Demak;
Agustus 2017
Kepada : Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Merdeka Barat Utara no. 9-13 Jakarta Pusat 10110 Melalui : Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Jalan Abdurrahman Saleh no. 89 Semarang
Dengan Hormat, Yang bertandatangan dibawah ini : 1. Nama : Pekerjaan : Wiraswasta Warga negara : Indonesia Tempat Tinggal : desa Boloagung rt 01/01, kecamatan Kayen, kabupaten Pati 2. Nama : EDI PURNOMO Pekerjaan : Perawat Warga negara : Indonesia Tempat Tinggal : desa Boloagung rt 07/01, kecamatan Kayen, kabupaten Pati Berdasarkan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2017, telah memberikan Kuasa kepada: , , Indonesia, Tanubayan Baru III/25, Bintoro, Demak, Jawa Tengah, selanjutnya mohon disebut sebagai ; Dengan ini PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ( PEMOHON PK ), hendak mengajukan Upaya Hukum Luarbiasa “ Permohonan Peninjauan Kembali ( PK ) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ( MARI ), melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ( PTUN ) Semarang, terhadap : Nama Jabatan : Tempat Kedudukan : desa Boloagung, Kecamatan Kayen, kabupaten Pati selanjutnya mohon disebut ; Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ( PEMOHON PK ) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ( PK ), atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 84/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 23 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Semarang nomor : 40/G/2016/PTUN.SMG 40/G/2016/PTUN.SMG tanggal 15 Desember Desember 2016 yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap, terkait terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Boloagung nomor : 141.32/17 tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang Pengangkatan saudara ANIK EKOWATI, S.Kep sebagai Sekretaris Desa, desa Boloagung, kecamatan Kayen, kabupaten Pati; Bahwa bunyi amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 84/B/2017/PT.TUN.SBY 84/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal tanggal 23 Mei 2017, adalah sebagai sebagai berikut : MENGADILI : Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat; Pembanding/Tergugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang nomor : 40/G/2016/ PTUN.SMG tanggal 15 Desember 2016, yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI Menyatakan Gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat tidak diterima;
Menghukum para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( duaratus limapuluh ribu rupiah );
Bahwa bunyi amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang nomor : 40/G/2016/ PTUN.SMG tanggal 15 Desember 2016, adalah sebagai berikut : MENGADILI Mengabulkan Gugatan Para Penggugat; Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Boloagung nomor : 141.32/17 tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang Pengangkatan saudara ANIK EKOWATI, S.Kep sebagai Sekretaris Desa Boloagung, kecamatan Kayen, kabupaten Pati; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Boloagung nomor : 141.32/17 tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang Pengangkatan saudara ANIK EKOWATI, S.Kep sebagai Sekretaris Desa Boloagung, kecamatan Kayen, kabupaten Pati; Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 347.500,- ( tigaratus empatpuluh tujuh ribu limaratus rupiah );
Bahwa PEMOHON PK mengajukan upaya hukum berdasar pasal 132 Undang-undang nomor 5 tahun 1986, yang menegaskan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia; Bahwa acara pemeriksaan Peninjauan Kembali ini, dilakukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) Undang-undang nomor : 14 tahun 1985 jo. Undang-undang nomor : 5 tahun 2004 jo. Undang-undang nomor : 3 tahun 2009, yang berbunyi “ Dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali, perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Agama atau pengadilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara digunakan Hukum Acara Peninjauan Kembali yang tercantum dalam pasal 67 sampai pasal 75 “; Bahwa hukum acara pemeriksaan Peninjauan Kembali untuk sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Undang-undang nomor 14 tahun 1985, diberlakukan hukum acara pemeriksaan Peninjauan Kembali untuk perkara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 67 sampai pasal 75 Undang-undang nomor 14 tahun 1985. Menurut pasal 67 Undang-undang nomor 14 tahun 1985, permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau ti pu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; 2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan; 3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut; 4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; 5. Apabila mengenai pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atau dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; 6.
Bahwa dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini, PEMOHON PK mengajukan alasan bahwa : “Dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 84/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 23 Mei 2017, terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;
Bahwa menurut pasal 69 Undang-undang nomor 14 tahun 1985, tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud pasal 69 adalah 180 hari untuk : 1. Yang disebut pada angka 1, sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan; 2. Yang disebut pada angka 2, sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; 3. 4.
Yang disebut pada angka 5, sejak putusan yang terakhir bertentangan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan;
Bahwa adapun dasar atau alasan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ( PEMOHON PK ) dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, selengkapnya sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2017, PEMOHON PK semula TERBANDING/PENGGUGAT telah menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dikirim oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 6 Juli 2017, sehingga setidak-tidaknya antara tenggang waktu penerimaan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang yaitu 180 hari sejak menerima pemberitahuan putusan sebagaimana dimaksud; 2. Bahwa PEMOHON PK menyampaikan Permohonan Peninjauan Kembali ( PK ) atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 84/B/2017/ PT.TUN.SBY tanggal 23 Mei 2017, karena : ”PEMOHON PK berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini, terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dilakukan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang mana judex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknya beralasan bahwa di dalam
. Dan yang menjadi pokok alasan judex facti dalam putusannya nomor : 84/B/2017/ PT.TUN.SBY tanggal 23 Mei 2017 adalah bahwa
3.
4.
sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; Bahwa melalui Permohonan Peninjauan Kembali ( PK ) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ini, PEMOHON PK memohon agar Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Peninjauan Kembali agar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 84/B/2017/ PT.TUN.SBY tanggal 23 Mei 2017 karena ; Bahwa kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 84/B/2017/ PT.TUN.SBY tanggal 23 Mei 2017, adalah sebagai berikut :
a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o)
4.1
4.2
4.3
Memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Menetapkan peraturan desa. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa. Membina kehidupan masyarakat desa Membina ketentramana dan ketertiban masyarakat desa Membina dan meningkatkan perekonimian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa. Mengembangkan sumber pendapatan desa. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Memanfaatkan teknologi tepat guna. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Bahwa menurut KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA arti dari Konsultasi yang merupakan kata dasar dari “dikonsultasikan” ( sebagaimana isi pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang dijadikan dasar alasan dalam pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 84/B/2017/ PT.TUN.SBY tanggal 23 Mei 2017) adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaikbaiknya, dan artinya bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu; Bahwa dengan demikian bunyi pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu “(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati” apabila disesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia maka mengandung maksud bahwa “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan (bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu, untuk meminta nasihat, saran) dengan camat atasnama Bupati”. Sehingga sifatnya hanya konsultatif namun semua keputusan merupakan wewenang langsung dari K epala Desa untuk memberikan keputusan sesuai dengan kewewenangan Kepala Desa yang diberikan oleh Undang-undang yaitu sesuai dengan pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; Bahwa kemudian apabila menilik pada isi pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjadi alasan pertimbangan judex facti
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bahwa kata sehingga dengan demikian maka , sehingga nampak sekali dalam pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang menyebutkan bahwa Kepala Desa lah yang bertindak atasnama Bupati, sehingga dalam pertimbangannya judex facti yang mengandung menyatakan bahwa Kepala Desa hanya menerima mandat atau kewenangan mandat dari Bupati, kemudian disalahartikan bahwa Bupati sebagai Pemberi mandat adalah pihak yang bertanggungjawab menerima tanggung gugat, bukan Kepala Desa, sehingga jelas ada Kekhilafan dan Kekeliruan nyata dari judex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dalam in casu; Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh UU No. 9/2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang bisa menjadi , sehingga jelas sebagaimana yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan Kepala Desa Boloagung nomor : 141.32/17 tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang Pengangkatan saudara ANIK EKOWATI, S.Kep sebagai Sekretaris Desa, desa Boloagung, kecamatan Kayen, kabupaten Pati, dan yang menjadi dasar kewenangan Kepala Desa mengeluarkan Obyek Sengketa adalah kewenangan langsung yang telah diberikan oleh Undang-undang yaitu Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (2) huruf b, bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; Bahwa sedangkan Obyek Sengketa in casu jelas merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, in casu jelas bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Boloagung nomor : 141.32/17 tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang Pengangkatan saudara ANIK EKOWATI, S.Kep sebagai Sekretaris Desa, desa Boloagung, kecamatan Kayen, kabupaten Pati, sudah bersifat FINAL artinya Keputusan Kepala Desa tersebut sudah tidak memerlukan persetujuan lagi oleh instansi yang berada di atasnya seperti Camat atau Bupati; Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa aquo oleh Kepala Desa Boloagung incasu TERMOHON PK selaku Pejabat TUN di desa Boloagung kecamatan Kayen kabupaten Pati dimaksud, maka PEMOHON PK tidak terima lalu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; Bahwa keluarnya Obyek Sengketa sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (2) huruf b kepada Kepala Desa in casu TERMOHON PK, sehingga bersesuaian dengan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni : 4.7.1 Pasal 52 ayat (1) huruf a yaitu “Syarat sahnya keputusan meliputi : a). Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, b)……” 4.7.2 Pasal 8 ayat (2) huruf a yaitu “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasar : a). Peraturan perundang-undangan; b)….” Bahwa menurut PRAJUDI ATMOSUDIRJO, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Bahwa Kepala Desa in casu TERMOHON PK memperoleh dan mendapatkan kewenangan untuk Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa adalah
4.9
kewenangan yang diberi oleh Undang-undang yakni Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (2) huruf b; Bahwa menurut Indroharto, bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi , yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, atau dengan perkataan lain bahwa wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan;
4.10 4.11 4.12 Kj 4.13 5. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterbitkan berdasarkan pada proses pelaksanaan Penerimaan dan Pengisian Perangkat Desa yang CACAT HUKUM dalam pelaksanaannya, yaitu melanggar Peraturan Daerah nomor ; 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa jo. Peraturan Bupati Pati nomor : 26 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor ; 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dan perbuatan TERMOHON PK merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya, yang mana TERMOHON PK tidak mendengarkan protes serta keberatan dari para Peserta Calon Perangkat Desa in casu TERMOHON PK tentang pencalonan ANIK EKOWATI, S.Kep dahulu Turut Terbanding/ Tergugat II Intervensi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Pati nomor : 26 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor ; 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa, maka keputusan yang dikeluarkan oleh TERMOHON PK menjadi TIDAK SAH, dan oleh karena tidak sah maka keputusan tersebut harus dianggap batal ; 6. Bahwa dalam Pasal 15 Bab V Peraturan Daerah kabupaten Pati nomor : 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa secara jelas menyebutkan bahwa “ Perangkat Desa diangkat dari warga desa setempat yang memenuhi persyaratan : huruf (J ) : Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia Pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa dan/ Perangkat Desa lainnya “ sedangkan ANIK EKOWATI, S.Kep dahulu Turut Terbanding/ Tergugat II Intervensi adalah termasuk MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA dengan TERMOHON PK sebagai Kepala Desa, karena ANIK EKOWATI, S.Kep dahulu Turut Terbanding/ Tergugat II Intervensi adalah adik kandung dari istri TERMOHON PK, sebagaimana tersebut dalam pasal 10 ayat (4) yang dimaksud dengan hubungan keluarga, huruf c. Hubungan kesamping Adik kandung termasuk suami/istrinya, karena ANIK EKOWATI, S.Kep dahulu Turut Terbanding/ Tergugat II Intervensi adalah Adik Kandung dari istrinya Kepala Desa selaku TERMOHON PK; 7. Bahwa maksud dari pembuat Peraturan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah kabupaten Pati nomor : 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa pada Pasal 15 Bab V adalah mengenai Hubungan Kesamping atau biasa disebut dalam KUHPerdata pasal 295 bahwa Kekeluargaan Semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami istri dan keluarga sedarah dari pihak lain; 8. Bahwa di dalam masyarakat, saudara ipar baik kakak ipar maupun adik ipar termasuk dalam bagian dari keluarga semenda, sehingga jelas bahwa pembuat undang-undang dalam hal ini Peraturan Daerah kabupaten Pati nomor : 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa Pasal 15 Bab V mengenai HUBUNGAN KELUARGA adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan Panitia Pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan / Perangkat Desa lainnya, termasuk dalam in casu adalah saudara ipar baik kakak ipar maupun adik ipar dari Panitia Pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan / Perangkat Desa lainnya; 9. Bahwa dari uraian diatas, jelas bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa Boloagung, kecamatan Kayen, kabupaten Pati, sudah seharusnya menolak pendaftaran ANIK EKOWATI, S.Kep dahulu Turut Terbanding/ Tergugat II Intervensi sebagai bakal calon Sekretaris Desa, karena bertentangan dan melanggar Peraturan Daerah nomor ; 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa jo. Peraturan Bupati Pati nomor : 26 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor ; 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa; 10. Bahwa dengan demikian hakim tingkat pertama sudah memberikan dasar alasan hukum yang kuat dalam setiap pertimbangan hukumnya artinya bahwa hakim diperbolehkan menafsirkan hukum dan undang-undang apabila hukum dan undang-
undangnya tidak atau belum jelas, melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum; 11. Bahwa PEMOHON PK sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyebutkan dalam pertimbangannya menambahkan beberapa lagi pendapat ahli hukum yang lainnya antara lain : - “Bahwa menurut Bagir Manan rumusan undang-undang yang bersifat umum tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum. Hakimlah yang berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum yang kongkrit dengan ketentuan hukum yang abstrak. Sudah menjadi pekeijaan sehari-hari hakim memberikan penafsiran atau konstruksi suatu ketentuan hukum dengan suatu peristiwa kongkrit (vide Bagir Manan, Suatu tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, halaman 209)” ; - “Bahwa menurut Sidharta Het recht hinkt achter defeiten aan hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa konkret, undangundang akan tertinggal oleh fakta. Jurang ketertinggalan kian lebar seiring dengan berubahnya tatanan sosial tempat hukum itu hidup di dalam kenyataannya. Disinilah terjadi legal gap antara hukum di atas kertas (law in the books ) dan hukum yang hidup di dalam kenyataan (law in action; the living law ) dan dalam praktik pengadilan kesenjangan yang terjadi disiasati hakim dengan penemuan hukurn ( rechtsvinding ) (vide Mohammac. Yamin dkk., Sistem Hukum& Perubahan Sosial di Indonesia , UNS Press, Surakarta, 2014, halaman 237)” ; - “Bahwa menurut Imam Soebechi menegakkan hukum dan keadilan adalah tugas utama yang mulia bagi hakim dan dalam menjalankan tugas mulia mi hakim Indonesia dalam memeriksa, memutus perkara hams menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim Indonesia tidak seperti hakim di negara-negara penganut ajaran legisren atau begrjffsjurisprudence yang memposisikan hakim sebagai corong undang-undang atau pelaksana undang-undang (la bouche quiprononce les paroles de laloi ). Konsekwensi ajaran tersebut adalah hakim pengadilan harus memeriksa dan memutus perkara, meski peraturan perundang-undangan tidak j elas atau tidak mengatur, hakim dilarang menolak perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya norma demikian disandarkan pada asas hakim dianggap mengetahui (lus curia novit) yang dimuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (vide Imam Soebechi, “Putusan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum”, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXX, No. 347, Oktober 2014, halaman 5);” - “Bahwa penemuan hukum oleh Hakim telah mendapatkan dasar legalitas di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur: Pasal 5:“ Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Pasal 10 ayat (1) : “Pengadilan dilarang menolak untuk memerik sa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang dial ukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”; 12. Bahwa PEMOHON PK sepakat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangan konkretnya menyebutkan : - “Bahwa Surat Sekretaris Daerah kabupaten Pati atas nama Bupati nomor : 141.1/2487 tertanggal 2 Mei 2016 yang menjelaskan tentang hubungan keluarga dalam pengisian perangkat desa, yang dalam pertimbangannya secara konkrit menjelaskan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi in casu
sebagaimana terkonkretisasi di dalam Surat Sekretaris
Daerah Kabupaten Pati atas nama Bupati Pati Nomor 141.1/2487 angga1 2 Mei 2016 hal : Penjelasan Hubungan Keluarga Dalam Pengisian Perangkat Desa dan yang ada terdapat adalah perintah untuk pengaturan lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa dalam bentuk Peraturan Bupati yang telah termanifestasi di dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peratuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; - “Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut di atas, maka Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati atas nama Bupati Pati Nomor: 141.1/2487 tanggal 2 Mei 2016 hal : Penjelasan Hubungan Keluarga Dalam Pengisian Perangkat Desa tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga haruslah dikesampingkan (wegtoetsen) daya berlakunya; 13. Bahwa PEMOHON PK sepakat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama karena yang menjadi Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama JELAS SANGAT BERALASAN SEKALI yang dalam pertimbangan konkretnya menyebutkan : - “Bahwa selain daripada itu bukti T.17 berupa Surat Penyataan Pengunduran Di ri atas nama Suli Mawar ( istri TERMOHON PK ) haruslah dikesampingkan sebab untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, sedangkan terhadap alat bukti T.17 tidak ada alat bukti lain yang bersesuaian
, karena berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :“Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi sendiri”, sedangkan saksi Sudamo menerangkan saksi mengetahui surat pengunduran din atas nama Suli Mawar (vide bukti T. 17) dan Ketua Panitia Jumadi dan saksi Sudiman menerangkan saksi mengetahui surat pengunduran din atas nama Suli Mawar (vide bukti T.1 7) dan Bayan Sunarto”; - “Bahwa apabila dicermati bukti T.17 bertentangan dengan bukti T.8 yang merupakan bukti Daftar Hadir acara Uji Kompetensi Komputer tanggal 14 April 2016 dimana di dalam Nomor urut 44 terdapat tulisan beserta tandatangan atas nama Sulimawar dengan diisi dalam daftar hadir tersebut sebagai Jabatan/Dinas Instansi PKK. Bahwa bukti T.8 mempunyai nilai pembuktian karena bersesuaian dengan bukti T.3 berupa Keputusan Kepala Desa Boloagung Kecamatan Kayen Nomor : 141.1/04 tanggal 17 Maret 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Boloagung Kecamatan Kayen Kabupaten Pati pada bagian Memutuskan Menetapkan : Pertama Membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kadus Demangan dan staf keuangan) Desa Boloagung Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lapiran keputusan mi, berikutnya di dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Boloagung Nomor 14 1.1/04 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Tahun 2016, yaitu pada Nomor Urut 8. tertulis Nama Suli Mawar, Jabatan Seksi Konsumsi, Unsur dan PKK, sehingga jelas bahwa bukti dan keterangan saksi dari TERMOHON PK pada saat persidangan pada tingkat pertama, keduanya sangatlah bertentangan dan bertolak belakang, bahkan apabila dicermati bahwa bukti T17 dengan T18 yang mana keduanya sama-sama merupakan surat pengunduran diri, mempunyai kesamaan yang sama persis titik komanya bahkan baris awal maupun pergantian spasinya betul-betul mirip sekali dalam cara penulisannya, padahal pengajuan kedua surat pengunduran diri tersebut dibuat oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda namun hal yang patut dicurigai adalah keduanya memiliki persamaan yang menunjukkan salah satunya telah mencontoh surat yang terdahulu yaitu surat yang dibuat oleh saudara Wasito terlebih dahulu dibuat, sedangkan surat pengunduran diri Suli Mawar patut di duga baru dibuat kemudian pada saat persidangan sekedar untuk memenuhi syarat bahwa Suli Mawar sudah mengundurkan diri sebagai panitia, namun nampaknya hakim tingkat pertama lebih jeli sehingga terungkap bahwa ternyata bukti T.17 mengenai surat pengunduran diri Suli Mawar bertentangan dengan bukti T.8 berupa Daftar Hadir Acara Uji Kompetensi Komputer tanggal 14 April 2016 dimana di dalam No. 44 Nama Suli Mawar, Jabatan/Dinas Instansi PKK “; Berdasarkan uraian tersebut diatas,PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan ini memohon kepada MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA untuk MENINJAU K EMBALI dan berkenan memberikan putusan sebagai hukum yang amarnya sebagai berikut : MENGADILI : 1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;
2.
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 84/B/2017/ PT.TUN.SBY tanggal 23 Mei 2017;
MENGADILI KEMBALI : DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan dan Surat Keputusan Kepala Desa Boloagung nomor : 141.32/17 tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang Pengangkatan saudara ANIK EKOWATI, S.Kep sebagai Sekretaris Desa, desa Boloagung, kecamatan Kayen, kabupaten Pati; 3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Surat Keputusan Kepala Desa Boloagung nomor : 141.32/17 tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang Pengangkatan saudara ANIK EKOWATI, S.Kep sebagai Sekretaris Desa, desa Boloagung, kecamatan Kayen, kabupaten Pati; 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara; Demikian Memori Permohonan Peninjauan Kembali ini disampaikan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan tulus hati serta komitmen yang tinggi pada hukum, kebenaran, kepastian hukum serta keadilan di Negara Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disertai harapan agar dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya.
Hormat Kami, KUASA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
