PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-Pd)
MATERI
MAD PERTANGGUNGJAWABAN KELEMBAGAAN TA 2013
Kamis, 23 Januari 2014
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban yang merupakan laporan Tahunan yang di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menyampaikan perkembangan keadaan PNPM-Mpd di Kecamatan Majenang. Laporan ini disusun untuk dijadikan dasar, pedoman dan acuan sekaligus gambaran perjalanan PNM-MPd Tahun 2013 dan sekaligus sebagai acuan dasar anggaran Tahun 2014. Dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada : a.
Segenap Pelaku PNPM-MPd P NPM-MPd Tingkat Kecamatan Majenang
b.
Segenap pelaku PNPM-MPd Tingkat Desa
c.
Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Fasilitator Kecamatan Harapan kami semoga laporan ini memberikan gambaran dan informasi
kondisi PNPM Kecamatan Majenang. Mudah - mudahan laporan ini bermanfaat serta kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Majenang, 23 Januari 2014
Penyusun
2
SUSUNAN ACARA MAD PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN KELEMBAGAAN PNPM-MPd KECAMATAN MAJENANG NO
WAKTU
ACARA
1.
08.00 – 08.30
Registrasi Peserta
2.
08.30 – 08.45
Pembukaan
3.
08.45 – 09.00
Laporan Penyelenggara
4.
09.00 – 09.45
Sambutan – Sambutan
NARASUMBER
Sekretaris MAD / MC PJOK
1. Camat Majenang 2.
TK PNPM Kabupaten Cilacap Cilac ap
3. Fasilitator Kabupaten 5.
09.45 – 11.45
Laporan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban & Rencana Kerja 1.
Lembaga BKAD
2. Tim Verifikasi Perguliran 3.
BP – UPK
4.
UPK
6.
11.45 – 12.15
Tanggapan Peserta
7.
12.15 – 13.00
8.
13.00 – 13.30
Pembahasan & Penyepakatan RKTL Tingkat Kecamatan
10.
14.00 – 14.30
Lain – Lain
11.
14.30 – 15.15
Pembacaan Hasil Kesepakatan MAD
12.
15.15 – 15.30
Penandatanganan Penandatanganan Berita Acara
13.
15.30 – 15.45
Penutup
Ketua MAD
ISHOMA Ketua MAD & Fasilitator Ketua MAD Sekretaris MAD Sekretaris MAD / MC
3
TATA TERTIB
FORUM MUSYAWARAH ANTAR DESA PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM – MPd) KECAMATAN MAJENANG TA 2013
BAB I KETENTUAN UMUM
1. Forum Musyawarah Antar Desa ( MAD ) merupakan forum tertinggi tingkat Kecamatan untuk PNPM - MPd, MPd, yang bertujuan : a. Menyampaikan presentasi laporan pertanggung jawaban lembaga ( BKAD, BPUPK, TV dan UPK UP K ) baik kegiatan maupun keuangan. b. Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan RAPB lembaga tahun 2014. 2. Pemimpin Musyawarah Antar Desa ( MAD ) adalah ketua BKAD yang telah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa ( MAD ). BAB II WAKTU DAN TEMPAT
1. Waktu pelaksanaan Musyawarah Antar Desa Pertanggungjawaban Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan ( PNPM - MPd ) Kecamatan Majenang adalah pada : - Hari : Kamis - Tanggal : 23 Januari 2014 2. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa Pertanggungjawaban bertempat di Pendopo ”Graha Shaba” Kantor Kecamatan Majenang. BAB III PESERTA MAD PERTANGGUNGJAWABAN
1. Peserta Musyawarah Antar Desa Pertanggungjawaban adalah sebanyak 6 ( enam ) orang utusan desa. Adapun utusan desa tersebut terdiri dari unsur – unsur : a. 1 orang Kepala Desa b. 2 orang tokoh masyarakat c. 3 orang wakil perempuan. 4
2. Camat, PJOK, FK,FT, F Kab, FT Kab dan TK PNPM Kabupaten BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
1. Peserta dari utusan wakil desa berhak : a. Menyampaikan usulan, masukan dan saran. b. Memberikan suara. c. Mengikuti sidang pleno. d. Dalam sidang pleno satu desa diwakili oleh satu orang juru bicara. 2. Peserta dari unsur Camat, PJOK, FK, F Kab, FT Kab, TK PNPM Kabupaten berhak : a. Menyampaikan saran, masukan dan usulan demi kelancaran jalannya MAD Pertanggungjawaban. b. Menyampaikan jawaban atas pertanyaan – pertanyaan dari peserta. c. Mengambil kebijakan dan keputusan apabila musyawarah keluar dari substansi yang dibahas. 3. Peserta dari semua unsur berkewajiban : a. Mengikuti jalannya sidang sampai selesai. b. Menjaga keamanan dan ketertiban persidangan. c. Menjaga kelancaran persidangan. d. Semua peserta wajib mengisi daftar hadir. BAB V PIMPINAN SIDANG
1. Pimpinan Sidang Pleno adalah Ketua dan Sekretaris forum Musyawarah Antar Desa ( MAD ) yang telah dipilih dan ditetapkan dalam MAD. BAB VI QOURUM DAN KEPUTUSAN
1. Qourum dinyatakan syah apabila telah dihadiri minimal 75% dari jumlah unsur peserta. 2. Pengambilan keputusan dapat dinyatakan syah apabila didukung 75% dari jumlah anggota yang hadir. 3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 4. Apabila musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan, dilaksanakan, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara suara terbanyak / votting. 5
5. Votting dapat dilaksanakan, dilaksanakan, baik baik sifatnya terbuka ataupun tertutup tertutup sesuai dengan kesepakatan peserta forum MAD Pertanggun P ertanggungjawaban gjawaban 6. Semua keputusan / kesepakatan dalam MAD adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat. BAB VII ATURAN TAMBAHAN
1. Apabila wakil desa ada yang berhalangan hadir, maka dapat digantikan orang lain dengan menunjukkan surat keterangan dari Kepala Desa setempat. 2. Segala ketentuan dalan TATIB tersebut wajib ditaati seluruh peserta MAD, apabila masih terdapat kekurangan dan atau kekeliruan dapat diadakan pembahasan dan atau perubahan dengan disepakati seluruh peserta MAD.
Ditetapkan, Di : Majenang Tanggal : 23 Januari 2014 Ketua MAD
Sekretaris MAD
Sunarto, Ama. Pd
Buryanto
6
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KELEMBAGAAN KEC. MAJENANG
PENDAHULUAN
BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, prasarana-sarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, dan perguliran perguliran dana. BKAD berfungsi untuk melakukan tugas pokok sebagai lembaga pengelola partisipasi masyarakat, kegiatan antar desa, aset produktif, serta program-program dari pihak ketiga. Dalam hubungan dengan lembaga-lembaga bentukan PNPM (UPK, BP-UPK, TV, TPK, dan lain-lain) BKAD menjadi jalan keluar dari masalah status dan payung hukum. BKAD menjelaskan tentang status kepemilikan, keterwakilan, dan batas kewenangan. BKAD adalah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa, berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama antar desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif, serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pengembangan masyarakat. masyarakat. BKAD dibentuk berdasarkan UU 32/2004, PP 72 dan 73/2005, pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan bagi perlindungan dan pelestarian hasil-hasil PPK, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri pada Agustus 2006. Sesuai PP 72 tahun 2005, bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan adalah peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemanfaatan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, serta sosial budaya. Bidang-bidang ini selaras dengan kegiatan yang selama ini telah dilakukan melalui PPK/PNPM Mandiri Perdesaan. Penjabaran tugas pokok dan fungsi BKAD di atas dilakukan berdasarkan hasilhasil pengalaman PPK/PNPM Mandiri Perdesaan. Hasil-hasil pengalaman PPK/PNPM Mandiri Perdesaan tidak hanya aset produktif yang dikelola UPK, akan tetapi meliputi sistem perencanaan, kegiatan antar desa, pengembangan aset produktif, serta kemampuan mengelola program masyarakat. 7
BKAD juga mempunyai potensi untuk menjadi organisasi kerja yang mengkoordinasikan fungsi kelembagaan masyarakat di tingkat komunitas. Konsep pengakaran lembaga yang sudah menjadi komitemen dalam Pedum PNPM, harus dapat diwujudkan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan yang memadukan pola hubungan fungsional dan bertumpu pada akar lembaga komunitas. Lembaga komunitas sebagai basis kekuatan BKAD ke depan dapat terdiri dari RT/RW/dusun/jurong, nagari dsb. Dalam kaitan inilah maka BKAD dapat berfungsi untuk menggerakkan kembali semangat revitalisasi lembaga lokal/adat. Pendekatan pemberdayaan dalam CDD pada tahapan sekarang sudah mulai memadukan penguatan modal sosial dan menumbuhkan solidaritas sosial. Penguatan modal sosial dan solidaritas sosial akan menggerakkan peningkatan kegiatan kerja sama, akses dan jaringan sosial, menggerakkan fungsi produksi dan reproduksi sosial dan sebaginya. Pada konteks inilah maka menumbuhkan kembali semangat budaya lokal menjadi tugas strategis BKAD. Dalam menjalankan tugas pengelolaan perencanaan pembangunan partisipatif, BKAD juga memerankan diri sebagai komponen penting unsur masyarakat yang terlibat dalam pembahasan perencanaan di forum SKPD. Beberapa fungsi yang yang dijalankan dijalankan oleh lembaga seperti Tim Tim Penulis Usulan, Tim Pengelola Kegiatan,Tim Monitoring, Tim Pemelihara, adalah fungsi-fungsi yang berjalan dengan relatif baik selama ada program. Pemikiran untuk menjaga keberlanjutan fungsi didasarkan pada dua peluang. Peluang pertama dari aspek keberlanjutan kelembagaan dan peluang kedua berasal dari potensi kerja sama program. Keberlanjutan kelembagaan dipengaruhi di antaranya oleh ketersediaan perangkat peraturan yang relevan. PP 72/2005 mengamanatkan tentang penetapan dan pembentukan lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan mewakili ciri utama untuk mengidentifikasi lembaga lokal yang pada umumnya dibentuk melalui proses mobilisasi. Fungsi-fungsi yang termasuk dalam lingkup lembaga kemasyarakatan beberapa di antaranya adalah fungsi yang melekat pada lembaga bentukan program.
8
LAPORAN KEGIATAN BKAD TAHUN 2013
1. Monitoring / pemantauan, fasilitasi dan pembinaan sekaligus penguatan terhadap kegiatan PNPM di Kecamatan Majenang 2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan permasalahan-permasalahan yang muncul di tingkat desa. 3. Memfasilitasi kegiatan kegiatan pelatihan – pelatihan yang diselenggarakan oleh tim pelaksana kegiatan pelatihan kecamatan Majenang. 4. Melaksanakan Melaksanakan Musyawarah-musyawarah Musyawarah-musyawarah BKAD : a. Membahas kegiatan MAD Sosialisasi Sosialisasi b. Membahas kegiatan MAD Prioritas Usulan c. Membahas kegiatan MAD Penetapan Usulan d. Mengadakan rapat koordinasi kelembagaan tingkat kecamatan Majenang e. Membahas SOP UPK dan BKAD 5. Mengikuti pelatihan pengurus BKAD tingkat Kabupaten 6. Mengikuti pertemuan / rapat dalam forum BKAD tingkat Kabupaten Cilacap 7. Membantu pelaksanaan kegiatan RBM kabupaten Cilacap 8. Ikut serta dalam kegiatan penyerahan bantuan langsung RTM yang berasal dari alokasi surplus UPK tahun 2013.
9
REALISASI REALIS ASI RAPB BADAN KERJASAMA ANTAR DESA DESA PNPM - MPd KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2013 No A.
Keg i atan
Ren cana
Sal d o
PENDAPATAN PENDAPATAN 1 Alokasi Pengembangan Kelembagaan 20 2013
43.000.000
2 Alokasi Pengembangan Kelembagaan 20 2012
16.897.800
J UML AH B.
Real i s as i
59.897.800
PENG PENGG GUN UNA AAN DA DANA/KE NA/KEG GIATA IATAN I
Pen gu gu at at a an n St St a att u uss Ke Kel emb ag ag aa aan 1 Evaluasi/ Re Review AD/ART & SOP Lembaga
II
1.120.000
-
1.120.000
Ke eg g ia iat an an - K e eg g ia iat an an 1. Transport sport Fasilitasi MAD Pertanggungjawaban
450.000
350.000
100.000
Fasilitasi MAD Prioritas
250.000
100.000
150.000
Fasilitasi MAD Penetapan
250.000
300.000
(50.000)
Fasilitasi MAD Khusus
450.000
950.000
(500.000)
Kegiatan ForumBKAD & BPUPK
400.000
3.150.000
(2.750.000)
Pembinaan dan Monitorin ring Kegiatan Desa
14.87 .875.00 .000
15.525.000
(650.000)
Kunjun jungan Lapangan Tim TimPenyeh yehat Pinja injam man
1.700 .700.0 .00 00
Persiapan MAD
1.120.000
Kelembagaan
7.680.000
5.088.000
2.592.000
TimPendanaan
4.410.000
1.416.000
2.994.000
TimPenyehat Pinjaman
2.580.000
Rapat ForumBKAD & BPUPK
400.000
850.000
(450.000)
3.400.000
2.725.000
675.000
5.955.000
-
5.955.000
12.257.800
-
12.257.800
2.600.000
1.700.000
-
2. Rapa Rapatt - Rapa Rapatt
3 Penyaluran Dana Bantuan Langsung RTM III
1.120.000
2.580.000
Peningkata eningkatan n Kapas Kapasitas itas Pelaku elaku Masya Masyara raka katt 1 Pe Pelatihan Kelompok Binaan 2 Pe Pelatihan Pelaku Masyarakat 3 Pelatihan Pengurus BKAD
5.200.000
(2.600.000) -
LAIN-LAIN Rekruitmen UPK
1.875.800
RBM
1.400.000
Pengembalian DOK
690.700
Beli Banner
100.000
MAD Khusu dan Sosialisasi
7.904.100
OJT
8.738.000
TOTAL
59.897.800
58.062.600
1.835.200
10
LAPORAN RENCANA KEGIATAN BKAD TAHUN 2014
1. Penguatan status kelembagaan, yang meliputi : -
Evaluasi/review ADART dan SOP Kelembagaan Kelembagaan
2. Meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat, meliputi : -
Pelatihan kelompok binaan
-
Pelatihan pelaku masyarakat
-
Pembinaan tingkat desa
-
Study banding kelembagaan
3. Melaksanakan Melaksanakan Musyawarah-musyawarah Musyawarah-musyawarah Kelembagaan : -
Persiapan MAD
-
Rapat koordinasi kelembagaan
-
Rapat Tim Pendanaan
-
Kegiatan forum BKAD & BPUPK
4. Fasilitasi pembinaan tingkat desa 5. Monitoring kegiatan desa 6. Fasilitasi penyaluran dana bantuan langsung RTM dari surplus UPK 7. Mengikuti pelatihan pengurus BKAD tingkat Kabupaten 8. Fasilitasi kegiatan penyehatan pinjaman. 9. Fasilitasi kegiatan musyawarah antar desa
11
RAPB BADAN KERJASAMA KERJA SAMA ANTAR ANTA R DESA DESA PNPM - MPd MPd KECAMATAN MAJ ENANG ENANG KABUAPTEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2014 NO
KEGIA TA N
S ATUAN
A. PENDAPATAN 1 Sisa Alokasi Pengembangan Kelembagaan 2013 2 Alokasi Pengembangan Kelembagaan 201 JUMLAH B.
1 1
PENGG PENGGUNA UNAAN AN DANA DANA/KEG /KEGIATA IATAN N I PENG PENGUA UAT TAN STAT STATUS US KELEMBA KELEMBAG GAAN AAN 1 Evaluasi/ Revew ADART & SOP Lembaga 1 II KE EG GI AT ATAN - KE KEGI AT ATAN 1 Tran ransport Fasilitasi MAD Pertanggungjawaban 1 Fasilitasi MAD Penetapan 1 Kegiatan ForumBKAD 3 Kegiatan ForumBPUPK 3 Kegiatan ForumTV 3 Kegiatan Kelembagaan Tingkat Provinsi 1 Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Desa 85 Kunjungan TimPenyehatan Pinjaman 17 Kunjungan Penanganan Masalah 17 2 Rapat- Rap Rapat Kelembagaan 12 TimPendanaan 12 TimPenyehatan Pinjaman Rapat ForumBKAD 3 Rapat ForumBPUPK 3 Rapat ForumT 3 ForumKelembagaan tingkat provinsi 1 3 Verifikasi Bantuan Langsung RTM 1 Monitoring Kegiatan Bantuan Langsung RTM 16 5 SeragamKelembagaan 16 6 Musyawarah Antar Desa 1 III PENING PENINGKAT KATAN AN KAPASIT KAPASITAS AS PELAKU PELAKU MASYA MASYARA RAKAT KAT 1 Pelatihan Kelompok PKUEP 1 2 Pelatihan Pelaku Masyarakat 1 OTAL
BI AYA
Kec. Kec.
1.835.200 5 1.199.000
Kec.
1.065.000
Kec. Kec. Keg Keg Keg Keg Desa Desa Desa
Kec. Kec. Keg Keg Keg Keg Keg Keg Desa paket Keg
1.007.500 252.000 576.000 100.000 100.000 100.000 500.000 1.350.000 150.000 150.000 1.500.000
Ke ls
3.175.000 3.176.200
450.000 300.000 100.000 100.000 100.000 500.000 150.000 150.000 100.000
KETERANGAN
TOTAL
Kegiatan
Orang
1.835.200 51.199.000 53.034.200
1.065.000 1 Keg
3
eg, rans . 450.000 300.000 1 keg, Trans 50.000 300.000 2 keg, Trans 100.000 eg, rans . 300.000 eg, rans . 300.000 eg 500.000 ( MDSos,MDP,MDInfo,M ,MDInfo,MPJDes,Keg) 12.750.000 17 Ds (M eg esa, ranspor . org 2.550.000 eg esa, rans . org 1.700.000
12.090.000 3.024.000 2.304.000 300.000 300.000 300.000 500.000 1.350.000 2.400.000 2.400.000 1.500.000
12 bulan 12 kali a a 3 kali 3 kali eg esa penerma er ma esa 1 Paket egaan
eg 3.175.000 3.176.200 1 Kegiatan
9 6 1 1 1 1 3 3 2 23 11 13 1 1 1 1 3 3 16 1 60
53.034.200 Ketua BKAD Kec. Majenang
Sunarto, Ama.Pd
12
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TV PERGULIRAN KEC. MAJENANG
PENDAHULUAN
Tim Verifikasi Perguliran adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat dan instansi terkait yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang simpan pinjam sesuai usulan kegiatan yang diajukan oleh kelompok peminjam. Peran tim verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua kelompok se kecamatan Majenang dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Tim Verifikasi mempunyai tugas dan tanggung jawab memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masing-masing kelompok, melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan, memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, serta bersama dengan BKAD memeriksa keterkaitan usulan antar desa sebagai suatu konsep pengembangan wilayah, membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan pemeriksaan usulan kegiatan, menyampaikan dan menjelaskan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan pemeriksaan usulan kegiatan kegiatan kepada UPK, BKAD BKAD dan Tim Pendanaan.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TV PERGULIRAN KEC. MAJENANG
PENDAHULUAN
Tim Verifikasi Perguliran adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat dan instansi terkait yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang simpan pinjam sesuai usulan kegiatan yang diajukan oleh kelompok peminjam. Peran tim verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua kelompok se kecamatan Majenang dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Tim Verifikasi mempunyai tugas dan tanggung jawab memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masing-masing kelompok, melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan, memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, serta bersama dengan BKAD memeriksa keterkaitan usulan antar desa sebagai suatu konsep pengembangan wilayah, membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan pemeriksaan usulan kegiatan, menyampaikan dan menjelaskan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan pemeriksaan usulan kegiatan kegiatan kepada UPK, BKAD BKAD dan Tim Pendanaan.
A.
LAPORAN KEGIATAN TIM VERIFIKASI VE RIFIKASI TAHUN 2013
Selama tahun 2013 Tim Verivikasi Perguliran telah melakukan verifikasi sebanyak 142 kelompok dengan total realisasi dana Rp 5.358.600.000,- dengan rincian per bulan sebagai berikut : No
Bulan
Jumlah Kelompok
Realisasi
1
Ja nua ri
5
Rp
170.000.000
2
Fe brua ri
8
Rp
258.000.000
3
Ma re t
12
Rp
517.000.000
4
Apri l
10
Rp
373.000.000
5
Me i
16
Rp
642.000.000
6
Juni
15
Rp
547.000.000
7
Jul i
14
Rp
529.500.000
8
Ag us tus
13
Rp
388.000.000
9
Se pte mbe r
11
Rp
471.000.000
10
O ktobe r
15
Rp
536.100.000
11
Nope mber
11
Rp
511.000.000
12
D e s e mbe r
12
Rp
416.000.000
142
Rp
5.358.600.000
Jumlah
13
B.
LAPORAN RENCANA KEGIATAN TIM VERIFIKASI VE RIFIKASI TAHUN 2014
1. Melaksanakan Melaksanakan verifikasi perguliran perguliran ke kelompok SPP se kecamatan Majenang Majenang 2. Mengikuti rapat koordinasi lembaga PNPM tingkat tingkat kecamatan 4. Melaksanakan Melaksanakan pembinaan pembinaan kelompok kelompok SPP 5. Mengikuti pelatihan pelatihan peningkatan kapasitas kapasitas pelaku baik tingkat tingkat kecamatan maupun maupun kabupaten.
RENCANA KEGIATA N DAN ANGGARAN TV TA 2014 Alo Alokasi Rp 17.64 .640.00 .000,NO
U RAI AN
S ATUAN
S ATUAN
HARGA VOL UME SATUAN JUMLAH TOTAL (Rp)
1
Pembahasan Awal Proposal/ Persiapan Kunjungan Lapangan per Kelompok
3
Org
24
Kali
72
25.000
1.800.000
2
Kunjungan Lapangan Per Kelompok
14
klmp
12
Bln
168
75.000
12.600.000
3
Pembahasan Hasil Kunjungan dan Pembuatan buatan Rekomendasi endasi
3
Org
12
Kali
36
30.000
1.080.000
4
Biaya Kunjungan Pasca Pencairan (per desa triwulan pertama)
3
Org
17
Desa
51
25.000
1.275.000
5
ATK, Administrasi dan Umum
1
Paket
1
Thn
1
264.000
165.000
3
Org
12
Bln
36
20.000
720.000
6 Ko Komunikasi
Rp 17.640.000
14
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BP-UPK KEC. MAJENANG
PENDAHULUAN
BP-UPK adalah adalah badan yang ditetapkan oleh MAD Prioritas Prioritas Usulan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tugas - tugas dan tanggung jawab UPK seharihari. BP-UPK mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen - dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan dan pinjaman yang dikelola dikelola oleh oleh UPK, melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, melakukan pengawasan UPK terhadap aturan - aturan MAD, termasuk aturan perguliran, memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus UPK, memantau realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK, memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim lain yang dibentuk MAD dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, menyampaikan laporan pelaksanaan pelaksanaan tugasnya kepada MAD / BKAD.
A. LAPORAN KEGIATAN PENGURUS BP-UPK TAHUN 2013
1. Melaksanakan Melaksanakan audit keuangan UPK rutin tiap bulan, dan sampai dengan dengan akhir 2013 tidak di temukan kejanggalan baik dalam kegiatan maupun keuangan. 2. Monitoring pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kegiatan PNPM tingkat kecamatan kecamatan Majenang 3. Mengikuti rapat rapat koordinasi koordinasi lembaga PNPM tingkat tingkat kecamatan 4. Mengikuti pelatihan pelatihan peningkatan peningkatan kapasitas pelaku pelaku tingkat kabupaten kabupaten 5. Melakukan pendampingan pada saat kegiatan yang berhubungan dengan PNPM Kecamatan Majenang 6. Mengikuti rapat / pertemuan forum BP-UPK BP-UPK kabupaten kabupaten Cilacap
B. LAPORAN RENCANA KEGIATAN BP-UPK TAHUN 2014
1. Melaksanakan Melaksanakan audit keuangan rutin rutin tiap bulan bulan 2. Monitoring pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kegiatan PNPM tingkat kecamatan kecamatan Majenang 3. Mengikuti rapat rapat koordinasi koordinasi lembaga PNPM tingkat tingkat kecamatan 4. Mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas pelaku tingkat kecamatan maupun kabupaten. 6. Mengikuti pertemuan pertemuan / rapat dalam dalam asosiasi asosiasi BP-UPK tingkat Kabupaten Kabupaten Cilacap 15
7. Melakukan pendampingan kelompok bermasalah bermasalah
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN BPUPK TA 2014
NO 1
2
U RAI AN
S ATUAN
14.127.773
VOL UME
HARGA SATUAN
14.127.000 JUMLAH TOTAL
ATK & Adminis inistra trasi si Buku Kerja
3
Buah
1
Thn
3
15.000
45.000
Kertas, Pulpen , dll
1
Paket
1
Thn
1
432.000
432.000
Kalkulator
2
Buah
1
Thn
2
75.000
150.000
3
Oran rang
12
Bln
36
250.00 .000
9.000.000
Pendampingan Klp bermasalah
3
Orang
17
Kali
51
50.000
2.550.000
Sampel Kunjungan TPK
3
Orang
6
Kali
18
50.000
900.000
3
Oran rang
1
Kali
3
150.00 .000
450.000
2
Kali
12
Bln
24
25.000
600.000
Kegiat iatan Au Audit Au Audit Bulanan
Au Audit Tahunan UPK 3
S ATUAN
Al Alokasi
Transport Transport Kegiatan Tingkat Kecamatan
Rp 14.127.000
16
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN UPK TAHUN 2013
Latar Belakang
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Majenang adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat kecamatan termasuk mengkoordinasikan mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan pertemuan-pertemuan di tingkat kecamatan. kecamatan. Pengurus UPK terdiri terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Tugas dan tanggung jawab UPK adalah bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM-MPd di kecamatan; bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM-MPd; bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM-MPd baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan; bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir dan dana dari BLM yang dialokasikan untuk kegiatan SPP; melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam; melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM-MPd dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian bersama pelaku-pelaku lainnya; melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan maupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program; melakukan fasilitasi kerjasama dengan pihak luar dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah; dan tugastugas maupun tanggung jawab lainnya. Berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut diatas maka dalam setiap tahunnya UPK berkewajiban membuat laporan tahunan. Laporan Keuangan Tahunan UPK (Laporan Tutup Buku Tahunan) adalah laporan keuangan akhir tahun UPK yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Tujuan
1. Memberikan laporan akhir pengelolaan dana yang dikelola UPK Kecamatan Majenang agar diketahui rugi/labanya pada akhir tahun serta alokasi surplusnya. 2. Menghasilkan suatu laporan keuangan tahunan UPK yang informatif dan akuntabel.
A. Laporan Kegiatan
Pada periode tahun 2013 lalu UPK telah melaksanakan kegiatan-kegiatan, adapun diantaranya adalah: 17
Merealisasikan dana PNPM ke-17 desa se Kecamatan Kec amatan Majenang sesuai dengan
-
ketentuan yang termuat dalam SPC. SP C. Perguliran dana SPP
-
Perguliran disini merupakan kegiatan pengelolaan keuangan dalam bidang penyaluran pinjaman dana untuk kelompok perempuan. Untuk nasabahnya ialah kelompok-kelompok perempuan yang mempunyai usaha produktif. Dari data terakhir periode Desember 2013, UPK Majenang telah memiliki kelompok sebanyak 165 kelompok dengan jumlah anggota pemanfaat 2.130 orang.
Pembinaan kelompok SPP, pembinaan kelompok yang ada dilaksanakan
-
secara
bertahap
dan
berkelanjutan.
Adapun
pembinaannya
meliputi
administrasi, pengorganisasian kelompok, peningkatan produk, tata cara pemasaran, dll. Pelatihan pengurus UPK, untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pengurus
-
UPK. UPK Kecamatan Majenang juga telah mengikuti pelatihan UPK se Kabupaten. Penyerahan Bantuan Alokasi dana Sosial RTM yang berasal dari alokasi
-
surplus, adapun total dana bantuan langsung RTM yang telah direalisasikan ke masyarakat pada tahun anggaran 2013 sejumlah Rp. 90.000.000,Selain kegiatan-kegiatan diatas masih ada pula kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh UPK Kecamatan Majenang sebagai pelaku guna peningkatan program PNPM di kecamatan Majenang. B. Laporan Keuangan -
BLM
Pada tahun 2013 Alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk Kecamatan Majenang berjumlah Rp. 1.350.000.000,1.350.000.000,Pemanfaatannya untuk 17 Desa se Kecamatan Majenang terbagi menjadi beberapa bidang yaitu : •
Sarana Prasarana Umum
: Rp.
669.949.000,669.949.000,-
•
Prasarana Pendidikan
: Rp.
192.816.000,192.816.000,-
•
Prasarana Kesehatan
: Rp.
99.122.000,99.122.000,-
•
PKUEP
: Rp.
320.639.000,320.639.000,18
-
•
Operasional Operasional TPK 3%
: Rp.
40.487.000,40.487.000,-
•
Operasional Operasional UPK 2%
: Rp.
26.987.000,26.987.000,-
DOK PNPM-MPd
Jumlah alokasi dan DOK PNPM-MPd tahun 2013 sebesar Rp. 117.512.000,dan telah digunakan untuk kegiatan sebagai berikut : •
Review Pengkajian Keadaan Desa
: Rp.
1.700.000,-
•
Musyawarah Tim 11 : Rp.
1.700.000,-
(review RKPDes dan RPJMDes)
: Rp.
1.700.000,-
•
Review Musyawarah Khusus Perempuan
: Rp.
2.550.000,-
•
Review Musyawarah Desa Perencanaan
: Rp.
2.550.000,-
•
Musyawarah Desa Informasi
: Belum digunakan
•
Fasilitasi Penyusunan Proposal
: Rp.
•
Fasilitasi Penyusunan Desain RAB
: Belum digunakan
(review RKPDes dan RPJMDes) •
•
•
Musyawarah Tim 11 dengan BPD
1.700.000,-
Verifikasi Usulan Usulan ( N + 0 ) •
Pembahasan awal
: Rp.
882.000,-
•
Pembahasan Akhir
: Rp.
972.000,-
•
kunjungan lapangan
: Rp.
2.975.000,-
Verifikasi Usulan Usulan ( N + 1 ) •
Pembahasan awal
: Rp.
882.000,-
•
Pembahasan Akhir
: Rp.
972.000,-
•
kunjungan lapangan
: Rp.
4.165.000,-
: Rp.
2.380.000,-
•
Pengelolaan papan informasi Desa
•
Pendamping Lokal •
Insentif PL
: Rp.
4.500.000,-
•
Tunjangan Transportasi PL
: Rp.
2.250.000,-
: Rp.
25.500.000,-
•
Tunjangan Transportasi KPMD
•
Pelatihan •
PL
: Rp.
1.000.000,-
•
UPK
: Rp.
2.000.000,19
•
•
KPMD
: Rp.
10.557.000,-
•
Kader Teknis
: Rp.
4.033.000,-
•
BKAD
: Rp.
2.250.000,-
•
Tim Verifikasi
: Rp.
1.753.500,-
•
BP-UPK
: Rp.
1.500.000,-
•
Kades, BPD, LPMD
: Rp.
3.468.000,-
•
Tim Pemantau
: Rp.
6.120.000,-
•
TPK
: Rp.
2.448.000,-
•
TPU
: Rp.
3.230.000,-
•
Tim Pemelihara
: belum digunakan
•
TPM RBM
: Rp.
3.000.000,-
: Rp.
2.000.000,-
Kegiatan Pendukung Program •
•
Musyawarah Antar Desa
Rapat Teknis BKAD •
•
•
Evaluasi progress dan kualitas Pelaksanaan
: belum digunakan
Penanganan pinjaman bermasalah bermasalah
: Rp.
Audit silang antar antar desa
500.000,-
: belum digunakan
Dari alokasi diatas terdapat sisa saldo sebesar Rp. 16.274.500,- yaitu untuk kegiatan yang belum dilaksanakan dilaksanakan untuk tahun anggaran 2013.
-
Perguliran Dana SPP
Selama kurun waktu satu tahun dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, UPK telah melakukan perguliran atau realisasi dana SPP ke kelompok
sebesar
Rp.
5.358.600.000,-
Untuk
142
kelompok
dengan
pengembalian pokok sebesar Rp 5.326.602.250,- dan jasa Rp. 965.800.000,dan saldo pinjaman per 31 Desember 2013 sejumlah Rp 3.288.557.350,- ada pun tunggakannya sejumlah Rp 186.061.650,- dengan rincian pokok Rp. 186.061.650,186.061.650,- dan Jasa Rp 0,-
20
-
Pelaksanaan RAPB Tahun 2013
REALISASI REALI SASI RAPB UPK KEC. MAJENANG MA JENANG TAHUN 2013
No
Urai an K eg i at an
Al o k as i
1 Honor pengurus UPK
80.388.000
2 Tunjangan Asuransi
3 Tunjangan komunikasi
Real i s as i
% Penggunaan
S al d o
77.940.000
2.448.000
96,95%
2.400.000
2.250.000
150.000
93,75%
4.800.000
4.500.000
300.000
93,75%
4 Tunjangan Jabatan
3.000.000
3.000.000
-
100,00%
5 Administrasi dan Umum
12.000.000
19.158.800
(7.158.800)
159,66%
1. Desa
20.400.000
15.300.000
5.100.000
75,00%
2. Kabupaten
6.000.000
3.300.000
2.700.000
55,00%
3. Propinsi
3.000.000
1.500.000
1.500.000
50,00%
7 Rakor UPK
9.000.000
700.000
8.300.000
7,78%
8 MAD
18.000.000
11.345.500
6.654.500
63,03%
9 Biaya kebersihan dan keamanan
4.800.000
4.800.000
-
100,00%
10 Biaya promosi
17.000.000
9.663.500
7.336.500
56,84%
11 Subsidi pendamping lokal
3.000.000
2.250.000
750.000
75,00%
12 TH THR 1x gaji
5.883.000
5.883.000
-
100,00%
13 Pe Penyusutan
21.657.853
21.873.104
(215.251)
100,99%
14 Seragam
2.800.000
2.239.500
560.500
79,98%
15 BP-UPK
10.706.443
10.500.000
206.443
98,07%
16 TV
17.618.536
10.650.000
6.968.536
60,45%
3.055.000
23.445.000
11,53%
6.800.000
-
100,00%
6 Tran ransport
17 Penin eningk gkatan kaps apsitas itas pela pelak ku / masyaraka yarakat 26.50 26.500.0 0.000 00 18 Subsidi idi ad administras rasi pe pembina kelom lompok
6.80 .800.00 .000
19 Biaya perawatan kantor/ inventaris
6.000.000
2.060.500
3.939.500
34,34%
20 Sumbangan sosial
1.200.000
750.000
450.000
62,50%
219.518.904
63.434.928
77,58%
J u ml ah
-
282.953.832
Surplus
Pada tahun 2012 lalu UPK mendapatkan surplus bersih Rp. 441.931.674,441.931.674,- dan telah direalisasikan direalisasikan 95% dengan rincian rincian : •
Penambahan modal
67,70%
Rp. 299.201.674,299.201.674,-
•
Bantuan langsung RTM
20,37%
Rp.
90.000.000,-
•
Pengembangan Kelembagaan Kelembagaan
9,73%
Rp.
43.000.000,-
•
Bonus UPK
2,20%
Rp.
9.730.000,9.730.000,-
21
Adapun sisa dana dari pengembangan kelembagaan sebesar Rp. 1.835.200,- akan digunakan pada tahun berikutnya (di akumulasikan dengan alokasi pengembangan kelembagaan dari alokasi surplus tahun 2013). Sementara ditahun 2013 ini surplus bersihnya Rp 511.998.804,- atau naik Rp. 70.067.130,- Sedangkan target surplus 2012 untuk tahun 2013 adalah Rp 381.251.514,- sehingga target surplus terpenuhi atau bila diprosentasekan diprosentasekan adalah 134 %. Rencana alokasi surplus tahun 2013 adalah sebagai berikut : •
Penambahan modal
67,38%
Rp. 345.001.804,345.001.804,-
•
Bantuan langsung RTM
20,00%
Rp. 102.400.000,102.400.000,-
•
Pengembangan Kelembagaan Kelembagaan
10,00%
Rp.
51.199.000,51.199.000,-
•
Bonus UPK
2,62%
Rp.
13.398.000,-
Untuk perencanaan tahun 2014 target surplus yang ingin dicapai adalah Rp. 440.100.586,- dengan RMS 12%. Laporan Tahunan Pertanggungjawaban ini disusun berdasarkan hasil kerja dari UPK PNPM-MPd Kecamatan Majenang selama tahun 2011. Sudah tentu didalam melaksanakan tugasnya masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini disebabkan karena kami sebagai pengurus UPK PNPM-MPd Kecamatan Majenang masih membutuhkan banyak ilmu dan bimbingan untuk mengelola lembaga tersebut. Namun demikian dengan segenap kemampuan dan usaha kami, dukungan semua pelaku PNPM di tingkat kecamatan dan desa, serta bimbingan dari Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten, kami optimis dapat menjalankan tugas sebagai UPK PNPM-MPd Kecamatan Majenang secara baik dan bertanggungjawab. Kami juga selalu membuka diri untuk menerima saran dari berbagai pihak yang dapat kami gunakan sebagai acuan bahan evaluasi kinerja kami selanjutnya.
Ketua UPK PNPM-MPd Kec. Majenang
Andarisna Tabah H., SE
22
