dapat membantu manajer keuangan publik untuk melakukan manajemen kas.
8
Agar
penerimaan
pendapatan
lebih
mudah
dipantau
dan
dikendalikan, maka pemerintah daerah hams menertibkan “rekeningrekening liar” yang ada. Rekening liar dimaksud adalah rekening yang sumber dananya berasal dan pemerintah atau milik pemerintah tetapi disimpan dalam rekening yang bukan resmi rekening pemerintah, misalnya rekening atas nama pribadi, rekening atas nama lembaga di luar pemerintah, dan sebagainya. Untuk penertiban rekening liar atau rekening ilegal ini pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak bank dan memperkuat pengawasan dan pengendalian internal organisasi. Kerjasama Bank Perlu diingat bahwa bank merupakan bagian integral dan aktivitas manajemen kas pemerintah daerah. Oleh karena itu, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pihak bank penting dilakukan dalam rangka optimalisasi manajemen kas. Setiap hari bendahara umum daerah perlu memantau keadaan keuangan daerah, baik penerimaan, pengeluaran, maupun saldo yang ada di bank. Dengan dukungan teknologi informasi, pemerintah daerah dapat membangun sistem informasi kas bank yang terhubung dengan sistem informasi yang dimiliki oleh bank tempat pemda menyimpan uang sehingga setiap saat dapat dipantau keadaan kas di bank. Dalam memilih bank tempat menyimpan kas daerah, pemerintah daerah harus mempertimbangkan:
Jenis pelayanan yang diberikan kepada pemerintah daerah
Produk yang dimiliki
Biaya yang kompetitif
Keuntungan yang ditawarkan
Kesehatan bank
Kepemilikan saham pemda pada bank tersebut
Waspada Terhadap Cek Pemerintah daerah perlu waspada terhadap penerimaan dalam bentuk cek sebab bisa jadi cek yang diterima merupakan cek kosong yang
9
tidak cukup dananya, atau bisa jadi cek tersebut hilang atau dicuri orang. Oleh karena itu cek yang diterima sebaiknya tidak disimpan terlalu lama namun segera dicairkan untuk memastikan diperolehnya dana. Selama belum dicairkan, cek harus disimpan di tempat yang aman, seperti brankas atau lockbox. Kerjasama dengan pihak bank penting untuk mengetahui validitas cek yang diterima terutama untuk menghindari diterimanya cek kosong. Pengeluaran Belanja Untuk keperluan manajemen kas, bendahara umum daerah perlu menyusun skedul pengeluaran yang akan dilakukan dalam satu periode anggaran. Pengeluaran belanja tersebut meliputi belanja operasi. belanja modal,
dan
belanja
transfer.
Pengeluaran
belanja
juga
dapat
diklasifikasikan berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana ketentuan Permendagri No. 59 Tahun 2007. Kepentingan manajemen kas terhadap pengeluaran belanja adalah untuk menjamin bahwa kewajiban pemerintah untuk membayar pengeluaran belanja dapat dipenuhi secara tepat waktu efisien, dan efektif. Selain itu, manajer keuangan publik juga berkepentingan untuk mengetahui kebutuhan pengeluaran dana jangka pendek dan menengah yang akan dikaitkan dengan likuiditas keuangan pemerintah daerah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun skedul pengeluaran belanja ini adalah mengetahui:
Kapan belanja dilakukan
Berapa jumlah yang harus dikeluarkan
Lama proses pencairan anggaran
Kapan Belanja Dilakukan Untuk keperluan manajemen kas, manajer keuangan publik harus berkoordinasi dengan bendahara pengeluaran dan pejabat penatausahaan keuangan di tingkat satuan kerja perangkat daerah untuk menentukan kapan suatu pengeluaran akan dilakukan dan berapa besarnya. Pada dasarnya unit kerja diwajibkan untuk menyusun anggaran kas yang di
10
dalamnya berisi skedul pengeluaran yang akan dilakukan. Penyusunan anggaran kas tersebut dasarnya adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang sudah disahkan yang di dalamnya berisi rencana penarikan dana per triwulan. Karena DPA-SKPD baru berisi rencana penarikan dana per triwulan, maka SKPD perlu membuat anggaran kas SKPD yang lebih detil yang menginformasikan rencana pengeluaran setiap bulannya. Dan informasi anggaran kas SKPD tersebut selanjutnya BUD dapat menyusun anggaran kas pemda sehingga dapat dibuat skedul waktu kapan pendapatan akan diterima, kapan belanja harus dilakukan, kapan melakukan investasi, kapan mengadakan pinjaman, dan sebagainya. Pembuatan skedul pengeluaran belanja ini juga penting bagi BUD selaku manajer keuangan publik untuk mengurangi frekuensi pengeluaran cek dan rekening kas umum daerah. Beberapa pemerintah daerah melakukan kebijakan mengeluarkan cek sekali dalam seminggu atau bahkan sebulan sekali. Pengeluaran cek dengan sistem batch ini dapat membantu BUD dalam mengatur arus kas pemda secara lebih efektif, menghemat biaya transaksi bank, mengurangi jumlah persediaan cek, dan mengurangi biaya meterai. Proses Pencairan Anggaran Pada prinsipnya manajemen kas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengeluaran belanja. Efisiensi dalam hal ini termasuk efisiensi proses yang berarti kecepatan proses pencairan, sedangkan efektif dalam hal ini adalah ketepatan waktu pengeluaran belanja. Proses pencairan anggaran biasanya sudah diatur secara baku oleh peraturan perundangan, misalnya untuk saat ini adalah Permendagri No. 59 Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri 59/2007 proses pencairan anggaran dilakukan dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). SPP terdiri atas empat jenis yaitu SPP Langsung (LS), SPP Uang Persediaan (UP), SPP Ganti Uang (GU), dan SPP Tambahan Uang (TU). Dasar pengajuan SPP adalah Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
11
Daerah (DPA-SKPD). SPP LS diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di masing-masing SKPD kepada Bendahara Pengeluaran di SKPD, kemudian apabila sudah lengkap dan tidak ada yang perlu diperbaiki dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM). SPM juga terdiri atas empat jenis yaitu SPM LS, SPM UP, SPM GU, dan SPM TU. SPP
dan
SPM
kemudian
akan
diverifikasi
oleh
Pejabat
Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan apabila sudah lengkap dan tidak ada kesalahan maka akan dimintakan otorisasi ke Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran. Setelah mendapatkan otorisasi dan kepala SKPD, kemudian SPP, SPM beserta dokumen pendukung dibawa ke BUD untuk dimintakan dananya. Khusus untuk pengajuan GU, hams dilampiri dengan SPJ penggunaan uang persediaan bulan sebelumnya. BUD selanjutnya akan meneliti kelengkapan dan validitas dokumen dan apabila tidak ada permasalahan maka akan dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D tersebut berfungsi sebagai cek yang dapat dilakukan pencairannya di bank. Berdasarkan prosedur tersebut, maka lama proses pencairan dana dan sejak pengajuan SPP hingga diterbitkannya SP2D apabila lancar semuanya dapat dilakukan dalam tiga han, sedangkan apabila perlu revisi maka bisa mencapai satu minggu. Selama anggaran SKPD
belum
diajukan
pencairannya,
pemerintah
daerah
dapat
memanfaatkannya untuk kepentingan manajemen kas. Gambar 8.2 Mekanisme Pengeluaran Kas di Tingkat SKPD
12
D. ANGGARAN KAS Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan/pemerintah. Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Anggaran kas (Cash Budget) ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu kewaktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas, maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Anggaran kas merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan/pemerintah, karena di dalamnya terdapat estimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu dimasa datang sehingga akan bisa diketahui kapan perusahaan/pemerintah dalam keadaan defisit kas atau surplus kas. Anggaran kas pada dasamya meliputi dua bagian, yaitu: anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan serta anggaran belanja dan pengeluaran
pembiayaan.
Anggaran
pendapatan
dan
penerimaan
pembiayaan memuat perkiraan realisasi pendapatan yang diharapkan diterima untuk setiap bulan dan triwulan selama 1 (satu) tahun anggaran, sedangkan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan memuat perkiraan kebutuhan dana untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulan dan triwulan selama 1 (satu) tahun anggaran. Tujuan Utama Anggaran Kas a) Memberikan taksiran posisi kas pada akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan, yaitu dengan membandingkan uang kas masuk dan uang kas keluar. Sehingga saldo kas akhir pada suatu periode akan sama dengan kas awal ditambah penerimaan dan dikurangi dengan pengeluaran kas dalam suatu periode. b) Mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Defisit bila saldokas awal ditambah dengan penerimaan kas lebih kecil dari pengeluaran kas dalam satu periode. Sehingga keadaan ini harus diwaspadai oleh perusahaan. c) Menentukan kebutuhan pembiayaan menganggur untuk investasi
atau
kelebihan
kas
13
d) Menyelaraskan kas dengan modal, pendapatan, beban, investasi dan utang Sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Besar kecilnya kas yang tersedia akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membelanjaakan modal kerjanya. e) Kemampuanmembelanjakan modal kerja ini pada akhirnya juga akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk menggunakan kebijakan kredit sebagai upaya untuk meningkatkan volume penjualan. Fungsi Anggaran Kas 1. Menunjukkan jumlah dan waktu kas perusahaan/pemerintah dimasa yang akan datang 2. Memberikan dasar untuk melakukan tindakan perbaikan jika jumlah kas dalam anggaran tidak cocok dengan jumlah yang sebenarnya terjadi 3. Anggaran kas memberikan dasar evaluasi atas kinerja manajer keuangan Ruang Lingkup Anggaran Kas di Pemerintah Daerah Penyusunan anggaran kas di pemerintah daerah pada dasarnya meliputi dua tingkatan, yaitu:
Anggaran kas satuan kerja perangkat daerah, dan
Anggaran kas pemerintah daerah.
Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepala
SKPD
berdasarkan
rancangan
DPA-SKPD
berkewajiban
menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Rancangan Anggaran Kas SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan Anggaran Kas SKPD
dilaksanakan
bersamaan
dengan
pembahasan
DPA-SKPD.
Penyusunan Anggaran Kas SKPD dimulai dan penyusunan skedul belanja untuk pelaksanaan setiap kegiatan. Berdasarkan DPA-SKPD yang telah disahkan PPKD, selanjutnya unit kerja menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan dananya, sehingga jelas tergambar kebutuhan dana baik yang akan dibayar dengan SPM Langsung maupun melalui SPM UP.
14
Anggaran Kas Pemerintah Daerah Berdasarkan
anggaran
kas
dan
masing-masing
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah, PPKD selaku BUD selanjutnya menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah yang selanjutnya disahkan oleh Kepala Daerah. Pada level
Pemerintah
Daerah,
yaitu
pada
Bendahara
Umum
Daerah,
kebutuhan untuk membuat Anggaran Kas Pemerintah Daerah merupakan suatu keharusan. Anggaran Kas Pemerintah Daerah penting untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaranpengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dan penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Pentingnya Anggaran Kas Pemerintah
daerah
perlu
melakukan
harmonisasi
antara
pengeluaran dengan penerimaan. Bendaharawan Umum Daerah perlu mengatur agar keuangan pemerintah daerah tidak mengalami overlikuid, illikuid, atau defisit yang membebani sehingga mengganggu pelaksanaan program dan anggaran. Penyusunan anggaran kas sangat penting bagi pemerintah daerah karena beberapa alasan, yaitu:
Mengharmonisasikan keadaan kas daerah dengan DPA-SKPD, SPD, SPP dan SPM yang akan diajukan.
Mengatur likuiditas keuangan Pemda untuk mendanai pengeluaranpengelUaran
sesuai
dengan
rencana
penarikan
dana
yang
tercantum dalam DPA-SKPD.
Membantu perencanaan dan pengendalian kas daerah.
Menjamin adanya kelancaran pelaksanaan anggaran, khususnya dalam pelaksanaan anggaran belanja dan pembiayaan daerah karena
pemasukan
pendapatan
daerah
dalam
pelaksanaan
anggaran tidak terjadi pada saat awal tahun anggaran yang
15
bersangkutan dan pendapatan tersebut tidak sama besarnya tiap bulan/triwulan sehingga perlu sarana pengatur, yaitu anggaran kas. Elemen Anggaran Kas Terdapat empat elemen utama anggaran kas yang perlu diperoleh informasinya, yaitu:
Saldo awal kas,
Perkiraan penerimaan kas,
Perkiraan pengeluaran kas, dan
Perkiraan saldo akhir kas setiap bulan dan triwulan.
Saldo Awal Kas Informasi saldo awal kas tahun anggaran bersangkutan berasal dan saldo kas tahun anggaran sebelumnya yang dipegang oleh Bendahara Umum Daerah sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Saldo awal kas ini tidak identik dengan SiLPA tahun anggaran sebelumnya, sebab
SiLPA
tahun
anggaran
sebelumnya
merupakan
komponen
penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran bersangkutan. Untuk penyusunan anggaran kas SKPD, saldo awal kas merupakan saldo kas yang masih dipegang oleh bendahara pengeluaran. Anggaran Kas Penerimaan Anggaran kas pendapatan memuat perkiraan arus kas masuk dan realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang diharapkan diperoleh untuk setiap bulan dan triwulan selama satu tahun anggaran. Anggaran Kas Pengeluaran Anggaran kas pengeluaran memuat perkiraan kebutuhan dana untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulan dan triwulan selama satu tahun anggaran. Saldo Akhir Kas Saldo akhir kas merupakan perkiraan jumlah saldo kas yang ada untuk setiap bulan dan triwulan selama satu tahun anggaran. Saldo akhir
16
kas dihitung dengan cara menambahkan saldo awal kas dengan jumlah penerimaan kemudian dikurangi dengan perkiraan pengeluaran yang akan dilakukan. Saldo akhir kas bulan bersangkutan merupakan saldo awal kas bulan berikutnya. Cara Membuat Anggaran Kas Terdapat empat langkah dasar dalam membuat anggaran kas, yaitu: a) Mengenali
pola
belanja
atau
pengeluaran
(pattern
of
expenditure). Pengenalan pola belanja/ pengeluaran tersebut tidak
cukup
hanya
mengetahui
jumlah
kas
yang
harus
dikeluarkan, tetapi juga memperhitungkan kapan kas tersebut akan dibelanjakan atau dikeluarkan. Untuk memperkirakan jumlah
belanja
setiap
bulannya,
pemerintah
daerah
bisa
menggunakan data historis dan pengalaman-pengalaman yang terjadi selama periode-periode sebelumnya. Dalam hal ini perlu dikenali pola belanja atau pengeluaran untuk masing-masing jenis belanja, misalnya: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Dari masing-masing jenis belanja/pengeluaran tersebut dapat
dikategorikan
menjadi
dua
pola
umum,
yaitu:
1)
pengeluaran yang sifatnya relatif tetap (rutin) setiap bulannya, misalnya Belanja Pegawai yang berupa Gaji dan Tunjangan, dan 2) pengeluaran yang sifatnya fluktuatif (tidak tetap), misalnya Belanja Pegawai yang berupa Upah dan Honorarium, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. b) Mengenali pola pendapatan/penerimaan (pattern of income) yang diharapkan diperoleh pemerintah daerah. Sama halnya dengan
belanja
pendapatan/
atau
pengeluaran
penerimaan
tidak
dalam
hanya
mengenali
pola
mempertimbangkan
jumlah kas yang akan diterima, tetapi juga harus memperkirakan kapan kas tersebut diterima. Dalam hal inii perlu dikenali pola penerimaan masing-masing jenis penerimaan yang meliputi: 1)
17
Penerimaan PAD, 2) Penerimaan Dana Perimbangan, yang terdiri atas Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, penerimaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dan 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. c) Setelah
pola
belanja/pengeluaran
dan
pola
pendapatan/penerimaan diketahui selanjutnya adalah membuat skedul yang mengindikasikan perkiraan total penerimaan serta pengeluran per bulan selama satu tahun anggaran. d) Membuat perkiraan anggaran kas setelah skedul penerimaan dan pengeluaran tersebut disusun. Masing-masing jenis penerimaan dan pengeluaran pada skedul penerimaan dan pengeluaran bisa dibuat rinciannya. Uraian rincian tersebut misalnya sebagai berikut: Perkiraan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana terlihat pada tabel (hal 123) merupakan skedul untuk level pemerintah daerah (Bendaharawan Umum Daerah), sedangkan untuk level satuan kerja formatnya tidak berbeda, hanya saja elemen-elemennya sedikit berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada elemen penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan tertentu tidak menjadi penerimaan satuan kerja, misalnya penerimaan dan pajak, Dana Perimbangan, dan penerimaan pembiayaan. Penerimaan-penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah yang masuk
melalui
rekening
kasda
melalui
bendahara
umum
daerah.
Penerimaan untuk satuan kerja lebih terbatas jenisnya, khususnya dan retribusi daerah. Penerimaan retribusi itu pun pada dasamya tidak bisa langsung digunakan oleh satuan kerja karena harus disetor ke rekening kas umum daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip anggaran bruto yang dianut dalam sistem penganggaran daerah. Pada tabel anggaran kas (Hal.125) dimasukkan data yang berasal dan skedul penerimaan dan pengeluaran untuk tiap-tiap bulan selama satu tahun, yaitu:
[1] adalah posisi saldo awal kas;
[2] adalah penerimaan bruto dan semua sumber;
18
[3] adalah jumlah total, yaitu saldo awal [1] ditambah total penerimaan [2];
[4]
adalah
pengeluaran
bruto
untuk
semua
jenis
belanja/pengeluaran;
[5] adalah saldo akhir, yaitu selisih antara [3] dan [4]. Saldo Akhir [5] bulan tertentu akan menjadi Saldo Awal [1] bulan berikutnya.
BAB III PENUTUP Setelah tim penyusun mempelajari manajemen kas keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai strategi dan proses terkait untuk kas secara efektif, baik secara internal maupun dalam hubungan daerah dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Manajemen kas adalah praktik dan
teknik
yang
dirancang
untuk
mempercepat
dan
mengontrol
penerimaan kas, menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan kontrol atas cara-cara pembayaran, dan menghilangkan saldo kas menganggur. Aktivitas manajemen kas pada posisi pertama mengisyaratkan bahwa
pemerintah,
termasuk
pemerintah
daerah,
semestinya
memprioritaskan pengelolaan kas daerah dalam manajemen keuangan pemerintah. Meskipun di negara berbeda digunakan pendekatan yang berbeda dalam merumuskan fungsi perbendaharaan, namun pengelolaan kas merupakan fungsi utama yang berlaku di negara manapun.
19
DAFTAR PUSTAKA MAHMUDI (2009) , Manajemen keuangan daerah ,Yogyakarta, 17 oktober 2009. Mahmudi (2007) Analisis laporan keuangan pemerintah daerah: Panduan Eksekutif dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, social dan politik, Yogyakarta. Peraturan
Pemerintah
No
24/2006
tentang
Standar
Akuntansi
Pemerintahan. Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang No. 1/2003 tentang Perbendaharaan negara. Undang-Undang No. 17/2004 tentang Keuangan Negara. Republik
Indonesia.
2004.
Peraturan
Pemerintah
No.
15
tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
20
