BAB II PEMBAHASAN I.
Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan Salah satu unsur yang sangat penting dalam praktek pendidikan adalah pembiayaan pendidikan. Keberadaan sebagai instrument kunci untuk mencapai tujuan pendidikan baik secara kuantitif maupun kualitatif berperan sangat dominan. Dalam konteks apapun, penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari pembiayaan. Pembiayaan tersebut harus di manage agar penggunaanya sesuai dengan yang dibutuhkan. Manajemen
pembiayaan
pendidikan
adalah
segenap
kegiatan
yang
berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggung jawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan
II.
Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan A. Budgeting (Penyusunan Anggaran) Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran
(budget). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertantu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan kegiatan
yang
akan
dilaksanakan
oleh
suatu
lembaga.
Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan/ kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana.
3
B. Accounting (Pembukuan) Pengurusan ini meliputi dua hal yaitu, pertama mengurusi hal yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama yaitu, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan. Bendaharawan adalah orang atau badan yang oleh negara diserahi tugas menerima, menyimpan dan membayar, atau menyerahkan uang atau surat-surat berharga dan barang-barang termasuk dalam pasal 55 ICW (Indische Comptabiliteits Wet), sehingga dengan jabatan itu mereka mempunyai kewajiban atau pertanggungjawabaan apa yang menjadi urusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). C. Auditing (Pemeriksaan) Auditing adlah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimapangan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Bagi unit-unit yang ada di dalam departemen, mempertanggungjawabkan urusan ini kepada BPK melalui departemenmasing-masing. Auditing sangat penting dan sangat bermanfaat bagi empat pihak, yaitu: 1. Bagi bendaharawan yang bersangkutan:
Bekerja dengan arah yang sudah pasti
Bekerja dengan target waktu yang sudah ditentukan
Tingkat keterampilandapat diukur dan dihargai
Mengetahui dengan jelas batas wewenang dan kewajiban
Ada control bagi dirinya terhadap godaan penyalahgunaan uang
2. Bagi Lembaga yang bersangkutan
Dimungkinkan adanya sistem kepemimpina terbuka
Memperjelas batas wewenang dan tanggung jawab antar petugas
4
Tidak menimbulkan rasa saling curiga
Ada arah yang jelas dalam menggunakan uang yang diterima
3. Bagi atasannya
Dapat mengetahui bagian atau keseluruhan anggaran yang telah dilaksanakan
Dapat mengetahui tingkat keterlaksanaan serta hambatannya demi menyusun anggaran tahun berikutnya
Dapat
diketahui
keberhasilan
pengumpulan,
penyimpanan
dan
kelancaran pengeluaran
Dapat diketahui tingkat kecermatan dalam mempertanggungjawabkan
Untuk memperhitungkan biaya tahunan masa lampau sebagai umpan balik bagi perencanaan masa datang
Untuk arsip dari tahun ke tahun
4. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan
Ada patokan yang jelas daam pengawasan terhadap uang milik negara
III.
Azas-azas dalam Anggaran Pembiayaan Pendidikan A. Azas plafond, bahwa anggaran belanja yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. B. Azas
pengeluaran berdasarkan
mata
anggaran,
artinya
bahwa
pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan. C. Azas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran.
5
IV.
Hal-hal yang Berpengaruh terhadap Pembiayaan Pendidikan
A. Faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar sistem pendidikan yang meliputi hal –hal sebagai berikut: 1. Berkembangnya demokrasi pendidikan Dahulu banyak negara yang masih dijajah oleh bangsa lain memperoleh penduduknya untuk menempati pendidikan. Dengan lepasnya bangsa itu dari cengkraman penjajah, terlepas pula kekangan atas keinginan memperoleh pendidikan. Di Indonesia Demostrasi Pendidikan dirumuskan dengan jelas dalam pasal 31 UUD 1945 ayat (10) dan ayat (2). Konsekuensi dari adanya demokrasi itu maka pemerintah menyediakan dana yang cukup untuk itu. 2. Kebijaksanaan pemerintah Pemberian hak kepada warga Negara untuk memperoleh pendidikan merupakan kepentingan suatu bangsa agar mampu mempertahankan dan mengembangkan pemerintah
bangsanya.
memberikan
Namun
demikian
fasilitas-fasilitas
agar
berupa
tujuan
hal-hal
itu
yang
tercapi bersifat
meringankan dan menunjang pendidikan misalnya, Pemberian pembiayaan yang besar bagi pendiri gedung dan kelengkapannya, meringankan beban siswa dalam bentuk bantuan SPP dan pengaturan pemungutan serta beasiswa, kenaikan gaji guru dan lain sebagainya. 3. Tuntutan akan pendidikan Kenaikan tuntutan akan pendidikan terjadi dimana-mana. Didalam negeri tuntutan akan pendidikan ditandai oleh segi kuantitas yaitu semakin banyaknya orang yang menginginkan pendidikan dari segi kualitas yaitu naiknya keinginan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bagi suatu bangsa kenaikan tuntutan ini mempertinggi kualitas bangsa dan menaikkan taraf hidup. Diluar negeri pendidikan selalu dicari di negara-negara yang melaksanakan sistem pendidikan lebih baik dan lebih bervariasi. Hal ini berarti bukan hanya terjadi aliran dari Negara berkembang ke Negara maju tetapi sebaliknya juga mungkin
6
terjadi. Banyak orang dari Negara maju menuntut ilmu dinegara berkembang karena ingin mendalami hal-hal yang menarik perhatiannya. 4. Adanya inflasi. Inflansi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang suatu negara. Faktor inflansi sangat berpengaruh terhadap biaya pendidikan karena harga satuan biaya tentunya naik mengikuti kenaikan inflasi. B. Faktor internal, terdiri dari : 1. Tujuan pendidikan Sebagai salah satu contoh bahwa pendidikan berpengaruh terhadap besarnya biaya pendidikan adalah tujuan institusional suatu lembaga pendidikan. Berubah tujuan pendidikan kearah penguasaan 10 kompetensi dibandingkan dengan tujuan yang mempengaruhi besarnya biaya yang harus dikeluarkan. 2. Pendekatan yang digunakan Strategi belajar-mengajar menuntut dilaksanakannya praktek bengkel dan laboratorium menuntut lebih banyak biaya jika dibandingkan metode lain dan pendekatan secara individual. 3. Materi yang disajikan Materi pelajaran yang menuntut dilaksanakan praktek bengkel menuntut lebih banyak biaya dibandingkan dengan materi pelajaran yang hanya dilaksanakan dengan penyampaian materi. 4. Tingkat dan jenis pendidikan. Dua dimensi yang berpengaruh terhadap biaya adalah tingkat dan jenis pendidikan. Dengan dasar pertimbangan lamanya jam belajar, banyak ragamnya bidang pelajaran, jenis materi yang diajarkan, banyaknya guru yang terlibat sekaligus
kualitasnya,
tuntutan
terhadap
kompetensi
lulusannya,
biaya
pendidikan di SD jauh berbeda dengan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi.
7
V.
Karakteristik Pembiayaan Pendidikan Beberapa hal yang merupakan karakteristik atau ciri-ciri pembiayaan
pendidikan adalah sebagai berikut : A. Biaya pendidikan selalu naik Perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost, yang meliputi : 1. Unit cost lengkap, yaitu perhitungan unit cost berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan termasuk gedung, halaman sekolah, lapangan, gaji guru, gaji personil, pebiayaan bahan dan alat (teori, praktek, laboratoium) dihitung keseluruhan progam baik yang tergolong dalam kurikulum maupun yang ekstra kurikuler. 2. Unit cost setengah lengkap, yaitu hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda. Spidol misalnya tidak seimbang jangka waktu habisnya jika dibandingkan dengan meja kursi yang dipakai siswa. Dalam perhitungan Unit cost setengah lengkap ini masih dipersoalkan kedudukan biaya personil dan barang-barang yang secara tidak langsung berhubungan dengan siswa. 3. Unit cost sempit, yaitu unit cost yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan
biaya
yang
langsung
berhubungan
dengan
memperhitungkan biaya yang lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar seperti buku, alat pelajaran dan alat peraga. Dengan memperhitungkan unit cost ini maka diketahui manakah diantara bidangbidang pelajaran yang diberikan di suatu sekolah yang paling mahal unit costnya.
B. Biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai “human investment”,yang artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia.
8
C. Unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. D. Unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum. E. Komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun.
VI.
Penganggaran Berbasis Sekolah Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis sekolah merupakan bagian dari
kegiatan
pembiayaan
kemampuan
pendidikan,yang
madrasah/sekolah
untuk
secara
keseluruhan
merencanakan,
menuntut
melaksanakan,
dan
mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transpran. Dalam
penyelenggaraan
pendidikan
di
madrasah/sekolah,
manajemen
pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang takterpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Dalam rangka pelaksanaa otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan berbasisi madrasah atau sekolah perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kegiatan menejemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah atau sekolah tersebut, dan mengapa a pengkajian khusus. Dari berbagai hasil kajian konseptual dapat dideskripsikan bahwa
manajemen
pembiayaan
pendidikan
berbasis
madrasah/sekolah
mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pertanggungjawaban.. A. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan Berbasis Madrasah/Sekolah Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah/sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan, yakni penyusunan anggaran dan pengembangan rencana anggaran belanja madrasah/sekolah (RAPBM). B. Pelaksanaan dan Pengalokasian Pembiayaan Pendidikan Berbasis madrasah/sekolah
9
Pelaksanaan
dan
pengalokasian
pembiayaan
pendidikan
berbasis
madrasah/sekolah pada garis besarnya dapat dikelompokkan kedalam dua kegiatan, yaitu penerimaan dan pengeluaran. C. Evaluasi dan Pertanggungjawaban Evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, sedangkan apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas. Proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada piha-pihak yang berhak. Evaluasi
dan
pertanggungjawaban
pembiayaan
pendidikan
berbasis
madrasah/sekolah dapat diidentifikasi kedalam tiga hal yaitu, Pengendalian Penggunaan Alokasi Dana, Bentuk Pertanggungjawaban Dana Pendidikan Tingkat Madrasah, dan Keterlibatan Pengawasan Pihak Eksternal Madrasah.
VII.
Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah (RAPBS) A. Pengertian RAPBS RAPBS adalah rencana biaya dan pendanaan rinci untuk tahun pertama RPS
& RPM. RAPBS & RAPBM merupakan dokumen anggaran sekolah & madrasah resmi yang harus ditandatangani oleh Komite Sekolah & Madrasah dan Kepala Sekolah & Madrasah serta penanggungjawab perumusan RAPBS & RAPBM, untuk menjadi anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah & madrasah (APBS & APBM). RAPBS & RAPBM dibuat hanya untuk satu tahun anggran pelajaran mendatang, dan terdiri dari 2 bagian: Pendapatan dan Pengeluaran. RAPBS & RAPBM mencakup semua biaya dan pendapatan yang ada pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan, khususnya untuk tahun anggaran mendatang. Pendapatan yang dicantumkan di RAPBS & RAPBM hanya mencakup dana dalam bentuk uang, baik yang akan diterima dan dikelola langsung oleh sekolah & madrasah. Pendapatan yang dicantumkan di RAPBS & RAPBM hanya mencakup dana dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola langsung oleh sekolah dan madrasah.
10
B. Standar Pembiayaan Pendidikan 1. Di dalam bab IX pasal 62 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan standar pembiayaan meliputi:Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 2. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. 3. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 4. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Gaji Pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai c. Biaya opersi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan saraba dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dsb. 5. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP. Pelaksanaan
pengeluaran
anggaran
di
sekolah
disesuaikan
dengan
sumbernya, yaitu dana rutin, OPF, BP3 dan sebaginya. Contoh rincian penggunaan anggaran tersebut diuraikan sebagai berikut: Anggaran rutin digunakan untuk: 1. Gaji dan tunjangan 2. Tunjangan beras 3. Uang lembur 4. Keperluan sehari-hari kantor 5. Inventaris kantor 6. Langganan daya dan jasa 7. Pemeliharaan gedung kantor 8. Lain-lain yang berupa pengadaan kertas dll
11
9. Lain-lain yang berupa pemeliharaan atau perbaikan ruang kelas atau gedung sekolah Anggaran OPF digunkan untuk : 1. Kegiatan operasionalpendidikan (missal pengadaan tinta, kertas, buku pegangan guru, bahan praktek, pelaksanaan ektrakurikuler, pembelian buku perpustakaan, pengadaan lemari buku, pengadaan alat praktek keterampilan). 2. Kegiatan perawatan (missal pemeliharaan mesin ketik, computer, overhead projector, mesin stensil). Sedang untuk dana BP3 atau SPP dan dana dari unit sekolah dipergunakan untuk: 1. Menunjang kegiatan rutin 2. Pembangunan gedung 3. Pembelian peralatan Apabila dirinci anggaran tersebut digunakan untuk: 1. Kegiatan
peningkatan
mutu
pendidikan,
antara
lain
peningkatan
kemampuan professional, supervise pendidikan dan evaluasi. 2. Kegiatan ekstrakurikuler antara lain Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), pramuka, olahraga, kretivitas seni. 3. Bahan pengajaran praktek, keterampilan, antara lain penambahan sarana pengajaran, bahan praktek. 4. Kesejahteraan Kepala Sekolah, guru dan pegawai 5. Pembelian peralatan kantor dan alat tulis kantor 6. Pengembangan perpustakaan. 7. Pembangunan sarana fisik sekolah. 8. Biaya listrik, telepon, air, dan surat menyurat. 9. Dana social seprti bantuan kesehatan, pakaian seragam. 10. Biaya pemeliharaan gedung, pagar dan pekarangan.
C. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBS 1. Asas kecermatan Anggaran harus diperkirakan secara cermat, baik dalam hal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sehingga dapat efektif dan terhindar dari kekeliruan dalam penghitungan.
12
2. Asas Terinci Penyusunan anggaran dirinci secara baik sehingga dapat dilihat rencana kerja yang jelas serta dapat membantu unsur pengawasan. 3. Asas Keseluruhan Anggaran yang disusun mencakup semua aktivitas keuangan dari suatu organisasi secara menyeluruh dari awal tahun sampai akhir tahun anggaran 4. Asas Keterbukaan Semua pihak yang telah ditentukan oleh peraturan atau pihak yang terkait dengan sumber pembiayaan sekolah dapat memonitor aktivitas yang tertuang dalam penyusun anggaran maupun dalam pelaksanaannya. 5. Asas Periodik Pelaksaan anggaran mempunyai batas waktu yang jelas. 6. Asas Pembebanan. Dasar pembukuan terhadap pengeluaran dan penerimaan anggaran perlu diperhatikan. Kapan suatu anggaran pengeluaran dibebankan kepada anggaran ataupun suatu penerimaan menguntungkan anggaran perlu diperhitungkan secara baik. Dalam penyusunan RAPBS, kepala sekolah sebaiknya membentuk tim yang terdiri dari dewan guru dan pengurus komite sekolah. Setelah tim dan Kepala sekolah menyelesaikan tugas, merinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah, Kepala sekolah menyetujuinya. Pelibatan para guru dan pengurus komite sekolah ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan secara moral semua guru, kepala sekolah dan pengurus komite sekolah merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana tersebut. Dalam menetapkan jumlah anggaran, dua hal yang perlu diperhatikan yaitu unit
cost
(satuan
biaya)
dan
volume
kegiatan.
Setiap
program
dan
penganggarannya perlu memperhatikan kedua hal tersebut. Misalnya untuk anggaran rutin, SBP (Sumbangan Biaya Pendidikan), BKM(Bantuan Khusus Murid), jenis kegiatan dan satuan biayanya sudah ditentukan. Kepala sekolah bersama guru dan pihak lain yang terlibat langsung misalnya komite sekolah diharapkan menyusun prioritas penggunaan dana per-mata anggaran secara cermat.
13
D. Secara rinci langkah penyusunan RAPBS, yaitu: 1. Inventarisasi kegiatan untuk tahun yang akan datang, baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan/ pengembangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, analisis kebutuhan tahun berikutnya, dan masukan dari seluruh warga sekolah maupun Komite sekolah. 2. Inventarisasi sumber pembiayaan baik dari rutin maupun pengembangan. 3. Penyusunan Rencana Kegiatan sekolah (RKS) yang lengkap berdasarkan Langkah poin (1) dan (2). Kepala sekolah membuat tabel RKS yang terdiri dari kolom-kolom nomor urut, uraian kegiatan, sasaran, kolom-kolom perincian dana dari berbagai sumber, dan kolom jumlah. Tabel tersebut diisi sesuai kolom yang ada. 4. Penyusunan RAPBS, Kepala sekolah membuat tabel RAPBS yang terdiri dari kolom-kolom, yaitu kolom rencana penerimaan dan jumlahnya, kolom rencana pengeluaran dan jumlahnya. Tabel tersebut diisi kemudian ditandatangani oleh Kepala sekolah dan Ketua komite sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat.
E. Proses Penyusunan RAPBS Untuk menyusun RAPBS ini, maka perlu dikoordinasikan dengan beberapa pihak sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti kita ketahui,RAPBS merupakan acuan kegiatan, sehingga perlu kejelasan pada setiap aspek yang akan ditangani dalam kegiatan sekolah. Proses penyusunan RAPBS dilakukan setelah kita mendapatkan berbagai masukan dari civitas sekolah dan stakeholder pendidikan yang kita rangkum di sekolah. Setiap unsur dari stakeholder diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penentuan kegiatan yang akan dilakukan sekolah. Masukan ini disertai dengan perhitungan dana yang dibutuhkan. Dengan demikian, maka ada informasi kebutuhan dana. Informasi kebutuhan dana inilah yang sebenarnya kita butuhkan dari proses koordinasi personal terkait dengan kegiatan sekolah. Selanjutnya, informasi kebutuhan dana ini dimasukkan ke dalam rencana anggaran pendapatan belanja sekolah.
14
Stakeholder yang kita koordinasikan adalah meliputi Kepala Sekolah, Komite sekolah dan Guru. ketiga komponen inilah yang sebenarnya pelaksana proses pendidikan. Dengan koordinasi yang baik, maka berbagai kegiatan sekolah dapat diback up alokasi dana secara tepat. Dan, selanjutnya setiap personal dapat mengetahui kondisi keuangan, kebutuhan dan kondisi yang harus disediakan. Keterlibatan komite sekolah dalam proses penyusunan RAPBS ini tidak lain sebagai perwakilan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mengetahui secara jelas pendanaan yang ada di sekolah dan tingkat kebutuhan untuk proses pendidikan
dan
pembelajaran.
Diharapkan,
setelah
mengetahui
kondisi
keuangan sekolah, masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan sekolah khususnya dalam hal dana.
15
BAB III PENUTUP I. KESIMPULAN Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem
persekolahan,
peningkatan
kualitas
pendidikan
juga
menuntut
Manajemen Pendidikan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Balitbang Dikbud (1991) menunjukkan bahwa manajemen sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah tersebut dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan, Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: penyusunan anggaran, pembiayaan, pemeriksaan. Dalam kegiatan umum keuangan, kegiatan pendidikan meliputi tiga hal, yaitu: Budgeting (Penyusunan Anggaran), Accounting (Pembukuan), Auditing (Pemeriksaan). Penggunaan keuangan di dasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1.
Hemat tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang telah disyaratkan.
2.
Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan.
3.
Keharusan penggunaan kemampuan.
II. SARAN Di Indonesia pendidikan adalah sesuatu yang wajib dan merupakan hak setiap warga Negara Indonesia. Standar wajib belajar di Indonesia adalah 6
16
tahun wajin belajar. Yang artinya minimal kita harus punya ijazah Sekolah Dasar (SD). Pemberantasan buta aksara pun semakin gencar di lakukan di manamana, karena ternyata banyak warga Indonesia yang masih buta aksara atau tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan. Kegiatan pemberantasan buta aksara seharusnya juga diikuti oleh kebijakan pemerintah terhadap biaya pendidikan. Sebab alasan utama mereka tidak sekolah adalah karena faktor biaya. Seharusnya pemerintah menyediakan anggaran lebih untuk bidang pendidikan. Kemudian pihak-pihak yang bersangkutan dengan anggaran pendidikan harus mengelola uang dengan baik agar tidak terjadi korupsi.
17
DAFTAR PUSTAKA
Amirin, Tatang M. 2010. Manajemen Pendidikan . Yogyakarta : Un Press
http://aisyahubaidillah.blogspot.com/2012/02/manajemen-keuangansekolah.html
http://ajengayuvindriatin.blogspot.com/2011/12/rencana-anggaranpendapatan-dan-belanja.html
18
