KEBIJAKAN PUBLIK
Pengertian Kebijakan
H Lasswell dan Kaplan : sebuah program yang diproyeksikan tujuan, nilai-nilai dan praktek.
Carl J. Federick : (serangkaian tindakan yang diusulkan seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).
AMARA RAKSASATAYA : suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen:
Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata taktik atau strategi
PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK
Thomas Dye : Apapun yang dilakukan pemerintah ataupun yang tidak dilakukan pemerintah
Willian Jenkis : satu set dari yang saling terkait keputusan yang diambil oleh seorang aktor atau kelompok dari aktor politik mengenai sarana dan cara untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan yang berada dalam situasi di mana orang orang yang ditentukan keputusan yang harus berada pada prinsipnya , dari mereka untuk mencapai aktor yang berada dalam kekuasaan
James Anderson : sebuah tujuan tindakan diikuti oleh seorang aktor atau set aktor dalam berurusan dengan masalah atau masalah perhatian
APA ITU KEBIJAKAN PUBLIK ?
Carl J. Federick : (serangkaian tindakan yang diusulkan seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).
MENGAPA MEMPELAJARI KEBIJAKAN PUBLIK ?
Alasan ilmiah. Kebijakan publik dapat belajar untuk memperoleh pengetahuan yang lebih besar tentang asal-usul, proses yang dikembangkan dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat.
Alasan yang profesional . Don k . harga yang membuat sebuah distiction antara scientific estate yang berusaha hanya untuk menemukan pengetahuan , dan professional estate yang berusaha untuk menerapkan pengetahuan ilmiah untuk pratical solusi dari masalah sosial
Alasan politik . studi tentang kebijakan publik harus diarahkan ke arah yang tepat untuk menjamin bahwa pemerintah mengambil kebijakan untuk mencapai tujuan yang benar .
KEBIJAKAN
kebijakan yang menuntut mereka di atas permintaan atau tuntutan yang dibuat oleh para pejabat publik yang aktor lainnya , atau swasta yang resmi , dalam sistem politik pada beberapa tindakan untuk permasalahan percieved atau tidak bertindak .
keputusan kebijakan keputusan yang dibuat oleh pejabat publik yang mengotorisasi atau diberikan arah dan isi untuk tindakan kebijakan publik .
Pernyataan kebijakan adalah ekspresi formal atau artikulasi dari kebijakan publik.
hasil kebijakan adalah tangible manifestations kebijakan publik , hal yang sebenarnya dilakukan dalam kebijakan pursuance keputusan dan pernyataan
Hasil-hasil kebijakan adalah konsekuensi bagi masyarakat, dimaksudkan atau tidak diinginkan, yang mengalir dari tindakan atau kelambanan pemerintah.
PP itu merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah
PP tidak hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan
PP baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu
PP harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan masyarakat
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
Willian R Dill : keputusan adalah pilihan antara alternatif
BINTORO TJOKROAMIDJOJO :pengambilan keputusan adalah pengambilan pilihan suatu alternatif dari berbagai alternatif yang bersaing mengenai sesuatu hal dan selesai. Sedang policy-making meliputi banyak pengambilan keputusan. Jadi menurut BT, apabila pemilihan alternatif itu sekali dilakukan dan selesai, maka itu adalah decision-making, sebaliknya pemilihan alternatif itu terus menerus dan tidak pernah selesai, maka kegiatan tersebut adalah policy-making.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBUATAN KEBIJAKAN
Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
Pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)
Pengaruh sifat-sifat pribadi
Pengaruh keadaan masa lalu
Sulit memperoleh informasi yang cukup
Masalah – masalah Kebijakan
Didasarkan pada orang atau aktor yang terlibat dalam isu tersebut :
private problems (melibatkan sedikit orang)
public problems (melibatkan banyak orang)
Didasarkan pada lokusnya :
procedural problems (masalah pengorganisasian dan bekerjanya birokrasi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang lebih tinggi)
substantive problems (masalah tentang isi dan tujuan kebijakan itu sendiri)
Didasarkan pada kebaruan masalah :
Rutin (masalah lama)
Krisis (masalah baru)
Didasarkan pada artikulasinya :
selected problems (masalah yang ditentukan sendiri oleh pembuat kebijakan)
pressing problems (masalah yang didesakkan oleh pelaku lain)
Didasarkan pada sifat kebijakan yang akan dirumuskan untuk memecahkan masalah :
distributive problems (dapat diselesaikan satu per satu, melibatkan sedikit orang)
Redistributive problems (pentransferan sumber daya antar kelompok masyarakat, bersifat konfliktif)
IMPLIKASI DARI KONSEP-KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK:
Pertama: bertujuan atau tujuan berorientasi tindakan daripada perilaku acak atau kesempatan.
Kedua: kebijakan concists kursus atau pola tindakan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan diskrit mereka terpisah.
Ketiga: kebijakan adalah apa yang benar-benar lakukan pemerintah.
Keempat: kebijakan publik mungkin positif atau negatif dalam bentuk.
Kelima: kebijakan publik setidaknya dalam bentuk yang positif, didasarkan pada hukum dan otoritatif.
TENTANG MASALAH
Peristiwa-peristiwa dalam masyarakat ditafsirkan dalam berbagai cara oleh orang-orang yang berbeda pada waktu yang berbeda.
Banyak masalah dapat mengakibatkan dari acara yang sama.
tidak semua masalah adalah bertindak pada publik dalam pemerintahan .
banyak masalah pribadi yang bertindak di dalam pemerintahan .
banyak masalah pribadi yang bertindak di dalam pemerintahan seakan akan mereka masalah publik .
sebagian besar masalah adalah tidak diselesaikan oleh pemerintah , meskipun banyak yang bertindak di sana .
pembuat policy tidak dihadapkan dengan suatu problem .
kebanyakan orang tidak menjaga kepentingan people s masalah lain .
masalah umum mungkin tidak memiliki sebuah publik di antara mereka mendukung secara langsung dipengaruh
TENTANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN
Banyak aktor kebijakan dilanjutkan seolah-olah tujuan yang jelas.
Sebagian besar keputusan yang membuat didasarkan pada sedikit informasi dan komunikasi yang buruk
Masalah dan tuntutan terus-menerus sedang didefinisikan dan didefinisikan ulang dalam proses kebijakan.
Para pembuat kebijakan kadang-kadang menentukan masalah bagi orang-orang yang tidak didefinisikan masalah untuk diri mereka sendiri.
Kebanyakan orang tidak memilih perubahan besar.
Kebanyakan orang tidak dapat mengidentifikasi kebijakan publik.
Semua kebijakan sistem memiliki bias.
Sistem ideal kebijakan tidak ada selain preferensi arsitek sistem itu.
Kebanyakan pengambilan keputusan tambahan di alam.
Orang memiliki berbagai tingkat akses ke proses kebijakan dalam pemerintahan.
TENTANG PROGRAM
Program-program yang memerlukan partisipasi antarpemerintah dan publik mengundang variabel interpretasi dari tujuan.
Tidak konsisten penafsiran program tujuan sering tidak diselesaikan.
Program mungkin dapat dilaksanakan tanpa ketentuan untuk belajar tentang kegagalan.
Program sering mencerminkan konsensus dicapai daripada sebuah keyakinan yang substantif.
Banyak program dikembangkan dan dilaksanakan tanpa memutuskan masalah telah jelas
ILMU KEBIJAKAN DAN ILMU POLITIK
Muncul di AS dan UK setelah PD II
Ilmu Politik Tradisional : aspek normative atau dimensi moral dari pemerintah dan aspek operational dari lembaga politik bersifat deskriptipl
Mereka yang menaruh minat pada institusi pemerintah menekankan pada penyelidikan empiris dan rinci dari legislatif, judikatif dan birokrasi, sementara melupakan aspek normatif dari institusi-institusi tersebut -------- deskriptip
Setelah PD II muncul beberapa pendekatan baru :
Yang bersifat Micro-Level : human behavior dan psikologi dari WN, pemilih, pemimpin maupun yang dipimpin.
Yang lain : karakteristik dari kehidupan nasional dan budaya. Dikenal sebagai behaviorism, elite studies, political cybernetics, political culture dan sebagainya.
Policy Science : what governments actually do John Dewey dan Harold Lasswell
Integrasi antara teori politik dan praktek politik.
Lasswell : Policy science mempunyai tiga karakteristik : multi-disciplinary, problem-solving dan explicitly normative. Normative : tidak terpaku pada scientific objectivity, tetapi memahami bahwa tidak mungkin memisahkan antara "Goals and Means", "Values and Techniques" dalam tindakan pemerintah.
MODEL KEBIJAKAN PUBLIK
Model adalah abstraksi realitas
YEHEZKEL DROR : 7 MODEL
PEMBUATAN KEBIJAKAN :
Pure Rationality Model :
Didasarkan pada rationalitas murni dalam pembuatan keputusan.
Economically Rational Model :
Penekanan pada efesiensi dan ekonomis.
Sequential-Decision Model :
Pembuatan eksperimen untuk penentuan alternatif sehingga tercapai keputusan yang paling efektif.
Incremental Model :
Charles Lindblom : Science Of Muddling Through : keputusan berubah sedikit demi sedikit.
Satisfycing Model :
Herbert Simon; Bounded Rationality, keputusan pada alternatif pertama yang paling "memuaskan".
Extra-Rational Model :
Paling rational, paling optimal.
Optimal Model :
Model integratif identifikasi nilai-nilai, kegunaan praktis, dengan memperhatikan alokasi sumber-sumber, penentuan tujuan yang akan dicapai, pemilihan alternatif program, peramalan hasil dan pengevaluasian alternatif terbaik
With A Potential ProductCatagorized In GovernmentFunctionalActivitiesMODEL proses kebijakan: Kerangka Analisys dari Charles O. JonPerception/definitionAggregation Organization Representation Agenda SettingFormulation LegitimationBudgetingImplementationEvaluationAdjusment / terminationProblemDemandAccess PrioritiesProposalProgramBudget (resource)Varies (services, payments, facilities, controls)Varies (justification, recommendation, change, solution)Problems to governmentAction in governmentGovernment to ProblemsProgram togovernment
With A Potential Product
Catagorized
In Government
Functional
Activities
Perception/definition
Aggregation Organization Representation
Agenda Setting
Formulation
Legitimation
Budgeting
Implementation
Evaluation
Adjusment /
termination
Problem
Demand
Access Priorities
Proposal
Program
Budget (resource)
Varies (services, payments, facilities, controls)
Varies (justification, recommendation, change, solution)
Problems to
government
Action in
government
Government to
Problems
Program to
government
Aktivitas
Jawaban
persepsi
apakah masalah ini dengan proposal yang lebih terarah ?
Pengumpulan
Berapa banyak orang berpikir itu adalah masalah yang penting?
Organisasi
Bagimana mengorganisasi orang – orang ini ?
Representation
Bagaimana adalah akses ke pengambil keputusan yang dikelola?
membuat agenda
Bagaimana agenda status dicapai?
formulasi
Apakah solusi yang diusulkan? Yang dikembangkan itu dan bagaimana?
pengesahan
Yang mendukung dan bagaimana dukungan mayoritas dikelola?
penganggarbelanjaan
berapa banyak uang yang disediakan ? itu dianggap cukup ?
pelaksanaan
Yang mengelola itu dan bagaimana mereka mempertahankan dukungan?
Evaluasi
menilai pencapaian mereka dengan metode dan cara apa ?
pengaturtepatan / pengakhiran
apa yang telah dibuat dan bagaimana cara mereka melakukan penerapan apa yang terjadi ?
Harold Lasswell membagi proses policy-making dalam tujuh phase : (bersifat normatip)
Intelligence : collection, processing and dissemination of information
Promotion : particular action
Prescription :actually prescribed a course of action
Invocation : dimohonkan persetujuan, dibuat sanksi
Application : diimplementasikan
Termination : berakhir
Appraisal : dievaluasi terhadap tujuan yang ditetapkan
Gary Brewer :
Invention / Initiation
Estimation
Selection
Implementation
Evaluation
Termination
5 Tahapan dari siklus kebijakan dan hubungan mereka untuk diterapkan pemecahan masalah
fase diterapkan pemecahan masalah
tahap siklus dalam kebijakan
Problem recognition
Proposal of solution
Choice of solution
Putting solution into effect
Monitoring results
Agenda-setting
Policy formulation
Decision-making
Policy implement
Policy evaluation
IMPLEMENTASI KEBIJKAN
Apakah syarat untuk sukses kebijakan pelaksanaan atau apa hambatan utama untuk pelaksanaan kebijakan sukses? GEORGE EDWARDS III:
Komunikasi
transmisi : akurasi dan implementasi kebijakan keputusan perintah ; perjanjian dari implementors , langsung , saluran komunikasi .
kejelasan : kurangnya kejelasan , kabur pengarahan dan spesifik komunikasi implementasi , kurangnya konsensus
konsistensi : tidak konsisten instruksi kerumitan kebijakan publik , masalah program program baru yang mulai naik , yang beberapa tujuan dari kebijakan .
Resources
staf : ukuran kekurangan staf , keterampilan buruk dilatih staf , kekurangan orang orang dengan keahlian manajemen ; program baru
informasi : pengetahuan untuk melaksanakan kebijakan esp . , atau sangat teknis inovatif ; pemantauan komitmen tuntutan informasi .
Otoritas: kurangnya otoritas, kewenangan formal tetapi dibatasi di otoritas mereka dilaksanakan, tidak pantas.
Fasilitas: bangunan, peralatan, persediaan atau tanah, keterbatasan anggaran, peraturan pemerintah yang rumit, warga negara oposisi
Disposisis
efek dari disposisi : sikap implementors keinginan untuk melaksanakan kebijakan , latihan cukup discretions , karena mereka kemerdekaan dari nominal mereka atasan yang merumuskan kebijakan per se dan bagaimana mereka lihat kebijakan mempengaruhi organisasi dan kepentingan pribadi mereka .
staffing dari birokrasi : tuntutan balance nesessity langganan yang menyenangkan dan keinginan untuk tidak mengasingkan orang yang sudah menduduki jabatan publik ; paling bureucrats yang ditutupi oleh perlindungan sipil , yang kebal dari penghapusan ; mentransfer personne ; posisi lain dalam pelayanan sipil .
insentif : hadiah , sweeteners dalam bentuk dana atau lemah dan pajak melanggar peraturan ; sanksi yang negatif .
Struktur Birokrasi
Prosedur operasi standar: mengembangkan SOPs untuk menangani situasi rutin. SOPs sering tidak pantas untuk kebijakan baru dan dapat menyebabkan perlawanan terhadap perubahan, penundaan, tindakan limbah atau tidak diinginkan
Fragmentasi: menghambat koordinasi. The hambatan untuk pelaksanaan kebijakan efektif diperburuk ketika struktur pemerintahan terfragmentasi. Secara umum, lebih koordinasi yang nacessary untuk menerapkan kebijakan, semakin sedikit kemungkinan yang succeding
