PROJECT MENGHITUNG PAJAK FINAL LABA DAN PPH 21 KARYAWAN TETAP PADA UMKM Dosen Pengampu : OK Sofyan Hidayat, SE, M. Si, Ak, CA
OLEH : FIRMAN PURBA
NIM. 7163220020
ESRA MAGDALENA SIRAIT
NIM. 7163220014
DEBORA MONICA SINAMBELA
NIM. 7163220013
JURUSAN AKUTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2017
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah UMKM
adalah
salah
satu
sector
utama
dalam
pembangunan
perekonomian Indonesia. Namun sayangnya sebagian besar para pelaku usaha UMKM tidak memahami ketentuan pajak yang berlaku terhadap usaha dan bahkan tidak mau tau akan menentukan tarifpajak PPH pasal 21 dan pajak final ditubuh usaha mereka. Jadi kami disini ingin melakukan riset mini terhadap UMKM di sekitar lingkungan kami terkait dengan PPH pasal 21 dan pajak final yag seharusnya berlaku B. Rumusan Masalah Masih banyak masyarakat yang mendirikan UMKM belum mengerti perhitungan pajak yang terutama pajak penghasilan (PPh 21) dan pajak penghasilan final. C. Tujuan Agar masyarakat yang mendirikan UMKM mengetahui bagaimana dan pentingnya dapat melakukan perhitungan pajak, terutama pajak penghasilan (PPh 21) dan pajak penghasilan final. D. Manfaat
Memberikan sedikit pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi pelaku usaha UMKM dan kriteri wajib pajak serta ketentuannya dalam undangundang pajak. Menambah wawasan masyarakat mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan final.
BAB 2 PEMBAHASAN
2.1 DEFINISI DAN PENGERTIAN UMKM 2.1.1 Usaha Mikro adalah
Usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2.1.2 Usaha Kecil adalah
Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini. 2.1.3 Usaha Menengah adalah
Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2.2 Ciri – ciri UMKM
Secara umum ciri ciri UMKM adalah : manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan
yang
dipekerjakan
terbatas.
Asas
pelaksanaan
UMKM
adalah
kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efesiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. 2.3 Kriteria UMKM
Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang undang sesuai dengan kriteria jenis usaha masing masing yang didasarkan atas peredaran usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki sebagai berikut : 2.3.1 Kriteria Usaha Mikro Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 lima puluh juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 - tiga ratus juta rupiah.
2.3.2 Kriteria Usaha Kecil
Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 - lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 - lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 - tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 - dua setengah milyar rupiah.
2.3.3 Kriteria Usaha Menengah Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)’. 2.4 Klasifikasi Usaha Kecil Menengah
Dalam perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4(empat) kelompok yaitu : 1. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima 2. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan 3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor 4. Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB) 2.5 Contoh Bisnis UMKM
Bisnis yang bagaimanakah yang termasuk bisnis UMKM ? maka kita harus melihat ulang KRITERIA UMKM diatas, bila bisnis tersebut masuk dalam kriteria yang
telah
dijelaskan
maka
bisnis
tersebut
merupakan
bisnis
UMKM.
- Contoh UMKM Bidang Kuliner - Jualan cemilan, gorengan, jualan makanan. - Contoh UMKM Bidang Pertanian,pertanian padi, jagung, sayuran, buah-buahan dll
2.6 HASIL RISET Nama usaha
: Bintangnya Pedas Cofe and Cofee
Jenis Usaha
: Kuliner
Nama Pemilik
: Icha
Alamat UMKM : Jl. Pancing Komplek MMTC Pasar Raya, Blok F 12
Kami menemukan UMKM yang kami kunjungi tidak pernah bahkan tidak tau menahu tentang tarif pajak usaha yang dimilikinya. Baik untuk gaji pegawai dan pendaptan usahanya. Karena UMKM tersebut tidak menghitung laba bersih serta pajak yang harus dibayar maka kami menghitung laba bersih dan pajak nya sebagai tugas project kami. Pajak yang harus dihitung oleh pemilik UMKM ada dua yaitu pajak penghasilan final untuk omset penjualan dan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan tetap. 1. Pajak Penghasilan final Pendapatan sebulan
Rp. 9.000.000
Biaya bahan baku sebulan Biaya Perawatan/bln
Rp.
500.000
Biaya gaji sebulan
Rp. 3.000.000
Biaya listrik sebulan
Rp.
350.000
Biaya sewa tempat depan Rp. 2.700.000 ruko sebulan Total Beban
(Rp. 6.550.000)
Laba bersih sebelum pajak Pajak
penghasilan
Rp.2.450.000
final 0,01*
untuk UMKM (1%) Laba bersih setelah pajak
Rp.
(Rp.
24.500)
2.450.000 Rp. 2.425.500
Jadi pajak penghasilan final untuk omset penjualan bintangnya pedas sebesar 24.500 per bulan nya, biasanya tarif untuk pajak penghasilan final sebesar 2% atau 15% tetapi khusus untuk UMKM tarif pajak penghasilan final sebesar 1%. 2. Pajak Penghasilan pasal 21 Jumlah karyawan tetap bintangnya pedas café & coffee sebanyak dua orang, kedua karyawan nya belum menikah dan tidak mendaftarkan diri menjadi peserta wajib pajak. Masing-masing karyawan mendapatkan gaji yang sama yaitu gaji tetap sebesar Rp. 1000.000 dan upah lembur Rp. 500.000. Dengan demikian kami menghitung pengenaan pajak pada pendapatan gaji kedua karyawan UMKM tersebut sebagi berikut : Penghasilan Perbulan
Rp. 1.000.000
Lembur
Rp.
500.000
Total Gaji
Rp 1.500.000
Penghasilan Tidak kena pajak
Rp. 4.500.000
Penghasilan Kena pajak
Rp. -
PPH Pasal 21
Rp. -
Jadi kedua karyawan tetap bintangnya pedas café & coffee tidak membayar pajak penghasilan 21 karena penghasilan neto sebulan kurang dari penghasilan tidak kena pajak untuk orang pribadi, penghasilan neto kedua karyawan tidak memenuhi syarat pembayaran pajak.
BAB III KESIMPULAN
Hasil dari perhitungan dari bab pembahasan adalah sebagai berikut : 1. Pajak Penghasilan Final untuk omset penjualan
Memiliki laba bersih sebelum pajak sebulan (9.000.000-6.550.000) sekitar 2.450.000 Pajak final yang harus dibayar sebesar 24.500 sebulan (1%*2.450.000). Laba bersih setelah pajak final sebulan sebesar 2.425.500 (2.450.00024.500).
2. Pajak Penghasilan pasal 21 untuk karyawan tetap
Kedua karyawan tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21 karena penghasilan neto sebulan tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak orang pribadi sebulan yaitu 4.500.000. Apabila penghasilan kedua karyawan tersebut tidak meningkat maka tidak diperlukan menghitung pajak penghasilan pasal 21 tetapi jika penghasilan meningkat maka harus dilakukan perhitungan pajak.
