Medical Staff by Law

DAFTAR ISI PENDAHULUAN BAB I Ketentuan Umum ......................................................................................

2 3

BAB II

Nama, Tujuan dan Tanggung Jawab ...............................................

4

BAB III

Penempatan Dokter Baru dan Penempatan Ulang Dokter .................

6

BAB IV

Kategori Staf Medis........................................................................

7

BAB V

Kewenangan Klinis (Clinical Previledge) ...........................................

8

BAB VI

Pembinaan .....................................................................................

9

BAB VII

Pengorganisasian Staf Medis dan Komite Medik ............................

10

7.1 Susunan ..................................................................................

10

7.2 Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................

12

7.3 Uraian Tugas ............................................................................

13

BAB VIII

Rapat ............................................................................................

15

BAB IX

Kerahasiaan dan Informasi Medis ....................................................

18

BAB X

Pengawasan .....................................................................................

23

BAB XI

Ketentuan Perubahan .........................................................................

24

BAB XII Penutup ......................................................................................... LAMPIRAN-LAMPIRAN : LAMPIRAN 1

25

: Susunan Subkomite Komite Medik RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang

LAMPIRAN 2

: Prosedur Tetap Tata Cara Pemilihan Ketua Komite Medik RSUD Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang

LAMPIRAN 3

: Prosedur Tata Tertib Rapat Komite Medik RSUD Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang

LAMPIRAN 4

: Prosedur Tetap Penempatan Tenaga Fungsional di SMF RSUD Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang

LAMPIRAN 5

: Prosedur Tetap Tata Cara Pemilihan Ketua Staf Medis Fungsional di RSUD Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang

Pedoman Internal Staf Medis (Medial Staff By Laws)

1

PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS ( Medical Staff By Laws ) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG PENDAHULUAN Rumah Sakit Umum Daerah ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Malang yang terletak di Kepanjen Jawa Timur. Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang saat ini merupakan Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan yang dipimpin oleh 1 (satu) Direktur dengan 2 (dua) Wakil Direktur yaitu Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Administrasi & Keuangan. Staf medis fungsional ( SMF ) Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis yang bekerja di RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. Staf medis fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen dikelompokkan

berdasarkan

spesialisasinya

/

keahliannya

dan

atau

penggabungan tenaga dokter spesialis dengan spesialis yang berbeda oleh karena jumlah dokter spesialis yang terbatas.


2

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff by Laws) RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang adalah Anggaran Dasar / konstitusi tertinggi di Rumah Sakit yang disusun atas persetujuan bersama oleh Komite Medik RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen sebagai pedoman bagi Staf Medis Fungsional untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 2. Komite Medik RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang adalah Kelompok profesional medis non struktural yang terdiri dari Ketua kelompok Staf Medis Fungsional. 3. Subkomite adalah Kelompok kerja di bawah Komite Medik yang dibentuk untuk membantu Komite Medik dalam melaksanakan tugas khusus yang beranggotakan staf medis dan tenaga profesional lainnya. 4. Panitia adalah kelompok kerja yang spesifik yang dibentuk Komite Medik untuk membantu kerja Subkomite dengan anggota staf medis, tenaga profesional dan tenaga lainnya yang diperlukan. 5. Tenaga Administrasi adalah orang atau sekumpulan orang yang bertugas membantu melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas Komite Medik.


3

BAB II NAMA, TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB

2.1 NAMA Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang merupakan Rumah Sakit kelas B Non Pendidikan yang beralamatkan di jalan Panji No. 100 Kepanjen. Organisasi kelompok staf medis di Rumah Sakit adalah Komite Medik RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. 2.2 TUJUAN a. Umum Peraturan Internal Staf Medis RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang merupakan pedoman bagi SMF dalam melakukan peningkatan mutu pelayanan medis di Rumah Sakit. b. Khusus 1)

Terciptanya tanggung jawab staf medis terhadap mutu pelayanan

medis dengan disertai peningkatan mutu tenaga medis di RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. 2)

Tercapainya kerjasama yang baik di antara staf medis, staf medis

dengan Direksi dan atau manajemen Rumah Sakit serta staf medis dengan Dewan Pengawas atau Pemerintah Kabupaten Malang 2.3 TANGGUNG JAWAB Kelompok staf medis mempunyai tanggung jawab yang terkait dengan mutu,etik dan pengembangan pendidikan staf medis RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. Tanggung jawab tersebut meliputi : a

Memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medik / Subkomite

kredensial kepada Direktur Rumah Sakit terhadap permohonan penempatan dokter baru di RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. b

Memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medik / Subkomite

Kredensial kepada Direktur Rumah Sakit terhadap permohonan penempatan ulang dokter di RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. c

Melakukan evaluasi penampilan kinerja praktek dokter berdasarkan

data yang komprehensif melalui audit medis atau program kendali mutu. Pedoman Internal Staf Medis (Medial Staff By Laws)

4

d

Memberikan kesempatan kepada staf medis untuk mengikuti pendidikan

berkelanjutan, pelatihan/Course/workshop, pertemuan ilmiah seminar bagi masing-masing kelompok staf medis

ataupun

sesuai dengan

kompentensinya. e

Memberikan masukan kepada Direktur Rumah Sakit melalui Ketua Komite

Medik mengenai hal-hal yang terkait dengan praktek Kedokteran misalnya perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran,temuan terapi yang baru dan lain sebagainya. f

Memberikan laporan secara teratur kepada Direktur Rumah Sakit melalui

Ketua Komite Medik dari staf medis minimal satu tahun sekali yang meliputi hasil pemantauan indikator mutu klinik, hasil evaluasi kinerja praktek klinis dan pelaksanaan program pengembangan staf medis dan lain-lain. g

Melakukan perbaikan (up-dating) standar prosedur operasional dan

dokumen terkait yang disempurnakan secara berkala sehingga sesuai dengan perkembangan jaman.


5

BAB III PENEMPATAN DOKTER BARU DAN ATAU PENEMPATAN ULANG DOKTER

Penempatan dokter sebagai calon staf medis baru / penempatan

ulang staf

medis yang kembali bekerja di RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang di usulkan ketua staf medis fungsional masing-masing kelompok staf medis dan atau calon staf medis baru / staf medis RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen yang kembali ke RSUD mengajukan permohonan melalui Direktur secara langsung. Komite Medik dengan pertimbangan Subkomite Kredensial dengan acuan profesi, standar kompentensi masing-masing organisasi profesi dan referensi dari institusi pendidikan / unit kerja sebelumnya akan membahas usulan/permohonan tersebut. Selanjutnya Komite Medik memberikan rekomendasi untuk calon staf medis baru / staf medis yang diangkat kembali tersebut kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen.


6

BAB IV KATEGORI STAF MEDIS

Staf Medis Fungsional ( SMF ) RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang terdiri dari : dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis 1. Dokter umum / dokter gigi umum tetap adalah dokter / dokter gigi yang bekerja di RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dengan Surat Keputusan penempatan dari Pemerintah Kabupaten Malang 2. Dokter umum / dokter gigi umum paruh waktu adalah dokter / dokter gigi yang bekerja sebagian waktu kerjanya di RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang karena merangkap tugas di lain tempat kerja dengan Surat Keputusan penempatan dari Pemerintah Kabupaten Malang 3. Dokter spesialis adalah dokter spesialis / subspesialis yang bekerja di RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dengan Surat Keputusan penempatan dari Pemerintah Kabupaten Malang melalui Direktur RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. 4. Dokter tamu adalah dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kapanjen dengan surat keputusan Direktur melalui Ikatan Kerja sama dokter dan Rumah Sakit 5. Dokter Residen adalah dokter umum yang sedang menuntut ilmu spesialisasi profesi dokter ( Program Pendidikan Dokter Spesialis I ) yang bekerja atas kerja sama

antara

Fakultas

Kedokteran

dengan

RSUD

”Kanjuruhan”

Kepanjen

Kabupaten Malang.


7

BAB V KEWENANGAN KLINIS ( CLINICAL PRIVILEGES ) Kewenangan klinis adalah tindakan yang dilakukan staf medis kepada penderita sesuai dengan profesi dan kompetensinya. •

Temporary privileges adalah pemberian kewenangan klinis oleh staf medis spesialis kepada staf medis umum / residen di instalasi rawat jalan, rawat inap dan kamar operasi oleh karena suatu sebab dengan pengaturan / informasi kepada Direksi. Dan kewenangan akan berakhir apabila staf medis spesialis sudah ada

•

Emergency privileges adalah pemberian kewenangan klinis oleh staf medis spesialis kepada staf medis umum / residen yang dilakukan di instalasi gawat darurat yang sesuai dengan standar pelayanan masing-masing profesi.

Prosedur dan konsultasi diantara SMF dilingkungan Rumah Sakit diatur dalam standar operasional tersendiri.


8

BAB VI PEMBINAAN

1

Pembinaan terhadap kewenangan klinis ( clinical privileges ) dilaksanakan oleh Subkomite Etik & Medikolegal, Sub komite Pengendalian Mutu Pelayanan Medis & Keselamatan Pasien serta Subkomite Farmasi dan terapi dalam keterkaitannya dengan aktifitas medis di RSUD "Kanjuruhan“ Kepanjen Kabupaten Malang.

2

Apabila terjadi ataupun dugaan adanya pelanggaran etika, prosedur pelayanan medis, disiplin profesi, kinerja serta pelayanan farmasi dan terapi dalam kaitannya dengan kewenangan klinis akan dilakukan tindakan korektif.

3

Sumber laporan adanya dugaan pelanggaran dapat berasal dari keluhan penderita langsung ke direktur dan atau staf medis, temuan staf medis, farmasi, satuan pengawas intern / SPI Rumah Sakit maupun tuntutan-tuntutan penderita dan atau keluarga melalui jalur hukum

4

Klarifikasi, penyelidikan dan telaah akan dilakukan oleh Subkomite yang terkait dibawah komando Ketua Subkomite Etik & Medikolegal dalam waktu tertentu

5

Hasil kerja Subkomite akan ditindak lanjuti dalam rapat pleno Komite Medik dan keputusan rapat dilaporkan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit

6 Keputusan rapat Komite Medik merupakan tindakan korektif terhadap staf medis yang dapat berupa peringatan lisan, tertulis ataupun usulan pencabutan sebagai anggota staf medis Rumah Sakit tanpa melalui gradasi tindakan korektif 7 Keputusan tindakan korektif akan dilakukan pembinaan dan pengawasan untuk selanjutnya dilakukan pelaporan secara berkala dalam forum rapat pleno Komite Medik 8

Apabila dalam klarifikasi, penyelidikan dan telaah tidak diketemukan adanya pelanggaran maka terhadap dugaan tersebut dihentikan prosesnya oleh Komite Medik dalam bentuk pelaporan kepada Direktur


9

BAB VII PENGORGANISASIAN STAF MEDIS DAN KOMITE MEDIK

Komite Medik RSUD Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang merupakan komite dengan klasifikasi Rumah Sakit Pemerintah kelas B non Pendidikan. 7.1 Susunan Keanggotaan Komite Medik terdiri dari Ketua kelompok Staf Medis Fungsional ( SMF ) atau yang mewakili. Adapun struktur organisasi Komite Medik terdiri dari ; •

Ketua

•

Wakil Ketua

•

Sekretaris

•

Bendahara

•

Anggota ( Ketua SMF ) Kelompok SMF ditentukan oleh direktur berdasarkan spesialisasi / keahlian

dan atau penggabungan dari dua SMF dengan kondisi dokter masih satu/sendiri dengan mengingat perkembangan fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Medik RSUD Kanjuruhan Kepanjen membentuk beberapa Subkomite sesuai dengan kebutuhan / karateristik Rumah Sakit. Yang terinci dalam addendum dalam berkas yang tidak terpisahkan dari peraturan internal staf medis ini. Susunan keanggotaan Komite Medik ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.


10

Bagan Struktur Organisasi Komite Medik RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang

DIREKTUR

WADIR ADM & KEU

Ketua Komite Medik

WADIRYAN

Wakil Ketua

Bendahara

Sekretaris

Ka. Sub Komite

Ka SMF

Keterangan : : jalur komando : jalur koordinasi


11

7.2 Tugas Pokok dan fungsi a

Tugas Komite Medik : 1)

Membantu Direktur Rumah Sakit dalam penyusunan standar

pelayanan medis yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok staf medis di rumah sakit dan memantau pelaksanaannya. 2)

Membantu Direktur Rumah Sakit dalam menyusun kebijakan dan

prosedur yang terkait dengan mediko-legal dan etiko-legal. 3)

Mengkoordinasikan,

mengarahkan,

mengatur,

membina

dan

memantau dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan medis oleh kelompok staf medis. 4)

Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis

meliputi

;

farmasi

dan

terapi,

ketepatan,

kelengkapan

dan

keakuratan rekam medis, audit medis. 5)

Melaksanakan

pembinaan

etika

profesi

serta

mengatur

kewenangan profesi anggota staf medis fungsional. 6)

Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan

serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis. b.

Wewenang Komite Medik 1)

Memberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kalitas

tenaga medis. 2)

Memberikan

pertimbangan

tentang

rencana

pengadaan,

penggunaan dan pemeliharaan peralatan medis dan penujang medis serta pengembangan pelayanan medis. 3)

Monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan medis

meliputi obat-obatan, effisiensi dan effektivitas peenggunaan alat kedokteran di Rumah Sakit. 4)

Memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara Rumah Sakit

dan Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Instansi Pendidikan lainnya. c.

Tanggung Jawab Komite Medik 1)

Ketua Komite Medik bertanggung jawab kepada Direktur Rumah

Sakit. 2)

Ketua

Staf

Medis

Fungsional

dan

Ketua

Subkomite

bertanggung jawab kepada Direktur melalui Komite Medik.


12

3)

Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya seluruh kegiatan

medis di Rumah Sakit.

7.3 Uraian tugas a.

Ketua Komite Medik 1)

Memimpin Komite Medik agar selalu dalam keadaan kondusif dan

siap untuk membantu Direktur dalam : •

Menyusun standar pelayanan dan memantau

pelaksanaannya •

Mengatur kewenangan profesi anggota staf

medis fungsional •

Melaksanakan pembinaan etika profesi

•

Meningkatkan dan mengembangkan program

pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian 2)

Merencanakan keperluan sarana dan prasarana dalam pelayanan

medis dengan berkoordinasi dan kerjasama dengan

ketua SMF dan

kepala satuan kerja lainnya di Rumah Sakit. 3)

Mengkoordinasikan

pembinaan

untuk

meningkatkan

mutu

profesional sumber daya manusia yang dilakukan oleh kelompok profesi terkait. b.

Wakil Ketua Komite Medik 1)

Membantu Ketua komite medik dalam memimpin organisasi agar

selalu dalam keadaan kondusif dan siap membantu Direktur serta memantau terlaksananya . 2)

Penyusunan standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya.

3)

Memantau peningkatan program pelayanan, pendidikan dan

pelatihan peserta penelitian dan pengembangan. 4)

Membantu Ketua komite medik dalam Merencanakan keperluan

sarana dan prasarana dalam pelayanan medis dengan berkoordinasi dan kerjasama dengan ketua SMF dan kepala satuan kerja lainnya di Rumah Sakit. 5)

Membantu

Ketua

komite

medik

dalam

Mengkoordinasikan

pembinaan untuk meningkatkan mutu profesional sumber daya manusia yang dilakukan oleh kelompok profesi terkait. Pedoman Internal Staf Medis (Medial Staff By Laws)

13

c.

Sekretaris Komite Medik 1)

Membantu Ketua Komite Medik dalam pelaksanaan kegiatan

administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Komite Medik. 2)

Membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis operasional Komite

Medik. 3)

Menjamin kelancaran proses persiapan maupun pelaksanaan rapat

/ pertemuan. 4)

Menyelenggarakan tugas administrasi dan tata usaha termasuk

penyimpanan data maupun arsip. 5)

menyusun laporan hasil pemantauan maupun evaluasi

6)

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan yang ditugaskan oleh

Ketua Komite Medik apabila Ketua Komite Medik berhalangan. d.

Bendahara Komite Medik 1) Menyusun dan merencanakan anggaran organisasi Komite Medik. 2) Mencatat penerimaan dan pembuatan dokumen berkaitan dengan uang dan atau pendapatan-pendapatan dalam organisasi Komite Medik. 3) Mencatat pengeluaran dan pembuatan dokumen pengeluaran uang dan pembiayaan dalam organisasi Komite Medik. 4) Menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dalam organisasi Komite Medik.

e.

Anggota Komite Medik 1)

Menghadiri rapat / pertemuan rutin maupun insidentil.

2)

Mengakomodasi keberadaan kelompok SMF

3)

Memberikan

saran

dan

pertimbangan

untuk

pengambilan

keputusan. 4)

Menyusun dan up-dating pedoman / standar pelayanan, pendidikan

dan penelitian untuk peningkatan mutu pelayanan, pendidikan dan penelitian di SMF masing-masing. 5)

Melakukan pembinaan dalam peningkatan mutu profesional SMF

oleh SMF terkait. 6)

Melakukan pembinaan etika profesi di dalam SMF

7)

Melakukan sosialisasi dan melaksanakan keputusan maupun

kebijakan yang dihasilkan dari pertemuan / rapat pleno.


14

BAB VIII RAPAT

Rapat Komite Medik terdiri dari : 1. Rapat Pleno Komite Medik 2. Rapat Komite Medik dengan Direksi dan atau Manajemen RS 3. Rapat Komite Medik dengan Subkomite / Panitia Medik 8.1. TATA CARA RAPAT a

. Rapat pleno Komite Medik :

1)

Tujuan : Untuk membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Komite Medik.

2)

Peserta : Ketua, Wakil, Bendahara, Sekretaris dan Anggota ( ketua SMF ) Jadwal :

3) •

Insidentil / cito

•

Rutin : 1 ( satu ) bulan sekali, setiap hari Selasa, minggu ke

4, 4)

pukul 11.00 – 13.00 Tempat :

•

Ruang Komite Medik / dokter

•

atau ruangan lain yang ditetapkan. Acara rapat ;

5) •

Pengisian daftar hadir

•

Pembukaan

•

Pembacaan surat masuk & Pembahasan agenda rapat

•

Kesimpulan hasil rapat

•

Notulen rapat dibuat oleh sekretaris dibantu oleh staf

administrasi 6)

Tata tertib rapat ; • Sebelum

pelaksanaan

rapat

diedarkan

surat

undangan

ditandatangani oleh Ketua dan atau sekretaris Komite Medik dengan mencantumkan agenda rapat. • Pada saat rapat peserta mengisi daftar hadir dan aktif dalam pembahasan agenda rapat Pedoman Internal Staf Medis (Medial Staff By Laws)

15

• Hasil pembahasan rapat selalu terekam di notulen rapat • Rapat harus dihadiri minimal oleh ½ ( 50% ) + 1 orang dari jumlah semua anggota Komite Medik khususnya pada saat penetapan kesepakatan.

b. Rapat Komite Medik dengan Direksi dan atau Manajemen : 1) Tujuan ; Untuk menyampaikan saran, usulan dan masukan sebagai

bahan

pertimbangan bagi pengambilan keputusan Direksi dan atau manajemen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Komite Medik atau hal lain yang dianggap perlu oleh Direktur. 2) Peserta ; • Ketua, Wakil, Bendahara, Sekretaris, Anggota • Direksi ( Direktur, Wadir I dan II ) • Manajemen lainnya yang berkaitan dengan agenda rapat 3) Jadwal ; • Insidentil / cito • Rutin : 2 ( dua ) bulan sekali, setiap hari Sabtu, minggu ke 2, pukul 09.00 – selesai 4) Tempat ; • Ruang Graha Serba Guna • atau ruangan lain yang ditetapkan. 5) Acara rapat ; • Pengisian daftar hadir • Pembukaan • Pembahasan agenda rapat • Kesimpulan hasil rapat • Notulen rapat dibuat oleh sekretaris Direksi atau manajemen terkait 6) Tata tertib rapat ; • Sebelum

pelaksanaan

rapat

diedarkan

surat

undangan

ditandatangani Direksi dengan mencantumkan agenda rapat • Pada saat rapat mengisi daftar hadir dan aktif dalam pembahasan agenda rapat Pedoman Internal Staf Medis (Medial Staff By Laws)

16

• Setelah rapat hasil pembahasan selalu terekam di notulen rapat

c. Rapat Komite Medik dengan Subkomite / Panitia Medik : 1)

Tujuan ;

Untuk menyampaikan laporan hasil kerja dari subkomite / panitia Medik kepada Komite Medik untuk mendapatkan saran, usulan, masukan dan penetapan keputusan dari Komite Medik. 2)

Peserta ;

Ketua, Wakil, Bendahara, Sekretaris, Anggota, Ketua Subkomite / panitia dan anggota 3)

Jadwal ;

Setiap saat diperlukan 4)

Tempat ; •


•

atau ruangan lain yang ditetapkan.

5)

Acara rapat ; •


•

Pembukaan

•

Laporan hasil kerja panitia medik

•

Pembahasan agenda rapat

•

Kesimpulan dan atau penetapan hasil rapat

•

Notulen rapat dibuat oleh sekretaris Komite Medik dan sekretaris

panitia medik 6)

Tata tertib rapat ; •

Sebelum

pelaksanaan

rapat

diedarkan

surat

undangan

ditandatangani Ketua dan atau Sekretaris Komite Medik dengan mencantumkan agenda rapat •

Pada saat rapat peserta mengisi daftar hadir dan aktif dalam

pembahasan agenda rapat •

Setelah rapat hasil pembahasan selalu terekam di notulen rapat


17

BAB IX KERAHASIAAN DAN INFORMASI MEDIS

Kerahasiaan dan informasi medis penderita merupakan kewajiban staf medis untuk selalu memegang teguh yang akan dijabarkan dalam kebijakan medis yang berisi tentang hak dan kewajiban penderita, dokter / dokter gigi dan Rumah Sakit. 9.1 RUMAH SAKIT A. Hak Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen 1)

Rumah Sakit berhak membuat peraturan yang berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Rumah Sakit

2)

Rumah Sakit berhak mensyaratkan bahwa dokter umum/dokter spesialis/dokter

gigi

umum/dokter

gigi

spesialis,

paramedis

/

non

paramedis, karyawan serta penderita harus mentaati segala peraturan Rumah Sakit 3)

Rumah Sakit berhak menentukan tenaga dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis serta tenaga lainnya sesuai prosedur yang telah disepakati dengan ketetapan Direktur

4)

Rumah Sakit berhak menuntut pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi

termasuk

dokter

umum/dokter

spesialis/dokter

gigi

umum/dokter gigi spesialis, paramedis / non paramedis, karyawan dan penderita serta pihak ketiga dan lainnya 5)

Rumah Sakit berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang

B. Kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen 1)

Rumah Sakit wajib mematuhi perundangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah

2)

Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan kepada penderita tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin dan status sosial penderita

3)

Rumah Sakit wajib merawat penderita sebaik-baiknya dengan tidak membedakan kelas perawatan ( duty of care )

4)

Rumah Sakit wajib menjaga mutu perawatan dengan tidak membedakan kelas perawatan ( quality of care )

5)

Rumah Sakit wajib memberikan pertolongan di instalasi gawat darurat tanpa meminta jaminan materi terlebih dahulu


18

6)

Rumah Sakit wajib menyediakan sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit Rumah Sakit wajib menyediakan sarana dan prasarana medik

7)

( medical equitment) sesuai dengan standar yang berlaku sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit Rumah sakit wajib menjaga agar semua sarana dan prasarana

8)

senantiasa siap pakai ( ready for use ) 9)

Rumah Sakit wajib merujuk penderita kepada Rumah Sakit lain apabila tidak memiliki sarana dan prasarana, peralatan, maupun tenaga yang diperlukan

10)

Rumah sakit wajib mengusahakan adanya sistem, sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan dan penangulangan bencana

11)

Rumah sakit wajib melindungi dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis, paramedis / non paramedis dan karyawan bilamana dalam melaksanakan tugasnya mendapat perlakuan tidak wajar atau tuntutan hukum dari penderita atau keluarga penderita

12)

Rumah Sakit wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis yang akan dan atau bekerja di Rumah Sakit

13)

Rumah Sakit wajib membuat standar dan prosedur tetap untuk pelayanan medik, penunjang medik maupun non medik

14)

Rumah Sakit wajib memberikan imbalan jasa profesi kepada tenaga profesional di Rumah Sakit sesuai kesepakatan dan atau peraturan yang berlaku

9.2 DOKTER UMUM / DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI / DOKTER GIGI SPESIALIS A.

Hak dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi

spesialis 1)

Dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis berhak untuk bekerja sesuai standar profesi dan kompetensinya secara bebas tanpa campur tangan pihak lain

2)

Dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis berhak

untuk

mendapatkan

perlindungan

hukum

dalam

rangka

melaksanakan tugas profesinya


19

3)

Dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis berhak atas informasi yang lengkap dari penderita dan atau keluarga yang berkaitan dengan penyakitnya

4)

Dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis berhak mendapatkan perlakuan manusiawi, adil dan jujur dari penderita dan atau keluarganya serta dari Rumah Sakit

5)

Dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis berhak untuk menolak keinginan penderita dan atau keluarganya serta Rumah Sakit yang bertentangan dengan standar pelayanan, standar profesi, etika profesi maupun perundang-undangan. Dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis

6)

berhak atas ’ privacy ’ apabila nama baik dicemarkan/dilecehkan oleh penderita dan atau keluarga dengan ucapan maupun tindakan maka dapat menuntut 7)

Dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis berhak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalam menghadapi penderita yang tidak puas terhadap pelayanannya

8)

Dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis berhak mendapatkan imbalan jasa profesi yang telah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan dan atau peraturan Rumah Sakit

B. Kewajiban Dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis 1) Dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis wajib mematuhi peraturan Rumah Sakit 2) Dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi

spesialis

memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak penderita 3) Dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis wajib merujuk

penderita

ke

dokter/Rumah

Sakit

lain

yang

mempunyai

keahlian/kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu dalam melakukan pemeriksaan, tindakan ataupun pengobatan 4) Dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah medis penderita


20

5) Dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis wajib memberikan informasi yang jelas tentang penyakit, tindakan medis dan atau pengobatan serta resiko yang dapat ditimbulkan 6) Dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis wajib membuat

rekam

medis

yang

baik,

lengkap

dan

akurat

secara

berkesinambungan berkaitan dengan keadaan penderita. 7) Dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis wajib secara berkesinambungan untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran/kedokteran gigi. 8) Dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis wajib memenuhi hal-hal yang telah disepakati dan atau peraturan Rumah Sakit 9) Dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis wajib bekerjasama dengan profesi dan pihak lainnya yang terkait dalam pelayanan kepada penderita 10) Dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan Rumah Sakit 9.3 PENDERITA A.

Hak Penderita

1)

Penderita berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit

2)

Penderita berhak memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyakit yang dideritanya meliputi ; prosedur pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan akibatnya serta penyulitnya dan prognosanya sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

3)

Penderita berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran, kedokteran gigi tanpa adanya diskriminasi

4)

Penderita berhak memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur

5)

Penderita berhak memilih kelas perawatan dan dokter sesuai keinginannya dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Rumah Sakit

6)

Penderita berhak memperoleh asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan


21

7)

Penderita

berhak

dirawat

oleh

dokter

yang

sesuai

dengan

penyakitnya dimana dokter secara bebas menentukan pendapat klinis sesuai dengan kompetensinya tanpa campur tangan pihak luar. 8)

Penderita berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di Rumah Sakit terhadap penyakit yang dideritanya ( second opinion ) maupun penyakit lainnya dengan sepengetahuan dokter yang merawat.

9)

Penderita berhak atas ’ privacy ’ dan kerahasiaan data-data medis yang berkaitan dengan penyakit yang dideritanya

10)

Penderita berhak menyetujui dan atau memberikan ijin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya setelah mendapat informasi dari dokter yang merawat.

11)

Penderita berhak menolak tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri setelah mendapat informasi dari dokter yang merawat.

12)

Penderita berhak menuntut kepada Rumah Sakit dan atau dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis apabila dalam pelayanannya terdapat kesalahan setelah diklarifikasikan dengan Rumah Sakit atau dokter yang merawatnya

13)

Penderita berhak didampingi keluarganya dalam keadaan belum cukup umur, sakit berat / kritis dalam kaitannya menjalankan haknya sebagai penderita

14)

Penderita berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama / kepercayaan yang dianutnya dengan tidak menganggu penderita lainnya

15)

Penderita berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya sesuai dengan peraturan Rumah Sakit

16)

Penderita berhak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya

B. 1)

Kewajiban Penderita Penderita dan keluarga berkewajinan untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib Rumah Sakit

2)

Penderita dan keluarga berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam kaitan penanganan penyakitnya.


22

3)

Penderita dan keluarga berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit atau yang berkaitan dengan penyakitnya kepada dokter yang merawat

4)

Penderita dan keluarga / penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan jasa pelayanan Rumah Sakit

5)

Penderita dan keluarga / penanggungnya berkewajiban memenuhi perjanjian / hal-hal yang telah disepakati dengan dokter yang merawat / Rumah Sakit BAB X PENGAWASAN

Pelaksanaan pengawasan yang berkaitan dengan mutu pelayanan dan etika akan dilakukan oleh komite medik dengan melibatkan subkomite yang sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan pengawasan mutu pelayanan dan adanya dugaan medical error akan dilaksanakan oleh subkomite peningkatan mutu pelayanan medis dengan mekanisme yang tertuang pada prosedur tetap komite medik. Pelaksanaan pengawasan etika dilaksanakan oleh subkomite etik & medikolegal dengan mekanisme yang tertuang pada prosedur tetap komite medik. Pelaksaanaan pengawasan dilakukan secara berkala oleh komite medik dan ditindaklanjuti dengan pembinaan


23

BAB XI KETENTUAN PERUBAHAN Peraturan internal medis RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang ini dapat dilakukan perubahan dan revisi sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi Rumah Sakit. Perubahan dan revisi diusulkan oleh komite medik yang diputuskan melalui rapat pleno komite medik dengan suara terbanyak untuk melakukan perubahan atau revisi, selanjutnya dibentuk tim untuk menindaklanjuti keputusan rapat.


24

BAB XII PENUTUP

Merupakan kewajiban dari seluruh staf medis untuk menjalankan dan mematuhi peraturan internal medis ini berikut kebijakan komite medik yang tertuang dalam prosedur tetap dalam rangka menjalankan pelayanan medik di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang

Kepanjen, 30 Mei 2008 Direktur

Ketua Komite Medik

RSUD Kanjuruhan Kepanjen

RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen

Kabupaten Malang

Kabupaten Malang

dr. Lina Julianty, SpM, MM NIP. 140 181 089

dr. Wisnu Wijanarko, SpAn NIP. 140 348 408


25

LAMPIRAN 1: SUSUNAN SUBKOMITE KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KEPANJEN 1. Subkomite Etik dan Medikolegal 2. Subkomite Kredensial 3. Subkomite Peningkatan Mutu Pelayanan Medis dan Keselamatan Pasien 4. Subkomite Rekam Medik 5. Subkomite Pengendalian Infeksi 6. Subkomite Farmasi dan Terapi 7. Subkomite Transfusi darah Susunan Sukomite Komite Medik dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan fasilitas sumber daya manusia serta karakteristik RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang


26

LAMPIRAN 2 : PROSEDUR TETAP TATA CARA PEMBENTUKAN KOMITE MEDIK RSUD ”KANJURUHAN” KEPANJEN KABUPATEN MALANG I. PENDAHULUAN Komite Medik adalah organisasi fungsional non struktural yang bertugas untuk membantu Direktur dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, pembinaan etika profesi dan peningkatan mutu tenaga medis. Untuk pembentukan Komite Medik diperlukan tata cara pembentukan yang ditetapkan / disahkan oleh Direktur Rumah Sakit dalam bentuk prosedur tetap (Protap). II. TUJUAN Dengan adanya prosedur tetap maka akan didapatkan acuan resmi sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan pembentukan Komite Medik di RSUD Kanjuruhan Kepanjen. III. DASAR HUKUM 1. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik nomor : 811/212/VII/1993, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerja Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit 2. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik nomor : HK. 00.06.2.3.730, tanggal 14 Juni 1995, tentang Pembentukan dan Tata Kerja Komite di Rumah Sakit 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 631/MENKES/SK/IV/2005, tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis ( Medical staff bylaws ) di Rumah Sakit. 4. Peraturan Bupati Malang nomor : 16, tahun 2007, tanggal 28 Juni 2007 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah. IV. BATASAN 1. Komite Medik : Adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua/ wakil kelompok Staf Medis Fungsional . 2. Staf Medis Fungsional ( SMF ) : Adalah kelompok dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.


27

III.

TATA CARA PEMBENTUKAN KOMITE MEDIK 1. Susunan Keanggotaan. Keanggotaan terdiri dari Ketua / wakil kelompok Staf Medis Fungsional yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur RSUD Kanjuruhan Kepanjen. 2. Pemilihan Ketua Komite Medik. • Rapat pleno Komite Medik membentuk panitia pemilihan calon Ketua yang baru terdiri dari ketua dan sekretaris panitia pemilihan. • Panitia melakukan penjaringan untuk mendapatkan 3 ( tiga ) nama calon Ketua. • Rapat pleno melakukan pemilihan dari 3 ( tiga ) nama calon tersebut, yang mendapatkan suara terbanyak merupakan calon Ketua Komite Medik. • Calon Ketua Komite Medik terpilih selanjutnya menunjuk salah satu dari anggota Komite Medik untuk menjadi Wakil Ketua dan sekretaris. • Panitia melaporkan hasil pemilihan kepada Direktur untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan. 2. Direktur mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Komite Medik untuk masa kerja 4 ( empat ) tahun dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : • Ketua • Wakil Ketua • Bendahara • Sekretaris • Anggota : Ketua / wakil dari kelompok SMF 3. Surat Keputusan Direktur tentang Komite Medik disampaikan kepada yang bersangkutan dan semua unit kerja di lingkungan RSUD Kanjuruhan Kepanjen untuk diketahui dan dilaksanakan.

V. PENUTUP Demikianlah Prosedur Tetap Tata Cara Pembentukan Komite Medik ini dibuat agar dapat dipakai sebagai pedoman dan dipergunakan seperlunya. ---------------------------------------------


28

LAMPIRAN 3 : PROSEDUR TETAP TATA TERTIB RAPAT KOMITE MEDIK RSUD KANJURUHAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG I.

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan tata tertib administrasi dan menunjang kelancaran pelaksanaan rapat Komite Medik di lingkungan RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang maka perlu pedoman / tata cara pelaksanaan rapat Komite Medik. II. TUJUAN Tercapainya penyelenggaraan rapat Komite Medik dengan hasil efektif dan efisien melalui perencanaan rapat yang tertib dan baik. III. DASAR HUKUM 1. Peraturan Bupati Malang nomor : 16, tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah. V.

BATASAN 1. Komite Medik : Adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua / wakil kelompok Staf Medis Fungsional dan Ketua Subkomite. 2. Staf Medis Fungsional ( SMF ) : Adalah kelompok dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum / dokter gigi spesialis yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional. 3. Rapat Komite Medik terdiri dari ; • Rapat pleno Komite Medik • Rapat Komite Medik dengan Direksi dan atau Manajemen RS • Rapat Komite Medik dengan Panitia Medik


29

V. TATA CARA RAPAT V.1 Rapat pleno Komite Medik : 1) Tujuan : Untuk membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Komite Medik. 2)

Peserta : Ketua, Wakil, Bendahara, Sekretaris dan Anggota ( ketua SMF ) Jadwal :

3) •

Insidentil / cito

•

Rutin : 1 ( satu ) bulan sekali, setiap hari Selasa, minggu ke

4,

pukul 11.00 – 13.00 Tempat :

4) •


•

atau ruangan lain yang ditetapkan. Acara rapat ;

5) •


•

Pembukaan

•

Pembacaan surat masuk & Pembahasan agenda rapat

•

Kesimpulan hasil rapat

•

Notulen rapat dibuat oleh sekretaris dibantu oleh staf

administrasi 6)

Tata tertib rapat ; • Sebelum

pelaksanaan

rapat

diedarkan

surat

undangan

ditandatangani oleh Ketua dan atau sekretaris Komite Medik dengan mencantumkan agenda rapat. • Pada saat rapat peserta mengisi daftar hadir dan aktif dalam pembahasan agenda rapat • Hasil pembahasan rapat selalu terekam di notulen rapat • Rapat harus dihadiri minimal oleh ½ ( 50% ) + 1 orang dari jumlah semua anggota Komite Medik khususnya pada saat penetapan kesepakatan.

V.2

Rapat Komite Medik dengan Direksi dan atau Manajemen : 1) Tujuan ; Untuk menyampaikan saran, usulan dan masukan sebagai pertimbangan

bagi


pengambilan

keputusan

Direksi

dan

bahan atau 30

manajemen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Komite Medik atau hal lain yang dianggap perlu oleh Direktur. 2) Peserta ; • Ketua, Wakil, Bendahara, Sekretaris, Anggota • Direksi ( Direktur, Wadir I dan II ) • Manajemen lainnya yang berkaitan dengan agenda rapat 3) Jadwal ; • Insidentil / cito • Rutin : 2 ( dua ) bulan sekali, setiap hari Sabtu, minggu ke 2, pukul 09.00 – selesai 4) Tempat ; • Ruang Graha Serba Guna • atau ruangan lain yang ditetapkan. 5) Acara rapat ; • Pengisian daftar hadir • Pembukaan • Pembahasan agenda rapat • Kesimpulan hasil rapat • Notulen rapat dibuat oleh sekretaris Direksi atau manajemen terkait 6) Tata tertib rapat ; • Sebelum

pelaksanaan

rapat

diedarkan

surat

undangan

ditandatangani Direksi dengan mencantumkan agenda rapat • Pada saat rapat mengisi daftar hadir dan aktif dalam pembahasan agenda rapat • Setelah rapat hasil pembahasan selalu terekam di notulen rapat

V.3

Rapat Komite Medik dengan Subkomite / Panitia Medik : 1) Tujuan ; Untuk menyampaikan laporan hasil kerja dari subkomite / panitia Medik kepada Komite Medik untuk mendapatkan saran, usulan, masukan dan penetapan keputusan dari Komite Medik. 2)

Peserta ;

Ketua, Wakil, Bendahara, Sekretaris, Anggota, Ketua Subkomite

/

panitia dan anggota Pedoman Internal Staf Medis (Medial Staff By Laws)

31

3)

Jadwal ;

Setiap saat diperlukan 4)

5)

Tempat ; •


•

atau ruangan lain yang ditetapkan.

Acara rapat ; •


•

Pembukaan

•

Laporan hasil kerja panitia medik

•

Pembahasan agenda rapat

•

Kesimpulan dan atau penetapan hasil rapat

•

Notulen rapat dibuat oleh sekretaris Komite Medik dan

sekretaris panitia medik 6)

Tata tertib rapat ; •

Sebelum pelaksanaan rapat diedarkan surat undangan

ditandatangani Ketua dan atau Sekretaris Komite Medik dengan mencantumkan agenda rapat •

Pada saat rapat peserta mengisi daftar hadir dan aktif dalam

pembahasan agenda rapat •

Setelah rapat hasil pembahasan selalu terekam di notulen

rapat

IV.

PENUTUP Demikian prosedur tetap tata tertib rapat Komite Medik untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman sebagaimana mestinya.


32

LAMPIRAN 4 : PROSEDUR TETAP PENEMPATAN TENAGA FUNGSIONAL DI SMF RSUD KANJURUHAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG I. PENDAHULUAN Dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja staf medik fungsional RSUD Kanjuruhan Kepanjen untuk menghasilkan out come secara optimal maka dipandang perlu untuk melakukan penambahan tenaga fungsional di masingmasing SMF. Oleh karena itu perlu dibuat suatu prosedur tetap untuk penempatan tenaga fungsional di SMF. II.TUJUAN Agar tercipta situasi kondusif maka diperlukan suatu prosedur yang dipakai sebagai acuan dalam penempatan tenaga fungsional di SMF. III. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang nomor : 23, Tahun 1992, Tentang Kesehatan 2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 983/Menkes/SE/VI/1992, Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit. 3. Undang-Undang Praktek Kedokteran no 29 tahun 2005 4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 631/MENKES/SK/IV/2005, Tentang Pengorganisasian Staf Medis dan Komite Medis IV. BATASAN * Staf Medik Fungsional RSUD Kanjuruhan Kepanjen adalah semua dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi umum/dokter gigi spesialis yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional. V. TATA CARA PENEMPATAN 1. Jalur SMF • SMF mengusulkan penambahan tenaga kepada Komite Medik melalui Subkomite Kredensial. • Komite Medik membahas di dalam rapat pleno • Komite Medik melaporkan hasil rapat kepada Direktur dalam bentuk rekomendasi untuk diterima / ditolak


33

2. Selain Jalur SMF • Direktur menginformasikan adanya penambahan tenaga di SMF tertentu kepada Komite Medik • Komite Medik melalui Subkomite Kredensial akan meneliti dan mengevaluasi • Subkomite Kredensial melaporkan ke Komite Medik di dalam rapat pleno • Komite Medik melaporkan hasil rapat kepada Direktur dalam bentuk rekomendasi untuk diterima / ditolak VI. PENUTUP Demikian prosedur tetap penempatan tenaga fungsional di SMF untuk dijadikan acuan sebagaimana mestinya. ----------------------------


34

LAMPIRAN 5 : PROSEDUR TETAP TATA CARA PEMILIHAN KETUA STAF MEDIS FUNGSIONAL Di RSUD “KANJURUHAN” KEPANJEN KABUPATEN MALANG BAB I RAPAT STAF MEDIS FUNGSIONAL Pasal 1 ketua staf medis dipilih melalui rapat intern SMF yang bersangkutan dengan melalui mekanisme secara aklamasi/penunjukan atau bergiliran dengan masa kerja 4 tahun dihitung saat dilantik menjadi anggota Komite Medik Pasal 2 ketua staf medis dipilih melalui rapat SMF yang sah yaitu dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah anggota SMF, apabila yang hadir masih kurang ditunda 30 menit jika setelah ditunda masih kurang maka rapat dianggap sah untuk memilih ketua SMF Pasal 3 Apabila di dalam kelompok staf medis terdapat lebih dari dua dokter maka penentuan ketua kelompok staf medis fungsional dilakukan oleh Direksi setelah mendapat saran/masukan dari komite medik.

BAB II PENYAMPAIAN HASIL PEMILIHAN Pasal 4 Hasil rapat SMF dalam memilih calon Ketua SMF dimuat dalam formulir berita acara rapat SMF dan ditandatangani oleh peserta rapat Pasal 5 Formulir berita acara rapat SMF dengan mencatumkan calon Ketua SMF dalam pasal 4 diserahkan kepada Subkomite Kredensial Komite Medik selambat-lambatnya 1 ( satu ) minggu sejak rapat SMF diselenggarakan Pasal 6 Subkomite Kredensial membawa hasil tersebut pada pasal 6 ke dalam rapat pleno Komite Medik Pasal 7 Komite Medik membawa hasil rapat yang membahas calon ketua dari SMF kepada Direktur untuk mendapatkan Surat Keputusan BAB III LAIN-LAIN Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan sendiri Pedoman Internal Staf Medis (Medial Staff By Laws)

35

Pasal 9 Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan prosedur tetap ini dinyatakan tidak berlaku Pasal 10 Prosedur tetap ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan oleh direktur dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


36

Medical Staff by Law

Recommend Documents