PENGANTAR ILMU HUKUM Berdasarkan Satuan Acara Perkuliahan
Oleh : Radian Adi Nugraha 0806342983
Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Kodya Depok 2008
SEMESTER I Kuliah 1
a. Me Menj njel elas askan kan per perbe bedaa daan n ru ruang ang li lingk ngkup up Pe Penga ngant ntar ar Il Ilmu mu Hu Huku kum m da dan n Pe Penga ngant ntar ar Hukum Indonesia b. b. Me Menj njel elas askan kan ber berba bagai gai pe penge ngert rtia ian n huk hukum um (a (ada da se seki kita tarr 9 ar arti tian an huk hukum um ya yang ng dikenal) c. Menje Menjelaskan laskan penger pengertian tian disi disiplin plin hukum dan ruang ruang lingk lingkupnya upnya
Perbedaan ruang lingkup PIH dan PHI
•
PHI PHI memp mempel elaj ajar arii hukum hukum yang yang saat saat ini ini PIH sebagai mata kuliah dasar bagi setiap sedang sedang berlak berlaku, u, dengan dengan kata kata lain lain obyek obyek orang yang akan mempelajari ilmu hukum dari dari PHI adal adalah ah huku hukum m pos positi itif / ius dan memberikan pengetahuan-pengetahuan constitutum.
dasar.
Fung Fungsi si PHI PHI meng mengan anta tark rkan an seti setiap ap orang orang Fungsi PIH mendasari dan menumbuhkan yang yang akan akan memp mempel elaj ajar arii hukum hukum posi positi tif f moti motiva vasi si bagi bagi seti setiap ap oran orang g yang yang akan akan Indonesia.
memp mempel elaj ajar arii ilmu ilmu hukum hukum,, di dala dalamn mnya ya terdapat norma-norma dasar
•
9 pengertian hukum :
1. Hukum Hukum sebagai sebagai ilmu ilmu penget pengetahua ahuan n Yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran 2. Hukum Hukum seba sebagai gai disi disipl plin in Yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi 3. Huku Hukum m seba sebaga gaii kaed kaedah ah Yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan 4. Hukum Hukum seba sebagai gai tata tata hukum hukum Yakni struktur dan proses perangkat kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis 5. Hukum Hukum seba sebagai gai petu petugas gas
Yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (“law-enforcement officer”) 6. Hukum Hukum sebagai sebagai keputu keputusan san penguas penguasaa Yakni hasil proses diskresi yang menyangkut 7. Hukum Hukum seba sebagai gai proses proses pemeri pemerinta ntahan han Yakni Yakni proses proses hubunga hubungan n timbal timbal-bal -balik ik antara antara unsurunsur-uns unsur ur pokok pokok dari dari sistem sistem kenegaraan 8. Hukum sebagai sikap tindak tindak ajeg atau atau perikela perikelakuan kuan yang yang teratur teratur Yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian 9. Hukum Hukum seba sebagai gai jalina jalinan n nilai nilai-ni -nilai lai Yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk
Disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang
•
dihadapi. Disiplin secara umum dapat dibedakan menjadi 2 : 1. Disi Disipl plin in ana anali liti tiss Merupak Merupakan an sistem sistem ajaran ajaran yang yang mengana menganalis lisis, is, memaha memahami, mi, serta serta menjel menjelask askan an gejala-gejala yang dihadapi. Contohnya adalah sosiologi, psikologi, ekonomi, dst. 2.
Disiplin pr preskriptif
Merupakan sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogianya atau yang seharu seharusny snyaa dilaku dilakukan kan di dalam dalam menghad menghadapi api kenyat kenyataan aan-ken -kenyat yataan aan terten tertentu. tu. Contohnya adalah hukum, filsafat, dst. Disiplin hukum adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala hukum yang dihadapi
•
Ruang lingkup disiplin hukum :
1. Ilmu Ilmu-i -ilm lmu u huku hukum m Sebagai kumpulan dari pelbagai cabang ilmu pengetahuan, antara lain meliputi : a. Ilmu tentang tentang kaedah kaedah atau normwi normwissens ssenschaft chaft atau sollen sollenwisse wissenschaf nschaftt
Yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaedah, atau sistem kaedah-kaedah, dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum b. b. Ilmu Ilmu peng penger erti tian an Yakni Yakni ilmu ilmu tentan tentang g penger pengertia tian-pe n-penger ngertia tian n pokok pokok dalam dalam hukum, hukum, sepert sepertii misaln misalnya ya subyek subyek hukum, hukum, hak dan kewaji kewajiban ban,, perist peristiwa iwa hukum, hukum, hubunga hubungan n hukum, dan obyek hukum. c. Ilmu tentang tentang kenyata kenyataan an atau tatsac tatsachenwis henwissensch senschaft aft atau atau seinwissen seinwissenschaf schaftt Yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap tindak yang antara lain mencakup : -
Sosiologi hukum Yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan anallitis mempelajari hubungan timbal balik
-
Antropologi hu hukum Yait Yaitu u suat suatu u caban cabang g ilmu ilmu penge pengeta tahua huan n yang yang memp mempel elaj ajar arii pola pola-p -pol olaa sengketa sengketa dan penyelesaia penyelesaiannya nnya pada masyarakat masyarakat-masy -masyarakat arakat sederhana, sederhana, maup maupun un
masy masyar arak akat at-m -mas asya yara raka katt
yang yang
seda sedang ng
meng mengal alam amii
pros proses es
modernisasi -
Psikologi hukum Yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan daripada perkembangan jiwa manusia
-
Perbandin dingan hukum Yang Yang merupa merupakan kan cabang cabang ilmu ilmu pengeta pengetahuan huan yang yang memper memperband banding ingkan kan siste-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beb erapa masyarakat
-
Sejarah hu hukum Yang mempelajari perkembangan dan asal usul daripada sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu
2. Poli olitik huku hukum m Mencakup kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menterapkan nilai-nilai 3. Filsaf lsafat at huk hukum um Adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya penyerasian antara ketertiban dengan
ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan / konservatisme dengan pembaharuan
Tambahan :
Proses terjadinya kaedah
•
-
Sejak ejak lah lahir ir man manus usia ia sud sudah ah ber berad adaa dala dalam m pola pola ter terttent entu dan dan mem mematuh atuhiinya nya
dengan jalan mencontoh orang lain (=imitasi) atau berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya (=edukasi) -
Di dalam suatu pola hidup tertentu, manusia mengharapkan bahwa
kebutuhan-kebutuhan dasarnya akan dapat terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut mencakup (A.H. Maslow, 1954) :
-
1.
Food, shelter, clothing (Makanan, tempat berlindung, pakaian)
2.
Safety of self and property (keamanan diri dan harta pribadi)
3.
Self-esteem (penghargaan terhadap diri sendiri)
4.
Self-actualization (pengaktualisasian diri)
5.
Love (kebutuhan akan cinta kasih) Apabila kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka
manusia akan merasa khawatir, yang mungkin sifatnya ekstern (reality anxiety) atau yang sifatnya intern (neurotic anxiety and moral anxiety) -
Rasa khawatir yang sangat memuncak akan mengakibatkan bahwa
manusia merasa tidak puas pada pola yang telah ada yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dia menghendaki suasana yang baru. -
Pola Pola hidu hidup p yan yang g dibi dibica cara raka kan n ters terseb ebut ut di di ata atas, s, tid tidak ak lai lain n meru merupa paka kan n sua suatu tu
struktur atau susunan daripada kaedah-kaedah untuk dapat hidup. -
Jadi dapa apat dik dikatakan bahwa apa apa yang diartikan deng engan kaeda edah adal dalah
patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilakuan atau bersikap tindak dalam hidup.
•
Pengertian kaedah
-
Kaed Kaedah ah adal adalah ah pat patok okan an atau atau ukur ukuran an atau ataupu pun n pedo pedoma man n unt untuk uk berp berper eril ilak akua uan n
atau bersikap tindak dalam hidup. -
Apab Apabil ilaa dit ditin inja jau u ben bentu tuk k hak hakek ekat atny nya, a, maka maka kaed kaedah ah meru merupa paka kan n per perum umus usan an
suatu pandangan (“ordeel”) mengenai perikelakuan atau sikap tindak, misalnya siapa meminjam harus mengembalikan. -
Seba Sebaga gaii pato patoka kan n untu untuk k berp berper erik ikel elak akua uan n atau atau ber bersi sika kap p tind tindak ak,, maka maka kae kaeda dah h
berbe berbeda da dengan dengan dalil dalil alam alam yang yang merupa merupakan kan perumu perumusan san pandang pandangan an mengena mengenaii keja kejadi dian an alam alamia iah, h, misa misaln lnya ya panas panas meny menyeb ebabk abkan an bend bendaa meng mengem emba bang. ng. Inti Inti perbedaannya adalah, bahwa terhadap kaedah ada kemungkinan penyimpangan, sedangkan dalam hal dalil alam penyimpangan dianggap mustahil.
Apakah keadah itu datang dari luar atau juga dari dalam diri manusia?
•
-
Ada yang menganggap bahwa kaedah itu datangnya dari dalam diri
manusia, misalnya dari Tuhan Yang Maha Esa -
Ada pula yang beranggapan bahwa kaedah datangnya dari manusia
manusia sendiri yaitu melalui pikiran dan perasaannya sendiri. -
Diti Ditinj njau au dar dari keny kenyat ataa aan n kehid kehidup upan an mak makaa sum sumber bernya nya adal adalah ah has hasrrat unt untuk uk
hidup pantas (sayogya; “behoorlijk”)
Mengapakah didalam kehidupan manusia diperlukan patokan atau pedoman?
•
-
Meng Mengen enai ai bag bagai aim manak anakah ah hi hidup dup yang yang pan panta tass atau atau say sayog ogy ya dan dan cara cara unt untuk uk
memenuhi hasrat untuk hidup pantas atau sayogya adalah berbeda, tidak sama dari manusia ke manusia, dari bangsa ke bangsa, bahkan dalam diri satu orangpun sering sering timbul timbul pandanga pandangan-p n-panda andanga ngan n yang yang berlaw berlawana anan n (“twe (“tweest estri rijd” jd”;; ”inner ”inner conflict”) -
Diberi patokan atau pedoman agar supaya banyaknya pandangan-
pandangan dan cara-cara tersebut tidak menyebabkan hidup ini menjadi tidak pantas atau tidak sayogya. -
Pato Patoka kann-pa pato toka kan n atau atau ped pedom oman an-p -ped edom oman an itu itula lah h yang yang tad tadii dise disebu butt seb sebag agai ai
kaedah atau norma (“norm”) atau standard
Unsur-unsur hukum :
•
-
Unsur idiil
Mencakup Mencakup hasrat susila dan rasio rasio manusia, manusia, hasrat susila menghasilkan menghasilkan azas-azas azas-azas hukum hukum (“recht (“rechtsbe sbegin ginzel zelen”; en”; misaln misalnya ya tidak tidak ada hukuma hukuman n tanpa tanpa kesala kesalahan) han),, sedan edang g
rasi asio
manus anusia ia
meng mengha hasi silk lkan an
peng penger erttian-p an-pen enge gerrtian tian
huku hukum m
(“rechtsb (“rechtsbegripp egrippen”; en”; misalnya subyek hukum, hak dan kewajiban, kewajiban, dst). Unsur ini kemudi kemudian an mengha menghasil silkan kan kaedah-k kaedah-kaed aedah ah hukum hukum melalu melaluii filsaf filsafat at hukum hukum dan “normwissenschaft atau sollenwissenschaft”. -
Unsur riil
Terdir Terdirii dari dari manusi manusia, a, kebuday kebudayaan aan materi materiil, il, dan lingkun lingkungan gan alam. alam. Kemudi Kemudian an menghasilkan
tata
hukum.
“tat “tatsa sache chenw nwis isse sens nsch chaf aftt
atau atau
Di
sini
tidak
sein seinwi wiss ssens enscha chaft ft””
boleh bany banyak ak
dilupakan
bahwa
berper berperan an
dala dalam m
pembentukan tata hukum.
Kuliah 2
a. Menje Menjelaskan laskan penger pengertian tian sist sistem em hukum dan bagian bagian-bagia -bagiannya nnya b. Mener Menerangkan angkan klasif klasifikasi ikasi dan perbedaan perbedaan siste sistem m hukum yang dikenal dikenal
Pengertian sistem hukum
•
-
Sistem adalah suat uatu kesatuan uan hakiki dan dan terbagi-bagi dalam bag bagian-
bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat di dalam sistem itu sendiri. -
Siste istem m huku hukum m adal adalah ah sua suatu tu kes kesat atua uan n yang yang ter terdi diri ri dar darii unsu unsurr-uns -unsur ur yan yang g
mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. -
Di dalam sistem hukum terdapat bagian-bagia gian yang masi asing-masing
terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan khusus atau tatanan. Antara unsur-unsur di dalam suatu sistem dengan unsur-unsur dari lingkungan di luar sistem terdapat hubungan khusus atau tatanan. Tatanan ini disebut struktur.
-
Stru Strukt ktur ur men menen entu tuka kan n iden identi tita tass atau atau cir cirii sist sistem em,, sehi sehing ngga ga uns unsur ur-u -uns nsur ur itu itu
masing-masing pada asasnya dapat berubah dan dapat diganti tanpa mengganggu kontinuitas sistem. Peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan perubahan, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa sistemnya telah berubah. -
Dikenal macam sistem: 1.
Sistem konkrit
Sistem yang dapat dilihat atau diraba d iraba seperti misalnya molekul atau organisme yang terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil. 2.
Sistem abstrak atau konseptual
Sist Sistem em yang yang terd terdir irii dari dari unsu unsurr-un unsu surr yang yang tida tidak k konk konkri rit, t, yang yang tida tidak k menunjukkan menunjukkan kesatuan yang dapat dilihat. dilihat. Sistem hukum termasuk termasuk sistem sistem konseptual. 3.
Sistem terbuka
Mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Unsur-unsur yang tidak merupakan bagian sistem mempunyai pengaruh terhadap unsur-unsur di dalam dalam sistem sistem.. Sistem Sistem hukum hukum merupak merupakan an sistem sistem terbuka terbuka.. Siste Sistem m hukum hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu perturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh oleh faktor faktor-fa -fakto ktorr kebuday kebudayaan, aan, social social,, ekonomi ekonomi,, sejara sejarah, h, dan sebaga sebagainy inya. a. Sebaliknya sistem hukum mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum terseb tersebut. ut. Contoh Contoh : hukum hukum perser perserika ikatan tan,, dimana dimana setiap setiap orang orang bebas bebas untuk untuk membua membuatt jenis jenis perjan perjanjia jian n apapun apapun di luar luar yang yang ditent ditentuka ukan n dalam dalam undangundangundang. 4.
Sistem tertutup
Meskipun dikatakan bahwa sistem hukum itu terbuka, namun di dalam sistem hukum hukum itu itu ada ada bagia bagian-b n-bag agia ian n yang yang sifa sifatn tnya ya tert tertut utup up.. Ini Ini berar berarti ti bahw bahwaa pembent pembentuk uk undangundang-unda undang ng tidak tidak member memberii kebebas kebebasan an untuk untuk pembent pembentukan ukan hukum hukum.. Cont Contoh oh : hukum hukum kelua keluarg rgaa dan dan hukum hukum benda benda meru merupa paka kan n sist sistem em tertutup, yang berarti bahwa lembaga-lembaga hukum dalam hukum keluarga dan benda jumlah dan jenisnya tetap. Tidak dimungkinkan orang menciptakan hak-hak kebendaan baru kecuali oleh pembentuk undang-undang.
Bagian-bagian sistem hukum
•
1.
Working system a.
Struktur
b.
Substansi
c.
Culture
2.
Tata hukum a.
Eropa Kontinental
b.
Anglo Saxon
c.
Hukum Adat
d.
Hukum Islam
3.
Pengertian dasar tentang hukum a. Suby ubyek huk hukum b. b. Masy Masyar arak akat at Huku Hukum m c. Peri eristiw stiwaa Huku Hukum m d. Hubu Hubung ngan an Huku Hukum m e. Objek Hu Hukum
Klasifikasi sistem hukum
•
1.
Berd Berdas asar arka kan n bent bentuk ukny nyaa dibe dibeda daka kan n menj menjad adii:
a. Huku Hukum m Ter Terttuli ulis Yang dibedakan atas : (i)
Hukum Tertulis yg dikodifikasikan, dan
(ii)
Hukum Tertulis yg tidak dikodifikasikan.
b. Hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. c. Hukum Peradilan atau judge made law.
2.
Berd Berdas asar arka kan n isi isi atau atau kep kepen enti ting ngan an yg yg diat diatur urny nyaa dibe dibeda daka kan n atas atas :
a. Huk Hukum Pr Privat Adal Adalah ah huku hukum m anta antarr pero perora rang ngan an yang yang meng mengat atur ur hak hak dan dan kewa kewaji jiba ban n perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Hukum privat meliputi hukum tentang orang,
huku hukum m kelu keluar arga ga,, huku hukum m bend benda, a, huku hukum m peri perika kata tan, n, dan dan huku hukum m wari waris. s. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. b. b. Huku Hukum m Pub Publlik Lazimnya dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya. Hukum publik ini adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar Negara dan mengatur pula pula bagaima bagaimana na carany caranyaa Negara Negara melaks melaksana anakan kan tugasn tugasnya. ya. Jadi Jadi merupak merupakan an perlindungan kepentingan Negara. Oleh karena memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa. Pembidangan Hukum Publik dan Hukum Privat itu menimbulkan tiga pendapat dengan aliran yg berbeda, yaitu: a. Pembid Pembidang angan an Hukum Publi Publik k dan Hukum Privat Privat bersif bersifat at mutlak mutlak dan harus harus ada (dianut oleh Van Apeldoorn, A.Thon dan Bierling) b. Pembidangan Pembidangan hukum hukum publik publik dan privat privat itu itu bersifat bersifat relatif relatif atau atau tidak tidak mutlak mutlak (dianut oleh EM.Meijers & JHP Bellefroid) c. Pemb Pembid idan anga gan n huku hukum m publ publik ik dan dan priv privat at itu itu tida tidak k ada ada dan dan tida tidak k perl perlu u dibedakan (dianut oleh Hans Kelsen dan Kranenburg)
3.
Pembidangan berdasarkan kek kekuatan berlakuny unya atau sifatnya, maka aka
hukum dibedakan atas dua jenis, yaitu sbb : a. Hukum mengatur atau hukum volunter yaitu hukum yg mengatur hubungan antar individu yg berlaku apabila yg bersangkutan tdk menggunakan alternatif lain yg dimungkinkan oleh hukum (UU) b. Hukum memaksa atau kompulser yaitu hukum yg tdk dpt dikesampingkan, baik berdasarkan kepentingan publik maupun berdasarkan perjanjian, dan bersifat mutlak yg harus ditaati.
4. berdasarkan fungsinya, hukum dibedakan atas sebagai berikut : a. Hukum Materiil
Pembidangan
yaitu hukum yg mengatur hubungan antar anggota masyarakat yg berlaku umum ttg apa yg dilarang dan apa yg boleh dilakukan. b. Hukum Formil hukum hukum yg mengat mengatur ur bagaim bagaimana ana cara cara melaks melaksana anakan kan dan memper mempertah tahanka ankan n hukum materiil.
5.
Pembidangan
Hukum berdasarkan hubungan yg diaturnya dibedakan atas dua jenis, sbb: a. Hukum Objektif yaitu hukum yg mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yg berlaku umum. b. Hukum Subjektif yaitu kewenangan atau hak yg diperoleh seseorang berdasarkan apa yg diatur oleh oleh huku hukum m obje objekt ktif if,, disa disatu tu piha pihak k meni menimb mbul ulka kan n hak, hak, di piha pihak k lain lain menimbulkan kewajiban.
6.
Pembidangan
berdasarkan sumbernya, dibedakan atas dua jenis hukum berikut : a. Sumber hukum materiil, yaitu sumber yg menentukan isi suatu peraturan hukum b. Sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yg menentukan bentuk dari suatu peraturan hukum.
7.
Pembidangan
Hukum berdasarkan waktu berlakunya dibedakan atas dua jenis yaitu : a. Ius Constitutum (hukum positif) yaitu hukum yg berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. b. Ius Constituendum yaitu yaitu hukum hukum yg dicita dicita-ci -citak takan an untuk untuk diberl diberlaku akukan kan atau atau hukum hukum yg akan akan ditetapkan kemudian.
8.
Pembidangan
Hukum berdasarkan tempat berlakunya. a.
Hukum Nasional
yaitu Hukum yg berlaku dalam batas wilayah suatu negara b.
Hukum Internasional
yaitu hukum yg mengatur bagaimana hubungan antar negara dan berlakunya tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara. Hukum Internasional berlaku secara unive univers rsal al,, baik baik secar secaraa kese keselu luru ruha han n maupu maupun n terh terhad adap ap nega negara ra-n -neg egar araa yg mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional.
9.
Pembidangan
Hukum berdasarkan luas berlakunya, hukum dibedakan menjadi : a. Hukum Umum yait yaitu u huku hukum m yg berl berlak aku u bagi bagi seti setiap ap oran orang g dala dalam m masy masyar arak akat at tanp tanpaa memb membed edak akan an jeni jeniss kelam kelamin in,, warg wargaa nega negara ra,, agam agama, a, suku, suku, dan dan jabat jabatan an seseorang. b. Hukum Khusus Hukum yg berlakunya hanya bagi segolongan orang-orang tertentu.
Hukum adat
•
-
Huku Hukum m ada adatt tid tidak ak dap dapat at dise diseja jaja jark rkan an den denga gan n klas klasif ifik ikas asii huk hukum um yang yang lain lain
seperti hukum tata Negara, hukum administrasi ad ministrasi dan sebagainya. Hukum adat tidak merupakan lapangan hukum tersendiri karena meliputi lapangan-lapangan hukum yang telah disebutkan. -
Hukum adat terdiri dari 3 unsur : 1.
Hukum yang tidak tertulis
Hidup dalam masyarakat dan tampak pada perilaku masyarakat sehari-hari serta direalisir dalam tindakan-tindakan para fungsionaris hukum. 2.
Unsur keagamaan
Unsur-unsur keagamaan itu baik Islam, Katolik, Kristen maupun Hindu 3.
Ketentuan legislatif atau statutair
Misalnya awig-awig, pranatan desa, dan sebagainya. -
Sistematik hu hukum kum ada adatt ad adalah se seper perti be berikut : 1.
Hukum tentang orang
2.
Perkawinan
3.
Kekerabatan
4.
Waris
5.
Perhutangan
6.
Hukum atas tanah
7.
Transaksi atas tanah
8.
Hukum yang berhbungan dengan tanah
9.
Yayasan daluwarsa dan delik
Tambahan :
•
Pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum
A. Suby Subyek ek Huku Hukum m Adalah Adalah segala segala sesuat sesuatu u yang yang menuru menurutt hukum hukum dapat dapat menjad menjadii penduku pendukung ng (dapat (dapat memiliki) hak dan kewajiban. Yang dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum adalah : 3.
Manusia
(Natuurlijk persoon) o
Adala Adalah h seti setiap ap orang orang yang yang memp mempun unya yaii kedu keduduk dukan an yang yang sama sama
selaku selaku penduku pendukung ng hak dan kewaji kewajiban ban.. Pada Pada prinsi prinsipny pnyaa orang orang sebagai sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun ada pengecualian menurut Pasal 2 KUHPerdata, bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi menjadi subjek subjek hukum jika kepentingannya menghendaki, seperti dalam hal kewarisan. Namun, apabila dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka menurut hukum ia dianggap tidak pernah ada, sehingga ia bukan termasuk subjek Hukum
Ada juga juga golong golongan an manusi manusiaa yang yang tidak tidak dapat dapat menjad menjadii subjek subjek
o
hukum, karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum (Personae miserabile) yaitu : a.
Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa dan
belum menikah. b.
Orang ya yang be berada da dalam pe pengampuan (c (curatele)
yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros, dan Isteri yang tundu tunduk k pada pada pasal pasal 110 KUHP KUHPer er,, yg suda sudah h dica dicabu butt oleh oleh SEMA SEMA No.3/1963
2.
Badan Hukum (Rechts persoon) Adal Adalah ah
o
suat suatu u
perk perkum umpu pula lan n
atau atau
lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subj subjek ek hukum hukum,, bada badan n hukum hukum memp mempun unya yaii syar syarat at-s -sya yara ratt yang yang tela telah h ditentukan oleh hukum yaitu : (Teori Kekayaan bertujuan) a.
Memi Memili liki ki keka kekaya yaan an yg terp terpis isah ah dari dari keka kekaya yaan an angg anggot otan anya ya..
b.
Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan
kewajiban para anggotanya. o
Badan Hukum terbagi atas dua macam :
a. Badan Hukum Privat, seperti PT, Koperasi, Yayasan Yayasan dsb. b. Badan Hukum Publik, seperti Negara, dan instansi pemerintah. o
Ada Ada
empa empatt
teori eori
yg
digu diguna naka kan n
sebagai syarat badan hukum untuk menjadi subyek hukum. Yaitu : 1. Teori Fictie 2. Teori Kekayaan Bertujuan 3. Teori Pemilikan 4. Teori Organ
B. Oby Obyek Huku Hukum m
Adalah
o
segala
sesuatu
yang
berm berman anfa faat at bagi bagi subj subjek ek hukum hukum dan dan dapa dapatt menj menjad adii obje objek k dala dalam m suat suatu u hubungan hukum. Obje Objek k Hukum Hukum beru berupa pa bend bendaa atau atau
o
barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Dapat dibedakan antara lain :
o
- Benda berwujud dan tidak berwujud - Benda bergerak dan tidak bergerak
C. Hak Hak dan dan Kewa Kewaji jiba ban n 1.
Hak dan Kewajiban Serta Kewenangan
dalam Hukum Tidak Tidak seoran seorangpu gpun n manusi manusiaa yang yang tidak tidak mempun mempunyai yai hak, hak, tetapi tetapi
o
kons konsek ekwe wens nsin inya ya bahw bahwaa oran orang g lain lain pun pun memi memili liki ki hak hak yang yang sama sama dengannya. Jadi hak pada pihak yang satu berakibat timbulnya kewajiban pada pihak yang lain. Untu Untuk k
o
terj terjad adin inya ya
“hak “hak
dan dan
kewa kewaji jiba ban” n”,,
dipe diperl rluk ukan an
suat suatu u
“peristiwa” yang oleh hukum dihubungkan sebagai suatu akibat. Artinya, hak hak
sese seseor oran ang g
terh terhada adap p
sesu sesuat atu u
benda benda
meng mengak akib ibat atkan kan timb timbul ulny nyaa
kewa kewaji jiba ban n pada pada oran orang g lain lain,, yait yaitu u meng mengho horm rmat atii dan dan tida tidak k bole boleh h mengganggu hak tersebut. 2. Hak Ada dua teori dalam ilmu hukum untuk menjelaskan keberadaan
o
Hak, yaitu ; -
Teori Kepentingan (Belangen Theorie), dianut Rudolf von Jhering, yang berpendapat “hak itu sesuatu yang pent pentin ing g bagi bagi sese seseor oran ang g yg dili dilind ndun ungi gi oleh oleh huku hukum, m, atau atau suat suatu u kepen kepenti tinga ngan n yg terl terlin indu dung ngi” i”.. Teor Teorii ini ini diba dibant ntah ah oleh oleh Utre Utrecht cht,, menuru menurutny tnyaa “hukum “hukum itu memang memang mempun mempunyai yai tugas tugas melind melindungi ungi kepentingan dari yang berhak, tetapi orang tidak boleh mengacaukan anta antara ra hak hak dan dan kepen kepenti ting ngan an.. Kare Karena na huku hukum m seri sering ng meli melindu ndungi ngi
kepe kepent ntiingan ngan
deng dengan an
tidak dak
mem member berikan kan
hak hak
kepa kepada da
yang ang
bersangkutan”. - Teori Kehendak Kehendak (Wil (Wilsmacht smacht Theorie), Theorie), hak adalah kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan dan diberi oleh oleh tata tata tertib tertib hukum hukum kepada kepada seseor seseorang ang.. Dianut Dianut oleh oleh Bernhar Bernhard d Winscheid. Berdasarkan kehendak sesorang dapat memiliki rumah, mobil, tanah, dll. Sedangkan anak dibawah umur atau orang gila tidak dapat beri hak, karena belum menyatakan kehendaknya.Teori ini ini
diba dibant ntah ah
oleh oleh
Utre Utrech cht, t,
menu menuru rutn tnya ya
wala walaup upun un
diba dibawa wah h
peng pengam ampua puan n mere mereka ka teta tetap p dapat dapat memi memili liki ki mobi mobil, l, ruma rumah, h, dsb. dsb. Namun, yg menjalankan adalah wali atau kuratornya. Hak dapat timbul pada subjek hukum disebabkan oleh beberapa
o
hal berikut : -
Adanya Adanya subjek subjek hukum hukum baru, baru, baik baik orang orang maupun maupun bada badan n hukum hukum..
-
Terj Terjad adii perj perjan anji jian an yg dise disepa paka kati ti oleh oleh para para pihak pihak yg mela melaku kuka kan n
perjanjian. -
Terjad Terjadii kerugia kerugian n yg dider diderita ita oleh oleh sese seseora orang ng akibat akibat kesal kesalaha ahan n atau
kelalaian orang lain. -
Karena Karena sese seseora orang ng telah telah mela melakuka kukan n kewajib kewajiban an yg meru merupak pakan an syarat syarat
memperoleh hak. -
Terj Terjad adin inya ya dalu daluar arsa sa (ver (verja jari ring ng))
Hapusnya suatu hak menurut hukum dapat disebabkan oleh empat
o
hal yaitu : -
Apabi Apabila la pemega pemegang ng hak meni meningg nggal al dunia dunia dan tida tidak k ada pengga penggant ntii
atau atau ahli ahli wari wariss yang yang ditu ditunj njuk uk,, baik baik oleh oleh peme pemega gang ng hak maupu maupun n ditunjuk oleh hukum. -
Masa Masa berlak berlakuny unyaa hak telah telah habis habis dan dan tidak tidak dapat dapat diper diperpan panjan jang g lagi. lagi.
-
Telah Telah dit diteri eriman manya ya suat suatu u benda benda yang yang menj menjadi adi objek objek hak. hak.
-
Kare Karena na dalu daluar arsa sa (ver (verja jari ring ng))
3. Kewajiban Kewaji Kewajiban ban sesungg sesungguhny uhnyaa merupa merupakan kan beban, beban, yg diberi diberikan kan oleh oleh
o
hukum kepada subjek hukum. Kewajiban dalam ilmu hukum menurut Curzon dibedakan beberapa golongan, yaitu 1. Kewaji Kewajiban ban Mutl Mutlak ak dan dan Kewaj Kewajiba iban n Nisbi Nisbi 2. Kewaji Kewajiban ban Publi Publik k dan Kewaj Kewajiba iban n Perdat Perdataa 3. Kewaji Kewajiban ban Posit Positif if dan dan Kewaji Kewajiban ban Negat Negatif if o
Lahir dan timbulnya suatu Kewajiban, disebabkan oleh hal-hal berikut : -
Kare arena dip diperoleh suatu hak yang membebani syarat unt untuk
memenuhi kewajiban. -
Berdas Berdasark arkan an suat suatu u perj perjanj anjian ian yang yang tela telah h disep disepakat akati. i.
-
Adan Adanya ya kesa kesala laha han n atau atau kela kelala laia ian n sese seseor oran ang g yg meni menimb mbul ulka kan n
kerugian bagi orang lain, sehingga ia wajib membayar ganti rugi. -
Karen Karenaa tela telah h meni menikm kmat atii hak terten tertentu tu yg harus harus diimb diimbang angii dengan dengan
kewajiban tertentu. o
Karen Karenaa dalua daluars rsaa (ver (verja jari ring ng)) conto contoh h dend dendaa
Hapusnya suatu Kewajiban karena hal-hal sebagai berikut : -
Karen Karenaa meni mening nggal galny nyaa orang orang yg mempu mempuny nyai ai kewaj kewajib iban an,, tanp tanpaa ada ada
penggantinya, baik ahli waris maupun orang lain atau badan hukum yang ditunjuk oleh hukum. -
Masa Masa berl berlakun akunya ya telah telah habi habiss dan dan tida tidak k diper diperpanj panjang ang..
-
Kewaji Kewajiban ban telah telah dipe dipenuhi nuhi oleh oleh yang yang bersan bersangkut gkutan. an.
-
Hak yg mela melahi hirk rkan an kew kewaj ajib iban an tel telah ah dih dihap apus us
-
Dalua Daluars rsaa (ver (verja jari ring ng)) extin extinct ctie ief. f.
-
Ket Ketent entuan uan unda undang ng-u -und ndan ang. g.
-
Kewaji Kewajiban ban tela telah h berali beralih h atau atau diali dialihka hkan n kepada kepada oran orang g lain. lain.
-
Terj Terjad adii suatu suatu sebab sebab di luar luar kemam kemampua puan n manusi manusia, a, sehin sehingg ggaa tidak tidak
dapat dipenuhi kewajiban itu.
D. Peri Perist stiw iwaa Huku Hukum m
o
Adal Adalah ah “sem “semua ua kejad kejadia ian n atau atau fakt faktaa yang yang terj terjadi adi dalam dalam kehi kehidup dupan an
masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Contoh ; Perkawinan, Jual beli, dsb. o
Peristiwa hukum dibedakan menjadi : 1.
Peristiwa huku ukum karena perbuatan subjek huku ukum, yaitu suatu
per peris isti tiwa wa hukum hukum yang yang terj terjadi adi akib akibat at perbu perbuat atan an hukum hukum,, cont contoh ohny nyaa pembuatan wasiat, hibah. 2.
Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum atau
peris peristi tiwa wa hukum hukum lainny lainnya, a, yaitu yaitu perist peristiwa iwa hukum hukum yang yang terjad terjadii dalam dalam masyar masyaraka akatt yg bukan bukan merupa merupakan kan akibat akibat dari dari perbuat perbuatan an subjek subjek hukum. hukum. Misalnya, kelahiran, kematian.
E. Perb Perbua uata tan n Huku Hukum m o
Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yg
mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subyek hukum. Misalnya Sewa menyewa, jual-beli, hibah, nikah, dsb. o
Perbuatan Hukum terdiri atas dua jenis, yaitu : 1.
Perbuatan hukum bersegi satu, yaitu perbuatan hukum yg
dilakukan oleh satu pihak saja, misalnya pemberian wasiat, pengakuan anak, dsb. 2.
Perbuatan hukum bersegi dua, yaitu perbuatan hukum yg
dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian.
F. Aki Akibat bat Huku Hukum m o
Adalah akibat yg diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau
perbuatan dari subjek hukum. Ada tiga jenis akibat hukum, yaitu : o
Akibat Akibat hukum hukum berupa berupa lahirn lahirnya, ya, beruba berubahny hnya, a, lenyap lenyapnya nya suatu suatu keadaan keadaan
hukum tertentu. Misalnya: Usia 21 tahun melahirkan suatu keadaan hukum baru dari tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak. Atau Orang dewasa yg dibawah pengampuan, melenyapkan kecakapan dalam tindakan hukum.
o
Akib Akibat at hukum hukum berupa berupa lahi lahirn rnya ya,, beru beruba bahn hnya ya,, atau atau leny lenyap apny nyaa suat suatu u
hubungan hukum tertentu. Misalnya : sejak Kreditur dan debitur melakukan akad kredit, maka melahirkan hubungan hukum baru, yaitu utang-piutang. Atau Sejak pembeli melunasi harga suatu barang, dan penjual menyerahkan barang tersebut, maka berubahlah atau lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara mereka. o
Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum.
Sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan pada lapangan hukum, dibedakan menjadi : 1.
Sanksi Huk Hukum di bid bidang hukum kum publik, diatur dalam pasal 10
KUHP, yg berupa Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan. 2.
Sank Sanksi si Huku Hukum m di bida bidang ng huku hukum m pri priva vat, t, terd terdir irii ata atass : a.
Melakukan
Perbuatan
Melawan
Hukum
(onrechtmatigedaad), diatur dalam pasal 1365 KUHPer, adalah suatu per perbu buat atan an sese seseor oran ang g
yg meng mengak akib ibat atka kan n
keru kerugi gian an terh terhad adap ap yg
sebelumnya sebelumnya tidak diperjanji diperjanjikan, kan, sehingga sehingga ia diwajibkan diwajibkan mengganti mengganti kerugian. b.
Melakukan Wa Wanprestasi, di diatur da dalam pa pasal 13 1366 KU KUHPer,
yaitu yaitu akibat kelalaian seseorang seseorang tidak melaksanaka melaksanakan n kewajibannya kewajibannya tepa tepatt pada pada wakt waktun unya ya,, atau atau tida tidak k dila dilakuk kukan an seca secara ra laya layak k sesu sesuai ai per perja janj njian ian,, sehi sehingg nggaa ia dapa dapatt ditu ditunt ntut ut meme memenu nuhi hi kewa kewaji jiba bann nnya ya bersama keuntungan yg dpt diperoleh atas lewatnya batas waktu.
Sanksi dari aspek sosiologis
•
-
Sanksi Sanksi dari dari aspek aspek sosiologis sosiologis merupakan merupakan persetuj persetujuan uan atau atau penolakan penolakan terhadap terhadap perilaku tertentu yg terdiri dari Sanksi Positif dan Sanksi Negatif. Sanksi Positif misalnya pemberian tanda jasa karena prestasi. Sanksi Negatif yaitu penjatuhan hukuman hukuman penjar penjaraa kepada kepada seseor seseorang ang karena karena perbua perbuatan tan pidana pidana atau atau melawan melawan Hukum. -
Sank Sanksi si Nega Negattif dal dalam arti arti luas uas ter terdir diri :
1. Pemulihan Keadaan
2. Pemenuhan Keadaan 3. Penjatuhan Hukuman -
Hukuman dalam arti luas dibedakan : 1.
Hukuman Perdata, misalnya Ganti kerugian
2.
Hukuman Ad Administratif, mi misalnya Pe Pencabutan Iz Izin Us Usaha
3.
Hukuman Pidana, misalnya siksaan materiil atau riil yaitu
hukuman mati, penjara, dan kurungan. Dan siksaan moril atau idiil yaitu pengumuman putusan hakim, dan pencabutan hak-hak tertentu.
Perbuatan melawan hukum
•
Rumusan Pengertian dan Pelaksanaan Perbuatan Melawan Hukum sebelum 1919 dan sesudah 1919 (Arrest Hogeraad) 19 Desember 1919, adalah sebagai berikut : -
Sebel ebelum um 1919 1919,, perb perbua uata tan n mel melawan awan huku hukum m terja erjadi di,, apab apabiila perb perbua uattan itu bertentangan dengan hukum tertulis (UU) hanya dalam hal : 1.
melangg nggar ha hak or orang la lain yg yg di diakui UU, at atau me melanggar ke ketentuan
hukum tertulis saja. 2.
bertentangan den dengan kew kewajiban huk hukum si si pe pelaku, mis misalnya ti tidak
memb member erii pert pertol olong ongan an terh terhad adap ap sese seseor oran ang g korb korban an kece kecela lakaa kaan, n, pada padahal hal mengetahui kejadian kecelakaan. -
Sesu Sesuda dah h tahu tahun n 1919, 1919, yaitu yaitu sete setela lah h kelu keluar arny nyaa Arre Arrest st (putus (putusan an)) Hoge Hogera raad ad (MA) (MA) Belanda, pada tanggal 31 Desember 1919, memutuskan bahwa suatu perbuatan digolongkan melawan hukum apabila : 1. Setiap Setiap perbuat perbuatan an atau kealpaan kealpaan yg menimbulk menimbulkan an pelanggar pelanggaran an terhadap terhadap orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 2. Melangg Melanggar ar baik terhadap terhadap kesusil kesusilaan aan maupun maupun terhadap terhadap kesaksa kesaksamaa maaan an yg layak layak dalam dalam pergaul pergaulan an masyar masyaraka akatt terhada terhadap p orang orang lain, lain, atau atau benda benda milik milik orang lain.
Kuliah 3
a. Me Menj njel elas askan kan tu tugas gas huk hukum um b. Men Menjel jelask askan an tujuan tujuan hukum hukum menuru menurutt beberap beberapaa teori teori
c. Men Menjel jelask askan an hubung hubungan an hukum hukum denga dengan n kekuas kekuasaan aan
Tugas hukum
•
-
Tuj Tujuan uan kaed kaedah ah huku hukum, m, yakni akni keda kedam maian aian ant antar prib pribad adii.
Kedamaian tersebut meliputi 2 hal, yaitu : 1.
Ketertiban ektern antar pribadi
2.
Ketenangan intern pribadi
-
Kedu Keduaa hal hal ters terseb ebut ut ada ada hub hubun unga gann nnya ya deng dengan an tuga tugass kae kaeda dahh-ka kaed edah ah huku hukum m
yang yang bersif bersifat at dwi-tu dwi-tungga nggall yang yang merupa merupakan kan sepasa sepasang ng nilai nilai yang yang tidak tidak jarang jarang bersitegang, yaitu : 1.
Memberikan kepastian dalam hukum (“certainty”; “zekerheid”)
2.
Memberikan
kesebandingan
dalam
hukum
(“equity”;
“billijkheid”; “evenredigheid”) -
Pasa Pasang ngan an nila nilaii yan yang g ber berpe pera ran n dala dalam m huk hukum um,, kec kecua uali li yang yang tel telah ah dis disin ingg ggun ung g
di atas, masih ada dua pasang lagi, yakni : 1. Nila Nilaii kepe kepent ntin inga gan n roha rohani niah ah / keak keakhl hlak akan an (spi (spiri ritu tual alis isem em)) dan dan nila nilaii kepentingan jasmaniah / kebendaan (materialisem) 2. Nilai kebaruan kebaruan (inovatis (inovatisem) em) dan nilai nilai kelanggeng kelanggengan an (konservati (konservatisem) sem) -
Hubun bungan antara tujuan kae kaedah dengan tug tugasnya adalah, ah, pemberian
kepastian hukum tertuju kepada ketertiban, dan pemberian kesebandingan hukum tertuju pada ketenangan atau ketenteraman. -
Art Artinya, nya, keh kehid idup upan an ber bersam sama dapat dapat ter terttib hany hanyaa jika jika ada ada kepa kepast stiian dala dalam m
hubungan hubungan sesama sesama manusia. manusia. Dan pribadi pribadi akan tenang jikalau jikalau dapat menerima menerima apa yang sebanding dengan segala perikelakuan atau sikap tindaknya.
•
Mengapa tugas kaedah hukum disebut dwi-tunggal?
Tugas kedah hukum yang dua macam tersebut dikatakan sebagai dwitunggal, oleh karena setiap kaedah hukum yang termasuk kaedah hukum yang umum / abstrak, hendaknya dapat melaksanakan kedua tugas tersebut sekaligus. Contohnya, di dalam ketentuan Undang-Undang Pidana, dan pada pasal 1338 B.W.
Apabila kaedah-kaedah hukum yang umum dan yang individuil dihubungkan
•
dengan dengan tugas tugas hukum hukum yang yang dwi-tu dwi-tungg nggal, al, maka maka kaedah kaedah hukum hukum yang yang umum umum lebih lebih mengutamakan mengutamakan kepastian, kepastian, sedangkan sedangkan kaedah hukum individual lebih mementingka mementingkan n kesebandingan.
Hubungan antara dwi-tunggal tugas hukum dengan kepentingan umum dan
•
kepentingan pribadi. Undang-Undang Pidana pada hakekatnya perumusannya adalah “barangsiapa yang berpe berperik rikela elakuan kuan atau atau bersik bersikap ap tindak tindak terten tertentu, tu, akan akan dihukum dihukum seting setinggigi-tin tinggi gginya nya sekian tahun”. Dari kata “dihukum” pada ketentuan Undang-Undang Pidana sudah diketahui, bahwa hal itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada khalayak ramai. Artinya, siapa saja yang didalam didalam kehidupan kehidupan bersama bersama berperikela berperikelakuan kuan atau bersikap bersikap tindak tertentu, dapat dijatuhi hukuman tertentu. Oleh karena itu, tidak ada kesangsian lagi, bahwa adanya kepastian hukum mempertinggi jaminan terhadap kepentingan umum. Mengenai arti atau maksud perumusan setinggi-tingginya sekian tahun (=hukuman yang yang boleh boleh dijatu dijatuhka hkan) n) sebaga sebagaima imana na telah telah dijela dijelaska skan, n, adalah adalah untuk untuk member memberika ikan n keeband keebanding ingan an terhad terhadap ap diri diri pribadi pribadi yang yang berper berperike ikelak lakuan uan atau atau bersik bersikap ap tindak tindak.. Artiny Artinya, a, agar supaya supaya dapat dapat member memberika ikan n perti pertimba mbangan ngan didala didalam m menguku mengukurr serta serta membandingkan membandingkan perikelakuan perikelakuan atau sikap tindak si terdakwa terdakwa dengan berat-ringannya berat-ringannya hukuman yang setimpal.
Dala Dalam m fung fungsi siny nyaa seba sebaga gaii perli perlind ndung ungan an kepen kepenti ting ngan an manus manusia ia,, hukum hukum
•
memp mempuny unyai ai tuju tujuan an.. Adap Adapun un tuju tujuan an pokok pokok hukum hukum adal adalah ah menc mencip ipta taka kan n tata tatana nan n masy masyar arak akat at yang yang tert tertib ib,, menc mencip ipta takan kan kete ketert rtib iban an dan dan kese keseim imba banga ngan. n. Denga Dengan n tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Beberapa teori tentang tujuan hukum : 1.
Teori etis -
Menu Menuru rutt teor teorii etis etis hukum hukum semata semata-m -mat ataa bert bertuj ujua uan n kead keadil ilan an.. Isi Isi hukum hukum
ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan
perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan merealisir atau mewujudkan keadilan. -
Hakekat Hakekat keadi keadilan lan adalah adalah penil penilaia aian n terhadap terhadap suatu suatu perla perlakuan kuan atau atau tindak tindakan an
dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif (subyektif untuk kepentingan kepentingan kelompoknya kelompoknya,, golongannya, golongannya, dan sebagainya) sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus diilihat dari dua pihak. -
Aristo Aristotel teles es membed membedaka akan n adany adanyaa dua dua macam macam keadil keadilan: an: a.
Justitia distributiva (distributive justice, verdelende
atau begevende gerechtigheid) Menuntut bahwa setiap orang mendapat yang menjadi hak atau jatahnya : suum cuique tribuere (to each his own). Jatah ini tidak sama untuk setiap setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan dan sebag sebagai ainy nya. a. Just Justit itia ia dist distri ribu buti tive ve meru merupa pakan kan urus urusan an pemb pemben entu tuk k undang-undang. Sifatnya proporsional b.
Justitia commutativa (remedial justice, vergeldende
atau ruilgerechtigheid) Memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyar masyaraka akatt justi justitia tia commut commutati ativa va merupak merupakan an kewaji kewajiban ban setiap setiap orang orang terhadap sesamanya. Di sini dituntut kesamaan Yang adil ialah apabila seti setiap ap orang orang dipe diperl rlak akuka ukan n sama sama tanpa tanpa mema memanda ndang ng kedud keduduka ukan n dan dan sebaga sebagainy inya. a. Justit Justitia ia commut commutati ativa va merupa merupakan kan urusan urusan hakim. hakim. Karena Karena memperhatikan kesamaan maka sifatnya mutlak. -
Teor Teorii eti etiss itu itu bera beratt seb sebel elah ah
Apabila Apabila hukum hukum bertuj bertujuan uan mewuju mewujudkan dkan keadila keadilan, n, maka maka hukum hukum itu identi identik k dengan keadilan. Hukum tidaklah identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidakl tidaklah ah selalu selalu mewuju mewujudkan dkan keadila keadilan. n. Contohny Contohnya, a, peratu peraturan ran lalu-l lalu-lint intas. as. Mengendarai motor disebelah kiri tidak berarti adil, melainkan hanya untuk ketera keteratur turan an dan kelanc kelancara aran. n. Hukum Hukum menghen menghendaki daki penyama penyamarat rataan, aan, tidak tidak
demiki demikian an dengan dengan keadil keadilan. an. Untuk Untuk memenu memenuhi hi keadila keadilan n perist peristiwa iwanya nya harus harus dilihat secara kasuistis. Penganutnya adalah Geny.
2. Teori utilistis (Eudaemonistis) Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam dalam jumlah jumlah yang yang sebany sebanyakak-ban banyak yaknya nya (the (the greate greatest st good good of the greate greatest st number). Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Teori ini pun berat sebelah. Penganutnya adalah Jeremy Bentham.
3. Teori campuran -
Moch Mochta tarr Kusu Kusum maatm aatmad adja ja
Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketert ketertiba iban n ini syara syaratt pokok pokok (fundam (fundament ental) al) bagi bagi adanya adanya suatu suatu masyar masyarakat akat manusia yang teratur. Di samping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah terc tercap apai ainy nyaa kead keadil ilan an yang yang berb berbed edaa-be beda da isi isi dan dan ukur ukuran anny nyaa menu menuru rutt masyarakat dan zamannya. -
Purn Purnad adii dan dan Soer Soerjo jono no Soek Soekan anto to
Tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. -
Van Ap Apeldoorn
Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. -
Soebekti
Huku Hukum m
itu
meng mengab abdi di
kepa kepada da
tujua ujuan n
Nega Negarra,
yait aitu
mend mendat atan angk gkan an
kemakm kemakmura uran n dan kebaha kebahagia giaan an para para rakyat rakyatnya nya.. Dalam Dalam mengabd mengabdii kepada kepada tujuan Negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.
•
Tuju Tujuan an hukum hukum menu menuru rutt hukum hukum posi positi tiff kita kita terc tercan antu tum m dala dalam m alin alinea ea 4
Pembuka Pembukaan an Undang Undang-Un -Undang dang Dasar. Dasar. Jadi Jadi tujuan tujuan hukum hukum positi positiff kita kita adalah adalah untuk untuk membentuk membentuk suatu pemerintah pemerintah Negara Negara Indonesia Indonesia yang melindungi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Hubungan hukum dan kekuasaan
•
Yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaedah hukum adalah adalah penguas penguasa, a, karena karena penegakk penegakkan an hukum hukum dalam dalam hal ada pelangg pelanggara aran n adalah adalah monopol monopolii penguas penguasa. a. Penguas Penguasaa mempuny mempunyai ai kekuasa kekuasaan an untuk untuk memaks memaksaka akan n sanksi sanksi terh terhad adap ap pela pelang ngga gara ran n kaeda kaedah h hukum hukum.. Hake Hakeka katt kekua kekuasa saan an tidak tidak lain lain adala adalah h kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Hukum ada ada karen karenaa kekua kekuasa saan an yang yang sah. sah. Kekua Kekuasa saan an sahl sahlah ah yang yang menc mencip ipta takan kan hukum hukum.. Ketent Ketentuanuan-ket ketent entuan uan yang yang tidak tidak berdas berdasark arkan an kekuasa kekuasaan an yang yang sah pada dasarn dasarnya ya bukanlah hukum. Jadi hukum bersumber pada kekuasaan yang sah.
•
Rule of Law -
Dari Dari bun buny yi kat kata-ka a-kata tany nyaa rule rule of of law law bera berarrti peng pengat atur uran an ol oleh huk hukum um.. Jadi Jadi
yang mengatur adalah hukum, hukumlah hukumlah yang memerintahkan memerintahkan atau berkuasa. berkuasa. Ini berarti berarti supremasi hukum. Memang rule of law biasanya secara singkat diartikan sebagai “governance not by man but by law”. Perlu diingat bahwa hukum adalah perli perlindun ndungan gan kepenti kepentinga ngan n manusi manusia, a, hukum hukum adalah adalah untuk untuk manusi manusia, a, sehing sehingga ga “governance not by man but by law” tidak boleh diartikan bahwa manusianya pasif sama sekali dan menjadi budak hukum. -
Selznick men mengatakan bahwa huku ukumlah yang berk erkuasa. Penge ngekanga ngan
kekuasaan oleh hukum merupakan unsur esensial dan tiada kekuasaan yang kebal terhadap kecaman. -
Pengertian rule of law ini timbul pada tahun 1955 yaitu pada waktu
diadaka diadakan n Kongres Kongres Intern Internasi asional onal pertam pertamaa yang yang dispons disponsori ori oleh oleh Intern Internati ational onal Comission of Jurists yang diadakan di Atena dan dihadiri oleh sarjana hukum dari 48 negara. -
Konse nsep rul rule of law law ini ini per pertama kal kali dik dikemb embangk ngkan dal dalam Ko Kongres di
Delhi pada tahun 1959 yang diselenggarakan oleh International Commission of
Jurists yang diikuti oleh 185 orang hakim, sarjana hukum dan dosen hukum dari 53 negara. -
Rule of law menur nurut Dicey mengand andung 3 unsur : 1.
Hak as asasi manusia di dijamin le lewat un undang-undang.
2.
Persamaan ke kedudukan di di muka hu hukum (e (equality be before th the la law)
3.
Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-
wenangan tanpa aturan yang jelas. -
Penge engerrtian tian Ang Angllo Saks Saks rul rulee of law law di di Erop Eropaa Kont Kontiinent nental al dis diseb ebut ut den denga gan n
Negara hukum (rechtstaat : Emanual Kant dan Julius Julius Stahl). Negara Hukum menurut Emanual Kant dan Julius Stahl mengandung 4 unsur : 1.
Adanya pengakuan hak asasi manusia.
2.
Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut.
3.
Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid
van bestuur) 4.
Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.
Kuliah 4
a. Menje Menjelaskan laskan penger pengertian tian das das solle sollen n dan das sein sein dalam dalam hukum b. Menje Menjelaskan laskan hubunga hubungan n antara antara hukum dengan nilai nilai-nilai -nilai c. Me Menj njel elas askan kan as asas as huk hukum um
•
Das sollen : kaedah hukum berisi kenyataan normatif (apa yg seyogyanya
dilakukan) Contoh
: “Barangsiap “Barangsiapaa mencuri mencuri harus dihukum”; “Barangsiap “Barangsiapaa membeli membeli sesuatu sesuatu harus membayar”
Das sein sein
: kenya kenyataa taan n alami alamiah ah atau atau peri peristi stiwa wa konkr konkrit it
Contoh
: Kalau secara nyata-nyata telah terjadi seseorang mencuri, kalau nyatanyata telah terjadi seseorang membeli sesuatu tidak membayar.
•
Ketent Ketentuan uan yang yang berbun berbunyi yi “baran “barangsi gsiapa apa yang yang mencur mencurii harus harus dihukum dihukum”” tidak tidak
berar berarti ti bahwa bahwa telah telah terjad terjadii perist peristiwa iwa pencur pencurian ian dan pencuri pencurinya nya dihukum dihukum,, tetapi tetapi barangsiapa mencuri harus dihukum. Persyaratannya (mencuri) menyangkut peristiwa (sein) (sein),, sedang sedangkan kan kesim kesimpul pulanny annyaa (dihuku (dihukum) m) menyan menyangkut gkut keharus keharusan an (solle (sollen). n). Dihukumnya pencuri bukanlah merupakan akibat pencurian. Orang tidak dihukum karena (sebagai akibat) mencuri, tetapi pencuri harus dihukum dihukum berdasarkan berdasarkan undangundang yang melarangnya. Di sini tidak berlaku hukum sebab akibat. Kaedah hukum itu bersifat memerintah, mengharuskan, atau preskriptif.
•
Das sollen memerlukan Das sein
Kaedah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyoyganya atau seharusnya dilakukan. Sebagai pedoman kaedah hukum bersifat umum dan pasif. Agar kedah hukum itu tidak berfungsi pasif, agar kaedah hukum itu aktif atau hidup, diperlukan diperlukan “rangsangan “rangsangan”. ”. Rangsangan Rangsangan untuk mengaktifkan mengaktifkan kaedah hukum adalah peristiwa peristiwa konkrit (das sein). Dengan terjadinya terjadinya peristiwa peristiwa konkrit tertentu tertentu kaedah hukum baru dapat aktif, karena lalu dapat diterapkan pada pertistiwa konkrit tersebut. Selama Selama tidak tidak terjad terjadii perist peristiwa iwa konkri konkritt terten tertentu tu maka maka kaedah kaedah hukum hukum itu hanya hanya merupak merupakan an pedoman pedoman pasif pasif belaka belaka.. Perist Peristiwa iwa konkrit konkrit merupak merupakan an aktiva aktivator tor yang yang diperlukan untuk dapat membuat aktif kaedah hukum.
•
Das sein memerlukan Das sollen
Karena kaedah hukumlah peristiwa konkrit itu menjadi peristiwa hukum. Peristiwa hukum hukum adalah adalah perist peristiwa iwa yang yang releva relevan n bagi hukum, perist peristiwa iwa yang yang oleh oleh hukum hukum dihubungkan dengan akibat hukum atau peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan timbulnya atau lenyapnya hak dan kewajiban. Suatu peristiwa konkrit tidak mungkin dengan sendirinya menjadi peristiwa hukum. Suatu peristiwa hukum tidak mungkin terjadi tanpa adanya kaedah hukum. Peristiwa hukum tidak dapat dikonstatir tanpa tanpa menggu menggunaka nakan n kaedah kaedah hukum. hukum. Perist Peristiwa iwa hukum hukum itu dicipt diciptakan akan oleh oleh kaedah kaedah hukum. hukum. Sebali Sebalikny knyaa kaedah kaedah hukum hukum itu dalam dalam proses proses terjad terjadiny inyaa dipenga dipengaruh ruhii oleh oleh per peris isti tiwawa-pe peri rist stiw iwaa konkr konkrit it.. Apaka Apakah h suat suatu u peris peristi tiwa wa itu itu peri perist stiw iwaa hukum hukum itu itu tergantung pada adanya kaedah hukum. Kaedah hukum itu mengkualifisir suatu aspek
dari suatu peristiwa menjadi peristiwa hukum. Apakah suatu aspek dari kenyataan itu dapat dapat berla berlaku ku seba sebaga gaii peri perist stiw iwaa hukum hukum terg tergan antu tung ng pada pada kaed kaedah ah hukum hukum yang yang bersangkutan, yaitu dapat diterapkan dalam situasi yang konkrit. Contoh : -
Peri eristiw stiwaa tidur dur sebag ebagai ai peri perist stiiwa fisi fisik k buka bukanl nlah ah mer merupak upakan an peri perist stiiwa
hukum. Tetapi tidur merupakan peristiwa hukum apabila terjadi pada seseorang penjaga malam pada saat ia seharusnya keliling mengadakan ronda dan terjadi pencurian. Peristiwa tidur dalam hal ini dapat mengakibatkan dipecatnya penjaga malam tersebut. -
Mero Meroko kok k mer merup upak akan an peri perist stiw iwaa kon konkr krit it,, tet tetap apii kal kalau au ada ada oran orang g mer merok okok ok di
dekat pompa bensin yang ada papan larangan merokok dan kemudian terjadi kebakaran yang disebabkan oleh rokok orang tersebut, maka merokok menjad peristiswa hukum yang dapat menyebabkan si perokok dihukum.
•
Hubungan antara hukum dengan nilai.
Telah dikemukakan bahwa kaedah hukum merupakan pedoman tentang bagaimana seyo seyogy gyan anya ya manu manusi siaa berti berting ngka kah h laku laku di dala dalam m masy masyar arak akat at : kaeda kaedah h hukum hukum merupakan ketentuan tentang perilaku. Pada hakekatnya apa yang dinamakan kaedah adalah nilai, karena berisi apa yang “seyogyanya” harus dilakukan, sehingga harus dibedakan dari peraturan konkrit yang dapat dilihat dalam bentuk kalimat-kalimat. Kaedah hukum dapat berubah sementara undang-undangnya (peraturan konkritnya) tetap.
•
Pengertian asas hukum -
Bellefroid
Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang yang oleh oleh ilmu ilmu hukum hukum tidak tidak diangga dianggap p berasa berasall dari dari aturan aturan-at -atura uran n yang yang lebih lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. -
Van Eikema Hommes
Asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. -
The Liang Gie
Asas Asas adala adalah h suat suatu u dalil dalil umum umum yang yang diny dinyat ataka akan n dalam dalam isti istila lah h umum umum tanpa tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. -
P.Scholten
Asas Asas hukum hukum adal adalah ah kecen kecende deru rung nganan-ke kece cende nderu rung ngan an yang yang disy disyar arat atka kan n oleh oleh pandan pandangan gan kesusi kesusilaa laan n kita kita pada pada hukum, hukum, merupa merupakan kan sifatsifat-sif sifat at umum umum dengan dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi tidak boleh tidak harus ada. -
Kesimpulan
Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terj terjel elma ma dala dalam m perat peratur uran an peru perund ndan angg-und undan anga gan n dan dan putus putusan an haki hakim m yang yang merupa merupakan kan hukum hukum positi positiff dan dapat dapat dikete diketemuk mukan an dengan dengan mencar mencarii sifatsifat-sif sifat at umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.
•
Asas hukum mempunyai 2 fungsi : 1.
Fungsi dalam hukum
Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. 2.
Fungsi dalam ilmu hukum
Asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif.
•
Sifa Sifatt inst instru rume ment ntal al asas asas hukum hukum iala ialah h bahwa bahwa asas asas hukum hukum meng mengak akui ui adany adanyaa
kemungkinan-k kemungkinan-kemungki emungkinan, nan, yang berarti berarti memungkinka memungkinkan n adanya penyimpanga penyimpangann penyimpangan, sehingga membuat sistem hukum itu luwes.
•
Asas hukum dibagi juga menjadi 2 : 1.
Asas hukum umum
Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas restitutio in integrum, asas lex posteriori derogate legi priori, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan. 2.
Asas hukum khusus
Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penja penjabar baran an dari dari asas asas hukum hukum umum, umum, sepert sepertii asas asas pancta pancta sunt sunt servand servanda, a, asas asas konsensualisme, asas yang tercantum dalam pasal 1977 BW, asas praduga tak bersalah.
•
P.Scholten menyatakan bahwa ada 5 asas hukum umum, 4 asas pertama ada di
setiap sistem hukum, yaitu : 1.
Asas kepribadian
Dalam asas kepribadian manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Asas kepribadian kepribadian itu menunjuk menunjuk pada pengakuan pengakuan kepribadian kepribadian manusia, bahwa manusia manusia adalah subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban. 2.
Asas persekutuan
Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah persatuan, kesatuan dan cinta kasih, keutuhan masyarakat. 3.
Asas kesamaan
Asas Asas kesama kesamaan an menghen menghendak dakii adanya adanya keadila keadilan n dalam dalam arti arti setiap setiap orang orang harus harus diperlakukan sama. Yang adil ialah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama. Perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa) pula : similia similibus. Keadilan merupakan realisasi asas kesamaan ini. 4.
Asas kewibawaan
Sedangkan asas kewibawaan memperkirakan adanya ketidaksamaan. 5.
Asas pemisahan antara baik dan buruk
Tambahan :
•
Sanksi -
Lazi Lazimn mnya ya yan yang g dian diangg ggap ap mer merup upak akan an bed bedaa yang yang men menon onjjol ant antar araa kaed kaedah ah
huku hukum m deng dengan an kaed kaedah ah sosi sosial al lain lainny nyaa iala ialah h sank sanksi siny nya. a. Sank Sanksi si terh terhad adap ap pelanggaran kaedah hukum dapat dipaksaan, dapat dilaksanakan di luar kemauan yang bersangkutan, bersifat memaksa. Kalau dikatakan bahwa sanksi pada kaedah hukum itu bersifat memaksa atau menekan ini tidak berarti bahwa sanksi terhadap pelan pelangga ggaran ran kaedah kaedah sosial sosial lainny lainnyaa sama sama sekali sekali tidak tidak bersif bersifat at memaks memaksaa atau atau mene meneka kan. n. Dala Dalam m
ling lingku kung ngan an tert terten entu tu dala dalam m
kehi kehidu dupa pan n
bers bersam amaa
sank sanksi si
pelanggaran kaedah sopan santun, walaupun dikatakan hanya berupa peringatan atau teguran saja, akan dirasakan sebagai tekanan atau paksaan juga. Orang akan merasa tidak tenang kalau melanggarnya. -
Sanks nksi itu bar baru diken kenakan apabila terjadi pelangg nggaran kaedah dah huku ukum.
Kalau tidak terjadi pelanggaran kaedah hukum maka sanksi tidak diterapkan. Jadi sanksi hanyalah merupakan akibat dan tidak merupakan ciri hakiki hukum. -
Tidak setiap kaeda edah huku ukum dis disertai dengan san sank ksi. Kaed aedah huku ukum ini
disebut lex imperfecta. Contoh
: Ketentuan yang tercantum dalam pasal 298, yaitu bahwa seorang anak berapapun umurnya wajib menghormati dan menyegani orang tuanya. Ketentuan ini tidak ada sanksinya.
-
Tida Tidak k sem semua pela pelang ngga gara ran n kaed kaedah ah dapa dapatt dipak dipaksa saka kan n sanks sanksiinya. nya. Bebe Beberrapa apa
kewajiban tidak dapat dituntut pemenuhannya menurut hukum secara paksa. Ini terj terjad adii misa misaln lnya ya denga dengan n kewa kewaji jiba ban n yang yang berh berhubu ubung ngan an denga dengan n apa yang yang dinamakan perikatan alamiah (obligation naturalis, natuurlijke verbintenis). Perikatan pada umumnya :
o
hubungan hukum dalam hukum harta kekayaan yang menimbulkan hak bagi pihak yang satu atas suatu prestasi dari pihak yang lain sedang, pihak yang lain wajib melakukan prestasi untuk pihak lainnya. Perikatan perdata
o
:
Perikatan yang mempunyai akibat hukum, yang apabila tidak dipenuhi dapat diajukan ke pengadilan. Perikatan alamiah :
o
Peri Perika kata tan n yang yang tida tidak k memp mempuny unyai ai akib akibat at hukum hukum.. Peri Perika kata tan n yang yang bole boleh h dikata dikatakan kan tidak tidak sempur sempurna, na, yang yang tidak tidak dapat dapat dipaks dipaksaka akan n pelaks pelaksanaa anaanny nnyaa menurut hukum. Contoh : Kewajiban yang timbul dari perjanjian mengenai permainan dan pertaruhan, yang lebih dikenal dengan perjudian. Tidaklah mungkin untuk menagih hutang yang timbu timbull dari dari permai permainan nan dan pertar pertaruhan uhan.. Siapa Siapa yang yang secara secara sukare sukarela la melunas melunasii hutang semacam itu tidak dapat menuntut kembali apa yang telah dibayarkan itu. Membayar hutang yang timbul dalam permainan dan pertaruhan itu dianggap sebagai memenuhi perikatan alamiah.
Kuliah 5
a. Me Menj njel elas askan kan pe penge ngert rtia ian n da dan n tu tuju juan an kae kaeda dahh-kae kaeda dah h ke kepe perc rcay ayaa aan, n, ke kesu susi sila laan an,, sopan santun, dan hukum b. b. Me Menj njel elas askan kan pe perb rbed edaa aan n dan hu hubun bunga gan n an anta tara ra ka kaeda edah h hu hukum kum dengan dengan ka kaed edahahkaedah lainnya
•
Tabel kaedah-kaedah Kaedah
Kaedah
Kaedah Sopan
Kaedah
Tujuan Isi Asal Usul
Sanksi
kepercayaan Kesusilaan Umat manusia,
Santun Hukum Pembuatnya yang konkrit,
penyempurnaan manusia,
ketertiban masyarakat,
jangan sampai manusia jahat. Ditujukan kan ke kepada sikap ba batin Dari Tu Tuhan Dari di diri se sendiri
Dari Tuhan
Dari diri sendiri
jangan sampai ada korban Dituju ujukan ke kepada si sikap lahir Kekuasaan lu luar ya yang me memaksa Dari Dari masyarakat
masyarakat
secara tidak
secara resmi
resmi Membebani kewajiban dan memberi hak Daya Kerja
Membebani kewajiban
(bersifat normatif dan atributif)
•
Kaedah kepercayaan atau keagamaan
Dituju Ditujukan kan kepada kepada kehidu kehidupan pan berima beriman. n. Kaedah Kaedah ini dituju ditujukan kan terhad terhadap ap kewaji kewajiban ban manusi manusiaa kepada kepada Tuhan Tuhan dan diriny dirinyaa sendir sendiri. i. Sumber Sumber atau atau asal asal kaedah kaedah ini adalah adalah ajaran-ajar ajaran-ajaran an kepercayaan kepercayaan atau agama yang oleh pengikut-pengikut pengikut-pengikutnya nya dianggap dianggap sebagai perintah Tuhan. Tuhanlah yang mengancam pelanggaran-pelanggaran kaedah kepercayaan atau agama itu dengan sanksi.
•
Kaedah kesusilaan
Berhub Berhubunga ungan n dengan dengan manusi manusiaa sebagai sebagai indivi individu du karena karena menyan menyangkut gkut kehidupa kehidupan n pribadi manusia. Sebagai pendukung kaedah kesusilaan adalah hati nurani individu dan bukan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai anggota masyarakat yang tero terorg rgan anis isir ir.. Kaeda Kaedah h ini ini dapa dapatt mele melengk ngkapi api ketid ketidaks aksei eimb mban anga gan n hidup hidup prib pribadi adi mencegah kegelisahan diri sendiri.
•
Kaedah sopan santun
Kaedah sopan santun didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.
•
Sebagai perlindungan kepentingan manusia, kaedah kepercayaan atau keagamaan,
kaedah kaedah kesusi kesusilaa laan, n, dan kaedah kaedah sopan sopan santun santun atau atau adat dirasaka dirasakan n belum belum cukup cukup memuaskan, sebab : a.
Masih banyak kepentingan-kepentingan manusia
lainnya yang memerlukan perlindungan, tetapi belum mendapat perindungan dari ketiga kaedah sosial tersebut. b.
Kepentingan-kepentingan
manusia
yang
telah
menda mendapa patt perl perlin indu dung ngan an dari dari keti ketiga ga kaeda kaedah h sosi sosial al ters terseb ebut ut belum belum cukup cukup terlindungi, karena dalam hal terjadi pelanggaran kaedah-kaedah tersebut reaksi atau sanksinya dirasakan belum cukup memuaskan : -
Kaedah Kaedah keper kepercay cayaan aan atau atau keagam keagamaan aan tidakl tidaklah ah member memberii sanksi sanksi yang yang dapat dapat dirasakan secara langsung di dunia ini.
-
Kalau Kalau kaedah kaedah susi susila la dilang dilanggar gar hanya hanyalah lah akan akan menimb menimbulk ulkan an rasa rasa malu, malu, rasa takut, rasa bersalah atau penyesalan saja pada si pelaku. Kalau ada seorang pem pembu bunu nuh h tida tidak k dita ditang ngka kap p dan dan diad diadil ili, i, teta tetapi pi masi masih h berk berkel elia iara ran, n, masyarakat akan merasa tidak aman, meskipun si pembunuh itu dicekam oleh rasa penyesalan yang sangat mendalam dan dirasakan sebagai suatu penderitaan sebagai akibat pelanggaran yang dibuatnya.
-
Kalau
kaedah
sopan pan
santun
dil dilangga ggar
atau
diabaikan
hanya nyalah
meni menimb mbul ulkan kan cela celaan an,, umpa umpata tan, n, atau atau cemooh cemoohan an saja saja.. Sanks Sanksii inip inipun un dirasakan dirasakan masih masih kurang cukup memuaskan, memuaskan, karena dikhawatirkan dikhawatirkan pelaku pel pelan angg ggar aran an akan akan mengu mengula langi ngi perbua perbuata tann nnya ya lagi lagi kare karena na sank sanksi siny nyaa dirasakan terlalu ringan.
•
Kaedah hukum
Melindungi Melindungi lebih lanjut kepentingan-ke kepentingan-kepenti pentingan ngan manusia manusia yang sudah mendapat mendapat perlindunga perlindungan n dari ketiga kaedah lainnya lainnya dan melindungi melindungi kepentingankepentingan-kepent kepentingan ingan manusia yang belum mendapat perlindungan dari ketiga kaedah tadi.
Terdapat 2 macam aspek hidup yaitu :
•
-
Hidup pribadi
-
Hidu Hidup p anta antarr prib pribad adii (“tr (“tran ansp sper erso sona nal” l” atau atau “Int “Inter erpe pers rson onal al”) ”)
Pembedaan antara 2 macam tata kaedah :
•
-
Yang Yang term ermasuk asuk gol golonga ongan n as aspek pek hid hidup up pri pribadi badi yang ang men menca caku kup p: 1.
Kaedah-kaedah kepercayaan untuk mencapai kesucian hidup
pribadi atau kehidupan beriman (“devout life”) 2.
Kaedah-kaedah ke kesusilaan (“ (“sittlichkeit” at atau mo moral / etika da dalam
arti sempit) yang tertuju pada kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani dan akhlak (kehidupan dengan “geweten”) -
Yang Yang term termas asuk uk golo golong ngan an aspe aspek k hid hidup up anta antarr pri priba badi di yang yang meli melipu puti ti : 1.
Kaedah-kaedah s op opan s an antun ( “s “sitte”) y an ang m ak aksudnya a da dalah
untuk kesedapan hidup bersama (“pleasant living together) 2.
Kaedah-kaedah hukum yang tertuju kepada kedamaian hidup
bersama (“peaceful living together”)
Hubungan antara kaedah hukum dengan kaedah-kaedah lainnya :
•
1.
Kaedah hukum – Kaedah kepercayaan atau keagamaan
Antara kaedah kepercayaan atau keagamaan dan hukum banyak titik temunya. Pasal 29 UUD misalnya menjamin kebebasan beragama bagi setiap penduduk. Pembunuhan, pencurian, perzinahan, tidak dibenarkan oleh kedua kaedah itu.
2.
Kaedah hukum – Kaedah kesusilaan -
Batas Batas yang yang tajam tajam tidak tidak dapat dapat ditar ditarik ik antara antara kaeda kaedah h kesusil kesusilaan aan dan dan kaedah kaedah
hukum. hukum. Hukum Hukum positf positf kita kita memper memperhat hatika ikan n pengert pengertian ian-pen -penger gerti tian an tentan tentang g kesusilaan kesusilaan seperti iktikhad baik (ps.1338, (ps.1338, 1363 BW), bersikap seperti kepala somah yang baik (ps.1560 BW), kelayakan, dan kepatutan.
-
Kesusi Kesusilaa laan n sering sering mela melaran rang g beberap beberapaa perbuat perbuatan an terten tertentu tu yang yang oleh hukum hukum
sama sekali tidak dihiraukan, seperti misalnya berbohong, kumpul kebo, atau hidup bersama tanpa nikah. -
Sebal Sebalik ikny nyaa kada kadangng-kad kadan ang g hukum hukum membol memboleh ehkan kan apa yang yang dilara dilarang ng oleh oleh
kesusilaan. Contohnya : a. Suto Suto meng menggug gugat at Noyo Noyo yang yang huta hutang ng uang uang kepad kepadan anya ya,, teta tetapi pi tidak tidak melunasiny melunasinya. a. Hakim dalam putusannya putusannya menolak gugatan gugatan Suto, karena dianggap tidak terbukti. Menurut hukum karena gugatan Suto ditolak oleh pengadilan, pengadilan, maka Noyo tidak perlu memenuhi kewajibannya kewajibannya melunasi melunasi hutangnya kepada Suto. Apabila gugatan ditolak oleh pengadilan, maka menurut hukum tergugat tidak ada kewajiban apa-apa terhadap penggugat. Tet Tetapi api
kes kesusi usilaan aan
tida tidak k
membe embeba bask skan an
oran orang g
yang ang
hut hutang ang
dar dari
kewajibannya melunasi hutangnya. b. Dadap mengadakan mengadakan perjanjian perjanjian dengan Waru, sehingga sehingga dari perjanjian perjanjian itu itu timb timbul ulla lah h kewa kewaji jiba ban n pada pada Wa Waru ru terh terhad adap ap Dada Dadap. p. Akan Akan teta tetapi pi perjanjian itu tidak memenuhi syarat-syarat formal yang telah ditentukan oleh hukum. Kesusilaan mewajibkan Waru untuk memenuhi perjanjian, menurut hukum tidak. c. Memungut bunga tinggi itu tidak susila, menurut hukum dimungkinkan, kecuali kalau menjadi mata pencaharian. d. Lembag Lembagaa kadalu kadaluwar warsa sa sering sering berten bertentan tangan gan dengan dengan kesusi kesusilaa laan. n. Bagi hukum kadaluwarsa ini tujuannya adalah untuk menjamin kepastian. -
Huku Hukum m itu itu seba sebagi gian an besa besarr meru merupa paka kan n pera peratu tura ran n kesu kesusi sila laan an yang yang oleh oleh
penguasa diberi sanksi hukum : perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP hamper seluruhnya merupakan perbuatan-perbuatan yang berasal dari kaedah-kaedah kesusilaan atau kepercayaan -
Huku Hukum m menu menunt ntut ut lega legali lita tas, s, yang yang bera berart rtii bahw bahwaa yang yang ditu ditunt ntut ut adal adalah ah
pelaks pelaksana anaan an atau atau pentata pentataan an kaedah kaedah semata semata-ma -mata, ta, sedangk sedangkan an kesusi kesusilaa laan n menuntut moralitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah perbuatan yang didorong oleh rasa wajib.
3.
Kaedah hukum – Kaedah sopan santun
Batas antara sopan santun dan hukum itu selalu berubah, bergeser, sebagai contoh misalnya dapat disebutkan pertunangan yang dulu merupakan lembaga hukum, sekarang hanya merupakan sopan santun atau adat kebiasaan saja. Ada kalanya kaedah sopan santun dibrantas oleh kaedah hukum, tetapi ada kalanya diakui. Kaed Kaedah ah sopa sopan n sant santun un dapa dapatt menj menjad adii kaed kaedah ah huku hukum m kare karena na masy masyar arak akat at menganggapnya atau mengakuinya sebagai peraturan tentang perilaku manusia yang seyogyanya dilakukan.
Kuliah 6
a. Men Menjel jelask askan an isi isi dan dan sifa sifatt kaeda kaedah h hukum hukum b. Men Menjel jelask askan an peru perumus musan an kaeda kaedah h hukum hukum c. Men Menjel jelask askan an esen esensia sialia lia kaed kaedah ah huku hukum m
Apabila ditinjau dari sudut isinya, maka dapatlah dikenal adanya tiga macam
•
kaedah hukum, yaitu : 1.
Kaedah-kaedah hukum yang berisikan suruhan (“gebod”)
Contoh : a.
Bidang hukum tantra, misalnya pasal 22 ayat 1, 2,
dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang isinya adalah sebagai berikut : 1) Dala Dalam m hal hal ihwa ihwall kepe kepent ntin inga gan n yang yang mema memaks ksa, a, Pres Presid iden en berh berhak ak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. 2) Perat eratur uran an peme pemerrint intah itu
har harus menda endapa patt
per perset setujua ujuan n
Dewa Dewan n
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 3) Jika tidak tidak mendapat mendapat persetuju persetujuan, an, maka peraturan peraturan pemeri pemerintah ntah itu harus harus dicabut. b.
Bidang hukum perdata, misalnya
Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu yaitu bahwa bahwa kedua kedua orang orang tua wajib wajib memeli memelihar haraa dan mendid mendidik ik anak-an anak-anak ak sebaik-baiknya.
Pasa Pasall 1 Undan Undangg-Und Undan ang g nomor nomor 1 tahun tahun 1974 1974 yang yang mene menent ntuka ukan n bahwa bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
2.
Kaedah-kaedah hukum yang berisikan larangan (“verbod”)
Contoh : Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 secara tegas berisikan larangan, oleh karena di dalam pasal tersebut dinyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang : a.
Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke
bawah ataupun ke atas. b.
Berhubungan
darah
dalam
garis
keturunan
menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. c.
Berhubungan se semenda, ya yaitu me mertua, an anak ti tiri,
menantu dan ibu / bapak tiri. d.
Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak
susuan, saudara susuan dan bibi / paman susuan. e.
Berhubungan sa saudara de dengan is isteri at atau se sebagai
bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari satu. f.
Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau
peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
3.
Kaedah-kaedah hukum yang berisikan kebolehan (“mogen”)
Contoh : Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa fihakfihak fihak yang yang menika menikah h dapat dapat mengad mengadaka akan n perjan perjanjia jian n tertul tertulis is pada waktu waktu atau atau sebelum perkawinan dilangsungkan, asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
Ditinjau dari sifatnya ada dua macam kaedah hukum, yaitu :
•
1. KaedahKaedah-kaed kaedah ah hukum hukum yang bersif bersifat at impera imperati tif f Apabila kaedah hukum itu bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat atau memaksa. Apabila seseorang hendak melakukan perbuatan tertentu (x misaln misalnya) ya),, maka maka ia harus harus mentaa mentaati ti kaedahkaedah-kaed kaedah ah hukum hukum yang yang mengat mengatur ur perbuatan x pada perbuatan x. Contoh : Pasal 1334 ayat 2 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyatakan bahwa, seorang ahli waris tidak dapat menolak bagian dari harta waris yang akan akan dite diteri riman manya ya sebe sebelu lum m pemb pembag agia ian n hart hartaa wari wariss berl berlan angs gsun ung, g, maka maka penolakan tersebut tidak dapat diakui sebagai perbuatan yang sah, walaupun dengan izin pewaris.
2. KaedahKaedah-kaed kaedah ah hukum hukum yang bersif bersifat at fakulta fakultati tif f Apabila kaedah hukum itu tidak secara a priori mengikat. Kaedah hukum fakultatif fakultatif ini sifatnya sifatnya melengkapi, melengkapi, subsidiair subsidiair,, atau dispositi dispositif. f. Kalu seseorang seseorang hendak melakukan perbuatan tertentu (x) ia bebas untuk menggunakan atau tidak tidak menggu menggunaka nakan n kaedah kaedah hukum hukum yang yang mengat mengatur ur perbua perbuatan tan x itu. itu. Akan Akan tetapi kalau ia menggunakannya ia terikat.
Hubungan antara isi dan sifat kaedah hukum, yaitu :
•
1. Kaed Kaedahah-ka kaed edah ah huku hukum m yang yang beris berisik ikan an suru suruhan han dan dan lara laranga ngan n adal adalah ah kaeda kaedahhkaedah hukum yang bersifat imperatif 2. KaedahKaedah-kae kaedah dah hukum yang berisik berisikan an kebole kebolehan han adalah adalah kaedahkaedah-kae kaedah dah hukum yang bersifat fakultatif.
Bentuk-bentuk kaedah hukum, yaitu :
•
1.
Kaedah hukum yang berbentuk tidak tertulis.
Kaedah hukum yang tidak tertulis itu tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara secara sponta spontan n dan mudah mudah menyes menyesuai uaikan kan dengan dengan perkem perkemban bangan gan masyar masyaraka akat. t.
Karena Karena tidak tidak dituan dituangkan gkan dalam dalam bentuk bentuk tulisa tulisan, n, maka maka sering seringkal kalii tidak tidak mudah mudah untuk diketahui. 2.
Kaedah hukum yang berbentuk tertulis.
Kaedah hukum yang tertulis, yaitu yang dituangkan dalam bentuk tulisan pada daun lontar, dalam bentuk Undang-Undang Undang-Undang da sebagainya, sebagainya, mudah diketahui diketahui dan lebih menjamin kepastian hukum. Konon kaedah hukum dalam bentuk tulisan perta pertama ma yang yang dikena dikenall manusi manusiaa dalam dalam sejara sejarah h adalah adalah UndangUndang-Unda Undang ng Raja Raja Hamurabi dari Babilon yang hidup antara tahun 1955 sampai 1913 SM.
Perumusan Kaedah Hukum
•
Dari ajaran Kelsen dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain, sebagai berikut : a.
Kaedah hu h ukum ya yang di dirumuskan ol o leh il ilmu hu h ukum (“ (“rule of of
law”) merupakan pandangan hipotesis atau bersyarat (“hypothetical judgement”; “hypothetisch oordeel”), sebagaimana halnya dengan dalil alam. b.
Perbedaan terletak pada hakekatnya, yaitu : 1.
Pada da dalil al alam, ap apabila te terjadi se sesuatu (s (sebagai se sebab), ma maka
kejadian tersebut akan diikuti kejadian lain yang merupakan akibat (prinsip sebab-akibat) 2.
Pada ka kaedah hu hukum, ap apabila te terjadi pe perikelakuan at atau si sikap
tindak orang tertentu, maka orang lain harus berperikelakuan atau bersikap tindak menurut cara tertentu (prinsip imputansi). c.
Pada da dalil al alam, ti tidak ad ada ca campur ta tangan ma manusia di di da dalam
hubunga hubungan n sebabsebab-aki akibat bat,, sedangk sedangkan an pada kaedah kaedah hukum, hukum, hubungan hubungan normat normatif if diciptakan oleh manusia. d.
Hubungan se sebab-akibat pa pada da dalil al alam me merupakan ma mata ra rantai
tanpa batas, pada kaedah hukum, prinsip imputasi ada batasnya, Ilmu hukum menjelaskan menjelaskan obyeknya (yaitu (yaitu hukum) dalam bentuk preposisi-p preposisi-preposi reposisi si yang merumuskan keharusan-keharusan (“ought prepositions”)
Bert Bertit itik ik tola tolak k
•
pada pada pend pendap apat at Hans Hans Kels Kelsen en..
Peri Periha hall
perum perumusa usan n kaedah kaedah hukum hukum dapat dapat diketa diketahui hui akan adanya adanya dua macam macam pandang pandangan, an, yaitu : 1.
Pandangan hipotetis atau bersyarat
2.
Pandangan kategoris
Kedua Kedua macam macam pandang pandangan an terseb tersebut ut dapat dapat dikete diketemuka mukan n dalam dalam perumu perumusan san pasal pasal undang-u undang-unda ndang. ng. Akan Akan tetapi tetapi didala didalam m pemiki pemikiran ran yuridi yuridisny snya, a, Kelsen Kelsen hanya hanya mau mengetahui mengetahui adanya pendangan pendangan hipotetis hipotetis sebagai hakekat kaedah hukum yang umum (“gene (“general ral norm”) norm”);; hanya hanya kaedahkaedah-kae kaedah dah imdivi imdividui duill yang yang mempuny mempunyai ai pandang pandangan an kategoris.
Esensialia Kaedah Hukum.
•
-
Jika Jikala lau u dika dikattakan akan bah bahwa wa ses sesua uatu tu mem mempu puny nyai ai si sifat fat yang yang mem memak aksa sa,, maka maka
mungkin hal ini maksudnya adalah : 1.
Tidak dapat dielakkan atau dilanggar.
Apakah kaedah-kaedah hukum memang tidak dapat dilanggar? Kenyataannya adalah, adalah, bahwa bahwa kaedahkaedah-kae kaedah dah hukum hukum impera imperatif tifpun pun mungki mungkin n atau atau dapat dapat dilanggar. 2. Mela Melaku kuka kan n pak paksa saan an Apakah mungkin bahwa kaedah-kaedah sebagai pandangan (“oordeel”) dapat melakuk melakukan an paksaa paksaan? n? Ini jelas jelas tidak tidak mungki mungkin. n. Orang Orang yang yang dikuas dikuasai ai oleh oleh kaedah tersebut mungkin mempunyai rasa takut, akan tetapi bukanlah pada kaedahnya. -
Arti lai lain dari sif sifat mem memaksa ksa tidak dak dikenal lagi. Oleh karena itu, maka
menga mengapa pa dika dikata takan kan bahwa bahwa kaeda kaedah h hukum hukum bers bersif ifat at mema memaks ksa? a? Tidak Tidak lain lain maksudnya adalah, bahwa kaedah hukum tersebut dapat menyebabkan terjadinya atau adanya paksaan. -
Kalau demikian halnya, maka timbul pertanyaan, siapakah yang
mengadakan paksaan? Paling sedikit kemungkinannya ada dua, yaitu : 1.
Diri sendiri, hal ini kebanyakan tidak di disadari oleh pr pribadi yang
bersangkutan. Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Kita semuanya ingat
akan hasrat manusia untuk hidup pantas atau sayogya, mungkinkah hal itu tercapai atau terpenuhi tanpa patokan atau pedoman? Kecuali daripada itu, manusia merupakan makhluk yang mempunyai hasrat untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (“gregariousness”), sehingga ada semacam paksaan diri (kalau perlu) dalam hidup bersama tersebut. Oleh karena pada umumnya seseor seseorang ang tidak tidak begitu begitu suka suka untuk untuk menyel menyelami ami diri diri sendir sendirii (angga (anggapann pannya ya adalah, lebih baik kalau dapat memberikan pandangan mengenai hal-hal di luar luar diriny dirinya), a), maka maka juga juga lebih lebih mudah mudah untuk untuk menyat menyataka akan n bahwa bahwa kaedahkaedahkaedah hukum adalah memaksa. 2.
Pihak la lain ya yang ol oleh ka karena ka kaedah hu hukum di diberi pe peranan un untuk
melakukan paksaan, misalnya, polisi, jaksa, hakim, dan seterusnya. -
Sifat memaksa dari kaedah-kaedah hukum adalah tidak essensiil,
sebaliknya dapat ditegaskan disini, bahwa sifat membatasi atau mematoki dari kaedah-kaedah hukum, adalah essensiil.
Kuliah 7
a. Men Menjel jelask askan an peny penyimp impang angan an kaedah kaedah huku hukum m b. Men Menjel jelask askan an keber keberlak lakuan uan kaeda kaedah h hukum hukum
Penyimpangan terhadap kaedah-kaedah hukum dapat berupa pengecualian
•
atau penyelewengan.
Perikelakuan atau sikap tindak di luar batas-batas patokan atau pedoman
•
terseb tersebut ut perlu perlu dibeda dibedakan kan antara antara pengecu pengecuali alian an (“uitz (“uitzonde onderin ringsge gsgeval vallen” len”)) dengan dengan penyelewengan (“delicten”), yang penjelasannya adalah sebagai berikut : A.
Pengecualian atau dispensasi sebagai penyimpangan dari patokan
atau pedoman dengan dasar yang sah itu mengenal dua dasar yang berbeda, yakni : 1. pidana :
Pembenaran (“r (“rechtvaardigingsgrond”), mis misalnya dal dalam huk hukum
a.
“Noodtoestand”, um umpamanya, du dua or orang te terapung
di laut dengan sebilah papan. b.
“Wettelijkvoorschrift”, umpamanya, sebagaimana
tercantum dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Tiada boleh dihukum adalah ia yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-Undang”. Contohnya dari kenyataan, adalah pelaksana hukuman mati oleh seorang algojo. 2.
Bebas kesalahan (“schuldopheffingsgrond”), yang contohnya
adalah berat lawan (“overmacht”) dalam hukum pidana. Dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hal tersebut diatur, sebagai berikut “Tiada boleh boleh dihukum dihukum barangs barangsiap iapaa melaku melakukan kan perbua perbuatan tan karena karena terdor terdorong ong berat berat lawan”. Contohnya dari kenyataan adalah apabila seorang kasir menyerahkan uang kas, oleh karena ditodong dengan senjata api. Kedua Kedua dasar dasar pengecu pengecuali alian an terseb tersebut ut di dalam dalam ilmu ilmu hukum hukum pidana pidana dinama dinamakan kan “strafuitsluitingsgrond”, “strafuitsluitingsgrond”, adalah : 1.
Dalam
“s “schuldopheffingsgrond”
ad adalah
orang atau pribadi lain yang dapat dipersalahkan, yaitu dalam contoh di atas adalah orang yang menodong. 2.
Dalam “rechtvaardigingsgrond” tidak ada
orang atau pribadi yang dapat dipersalahkan. Didalam contoh di atas adalah dua orang yang terapung dan algojo, siapakah yang harus dipersalahkan.
B.
Delict ad adalah pe penyimpangan da dari pa patokan at atau pe pedoman ya yang
tidak mempunyai dasar yang sah, yang dimaksudkan dengan delict tidaklah sama dengan apa yang disebut peristiwa pidana (delict dalam arti sempit), akan tetapi juga peritiwa perdata seperti perbuatan melanggar hukum (“onrechtmatige daad”), sebaga sebagaima imana na antara antara lain lain disim disimpul pulkan kan dari dari pasal pasal 1365 1365 BW. Kecual Kecualii itu itu juga juga peristiwa tata usaha Negara, seperti “excess de pouvoir”, jadi istilah delict di sini dipergunakan dalam arti yang luas. Dikehen Dikehendaki daki adanya adanya sanctu sanctum m terhada terhadap p mereka mereka yang yang telah telah melaku melakukan kan delict delict.. Sanctum disini di pergunakan dalam arti luas pula dan bersifat negatif, artinya
suatu tindakan yang diambil terhadap pribadi yang melakukan delict. Sanctum dalam arti sempit, ialah hukuman (dalam arti luas). luas). Sanctum Sanctum dalam arti luas ada tiga macam, yaitu : 1.
Sebagai pemulihan keadaan
Yang antara lain dapat dijumpai dalam bidang hukum perdata, misalnya : si A meminjam
uang
si
B,
akan
tetapi
setelah
ditagih
tidak
mau
mengembalikannya. Maka, terhadap si A dapat dipaksa (melalui hakim) untuk mengembalikan hutangnya itu kepada si B, sehingga sebahagian dari harta kekayaan semula dari si B kembali pulih keadaannya sebagai sedia kala. 2.
Sebagai pemenuhan keadaan
Yang contohnya juga diambil dari bidang hukum perdata, yaitu dimana X berjual beli dengan Y. Setelah Y menyerahkan uangnya, ternyata X tidak menyerahkan barang yang dibeli oleh Y tersebut. Dalam hal ini, maka X dapat pula dipaksa untuk menyerahkan barang, sehingga dipenuhilah keadaan si Y sebagai pemilik barang tersebut (Apabila si Y menuntut kembali uangnya, maka terjadilah pemulihan keadaan), penagihan pajak yang berlebihan. 3.
Sebagai hukuman dalam arti luas
Yaitu tindakan yang tidak digolongkan kedalam salah satu macam sanctum tersebut di atas, dan istilah hukuman tersebut juga perlu diperlukan dalam arti luas, luas, karena karena tidak tidak hanya hanya melipu meliputi ti bidang bidang hukum hukum pidana pidana,, akan tetapi tetapi juga juga mencakup hukum perdata dan hukum tata usaha, misalnya : a.
Dala alam bid bidang hukum perd erdata conothnya adal dalah hal gan ganti rugi ugi
tamb tambah ahan an
(“aa (“aanv nvul ulle lend ndee
scha schade deve verg rgoe oedi ding ng”) ”),,
yang yang
seri sering ngka kali li
diga digand ndeng engka kan n denga dengan n sanct sanctum um pemul pemulih ihan an keada keadaan an atau atau peme pemenu nuhan han kead keadaa aan. n. Umpa Umpama many nyaa dida didala lam m cont contoh oh di muka muka,, si X yang yang suda sudah h menyerahkan menyerahkan uang kepada Y untuk pembelian pembelian barangnya yang tidak juga mau mau
dise diserrahka ahkan, n,
maka maka
Y
dapa dapatt
menun enunttut
peme pemenu nuha han n
kead keadaa aan n
(=penyerahan barang) yang ditambah dengan ganti rugi tambahan. b. b.
Dala Dalam m bida bidang ng huk hukum um tat tataa usah usahaa Nega Negara ra,, yak yakni ni ber berup upaa peme pemeca cata tan n
dari dari jabata jabatan n atau atau skorsi skorsing ng terhada terhadap p seoran seorang g pegawai pegawai,, pencabu pencabutan tan izin izin
usaha, pencabutan Surat Izin Mengemudi, dan seterusnya. Sanctum ini disebut “administratieve maatregel” c.
Dala Dalam m bida bidang ng huk hukum um pid pidan ana, a, sep seper erti ti yang yang tid tidak ak asi asing ng lag lagii dise disebu butt
hukuman, tetapi didalam uraian ini lebih baik dinamakan hukuman pidana (“puni (“punishm shment ent”). ”). Hukuma Hukuman n didala didalam m arti arti yang yang sempit sempit ini dimaks dimaksudka udkan n sebagai siksaan (“leed”) yang dibedakan antara : -
Siks Siksaa aan n riil riil atau atau mate materi riil il,, misa misaln lnya ya huku hukuma man n mati mati,, huku hukuma man n
denda, penyitaan barang, dan seterusnya. -
Siksaa Siksaan n idiil idiil atau atau moril, moril, misa misalny lnya, a, pengum pengumuma uman n keputusa keputusan n hakim, hakim,
pencabutan hak, wajib mengadakan selamatan dalam hukum adat, dan lain sebagainya.
•
Yang dimaksudkan dengan hal berlakunya kaedah hukum atau kelakuan kaedah
hukum hukum adalah adalah apa yang yang disebut disebut “geltu “geltung” ng” dalam dalam bahasa bahasa Jerman Jerman,, atau atau “geldi “gelding” ng” didalam bahasa Belanda.
•
Didalam teori-teori hukum pada umumnya dibedakan antara tiga macam kelakuan
atau hal berlakunya kaedah hukum (meninjau pada sasaran kaedah hukum), yaitu : 1.
Kelakuan atau hal berlakunya secara yuridis, yang mengenai hal
ini dapat dijumpai anggapan-anggapan sebagai berikut : a.
Hans Ke Kelsen ya yang me menyatakan ba bahwa ka kaedah
hukum hukum mempuny mempunyai ai kelakua kelakuan n yuridi yuridis, s, apabil apabilaa penentu penentuann annya ya berdas berdasark arkan an kaed kaedah ah yang yang lebi lebih h ting tinggi gi ting tingka katn tnya ya,, ini ini berh berhub ubun unga gan n deng dengan an teor teorii “Stu “Stufe fenb nbau” au” dari dari Kelse Kelsen. n. Dala Dalam m hal hal ini ini perlu perlu dipe diperh rhat atik ikan an,, apa apa yang yang dimaksudkan dengan efektivitas kaedah hukum yang dibedakannya dengan hal berlakunya kaedah hukum, oleh karena efektivitas merupakan fakta. b.
W. Zevenbergen menyatakan bahwa suatu kaedah
hukum hukum mempuny mempunyai ai kelaku kelakuan an yuridi yuridis, s, jikala jikalaku ku kaedah kaedah terseb tersebut ut terbent terbentuk uk menurut cara yang telah ditetapkan. Misalnya, Undang-Undang di Indonesia dibe dibent ntuk uk oleh oleh Pres Presid iden en denga dengan n pers perset etuj ujuan uan Dewa Dewan n Perw Perwak akil ilan an Raky Rakyat at (Undang-Undang Dasar 1945, pasal 5 ayat 1)
c.
Logemann
menyatakan
bahwa
secara
yurudis
kaedah hukum mengingat, apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya. d.
Gustav Radbruch mengemukakan pendapat bahwa
“in searching for the ground of validity, the juridical doctrine of validity at some point necessarily encounters the factuality of an authoritative will that cannot be further derived anywhere. It will derive the validity of a legal rule from from othe otherr lega legall rule rules, s, that that of a stat statut utee from from the the const constit itut utio ion. n. But But the the constitution itself can and must be taken by such a purely juridical doctrine of validity for a causa sui (=cause of itself). It may well explain the validity of a legal rule in relation relation to other legal rules, but never the validity validity of the highest highest legal rules, the fundamental laws, and hence never the validity of the legal order as a whole.”
2.
Kelakuan so sosiologis at atau ha hal be berlakunya se secara so sosiologis, ya yang
intinya intinya adalah adalah efektivit efektivitas as kaedah hukum didalam didalam kehidupan kehidupan bersama. bersama. Mengenai Mengenai hal ini dikenal dua teori : a.
Teori kekuasaan
b.
Teori pengakuan
3. adal adalah ah,,
Kelakuan fi filisofis at atau ha hal be berlakunya se secara fi filosofis. Ar Artinya bahw bahwaa
kaed kaedah ah huku hukum m
ters terseb ebut ut sesu sesuai ai deng dengan an cita cita-c -cit itaa
huku hukum m
(“Rec (“Rechts htside idee”) e”) sebaga sebagaii nilai nilai posit positif if yang yang tertin tertinggi ggi (“Uber (“Uberpos posit itiev ieven en Wert”) Wert”),, misalnya, Pancasila, Masyarakat Adil dan Makmur, dan seterusnya.
•
Ajaran (dari Logemann) yang juga membedakan kelakuan (dalam arti lingkup
laku) kaedah hukum, yaitu ajaran yang disebut “gebiedsleer”. Inti teori atau ajaran ini menyatakan, bahwa lingkup laku kaedah hukum adalah : “keadaan / bidang dalam mana kaedah berlaku” dan dibedakan antara empat bidang (mengungkapkan landasan daripada kaedah hukum), yaitu :
1.
“Ruimtegebied” atau lingkup laku wilayah
yang mengenai ruang terjadinya peristiwa yang diberi batas-batas atau dibatasi oleh kaedah hukum 2.
“Personengebied”
atau
lingkup
laku
priba pribadi di yang yang menunj menunjukk ukkan an siapa siapa (=prib (=pribadi adi kodrati kodrati)) atau atau apa (=pera (=peran, n, pribad pribadii hukum) yang oleh kaedah hukum dipatoki peranannya. 3.
“Tijdsgebied” atau lingkup laku masa
yang berhubungan dengan jangka waktu bilamana suatu peristiwa tertentu (akan, masih atau tidak lagi) diatur oleh kaedah hukum. 4.
“Zaaksgebied” (G.J. Resink) atau lingkup
laku ihwal, ialah yang bersangkutan dengan hal apa saja yang menjadi obyek kaedah hukum.
Kuliah 8
UTS
