Modul 1 Prinsip-Prinsip Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah
Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah (Asset Management - Physical)
Eselon II
SAMBUTAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DIKLAT APARATUR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Selaku Instansi Pembina Diklat PNS, Lembaga Administrasi Negara senantiasa melakukan penyempurnaan berbagai produk kebijakan Diklat yang telah dikeluarkan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS. Wujud pembinaan yang dilakukan di bidang diklat aparatur ini adalah penyusunan pedoman diklat, bimbingan dalam pengembangan kurikulum diklat, bimbingan dalam penyelenggaraan diklat, standarisasi, akreditasi Diklat dan Widyaiswara, pengembangan sistem informasi Diklat, pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat, pemberian bantuan teknis melalui perkonsultasian, bimbingan di tempat kerja, kerjasama dalam pengembangan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat. Sejalan dengan hal tersebut, melalui kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri yang didukung program peningkatan kapasitas berkelanjutan (SCBDP), telah disusun berbagai kebijakan guna lebih memberdayakan daerah seperti peningkatan kapasitas institusi, pengelolaan dan peningkatan SDM melalui penyelenggaraan Diklat teknis, pengembangan sistem keuangan, perencanaan berkelanjutan dan sebagainya. Dalam hal kegiatan penyusunan kurikulum diklat teknis dan modul diklatnya melalui program SCBDP telah disusun sebanyak 24 (dua puluh empat) modul jenis diklat yang didasarkan kepada prinsip competency based training. Penyusunan kurikulum dan modul diklat ini telah melewati proses yang cukup panjang melalui dari penelaahan data dan informasi awal yang diambil dari berbagai sumber seperti Capacity Building Action Plan (CBAP) daerah yang menjadi percontohan kegiatan SCBDP, berbagai publikasi dari berbagai media, bahan training yang telah dikembangkan baik oleh lembaga donor, perguruan tinggi, NGO maupun saran dan masukan dari berbagai pakar dan tenaga ahli dari berbagai bidang dan disiplin ilmu, khususnya yang tergabung dalam anggota Technical Review Panel (TRP). Disamping itu untuk lebih memantapkan kurikulum dan modul diklat ini telah pula dilakukan lokakarya dan uji coba/pilot testing yang dihadiri oleh para pejabat daerah maupun para calon fasilitator/trainer. Dengan proses penyusunan kurukulum yang cukup panjang ini kami percaya bahwa kurikulum, modul diklatnya berikut Panduan Fasilitator serta Pedoman Umum Diklat Teknis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelatihan di daerah masing-masing.
i
Harapan kami melalui prosedur pembelajaran dengan menggunakan modul diklat ini dan dibimbing oleh tenaga fasilitator yang berpengalaman dan bersertifikat dari lembaga Diklat yang terakreditasi para peserta yang merupakan para pejabat di daerah akan merasakan manfaat langsung dari diklat yang diikutinya serta pada gilirannya nanti mereka dapat menunaikan tugas dengan lebih baik lagi, lebih efektif dan efisien dalam mengelola berbagai sumber daya di daerahnya masing-masing. Penyempurnaan selalu diperlukan mengingat dinamika yang sedemikian cepat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan dilakukannya evaluasi dan saran membangun dari berbagai pihak tentunya akan lebih menyempurnakan modul dalam program peningkatan kapasitas daerah secara berkelanjutan. Semoga dengan adanya modul atau bahan pelatihan ini tujuan kebijakan nasional utamanya tentang pemberian layanan yang lebih baik kepada masyarakat dapat terwujud secara nyata.
ii
KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
Setelah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah terjadi perubahan paradigma dalam pemerintahan daerah, yang semula lebih berorientasi sentralistik menjadi desentralistik dan menjalankan otonomi seluas-luasnya. Salah satu aspek penting kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi adalah peningkatan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara, salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kapasitas atau kemampuan daerah dalam berbagai bidang yang relevan. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah diperlukan kemampuan atau kapasitas Pemerintah Daerah yang memadai. Dalam rangka peningkatan kapasitas untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pada tahun 2002 Pemerintah telah menetapkan Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dalam Mendukung Desentralisasi melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Peningkatan kapasitas tersebut meliputi sistem, kelembagaan, dan individu, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip multi dimensi dan berorientasi jangka panjang, menengah, dan pendek, serta mencakup multistakeholder, bersifat demand driven yaitu berorientasi pada kebutuhan masing-masing daerah, dan mengacu pada kebijakan nasional. Dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, Departemen Dalam Negeri, dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebagai Lembaga Pelaksana (Executing Agency) telah menginisiasi program peningkatan kapasitas melalui Proyek Peningkatan Kapasitas yang Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building Project for Decentralization/ SCBD Project) bagi 37 daerah di 10 Provinsi dengan pembiayaan bersama dari Pemerintah Belanda, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan dari Pemerintah RI sendiri melalui Departemen Dalam Negeri dan kontribusi masing-masing daerah. Proyek SCBD ini secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam aspek sistem, kelembagaan dan individu SDM aparatur Pemerintah Daerah melalui penyusunan dan implementasi Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas (Capacity Building Action Plan/CBAP).
iii
Salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah Pengembangan SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. Dalam memenuhi kurikulum serta materi diklat tersebut telah dikembangkan sejumlah modul-modul diklat oleh Tim Konsultan yang secara khusus direkrut untuk keperluan tersebut yang dalam pelaksanaannya disupervisi dan ditempatkan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku Pembina Diklat PNS. Dalam rangka memperoleh kurikulum dan materi diklat yang akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan daerah, dalam tahapan proses pengembangannya telah memperoleh masukan dari para pejabat daerah dan telah diujicoba (pilot test), juga melibatkan pejabat daerah, agar diperoleh kesesuaian/ relevansi dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh para pejabat daerah itu sendiri. Pejabat daerah merupakan narasumber yang penting dan strategis karena merupakan pemanfaat atau pengguna kurikulum dan materi diklat tersebut dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kurikulum dan meteri diklat yang dihasilkan melalui Proyek SCBD ini, selain untuk digunakan di lingkungan Proyek SCBD sendiri, dapat juga digunakan di daerah lainnya karena dalam pengembangannya telah memperhatikan aspekaspek yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu juga dalam setiap tahapan proses pengembangannya telah melibatkan pejabat daerah sebagai narasumber. Dengan telah tersedianya kurikulum dan materi diklat, maka pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, khususnya untuk peningkatan kapasitas individu SDM aparatur daerah, telah siap untuk dilaksanakan. Diharapkan bahwa dengan terlatihnya para pejabat daerah maka kompetensi mereka diharapkan semakin meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat pula, yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai dengan lebih baik lagi.
iv
DAFTAR ISI
Sambutan Deputy IV - LAN .......................................................................................... i Kata Pengantar Dirjen Otonomi Daerah - Depdagri ................................................iii Daftar Isi ......................................................................................................................... v BAB I
BAB II
PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 A.
Deskripsi Singkat.................................................................................... 1
B.
Hasil Belajar............................................................................................ 1
C.
Indikator Hasil Belajar ............................................................................ 1
D.
Pokok Bahasan........................................................................................ 1
PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN ASET ................................................. 2 A.
Manajemen.............................................................................................. 2
B.
Aset ......................................................................................................... 3
C.
Manajemen Aset ..................................................................................... 5
D.
Manajemen Aset Daerah......................................................................... 9
E.
Latihan/Diskusi ..................................................................................... 11
F.
Rangkuman............................................................................................ 11
BAB III LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ASETBARANG MILIK DAERAH ...................................................................................................... 12 A.
Sejarah Pengelolaan Barang Daerah..................................................... 12
B.
Landasan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah ................................ 13
C.
Latihan/Diskusi ..................................................................................... 16
D.
Rangkuman ........................................................................................... 17
BAB IV PENGELOLAAN ASET DAERAH (WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB)........................................................................................................ 18 A.
Wewenang dan Tanggung Jawab ......................................................... 18
B.
Tugas dan Fungsi .................................................................................. 20
C.
Latihan/Diskusi ..................................................................................... 24
D.
Rangkuman ........................................................................................... 24
Daftar Pustaka
v
BAB I PENDAHULUAN A. Deskripsi Singkat Modul prinsip-prinsip manajemen aset/barang milik daerah ini membahas tentang pengertian mengenai: manajemen, aset, manajemen aset, manajemen aset daerah, wewenang dan tanggung jawab pengelola aset daerah serta berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan/pedoman kerja guna menjalankan tugas dan pekerjaan dalam pengelolaan (manajemen) aset milik daerah. B. Hasil Belajar Setelah melalui proses pembelajaran ini, peserta pelatihan diharapkan akan tahu serta memahami maksud dan pentingnya prinsip-prinsip manajemen aset daerah, wewenang dan tanggung jawab pengelolaan aset daerah serta peraturan dan perundang-undangan yang mendasarinya. C. Indikator Hasil Belajar Setelah selesainya proses pembelajaran modul ini para peserta pelatihan diharapkan akan mampu menjelaskan tentang aset daerah, manajemen aset daerah, peraturan dan perundang-undangan yang menjadi dasar kebijakan dalam manajemen aset daerah serta wewenang dan tanggung jawab pengelolaan aset daerah D. Pokok Bahasan 1.
Prinsip-prinsip manajemen aset. a. b. c. d.
2. 3.
Manajemen. Aset. Manajemen Aset. Manajemen Aset Daerah.
Landasan kebijakan manajemen aset daerah. Pengelolaan aset daerah (wewenang dan tanggung jawab).
.
1
BAB II PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN ASET Peserta setelah menerima pembelajaran Bab II ini diharapkan akan mampu menjelaskan tentang Manajemen, Aset, Manajemen Aset serta Manajemen Aset Daerah (maksud dan pentingnya prinsip-prinsip manajemen aset daerah) yang merupakan pengetahuan dan keahlian tersendiri yang berkembang dalam mengelola aset/barang milik daerah (BMD) guna menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan.
Pertama sekali sebelum kita masuk membicarakan tentang manajemen aset sebaiknya lebih dahulu mari kita melihat kebelakang sebentar guna menyatukan pengertian kita tentang apa yang akan kita bicarakan lebih lanjut, terutama mengenai tentang apa yang dimaksud dengan manajemen, aset, manajemen aset dan manajemen aset daerah. A. Manajemen Manajemen sebetulnya adalah seakan bentuk terjemahan dari kata management yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya kalau kita lihat pada kamus bahasa Inggris oleh John M. Echols dan Hassan Shadily, management artinya adalah pengelolaan, dan ini berasal dari kata kerja to manage yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, memperlakukan, dan mengelola. Tetapi mungkin karena sulit untuk menghayati arti sesungguhnya antara management dan pengelolaan, maka dialih kata atau di Indonesiakan saja menjadi manajemen dan sekarang kata ini sudah umum/populer dipakai terutama dilingkungan perguruan tinggi/kampus dan kantor-kantor pemerintahan. Menurut Ensiklopedi Administrasi Indonesia, manajemen adalah: segenap kekuatan menggerakkan sekelompok orang yang mengerahkan fasilitas dalam satu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dari itu manajemen dapat berlangsung: 1. 2.
Dalam bidang kerja administrasi seperti; kepegawaian, perbekalan, keuangan, tata usaha, dan hubungan masyarakat. Dapat dilaksanakan dalam bidang kerja substansi seperti; produksi, penjualan, pengajaran, industrialisasi, agrarian, pertahanan keamanan, dan sebagainya.
Demikian sulitnya memberikan pengertian yang tepat tentang apa itu manajemen, maka orang mencoba melihat dan mengambil pengertian dari fungsinya, apa sebetulnya fungsinya manajemen itu? Sebagai prinsip/konsep dasar biasanya para mahasiswa yang mempelajari management akan membuka buku “Principle of Management” oleh George R. Terry yang menyatakan bahwa fungsi manajemen adalah:
2
3 1. 2. 3. 4.
Planning atau Perencanaan. Organizing atau Pengorganisasian. Actuating atau Penggerakkan. Controlling atau Pengendalian.
Biasanya fungsi manajemen ini oleh mahasiswa manajemen diberi kode dengan POAC. Kemudian Luther Hasley Guliek dalam bukunya Papers on the Science of Administration mengemukakan teori tentang aktivitas manajemen yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Planning atau Perencanaan. Organizing atau Pengorganisasian. Staffing atau Penyusunan Staff. Directing atau Pembimbingan. Coordinating atau Pengkoordinasian. Budgetting atau Penganggaran.
Mungkin pengertian manajemen yang agak lebih mudah dan simple adalah sebagai yang disetir oleh Prof. Dr. J. Panglaykin dari Encyclopedia of the Social Sciences dan diterjemahkan sebagai berikut: Manajemen adalah proses dengan mana pelaksanaan dari tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. B. Aset Pengertian Asset atau Aset (dengan satu s) yang telah di Indonesiakan secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai; 1. 2. 3.
Nilai ekonomi (economic value); Nilai komersial (commercial value); atau Nilai tukar (exchange value); yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan).
Asset (Aset) adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (Intangible), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan. Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4 Pengertian mengenai Barang Milik Daerah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, adalah sebagai berikut: 1.
Barang milik daerah meliputi: a. b.
2.
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. b. c. d.
barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Sedangkan menurut Ir. Doli D. Siregar, M.Sc dalam bukunya: “Manajemen Aset” menjelaskan pengertian tentang Aset berdasarkan perspektif pembangunan berkelanjutan, yakni berdasarkan tiga aspek pokoknya: sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur seperti berikut ini: 1. 2.
3.
Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya manusia adalah semua potensi yang terdapat pada manusia seperti akal pikiran, seni, keterampilan, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya. Infrastruktur adalah sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan semaksimalnya, baik untuk saat ini maupun keberlanjutannya dimasa yang akan datang.
Adapun pengertian Aset/barang daerah yang ditemui dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Keuangan mempunyai maksud pengertian yang sama yaitu semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Oleh sebab itu untuk menyamakan persepsi kita pada uraian selanjutnya maka Aset yang kita maksud disini adalah: 1.
Semua barang inventaris yang dimiliki pemerintah daerah.
2.
Semua barang hasil kegiatan proyek APBD/APBN/LOAN yang telah diserahkan pada Pemerintah daerah melalui Dinas/Instansi terkait.
3.
Semua barang yang secara hukum dikuasai oleh pemerintah daerah seperti; cagar alam, cagar budaya, objek wisata, bahan tambang/galian C dan sebagainya,yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan yang memerlukan pengaturan pemerintah daerah dalam pemanfaatannya serta pemeliharaannya.
5 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tampilan berikut ini :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pembentukan Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang Pembelanjaan APBN/APBD. Sumbangan Dalam/Luar Negeri. Sumbangan Pihak Ketiga. Penyerahan dari Pemerintah Pusat. Fasum dan Fasos. Swadaya Masyarakat. Semua barang yang secara hukum dikuasai Pemerintah Daerah.
C. Manajemen Aset Didalam manajemen aset (pengelolaan aset), kita tidak terlepas dari siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaan sampai penghapusan barang tersebut, yang kalau diurut adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Perencanaan (Planning); meliputi penentuan kebutuhan (requirement) dan penganggarannya (budgetting). Pengadaan (Proccurement): meliputi cara pelaksanaannya, standard barang dan harga atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya. Penyimpanan dan penyaluran (Storage and distribution). Pengendalian (Controlling). Pemeliharaan (Maintainance). Pengamanan (Safety). Pemanfaatan penggunaan (Utilities) . Penghapusan (Disposal). Inventarisasi (Inventarization).
Sedangkan kalau kita berpedoman kepada landasan yang terbaru yaitu Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan barang daerah meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Pengadaan Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Penggunaan Penatausahaan Pemanfaatan Pengamanan dan pemeliharaan Penilaian Penghapusan Pemindahtanganan
6 11 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian 12. Pembiayaan, dan 13. Tuntutan ganti rugi. Untuk itu sebagai seorang Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah, dia sebetulnya adalah manajer/pengelola terhadap barang yang dibawah kontrolnya dan tentu saja dia sangat menghayati siklus pengelolaan barang tesebut diatas, dan dalam pengertian yang umum dilingkungan masyarakat Pegawai Negeri Sipil lebih dikenal dengan manajemen barang atau manajemen material yang lebih bertitik tujuan bagaimana mengelola barang inventaris sehingga terpenuhi persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya. Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Manajemen Keuangan dan secara umum terkait dengan adiministrasi pembanguanan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan. Sedangkan manajemen aset kedepan lebih ditujukan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintahan daerah, maka dituntut agar dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan/mendongkrak Pendapatan Asli Daerah, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat. Sedangkan menurut Doli D. Siregar kita sadari bahwa Manajemen Aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di lingkungan pemerintahan maupun di satuan kerja atau instansi. Manajemen Aset itu sendiri kedepannya/selanjutnya sebenarnya terdiri dari 5 (lima) tahapan kerja yang satu sama lainnya saling berhubungan dan terintegrasi yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.
Inventarisasi Aset. Legal Audit. Penilaian Aset. Optimalisasi Aset dan, Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Aset.
Manajemen
Aset
(SIMA),
dalam
7
Gambar 2.1 Alur Manajemen Aset (Daerah)
Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.
Inventarisasi Aset Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan Yuridis/legal. a. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi,volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. b. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah : a. b. c.
2.
Pendataan, Kodifikasi/labelling, Pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.
Legal Audit Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa: a. b. c.
Inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, Identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan Strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset.
8 Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain. 3. Penilaian Aset Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai aset tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual. 4.
Optimalisasi Aset Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan (potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi) yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi Pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.
5.
Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada Pemda saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA. Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA ini keempat aspek itu diakomodasi dalam sistem dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian. Sehingga setiap penanganan terhadap satu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya. Hal ini yang diharapkan akan meminimalkan KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme)
9 dalam tubuh Pemda, guna terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). Jadi sebetulnya kalau dilihat lebih mendalam lagi, sebenarnya manajemen aset ini berbeda dengan manajemen material atau manajemen barang inventaris milik daerah, atau boleh dikatakan merupakan fungsi lanjutan dari manajemen barang/inventaris, khusus terhadap barang yang merupakan aset (barang modal) yang dapat dikembangkan. Menurut Doli D. Siregar dalam tulisannya tentang: Pemahaman Manajemen Aset dalam Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara mengatakan bahwa definisi manajemen aset secara umum adalah: ”Optimizing the utilization of assets in terms of service benefit and financial return” berdasarkan definisi ini maka pengelolaan aset membutuhkan: a. b. c.
Minimize cost of ownership (meminimalkan biaya kepemilikan). Maximize asset availability (memaksimalkan ketersediaan aset). Maximize asset utilization (memaksimalkan penggunaan aset).
Untuk hal ini khusus akan dibicarakan dan diuraikan lebih lanjut dalam Modul-4 dari Diklat Manajemen Aset ini dengan judul: ”Pelaksanaan Optimalisasi Pemamfaatan Aset (BMD) ”. D. Manajemen Aset Daerah Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan barang daerah perlu diatur pedoman kerjanya, untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Didalam Lampirannya dijelaskan tentang pengertian barang milik daerah yaitu semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Pengertian mengenai Barang Milik Daerah yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 Pasal 3, adalah sebagai berikut: 1.
Barang milik daerah meliputi: a. b.
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10
2.
Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. b. c. d.
barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau barang yang diperoleh berdasaarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pengelolaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.(Pasal 4 ayat 1 Permendagri No. 17 Tahun 2007). Pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan, tuntutan ganti rugi(Pasal 4 ayat 2 Permendagri No.17 Tahun 2007). Sedangkan mengenai Manajemen Aset seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa Manajemen Aset merupakan lanjutan dari proses manajemen barang/manajemen material yang meliputi kegiatan-kegiatan; a) inventarisasi aset, b) legal audit, c)penilaian aset, d) optimalisasi aset dan e) pengembangan System Informasi Manajemen Aset(SIMA) dalam Pengawasan dan Pengendalian. Mengenai ini akan dijelaskan lebih lanjut dari Modul selanjutnya dari Diklat Manajemen Aset Daerah ini kecuali SIMA merupakan materi tersendiri dari Diklat ICT (Information Communication and Technology). Jadi pada Diklat: Manjemen Aset Daerah untuk Eselon-II ini kita lebih banyak membicarakan pekerjaan tentang: ”Bagaimana kita bisa mengelola aset daerah yang belum dikelola secara optimal/yang masih idle(nganggur) menjadi aset yang optimal pemanfaatannya dan berkelanjutan” highest and best use study (HBU studi), sehingga dapat optimal dalam pelayanan masyarakat dan/atau dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kegiatan daerah yang berkelanjutan pula. Sebetulnya terkandung tujuan besar untuk masa depan pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam kaitannya dengan latihan Manajemen Aset Daerah untuk Professional ini sebab: 1.
2.
Manajemen aset yang professional akan dapat menetapkan sendi-sendi dasar dalam pemanfaatan aset secara baik efektif dan efisien yang bernilai guna dan berhasil guna terhadap aset. Manajemen aset yang professional akan dapat melaksanakan pemeliharaan aset yang efektif dan efisien sehingga nilai aset dan umur aset dapat dipertahankan, ini tentunya akan mendukung kemandirian keuangan daerah sekaligus akan menjadi kapital dalam neraca daerah.
11 3.
Manajemen aset yang professional dengan sendirinya akan meningkatkan PAD, ini sangat erat hubungannya dengan penyusunan rencana pembangunan daerah berkelanjutan.
E. Latihan/Diskusi 1.
2.
3.
F.
Coba jelaskan perbedaan antara Manajemen Aset Daerah dengan Manajemen Material/Manajemen Barang Inventaris Milik Daerah. Coba didiskusikan dan carikan contoh kegiatannya! Dan tulislah aset-aset daerah yang berada dibawah atau pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Dinas/Instansi Saudara yang masih idle atau belum optimal dimanfaatkan. Diskusikan hasil yang Saudara buat secara berkelompok untuk mendapatkan hasil yang benarnya, apakah memang itu termasuk aset yang menjadi tujuan Diklat kita ini?
Rangkuman 1. 2.
3.
4.
5.
6.
Manajemen adalah alih kata dari management (bahasa Inggris) dengan pengertian yang agak lebih pas adalah pengelolaan. Manajemen adalah pengerahan segenap kekuatan menggerakkan sekelompok orang dan mengerahkan fasilitas dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi dan/atau aktifitas menajemen adalah; perencanaan, pengorganisasian dan penyusunan staf, pembimbingan dan pengkoorninasian, penganggaran dan pengendalian. Aset Daerah dalam pengertian Peraturan Pemerintah adalah barang yang berwujud (tangible) yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau dari perolehan lain yang sah. Manajemen Aset mencakup rantaian rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan, tuntutan ganti rugi. Manajemen Aset Daerah adalah melaksanakan prinsip dasar manajemen aset terhadap aset daerah dengan mengikuti landasan kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keppres dan Surat Keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan/pengelolaan aset daerah, guna menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari Pemerintah Daerah.
BAB III LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ASET BARANG MILIK DAERAH Peserta setelah menerima pembelajaran dari Bab III ini diharapkan akan mampu menjelaskan dan menguasai tentang, sejarah pengelolaan barang milik daerah serta landasan kebijakan dalam pengelolaan barang milik daerah.
A. Sejarah Pengelolaan Barang Daerah Kalau kita lihat kembali kebelakang kepada tahun-tahun sebelum yang kita alami sekarang tentang pengelolaan barang dalam Negara kita Republik Indonesia ini, kita kenal hanya sebagai Barang Milik Negara yang dikelola oleh masing-masing Departemen. Kemudian terjadilah perobahan-perobahan dalam pengurusan barang inventaris ini sesuai dengan tuntutan perkembangan administrasi Negara, maka keluarlah aturan/pedoman sebagai berikut; 1.
2.
INPRES 3 Tahun 1971, diikuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.225/MK/V/471 Tentang Pedoman Pelaksanaan tertib administrasi kekayaan Negara, dan barang daerah otonom terpisah dari/tidak termasuk kekayaan Negara. Undang-undang No. 5 Tahun 1974; Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai berikut; a.
b.
Nomor 7 Tahun 1997; Tentang Pedoman pelaksanaan Barang Pemerintah Daerah, jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah Nomor 4 Tahun 1979; Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah; jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-595 Tahun 1980; tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999; Tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti oleh diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai berikut: a. b. c. 4. 5. 6.
Nomor 11 Tahun 2001; Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. Nomor 152 Tahun 2004; Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Nomor 153 Tahun 2004: Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan.
Undang-undang No. 32 Tahun 2004; Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. 33 Tahun 2004; Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Permendagri No.17 Tahun 2007; Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
12
13 B. Landasan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah Sebagai pegangan atau landasan pekerjaan dalam pengelolaan barang daerah ini dapat dipedomani Kebijakan Pemerintah dalam mengatur pengelolaan Barang Daerah ini berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan Menteri yang terkait. Untuk itu sebagai landasan dasar pengelolaan barang daerah ini dicoba menampilkan kebijakan tersebut sebagai berikut: 1.
Undang-undang (UU); a.
Undang-Undang No. 72 Tahun 1957 : Tentang Penjualan Rumah Negeri kepada pegawai negeri (Pasal 1,3,dan 5).
b.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 : Tentang Peraturan dasar Pokokpokok Agraria. Mengatur tentang hak-hak atas tanah dan mengatur tentang pendaftaran tanah (Pasal 16).
c.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 : Tentang Keuangan Negara 1)
2) 3)
d.
Mengenai Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan daerah (termasuk barang). (Pasal 6 ayat (2) huruf c). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah Pasal 10 ayat (1) huruf b. Tugas dari Kepala Satker mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satker yang dipimpinnya (Pasal 10 ayat (3) huruf f.).
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 : Tentang Perbendaharaan Negara 1) 2)
3)
4) 5)
6)
Presiden menyerahkan kewenangan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota dalam pengelolaan keuangan/barang daerah. Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah. (Pasal 5 ayat e). Kepala Satker perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satker perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang menggunakan barang milik daerah. (Pasal 6 ayat 1, ayat 2 huruf f). Barang milik Negara/Daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara/Daerah tidak dapat dipindah tangankan. Pemindah-tanganan barang milik Negara/Daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai Modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari DPR/DPRD. (Pasal 45 ayat (1) dan (2). Mengenai persetujuan DPRD ini yaitu: Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dilakukan setelah mendapat
14
7)
persetujuan dari DPRD. Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. ( Pasal 47). Khususnya mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Bab. VII Pasal 42 s/d Pasal 49).
UU NO.1 THN 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA PASAL 43 (1) GUB/BUP/WALIKOTA MENETAPKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.
KEBIJAKAN
(2) KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PENGELUARAN BRG SESUAI KEBIJAKAN YG DITETAPKAN GUB/BUP/WALIKOTA. (3) KEPALA SATUAN KERJA SEBAGAI PENGGUNA BARANG.
Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (UU No.1 Tahun 2004) e.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 : Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Paragraf Keenam Pasal 178 ayat (1), (2), (3) dan (4) mengenai Pengelolaan Barang Daerah. 1)
2)
3)
4)
f.
Barang milik daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang milik daerah dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk dijual, dihibahkan, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesaui dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah, mutu barang, usia pakai, dan nilai ekonomis yang dilakukan secara transparan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004: Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ( Pasal 55) 1) 2)
Pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
15 2.
Peraturan Pemerintah (PP): a. b.
c. d.
Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 1971: Tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994: Tentang Rumah Negara. Mengatur tentang pengalihan hak Rumah Negeri Golongan III yang telah berusia 10 tahun. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005: Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000: Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Mengenai hal sebagai berikut. (Pasal 31 ayat 1,2 dan 3): 1) 2)
e. 3.
Kepala Daerah mengatur Pengelolaan Barang Daerah. Pencatatan barang daerah dilakukan sesuai dengan standar akutansi Pemerintah Daerah. 3) Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Dinas/Lembaga Teknis adalah Pengguna dan Pengelola barang bagi Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah yang dipimpinnya. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 : Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) a. b. c.
Keppres No. 5 Tahun 1983; Tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangn Dinas. Keppres No. 5 Tahun 1983; Tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangn Dinas. Keppres No. 80 Tahun 2003; Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, beserta perobahannya dengan Peraturan Presiden RI: 1) 2) 3) 4) 5) 6)
4.
No. 61 Tahun 2004; Perobahan Pertama. No. 32 Tahun 2005; Perobahan Kedua. No. 70 Tahun 2005; Perobahan Ketiga. No. 8 Tahun 2006; Perobahan Keempat. No. 79 Tahun 2006; Perobahan Kelima. No. 85 Tahun 2006; Perobahan Keenam.
Keputusan Menteri Dalam Negeri a.
Kepmendagri No. 42 Tahun 2001; Tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk. Pasal 3 ayat: 1)
Barang Daerah atau Hutang Piutang yang akan dialihkan kepada Daerah yang baru dibentuk, terlebih dahulu dilaksanakan inventarisasi bersama, baik administrasi maupun fisik.
16 2)
Barang Daerah tesebut meliputi: a) b) c)
b. c. d. e. f. g. h. 5.
Tanah, bangunan dan barang tidak bergerak lainnya. Alat angkutan bermotor dan alat besar. Barang bergerak lainnya termasuk perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan.
Kepmendagri No. 49 Tahun 2001: Tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah. Kepmendagri No. 7 Tahun 2002; Tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota. Kepmendagri No. 12 Tahun 2003; Tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah. Kepmendagri No. 153 Tahun 2004; Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan. Permendagri No. 7 Tahun 2006; Tentang Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah. Permendagri No. 13 Tahun 2006: Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No. 17 Tahun 2007: Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Surat Keputusan Menteri Keuangan SE-187/MK-2/2003 tentang Penjualan Kendaraan Dinas.
6.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran No. SE-144/A/2002 Tentang Teknis Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik Negara. Dengan mempelajari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Surat Keputusan Menteri Keuangan serta Surat Edaran Dirjen Anggaran sebagaimana dicantumkan diatas akan dapat menambah penguasaan peserta akan landasan kebijakan dalam mengelola aset daerah nantinya yang berada dibawah lingkup satuan kerjanya. Utuk itu diharapkan peserta dapat melengapi kantornya dengan bahan-bahan diatas
C. Latihan/Diskusi 1.
2.
Dari uraian materi pokok bahasan yang telah disampaikan dan diuraikan pada Saudara, manakah diantara Landasan Kebijakan tersebut yang lebih banyak dapat menjadi pedoman/petunjuk kerja Saudara didaerah untuk dapat mengemban tugas Saudara? Mengapa pilihan Saudara begitu jelaskan alasannya dan diskusikan jawaban Saudara dalam group diskusi yang dipimpin oleh Fasilitator?
17 D. Rangkuman Sejarah tentang pengelolaan barang dalam Negara kita Republik Indonesia ini, yang sekarang hanya kita kenal sebagai Barang Milik Negara yang dikelola oleh masing-masing Departemen. Kemudian terjadilah perubahan-perubahan dalam pengurusan barang inventaris ini sesuai dengan tuntutan perkembangan administrasi Negara, maka keluarlah beberapa aturan/pedoman dalam bentuk INPRES ataupun Undang-Undang yang mengatur tentang hal ini. Dengan mempelajari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Surat Keputusan Menteri Keuangan serta Surat Edaran Dirjen Anggaran sebagaimana dicantumkan pada Pokok Bahasan diatas diharapkan akan dapat menambah wawasan dan penguasaan peserta akan landasan kebijakan dalam mengelola aset daerah nantinya yang berada dibawah lingkup satuan kerjanya.
BAB IV PENGELOLAAN ASET DAERAH (WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB)
Peserta setelah menerima pembelajaran Bab IV ini diharapkan akan mampu dan tahu tentang susunan struktur pengelolalaan aset daerah dan tahu wewenang, dan tanggung jawabnya beserta tugas dan fungsinya.
A. Wewenang dan Tanggung Jawab Wewenang dan tangung jawab atas pembinaann dan pelaksanaan pengelolaan Barang/Aset Daerah berada pada Kepala Daerah, sedangkan Menteri Dalam Negeri bertugas melakukan pembinaan dan memfasilitasi pengelolaan barang Daerah. Kepala Daerah sebagai Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang Daerah. Dalam melaksanakan ketentuan itu Kepala Daerah bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Daerah (Pasal 5 ayat 1 Permendagri No.17 Tahun 2007). Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah: 1. 2.
Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran barang Daerah. Pejabat yang berwenang menguji, mengendalikan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan Barang Daerah.
Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya ini Kepala Daerah dibantu oleh: 1. 2. 3. 4. 4. 5.
Sekretaris Daerah selaku Pengelola. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah selaku Pembantu Pengelola. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna. Penyimpan Barang milik daerah. Pengurus Barang milik daerah.
Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Pasal 5, PP. No.6 Tahun 2006 dan Pasal 6 ayat 1 Permendagri No.17 Tahun 2007). mempunyai wewenang: 1.
Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
18
19 2. 3. 4. 5. 6.
Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya, dan Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan serta tertib administrasi barang milik daerah. Wewenang dan tanggungjawab pembantu Kepala Daerah dalam pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai berikut (Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 5): 1.
Sekretaris Daerah selaku Pengelola, berwewenang dan bertanggungjawab: a. b. c. d. e. f.
2.
3.
menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah; melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah selaku Pembantu Pengelola bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masingmasing SKPD. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna barang milik daerah berwewenang dan bertanggung jawab: a.
b.
c. d.
mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola . mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
20 e. f.
g.
h. i.
4.
mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya, dan menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna barang milik daerah , berwewenang dan bertanggung jawab: a.
b. c.
e. f.
mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat yang bersangkutan.
B. Tugas dan Fungsi Berpedoman kepada Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Pasal 43 menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah sedangkan Kepala Satker Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan Pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Kebijakan yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota, dan Kepala Satker Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang.
21
WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI
1. PENGELOLAAN BRG DRH TERPISAH DR PENGEL. BRG PEMERINTAH
WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI
KDH
2. KDH SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN MEMPUNYAI : *. KEWENANGAN UTK MENGAMBIL TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN *. MENETAPKAN KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG DRH *. MENYELENGGARAKAN TERTIB ADMINISTRASI. *. BERWENANG UNTUK MENGUJI DAN MENGENDALIKAN *. MENCUKUPI KEBUTUHAN *. MEMBERI PETUNJUK/ARAHAN *. MENGESAHKAN BERITA ACARA *. MENYERAHKAN KEWENANGAN DLL
3. MENDAGRI PEMBINAAN & FASILITASI TERHADAP PENGELOLAAN BRG DRH Gambar 4.1 Wewenang, Tugas dan Fungsi Dalam Pengelolaan Barang
Selain dari itu Kepala Daerah/Pengelola Barang juga mempunyai tugas dan fungsi; menetapkan standarisasi harga dan standarisasi kebutuhan barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait (Pasal 9 PP.No.6 Tahun 2006).
22
SEKRETARIS DAERAH Pembantu Pemegang Kuasa Barang PENGELOLA KEPALA BIRO/BAG PERLENGKAPAN Pembantu PENGELOLA
PEMEGANG KEKUASAAN
DIBANTU
KEPALA UNIT KERJA Penyelenggara Pembantu Kuasa Barang (PPKB) PENGGUNA BARANG PENYIMPAN BARANG Menerima, Menyimpan dan Mengeluarkan Barang Drh PENGURUS BARANG Mengurus Barang Drh dlm pemakaian
Gambar 4.2 Kepala Daerah Sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Daerah Dan Tenaga Yang Membantunya
Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan barang daerah dan tenaga yang membantunya maupun pengguna, penyimpan dan pengurus barang dijelaskan dalam Lampiran Permendagri No.17 Tahun 2007 sebagai berikut: 1.
Tugas dan fungsi Kepala Daerah: a. b. c. d. e. f.
menetapkan kebijakan pengelolaan barang mlik daerah; menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan; menetapkam kebijakan, pengamanan barang milik daerah; mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; menyetujui atau menolak usul pemindahtanganan, penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; menyetujui atau menolak usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
23 g.
menyetujui dan menetapkan penjualan barang milik daerah yang tidak melalui kantor lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan barang daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan serta tertib administrasi barang milik daerah. 2.
Tugas dan fungsi Sekretaris Daerah: selaku Pengelola Barang Milik Daerah a. b. c. d.
e. f.
3.
menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah atau DPRD. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
Tugas dan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah: selaku Pengguna Barang Milik Daerah (Pasal 8 PP No. 6 Tahun 2006 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 ) adalah: a.
b.
c. d.
e. f.
g.
mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Pengelola Barang. mengajukan permohonan penetapan status untuk penggunaan dan/atau penguasaan d barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan/atau perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang.. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan. menyerahkan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang.
24 h. i.
4.
Tugas Penyimpan Barang: a. b. c. d. e. f.
5.
melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya, dan menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya kepada penelola barang. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah; meneliti dan menyimpan dokumen pengadaan barang yang diterima; meneliti jumlah dan kwalitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan; mencatat barang milik daerah yang diterima kedalam buku/kartu barang; mengamankan barang mlik daerah yang ada dalam persediaan; dan membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.
Tugas Pengurus Barang: a.
b. c.
d.
mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah; melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan; menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; dan menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
C. Latihan/Diskusi 1.
2.
Saudara sebagai Pimpinan Unit Kerja Perangkat Daerah atau sebagai Eselon II yang juga menjadi seorang manajer dari Manajemen Aset Daerah pada unit kerja yang Anda pimpin tentu sekarang telah dapat menjelaskan wewenang, fungsi dan tugas dari Pimpinan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah dari Dinas/Instansi Saudara dimana Saudara menjadi tulang punggung Manajemen Aset Daerah disana. Tolong jelaskan wewenang, tugas dan fungsi serta wewenang, tugas dan fungsi Saudara dalam hal tersebut! Diskusikan hasil yang Saudara buat dengan yang dibuat oleh teman Saudara secara berkelompok dibawah bimbingan Fasilitator!
D. Rangkuman 1.
Wewenang dan tangung jawab atas pembinaann dan pelaksanaan pengelolaan Barang/Aset Daerah berada pada Kepala Daerah.
25
2.
Dalam melaksanakan ketentuan itu Kepala Daerah bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Daerah.
3.
Sebagai Pemegang kewenangan. a. b.
4.
Kekuasaan
Barang
Kepala
Daerah
mempunyai
untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran barang Daerah. menguji, mengendalikan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan Barang Daerah.
Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Barang mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f. g. h.
Menetapkan kebijaksanaan pembinaan pengelolaan barang Daerah, Menetapkan kebijaksanaan penerimaan dan pengeluaran barang Daerah, Menyelenggarakan tertib administrasi pengelolaan barang Daerah, Mencukupi kebutuhan baang persediaan dalam gudang, Memberi petunjuk/arahan kepada Panitia mengenai tugas dan tanggungjawabnya, Mengesahkan Berita Acara yang dibuat oleh Panitia-Panitia, Menyelesaikan/mengusut tindakan yang dianggap merugikan Daerah yang dilakukan oleh Pengelola atau Pemakai barang, Mengupayakan agar Pemegang Barang dan Pengurus Barang menyampaikan barang sesuai dengan perutukannya dan mengurus barang sebagaimana mestinya.
5. Selain dari itu Kepala Daerah/Pengelola Barang juga mempunyai tugas dan fungsi; menetapkan standarisasi harga dan standarisasi kebutuhan barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait (Pasal 9 PP.No.6 Tahun 2006). 6.
Untuk pelaksanaan tugasnya Kepala Daerah dibantu oleh: a. b. c. d. e.
Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang. Kepala Biro/Kepala Bagian Perlengkapan sebagai Pembantu Pengelola Barang. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang. Penyimpan Barang. Pengurus Barang.
Masing-masingnya mempunyai wewenang dan tanggung jawab serta tugastugas tersendiri.
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara/Tata cara penjualan rumah Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah kepada Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2003 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ke 2 (dua) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ke 3 (tiga) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ke 4 (empat) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ke 5 (lima ) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ke 6 (enam) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003. . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang/Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemda. Peraturan Menteri Dalam Negeri N0.17 Tahun 2007 tentang: Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.SE-187/MK-2/2003 Ttg Penjualan Kendaraan Dinas. Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-144/A/2002 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik Negara. ANWAR SULAIMAN, Drs. H, (2000), Manajemen Aset Daerah, STIA LAN Press, Jakarta.S
DOLI, D. SIREGAR, (2004), Manajemen Aset, Satyatama Graha Tara, Jakarta. SADEWO, Drs. R.M, (1999), Pembinaan Administrasi Barang Milik/Kekayaan Negara, CV. Panca Usaha, Jakarta
This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
