BAB I KEBIJAKAN, PERATURAN PERUNDANGAN DALAM BIDANG HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
1.1.
Latar Belakang
Kebijakan merupakan terjemahan dari katapolicy yang berasal dari bahasa Inggris. Kata policy diartikan sebagai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis. James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga dan pejabatpejabat pemerintah. Pengertian ini, menurutnya, berimplikasi: 1.
Bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan,
2.
Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah,
3. 4.
Bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, Bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu,
5.
Bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif). Dalam pengertian ini, James E. Anderson menyatakan bahwa kebijakan selalu
terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan pemerintah dapat diartikan sebagai rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis dari pemerintah dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja . Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang mengikat secara umum. Adapun UU No. 12
1
Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Indonesia telah dirumuskan mengenai hierarki dari perundangan-undangan tersebut yaitu: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Jaminan terhadap keselamatan tenaga kerja pada waktu melaksanakan pekerjaannya diakui sebagai hak asasi para tenaga kerja. Hak-hak tersebut timbul sejak adanya ikatan atau hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pemberi kerja (pengusaha). Bentuk ikatan atau hubungan antara kedua belah pihak merupakan hubungan hak dan kewajiban yang diatur dalam bidang hukum perdata. Pada hakekatnya hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur kepentingan tenaga kerja saja, tetapi juga termasuk masyarakat pengusaha, namun demikian hukum ketenagakerjaan lebih bersifat melindungi tenaga kerja, sekalipun tenaga kerja dan pengusaha mempunyai kedudukan hukum yang sama. Di berbagai negara di dunia ini, masing-masing mempunyai peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan tersebut pada umumnya dikeluarkan dalam bentuk hukum publik yang memerlukan pengawasan dari pemerintah untuk pelaksanaannya. Melengkapi upaya keselamatan kerja yang sudah dimulai dari zaman kolonial, penyakit akibat kerja mulai memperoleh perhatian pada tahun lima puluhan yaitu pada awal kita mengalami kemerdekaan. Pada tahun 1967 konsep hiperkes lahir dan dalam kurun waktu dua tahun konsep
K3
mengkristal
sehingga
menyatu
kesehatan/
kedokteran
kerja,
higiene
perusahaan, dan ergonomi sebagai suatu pendekatan terintegrasi menggantikan kesehatan kerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja dan juga memperkaya upaya serta meningkatkan kualitas keselamatan kerja. Konsep keselamatan kerja baru diformulasikan dengan jelas tahun 1970 dengan lahirnya undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Tahun 2003 upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan undang-undang pasal 86 paragraf 5 keselamatan dan kesehatan kerja, BAB X Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
2
Ketenagakerjaan antara lain menyatakan bahwa “setiap tenaga kerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas K3” ; “untuk melindungi keselamatan tenaga kerja/ buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3”; dan “perlindungan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku”. Penjelasan pasal 86 ayat (2) menyatakan “upaya K3 dimaksud untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para tenaga kerja/ buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi”. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berperan penting
dalam
rangka
perlindungan tenaga kerja dan pembangunan nasional, oleh karena itu secara garis besar aspek K3 sudah menjadi bagian dari kebijakan nasional di Indonesia yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) atau dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pada dasarnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperlukan dan harus diterapkan dengan baik di setiap tempat kerja, agar tenaga kerja sehat dan selamat serta pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Dalam implementasinya disinyalir ada beberapa masalah yang harus segera diupayakan agar tidak menjadi hambatan bagi pemberdayaan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Masalahmasalah yang ada antara lain: -
Adanya kecenderungan peningkatan kecelakaan.
-
Peralatan produksi yang semakin tua dan berisiko menimbulkan
-
kecelakaan, peledakan dan kebakaran.
-
Kurang siapnya zona industri mengantisipasi terjadinya bahaya
-
kecelakaan industri.
-
K3 Masih dianggap sebagai “Operasi Biaya Tinggi ” atau High Cost.
-
Kesadaran penerapan K3 di sektor usaha kecil dan mikro masih rendah.
-
Belum optimalnya pelayanan K3 oleh institusi yang menangani K3.
-
Pada umumnya pelayanan baru menjangkau pada perusahaan besar.
-
Komitmen dan pemahaman tentang K3 bagi manajemen industri masih
-
belum optimal.
-
Transformasi kajian tentang K3 relatif masih rendah.
3
Disadari sepenuhnya bahwa masalah-masalah tersebut harus secara terus menerus diselesaikan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat agar segera terwujud masyarakat industri yang sadar akan pentingnya penerapan K3 di tempat kerja. Bahkan pemerintah berharap K3 menjadi budaya bangsa yang diterapkan di semua sektor kehidupan, tidak hanya terbatas di lingkungan industri namun juga diterapkan di rumah tangga, transportasi, pendidikan dan pariwisata. Di sektor industri skala menengah dan besar sudah mulai dirasakan bahwa saat ini K3 menjadi tuntutan pasar global dan menjadi salah satu indikator keberhasilan sebuah industri yang peduli terhadap masalah kemanusiaan dan lingkungan. Oleh karena itu pemerintah sebagai regulator perlu terus menggalakkan penerapan K3 di tempat kerja dan membuat
kebijakan
dan
program
perbaikan
K3
secara
terus
menerus
dan
berkesinambungan.
1.2.
Tujuan Pembelajaran
1.2.1. Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti diklat ini diharapkan: 1. Para peserta pelatihan dapat memahami dan mengerti kebijakan dan program pemerintah tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. Para peserta pelatihan mengetahui peraturan perundangan yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1.2.2. Tujuan Instr uksion al Khus us
1.
Para
peserta
pelatihan
dapat
menyebutkan
kebijakan
pemerintah
tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. 3.
Para peserta pelatihan dapat menjelaskan visi K3 Nasional Para peserta pelatihan dapat menyebutkan peraturan perundangan K3 yang berlaku di Indonesia
4.
Para peserta pelatihan dapat menjelaskan program-program pemerintahtentang K3
1.3. Dasar Huku m Peraturan perundang-undangan yang terkait adalah sebagai berikut:
2) UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4
1.4.
Ruang Lin gku p
Ruang lingkup pembelajaran Kebijakan dan Peraturan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja meliputi: 1. Kebijakan nasional tentang K3 2. Peraturan perundangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1.5.
Kebij akan Nasio nal
Undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pekerjaan yang layak dalam konteks ini artinya bahwa pekerjaan yang dilakukan harus bersifat manusiawi yang memungkinkan tenaga kerja dalam kondisi sehat dan selamat, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sehingga dapat hidup layak sesuai dengan martabat manusia. Penjelasan tersebut lebih dipertegas lagi dalam undang-undang No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, yang selanjutnya diganti dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang No.13 Tahun 2003 Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 86 menyebutkan: a.
Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindunganatas 3) Keselamatan dan kesehatan kerja 4) Moral dan susila; dan 5) Pelakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sertanilai agama
b.
Untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3
c.
Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya
ketentuan pokok mengenai K3 telah tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Di samping itu, Kementerian terkait juga menjabarkan kebijakan tentang K3..
VISI K3 NASIONAL Terwujudnya budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia. Untuk
mencapai visi sebagaimana tersebut diatas, maka visi K3 nasional adalah:
5
1. Meningkatkan penerapan SMK3 2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan danpengawasan K3 3. Meningkatkan
peran
serta
pengusaha,
tenaga
kerja,
masyarakat
untuk
mewujudkan kemandirian dalam pelaksanaan K3.
STRATEGI
Sesuai dengan visi, misi dan kebijakan K3 nasional, maka telah disusun rencana strategi dan program kerja utama K3 yaitu: 1. Menyusun dan meningkatkan kebijakan K3 2. Meningkatkan sumber dayamanusia di bidang k3 3. Meningkatkan pembinaan penerapan SMK3 4. Meningkatkan sarana danprasarana pengawasan K3 5. Meningkatkan jejaring dan peran serta instansi, lembaga, personil dan pihakpihak terkait.
1.6.
Peraturan Perundangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Dewasa
ini
Keselamatan
dan
Kesehatan
Kerja
(K3)
sudah
mulai
memasyarakat, khususnya di lingkungan perusahaan besar dan menengah di berbagai sektor kegiatan dan wilayah. Pengusaha, pengurus dan tenaga kerja sudah sangat banyak yang memahami dan menyadari arti pentingnya K3. Dari kalangan ini dinilai adanya kebutuhan-kebutuhan untuk lebih mendalami peraturan, ketentuan-ketentuan dan materimateri K3. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya pelatihan-pelatihan K3 yang diselenggarakan secara mandiri di perusahaan-perusahaan. Di lain pihak, untuk perusahaan kecil dan beberapa perusahaan menengah baik pengusaha, pengurus dan tenaga kerjanya belum mengenal dan memahami peraturan perundang-undangan K3. Dari uraian tersebut di atas dapat dimaklumi bahwa upaya pembinaan termasuk penyuluhan, pelatihan, dan upaya persuasif lainnya merupakan prioritas untuk dilakukan dan sangat strategis dalam rangka pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan di tempat kerja secara dini. Setiap Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus dapat dikembalikan atau bersumber pada Hukum dasar tertulis yang tertinggi, yaitu
6
Undang-Undang Dasar 1945. danPeraturan Perundang-undangan K3 terkait dengan UUd 1945 pasal 27 ayat (2). Setiap ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 masih bersifat sangat umum, oleh karena itu untuk mewujudkan cita-cita tersebut khususnya di bidang ketenagakerjaan dijabarkan lebih lanjut dengan Undang-undang No.14 tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja. Dalam UU.No.14 tahun 1969 pasal 9 dan 10 mengatur tentang pembinaan dan perlindungan tenaga kerja termasuk K3. Maka berdasarkan tersebut di atas Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja disyahkan oleh Presiden RI pada tanggal 12 Januari 1970 atas persetujuan DPR RI, dan sejak saat itulah VR 1910 Stbl. 406 dicabut. UU.No.14 tahun 1969 telah dicabut dan kini berlaku UU. No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun K3 tetap menjadi perhatian dimana tertera pada pasal 86 dan 87.
1.6.1. Jenis-Jenis Peratur an Perundangan A.
UU. No. 1 TAHUN 1970
Sebagai pertimbangan dikeluarkannya UU.No.1 tahun 1970 adalah sebagai berikut; 1. Veiligheids Reglement 1910 Stbl.406 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. 2. Teknik, teknologi dan penerapannya, industrialisasi, administrasi pemerintahan dan kondisi situasi tenaga kerja telah berkembang dengan pesat. Di dalam beberapa hal, VR tidak mampu menampung perkembangan tersebut. 3. Sifat repressif dan polisionil pada VR dinilai kurang sesuai dan kurang mendukung perkembangan ekonomi pada umumnya dan penggunaan sumber-sumber produksi dan penanggulangan kecelakaan kerja pada khususnya serta alam Negara Indonesia yang merdeka dan berdasarkan Pancasila. Perbedaan pokok antara VR 1910 dengan Undang-undang No.1 tahun 1970 sebagai berikut: 1.
Perluasan ruang lingkup.
2.
Perubahan pengawasan repressif menjadi preventif.
3.
Perumusan teknis yang lebih tegas.
7
4.
Penyesuaian tata usaha sebagaimana diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan.
5.
Tambahan pengaturan pembinaan K3 bagi manajemen dan tenaga kerja.
6.
Tambahan pengaturan pemungutan retribusi pengawasan.
Batang t ubuh UU.No.1 tahun 1970 sbb ;
Bab.
I;
tentang
istilah, Pasal 1; Ayat (1), Pengertian tempat kerja harus benar-benar dapat dipahami, oleh karena merupakan ruang lingkup UU.No.1 tahun 1970, dimana pada tempat tersebut harus diberlakukan ketentuanketentuan tentang K3. Tempat kerja tidak sama dengan tempat bekerja. Tempat kerja pada dasarnya adalah tempat bekerja yang dimana terdapat 3 unsur pokok, yaitu adanya tenaga kerja, bahaya kerja dan usaha. Bunyi ayat tersebut berikut; “Tempat kerja” ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Ayat (2), Pengertian Pengurus juga harus benar-benar dimengerti oleh karena penguruslah yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua ketentuan K3 ditempat kerja. Pengurus dalam pengertian seseorang pimpinan suatu tempat kerja. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut; “Pengurus” ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
Ayat (3) Pengertian dari “Pengusaha” tidak sama dengan “Pengurus”.
8
Pengurus adalah pimpinan sesuatu tempat kerja, sedangkan “Pengusaha” adalah orang atau badan hukum yang memiliki atau mewakili pemilik suatu tempat kerja. Bisa saja pengusaha dan pengurus suatu tempat kerja adalah satu orang, yaitu terutama pada perusahaan-perusahaan berskala kecil. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut; Pengusaha ialah; a.
Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk
b.
keperluan itu mempergunakan tempat kerja. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.
c.
Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b) , jika yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia.
Ayat (4), Pengertian “Direktur” cukup jelas seperti tertulis pada ayat ini. Perlu dijelaskan bahwa dalam prekteknya yang disebut Direktur adalah Dirjen Binwasnaker (sekarang Dirjen PPK dan K3) sesuai dengan Permenaker No.Kep.79/Men/1977 (sekarang Permenaker No.13/Men/2015) Bunyi ayat tersebut sebagai berikut: Direktur ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja (sekarang Kementerian Ketenagakerjaan) untuk melaksanakan Undang undang ini.
Ayat (5), Dalam pengertian “Pegawai Pengawas” perlu dijelaskan pengertian “pegawai berkeahlian khusus” yaitu artinya bahwa pegawai Kemnakertrans atau Dinas di Propinsi/ Kota/ Kabupaten yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan untuk dapat ditunjuk sebagai Pengawas harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana tertuang pada Permenaker No:Per.03
tahun
1978
dan
Permenaker
No.Per.03/Men/1984
tentang
pengawasan
ketenagakerjaan terpadu. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut ; Pegawai Pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Depnaker yang ditunjuk oleh Menteri tenaga Kerja.
9
Ayat (6), Rumusan pengertian Ahli Keselamatan Kerja pada ayat ini cukup jelas. Dari rumusan tersebut dimengerti bahwa untuk pengawasan terhadap pelaksanaan UU.No.1 tahun 1970, Kemnakertans melibatkan tenaga teknis dari luar Kemnakertrans dari luar Dinas yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan di daerah, baik instansi/ lembaga pemerintah maupun
swasta
yang
memenuhi
persyaratan
sebagaimana
ditetapkan
di
dalam
Permenakertrans No.Per.04/Men/1987 dan Permenaker No.Per.02/Men/1992. Latar belakang dari pemikiran/ konsep ini adalah bahwa Kemnakertrans tidak mungkin mampu membentuk pegawai pengawas dalam jumlah maupun kemampuan dalam berbagai bidang keahlian sesuai dengan perkembangan teknologi. Walaupun persyaratan terhadap pelaksanaan UU.No.1 tahun 1970 dapat dilakukan oleh ahli keselamatan kerja tersebut, namun kebijakan nasional K3 tetap berada pada Menakertrans. Walaupun di dalam ayat (5) dan (6) disebutkan bahwa yang mengangkat pegawai pengawas maupun Ahli keselamatan Kerja adalah Menakertrans, akan tetapi dalam pelaksanaannya
adalah
diangkat
oleh
Dirjen
Binwasnaker
sesuai
keputusan
Menakertranskop No.Kep.599/Men/SJ/D/1979.
Bab II: Ruang Lingkup. Pasal 2 ; Ayat (1), Di dalam ayat ini ditunjukkan ruang lingkup UU.No.1 tahun 1970 yaitu tempat kerja dimana pun selama dalam wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut; Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
Ayat (2), Ayat ini memperinci tempat-tempat bekerja yang termasuk tempat kerja sebagaimana dimaksud ayat(1) yaitu huruf a sampai dengan r, dimana terdapat bahaya kerja yang bertalian dengan; a. Keadaan mesin, pesawat, alatkerja, bahan dan lainsebagainya.
10
b. Lingkungan. c. Cara kerja. d. Proses produksi. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut; Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja dimana; a.
Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau
b.
peledakan. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi.
c.
Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan, saluran, atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya, atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan. Dan seterusnya sampai dengan huruf r.
Ayat (3), Ayat ini merupakan escape clausal dalam penataan ruang lingkup UU.No.1 tahun 1970, sebab kemungkinan untuk waktu yang akan datang ditemukan tempat kerja baru selain yang terperinci pada ayat (2) sehubungan dengan perkembangan teknik dan teknologi. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut; Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja ruangan-ruangan atau lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja dan atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat diubah perincian tersebut dalam ayat (2). Dalam penjelasan pasal 2 di isyaratkan bahwa peraturan organik sebagai peraturan pelaksanaan UU.No.1 tahun 1970 digolongkan dalam pembidangan teknis dan sektor/ industri.
11
Bab III: Syarat-syarat Keselamatan Kerja Pasal 3; Ayat (1), Ayat ini berisikan arah dan sasaran yang akan dicapai melalui persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan UU.No.1 tahun 1970, yaitu huruf a sampai dengan r. Bunyi ayat tersebut antara lain sebagai berikut; Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk; a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Dan seterusnya sampai dengan huruf r.
Ayat (2), Merupakan escape clausal dari apa yang telah di tetapkan pada ayat 1 sesuai perkembangan teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru dikemudian hari. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut; Dengan peraturan perundangan dapat diubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru dikemudian hari. Pasal 4; Ayat (1), Menjelaskan sejak tahap apa atau kapan syarat/ ketentuan K3 diterapkan yaitu sejak tahap perencanaan dan seterusnya. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut; Dengan
peraturan
perencanaan,
perundangan
pembuatan,
ditetapkan
pengangkutan,
syarat-syarat peredaran,
keselamatan
perdagangan,
kerja
dalam
pemasangan,
pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
12
Ayat (2), Ayat ini menjelaskan isi dari setiap ketentuan/ syarat K3, yaitu akan mengatur tentang konstruksi, bahan dan lain sebagainya dari bahan, barang produk teknis dan aparat produksi. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut; Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian, dan pengecekan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan barang, produk teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barangbarang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.
Ayat (3), Merupakan escape clausal ayat (1) dan (2). Catatan: Pasal 4 tersebut diatas mencerminkan salah satu sifat preventif dari UU. No.1 tahun 1970.
Bab
IV
:
Pengawasan, Pasal 5 ; Ayat (1) Ayat ini menjelaskan tugas pokok Direktur, yaitu pelaksanaan umum UU No.1 tahun 1970 dan tugas pokok pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja, yaitu mengawasi langsung terhadap ditaatinya UU No.1 tahun 1970 dan peraturan pelaksanaannya. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut; Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.
Ayat (2) Dalam menjelaskan ayat ini dapat dijelaskan wewenang dan kewajiban Direktur sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13
13
No.Kep.79/Men/1977.
Disamping
itu
dijelaskan
wewenang
dan
kewajiban
pegawai
pengawas dan ahli K3 sesuai Permenaker No.03/Men/1978 untuk ahli K3. Dalam hal ini perlu diutarakan bahwa perbedaan kewenangan antara pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja yaitu dalam hal penyidikan. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut; Wewenang dan kewajiban Direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dalam peraturan perundangan. Pasal 6; Pasal ini mengatur tentang Panitia Banding, yaitu sebagai sarana dan mekanisme penyelesaian banding apabila pengurus tempat kerja tidak dapat menerima putusan Direktur dimana putusan Panitia Banding ini tidak dapat dibanding lagi, artinya keputusannya mengikat.
Pasal 7; Pasal ini mengatur kewajiban pengusaha untuk membayar retribusi, yaitu sejumlah uang sebagai imbalan jasa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa peraturan pelaksanaan pasal ini adalah Permenaker No.06/Men/1986 tetapi Permenaker ini telah dicabut. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut; Untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini, pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.
Pasal 8; Pasal ini menetapkan kewajiban pengurus untuk memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik baik secara awal bagi tenaga kerja yang baru diterima ataupun dipindahkan. Disamping itu pada ayat (2) mewajibkan Pengurus untuk memeriksanakan kesehatan seperti tersebut di atas secara berkala pada semua tenaga kerjanya. Pemeriksaan kesehatan tersebut diatas ditetapkan dilakukan oleh dokter penguji kesehatan badan tenaga kerja dan sesuai dengan Permenaker No.Per.02/Men/1982. Bunyi ayat (1) sebagai berikut;
14
Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang akan diberikan kepadanya. Bunyi ayat (2) sebagai berikut; Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur. Bunyi ayat (3) sebagai berikut; Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.
Bab
V:
Pembinaan Pasal 9: Pasal ini mengatur kewajiban Pengurus dalam pembinaan tenaga kerja dan kewajiban untuk memenuhi dan mentaati semua syarat dan ketentuan K3 di tempat kerja. Bunyi ayat (1) sebagai berikut; Kewajiban pengurus untuk melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja baru, yaitu menunjukkan dan menjelaskan 4 pokok yang haris diketahui/ dipahami tenaga kerja baru yang bersangkutan. 4 pokok/ hal tersebut sebagai berikut; a. Kondisi dan bahaya-bahaya serta yangdapat timbul dalam tempat kerjanya. b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya. c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
Ayat (2), Inti dari ayat ini adalah Pengurus tidak dapat mempekerjakan tenaga kerja yang baru diterima sebelum tenaga kerja yang bersangkutan memahami 4 hal/ pokok dimaksud ayat (1).
15
Ayat (3), Pengurus juga wajib melakukan pembinaan bagi tenaga kerjanya secara berkala tentang; a. Pencegahan kecelakaan. b. Pemberantasan kebakaran. c. Pertolongan pertama pada kecelakaan. d. Hal-hal lain dalam rangka meningkatkan K3 di tempat kerjanya. Pelaksanan pembinaan K3 berupa pelatihan dapat disesuaikan dengan Permenaker No.Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa K3 dan Surat Edaran Dirjen Binwasnakar No.SE.01/DJPPK/VI/2009. Ayat (4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang diwajibkan.
Bab
IV
:
Panitia
Pembina
K3 Pasal 10, Ayat (1), Dimaklumi bahwa K3 adalah merupakan kepentingan dan kewajiban Pengurus Pengusaha dan Tenaga Kerja, oleh karena itu mereka harus berkerja sama. Untuk mewadahi kerja sama dimaksud Menakertrans berwenang membentuk P2K3 pada tempat-tempat kerja tertentu. Kebijaksanaan Menakertrans mengenai tempat kerja mana yang perlu dibentuk P2K3 termasuk mengenai Ahli K3 sebagaimana tertuang pada Permenaker No.Per.04/Men/1987 dan Permenaker No.Per.02/Men/1992. Bunyi ayat (1) sebagai berikut; Menaker berwenang membentuk P2K3 guna mengembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari Pengusaha atau Pengurus dan Tenaga Kerja dalam tempattempat kerja yang melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang K3, dalam rangka melancarkan usaha produksi.
Ayat (2), Dalam ayat ini disebutkan bahwa susunan, tugas dan lain-lain yang berkaitan dengan P2K3 akan ditetapkan oleh Menaker. Untuk ini telah diatur pada Permenaker sebagaimana tersebut diatas.
16
Bunyi ayat (2) sebagai berikut: Susunan P2K3, tugas dan lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
Bab
VII;
Kecelakaaan Pasal 11, Mengatur kewajiban Pengurus untuk melaporkan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya. Tata cara dan bentuk pelaporan sesuai dengan ketetapan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menaker. Ayat (1), Pengurus diwajibkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menaker. Ayat (2), Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.
Bab VIII; Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja Di dalam pasal ini secara jelas dan tegas diatur kewajiban dan hak tenaga kerja untuk ; a.
Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli K3.
b.
Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.
c.
Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan.
d.
Meminta pengurus agar dilaksanakan semua syarat K3 yang diwajibkan.
e.
Menyertakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat-syarat K3 serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.
17
Bab
IX:
Kewajiban
bila
memasuki
tempat
kerja Pasal 15; Menetapkan bahwa siapapun yang memasuki suatu tempat kerja harus mentaati dan melaksanakan ketentuan yang berlaku bagi tempat kerja tersebut.
Bab
X;
Kewajiban
Pengurus Pasal 14; Kewajiban Pengurus untuk secara tertulis menempatkan UU.No.1 tahun 1970 dan peraturan-peraturan lain dan gambar-gambar K3 yang sesuai dengan jenis dan sifat pekerjaan pada tempat kerja yang bersangkutan. Bahan-bahan tersebut dimaksud kan sebagai bahan pembinaan dan peringatan bagi siapapun yang berada di tempat kerja tersebut. Disamping itu, Pengurus wajib menyediakan alat perlindungan diri secara cuma-cuma bagi siapapun yang memasuki tempat kerja.
BAB
VI;
Ketentuan
Penutup Pasal 15; Ayat (1), Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagian besar ketentuan yang ada di dalam UU.No.1 tahun 1970 masih bersifat umum dan perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
Ayat (2), Menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap UU.No.1 tahun 1970 dan peraturan pelaksanaanya yaitu; a. Hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau b. Denda setinggi-tingginya Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).
Ayat (3) Adalah mengklasifikasikan pelanggaran dimaksud sebagai tindak pidana pelanggaran.
18
Pasal 16; Pasal ini mewajibkan kepada Pengusaha untuk memenuhi ketentuan UU.No.1 Tahun 1970 paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya UU.No.1 tahun 1970.
Pasal 17; Merupakan pasal yang mengatur tentang peralihan yaitu tetap memberlakukan semua peraturan perundangan yang telah ada (kecuali VR) tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UU.No.1 tahun 1970. Pasal 18; Menetapkan nama penyebutan dari UU.No.1 tahun 1970.
Peraturan Pelaksanaan UU.No.1 Tahun 1970
Peraturan pelaksanaan UU.No.1 Tahun 1970 pada saat ini sudah semakin lengkap yaitu antara lain sebagai berikut; 1.
Permenaker tentang Bejana Tekanan
2.
Permenaker tentang Kualifikasi Juru Las,
3.
Permenaker tentang Pesawat Tenaga dan Produksi.
4. 5.
Permenaker tentang Pesawat Angkat dan Angkut. Permenaker tentang Petugas dan Operator Pesawat Angkat dan Angkut.
6.
Kepmenaker tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik.
7.
Permenaker tentang Penyalur Petir.
8.
Permenaker tentang Lift
9.
Permenaker tentang Alat Pemadam Api Ringan.
10. Permenaker tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik. 11. Kepmenaker tentang Penanggulangan Kebakarandi Tempat Kerja. 12. Permenaker tentang Konstruksi Bangunan. 13. SKB Menaker dan Menteri PU tentang K3 pada Konstruksi Bangunan. 14. Kepmenaker tentang Penggunaan Bahan Kimia di Tempat Kerja. 15. Permenaker tentang NilaiAmban Batas Faktor Fisik dan Faktor Kimia di Tempat Kerja. 16. Permenaker tentang Asbes di Tempat Kerja. 17. Permenaker tentang Pestisida di Tempat Kerja.
19
18. Permenaker tentang kewajiban pelatihan Hyperkesdan Keselamatan Kerja Bagi Dokter Perusahaan. 19. Permenaker tentang Kewajiban Pelatihan Hyperkes dan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Paramedis Perusahaan. 20. Permenaker tentang Pemeriksaan Kesehatan TenagaKerja. 21. Permenaker tentang PenyakitAkibat Kerja. 22. Kepres terkait dengan Penyakit yangTimbul dalam Hubungan Kerja. 23. Permenaker tentang PelayananKesehatan Kerja. 24. Permenaker tentang Alat Pelindung Diri. 25. Permenaker tentang P3K. 26. Dan lain-lain. Selain itu juga diterbitkan beberapa Instruksi Menaker, Surat Edaran Menaker dan Surat Edaran Dirjen Binwasnaker.
B. UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Di dalam undang-undang tertinggi mengenai ketenagakerjaan ini terdapat pasal yang mengatur Keselamatan Kerja secara umum yaitu: Pasal 86; (1) Setiap pekerja/ buruh mempunyai hakuntuk memperoleh perlindungan atas : a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja b. Moral dan kesusilaan ; dan c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (2) Untuk melindungi Keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 87 (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
20
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manjemenkeselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah Penerapan sistem manajemen K3 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 87 tersebut telah dirumuskan sebagaimana terdapat pada Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Selain itu juga diterbitkan beberapa Peraturan, Keputusan, Instruksi, Surat Edaran Menaker maupun Surat Edaran Dirjen PPK dan K3 yang lebih teknis mengatur Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
C.
Stoom Ordon antie 1930
Stoom Ordonantie (Undang-undang Uap) 1930, sampai saat ini belum dicabut yang berarti masih berlaku. Sebagai peraturan pelaksanaan UU.Uap 1930 ini adalah Stoom verordening (Peraturan Uap) 1930 dan Permenaker No.Per.01/Men/1988 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator Pesawat uap. Selain itu juga terkait erat dengan Permenaker No.Per.02/Men/1982 tentang kualifikasi juru las. Di dalam Stoom Ordonantie 1930 dan Stoom verordening 1930 tersebut di atas diatur mengenai pesawat-pesawat uap yang wajib memiliki Akte Izin dari Disnaker atau Kemenakertrans maupun jenis-jenis pesawat uap yang tidak wajjb memiliki Akte Izin untuknya. Jangka waktu pemeriksaan berkala, serta tata cara teknik pemeriksaan dan pengujian juga diatur dalam Undang-undang dan Peraturan tersebut. Selain itu juga diatur mengenai persyaratan konstruksi dan perlengkapan pesawat uap yang harus dipenuhi. Disana juga diatur mengenai larangan-larangan yang harus dipatuhi pemakai pesawat uap di Indonesia, kewajiban serta hak-haknya. Bagi pemakai dan atau operator yang melanggar Undang-undang dan peraturan uap tersebut di atas dapat dikenakan sangsi denda atau kurungan. Sedangkan yang diatur dalam Permenaker tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap antara lain mengatur prosedur untuk memperoleh sertifikat operator pesawat uap dari Dirjen Binwasnaker, wewenang dan kewajiban operator pesawat uap serta mengenai pencabutan sertifikat operator pesawat uap. Sesuai dengan Permenaker tentang kualifikasi juru las, maka untuk melakukan pengelasan sesuatu pesawat uap terutama pada bagian-bagian yang
21
bertekanan adalah hanya boleh dilakukan oleh Welder yang memiliki sertifikat juru las kelas I dari Dirjen Binwasnaker.
D.
UU.No. 3 TAHUN 1969
Untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja dan kesehatan tenaga kerja maka Pemerintah RI telah mengeluarkan Undang-undang No.3 tahun 1969 tentang persetujuan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 mengenai Hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor, disana pada intinya mempersyaratkan agar setiap tempat kerja khususnya pada kantor/ tempat dimana dilakukan pekerjaan dagang dan kantor selalu memenuhi syarat-syarat kebersihan dan kesehatan tempat kerja.
22
BAB II SISTEM MANAJEMEN KESELAMATA N DAN KESEHATAN KERJA
2.1.
Latar Belakang
Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat dalam segala aspek khususnya ketenagakerjaan yang salah satunya mempersyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3 guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/ buruh, dan atau serikat pekerja serikat buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar. Penerapan SMK3 bersifat normatif sehingga harus ditaati oleh perusahaan. Untuk itu pegawai pengawas mempunyai kewajiban melakukan pengawasan terhadap ditaatinya norma tersebut. Untuk dapat memberikan pemahaman yang sama tentang SMK3 bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3 maka perlu disusun modul SMK3 ini.
2.2.
Tujuan Instruk sional Umum
Setelah selesai pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
2.2.1. Tujuan Instruk sional Khusus
Setelah selesai pembelajaran ini peserta diharapkan dapat mampu: a. Menjelaskan SMK3 b. Mendeskripsikan secara garis besar SMK3 c. Membina penerapan SMK3 di perusahaan d. Memahami secara garis besar tentang audit SMK3
23
2.3.
Dasar Huku m
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
2.4.
Ruang Lin gku p Penerapan SMK3
1. Penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen K3; 2. Perencanaan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja; 3. Penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja; 4. Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan; 5.
Peninjauan Keselamatan
secara dan
teratur
dan
Kesehatan
meningkatkan
Kerja
secara
pelaksanaan
Sistem
berkesinambungan
Manajemen
dengan
tujuan
meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. 2.5.
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
(SMK3)
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat dunia industri berlomba-lomba melakukan efisiensi dan meningkatkan produktivitas dengan menggunakan alat-alat produksi yang semakin kompleks. Makin kompleksnya peralatan yang digunakan, makin besar pula potensi bahaya yang mungkin terjadi dan makin besar pula kecelakaan kerja yang ditimbulkan apabila tidak dilakukan penanganan dan pengendalian sebaik mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja tidak lepas dari kegiatan dalam industri secara keseluruhan, maka pola-pola yang harus dikembangkan di dalam penanganan K3 dan pengendalian potensi
24
bahaya harus mengikuti pendekatan sistem yaitu dengan menerapkan sistem manajemen K3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Adapun tujuan dan sasaran SMK3 adalah: a.
Meningkatkan
efektifitas perlindungan
keselamatan
dan
kesehatan kerja
yang
terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; b.
Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/ buruh, dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh; serta
c.
Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. SMK3 disusun dengan adanya beberapa hal yang menjadi latar belakang,
yaitu: 1. K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak 2. Kecelakaan kerja yang terjadi relatif masih tinggi 3. Pelaksanaan pengawasan K3 masih dominan bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen 4. Relatif rendahnya komitmen pimpinan perusahaan dalam hal K3 5. Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3 6. Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh internasional 7. Desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan 8. Masalah K3 masih belum menjadi program prioritas 9. Tidak ada yang mengangkat masalah K3 menjadi isu nasional baik secara politis maupun sosial 10. Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi, dan tidak pernah dilihat dari pendekatan moral 11. Tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor produksi dalam perusahaan, belum ditempatkan sebagai mitra usaha
25
12. Alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3 relatif kecil Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada pasal 87 yaitu bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3. Pada pasal tersebut menjalaskan bahwa “setiap perusahaan wajib menerapkan
sistem
manajemen
K3
yang
terintegrasi
dengan
sistem
manajemen
perusahaan” dalam menerapkan SMK3 menggunakan pedoman penerapan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012. Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3. Kebijakan nasional tentang SMK3 tersebut tertuang dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Kebijakan nasional yang tertuang dalam PP tersebut menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menerapkan SMK3. Penerapan SMK3 bertujuan untuk: a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibatkerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/ buruh, dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh; serta c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Sebagaimana
tercantum
dalam
PP
Instansi
pembina
sektor
usaha
dapat
mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 50 dimana wajib kepada perusahaan: 1. Mempekerjakan pekerja/ buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau 2. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.
26
Penerapan SMK3 dilaksanakan meliputi: 1. Penetapan kebijakan K3; 2. Perencanaan K3; 3. Pelaksanaan rencana K3; 4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan 5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Penjelasan secara rinci terhadap kelima tahapan tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam Lampiran 1 PP No. 50 Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Penetapan Ke bij akan K3
Kebijakan K3 disusun dengan terlebih dahulu melalui proses tinjauan awal kondisi K3 dan proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja/ buruh. Pada tinjauan awal dilakukan untuk mengetahui seluruh kondisi K3 antara lain keberadaan personil K3, peralatan/ pesawat/ instalasi/ mesin, prosedur, proses kerja, sifat pekerjaan sampai kondisi keuangan yang dipersiapkan untuk program K3. Tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi: a.
Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
b.
Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
c.
Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
d.
Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
e.
Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. Kebijakan K3 disusun dengan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan serikat tenaga
kerja dan atau serikat buruh yang terbentuk di perusahaan. Untuk itu sangatlah tepat kalau penyusunan kebijakan tersebut dibuat melalui keberadaan P2K3 sehingga prosesnya sudah mengakomodir keanggotaan P2K3 yang mengandung unsur serikat tenaga kerja/ buruh. Syarat dalam penetapan kebijakan K3 adalah sebagai berikut: a. b.
Disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan; Tertulis, tertanggal dan ditandatangani;
27
c.
Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;
d.
Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh tenaga kerja/ buruh, tamu, kontraktor,
e.
Terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
f.
Bersifat dinamik; dan
g.
Ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih
pemasok, dan pelanggan;
sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundangundangan. Untuk mewujudkan komitmen dalam rangka melaksanakan kebijakan K3 tersebut diatas maka yang harus dilakukan oleh pengusaha dan/ atau pengurus adalah: a.
Menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan;
b.
Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3;
c.
Menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3;
d.
Membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi;
e.
Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3. Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada
seluruh tenaga kerja/ buruh, orang lain selain tenaga kerja/ buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait. Kebijakan tersebut harus senantiasa dilakukan peninjauan ulang secara teratur. Dan setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan. Setiap tenaga kerja/ buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.
2. Perencanaan K3
Perusahaan harus merencanakan untuk memenuhi kebijakan, sasaran dan tujuan K3 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3 hendaknya dilakukan berdasarkan:
28
a.
Hasil penelaahan awal Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan.
b.
Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan penilaian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.
c.
Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya harus: 1) Ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh perusahaan; dan 2) Disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja/ buruh.
d.
Sumber daya yang dimiliki Dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana.
e.
Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat: 1) Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan. Tujuan dan sasaran K3 paling sedikit memenuhi kualifikasi: a) Dapat diukur; b) Satuan/ indikator pengukuran; dan c) Sasaran pencapaian. Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pengusaha harus berkonsultasi dengan: a) Wakil tenaga kerja/ buruh; b) Ahli K3; c) P2K3; dan d) Pihak-pihak lain yang terkait. 2) Skala Prioritas Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan.
29
3) Upaya Pengendalian Bahaya Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. 4) Penetapan Sumber Daya Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana yang memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan. 5) Jangka Waktu Pelaksanaan Dalam
perencanaan
setiap
kegiatan
harus
mencakup
jangka
waktu
pelaksanaan. 6) Indikator Pencapaian Dalam menetapkan indikator pencapaian harus ditentukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SMK3. 7) Sistem Pertanggungjawaban Sistem pertanggungjawaban harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan. Peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan SMK3, dan memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi SMK3. Berdasarkan hal tersebut pengusaha harus: a)
menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3 dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua tingkatan manajemen,
tenaga
kerja/
buruh,
kontraktor,
subkontraktor,
dan
pengunjung; b)
mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3; dan
30
c)
memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.
3.
Pelaksan aan Rencana K3
Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/ atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a.
Menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi; dan
b.
Menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.
Keterangan lebih rinci adalah sebagai berikut: a.
Penyediaan Sumber Daya Manusia 1) Prosedur Pengadaan Sumber Daya Manusia Dalam penyediaan sumber daya manusia, perusahaan harus membuat prosedur pengadaan secara efektif, meliputi: a)
Pengadaan
sumber
daya
manusia
sesuai
kebutuhan
dan
memiliki
kompetensi kerja serta kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan melalui: -
Sertifikat K3 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
-
Surat izin kerja/ operasi dan/ atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang.
b)
Pengidentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan;
c)
Pembuatan ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif;
d)
Pembuatan peraturan untuk memperoleh pendapat dan saran para ahli; dan
e)
Pembuatan peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan tenaga kerja/ buruh secara aktif. 2)
Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran Dalam menunjukkan komitmennya terhadap K3, pengusaha dan/ atau pengurus harus melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran dengan melibatkan tenaga kerja/ buruh maupun pihak lain yang terkait di dalam
31
penerapan, pengembangan dan pemeliharaan SMK3, sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya. Dalam melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran SMK3, pengusaha dan/ atau pengurus harus memberi pemahaman kepada tenaga kerja atau tenaga kerja/ buruh tentang bahaya fisik, kimia, ergonomi, radiasi, biologi, dan psikologi yang mungkin dapat menciderai dan melukai pada saat bekerja, serta pemahaman sumber bahaya tersebut. Pemahaman tersebut bertujuan untuk mengenali dan mencegah tindakan yang mengarah terjadinya insiden. 3) Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan K3, harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara: a)
Menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3;
b)
Menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja/ buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung meliputi: -
Pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa SMK3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis kegiatan dalam perusahaan;
-
Pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumber daya
yang
berharga
dan
dapat
ditunjuk
untuk
menerima
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan SMK3; c)
Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3;
d)
Memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.
4) Pelatihan dan Kompetensi Kerja Pelatihan
dan
kompetensi
Kerja,
dilakukan
dengan
melakukan
pengidentifikasian dan pendokumentasian standar kompetensi kerja K3.
32
Standar kompetensi kerja K3 dapat diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan: a)
Menggunakan standar kompetensi kerja yang ada;
b)
Memeriksa uraian tugas dan jabatan;
c)
Menganalisis tugas kerja;
d)
Menganalisis hasil inspeksi dan audit; dan
e)
Meninjau ulang laporan insiden.
Hasil identifikasi kompetensi kerja digunakan sebagai dasar penentuan program pelatihan yang harus dilakukan, dan menjadi dasar pertimbangan dalam penerimaan, seleksi dan penilaian kinerja. b.
Menyediakan Prasarana dan Sarana Yang Memadai Prasarana dan sarana yang disediakan meliputi: 1)
Organisasi/ unit yang bertanggung jawab di bidang K3 Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 yang bertanggung jawab di bidang K3. P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau tenaga kerja/ buruh untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau tenaga kerja/ buruh yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris dan Anggota. P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun
tidak
kepada
pengusaha
atau
pengurus
mengenai
masalah
keselamatan dan kesehatan kerja. 2)
Anggaran Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh antara lain untuk: a)
Keberlangsungan organisasi K3;
b)
Pelatihan SDM dalam mewujudkan kompetensi kerja; dan
c)
Pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian, peralatan pelindung diri.
33
3)
Prosedur operasi/ kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian a)
Prosedur operasi/ kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 Job ( Safety Analysis) oleh personil yang kompeten.
b)
Prosedur informasi K3 harus menjamin pemenuhan kebutuhan untuk: -
Mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen, temuan audit dan tinjauan ulang manajemen dikomunikasikan pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki andil dalam kinerja perusahaan;
-
Melakukan
identifikasi dan menerima informasi
K3 dari luar
perusahaan; dan -
Menjamin bahwa informasi K3 yang terkait dikomunikasikan kepada orang-orang di luar perusahaan yang membutuhkan.
Informasi yang perlu dikomunikasikan meliputi: -
Persyaratan
eksternal/ peraturan
perundangan-undangan dan
internal/ indikator kinerja K3; -
Izin kerja;
-
Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko serta sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat kerja, peralatan lainnya, bahan-bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi;
c)
-
Kegiatan pelatihan K3;
-
Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;
-
Pemantauan data;
-
Hasil pengkajian kecelakaan, insiden, keluhan dan tindak lanjut;
-
Identifikasi produk termasuk komposisinya;
-
Informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan
-
Audit dan peninjauan ulang SMK3.
Prosedur pelaporan informasi yang terkait harus ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaporan yang tepat waktu dan memantau
34
pelaksanaan SMK3 sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Prosedur pelaporan terdiri atas: -
Prosedur
pelaporan
internal
yang
harus
ditetapkan
untuk
menangani: •
Pelaporan terjadinya insiden;
• Pelaporan ketidaksesuaian;
-
•
Pelaporan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja; dan
•
Pelaporan identifikasi sumber bahaya.
Prosedur
pelaporan eksternal yang
harus
ditetapkan untuk
menangani: Pelaporan yang undangan; dan
•
dipersyaratkan
peraturan
perundang-
• Pelaporan kepada pemegang saham atau pihak lain yang
terkait •
d)
Laporan harus disampaikan kepada pihak manajemen dan/ atau pemerintah
Pendokumentasian kegiatan K3 digunakan untuk: -
Menyatukan secara sistematik kebijakan, tujuan dan sasaran K3;
-
Menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran K3; Mendokumentasikan peranan, tanggung jawab dan prosedur;
-
Memberikan
arahan
mengenai
dokumen
yang
terkait
dan
menguraikan unsur-unsur lain dari sistem manajemen perusahaan; dan -
Menunjuk bahwa unsur-unsur SMK3 yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan.
Dalam pendokumentasian kegiatan K3, perusahaan harus menjamin bahwa: -
Dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab di perusahaan;
-
Dokumen ditinjau ulang secara berkala dan jika diperlukan dapat direvisi;
35
-
Dokumen sebelum diterbitkan harus lebih dahulu disetujui oleh personil yang berwenang;
-
Dokumen versi terbaru harus tersedia di tempat kerja yang dianggap perlu;
e)
-
Semua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan; dan
-
Dokumen mudah ditemukan, bermanfaat dan mudah dipahami.
Instruksi kerja Instruksi kerja merupakan perintah tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai persyaratan K3 yang telah ditetapkan.
Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi: 1)
Tindakan Pengendalian Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan dan melaksanakan kebijakan: a. Standar bagi tempat kerja; b. Perancangan pabrik dan bahan; dan c. Prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa. Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui: a. Identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan: -
Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya; dan
-
Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi.
b. Penilaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suatu risiko yang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. c. Tindakan pengendalian dilakukan melalui:
36
1) Pengendalian teknis/ rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi, higienitas dan sanitasi; 2) Pendidikan dan pelatihan; 3) Insentif, penghargaan dan motivasi diri; 4) Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi; dan 5) Penegakan hukum. 2)
Perancangan dan Rekayasa Tahap perancangan dan rekayasa meliputi : a. Pengembangan; b.
Verifikasi;
c.
Tinjauan ulang;
d.
Validasi; dan
e.
Penyesuaian.
Dalam pelaksanaan perancangan dan rekayasa harus memperhatikan unsur-unsur: a. b.
Identifikasi potensi bahaya; Prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja; dan
c.
3)
Personil yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang
dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan SMK3. Prosedur dan Instruksi Kerja Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan oleh personal dengan melibatkan para pelaksana yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur.
4)
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh personal yang kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas.
5)
Pembelian/ Pengadaan Barang dan Jasa Sistem pembelian/ pengadaan barang dan jasa harus:
37
a.
Terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
b.
Menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3; dan
c.
Pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan
6)
penyakit akibat kerja. Produk Akhir Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya.
7)
Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana Industri Perusahaan harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri, yang meliputi: a.
Penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik; dan
b.
Proses perawatan lanjutan. Prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara berkala oleh personil yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk mengetahui kehandalan pada saat kejadian yang sebenarnya.
8)
Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat Dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan darurat setiap perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.
4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi: a.
Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya
dipelihara
38
disesuaikan dengan obyek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku. Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi: 1)
Personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup;
2)
Catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait;
3)
Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3;
4)
Tindakan
perbaikan
harus
dilakukan
segera pada
saat
ditemukan
ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran; 5)
Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden; dan
6) b.
Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.
Audit Internal SMK3 Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3. Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagaimana tercantum pada Lampiran II PP 50, dan pelaporannya dapat menggunakan format laporan yang tercantum pada Lampiran III peraturan tersebut. Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen. Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan
39
pencegahan.
Pemantauan
dan
evaluasi
kinerja
serta
audit
SMK3
dijamin
pelaksanaannya secara sistematik dan efektif oleh pihak manajemen. 5. Peninjauan dan Penin gkatan Kinerj a SMK3
Untuk
menjamin
kesesuaian
dan
keefektifan
yang
berkesinambungan
guna
pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/ atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus: a. Melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala; dan b. Tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan,
produk
barang
dan
jasa
termasuk
dampaknya
terhadap
kinerja
perusahaan. Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi: a. Evaluasi terhadap kebijakan K3; b. Tujuan, sasaran dan kinerja K3; c. Hasil temuan audit SMK3; dan d. Evaluasi efektifitas penerapanSMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3. Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. Perubahan peraturan perundang-undangan; b. Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar; c. Perubahan produk dan kegiatan perusahaan; d. Perubahan struktur organisasi perusahaan; e. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemologi; f. Hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja; g. Adanya pelaporan; dan/ atau h. Adanya saran dari tenaga kerja/ buruh.
2.6.
Pelaksanaan
Audit
SMK3
2.6.1. Tuju an Aud it
Guna mengetahui keefektifan penerapan SMK3 dan mengukur kinerja pelaksanaan SMK3, serta untuk membuat perbaikan-perbaikan maka diperlukan pelaksanaan audit SMK3. Selain itu melalui audit SMK3 akan diketahui program K3 apakah telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan K3 yang telah ditetapkan pada suatu perusahaan.
40
Disadari bahwa selama berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, ukuran yang dipakai untuk mengukur dan menilai kegiatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja selalu menggunakan tingkat kekerapan kecelakaan, tingkat keparahan kecelakaan, jumlah kerugian yang ditimbulkan dan statistik kecelakaan. Metode tersebut hingga saat ini masih dipergunakan, namun hal itu hanya untuk mengukur peristiwa kecelakaan yang terjadi dan bersifat reaktif. Berdasarkan uraian di atas audit SMK3 bertujuan untuk: a.
Menilai secara kritis dan sistematis semua potensi bahaya potensial dalam sistem kegiatan operasi perusahaan yang meliputi: -
Tenaga manusia meliputi kemampuan dan sikapnya dalam kaitannya dengan K3.
-
Perangkat keras meliputi sarana/ peralatan proses produksi dan operasi, sarana pemadam kebakaran, kebersihan dan tata lingkungan dan
-
Perangkat
lunak (manajemen)
meliputi
sikap manajemen,
organisasi,
prosedur, standar dan hal lain yang terkait dengan pengaturan manusia serta perangkat keras unit operasi. b.
Memastikan bahwa pengelolaan K3 di perusahaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan pemerintah, standar teknis, standar K3 yang berlaku dan kebijakan yang ditentukan oleh manajemen perusahaan.
c.
Menentukan langkah untuk mengendalikan bahaya potensial sebelum timbul gangguan atau kerugian terhadap tenaga kerja, harta, lingkungan maupun gangguan operasi serta rencana respon (tanggap) terhadap keadaan gawat/ darurat, sehingga mutu pelaksanaan K3 dapat meningkat.
2.6.2. Jenis -jenis Audi t
Berdasarkan pelaksanaan audit SMK3, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis audit yaitu audit internal dan audit eksternal. a.
Audit internal Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh perusahaan sendiri, yang bertujuan menilai efektifitas penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan serta memberi masukan kepada pihak manajemen dalam rangka pengembangan secara terus menerus.
41
Pelaksanaan internal audit idealnya dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun dengan melibatkan seluruh bagian di perusahaan antara lain pada setiap unit operasi, lokasi dan departemen/ bagian harus diikutsertakan dalam audit dengan metode uji silang (cross check). Audit internal dilaksanakan oleh personil yang independen terhadap bagian yang diaudit, bukan personil yang mempunyai hubungan langsung terhadap bagian yang diaudit, bukan personil yang mempunyai hubungan terhadap bagian tersebut, sehingga hasil yang didapat merupakan hasil yang obyektif. Disini personil yang melakukan audit juga harus terlatih dan berpengalaman. Pelaksanaan audit dilakukan oleh suatu tim sendiri atas berbagai unsur disiplin dan fungsi dengan jumlah anggota tim tetap harus ganjil dan tidak melebihi dari 7 (tujuh) orang, karena semakin banyak anggota tim akan mengakibatkan kurang efektifnya kerja tim. Komposisi anggota tim tetap ditentukan sebagai berikut: -
1 orang tim manajemen senior;
-
2 orang anggota P2K3;
-
2 orang ahli dalam bidang operasi/ produksi dan
1)
2 orang ahli K3 atau ahli lain yang ditunjuk khusus. Tim audit internal Tim audit internal diangkat secara resmi oleh pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab secara langsung serta harus membuat laporan hasil audit kepada perusahaan. Susunan tim terdiri atas: a)
Ketua Tim, bertugas memimpin dan mengkoordinir kegiatan tim secara efektif dan obyektif serta bertanggung jawab untuk menyusun rencana audit, melatih anggota tim (jika diperlukan), mengkoordinir penyusunan daftar periksa, memimpin pelaksanaan audit serta mengarahkan penyusunan laporan hasil audit. Sebaiknya Ketua Tim diambil dari bagian operasi yang paling senior, telah mengikuti pelatihan audit dan berpengalaman.
b)
Sekretaris Tim, bertugas memproses surat menyurat dan bahan tulisan yang diperlukan tim, memproses penyusunan laporan, mencatat semua hasil temuan dan rekomendasi selama audit berlangsung dan
42
memproses hasil audit secara cermat dan lengkap serta aktif dalam diskusi selama pelaksanaan audit. c)
Anggota Tetap, bertugas mengembangkan
dan membahas persiapan,
pelaksanaan dan pelaporan audit. Anggota tetap dapat dipilih dari bidang :
d)
-
Engineering (perancangan)
-
Operasi
-
Maintenance (pemeliharaan)
-
Keselamatan dan kesehatan kerja
Anggota Tidak Tetap, bertugas membantu analisa dan memberikan informasi yang akurat dan obyektif kepada tim tetap. Anggota ini dipanggil jika ada halhal penting yang terkait dengan keahlian mereka masing-masing (misalnya pengawas dari unit yang sedang di audit) yang perlu dibahas secara bersama. Ketua, sekretaris dan anggota tetap, secara penuh menangani persiapan, pemeriksaan dan pelaporan audit. Anggota tetap harus dipilih berdasarkan keahlian dan penguasaannya terhadap unit yang diaudit dan sedapat mungkin dipilih minimal supervisor. Tim audit sebelum melakukan audit perlu dibina dibidang metoda audit, standar penilaian audit, cara pemeriksaan dan verifikasi temuan, dan cara pelaporan audit. Selama melaksanakan audit harus dibebaskan dari tugas kerja sehari-hari, dan harus dapat berperan sebagai pihak ketiga dalam melihat keadaan unit agar dapat memberikan masukan yang obyektif kepada pimpinan unit setempat.
2)
Tugas dan Tanggung Jawab Tim Audit. Tim audit bertugas untuk: a)
Menentukan sasaran, cakupan periodisasi dan metoda audit serta menyusun rencana kerja dan daftar pelaksanaan audit. Rencana kerja harus lengkap dan mencakup daerah yang ditinjau, saat peninjauan, penyebaran laporan, rencana tindak lanjut dan rencana tanggal pelaporan.
b)
Mengembangkan
daftar
periksa
(checklist)
dan
daftar
pertanyaan
(questioner) serta standar penilaian yang akan digunakan. Untuk itu
43
harus mempelajari tentang unit yang akan diaudit, standar yang berlaku, hasil inspeksi dan hasil audit masa lalu jika ada, dan lain-lain. a.
Melakukan pemeriksaan secara obyektif ke tempat/ unit kerja, mereview pelaksanaan prosedur dan manajemen, dan mengadakan wawancara dengan tenaga kerja untuk pembuktian (verifikasi).
b.
Menyusun laporan hasil audit dan saran perbaikannya.
Seringkali tim merasa kesulitan untuk mengaudit kegiatan manajemen tetapi dengan pengembangan daftar periksa yang baik dan verifikasi yang obtektif, hasil audit akan membantu manajemen dalam mengendalikan kerugian akibat kecelakaan. Tim audit bertanggung jawab kepada pimpinan perusahaan. 3)
Tahapan Pelaksanaan Audit Tahapan pelaksanaan audit secara garis besar adalah: a)
Mengkaji informasi yang didapat pada unit kerja yang akan diaudit : Laporan hasil audit terdahulu
Rencana tindakan yang sedang dilaksanakan;
Pengalaman kecelakaan/ penyakit akibat kerja tersebut;
b)
Pernyataan/ statement tentang tujuan dan kebijakan dari unit kerja tersebut.
Menyiapkan lembaran kerja audit (checklis dan lain-lain) untuk unit kerja yang akan diaudit berdasarkan Permen No. 05/MEN/1996.
c)
Memahami semua informasi-informasi penting (dengan memeriksa catatan dan prosedur tertulis, wawancara dan inspeksi) dan mengembangkan temuan-temuan.
d)
Menyiapkan rekomendasi
untuk didiskusikan dengan unit kerja yang
bersangkutan. e)
Menyiapkan rekomendasi akhir.
f)
Memberkas dan menyimpan semua lembaran kerja.
Di dalam pelaksanaannya tim audit : a)
Melaksanakan identifikasi terhadap obyek yang akan diaudit (sumber-sumber bahaya yang ada) dengan menggunakan daftar periksa.
44
b)
Mengevaluasi kecelakaan yang mungkin terjadi dan akibat-akibat yang timbul dan atau ditimbulkan, melalui diskusi dan presentasi hasil temuan.
c)
Menentukan metode yang paling efektif atau tepat untuk mencegah dan atau mengurangi terjadinya kecelakaan dalam bentuk rekomendasi.
Agar dapat melaksanakan audit dengan baik, maka setiap auditor harus mengetahui dasar-dasar pengetahuan, antara lain mengenai : a)
Sifat-sifat dan bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan-bahan baku dan bahan-bahan pembantu yang dipergunakan untuk
b)
proses produksi dalam kaitan dengan: Sifat-sifat kimiawinya Sifat fisiknya Bahaya kebakaran dan ledakan yang dapat ditimbulkannya Bahaya-bahaya lain yang dapat diakibatkannya, baik terhadap personil/ tenaga kerja maupun lingkungan/ tempat kerjanya. Tata cara penyimpanan dan pengelolaan dari bahan baku, bahan penimbun, bahan bakar berupa gas, cair, atau padat dan bahan-bahan lain yang mudah terbakar atau meledak.
c)
Tata cara penyimpanan dan pengelolaaan bahan-bahanberupa gas, cair atau padat yang dapat menimbulkan keracunan atau kerusakan terhadap anggota tubuh manusia.
d)
Proses dan peralatan yang digunakan untuk proses produksi, termasuk cara penyimpanannya (storage system) selama dalam proses untuk bahan padat, cair, dan gas.
e)
Sistem transportasi di dalam pabrik dan atau pekarangan.
f)
Tata cara pengepakan dan penyimpanan dari hasil produksi serta tata cara transportasinya keluar perusahaan.
g)
Tata cara pembuangan sampah/ sisa produksi, baik dalam bentuk padat, cair maupun gas/ uap.
h)
Ledakan
dan
kondisi lingkungan
yang
mungkin dapat
menimbulkan/
membahayakan tenaga kerja dan peralatan antara lain faktor-faktor fisik, kimia, biologis, ergonomi dan lain-lain.
45
i)
Hazard Control meliputi: -
Pencegahan dan deteksi kebocoran bahan bakar dan bahan baku yang dapat membahayakan.
-
Pencegahan terjadinya penyebaran uap dan debu serta cairan yang
-
Mengontrol sumber-sumber penyalaan.
dapat membahayakan.
-
Fire detection dan fire control.
Exposure dan lain-lain. Dengan dasar-dasar pengetahuan tersebut di atas dan digunakan dengan
standar-standar atau kode-kode yang digunakan, maka akan dapat dijadikan dasar pelaksanaan audit. 4)
Tahapan Audit a)
Persiapan Sebelum Pemeriksaan Sebelum dilaksanakan audit, pimpinan perusahaan membuat keputusan pelaksanaan audit lengkap dengan sasaran dan pembentukan tim audit. Setelah keluarnya keputusan, dapat dengan segera dilakukan pelatihan terhadap anggota tentang prinsip dan metoda audit.Codes of Practices dan standar teknis yang dipergunakan. Disamping itu, auditor harus mempelajari tentang organisasi dan unit/ tempat kerja yang akan diaudit sehingga unit/ tempat kerja tersebut secara cukup baik dan perlu diadakan review terhadap laporan audit sebelumnya (jika sudah pernah diaudit) struktur organisasi, deskripsi sifat dari operasi, prosedur kerja yang berlaku dan penyiapan saran yang diperlukan untuk pelaksanaan audit. Sarana yang diperlukan antara lain: -
Daftar periksa (checklis) yang sudah disiapkan.
-
Daftar pertanyaan lengkap dengan standar penilaiannya.
-
Buku catatan.
-
Kamera (jika dimungkinkan dan diizinkan).
-
Blanko-blanko
untuk
wawancara
dengan
tenaga
kerja
dan
manajemen setempat. -
Prosedur kerja.
46
b)
Pertemuan Pra-audit dengan Pimpinan Setempat Pada pertemuan ini auditor memberikan penjelasan kepada pimpinan unit kerja setempat tentang maksud dan tujuan pelaksaaan audit. Selain itu mendiskusikan
dan
menanyakan
berbagai
hal
yang
terkait
dengan
kebijaksanaan dan cara pengelolaan K3 di unit setempat, sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pelaksanaan K3 di unit tersebut. c)
Pemeriksaan Lapangan Setelah diperoleh informasi tentang aspek manajemen di unit/ tempat kerja, auditor bersama petugas yang menguasai seluk beluk unit setempat mengadakan pemeriksaan ke unit/ tempat kerja untuk melihat secara langsung sifat operasi, paparan resiko, iklim K3 di unit/tempat kerja tersebut, perangkat lunak yang meliputi pelaksanaan prosedur, peraturan, peraturan, organisasi dan karyawan. Pada saat yang bersamaan auditor dapat mewawancarai tenaga kerja setempat untuk mendapat masukan apakah benar program K3 benar-benar ada secara formal dan konsisten diterapkan.
d)
Verifikasi Informasi Ada beberapa cara untuk memastikan bahwa program K3 benar diterapkan yaitu memeriksa catatan, wawancara dengan karyawan dan jika perlu pemeriksaan secara sample terhadap kondisi fisik tenaga kerja. Oleh karena itu, jika auditor merasa belum yakin dengan data yang ia peroleh dapat melakukan verifikasi sesuai metoda di atas.
Setelah selesai melakukan pemeriksaan di suatu unit/ tempat kerja, auditor perlu mengadakan pertemuan dengan manajamen unit setempat untuk memberikan atau memaparkan hasil temuan secara umum dan menampung berbagai tanggapan. Dalam memberikan gambaran umum hasil audit, auditor harus mengemukakan hasil positif terlebih dahulu sebelum mengemukakan kelemahan yang perlu diperbaiki atau mendapat perbaikan segera. Selain itu pada kesempatan ini dapat dilakukan penelusuran terhadap kesalahan interpretasi selama audit, perbaikan sementara yang dapat diambil oleh manajemen dan lainlain. Dengan cara ini diharapkan temuan yang masuk dalam laporan nanti adalah temuan
47
obyektif dan penting. Disini perlu diciptakan komunikasi dua arah antara pimpinan dan pengawas unit setempat. b.
Audit Eksternal Audit eksternal merupakan kegiatan pemeriksaan/ penilaian yang dilakukan oleh Lembaga audit independen yang telah ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan berdasarkan permohonan perusahaan, dimana bertujuan untuk menunjukkan penilaian terhadap sistem manajemen K3 di perusahaan secara obyektif dan menyeluruh sehingga diperoleh pengakuan dari pemerintah atas penerapan SMK3 di perusahaan. Audit eksternal wajib bagi perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi, dimana yang
dimaksud
perusahaan
ini
adalah
perusahaan
yang
bergerak
dibidang
pertambangan, minyak dan gas bumi. Fungsi audit eksternal ini sebagai umpan balik yang mendukung dalam perkembangan pertumbuhan serta peningkatan kualitas SMK3 yang ada di perusahaan. Kegiatan audit SMK3 ini sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Tapi bagaimanapun juga kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Adapun tujuan audit SMK3 adalah untuk membuktikan dan mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SMK3 di tempat kerja. Pelaksanaan audit eksternal terhadap perusahaan, secara garis besar adalah: a)
Memberitahukan kepada perusahaan yang akan diaudit
b)
Pertemuan pra audit
c)
Kunjungan ke lapangan untuk orientasi
d)
Wawancara pada manajemen
e)
Verifikasi semua informasi hasil wawancara
f)
Pemeriksaan dokumen
g)
Wawancara pada tenaga kerja/ karyawan
h)
Verifikasi kondisi fisik di lapangan
i)
Pertemuan penutup (close of meeting)
48
Manfaat audit eskternal antara lain: a) b)
Memberikan suatu evaluasi tentang pelaksanaan K3 di perusahaan Memberikan tata cara penyelenggaraan sistem pengawasan mandiri yang terus menerus terhadap sumber bahaya potensial dan K3 di perusahaan
c)
Memberikan indikator bagi kinerja tenaga kerja bahwa pihak manajemen memperhatikan keadaan mereka terutama dalam hal pemenuhan syarat K3 termasuk pembinaan dan pelatihan K3 guna peningkatan keahlian dan
d)
ketrampilan Memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang hubungan kerja menuju efisiensi secara menyeluruh
e)
Membangkitkan daya saing positif pada setiap perusahaan untuk menjadi yang terbaik dalam bidang K3
f)
Menambah kemampuan untuk memprediksi dan menganalisa potensipotensi bahaya yang biasa menimbulkan kerugian perusahaan
g)
Menurunkan kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan, penyakit akibat kerja dan kerugian-kerugian lainnya dengan menghindarkan inefisiensi manajemen secara menyeluruh
h)
Bagi perusahaan yang berhasil meraih kategori memuaskan dimungkinkan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dan bendera emas yang bisa dipasang di perusahaan sehingga: -
Menimbulkan rasa bangga manajemen dan tenaga kerja
-
Menimbulkan rasa kagum masyarakat
-
Sebagai penambah spirit kompetitif perusahaan
-
Mendapatkan nama dari pemerintah
2.6.3. Mekanisme audit
Mekanisme pelaksanaan audit SMK3 yang dilaksanakan oleh lembaga audit adalah sebagai berikut: a.
Perusahaan yang telah menerapkan SMK3 dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan audit kepada Direktur Pengawasan Norma K3 melalui Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan tingkat propinsi/ kabupaten/ kota setempat.
49
b.
Permohonan dari perusahaan diinventarisasi dan dievaluasi, bagi perusahaanperusahaan yang memenuhi kriteria untuk diaudit selanjutnya disampaikan kepada Lembaga Audit sebagai bahan rencana tahunan audit. Selain itu unit yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan tingkat propinsi/ kabupaten/ kota mengajukan daftar perusahaan kepada Direktur Pengawasan Norma K3 guna penetapan perusahaan yang dinilai wajib diaudit.
c.
Badan audit menyusun rencana tahunan berdasarkan bahan yang telah diterima dari Kemenakertrans atau informasi dari instansi-instansi yang dapat percaya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen PPK dan K3) guna mendapatkan persetujuan. Usulan rencana tahunan audit dapat disetujui bilamana sesuai dengan kriteria penilaian, usulan rencana tahunan audit dapat ditolak bilamana tidak sesuai dengan kriteria penilaian, susulan yang ditolak dikembalikan kepada lembaga audit untuk penyusunan ulang rencana tahunan audit dan segera disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen PPK dan K3) untuk mendapatkan persetujuan.
d.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen PPK dan K3) mengirimkan keputusan rencana tahunan audit yang telah disetujui kepada badan audit dan salinannya disampaikan kepada Kepala unit yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan tingkat propinsi/ kabupaten/ kota serta perusahaan yang akan diaudit oleh lembaga audit.
e.
Lembaga audit mengkonfirmasikan rencana audit kepada setiap perusahaan yang terdaftar dalam rencana tahunan audit apabila perusahaan setuju atas rencana tersebut segera mengkonfirmasikan kembali kepada lembaga audit guna persiapan pelaksanaan audit.
f.
Lembaga audit yang akan melaksanakan audit terlebih dahulu harus memberitahukan rencana pelaksanaan audit kepada Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan tingkat propinsi/ kabupaten/ kota yang harus dipantau oleh pegawai pengawas setempat. Setelah selesai melaksanakan audit, Badan audit segera menyusun laporan audit sesuai dengan formulir laporan audit (lampiran III PP No. 50 Tahun 2012) untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan
50
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen PPK dan K3) dengan tembusan kepada perusahaan yang bersangkutan. g.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen PPK dan K3) melakukan evaluasi dan penilaian hasil audit, berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Dirjen PPK dan K3 menerbitkan sertifikat dan memberikan penghargaan berupa bendera sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap kriteria audit dan disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan.
h.
Bagi perusahaan yang berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya pelanggaran atas peraturan perundangan, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen PPK dan K3) dapat mengambil tindakan baik berbentuk pembinaan.
2.6.4. Perbedaan Inspeksi dan Aud it SMK3
Salah satu kegiatan lain dalam pengukuran yaitu, inspeksi dimana mengandung pengertian yaitu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memeriksa kelengkapan secara teknis dari suatu tempat atauplant. Sedangkan inspeksi K3 yaitu merupakan pengujian secara detail dari suatu obyek seperti tempat kerja yang khusus, departemen atau bagian, unit, mesin, instalasi ataupun proses. Hal tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap potensi bahaya diidentifikasi secara tepat dan untuk mengetahui prioritas tindakan yang diambil. Ada beberapa tipe yang didasarkan atas periode pelaksanaan: No. 1.
Tipe Terus menerus
2.
Periodik
3.
Jarang
Pelaku Supervisor tingkat atas Pekerja yang terlatih Ahli atau profesional yang terlatih - Manajemenpuncak atau menengah Tabel.2.1 . Tipe Inspeks i K 3 -
Frekuensi Tidak terjadwal Terjadwal pada saat yang tepat Sesuai dengan kebutuhan
Berapa seringnya kegiatan inspeksi dilaksanakan tergantung dari berbagai aspek, yaitu antara lain: a. Potensi kecelakaan; semakin besar potensi kecelakaan terjadi semakin sering dilakukan inspeksi.
51
b. Sejarah kecelakaan; Hal ini dapat dilihat pada riwayat kecelakaan masa lalu mengacu pada catatan perawatan, produksi, laporan penyelidikan kecelakaan, dan laporan inspeksi. c. Persyaratan peralatan; mengacu pada petunjuk dari peralatan manufaktur. d. Usia peralatan; semakin lama usia dari suatu peralatan semakin sering dilakukan inspeksi. e. Persyaratan hukum; hasil perundingan dengan departemen yang sesuai. Setelah dijelaskan pengertian audit dan inspeksi di atas, dimana keduanya merupakan kegiatan pengukuran dan pemeriksaan. Kegiatan tersebut berbeda, baik dalam pendekatannya maupun metode penerapanannya meskipun masing-masing kegiatan dimaksudkan untuk memperlihatkan kelemahan yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerusakan harta ataupun kecelakaan. Untuk itu kita perlu mengetahui perbedaannya agar lebih jelas dalam pengertian maupun penafsirannya. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut ini. No. 1.
AUDIT SMK3 Upaya mengukur efektivitas dari pelaksanaan suatu sistem
2.
Difokuskanterhadap sistem
3.
suatu
INSPEKSI K 3 Upaya menemukan kesesuaian dari suatu obyek
Difokuskan obyek
terhadap
suatu
Penekanan terhadap proses
Penekanan akhir
terhadap hasil
4.
Metode pelaksanaan: tinjauan ulang, verifikasi dan observasi
Metode pelaksanaan: dengan pengujian secara teknis dan mendetil
5.
Jangka panjang
Jangka panjang
Tabel. 2.2 . Perbedaan Audi t SMK3 dan Inspeks i K3
Audit SMK3 lebih ditekankan sebagai upaya untuk mengukur efektivitas dari suatu sistem. Sedangkan inspeksi mengupayakan untuk menemukan kesesuaian dari suatu obyek berdasarkan standar tertentu. Audit difokuskan terhadap seluruh sistem K3 yang ada di perusahaan (keseluruhan area) dimana kegiatannya menekankan terhadap suatu proses. Sedangkan inspeksi terfokus pada aspek-aspek tertentu yang berupa obyek dimana tidak menekankan pada prosesnya tetapi hasil akhir sehingga hasilnya sangat detail karena mengacu pada kesesuaian terhadap standar.
52
Inspeksi K3 harus dilakukan lebih sering dibandingkan audit SMK3 safety ( audit), karena bersifat mencari identifikasi terhadap bahaya, maka potensi bahayadapat diketahui lebih awal sehingga tindakan dapat diambil segera. Sedangkan untuk audit membutuhkan persiapan-persiapan yang cukup lama yang meliputi keseluruhan aspek yang ada di area/ plant sehingga audit dilakukan tahunan atau paling banyak 2 kali dalam setahun dan
idealnya jika dilakukan setahun sekali. Audit SMK3 baik internal maupun internal berdasarkan PP No. 50 meliputi: a.
Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
b.
Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
c.
Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
d.
Pengendalian dokumen;
e.
Pembelian dan pengendalian produk;
f.
Keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
g.
Standar pemantauan;
h.
Pelaporan dan perbaikan kekurangan;
i.
Pengelolaan material dan perpindahannya;
j.
Pengumpulan dan penggunaan data;
k.
Pemeriksaan SMK3; dan
l.
Pengembangan keterampilan dan kemampuan.
2.6.5. Penetapan Kri teria Au dit Tiap Tingk at Pencapaian Pene rapan SMK3
Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3 yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu: a.
Penilaian Tingkat Awal Penilaian penerapan SMK3 terhadap 64 (enam puluh empat) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 2.3.
b.
Penilaian Tingkat Transisi Penilaian penerapan SMK3 terhadap 122 (seratus dua puluh dua) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 pada Tabel 2.3.
c.
Penilaian Tingkat Lanjutan
53
Penilaian penerapan SMK3 terhadap 166 (seratus enam puluh enam) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 pada Tabel 2.3. Kriteria yang digunakan dalam penilaian berdasarkan: NO
ELEMEN
1
2
1
Pembangunan dan pemeliharaan komitmen
3
1.1.1, 1.2.2, 1.2.5, 1.3.3, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.7, 1.4.9
1.1.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.4.1, 1.4.4, 1.4.6, 1.4.8,
TINGKAT TRANSISI (Seluruh tingkat awal dan transisi) 4
3
Peninjauan ulang desain dan 3.1.1, 3.2.2
4
kontrak Pengendalian dokumen
4.1.1
3.2.1 4.2.1 4.1.2,
5
Pembelian
5.1.1, 5.1.2, 5..2.1
5.1.3
6
Keamanan bekerja
6.1.1, 6.1.5,
berdasarkan SMK3
6.1.6, 6.1.7,
2.1.1, 2.4.1
6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.4, 6.5.3, 6.5.7, 6.5.9,
6.4.3, 6.5.2, 6.5.4, 6.5.8, 6.7.4,
TINGKAT LANJUTAN (Seluruh tingkat awal, transisi dan lanjutan) 5
1.1.2, 1.2.1, 1.2.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.7, 1.3.1, 1.4.2 1.3.2, 1.4.10, 1.4.11
2.1.2, 2.1.4, 2.2.1, 2.3.2, 2.3.4 3.1.2, 3.1.4,
2
Strategi pendokumentasian
TINGKAT AWAL
2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.2.2, 2.3.1, 2.2.3, 2.3.3 3.1.3, 3.2.3, 3.2.4 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3 5.1.4, 5.1.5, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2
6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.8, 6.6.1, 6.6.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.9.1 6.2.5, 6.5.1, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.10, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.5, 6.7.7
6.7.6, 6.8.1, 6.8.2 7
8
Standar pemantauan
7.1.1, 7.2.1,
7.2.2, 7.2.3, 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5 Pelaporan dan perbaikan 8.3.1
7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.4.2
7.1.3, 7.3.1, 7.3.2 7.1.6,
8.1.1, 8.2.1, 8.3.2 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1 54
9
10
Pengelolaan material dan 9.1.1, 9.1.2, perpindahannya 9.2.1, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4 Pengumpulan dan penggunaan jasa
9.1.3, 9.1.4, 9.3.5 9.2.2, 9.3.2
10.1.1, 10.1.2, 10.2.1, 10.2.2
10.1.3, 10.1.4 11.1.1, 11.1.3 12.1.1, 12.1.7, 12.3.3
11
Audit SMK3
12
Pengembangan 12.2.1, 12.2.2, 12.1.2, 12.1.4, keterampilan dan 12.3.1, 12.5.1 12.1.5, 12.1.6, kemampuan 12.3.2, 12.4.1 Tabel 2.3. Krit eria pada Tingk at Penerapan SM K3
11.1.2, 12.1.3,
55
2.6.6.
Ketentu an Penilaian Hasil Audi t SMK3
Penilaian hasil Audit SMK3 terdiri dari 3 kategori yaitu: a.
Kategori Tingkat awal Perusahaan yang memenuhi 64 (enam puluh empat) kriteria, kriteria tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 2.3.
b.
Kategori Tingkat Transisi Perusahaan yang memenuhi 122 (seratus dua puluh dua) kriteria, kriteria tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 pada Tabel 2.3.
c.
Kategori Tingkat Lanjutan Perusahaan yang memenuhi 166 (seratus enam puluh enam) kriteria, kriteria tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 pada Tabel 2.3.
Tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut: 1.
Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang.
2.
Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik.
3.
Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan.
No
Kategori Perusahaan
Tingkat Pencapaian Penerapan 0-59%
60-84%
85-100%
1.
Kategori tingkat awal (64 kriteria)
Tingkat Penilaian Penerapan Kurang
Tingkat Penilaian Penerapan Baik
Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
2.
Kategori tingkat transisi (122 kriteria)
Tingkat Penilaian Penerapan Kurang
Tingkat Penilaian Penerapan Baik
Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
3.
Kategori tingkat lanjutan (166 kriteria)
Tingkat Penilaian Penerapan Kurang
Tingkat Penilaian Penerapan Baik
Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Tabel 2.4. Penilaian Tin gkat Penerapan SMK3
Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3, juga dilakukan penilaian terhadap perusahaan berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu: 1.
Kategori Kritikal Temuan yang mengakibatkanfatality/ kematian.
56
2.
3.
Kategori Mayor a)
Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
b)
Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan
c)
Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi.
Kategori Minor Ketidakkonsistenan
dalam
pemenuhan
persyaratan
peraturan
perundang-
undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya. Dalam hal penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau mayor, maka dinilai belum berhasil menerapkan SMK3 dan penilaian tingkat penerapan SMK3 tidak mengacu pada Tabel 2.4.
2.6.7. Hasil Audi t
Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, maka perlu dibuat laporan hasil audit. Bagi audit internal, draft laporan hendaknya dipresentasikan kepada manajemen. Pada kesempatan ini dapat diseleksi dan disusun kembali prioritas rencana perbaikan yang diusulkan berdasarkan hasil diskusi bersama. Isi pokok laporan suatu audit antara lain: -
Hasil temuan ketidaksesuaian
-
Kelemahan unsur sistem yang perlu perbaikan apakah itu perangkat keras,
-
perangkat lunak atau manusia. Saran perbaikan.
Susunan laporan terdiri dari : a.
Kesimpulan, menyatakan secara ringkas hasil audit menyeluruh. Isinya singkat, jelas, obyektif dan dapat menarik minat manajemen untuk membacanya. Orientasi pada kepentingan manajemen dan perusahaan serta segi positif diletakkan di depan sebelum mengemukakan kelemahan sistem. Perlu diingatkan bahwa tujuan audit adalah membantu pimpinan perusahaan untuk mengenali bahaya potensial dalam tempat kerja sebelum mengenali bahaya potensial dalam tempat kerja sebelum timbul gangguan operasi, kecelakaan, kebakaran, pencemaran, penghentian pabrik secara darurat dan bentuk insiden yang merugikan lainnya dan bukannya ditujukan untuk mencari kesalahan.
57
b.
Pelaksanaan audit, menjelaskan secara singkat tetapi cukup lengkap tentang pelaksanaan audit seperti misalnya lingkup audit dan daerah yang perlu perhatian khusus.
c.
Temuan, menyajikan data tentang hasil audit secara lengkap yang berisi kekuatan dan kelemahan penerapan sistem manajemen K3.
d.
Saran, berupa usulan untuk memperbaiki sistem, saran ini harus mempertimbangkan segi kepraktisan, perekonomian, kepentingan operasi dan keselamatan unit. Sedapat mungkin ditentukan juga prioritas saran untuk merumuskan rencana perbaikan yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang.
e.
Formulir laporan sesuai dengan lampiran III Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012.
Laporan audit eksternal didistribusikan oleh lembaga audit kepada: a. Perusahaan yang dilakukan audit; b. Kemnakertrans c.q. Dirjen Binwasnaker (sekarang Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja); c.
Lembaga audit;
d. Gubernur/ Bupati/ Kadisnakertrans Propinsi/ Kabupaten/ Kota
58
BAB III KESELAMATAN KERJA UMUM
3.1.
Latar Belakang
Dunia Industri saat ini semakin berkembang dan teknologi proses produksi juga semakin maju. Banyak sekali mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat baru dan sebagainya yang lebih canggih digunakan dalam proses produksi. Bahan-bahan baru banyak diolah dan dipergunakan yang menyebabkan mekanisasi dan elektrifikasi diperluas dimana-mana. Hal ini dapat meningkatkan intensitas kerja operasional dan waktu kerja para pekerja sehingga dapat menimbulkan kelelahan, kurang perhatian akan hal-hal lain, kehilangan keseimbangan dan lain-lain yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Pengetahuan keselamatan kerja sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalahmasalah tersebut untuk mencapai keamanan yang baik dan realistis dalam memberikan rasa tenteram dan kegairahan dalam bekerja pada tenaga kerja agar dapat mempertinggi mutu pekerjaan, meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.
3.2.
Tujuan
Pembelajaran
3.2.1.
Tujuan I ntru ksion al Umum
Setelah mengikuti Keselamatan kerja.
pelatihan
ini
diharapkan
peserta
memahami
penerapan
3.2.2. Tujuan Intruks ional Khusus
Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu: 1.
Menyebutkan dasar hukum yang berhubungan dengan keselamatan kerja
2.
Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup keselamatan kerja
3.
Mengelola bidang keselamatan kerja mekanik, ketel uap dan bejana tekan, instalasi listrik, sistem pemadam kebakaran, kontruksi dan pekerjaan yang berisiko tinggi
4.
Menerapkan keselamatan kerja di perusahaan
59
3.3.
Dasar Huku m
1.
Undang-undang RepublikIndonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2.
Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3.
Undang-undang Uap Tahun 1930
4.
Peraturan Uap Tahun 1930
5.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per- 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kontruksi Bangunan
6.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per- 04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
7.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per- 01/MEN/1982 tentang Bejana Tekanan
8.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per-04/MEN/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi
9.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per-05/MEN/1985 tentang Pesawat AngkatAngkut
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per-02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir 11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja. 12. Keputusan Menteri Tenaga KerjaR.I. No. Kep-186/MEN/1999 tentang Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja 13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas 14. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor Kep45/DJPPK/IX/2008 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja pada Ketinggian dengan Menggunakan Akses Tali R ( ope Access).
60
3.4.
Ruang Lin gku p
Ruang lingkup dari keselamatan kerja umum ini meliputi 1.
Pengertian Keselamatan Kerja
2.
Manajemen Keselamatan Kerja sebagai kunci peningkatan produktivitas kerja
3.
Penerapan Keselamatan Kerja
3.5.
Pengertian Keselamatan Kerja
Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan (Sumakmur, 1993). Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa: 1.
Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan
pekerjaan
untuk
kesejahteraan
dan
meningkatkan
produksi
serta
produktivitas nasional. 2. 3.
Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Untuk melakukan perlindungan terhadap tiga hal ini perlu adanya daya upaya untuk
membina norma-norma perlindungan kerja dengan peraturan keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi. Undang-undang ini mengatur keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Adapun tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Yang termasuk tempat kerja yaitu semua ruangan, lapangan,
halaman
dan
sekelilingnya
yang
merupakan
bagian-bagian
atau
yang
berhubungan dengan tempat kerja. Syarat-syarat keselamatan kerja ditetapkan untuk: a.
Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
b.
Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
61
c. d.
Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
e.
Memberi pertolongan pada kecelakaan
f.
Memberi alat-alat perlindungan diri pada para tenaga kerja
g.
Mencegah atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
h.
Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik secara fisik, psikis, keracunan, infeksi dan penularannya
i.
Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
j.
Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
k.
Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
l.
Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya. n.
Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
o.
Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
p.
Mengamankan dan penyimpanan barang
q.
Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
r.
Menyesuaikan
memperlancar
pekerjaan
dan menyempurnakan pengaman
bongkar
muat,
pada pekerjaan
perlakuan
dan
yang bahaya
kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Kita tahu betapa pentingnya penerapan K3 tetapi pada saat ini masih banyak industri yang belum melaksanakan K3 dengan baik. Berbagai alasan dikemukakan untuk tidak menjalankan K3 secara benar di tempat kerja dan dianggap sebuah beban tambahan bagi perusahaan, itulah sebabnya mengapa kecelakaan masih banyak terjadi. Sebagian besar perusahaan masih bersikap reaktif dalam menghadapi bahaya di tempat kerja. hal ini karena pengusaha belum mengetahui manfaat penerapan K3 yang sebenarnya. Penelitian yang dilakukan oleh Frank E. Bird mengenai Piramida Kecelakaan menunjukkan bahwa kerugian yang dialami perusahaan akibat aktivitas perusahaan seperti kecelakaan serius/ kematian, kecelakaan ringan, kerusakan properti, nyaris
62
celaka, perbuatan dan kondisi tidak aman/ bahaya memiliki perbandingan dari frekwensi kejadiannya seperti gambar 3.1.
Gambar.3.1. Frank E Bird juga menyatakan bahwa penerapan K3 seperti Teori Gunung Es
Manfaat yang terlihat
Penerapan SMK3
Menghindari/ mencegah kerugian akibat kecelakaan 5 s/d 50 X
Gambar.3.2 . The Bird Iceberg
Disini dapat dilihat bahwa penerapan K3 merupakan sebuah investasi bagi kelangsungan perusahaan dalam melaksanakan proses produksinya dengan mencegah terjadinya kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan yang meliputi kerusakan bangunan, peralatan, hasil produksi, kegagalan produksi, kehilangan 63
64
waktu kerja, kehilangan sumber daya manusia yang tentunya akan menelan biaya sangat besar melebihi biaya yang digunakan untuk penerapan SMK3 di tempat kerja. Ada penelitian yang menunjukkan tentang kondisi perusahaan sebelum dan sesudah terjadi kecelakaan seperti gambar 3.3.
Gambar.3.3. Kondisi perusahaan sebelum dan sesudah terjadi kecelakaan
Pada grafik ini dapat dilihat bahwa perusahaan yang sebelum mengalami kecelakaan (grafik 1) akan memiliki profit yang terus meningkat, tetapi pada perusahaan yang mengalami kecelakaan (grafik 2) terlihat bahwaprofit perusahaan menurun selain itu perusahaan masih dibebani dengan overtime cost untuk perbaikan semua kerugian yang diderita agar bisa bangkit kembali. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penerapan K3 sangat penting untuk upaya pencegahan kecelakaan yang bisa menghancurkan masa depan perusahaan. Dengan penerapan K3 yang benar akan memberikanprofit yang tinggi bagi perusahaan. K3 akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan memberikan rasa aman, sehat dan nyaman dalam bekerja sehinggaprofit juga akan meningkat
5.2.2. Manajemen Keselama tan Kerja Sebagai Kunci Peningk atan Produ kti vit as Kerja
Penerapan K3 sangat penting untuk upaya perlindungan tenaga kerja dan proses produksi untuk itu perlu adanya manajemen yang baik, benar dan terintegrasi untuk menjamin terlaksananya penerapan K3 di perusahaan.
65
A. Tujuan penerapan K esel amatan kerj a
Tujuan akhir daripada penerapan keselamatan kerja adalah mencapai kecelakaan nihil (Zero Accident). Perusahaan yang bisa mencapai kecelakaan nihil adalah perusahaan yang bebas dari kerugian baik manusia maupun harta benda. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tugas dan fungsi dokter perusahaan adalah melakukan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, mencegah kecelakaan merupakan fungsi promotif dan preventif. Untuk itu keselamatan kerja merupakan aspek penting untuk kelangsungan jalannya proses produksi sebagai bisnis yang sukses. Keselamatan sama pentingnya dengan produksi, kualitas, profit dan kepercayaan stake holder (moral) karena kelima aspek ini akan saling berkaitan, sehingga untuk kelangsungan proses produksi yang lancar, kelima aspek ini harus berjalan seirama. Bila salah satu dari aspek ini gagal maka akan menghancurkan aspek lainnya.
Gambar.3.4. B. Keselamata n Kerja S ebagai Kunci Peningkatan Produktivi
Peran
keselamatan
kerja
untuk
menunjang
tas
sukses
bisnis
adalah
dengan
menerapkan tiga aktivitas: 1.
Adanya penerapan terhadap peraturan dan standard yang digunakan melalui komitmen dan kepemimpinan yang kuat secara partisipatif, yaitu: a) Komitmen secara kebersamaan antara manajemen dan karyawan. b) Komitmen dan sikap kepemimpinan dalam pelaksanaan yang ditujukan oleh para manajemen lini.
2.
Adanya sosialisasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan yang tepat dan efektif secara berkala, yaitu: a) Mengajak dan memberikanpetunjuk pada karyawan b) Selalu memberikan saran dan contohagar bertindak selamat.
66
3.
Adanya Pengawasan melalui inspeksi, audit, recognition dan reward system, yaitu: a) Melakukan pengawasan danverifikasi kondisi tempat kerja. b) Memberikan masukan, saran danpenghargaan K3
C. Bud aya keselamatan kerja .
Penerapan keselamatan kerja masih belum efektif bila tidak diimbangi dengan budaya keselamatan kerja (Safety Behavior), seperti yang dinyatakan oleh William W. Heinrich dalam teori domino bahwa 88 % dari kecelakaan disebabkan oleh pekerja. Dari pernyataan ini dapat diambil kesimpulan betapa pentingnya perubahan cara pandang masyarakat perusahaan terhadap penerapan keselamatan kerja. Apa yang harus ditanamkan dalam cara berpikir (mind set) masyarakat perusahaan terhadap penerapan keselamatan kerja sebagai kunci sukses dalam bisnis: 1)
Aspek keselamatan sama berharganya dengan produksi, kualitas, profit dan moral perusahaan.
2)
Incident dan Kecelakaan dapat dihindarkan melalui manajemen K3
3)
Kecelakaan Nihil dapat diraih
4)
Perubahan sikap dari reaktif menjadi proaktif terhadap masalah K3
5)
Keselamatan adalah tanggung jawab manajemen lini dan didukung oleh seluruh
6)
karyawan sebagai suatu kebutuhan Keselamatan kerja menjadi salah satu agenda pertemuan manajemen
7)
Kondisi dan perilaku tidak aman tidak dapat ditoleransi dalam aktivitas perusahaan
8)
Keselamatan kerja merupakan skala prioritas dan berharga bagi kelangsungan hidup karyawan.
Kecelakaan Nihil dapat diraih dengan: 1)
Kerjasama yang baik antar tim (Help Others)
2)
Punya rasa memiliki (Peer’s keeper)
3)
Peduli terhadap lainnya (Care for others)
4)
Punya rasa kebanggaan terhadap perusahaan (Organizational pride)
5)
Kontributor terhadap jaringan kerja (Networking Contributor)
67
D. Penerapan Kese lamatan Kerja
Untuk menjamin keselamatan kerja diterapkan dengan baik sesuai Undang-undang No. 1 tahun 1970 ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: 1) Pengawasan, antara lain: a) Direktur (pjabat yang berwenang) melakukan pelaksanaan umum dari Undangundang dan pengawasan langsung penerapan undang-undang dilakukan oleh pegawai pengawas K3 dan Ahli K3. b) Pengurus wajib memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik tenaga kerja yang akan diterimanya maupun tenaga kerja yang akan dipindahkan sesuai sifat-sifat pekerjaan yang diberikan. c) Pengurus juga wajib memeriksakan kesehatan tenaga kerjanya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur . d) Norma-norma pengujian kesehatanditetapkan dengan peraturan perundangan 2) Pembinaan, antara lain: a) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenagakerja baru tentang: -
Kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerja.
- Semua pengamanan dan alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat -
kerjanya. Alat-alat perlindungandiri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
-
Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
b) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah yakin tenaga kerja tersebut sudah memahami syarat-syarat tersebut di atas. c) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerjanya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan K3 dan dalam pemberian P3K. d) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat dan ketentuan yang berlaku. 3) Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pembentukan organisasi ini adalah untuk mengembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha dan tenaga kerja untuk
68
melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang K3 dan kelancaran proses produksi. 4) Pelaporan Kecelakaan Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja 5) Kewajiban dan hak tenaga kerja a. Kewajiban tenaga kerja: - Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau
Ahli K3 - Memakai Alat Pelindung Diri yang diwajibkan -
Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan
b. Hak tenaga kerja : - Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3 yang
diwajibkan - Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat K3 serta alat-alat
perlindungan Diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. 6) Kewajiban pengurus: a. Menempatkan secara tertulis dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat K3 yang diwajibkan seperti undang-undang dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku di tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca. b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar Keselamatan Kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca. c. Menyediakan secara cuma-cuma semua Alat Pelindung Diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang di bawah pimpinannya dan orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut
E. Ruang Lin gku p Keselamatan Kerja
Bidang keselamatan dan kesehatan kerja meliputi pencegahan kecelakaan, pencegahan kebakaran, pencegahan peledakan, pemasangan jalur evakuasi, pelaksanaan P3K, manajemen APD, pemantauan lingkungan kerja, pencegahan
69
penyakit akibat kerja, pemantauan penerangan tempat kerja, pemantauan iklim kerja, pemasangan
ventilasi,
pelaksanaan
sanitasi
industri
dan
pemeriksaan
kesehatan,
pelaksanaan ergonomi, K3 angkat angkut, K3 kontruksi, K3 bongkar muat dan penempatan barang, K3 listrik dan K3 di tempat kerja berisiko tinggi. Ruang lingkup dalam keselamatan kerja sebagai berikut : 1. Pencegahan kebakaran Sumber bahaya yang dapat menimbulkan kebakaran adalah alat-alat proses produksi yang dapat menimbulkan titik api yang tidak terkendali seperti gesekan mesin yang menimbulkan percikan, kecerobohan saat melaksanakan pekerjaan, kurangnya kesadaran K3 dan lain-lain Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam pencegahan kebakaran sesuai Kepmenaker R.I. No. Kep-186/MEN/1999 sebagai berikut: a.
Memiliki tim penanggulangan kebakaran yang terlatih
b.
Memiliki perencanaan tanggap darurat
c.
Memiliki sistem proteksi kebakaran seperti pemasangan APAR sesuai dengan Permenakertrans No. Per- 04/MEN/1980.
d.
Melaksanakan
pemeriksaan
dan pengujian
komponen
yang
berkaitan
dengan
penanggulangan kebakaran. 2.
Pencegahan peledakan Sumber bahaya yang dapat menimbulkan peledakan adalah alat-alat proses produksi
yang dapat menimbulkan tekanan dan reaksi kimia yang tidak terkendali seperti pemakaian ketel uap, bejana tekan, reaksi bahan-bahan kimia dan lain-lain Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam pencegahan peledakan sesuai Permenaker Per-01/MEN/1982, Undang-undang Uap tahun 1930 dan Peraturan Uap tahun 1930 sebagai berikut: a.
Memiliki ijin operasi
b.
Konstruksi peralatan harus kuat dan memenuhi syarat, tidak retak atau bocor.
c.
Memiliki sertifikat pemeriksaan asli dari instansi yang tidak memihak dan diakui
d.
Memiliki alat pengaman yang memenuhi syarat
e.
Memiliki tanda pengenal peralatan yang digunakan
f.
Memiliki register riwayat pemakaian peralatan.
g.
Operator yang mengoperasikan harus memiliki lisensi
70
3.
K3 Bidang Mekanik Sumber bahaya mekanik dapat terjadi pada pekerjaan yang berhubungan dengan
penggunaan alat angkat-angkut dan mesin-mesin produksi. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam Bidang Mekanik sesuai Permenaker No. Per-05/MEN/1985 dan No. Per-04/MEN/1985, sebagai berikut: a.
Memiliki ijin operasi
b.
Memiliki landasan kerja yang sesuai persyaratan
c. d.
Memiliki sertifikat pemeriksaan asli dari instansi yang tidak memihak dan diakui Operator yang mengoperasikan peralatan harus memiliki lisensi
e.
Memiliki alat pengaman dan tanda peringatan yang memenuhi syarat dan jelas
f.
Memiliki prosedur operasional yang memenuhi syarat.
4.
K3 Bidang Konstruksi Bangunan Sumber bahaya kontruksi berhubungan dengan kondisi bangunan yang digunakan
dalam proses produksi seperti kondisi lantai, jalur lalu lalang, kelayakan bangunan, sirkulasi udara dan lain-lain, Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam Bidang Konstruksi Bangunan sesuai Permenakertrans No. Per-01/MEN/1980, sebagai berikut: a.
Akses keluar-masuk ruangan aman.
b. c.
Penerangan yang cukup. Ventilasi memenuhi syarat.
d.
Kebersihan dan kerapian tata ruang tidak berantakan dan merintangi akses lalu lalang.
e.
Jaminan keselamatan peralatan,bahan dan benda benda di dalam ruangan, seperti alat pengaman, tanda pengaman dan lain-lain.
f.
Adanya pengamanan pada lantai, tangga, atap dan panggung terhadap semua lubang dan galian yang berpotensi bahaya.
g. h.
Adanya ijin bagi pegawai yang memasuki ruangan kerja yang memiliki resiko bahaya. Adanya pernyataan dan tindakan pengamanan pada tempat-tempat yang dianggap labil/ berbahaya.
i.
Penggunaan perancah harus sesuai peraturan yang berlaku.
5.
K3 Bidang Listrik
71
Sumber bahaya listrik berhubungan dengan kondisi pemasangan instalasi dan alatalat yang memakai tenaga listrik yang tidak memebuhi syarat. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam Bidang Listrik sesuai Permenaker No. Per-02/MEN/1989 dan Kepmenaker No. Kep-75/MEN/2002, sebagai berikut: A. Perencanaan, pembuatan, pemasangan, pemeliharaan dan pemeriksaan harus dilakukan personil memiliki lisensi B. Memiliki sertifikat pemeriksaan asli dari instansi yang tidak memihak dan diakui C. Konstruksi instalasi harus memenuhi syarat D. Pemeriksaan dilakukan secara berkala meliputi: 1) Instalasi listrik secara umum, pembebanan, penataan kabel, pengamanan kabel dan lain lain. 2) Instalasi penyalur petir 6.
K3 di tempat kerja berisiko tinggi Sumber bahaya pada pekerjaan yang berisiko tinggi terjadi pada pekerjaan yang
berhubungan dengan radiasi, tempat ketinggian, penyelaman, ruang terbatas dan lain-lain. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam bekerja berisiko tinggi sesuai Kepdirjen PPK No.Kep-113/DJPPK/2006 dan No.Kep-45/DJPPK/IX/2008, sebagai berikut: a. Petugas yang bekerja di tempat berisiko tinggi harus memilki ijin kerja. b.
Memiliki prosedur yang memenuhi syarat.
c.
Petugas yang bekerja di tempat berisiko tinggi harus terlatih dan kompeten.
d.
Petugas yang bekerja di tempat berisiko tinggi harus memiliki standar kesehatan yang memenuhi syarat.
72
BAB IV TEORI DASAR KECELAKAAN KERJA DAN APD
4.1.
Latar Belakang
Perkembangan industri di Indonesia saat ini semakin maju tetapi perkembangan itu belum diimbangi dengan kesadaran untuk memahami dan melaksanakan keselamatan kerja secara benar serta upaya untuk mencegah kecelakaan yang sering terjadi di tempat kerja belum dilakukan dengan baik. Hal ini terjadi karena masih adanya anggapan dari perusahaan bahwa Keselamatan dan kesehatan kerja belum menjadi kebutuhan bagi kelangsungan proses produksi. Banyak jenis kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dari yang ringan sampai dengan yang berat, tetapi hal ini tidak dilaporkan secara benar untuk melakukan tindak lanjut sebagai upaya pencegahannya. Pencegahan kecelakaan dapat dipelajari dari kecelakaan itu sendiri dan kejadian yang hampir menyebabkan kecelakaan. Dengan menginvestigasi setiap kejadian, kita bisa mengetahui
tentang
penyebab
kecelakaan
dan
dapat
menentukan
langkah
untuk
pencegahannya atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan.
4.2. Tujuan Pembelajaran 4.2.1. Tujuan Inst ruk sio nal Umum
Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat menjelaskan tentang dasar-dasar kecelakaan kerja dan pengelolaan alat pelindung diri di tempat kerja.
4.2.2. Tujuan Intruksi onal Khusus
Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu: a.
Menyebutkan dasar hukum yang berhubungan dengan kecelakaan kerja
b.
Menjelaskan pengertian dan jenis-jenis kecelakaan
c.
Melakukan analisa sebab dan akibat kecelakaan
d.
Menjelaskan hirarki pengendalian risiko bahaya
e. f.
Mengevaluasi data-data kecelakaan kerja dan sistem pelaporannya Mengelola alat pelindung diri
73
4.3.
Dasar Huku m
a.
Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
b.
Undang-undang RepublikIndonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
c.
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia
Nomor
44
Tahun
2015
tentang
Penyelennggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. d.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.Per-03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
e.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah.
f.
Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi R.I. No.Per-08 / Men / VII / 2010 tentang Alat Pelindung Diri
g.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. No. 609 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
4.4.
Ruang Lin gku p
Ruang lingkup pembelajaran kecelakaan kerja dan sistem pelaporan ini meliputi sebagai berikut: a. b.
Pengertian dan jenis-jenis kecelakaan Analisa sebab dan akibat kecelakaan
c.
Hierarki pengendalian risiko bahaya
d.
Sistem pelaporan dan evaluasi kecelakaan
e.
Pengelolaan alat pelindung diri
4.5. Teori Dasar Kecelakaan Kerja 4.5.1. Defin isi kecelakaan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1998, Bab 1 Pasal 1 ayat 1, kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda. Sesuai dengan Bab 2 Pasal 2 menyatakan bahwa kecelakaan yang dimaksud pada ayat 1 terdiri dari: a. Kecelakaan kerja
74
Kecelakaan kerja dibagi menjadi menjadi dua yaitu: 1) Kecelakaan yang terjadi pada saat tenaga kerja melaksanakan pekerjaan dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan atau perencanaan seperti sabotase atau tindakan kriminal bukan merupakan kecelakaan kerja. 2) Kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja di perusahaan disebut kecelakaan akibat kerja seperti kecelakaan yang terjadi pada saat tenaga kerja melakukan perjalanan ke dan dari tempat kerja seperti yang diatur dalam Undangundang No 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja. Kejadian kecelakaan di rumah dan perjalanan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan bukan merupakan kecelakaan kerja. b. Kebakaran atau peledakan dan bahayapembuangan limbah 1) Kebakaran Di dalam melakukan proses produksi ada perusahaan yang menggunakan api tetapi api yang digunakan adalah api yang dikehendaki dan terkendali. Kebakaran adalah adanya api yang timbul di luar kendali dari tujuan proses produksi dan ini dapat diakibatkan oleh adanya titik api akibat pertemuan segitiga api (O2, panas dan bahan yang mudah terbakar) yang terjadi secara tidak terduga untuk itu perlu upaya untuk memisahkan salah satu dari ketiga faktor ini agar titik api yang tak dikehendaki tidak terjadi. Fakta lapangan yang dapat dijadikan sebagai referensi bahwa ada dua fakta penyebab yang menonjol, yaitu api terbakar dan listrik. 2) Peledakan Banyak sekali aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi seperti pemakaian tekanan, suhu panas, kecepatan aliran, bahan kimia dan lain-lain. Peledakan dapat terjadi karena adanya tekanan atau suhu panas, kecepatan aliran yang tidak terkendali dalam proses produksi seperti pemakaian ketel uap, bejana tekan, pipa-pipa penyalur dan lain-lain. Bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi memerlukan penanganan yang sesuai standar dari segi pengadaan, penyimpanan, pengangkutan dan penggunaanya agar dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini perlu adanya tenaga ahli K3 kimia yang kompeten. 3) Pembuangan Limbah Dalam proses produksi selalu menghasilkan produk sisa yang tidak terpakai (limbah industri). Pembuangan limbah yang tidak sesuai prosedur dapat
75
menyebabkan pencemaran lingkungan yang dapat merugikan lingkungan perusahaan dan sekitarnya. c. Kejadian berbahaya lainnya Sesuai dengan Permenaker No. Per 03/Men/1998 Bab I, Pasal 1, butir 2, Kejadian berbahaya lainnya adalah suatu kejadian yang potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah.
4.5.2. Teori kecel akaan
Kejadian yang tidak terduga dan tidak dikehendaki Incident) ( terdiri dari dua macam yaitu : a. Kejadian yang tidak menimbulkan korban atau nyaris celaka (Nearmiss) yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan dan apabila terjadi perubahan proses sedikit saja akan menimbulkan korban. b. Kejadian yang menimbulkan korban atau kecelakaan (Accident) Dalam perkembangannya ada beberapa jenis teori kecelakaan yang ditemukan, teori kecelakaan yang pertama kali ditemukan oleh William W. Heinrich pada tahun 1930 yaitu The Domino Theory. Dalam teorinya Heinrich menyatakan bahwa 88 % dari kecelakaan
disebabkan oleh tenaga kerja, 10 % disebabkan oleh pekerjaan dan 2 % karena takdir Tuhan. Namun kita tidak boleh menerima takdir begitu saja karena kita bisa merubah nasib kita dengan berusaha mencegah atau memperkecil risiko terjadinya kecelakaan. Kecelakaan dapat terjadi karena adanya lima tahapan, dua tahapan ada di luar perusahaan yaitu lingkungan sosial, sifat-sifat individu dan tiga tahapan di dalam perusahaan yaitu perbuatan/ kondisi yang berbahaya, kecelakaan dan cidera/ rusak.
76
DI LUAR PERUSAHAA N
DI DALAM PERUSAHAAN
Lingkungan
Sifat –sifat
Perbuatan/kondi
sosial
Individu
si berbahaya
Kecelakaan
Cidera/ rusak
Kecelakaan ini dapat dicegah atau diminimalkan risikonya dengan menghilangkan salah satu tahapannya yaitu tahapan yang ketiga dengan mengendalikan perbuatan dan kondisi yang berbahaya sehingga pekerjaan dapat menjadi aman dan risiko kecelakaan dapat diminimalkan.
4.5.3. Jenis -jenis kecelakaan
Kecelakaan memiliki struktur sesuai jenis penyebab yaitu : a. Penyebab utama atau Immediate causes 1) Aktivitas yang tidak aman (Unsafe Act) Aktivitas yang tidak aman adalah semua pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai prosedur seperti: a) Melaksanakan pekerjaan tanpa menggunakan alatpengaman, b) Sikap dan cara kerja yang kurang baik, c) Penggunaan peralatan yangtidak aman d) Melakukan gerakan-gerakan berbahaya. 2) Kondisi yang tidak aman (Unsafe Condition) Kondisi yang tidak aman adalah dimana tenaga kerja tidak menyadari bahwa dia bekerja dalam situasi dan lingkungan yang tidak aman seperti: a) Peralatan pengaman yang tidak layak b) Kebersihan dan tata ruang tidak baik c) Pakaian kerja yang tidak sesuai d) Lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat
77
b. Penyebab pendukung atau Contributing causes 1) Pelaksanaan SMK3 yang kurang Perusahaan masih belum menganggap K3 sebagai kebutuhan dalam aktivitas proses produksi seperti: a) Instruksi yang tidak jelas b) Tidak taat peraturan K3 c) Tidak ada sosialisasi tentang K3 d) Tidak pernah melakukan pemantauan lingkungan kerja 2) Kondisi mental tenaga kerja yang kurang baik Mental tenaga kerja masih labil sehingga masih melakukan perbuatan yang tidak baik seperti: a) Kesadaran K3 yang kurang b) Tidak mau melakukan koordinasi dankooperasi dalam pelaksanaanK3 c) Memiliki sikap dan kebiasaan-kebiasaan buruk 3) Kondisi fisik tenaga kerja a) Kesehatan tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat b) Memiliki penyakit turunan
4.6.
Anali sa Sebab dan Akib at Kecelakaan Untuk menganalisa risiko bahaya yang ada di tempat kerja secara rinci ada
beberapa hal yang harus diketahui seperti: 1.
Alur proses produksi
2.
Teknik dan metode yang digunakan dalam proses produksi
3.
Produk yang dihasilkan dari proses tersebut
4.
Jenis-jenis peralatan yang digunakan dalam melakukan pekerjaan. Manfaat analisa sebab dan akibat kecelakaan:
1.
Dapat memberikan informasi tentang berbagai jenis bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja beserta tingkat potensialnya untuk menimbulkan kecelakaan
2.
Dapat digunakan untuk menentukan strategi dan jenis pengendalian yang berhubungan
3.
dengan pengaturan anggaran K3 Dapat digunakan untuk perencanaan penyusunan program keadaan darurat. Semakin rinci potensi bahaya yang ditemukan di tempat kerja akan semakin
banyak pengendalian risiko bahaya bisa dilakukan untuk peningkatan program K3.
78
Ada beberapa elemen dasar yang harus diperhatikan dalam analisa risiko yaitu: 1.
Potensi bahaya Suatu
situasi
atau
sifat-sifat
alamiah
dari
sesuatu
aktivitas
yang
berpotensi
menimbulkan kerusakan/ kerugian (ringan sampai dengan berat, kerusakan harta benda, kematian dan luka permanen) Contoh: Bahan-bahan (material) dan aktivitas kerja (proses kerja). 2.
Risiko bahaya Manifestasi/ perwujudan potensi bahaya yang mengakibatkan kerugian menjadi lebih besar
dengan
mempertimbangkan
kemungkinan
(probabilitas)
terjadinya
suatu
kerusakan/ kecelakaan dalam suatu kurun waktu tertentu. Meliputi frekuensi/ probabilitas, konsekuensi dantime frame (kurun waktu tertentu) suatu kejadian. Contoh: Seorang perokok berat memiliki risiko terkena kanker paru-paru dalam waktu sepuluh tahun 3.
Kebutuhan analisa sebab dan akibat kecelakaan Ada beberapa aktivitas yang membutuhkan analisa risiko yaitu pada saat: a. Perencanaan suatu proses b. Proses operasi setelah berjalan (terjadwal) c. Perawatan peralatan produksi d. Penambahan peralatan baru e. Adanya keluhan dari pemakai f. Bila terjadi kecelakaan
4.
Pembuatan daftar periksa (cheklist) analisa risiko Daftar periksa dibuat untuk membantu mengidentifikasi berbagai kemungkinan atau bahaya yang ada ditempat kerja. Untuk membuat daftar periksa harus dengan perencanaan yang menyeluruh dan dibuat oleh orang yang mengerti tentang kondisi yang menyeluruh dari proses produksi berdasar pedoman atau standar yang harus dipenuhi. Contoh daftar periksa:
79
RISIKO YANG MUNGKIN NO SUMBER BAHAYA TERJADI 1 Mesin, alat mekanik atau peralatan tangan, Tergencet, terpotong, tergores, misalnya gergaji, gerinda, bor yang tidak dilindungi terjerat, terjepit, tertusuk, terkena bagian-bagian berbahayanya. gerakan mesin, tertimpa Bahan Kimia yang mudah terbakar,mudah 2 meledak Dermatitis, asma, terbakar, dan beracun: tinner, bensin, solar, pelarut,keracunan, kebakaran, spritus, peledakan alcohol, dll yang berada dalam tidak terkendali. Debu, asap, uap bahan kimia padat, cair, dll Dataran kerja yang tidak rapi: lantai terbuka, 3 licin, Terjatuh, tersandung, terjepit, ceceran oli, sisa-sisa bahan berserakan tertusuk, terantuk, terpeleset 4 Jaringan kabel listrik yang terbuka, steker yang Kesetrum, terbakar, kebakaran, berlebihan, penggunaan peralatan listrik yang tidak peledakan standar 5 Lalu lalang kendaraan: forklift, truk, mobil yang Tertabrak, terlindas, terjepit dll tidak teratur Mesin atau proses yang mengeluarkan: 6 kebisingan Tuli sementara, tuli permanen, tinggi, getaran yang tinggi, radiasi panas yang kesemutan, pingsan, gatal-gatal, berlebihan stroke panas Tabel. 4.1. Contoh Cheklis Analisa Risiko
5.
Pengukuran risiko bahaya dapat dilakukan dengan: a. Pengukuran lingkungan kerja Pengukuran lingkungan kerja dilakukan pada saat kita mencurigai suatu proses yang dirasa sudah memberikan pengaruh terhadap ketidak nyamanan dalam bekerja. Misalnya adanya kebisingan yang sudah mengganggu proses komunikasi, debu yang sudah mengganggu pernapasan, gas yang sudah mengganggu konsentrasi kerja dan lain-lain. b. Pemeriksaan peralatan proses produksi Pemeriksaan peralatan proses produksi dilakukan pada saat awal pemakaian dan secara berkala. Peralatan yang sudah dicurigai kelayakan kerjanya harus diuji oleh petugas yang kompeten dan tersertifikasi terutama peralatan produksi dan alat-alat berat. c. Investigasi Kecelakaan Bila terjadi kecelakaan maka investigasi kecelakaan harus dilakukan dengan cara: 1)
Mengidentifikasi korban dan kondisi kecelakaan (what, who, where, when, why dan how)
2)
Pemeriksaan khusus terhadap kecelakaan yang dilakukan oleh Ahli K3, dokter perusahaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
3)
Menentukan frekuensi dan tingkat keparahan kecelakaan (berat, sedang, 80
ringan)
81
4)
Mengetahui
sumber
dan
faktor
bahaya
yang
menyebabkan
terjadinya
kecelakaan (penyebab langsung) 5)
Memeriksa penyebab lain (faktor pendukung) yang mungkin meningkatkan risiko kecelakaan.
Kelima tahapan ini untuk mengetahui akar permasalahan yang mengakibatkan kecelakaan.
4.7.
Pengend alian Risik o Bahaya Pengendalian risiko bahaya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
1. Pengendalian teknis (Enginering Control) a. Eliminasi adalah menghilangkan bahan-bahanyang beracun dari proses produksi b. Substitusi adalah mengganti bahan yang beracun dengan bahan yang lebih aman atau lebih rendah toksisitasnya. c. Isolasi/ Enclosure adalah menghalangi transfer faktor bahaya yang ditimbulkan oleh proses produksi ke tenaga kerja d. Perubahan proses adalah memperbaiki proses produksi yang memiliki paparan bahaya tinggi dengan proses produksi yang lebih rendah paparannya. e. Pemasangan pengaman padamesin dan peralatan (safety device) f. Pemasangan ventilasi. Ada dua macam yaitu: 1) Ventilasi umum adalah untuk memberikan suplai udara segar ke dalam tempat kerja agar dapat mengganti atau mengencerkan polutan hasil proses produksi. 2) Ventilasi setempat adalah untuk menyalurkan polutan hasil proses produksi ke luar tempat kerja sehingga tidak memapari tenaga kerja. 2. Pengendalian Administratif (Administration Control) a. Pengaturan waktu kerja Pengaturan waktu kerja dilakukan setelah pengendalian teknis tidak dapat mengatasi masalah pemaparan bahaya, peraturan pembatasan waktu kerja dapat dilihat pada Permenakertrans No. Per.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di tempat kerja.
82
b. Rotasi/ mutasi Rotasi dan mutasi dilakukan apabila tenaga kerja telah mengalami penurunan produktivitas kerja akibat kejenuhan atau pengaruh faktor bahaya di lingkungan kerja. c. Pemeriksaan kesehatan Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan pada saat: 1) Pemeriksaan awal kerja bagi pegawai baru dan pegawai yang dipindahkan ke lokasi lain yang memiliki faktor bahaya yang berbeda. 2) Pemeriksaan secara berkala bagi seluruh tenaga kerja minimal 1 tahun sekali (medical check up) 3) Pemeriksaan khusus bagi tenaga kerja yang memiliki pekerjaan berisiko tinggi dan apabila ada kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja d. Pelatihan K3 Pelatihan dilakukan untuk memberi pengetahuan tentang K3 bagi tenaga. Ada 3 jenis pelatihan: 1) Pelatihan pada awal kerja bagi tenaga kerja baru 2) Pelatihan bagi seluruh tenaga kerja untuk peningkatan wawasan tentang K3 3) Pelatihan khusus bagi tenaga kerja yang harus memiliki kompetensi/ keahlian khusus terutama bagi pekerjaan yang memiliki tanggung jawab dan risiko tinggi. e. Pemeliharaan peralatan dan fasilitas kerja Pemeliharaan peralatan dan fasilitas kerja sangat penting bagi efisiensi dan efektifitas proses produksi untuk itu harus dilakukan perawatan peralatan dan fasilitas kerja secara berkala dan sesuai jadwal. f. Pelaksanaan SOP Semua aktivitas proses produksi harus dilaksanakan sesuai prosedur yang standar dan secara berurutan agar risiko kecelakaan dapat diminimalkan. g. Pemasangan Rambu-rambu peringatan Pada kondisi tertentu tenaga kerja atau pengunjung tidak menyadari adanya faktor bahaya yang ada. Untuk menghindari kecelakaan maka dilakukan Pemasangan rambu-rambu peringatan berupa papan peringatan, poster, batas area aman dan safety induction sesuai dengan faktor bahaya yang ada di tempat kerja.
83
h. Audit dan Inspeksi Audit dan Inspeksi merupakan alat untuk memastikan efektivitas SMK3 dilakukan secara konsisten baik melalui audit dan inspeksi secara internal maupun eksternal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3.
4.8.
Sistem Pelaporan dan Statis tik Data-Data Kecelakaan Kerja
A. Sistem Pelaporan Kecelakaan Kerja. Sesuai dengan Permenaker No. Per-03/ Men/ 1998 Bab 2 Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa ”Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dipimpinnya.” Dan menurut Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: a. Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan tersebut kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan formulir laporan kecelakaan sesuai contoh bentuk 3 KK 2A lampiran 1. b. Penyampaian laporan sebagaimanadimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara lisan sebelum dilaporkan secara tertulis. Laporan
kecelakaan
dilakukan
selain
ke
Kepala
Disnaker
setempat
juga
ditembuskan ke manajemen lini dan Perusahaan asuransi yang dirujuk. Manfaat dari pelaporan kecelakaan ini adalah sebagai berikut: -
Pelaporan
ke
Kepala
Disnaker
setempat
sebagai
masukan
dalam
pengembangan K3 di Indonesia seperti di bidang hukum untuk membuat peraturan tentang lingkungan kerja dan ketentuan penerapan K3 di tempat kerja. Form Laporan kecelakaan dapat dilihat pada Permenaker No. Per-03/Men/1998 bentuk 3 KK2 A lampiran 1 dan Cara pengisian formulir laporan dan analisis statistik kecelakaan dapat dilihat pada Surat Keputusan Direktur Jenderal. Pembinaan
Hubungan
Industrial
dan
Pengawasan
Ketenaga
kerjaan
Departemen Tenaga Kerja No. Kep. 84/BW/1998. -
Pelaporan ke Manajemen lini sebagai data masukan untuk melakukan strategi pengendalian dan peningkatan program K3 di perusahaan serta
84
sebagai peringatan bagi tenaga kerja agar lebih berhati-hati dalam bekerja. Adapun tujuan dari sistem pelaporan ini adalah untuk: 1) Memperkirakan penyebab dan besarnya permasalahan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dengan menganalisa data kecelakaan. 2) Mengidentifikasi pencegahan utama yang dibutuhkan sesuai skala prioritas dari penilaian risiko. 3) Mengevaluasi efektivitas pencegahan yang sudah dilakukan. 4) Memonitor risiko bahaya, peringatan bahaya dan kampanye keselamatan kerja 5) Mencari masukan informasi dari pencegahan yang sudah dilakukan pada pihak-pihak yang terkait. -
Pelaporan ke perusahaan asuransi untuk menentukan tingkat kecelakaan dan besarnya santunan yang harus diberikan sesuai tingkat kecelakaan yang terjadi. Jaminan Kecelakaan Kerja dapat
dilihat
pada PP
No. 44 Tahun 2015
Program
aminan
tentang
Penyelenggaraan
kecelakaan kerja dan jaminan kematian
B. Statistik data kecelakaan. Untuk mengetahui jumlah keseringan f(rekwensi rate) dan tingkat keparahan (severety rate) pada kecelakaan ada perhitungan yang digunakan sesuai dengan SK. Dirjen Binawas No. Kep-84/BW/1998 : Rumus Frekwensi Rate (FR): ml kecelakaan FR
x
1.000.000
= jml jam orang
Rumus Severity Rate (SR):
ml hr kerja hilang
SR
x
1.000.000
= jml jam orang
Keterangan: • Jumlah jam orang = jumlah tenaga kerja x jam kerja x hari kerja (dalam kurun waktu
yang ditentukan) • Jumlah tenaga kerja = TK Tetap + TK Kontrak + TK Sub kontrak • Jam kerja = 7 jam/hari atau 40 jam/minggu
85
86
• Hari kerja = ditentukan per bulan, per triwulan atau per tahun • Per bulan = 25 hari kerja • Jumlah kecelakaan = adalah jumlah terjadinya kecelakaan dalam waktu yang
ditentukan. • Jumlah hari kerja yang hilang adalah hari dimana TK tidak dapat melanjutkan
pekerjaan setelah terjadi kecelakaan, bila kecelakaan berakibat kecacatan maka penentuan hari kerja yang hilang menggunakan Tabel kerugian hari kerja karena cacat sesuai dengan SK. Dirjen Binawas No. Kep-84/BW/1998 lampiran 1. Untuk melihat kemajuan Program K3, dari data-data ini dapat dibuat grafik data kecelakaan sesuai jangka waktu yang diinginkan oleh perusahaan.
4.9. Manajemen Alat Pelindung Diri 4.9.1. Pengertian Alat Pelindung Diri (APD)
Definisi
alat
pelindung
diri
sesuai
dengan
Permenakertrans
Nomor
Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri Pasal 1 butir 1 adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Jenis APD yang digunakan oleh tenaga kerja/ pemakai, harus sesuai dengan bagian tubuh yang dilindungi. Tidak menimbulkan bahaya tambahan bagi pemakainya serta nyaman dikenakan oleh tenaga kerja/ pemakai. Peraturan yang berkaitan dengan APD sebagai berikut: a. Sebagaimana tercantum pada undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pada pasal 12 mengatur mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja untuk memakai alat pelindung diri. Pada pasal-pasal sebagai berikut: 1) Pasal 3 ayat (1) butir f, dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syar at untuk memberikan APD 2) Pasal 9 ayat (1) butir c, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD 3) Pasal 12 butir b, dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD 4) Pasal 14 butir c, pengurus diwajibkan menyediakan APDsecara cuma-cuma semua alat pelindung diri yang di wajibkannya dipakai tenaga kerja yang
87
berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan b. Permenakertrans No.Per-01 / MEN / 1981 Pasal 4 ayat (3) menyebutkan kewajiban pengurus menyediakan alat pelindung diri dan wajib bagi tenaga kerja untuk menggunakannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja. c. Permenakertrans No.Per.03 / Men / 1982 Pasal 2 butir 1 menyebutkan memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan/ perancangan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan ditempat kerja d. Permenakertrans Nomor Per.08/Men/ VII/ 2010 tentang Alat Pelindung Diri Pasal 2 1)
Pengusaha wajib menyediakan APD bagi tenaga kerja/ buruh di tempat kerja.
2)
APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku.
3)
APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma.
4.9.2. Penggunaan Alat Peli ndun g Diri
Alat Pelindung Diri merupakan alternatif pengendalian yang terakhir, jadi sebelum APD direkomendasikan harus dilakukan pengendalian secara teknis dan administratif terlebih dahulu, untuk merekomendasikan APD perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: a.
Identifikasi dan evaluasi potensi bahaya di tempat kerja Pemakaian APD harus disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja dan potensi bahaya yang ada juga harus disesuaikan dengan hasil evaluasi dalam pemantauan lingkungan kerja seperti kita ketahui APD adalah cara pengendalian yang terakhir setelah pengendalian secara teknis dan administrasi.
b.
Pemilihan yang tepat dan sesuai Pemilihan APD harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ukuran tubuh tenaga kerja serta disesuaikan dengan standar yang ditentukan untuk memberikan
88
perlindungan
dan
kenyamanan
bagi
tenaga
kerja,
akan
lebih
baik
bila
mempertimbangkan dari segi tipe dan model, agar tenaga kerja lebih suka untuk menggunakan APD. c.
Pemeliharaan alat pelindung diri Alat pelindung diri yang diberikan pada tenaga kerja memiliki masa pemakaian sesuai spesifikasinya, untuk itu perlu adanya tata cara pemeliharaan yang benar agar APD dapat digunakan sesuai batas masa penggunaan dan untuk penyimpanan sebaiknya terpisah dari barang-barang lainnya bila tidak ada loker dapat disediakan tas untuk penyimpanan APD bagi masing-masing tenaga kerja.
d.
Pendidikan dan latihan Pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan dalam pemakaian alat pelindung diri. Sebelum memerintahkan tenaga kerja untuk memakai APD, tenaga kerja harus diberi penjelasan tentang potensi bahaya yang dihadapi di tempat kerja, risiko bahayanya dan cara pengendaliannya. Seperti cara pemakaian APD secara benar agar lebih efektif, kesadaran dan kedisiplinan dalam memakai APD di tempat kerja, serta cara pemeliharaan dan penyimpanan APD.
e.
Kesadaran manajemen dan tenaga kerja Pemakaian
APD
harus
diikuti
dengan
kedisiplinan
dan
kesadaran
dalam
pelaksanaannya di lapangan, untuk itu perlu adanya kesadaran dari manajemen dalam pembinaan dan pengawasan serta dari tenaga kerja dalam penggunaan APD di tempat kerja.
4.9.3. Jenis -jenis Alat Pelindun g Diri dan Fungs inya
Sesuai dengan Permenakertrans No. 08/MEN/VII/2010 Pasal 3 ayat (1) jenisjenis APD meliputi: a. Pelindung kepala; 1) Fungsi alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasad renik (mikro organisme) dan suhu yang ekstrim. 2) Jenis-jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman (safety helmet) , topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut, dan lain-lain.
89
b. Pelindung mata dan muka; 1) Fungsi Alat pelindung mata dan muka adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya. Paparan partikelpartikel yang melayang di udara dan di badan air (sungai, danau), percikan bendabenda kecil, panas, atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam 2) Jenis-jenis alat pelindung mata dan muka terdiri dari kacamata pengaman (spectacles), goggles, tameng muka (face shield), masker selam, dan kacamata pengaman dalam kesatuan (full face masker).
c. Pelindung telinga; 1) Fungsi alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. 2) Jenis-jenis alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga (ear plug) dan penutup telinga (ear muff).
90
d. Pelindung pernapasan beserta perlengkapannya; 1) Fungsi alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya adalahalat pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat dan/ atau menyaring cemaran bahan kimia, mikro-organisme, partikel yang berupa debu, kabut (aerosol), uap, asap, gas/fume, dan sebagainya 2) Jenis-jenis alat pelindung pernapasan dan perlengkapannya terdiri darimasker, respirator, katrit, kanister, Re-breather, Airline respirator, Continues Air Supply Machine= Air Hose Mask Respirator, tangki selam dan regulator (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus /SCUBA), Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA), dan emergency breathing apparatus
e. Pelindung tangan; dan/ atau 1) Fungsi pelindung tangan(sarung tangan) adalahalat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores, terinfeksi zat patogen (virus, bakteri) dan jasad renik. 2) Jenis-jenis pelindung tangan terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit, kain kanvas, kain atau kain berpelapis, karet, dan sarung tangan yang tahan bahan kimia.
91
f.
Pelindung kaki. 1) Fungsi Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan jasad renik, tergelincir. 2) Jenis-jenis pelindung kaki berupa sepatukeselamatan pada pekerjaan peleburan, pengecoran logam, industri, kontruksi bangunan, pekerjaan yang berpotensi bahaya peledakan, bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan kimia dan jasad renik, dan/ atau bahaya binatang dan lain-lain
Selain APD tersebut di atas Alat yang termasuk APD meliputi : a. Pakaian pelindung; 1)
Fungsi pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan (impact) dengan mesin, peralatan dan bahan, tergores, radiasi, binatang,
mikro-organisme
patogen
dari
manusia,
binatang,
tumbuhan
dan
lingkungan seperti virus, bakteri dan jamur. 2)
Jenis-jenis pakaian pelindung terdiri dari rompi (Vests), celemek (Apron/ Coveralls), jaket, dan pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh bagian badan.
92
b. Alat pelindung jatuh perorangan; dan/ atau 1) Fungsi alat pelindung jatuh perorangan berfungsi membatasi gerakpekerja agar tidak masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerja berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung dan menahan serta membatasi pekerja jatuh sehingga tidak membentur lantai dasar 2) Jenis-jenis alat pelindung jatuh perorangan terdiri dari sabuk pengaman tubuh (harness), karabiner, tali koneksi (lanyard), tali pengaman (safety rope), alat penjepit tali (rope clamp), alat penurun (decender), alat penahan jatuh bergerak m ( obile fall arrester), dan lain-lain.
c. Pelampung. 1) Fungsi pelampung berfungsi melindungipengguna yang bekerja di atas air atau di permukaan
air
agar
terhindar
dari
bahaya
tenggelam
dan
atau
mengatur
keterapungan (buoyancy) pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam (negative buoyant) atau melayang (neutral buoyant) di dalam air. 2) Jenis-jenis pelampung terdiri dari jaket keselamatan (life jacket), rompi keselamatan (life vest), rompi pengatur keterapungan B ( ouyancy Control Device).
93
BAB V PENERANGAN DI TEMPAT K ERJA
5.1.
Latar Belakang
Perkembangan dan pertumbuhan sektor industri di Indonesia pada saat ini relatif dinamis dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi seperti ini dapat mendatangkan keuntungan bagi pembangunan ekonomi, namun sisi lain juga dapat menimbulkan dampak risiko terjadinya bahaya atau kecelakaan seperti kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan harta benda dan nyawa manusia bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan kerja dan lingkungan sekitar. Salah satu potensi bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja diantaranya faktor bahaya fisik (seperti: kebisingan, getaran, lingkungan kerja panas, lingkungan kerja dingin, penerangan/ pencahayaan, radiasi sinar UV), faktor bahaya kimia, faktor bahaya biologi, faktor ergonomi, psikologi kerja. Khusus dalam modul ini hanya membahas tentang faktor bahaya fisik yang berupa penerangan di tempat kerja. Penerangan selalu berhubungan dengan sifat-sifat indera penglihatan manusia, dimana hampir setiap pelaksanaan pekerjaan melibatkan fungsi mata untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar dengan mudah. Adapun standar sebagai acuan adalah Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 tahun 1964, pada setiap tempat kerja harus mendapatkan penerangan yang cukup untuk melakukan pekerjaan. Untuk mengetahui seberapa besar pemaparan faktor fisik di lingkungan kerja dan pengaruhnya terhadap kesehatan tenaga kerja, diperlukan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam mengenal, menilai/ mengevaluasi dan mengendalikannya.
5.2.
Tujuan Pembelajaran
5.2.1. Tujuan Inst ruk sio nal Umum
Setelah mempelajari modul penerangan di tempat kerja, peserta latih diharapkan dapat mengerti dan menjelaskan mengenai penerangan di tempat kerja yang merupakan salah satu faktor bahaya fisik di tempat kerja
94
5.2.3. Tujuan Instruk sional Khusus
Peserta latih setelah mempelajari modul ini dapat menjelaskan: a.
Terminologi penerangan/ pencahayaan
b.
Syarat-syarat penerangan di tempat kerja
c.
Jenis penerangan
d.
Pengaruh penerangan terhadap mata
e.
Kegunaan penerangan ditempat kerja
f. g.
Cara mengatur penerangan Pengukuran penerangan
h.
Pengendalian
5.3.
a.
Dasar Huku m
Undang-undang No. 3 tahun 1969 tentang persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengetahui Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor pasal 7.
b.
UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 8, pasal 9, dan pasal 14
c.
Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan Kebersihan serta Penerangan dalam Tempat Kerja
d.
5.4.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.13/MEN/X//2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja
Ruang Lin gku p
Ruang lingkup modul ini adalah syarat-syarat penerangan di tempat kerja, jenis penerangan, pengaruh penerangan terhadap mata, kegunaan penerangan di tempat kerja, cara mengatur penerangan, pengukuran penerangan dan pengendalian Penerangan/ pencahayaan yang merupakan salah satu komponen agar tenaga kerja dapat bekerja/ mengamati benda yang sedang dikerjakan secara jelas, cepat, nyaman dan aman. Lebih dari itu penerangan yang memadai akan memberikan kesan pemandangan yang lebih baik dan keadaan lingkungan yang menyegarkan. Sebuah benda akan terlihat bila benda tersebut memantulkan cahaya, baik yang berasal dari benda itu sendiri maupun berupa pantulan yang datang dari sumber cahaya lain, dengan demikian maksud dari pencahayaan dalam lingkungan
95
kerja agar benda akan jelas terlihat. Pencahayaan tersebut dapat diatur sedemikian rupa yang disesuaikan dengan kesehatan mata dan kegairahan kerja atau membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja,
mengurangi
risiko
kecelakaan,
meningkatkan
produktifitas
dan
memperbaiki
housekeeping. 5.5.
Termi nol ogi Penerangan/ Pencahaya an
Penerangan/ pencahayaan di tempat kerja adalah suatu sumber cahaya yang menerangi benda-benda di tempat kerja yang dapat berasal dari cahaya alami dan cahaya buatan, hal ini dapat berupa penerangan setempat dan penerangan umum. Penerangan setempat adalah penerangan di tempat obyek kerja, baik berupa meja kerja maupun peralatan, sedang penerangan umum adalah penerangan di seluruh area tempat kerja. Istilah-istilah yang sering digunakan di dalam desain dan evaluasi pada tempat atau ruangan yang diberi pencahayaan diantaranya adalah: a.
Intensitas (kadar) Illuminasi Menunjukkan berapa banyak cahaya (kepadatan cahaya) yang dikeluarkan oleh suatu sumber cahaya dengan arah tertentu. Satuan dari intensitas cahaya adalahcandela (Cd) yang berasal dari kata candle (lilin).
b.
Lumen Satuan ukuran dari aliran sinar yang keluar dari sumber sinar. 1 candela = 4 π lumen = ± 10 lm.
c.
Level Illuminasi Banyaknya cahaya yang jatuh pada permukaan sebuah bidang, diukur dalam satuan footcandle atau lux. 1 footcandle = 1 lm / ft2
d.
1 Lux = 1 lm / m2 Luminance (kecerahan)
→ 1 footcandle = 10,765 lux.
Ukuran dari banyaknya cahaya yang dipancarkan dari permukaan sebuah sumber sinar atau cahaya yang terpantul dari suatu permukaan yang dikenai cahaya. Satuan yang dipakai adalah footlambert apabila area permukaan itu dihitung dalamsquarefeet (ft2). Permukaan yang memancarkan 1 lm/ft2 mempunyai luminance sebesar 1 footlambert. Jika permukaan diukur dalam satuan m2 maka luminance diukur dalam satuan Candela/m2 .
96
e.
Reflectance (daya pantul)
Ukuran berapa besar cahaya dipantulkan dari suatu permukaan. Reflectance = luminance / level illuminasi x 100 %. Permukaan yang hitam seluruhnya mempunyai reflectance 0% dan permukaan yang benar-benar putih mempunyai reflectan 100 %. Bila cahaya mengenai suatu permukaan yang kasar dan hitam maka semua cahaya akan diserap, tetapi bila permukaan halus dan mengkilap maka cahaya akan dipantulkan sejajar, sedangkan bila permukaan tidak rata maka pantulan cahaya akan diffus. Pada pantulan cahaya sejajar mata tersebut akan melihat gambar dari sumber cahaya, pada cahaya diffus mata melihat pada permukaan, sebagian dari pada permukaan biasanya mempunyai sifat kombinasi sejajar dan diffus. f.
Luminaire Perlengkapan rumah lampu untuk memasang, menjaga dan mengarahi.
g.
Lampu Sumber cahaya yang dibuat oleh orang.
h.
Sumber cahaya Berbagai jenis sumber cahaya yang dapat dipakai dan pada saat ini dipergunakan antara lain: lampu pijar/ bohlam dan lampu neon/ penerangan darurat fluorescent ( tube).
i.
Ketajaman penglihatan Kemampuan mata untuk melihat sesuatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :
5.6.
-
Ukuran objek/ benda
-
Cahaya pantul benda ( Brightness)
-
Kontras-waktu pengamatan Syarat-Sya rat Pencahayaa n di Tempat Kerja
Kebutuhan pencahayaan di tempat kerja tergantung dari jenis pekerjaan yang dilakukan di tempat tersebut. Pekerjaan yang membutuhkan ketelitian yang tinggi memerlukan pencahayaan dengan intensitas yang cukup besar, semakin tinggi ketelitian yang diperlukan maka semakin besar pencahayaan yang diperlukan. Intensitas pencahayaan di tempat kerja di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 tahun 1964, yaitu:
97
a. Pekerjaan yang hanya membedakan barang-barang kasar seperti menyisihkan barang-barang yang besar, mengerjakan bahan tanah atau batu, mengangkut dan meletakkan barang digudang, berdasarkan ketentuan membutuhkan pencahayaan paling sedikit 50 lux. b. Pekerjaan yang harus membedakan barang-barang yang kecil, tetapi dilakukan secara sepintas seperti mengerjakan barang-barang besi dan baja yang setengah selesai, penggilingan padi, penyisihan bahan kapas, ruang penerima dan pengiriman barang memerlukan pencahayaan sedikitnya 100 lux. c. Pencahayaan untuk pekerjaan yang akan membedakan barang-barang kecil dengan teliti seperti pemasangan alat-alat, pekerjaan bubut yang kasar, menjahit bahan yang berwarna-warni,
mengerjakan
kayu
dan
melapisinya
memerlukan
kekuatan
pencahayaan sebesar 200 lux. d. Pekerjaan yang membedakan secara teliti terhadap barang-barang yang kecil dan halus seperti percobaan-percobaan yang teliti, pekerjaan dengan mesin yang rumit dan membutuhkan ketelitian, pembuatan tepung, penenunan, pekerjaan kantor dalam arti menulis, membaca, mengarsip dan menyeleksi surat-surat, membutuhkan intensitas pencahayaan sebesar 300 lux. e. Pencahayaan yang diperlukan untuk pekerjaan yang akan membedakan barangbarang yang sangat halus dan kontras dalam waktu yang lama, seperti pekerjaan dengan mesin-mesin yang halus, penyemiran yang halus dan pemotongan kaca, mengukir kayu, mengetik, pekerjaan akuntansi, memerlukan intensitas pencahayaan antara 500-1000 lux. f.
Pencahayaan untuk pekerjaan membedakan barang yang sangat halus dan kurang kontras, seperti pekerjaan servis dan pembuatan jam tangan, tukang mas, penilaian dan penyisihan tembakau, memerlukan intensitas pencahayaan sebesar 1000 lux.
5.7.
Jenis -Jenis Penerangan/ Pencahaya an
Jenis sumber pencahayaan pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu: a. Pencahayaan Alami, yang berasal dari sinar matahari. Untuk mendapatkan pencahayaan alami yang memadai, banyak hal yang harus diperhatikan antara lain:
98
-
Jarak antara bangunan dengan bangunan harus sedemikian rupa.
-
Ukuran luas permukaan jendela, lubang-lubang angin, dinding gelas dan lainlain.
-
Tinggi jendela. Warna cat untuk dinding, langit-langit dan lantai.
b. Pencahayaan Buatan, berupa lampu. Jika
pencahayaan
dari
sinar
matahari
kurang
mencukupi,
perlu
diupayakan
pencahayaan tambahan yang didapat dari sumber lain. Pencahayaan yang didapat dari pencahayaan buatan yang biasanya berupa bola lampu harus memenuhi beberapa ketentuan antara lain: -
Pencahayaan buatan harus aman, intensitasnya cukup, tidak boleh menimbulkan panas dan tidak merusak susunan udara.
-
Jika pencahayaan buatan menimbulkan kenaikan suhu di tempat kerja, kenaikan ini tidak boleh mencapai lebih dari 320 C .
Sumber cahaya yang digunakan tidak boleh menyebabkan kesilauan pada mata, berkedip-kedip atau menimbulkan bayangan yang dapat mengganggu. Dalam ruang lingkup dengan pekerjaan, faktor yang menentukan adalah ukuran objek, derajat kontras diantara objek dan sekelilingnya, luminensi b ( rightness) dari penglihatan, yang tergantung dari pencahayaan dan pemantauan pada arah pengamat serta lamanya melihat. 5.8.
Pengaruh Pencahayaan/ Penerangan
Penerangan buruk akan berakibat: a. Kelelahan mata dengan akibat berkurangnya daya dan efisiensi kerja. b. Kelelahan mental. c. Keluhan pegal di daerah mata dan sakit kepala di sekitar mata. d. Kerusakan indera mata. e. Berpotensi meningkatan terjadinya kecelakaan. f.
Kesilauan Silau merupakan gangguan utama terhadap penyesuaian dari retina dan dapat
dibedakan atas : -
Silau relatif, kontras terlalu kuat didalam bidang visual
-
Silau mutlak, penerangan yang begitu tinggi sehingga adaptasi tidak dimungkinkan
99
-
Silau adaptif , adaptif pada tingkat terang tertentu tetapi yang belum tercapai
5.9.
Kegunaan Penerangan di Tempat Kerja
Kegunaan pencahayaan di tempat kerja adalah agar dapat melihat dengan mudah objek kerja sehingga pekerjaan yang bersifat visual, dan membutuhkan ketelitian tinggi dapat dilakukan dengan mudah, dapat memberikan lingkungan kerja yang aman dan menjaga/ mempertahankan efisiensi kerja. Keuntungan yang diperoleh dari pencahayaan yang baik antara lain; mengurangi kekeliruan/ resiko kecelakaan, meningkatkan produksi dan memperbaiki housekeeping. Pencahayaan di tempat kerja akan berpengaruh secara langsung terhadap kapasitas visual pekerja. Kapasitas Visual Pekerja
Tingkat kesulitan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat visual di industri bervariasi tergantung kepada: a. Tajam Visual Tajam Visual adalah kemampuan untuk membedakan secara cermat antara objek dengan pelatarannya. Contohnya huruf-huruf padacircuit board printer lebih sukar dilihat dibandingkan apabila huruf-huruf itu telah dicetak pada kertas meskipun ukuran huruf itu sama kecilnya. Tajam visual meningkat bersamaan dengan meningkatnyalevel iluminasi pada bidang visual dan perbedaan luminance antara objek dengan perantaranya.Tajam visual akan
lebih baik pada objek yang gelap di atas pelataran terangdibanding objek terang di atas pelataran gelap. b. Peka kontras Peka kontrans adalah kemampuan untuk mengenali perbedaan meskipun sangat sedikit. Misalnya melihat noda abu-abu pada pakaian berwarna akan lebih sukar daripada noda itu pada pakaian putih. Peka kontras akan meningkat bersamaan dengan meningkatnya level iluminasi. c. Kecepatan persepsi Kecepatan persepsi adalah waktu yang diperlukan pada saat melihat suatu objek dengan persepsi visualnya. Kecepatan persepsi meningkat bersamaan dengan meningkatnya kecerahan dan kekontrasan antara objek dengan peralatannya. Dalam praktek ternyata apabila ada peningkatan pada tajam visual, maka secara serentak akan dibarengi oleh peningkatan peka kontras dan kecepatan
100
persepsi. Menurut Lukiesh, meningkatnya level iluminasi dari 10 lux ke 1000 lux menimbulkan kenaikan tajam visual 100-170 %, dan peka kontras menjadi 450 %. Pada saat yang sama akan berkurang ketegangan otot serta angka kedipan mata. Keadaan ini disebabkan berkurangnya ketegangan syaraf karena meningkatnya level iluminasi tersebut. 5.10. Cara Pengatu ran Penerang an
Untuk mengatur penerangan ruangan yang baik maka lima pedoman berikut perlu diperhatikan: -
Permukaan, semua bidang dan objek yang besar pada bidang visual mempunyai kecerahan yang merata.
-
Bagian pusat dan tengah bidang fisual, kontras dari kecerahan permukaan tidak boleh melampaui rasio 1:3.
-
Bagian pusat dan pelatarannya atau didalam bagian luar dari bidang visual, kontrasnya tidak boleh melebihi rasio 1:10.
-
Permukaan yang cerah harus berada di pusat bidang visual dan menggelap kearah pinggiran.
-
Kontras yang melampaui dibagian bawah atau samping dari bidang visual akan lebih mengganggu dari pada bagian atas. Kualitas pencahayaan selain ditentukan oleh level iluminasi dari sumber cahaya
dipengaruhi juga oleh daya pantul r(eflectance) dari permukaan bidang-bidang yang dikenai oleh cahaya. N O 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Jenis material
Daya pantul (%)
Tembok putih dan bersih 95 Ubin putih 85 Porselen putih, kertas putih polos, aluminium bersih, 75 kuningan bersih. Tembaga bersih 65 Beton 55 Kayu basah, mebel putih kekuningan polos 45 Aluminium dan kuningan kotor 35 Tembaga kotor, baja bersi, besi cor 25
Tabel 5.1. Daya Pantul Material Didalam ruang kerja, jumlah cahaya yang dipantulkan dari berbagai
permukaan sebaiknya : •
Langit-langit
: 80 – 90 %
•
Dinding
: 40 – 60 %
•
Mebel
: 25 – 45 % 101
97
102
•
Mesin, alat-alat
: 30 – 50 %
•
Lantai
: 20 – 40 %
5.11.
Pengu kur an Pencahayaa n Di tempat Kerja
Penerangan diukur dengan alat Luxmeter, alat ini bekerja berdasarkan pengubahan energi cahaya menjadi energy listrik olehphotoelectric cell, 1 Lux = 1 lumen/m2. a.
Peralatan Pengukuran Alat untuk mengukur intensitas pencahayaan adalah Luxmeter . Prinsip kerja Luxmeter adalah mengubah energi cahaya menjadi tenaga listrik olehphotoelectric cell.
b.
Prosedur Pengukuran -
Pengukuran Intensitas Penerangan Lokal Caranya: Tempatkan Luxmeter dimana tenaga kerja melakukan pekerjaan dan ukur intensitas penerangannya.
-
Pengukuran Intensitas Penerangan Umum Caranya: 1. Untuk ruang kerja < 10 m2, bagi ruangan kerja menjadi beberapa bagian yang masing-masing berukuran 1 m x 1 m. Pengukuran dilakukan setinggi 1 m dari lantai. Orang yang melakukan pengukuran dilarang membelakangi sumber penerangan. Hasil dari pengukuran tersebut dirange dan cacat nilai terendah dan tertinggi sebagai intensitaspenerangan umum 2. Untuk ruang kerja 10 m2-100 m2 bagi ruangan kerja menjadi beberapa bagian yang masing-masing berukuran 3 m x 3 m. Pengukuran dilakukan setinggi
1
m
dari
lantai.
Orang
yang
melakukan
pengukuran
dilarang
membelakangi sumber penerangan. Hasil dari pengukuran tersebut dirange dan cacat nilai terendah dan tertinggi sebagai intensitaspenerangan umum 3. Untuk ruang kerja > 100 m2 bagi ruangan kerja menjadi beberapa bagian yang masing-masing berukuran 6 m x 6 m. Pengukuran dilakukan setinggi 1 m dari lantai. Orang yang melakukan pengukuran dilarang membelakangi sumber penerangan. Hasil dari pengukuran tersebut di
103
range dan cacat nilai terendah dan tertinggi sebagai intensitaspenerangan
umum. 5.12.
Pengendalian
Data hasil pengukuran intensitas pencahayaan di tempat kerja dicatat pada lembar formulir berikut: Formulir Data Pencahayaan
Nama Perusahaan Alamat : Jenis Perusahaan : Tanggal Pengukuran : Alat yang digunakan : Petuga s : No.
Bagian / Lokasi
(1)
(2)
Pengukuran
Intensitas
:
Waktu Intensitas Pencahayaan (3)
(4)
Keterangan
(5)
..... , ...................... 20......... Petugas ( ...................... ) Dalam praktek perlu dihindari hal-hal berikut ini: -
Jendela yang terang sekali
-
Papan hitam menempel pada dinding putih
-
Benda-benda yang memantulkan/ mengkilap Untuk menanggulangi kecerahan yang berganti-ganti dapat dilaksanakan
dengan: -
Menutup bagian mesin yang bergerak
-
Menetralkan kecerahan dengan membuat pelatarannya berwarna yang cocok serta
-
Memakai cahaya kontinu.
penerangan yang diperhitungkan benar
Pencegahan kesilauan dilakukan dengan: -
Pemilihan lampu secara tepat, yang tidak menjadi pelambang kedudukan seseorang melainkan dimaksudkan untuk penerangan.
-
Penempatan sumber-sumber cahaya terhadap meja dan mesin, juga diperhitungkan letak jendela.
-
Penggunaan alat-alat pelapis yang tidak mengkilat (untuk dinding, lantai, meja, dan lainlain) 104
105
-
Penyaringan sinar matahari langsung
Beberapa hal yang dapat menurunkan intensitas pencahayaan adalah: -
Adanya debu atau kotoran yang menenpel pada bola lampu dan kap/ penutupnya. Cahaya yang keluar dari bola lampu semakin lama akan semakin menurun karena pemakaian.
-
Sumber cahaya yang alami perlu mendapatkan perhatian dengan menjaga kebersihan
-
jendela, lobang-lobang. Perencanaan penambahan, perubahan letak ataupun penggantian barang-barang yang ada di ruang kerja, sebaiknya memperhatikan arah cahaya dan tidak mengganggu penyebaran pencahayaan.
106
BAB VI IKLIM KERJA PANAS
6.1.
Latar Belakang
Perkembangan dan pertumbuhan sektor industri di Indonesia pada saat ini relatif dinamis dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi seperti ini dapat mendatangkan keuntungan bagi pembangunan ekonomi, namun sisi lain juga dapat menimbulkan dampak risiko terjadinya bahaya atau kecelakaan seperti kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan harta benda dan nyawa manusia bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan kerja dan lingkungan sekitar. Salah satu potensi bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja diantaranya faktor bahaya fisik (kebisingan, getaran, iklim kerja panas, iklim kerja dingin, penerangan/ pencahayaan, radiasi sinar UV), faktor bahaya kimia, faktor bahaya biologi, faktor ergonomi, psikologi kerja. Dalam bab ini membahas tentang faktor bahaya fisik iklim kerja panas. Untuk mengetahui seberapa besar pemaparan faktor fisik di lingkungan kerja dan pengaruhnya terhadap kesehatan tenaga kerja, diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengenal, menilai/ mengevaluasi dan mengendalikannya. 6.2.
Tujuan Pembelajaran
6.2.1. Tujuan Instruksional Umum
Setelah mempelajari materi iklim kerja panas, peserta pelatihan diharapkan dapat mengerti dan menjelaskan mengenai iklim kerja panas di tempat kerja.
6.2.2. Tujuan Instruk sional Khusus
Peserta pelatihan setelah mempelajari materi ini dapat: -
Menjelaskan pengertian iklim kerja panas
-
Menjelaskan efek pemaparan iklim kerja panas terhadap kesehatan pekerja
-
Menjelaskan evaluasi/ pengukuran iklim kerja panas di tempat kerja
-
Menjelaskan tentang standar pemaparan di tempat kerja panas dan menjelaskan cara pengendaliannya
107
6.3.
Dasar Huku m
c. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerjapasal 2 d. Undang-undang No. 3 tahun 1969 tentang persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengetahui Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor pasal 7. e. Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan Kebersihan serta Penerangan dalam Tempat Kerja f.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja
6.4.
Ruang Lin gku p
Ruang lingkup modul ini menjelaskan pengertian iklim kerja panas, efek pemaparan iklim kerja panas terhadap kesehatan pekerja, evaluasi/ pengukuran iklim kerja panas di tempat kerja dan standar pemaparan di tempat kerja panas serta cara pengendaliannya. 6.5.
Isti lah dan Pengertian
Penggunaan teknologi, mesin, peralatan dalam proses produksi, dapat menimbulkan suatu lingkungan kerja mempunyai iklim/ cuaca kerja tertentu, seperti lingkungan kerja panas atau lingkungan kerja dingin. Contoh tempat kerja yang mempunyai iklim kerja panas, yaitu: -
Bagian peleburan logam
-
Bagian pengeringan/ pemanasan
-
Tempat kerja dengan ventilasi udara yang kurang baik (buruk). Iklim kerja panas adalah hasil perpaduan antara suhu, kelembaban, kecepatan
gerakan udara dan panas radiasi. Suhu basah alami adalah (natural wet bulb temperature) adalah suhu penguapan air dimana pada suhu yang sama menyebabkan terjadinya keseimbangan uap air di udara, suhu ini diukur dengan termometer basah alami dan suhunya lebih rendah dari suhu kering. Suhu kering (dry bulb temperature) adalah suhu udara yang diukur dengan temometer suhu kering. Suhu bola (globe temperature) adalah suhu yang diukur dengan menggunakan termometer suhu bola.
108
Tekanan panas adalah efek fisiologi terhadap tubuh yang disebabkan oleh pemaparan panas yang berlebih. Panas konduksi adalah perpindahan panas tubuh dengan benda sekitar melalui kontak. Panas konveksi adalah perpindahan panas tubuh dengan udara sekitar. Panas metabolisme adalah panas (kalori) yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh. Besarnya panas metabolisme tergantung pada aktifitas fisik. 6.6.
Keseimb angan Panas
Pada prinsipnya pengaruh lingkungan kerja panas terhadap tenaga kerja berlaku teori fisika yang dikenal dengan perpindahan panas heat ( transfer) dan keseimbangan panas (heat balance). Yaitu apabila ada dua benda yang mempunyai perbedaan suhu, maka benda dengan suhu lebih tinggi akan melepaskan panas dan yang memiliki suhu lebih rendah akan menerima panas. Perpindahan panas tersebut berlangsung secara, konveksi, konduksi dan radiasi. Sedang beban panas yang diterima akan dilepaskan melalui proses evaporasi untuk menghindari timbulnya akumulasi panas. Namun kemampuan manusia untuk melepaskan panas secara evaporasi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan terutama kecepatan gerakan udara, kelembaban dan individual. Pertukaran panas antara tubuh dengan lingkungan, dapat ditunjukan pada persamaan sebagai berikut : M + K + C + R +E = 0 Keterangan : M = panas metabolisme
K = panas konduksi
C = panas konveksi
R = panas radiasi
E = panas evaporasi
6.7.
Efek Iklim Kerja Panas Terhadap Kesehatan
Pemaparan panas secara berlebihan dapat menimbulkan efek kesehatan dari yang ringan sampai kehilangan kesadaran dan kematian. Beberapa gangguan kesehatan yang dapat disebabkan oleh iklim kerja panas: -
Heat Rash, timbulnya ruam-ruam pada kulit.
109
-
Heat Cramps, terjadi karena pengeluaran keringat secara berlebihan akibatlingkungan
yang sangat panas, sehingga menyebabkan tubuh kehilangan garam Natrium. Gejalanya: kejang-kejang pada otot tubuh dan perut serta rasa sakit. -
Heat Exhaustion, terjadi karena tubuh kehilangan banyak cairan, karenapengeluaran
keringat secara berlebihan, sehingga menimbulkan kelelahan, mual, pusing dan sakit kepala. -
Heat Stroke, penderita biasanya laki-laki dengan pekerjaan berat dan terpaparpanas
yang sangat tinggi, dan belum beraklimatisasi. Gejala yang dapat timbul adalah muka/ mulit merah atau panas, suhu tubuh meningkat dan tidak sadarkan diri. -
Heat syncope keadaan pingsan atau hampir pingsan yang disebabkan olehberdiri
terlalu lama pada posisi tetap dibawah sinar matahari langsung atau dapat juga di lingkungan panas. Berdiri tetap menyebabkan aliran darah terpusat pada tubuh bagian bawah. 6.8.
Pengukur an Iklim Kerja Panas
Ada beberapa parameter yang dikembangkan, yaitu: a. Parameter yang didasarkan pada analisa pertukaran panas 1. Heat Stress Index of Belding and Hatch(HSI)
2 . Index of Thermal Stress (ITS) (Givoni ) b. Parameter yang didasarkan pada pengamatan fisiologis 1. Predicted Four Hour Sweat Rate(PFHSR) (Mc. Ardle ) 2. Wet Bulb Globe Termometer (WBGT), (Yaglou) c. Parameter yang didasarkan pada perasaan subyektif Efective Temperature (ET), yang kemudian untuk kondisi khusus dikembangkandengan Efective Corrective Temperature (ECT) (Yaglou).
Standar
yang
digunakan
di
Indonesia
berdasarkan
Permenakertrans
No.
13/MEN/X/2011 adalah WBGT, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Indek Suhu Basah dan Bola (ISBB), setelah mengalami pengujian dengan waktu yang cukup lama. ISBB ini dihitung dengan sebuah rumus atau juga disediakan diagram untuk membacanya, setelah kita mengetahui nilai suhu basah alami (SBA), suhu globe(SG), dan juga dalam kondisi diluar gedung dengan pengaruh radiasi sinar matahari, perlu juga diukur suhu kering (SK )
110
Rumus ISBB, ISBB = 0,7 SBA + 0,3 SG (untuk di dalam ruangan) ISBB = 0,7 SBA + 0,2 SG + 0,1 SK (untuk di luar ruangan)
6.8.1. Peralatan Pengu kur an
Pengukuran ISBB dapat dilakukan dengan menggunakan alatHeat Stress Monitor/ Thermal Environment Monitor (digital). 6.8.2. Pengum pul an Data
Data hasil pengukuran iklim kerja dicatat pada lembar formulir sebagai berikut: Formulir Data Pengukur an Iklim Kerja
Nama Perusahaan : Alamat : Jenis Perusahaan : Tanggal Pengukuran : Alat yang digunakan : Petugas : Bagian/ SK (oC) SB No. Lokasi o
( C)
SG
ISBB (oC) Kecpt. Angin
Ket
o
( C)
…. , ………………….. 20…… Petugas ( …………………. ) 6.8.3. Penilaian
Dalam melakukan penilaian tingkat bahaya yang disebabkan oleh lingkungan kerja panas, hasil ISBB dapat dibaca dengan tabel yang ditetapkan, sehingga dapat direkomendasikan maksimum pemaparan yang diperkenankan allowable ( exposure time), dan waktu minimum yang diperlukan untuk istirahat minimum ( recovery time). o
Pengaturan waktu kerja
ISBB ( C) Beban Kerja
setiap jam Ringan Sedang 75 % - 100 % 31,0 28.0 50 % - 75 % 31,0 29,0 25 % - 50 % 32,0 30,0 0 % - 25 % 32,2 31,1 Tabel. 6.1. NAB Iklim K erja ISBB yang dip
Berat 27,5 29,0 30,5 erkenankan 111
112
ISBB untuk di luar ruangan dengan panas radiasi: ISBB = 0.7 Suhu basah alami + 0.2 Suhu bola + 0.1 Suhu Kering ISBB untuk di dalam atau di luar ruangan tanpa panas radiasi: ISBB = 0.7 Suhu basah alami + 0.3 Suhu bola Catatan : a. Beban kerja ringan membutuhkan energi/kalorisampai dengan 200 KKal/jam. b. Beban kerja sedang membutuhkan energi/kalori lebih dari 200sampai dengan kurang dari 350 KKal/jam. c. Beban kerja berat membutuhkan energi/ kalori lebih dari 350 sampai dengan kurang dari 500 KKal/jam.
113
BAB VII RADIASI MENGION DAN TIDAK MENGION
7.1.
Latar Belakang
Radiasi ada yang secara alami dan ada yang buatan, pemaparan radiasi dalam jangka pendek maupun panjang dapat menimbulkan masalah terhadap kesehatan. Oleh karena itu pemaparannya harus dapat dikendalikan seminimal mungkin. Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik/ cahaya (foton) dari sumber radiasi. Radiasi dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan kemampuannya mengion, yaitu : Radiasi pengion (ionizing radiation) dan radiasi non pengion (non-ionizing radiation). 7.2.
Tujuan Pembelajaran
7.2.1. Tujuan Instruksional Umum
Setelah selesai membaca modul ini, peserta pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mengerti dan memahami tentang radiasi pengion maupun non pengion.
7.2.2. Tujuan Instr uksion al Khus us
Setelah memperlajari materi ini diharapkan peserta pelatihan dapat: Menjelaskan tentang radiasi pengion dan non pengion, yang meliputi: -
Sumber pemaparan; Efek Radiasi Terhadap Kesehatan; dan Pengendalian
-
7.3.
Dasar Huku m
1. UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 3. PP. No. 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan Kerja terhadap pemanfaatan Radiasi Pengion 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.13/MEN/X//2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja
114
7.4.
Ruang Lin gku p
Ruang lingkup materi radiasi ini meliputi pengertian tentang radiasi, sumbersumber pemaparan radiasi, efek radiasi terhadap kesehatan dan pengendalian.
7.5.
Radiasi Pengion
7.5.1. Sumber Radiasi Pengi on
Radiasi Pengion (Ionizing Radiation) adalah memancarnya energi yang besar dengan energi photon lebih besar dari 12,4 eV yang diakibatkan oleh disintegrasi atom membentuk ion. Radiasi pengion ini ada dua jenis yaitu radiasi elektromagnetik dan partikel. Radiasi sinar X dan Sinar gamma termasuk radiasi elektromagnetik, sedangkan yang termasuk radiasi partikel adalah elektron (beta), neutron, proton dan alpha.
Gambar.7 .1. Sumb er Pancaran B erbagai Jenis Radiasi
Berbagai macam tempat kerja/ industri memiliki potensi sebagai sumber pemaparan radiasi pengion, antara lain: -
Industri tabung sinar katoda
-
Pembangkit tenaga nuklir
115
-
Pertambangan Rumah sakit (kedokteran gigi, umum, unit radiologi, laboratorium). Lembaga penelitian Pertanian
Gambar.7 .2. Persentase Paparan Radiasi (sumb er alamiah dan buatan)
Pemanfaatan radiasi di bidang medis : 1. Diagnostic radiografi Penggunaan X-ray untuk mendiagnosa suatu kelainan pada tubuh. 2. Radiasi nuklear: Penggunaan bahan radioaktif untuk diagnosis dan pengobatan 3. Radioterapi Terapi radiasi sinar-X untuk membunuh sel kanker
Gambar. 7. 3. Radiasi di Bid ang Medis
Berbagai kasus kebocoran bahan radioaktif telah banyak terjadi yang menimbulkan penderitaan, korban jiwa maupun harta benda. Contohnya adalah 116
Kasus Chernobyl (Rusia) yang terjadi pada 27 April 1986. Ledakan dan kebakaran terjadi pada reaktor sehingga menimbulkan kebocoran bahan radioaktif hingga ratusan mil. Dua orang pekerja meninggal seketika akibat luka bakar. Ratusan orang dirawat akibat radiasi akut (radiation sickness) dan 29 orang diantaranya meninggal dunia setelah dirawat beberapa minggu (1-4 minggu) akibat radiasi akut. Paparan radiasi tersebut juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Papara n r ata 2
Populasi
Jumlah
Petugas pengendali
240.000
(mSv) >100
Petugas evakuasi
116.000
>33
Penduduk sekitar
270.000
>50
Paparan dari alam (sekitar) dan dari prosedur medis
Paparan dari alam/sekitar (background)
2,4 mSv
CT scan seluruh tubuh
12 mSv
Mammografi
0,13 mSv
X-ray thorax
0,08 mSv Tabel 7.1. Dosis Radiasi dari Kecelakaan Chernobyl
117
Gambar 7.4 . Paparan Radiasi Terhadap Manusia dan Li ngk ungan
118
7.5.2. Efek Radiasi Pe ngi on Terhadap Kesehatan
Interaksi radiasi dengan tubuh (materi biologik) diawali dengan interaksi secara fisika-kimia yaitu proses ionisasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atom atau molekul yang dilaluinya, yang akhirnya menimbulkan efek biologi. Secara alamiah sel mempunyai kemampuan untuk melakukan proses perbaikan terhadap kerusakan yang timbul dengan menggunakan beberapa jenis enzim yang spesifik. Proses perbaikan dapat berlangsung terhadap kerusakan yang terjadi tanpa kesalahan sehingga struktur DNA kembali seperti semula dan tidak menimbulkan perubahan fungsi pada sel. Tetapi dalam kondisi tertentu proses perbaikan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga walaupun kerusakan dapat diperbaiki tetapi tidak secara sempurna sehingga menghasilkan DNA yang berbeda yang dikenal dengan mutasi. Radiasi dapat menyebabkan perubahan baik pada jumlah maupun struktur kromosom yang disebut dengan aberasi kromosom. Perubahan jumlah kromosom, misalnya menjadi 47 buah pada sel somatik yang memungkinkan timbulnya kelainan genetik. Kerusakan struktur kromosom berupa patahnya lengan kromosom terjadi secara acak dengan peluang yang semakin besar dengan meningkatnya dosis radiasi. Kerusakan sel akan mempengaruhi fungsi jaringan atau organ bila jumlah sel yang mati/ rusak dalam jaringan/ organ tersebut cukup banyak. Semakin banyak sel yang rusak/ mati, semakin parah perubahan fungsi yang terjadi sampai akhirnya organ tersebut akan kehilangan kemampuannya untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Perubahan fungsi sel atau kematian sejumlah sel menghasilkan suatu efek biologi yang tergantung pada jenis radiasi, dosis dan laju dosis, jenis sel, dsb.
Gambar. 7. 5. Efek r adiasi t erhadap sel 111
119
Gambar.7 .6. Klasi fik asi Efek Radiasi
Efek Radiasi Pengion ada dua jenis, yaitu: 1. Efek Stokastik, -
Efek yang ditimbulkannya tergantung pada frekuensi pemaparan tetapi tingkat keparahannya tidak terlalu tergantung pada dosisnya. Efek stokastik terjadi tanpa ada dosis ambang dan baru akan muncul setelah masa laten yang lama. Semakin besar
dosis,
semakin
besar
peluang
terjadinya
efek
stokastik,
sedangkan
keparahannya tidak tergantung pada dosis. -
Bila sel yang mengalami perubahan adalah sel genetik, maka sifat-sifat sel yang baru tersebut akan diwariskan kepada turunannya sehingga timbul efek genetik atau efek pewarisan. Apabila sel yang berubah adalah sel somatik maka sel-sel tersebut dalam jangka waktu yang relatif lama, ditambah dengan pengaruh dari bahan-bahan yang bersifat toksik lainnya, akan tumbuh dan berkembang menjadi jaringan ganas atau kanker.
-
Yang termasuk efek stokastik adalah mutagen (kerusakan gen atau kromosom, teratogen (cacat bayi dalam kandungan), dan karsinogen (menyebabkan kanker).
2. Efek Non-Stokastik (Deterministik) - Efek ini terjadi karena adanya kematian sel sebagai akibat dari paparan radiasi baik pada sebagian atau seluruh tubuh. Efek deterministik timbul bila
120
dosis yang diterima di atas dosis ambang threshold ( dose) dan umumnya timbul beberapa saat setelah terpapar. -
Efek yang ditimbulkan tergantung pada frekuensi dan dosis pemaparan. Keparahan efek ini akan meningkat bila dosis yang diterima lebih besar dari dosis ambang yang bervariasi tergantung pada jenis efek. Pada dosis lebih rendah dan mendekati dosis ambang, kemungkinan terjadinya efek deterministik adalah nol. Sedangkan di atas dosis ambang, peluang terjadinya efek ini menjadi 100%.
-
Yang termasuk efek non-stokastik/ deterministik adalah eritema pada kulit, katarak pada lensa mata, peradangan paru (pneumonitis), dan sterilitas.
Efek Radiasi Pengion Jangka Pendek (akut)
Paparan radiasi dosis cukup tinggi pada seluruh tubuh akan menimbulkan efek radiasi akut yang disebut juga radiation ' sickness' yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Kematian terjadi akibat kerusakan dan kematian sel dalam jumlah yang banyak dari organ dan sistem vital tubuh. Gejala yang timbul adalah sebagai berikut: -
Mual, muntah, sakit kepala, dan eritema yang timbul setelah 24 jam terkena radiasi.
-
Sakit perut dan demam, timbul setelah 2-3 hari pemaparan
-
Diare dan dehidrasi pada minggu ke 2 setelah pemaparan
-
Rambut mulai rontok, lesu, demam dan timbul perdarahan pada minggu ke 3 Jika gejala diatas semakin parah dapat timbul perdarahan hebat yang menyebabkan kematian (terjadi pada minggu ke 4-6 setelah terpapar radiasi). Menurut International Commission on Radiological Protection (ICRP) , untuk
orang dewasa sehat, dosis radiasi yang dapat menyebabkan kematian pada 50% populasi yang terpapar radiasi seluruh tubuh dalam waktu 60 hari mean ( lethal dose) atau LD 50/60 yang berkisar antara 2,5-5 Gy, dengan dosis rata-rata sekitar 3,5 Gy.
121
Besarnya Paparan
Waktu Timbul nya Efek Kesehatan
(rem)
Efek
5-10
Terjadi darah
perubahan
kimia
50
Mual
55
Kelelahan
70
Muntah
75
Kerontokan rambut
90
Diare
100
Perdarahan
400
Kematian dari dosis fatal
1000
Kerusakan dinding usus 1-2 minggu Perdarahan dalam kematian
2000
Kerusakan sistem saraf pusat Menit Kehilangan kesadaran am sampai hari Kematian 4
Dalam am
beberapa
2-3 minggu
Dalam 2 bulan
Tabel 7.2. Efek Paparan Radiasi Akut
Gambar 7.7. E fek p aparan radiasi oleh lr-192 (185 GBq) selama 2 jam
122
Gambar 7.8 . Luka pada telapak tang an dan paha akibat k ecelakaa n radiasi Cesium-137
Kecelakaan Radiasi, Goiani a, Brazil, Sept 13, 1987
-
Symptoms: gastrointestinal and flu-like symptoms, kerontokan pada rambut, malaise;
-
Korban 112.800 orang dimonitor (sept-Des 1987); 249 orang terkontaminasi; 4 meninggal (4,5-6 Gy);
-
Lingkungan : 2000 m2 terkontaminasi; 7 rumah dihancurkan; 3500 m3 limbah; 275 truk;
Pemaparan radiasi menimbulkan efek biologi yang tergantung pada beberapa hal, yaitu: 1. Sifat dari sumber radiasi, intensitas radiasi mempengaruhi penetrasi ataudalamnya radiasi menembus. 2. Sifat yang berkaitan dengan pemaparan, seperti waktu pemaparan danjarak dari sumber pemaparan. 3. Jenis jaringan tubuh/ sel, ukuran dan fungsi organ mempunyai kepekaan berbeda-beda terhadap paparan radiasi. Efek radiasi terhadap sel menghambat pembelahan sel: -
Menimbulkan kerusakan DNA/ kromosom
-
Menimbulkan kerusakan gen (menyebabkan mutasi gen)
123
Faktor Risiko Organ tubuh mempunyai sensitifitas yang berbeda terhadap paparan radiasi. Tabel 7.3. Menunjukkan faktor risiko timbulnya kanker pada organ tubuh menurut United Nation Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation-UNSCEAR. Misal, jika
100 orang terpapar radiasi sebesar 1 Sievert (Sv), maka terdapat kemungkinan bahwa 1 dari 100 orang tersebut akan terkena kanker pada organ reproduksinya.
No.
Organ Tubuh Faktor Risiko Organ Reproduksi 1 x10"2/Sv 1. (Gonads) 2. 2,5x10" /Sv Payudara (Breast) 3. 5x10^/Sv Tulang (Bone) 2x1CT /Sv 4. Paru-Paru (Lung) 5. Kelenjar Gondok (Thyroid) 5x1Cr4/Sv 6. Sum-sum tulang belakang 2x10"3/Sv (Red Bone Marrow) Tabel 7.3. Timbulnya kanker pada organ tubuh, menurut United Nation Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR
124
Pemaparan radiasi dalam jaringan tubuh tergantung pada sifat fisik dan kimia dari bahan radioaktif. Contoh: -
Radioaktif iodine, umumnya mempengaruhi/ terkonsentrasi pada kelenjar thyroid;
-
Strontium-90, mengendap pada tulang;
-
Cesium, pada jaringan lunak Setelah terakumulasi dalam tubuh, konsentrasinya dapat menurun setelah beberapa
waktu melalui peluruhan atau proses biologi (lodine-131, waktu peluruhan 7 hr; plutoniumth
239, 24 000 ; strontium-90, 28 tahun). 7.5.3. Pengendalian
Mengingat bahaya radiasi terhadap kesehatan maka terdapat persyaratan proteksi radiasi yang berlaku umum, yaitu: a. Justifikasi Tidak menerapkan/ menggunakan radiasi, kecuali jika ada manfaat yang lebih besar (positive net benefit) b. Optimisasi Tidak ada nilai/ kadar radiasi yang diasumsikan benar-benar aman atau tanpa risiko. Sehingga dalam pengendalian sebaiknya menggunakan prinsip ALARAKeep ( the Dose As Low As Reasonably Achievable), yaitu menekan pemaparan serendah mungkin.
c. Limitasi Jika paparan radiasi tidak dapat dilaksanakan serendah mungkin maka perlu diterapkan berdasarkan standar pemaparan/ dosis sesuai rekomendasi. Standar pemaparan atau ambang batas yang direkomendasikan oleh ICRP berdasarkan pada dosis ekivalen yang diterima oleh seluruh tubuh dalam pemajanan setahun, yaitu: -
20 mSv untuk tenaga kerja; dan
-
1 mSv untuk masyarakat umum Pemerintah Indonesia menerapkan standar tersebut melalui Peraturan Pemerintah
No.63/2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion. Upaya pengendalian terhadap paparan radiasi yang dilakukan di tempat kerja adalah: •
Mengisolasi peralatan dan daerah radiasi dengan cara penyekatan.
125
•
Maksimalisasi jarak dengan menjauhkan TK dari sumber radiasi
• Membatasi waktu pemajanan •
Pemasangan pagar, label dan tanda peringatan bahaya radiasi.
•
Penggunaan alat pelindung diri (pakaian, kaca mata, dsb) ,
• Pelatihan dan pengawasan •
Emergency preparadness, yaitu kesiap-siagaan jika terjadi keadaan darurat.
Gambar.7. 9. Perso nal Dosi meter
Gambar.7. 10. Surveim eter
126
127
7.6.
Radiasi Non Pengion
7.6.1. Sumb er Radiasi Non Pengion
Radiasi ini non pengion, karena mempunyai energi photon yang lebih rendah, yaitu dibawah 12,4 eV. Spektrum radiasi elektromagnetik dari radiasi non pengion ini mempunyai kisaran frekuensi 3.105 - 3.1015 Hz dan panjang gelombang 1000 m - 100 nm. Semakin kecil panjang gelombang ( gelombang (
. Hubungan panjang ) maka semakin besar energi yang dipancarkan
) dan frekuensi (f) berbanding terbalik, sesuai dengan persamaan:
f =c/λ c = kecepatan cahaya
Gambar.7.11. Spektrum gelombang elektromaknetik
Sumber radiasi non pengion adalah: a. Frekuensi Radio / TV Merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik dengan frekuensi 10 kHz - 30 MHz, dan panjang gelombang 1000 m - 1 m. Pemaparan radiasi dari gelombang radio/TV dapat bersumber dari pemancar radio/TV, signal navigasi, satelit komunikasi, dsb. b. Gelombang Mikro (Microwave) Gelombang mikro dapat bersumber dari alam (matahari, bumi, bulan) maupun buatan manusia (satelit komunikasi, radar, ponsel, unit diatermi, dapur peleburan logam/ 8
11
plastik). Gelombang mikro mempunyai kisaran frekuensi 3.10 Hz-3.10 GigaHz) dengan panjang gelombang 1 m-1mm.
Hz (0,3-300
128
Gelombang mikro dibagi 3 berdasarkan kisaran frekuensinya, yaitu: frekuensi ultra (ultra high frekuensi-UHF): 0,3-3 GHz; frekuensi super (super high frekuensi - SHF): 3-30 GHz; frekuensi tertinggi (extra high frekuensi-EHF): 30-300 GHz. c. Infra Merah Sinar infra merah berada pada spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang 1 mm-1000 nm. 3 x 1011 Hz-3 x 1014 Hz. Sumber pemaparan infra merah dapat berasal dari dapur peleburan, pengelasan, lampu pemanas/ pengering. d. Sinar Tampak (Visible Light) 14 Sinar tampak mempunyai panjang gelombang 1000 nm - 500 nm dan frekuensi 3 x 10 14 Hz-3,5 x 10 Hz. Pemaparan radiasi sinar tampak berasal dari matahari, lampu, sinar/ pengelasan, dapur peleburan.
e. Sinar Ultra Ungu (Ultra Violet) Ultra violet termasuk dalam spektrum radiasi elektromagnetik dengan panjang 14 gelombang 400-100 nanometer dan frekuensi 3,5 x 10 -3 x 1015 Hz. Ultra violet banyak terpancar di tempat kerja, baik yang bersumber dari alam (sinar matahari) maupun yang ditimbulkan oleh peralatan buatan manusia seperti lampu merkuri, halogen, las listrik, pemotong logam, dan sebagainya.
7.6.2. Efek Radiasi Non Pengion Terhadap Kesehatan
Walaupun daya tembus radiasi non pengion tidak sehebat radiasi pengion, namun radiasi non pengion dapat menimbulkan pengaruh juga terhadap kesehatan. Efek terhadap kesehatan tergantung pada jenis radiasinya: a. Gelombang Radio/ TV Pemaparan radiasi gelombang radio/ TV pada jangka panjang dapat menimbulkan kelainan syaraf, gangguan pembentukan sel darah merah, leukemia, dan sebagainya. b. Gelombang Mikro Efek yang ditimbulkan gelombang mikro disebabkan oleh pengaruh termal dan non termal (medan elektromagnet, molekular dan modulasi). Pemajanan terjadi melalui proses absorbsi, dipantulkan dan dapat berpenetrasi ke dalam tubuh tergantung pada panjang gelombangnya. Jaringan dengan kandungan air lebih besar akan memudahkan absorbsi gelombang mikro ke dalam tubuh. Radiasi
129
gelombang mikro dapat menyebabkan gangguan sistem syaraf, gangguan reproduksi dan dugaan leukemia. c. Infra Merah Radiasi sinar infra merah dapat menyebabkan katarak pada mata dan kulit terbakar. Disamping itu juga ada dugaan dapat menimbulkan gangguan reproduksi, sistem syaraf dan jantung. d. Sinar Tampak Sinar tampak mempunyai pengaruh/ efek untuk lingkungan kerja khususnya sifat terang dan redupnya cahaya/ sinar. Pencahayaan yang kurang dan kesilauan glare ( ) dapat menimbulkan kelelahan dan ketidaknyamanan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. e. Ultra Violet Radiasi ultra violet dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi tenaga kerja, khususnya pada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dibawah sinar matahari (outdoor work) dan di tempat kerja yang menggunakan peralatan yang memancarkan sinar ultra violet. Dari segi efeknya secara biologi ultra violet dibagi tiga: -
UV-A : 400-315nm, disebut ‘black light region’. Pada kisaran spektrum ini radiasi yang ditimbulkan dapat menyebabkan pigmentasi kulit dan penuaan dini.
-
UV-B : 315-280nm, disebut ‘erythemal region’. Merupakan kisaran spektrum yang banyak terpancar dari matahari. Radiasi yang ditimbulkan dapat menyebabkan katarak pada mata, erythema pada kulit dan kanker kulit pada jangka panjang.
-
UV-C : 280-100 nm, disebut ‘germicidal region’. Kisaran pada spektrum ini dapat berasal dari lampu germisida dan proses las listrik. Radiasi yang ditimbulkan mempunyai efek membunuh kuman. UV-A UV-B UV-C 400 315 280 100nm Radiasi UV umumnya berpenetrasi pada kulit dan mata sehingga efek kesehatan
yang ditimbulkannya adalah pada kulit dan mata, yang mana efek pada kulit antara lain: -
Kulit terbakar: kulit kemerahan, melepuh, meradang dan mengelupas.
130
-
Keratosis: kulit kering, kasar dan timbul bintik-bintik pada kulit ( sunspot), pada jangka panjang dapat berkembang menjadi kanker.
-
Kanker kulit: terjadi pertumbuhan yang abnormal dari sel kulit.
Efek pada mata: -
Konjunctivitas: terjadi radang konjunctiva (selaput lendir mata).
-
Keratitis: radang pada kornea mata
-
Katarak: lensa mata menjadi kabur/ buram.
Konjunctivitas, keratitis, kulit terbakar, dan keratosis terjadi pada pemajanan jangka pendek, sedangkan katarak dan kanker kulit merupakan pemajanan radiasi UV jangka panjang.
7.6.3. Pengendalian
Pada prinsipnya pengendalian bahaya radiasi non pengion adalah melalui pembatasan waktu paparan; penyekatan; dan menjauhkan dari sumber paparan. Secara hukum (peraturan perundangan), Permenaker No.13/Men/2011 tentang Nilai Ambang Batas (NAB) faktor fisika dan kimia di tempat kerja, membatasi paparan radiasi non pengion sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan bahaya radiasi non pengion di tempat kerja: -
Untuk radiasi gelombang mikro dengan frekuensi 3 - 300 GHz adalah 10 mW/cm2, berlaku untuk pemaparan seluruh tubuh dari satu sumber paparan atau lebih untuk waktu maksimum 6 menit.
-
-
Untuk radiasi infra merah dengan panjang gelombang lebih dari 770 nm. Standar pemajanan adalah 10 mW/cm2 Pemajanan radiasi sinar tampak dibatasi 10 mW/cm 2 untuk 10.000 detik (atau 3 jam). Iradiasi efektif (E ef) ultra violet (panjang gelombang 180 - 400 nm) untuk waktu 8 jam per hari adalah 0,1 (iW/Cm2).
Gambar.7. 12. Ultr a Violet Radio meter
131
BAB VIII KEBISINGAN DAN VIBRASI
8.1.
Latar Belakang
Perkembangan dan pertumbuhan sektor industri di Indonesia pada saat ini relatif dinamis dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi seperti ini dapat mendatangkan keuntungan bagi pembangunan ekonomi, namun sisi lain juga dapat menimbulkan dampak risiko terjadinya bahaya atau kecelakaan seperti kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan harta benda dan nyawa manusia bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan kerja dan lingkungan sekitar. Salah satu potensi bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja diantaranya faktor bahaya fisik (kebisingan, getaran, lingkungan kerja panas, lingkungan kerja dingin, penerangan/ pencahayaan, radiasi sinar UV), faktor bahaya kimia, faktor bahaya biologi, faktor ergonomi, psikologi kerja. Khusus dalam materi ini hanya membahas tentang faktor bahaya fisik yang berupa kebisingan dan vibrasi di tempat kerja. Pengaruh negatif akibat terpapar faktor bahaya fisik terhadap tenaga kerja akan uraikan pada masing-masing bab dalam modul ini. Nilai Ambang batas (NAB) faktor bahaya fisik seperti kebisingan, getaran, iklim kerja diatur dalam Permenaker No. 13/MEN/X/ 2011, untuk pemaparan 8 jam kerja per-hari atau 40 jam kerja per-minggu Untuk mengetahui seberapa besar pemaparan faktor fisik di lingkungan kerja dan pengaruhnya terhadap kesehatan tenaga kerja, diperlukan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam mengenal, menilai/ mengevaluasi dan mengendalikannya.
8.2.
Tujuan Pembelajaran
8.2.1. Tujuan Inst ruk sio nal Umum (TIU)
Setelah mempelajari materi faktor bahaya fisik kebisingan dan vibrasi di tempat kerja, peserta latih diharapkan dapat mengerti dan menjelaskan mengenai faktor bahaya fisik di tempat kerja karena kebisingan dan vibrasi di tempat kerja., menjelaskan standar pemaparan getaran di tempat kerja, dan menjelaskan pengukuran getaran.
132
8.2.2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta latih, dapat: − Menjelaskan pengertian, karakteristik dan jenis paparan bising serta parameter vibrasi
(getaran). − Menjelaskan fisiologi pendengaran, p atologi NIHL dan efek kebisingan dan vibrasi
(getaran) terhadap kesehatan. − Menjelaskan standar Nilai Ambang Batas, pengukuran kebisingan dan vibrasi di tempat −
kerja. Menjelaskan pengendaliankebisingan dan vibrasi di tempat kerja
8.3.
Dasar Huku m
1. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 2, pasal 3ayat 1,f,g,I,j,k,l,m pasal 5, pasal 8, pasal 9, dan pasal 14 2. Undang-undang No. 3 tahun 1969 tentang persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengetahui Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor pasal 7. 3. Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan Kebersihan serta Penerangan dalam Tempat Kerja 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja
8.4.
Ruang Lin gku p
Ruang lingkup modul Kebisingan dan Vibrasi ini adalah menjelaskan pengertian, karakteristik
dan
jenis
paparan
bising
serta
parameter
vibrasi
(getaran);
fisiologi
pendengaran, patologi NIHL dan efek kebisingan dan vibrasi (getaran) terhadap kesehatan; standar Nilai Ambang Batas, pengukuran kebisingan dan vibrasi di tempat kerja; serta pengendalian kebisingan dan vibrasi di tempat kerja 8.5.
Kebisingan
8.5.1. Pengert ian Kebisi ngan
Kebisingan didefinisikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki. Pengertian ini sifatnya subyektif, karena kebisingan ini tergantung dari persepsi masing-masing individu dan keadaan. Kebisingan bisa menjadi suara yang dikehendaki bagi pecinta musik tertentu (musik rock).
133
Bunyi atau suara adalah sesuatu yang dapat didengar. Bunyi merupakan energi yang merambat melalui media (padat, cair, gas) yang kemudian diterima oleh telinga. Kualitas bunyi ditentukan oleh intensitas suara, frekuensi dan kecepatan. Nilai Ambang Batas Kebisingan adalah besarnya level suara dimana tenaga kerja masih berada dalam batas aman untuk bekerja 8 jam/hari atau 40 jam/minggu. Nilai Ambang Dengar adalah suara yang paling lemah yang masih dapat didengar telinga. Agar pekerja dapat bekerja dengan cepat, nyaman dan aman, kebisingan dan vibrasi tersebut dapat diatur sedemikian rupa yang disesuaikan dengan Nilai Ambang Batas agar kesehatan dan kegairahan kerja para tenaga kerja meningkat dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi risiko kecelakaan, meningkatkan produktifitas dan memperbaiki housekeeping.
8.5.2. Karakteristik Bunyi
Suara yang kita dengar sebagai bunyi, sebenarnya merupakan gerakan fluktuasi tekanan yang terjadi di udara diterima oleh telinga dan diinterpretasikan oleh otak. Kualitas suara (bunyi) yang didengar telinga tergantung pada: a. Frekuensi Frekuensi adalah jumlah fluktuasi yang terjadi pada satu waktu. Satuan yang biasa digunakan adalah siklus per detik atau Hertz (Hz). Telinga manusia dapat merespon bunyi paling rendah pada 20 Hz dan paling tinggi adalah 20.000 Hz, hal ini tergantung pada kepekaan masing-masing individu dan juga dipengaruhi oleh proses penuaan, penyakit dan karena terpapar kebisingan. Suara atau bunyi yang terjadi umumnya terdiri dari berbagai frekuensi dari berbagai sumber. Telinga manusia umumnya memiliki sensitifitas pada frekuensi antara 1000 Hz hingga 4000 Hz. b. Intensitas bunyi Intensitas bunyi adalah besarnya energi yang digetarkan partikel udara yang ditangkap oleh telinga. Intensitas bunyi dinyatakan dalam besarnya energi per unit waktu atau biasa dinyatakan dalam N/m2 (atau Pascal). Telinga manusia mempunyai ambang dengar terendah 0,00002 N/m2 dan ambang dengar tertinggi adalah 200 N/m2 karena kisaran ambang dengar tersebut sangat besar maka untuk
134
mempermudah penggunaannya maka digunakan skala logaritma yang disebut desibel (dB). Besarnya intensitas bunyi adalah bunyi dari sumber dengan ambang dengar standar dimana orang dapat mendengar. Lp = 20 log P/Po ( dB) Keterangan : Lp P Po
: intensitas bunyi : intensitas bunyi pada titik pengukuran : intensitas bunyi referensi (0,00002 N/m2 merupakan standar internasional yang ditetapkan untuk ambang dengar 2 terendah, nilai tersebut ditetapkan sebagai rata ambang dengar terendah untuk manusia dewasa muda ketika mendengar pada frekuensi 1000 Hz). Intensitas (N/m2 atau Pascal)
200
20 2
Intensitas (dB)
Sumber bunyi
140
Pesawat jet
130 120 110 100 90
Pesawat terbang Musik hingar-bingar Mesin press Lalu Lintas Yg Bising Pabrik
0,2
80 Kantor bising 70 Vacuum cleaner 0,02 Percakapan normal 60 50 Kantor Yg Tenang 0,002 40 Lingkungan perumahan 0,0002 Bisikan 20 0,00002 0 Ambang dengar Tabel 8.1. Tingkat Kebisingan dari Berbagai Sumber
Dengan menggunakan skala logaritma, maka ambang dengar adalah 0 dB, sedangkan yang tertinggi adalah 140 dB yaitu suara pesawat jet, dsb. Di lingkungan industri, kebisingan bisa berasal dari lebih satu sumber bunyi, oleh karena itu sumber-sumber tersebut tidak bisa diabaikan. tetapi harus diperhitungkan, karena perhitungan intensitas bunyi dalam desibel logaritmik maka bunyi secara kumulatif bukanlah pejumlahan secara aljabar. Efek kebisingan gabungan dapat menggunakan tabel sederhana sebagai berikut: Perbedaa n int ensitas bunyi dalam dB
0 atau 1 2 atau 3 4 sampai 9 10 atau lebih
Penambahan p ada intensitas yg lebih tinggi 3 2 1 0 Tabel 8.2. Intensitas Kebisingan Gabungan 135
Contoh : Jika 2 sumber bunyi 90 dan 93 dB maka kebisingan kumulatifnya adalah 93 + 2 = 95 dB.
136
Kecepatan Kecepatan bunyi (v) tergantung pada jumlah panjang gelombang (
) dan frekuensi
(f) . Panjang gelombang adalah jarak antara 2 titik yang berbeda pada suatu gelombang. Panjang gelombang (lamda) merupakan alat yang berguna untuk mengontrol kebisingan dan dihitung berdasarkan frekuensi (f) danvelocity (c). Rumus panjang gelombang adalah : = c/f
Kecepatan suara di udara adalah 334 m/det, pada suhu 200 C. Rumus kecepatan suara adalah: V=f.
8.5.3. Jenis-Jenis Kebisingan
a.
Kebisingan terus menerus (Continuous / steady noise) Kebisingan terus menerus ialah kebisingan yang sifatnya relatif stabil dan tidak terputus-putus. Kebisingan jenis ini biasanya dihasilkan oleh mesin-mesin yang berputar (rotary equipment) ataupun udara yang keluar dengan tekanan tinggi pada saluran yang sempit. Bising seperti ini mudah dianalisa frekuensinya.
b.
Kebisingan terputus-putus(Intermittent Noise) Kebisingan yang terdengar terputus-putus, seperti suara pesawat terbang di udara.
c.
Kebisingan menghentak (Impact noise) Impact noise adalah kebisingan yang menghentak dengan keras, seperti suara dentuman meriam, bom meledak, dan lain-lain. Jarang ditemui kecuali pada pekerjaan konstruksi. Tenaga kerja dilarang berada di daerah denganimpact noise mencapai tingkat kebisingan peak 140 dBA.
8.5.4. Fisio log i Pendengaran, Pa to logi NIHL D an Efek Kebisi ngan
a.
Fisiologi Pendengaran Fungsi dasar mekanisme pendengaran adalah mengumpulkan, meghantarkan dan
menerima suara dari lingkungan. Anatomi telinga dibagi dalam 3 bagian yaitu: - Telinga Bagian Luar Bagian yang kelihatan dari luar adalah daun telinga berfungsi sebagai alat untuk menyalurkan suara ke telinga bagian tengah. Saluran ini ditutupi oleh sejumlah
137
rambut dan mengandung kelenjar pelumas yang mengeluarkan “lilin“ berlemak berwarna coklat. Lilin tersebut berfungsi untuk melindungi telinga bagian tengah terhadap masuknya benda-benda asing. - Telinga Bagian Tengah Terdiri atas gendang telinga,ossicle (malleus, incus, stapes), dan dihubungkan ke bagian belakang tenggorokan oleh eustrachiantube. Ossicle bekerja seperti pengungkit, sehingga jika suara mengenai gendang telinga pengungkit tersebut bergetar. Gendang telinga menggerakkan malleus untuk menggetarkan tiga tulang sehingga menimbulkan pembesaran amplitude pada jendela oval telinga bagian dalam. Kehilangan pedengaran (hingga 30 dB) terjadi jika ke 3 tulang tersebut tidak dapat bergerak secara bebas. Bagian luar dan tengah berfungsi untuk menghantarkan gelombang suara ke bagian dalam, syaraf pendengaran dan pusat otak - Telinga Bagian Dalam Merupakan bagian telinga yang paling rumit. Terdiri dari 3 bagian yaitu vestibule, saluran semicircular dan cochlea, sehingga jika terjadi getaran pada stape menyebabkan cairan tersebut mengeluarkan sel-sel rambut yang melekat pada ujung syaraf, menggabungkan syaraf pendengaran dan otak. Sel-sel tersebut dirangsang untuk mengirimkan sinyalsinyal elektrik dibawah syaraf pendengaran ke daerah pendengaran di otak. Otak menerima sinyal elektrik sebagai suara dan kita merasakannya sebagai rangsangan suara. b.
Patologi NIHL Suara
keras
yang
tiba-tiba
seperti
ledakan
atau
suara
tembakan
dapat
menyebabkan kerusakan telinga secara permanen. Kegagalan fungsi ini akibat adanya suara yang tinggi (400 Hz). Kerusakan juga kadang-kadang disebabkan karena menerima suara keras secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kerusakan yang terjadi pada sel-sel rambut tidak dapat diperbaiki, terus berlanjut dan permanen. c.
Efek Kebisingan Terhadap Kesehatan Pemaparan kebisingan secara berlebihan mempunyai efek terhadap kesehatan, baik
secara fisik maupun mental. Namun diantara banyak gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh kebisingan, maka yang paling serius adalah gangguan pada fungsi pendengaran yaitu: - Kebisingan Jangka Panjang
138
Kebisingan jangka panjang dapat menyebabkan kehilangan pendengaran permanen (permanent threshold shift) atau ketulian. Hal ini terjadi karena pemajanan kebisingan secara terus menerus dengan intensitas tinggi sehingga sel-sel rambut pada telingga dalam menjadi rusak dan tidak dapat dipulihkan. - Kebisingan Jangka Pendek Kebisingan jangka pendek dapat menyebabkan kehilangan pendengaran sementara (temporary threshold shift). Kehilangan atau penurunan daya dengar ini dapat berlangsung dalam menit atau jam atau bahkan sampai beberapa hari. Keadaan ini kemudian dapat pulih kembali. -
Tinnitus Kebisingan selain dapat menyebabkan tuli atau penurunan daya dengar yang bersifat sementara atau menetap, juga dapat menyebabkan tinnitus dimana telinga terasa berdengung yang sangat mengganggu.
- Trauma Akustik Kebisingan yang sangat keras terutama akibat kebisingan impulsif seperti suara ledakan. dapat menyebabkan kerusakan pendengaran yang disebut trauma akustik. Suara bising yang sangat tinggi tidak hanya merusak sel rambut pada telinga dalam tetapi juga dapat menyebabkan pecahnya gendang telinga. Gendang telinga dapat pulih kembali setelah beberapa waktu, namun sel rambut yang rusak tidak dapat kembali. - Presbikusis Menurunnya daya dengar karena usia lanjut yang khususnya terjadi pada frekwensi 4000-6000 Hz. Dengan pemajanan kebisingan maka penurunan daya dengar karena usia lanjut itu akan makin cepat. Selain gangguan pada fungsi pendengaran, pemajanan kebisingan sebagaimana diungkapkan dalam berbagai studi, dapat menyebabkan gangguan fisiologi seperti: • Meningkatnya tekanan darah • Mempercepat denyut nadi •
Kontraksi pembuluh darah pada kulit
• Meningkatnya metabolisme • Memperlambat proses pencernaan • Meningkatnya ketegangan otot
139
Kebisingan juga dapat menyebabkan : -
Gangguan dalam berkomunikasi, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kecelakaan
-
Mengganggu konsentrasi.
-
Gangguan psikologi, dan sebagainya
kerja (khususnya bila tenaga kerja tidak dapat mendengar tanda peringatan/ bahaya).
8.5.5. Evaluasi Kebisi ngan
Evaluasi kebisingan dilakukan untuk mengecek apakah sistem pengendalian terhadap bahaya bising berfungsi dengan baik, untuk menyelidiki keluhan-keluhan tenaga kerja, dan untuk menentukan norma atau peraturan yang ditetapkan dilaksanakan dengan baik. Untuk mengetahui apakah lingkungan kerja tersebut melebihi NAB atau tidak maka perlu dilakukan survei lingkungan kerja. 8.5.6. Standar Pemaparan
Untuk melindungi tenaga kerja terhadap bahaya kebisingan di tempat kerja maka perlu ditetapkan standar pemaparan atau Nilai Ambang Batas (NAB). Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan keputusan menteri tenaga kerja. Permenakertrans No.13 tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja. Keputusan tersebut menetapkan pemaparan maksimum kebisingan yang diperbolehkan, yaitu 85 dBA untuk 8 jam sehari tanpa alat pelindung pendengaran. Pada kebisingan yang lebih tinggi, waktu pemaparan (tanpa alat pelindung telinga) berkurang, dimana setiap kenaikan 3 dB maka waktu pemaparan perhari menjadi ½ nya. Intensitas Pemajanan max (dBA) 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112
Waktu pemajanan per hari 8 jam 4 jam 2 jam 1 jam 30 menit 15 menit 7,5 menit 3,75 menit 1,88 menit 1,44 menit
115 118 121 124
28,12 14,06 detik detik 7,03 detik 3,52 detik
140
127 1,76 detik 130 0,88 detik 133 0,44 detik 136 0,22 detik 139 0,11 detik Tabel 8.3. D urasi Pemaparan Kebi sin gan yang Dip erkenankan (Sumber : Kepmenaker No. 51 tahun 1999)
8.5.7. Pengukur an Kebis ing an
Tujuan dilakukannya pengukuran intensitas kebisingan di lingkungan kerja antara lain: -
Untuk mendapatkan data intensitas kebisingan di lingkungan kerja.
-
Untuk evaluasi kondisi lingkungan atau monitoring lingkungan kerja.
-
Untuk menilai intensitas kebisingan yang diterima oleh tenaga kerja selama 8 jam kerja (1 shift) secara akumulatif.
-
Untuk tujuan penelitian terhadap keluhan yang disampaikan oleh tenaga kerja atau kasus khusus.
-
Untuk tujuan pengendalian intensitas kebisingan.
-
Langkah pertama melakukan survey pendahuluan (preliminary survey).
-
Pemilihan alat pengukuran intensitas kebisingan.
-
Melakukan kalibrasi alat sebelum digunakan di lapangan.
Langkah-langkah pengukuran intensitas kebisingan:
-
Langkah ke empat adalah melakukan pengukuran tingkat intensitas kebisingan yang disesuaikan dengan tujuan pengukuran.
Peralatan pengukuran intensitas kebisingan: a. Sound Level Meter (SLM)
Sound level meter adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya tekanan suara atau intensitas suara dengan lokasi tetap dan waktu pengukuran tertentu. Alat ini biasanya dilengkapi dengan mikrofon,preamplifier, frequency weighting network, range control amplifer, detector, display dan output dan kalibrator, namun alat ini akan semakin
bermakna bila dilengkapi dengan octave band analyzer. Sound level meter terdiri dari mikropon yang meneruskan fluktuasi bunyi (signal) menjadi signal arus listrik dalam voltmeter dan kemudian dikalibrasi sehingga terbaca sebagai desibel (dBA). Hasil pengukuran ini merupakan intensitas bunyi rata-rata.
141
Sound level meter dilengkapi juga dengan 2 indikator kecepatan menangkap suara bising yang ditunjukan oleh jarum indikator serta bisa diatur pada pergerakan cepatFast ( ) atau lambat (Slow). Untuk mengukur suara yang tetap dan terputus-putus digunakan pergerakan jarum lambat (Slow), sedangkan untuk suara yang cepat dan menghentak digunakan indikator jarum yang bergerak cepat Fast ( ). 1. Personal Noise Dosimeter Personal Noise Dosimeter merupakan jenis alat yang dapat digunakan untuk mengukur kebisingan yang diterima oleh tenaga kerja selama waktu kerja (8 jam) atau bagi tenaga kerja yang mempunyai potensi terpapar kebisingan tinggi. Prosedur Pengukuran Intensitas Kebisingan: 1. Perhatikan baik-baik karakteristik kebisingan yang akan diukur apakah kebisingan kontinyu (steady state), terputus-putus (intermittent), hentakan suara (impulsive). 2. Pilih alat yang paling tepat dan sesuai untuk kepentingan pengukuran tersebut misal SLM, SLM + Octave band analyzer , dosimeter. 3. Periksa alat kalibrasi, apakah sudah sesuai, baterainya masih baik, microfon dalam kondisi baik. 4. Buat catatan tentang model, tipe ataunomor seri dari alat yang digunakan. 5. Buat sketsa dari lingkungan bising yang akan diukur, sumber kebisingan yang dominan, karakteristik ukuran dan ruang kerja yang akan diukur. 6. Lakukan pengukuran dan buat catatan pengukuran. 7. Jika pengukuran dilakukan di luar ruangan maka data cuaca perlu dicatat misalnya arah angin, suhu udara, kelembaban, gunakan pelindung mikrofon pada tempat kerja berdebu. 8. Pengukuran dilakukan setinggipendengaran. 9. Waktu pengukuran: •
Sesaat
• Interval waktu •
Kontiniu
142
Setelah melakukan pengukuran kebisingan, catat data tersebut pada formulir sebagai berikut: Formulir Data Pengukuran Kebisingan Nama Perusahaan : Alamat : Jenis Perusahaan : Tanggal Pengukuran : Alat yang digunakan : Petugas No. Bagian / Lokasi (1)
(2)
Waktu (3)
Intensitas Kebisingan (dBA) (4)
Sumber Kebisingan
Ket.
….., …………………. 2009 Petugas ( …………………………) 8.6.
Getaran
8.6.1. Pengert ian dan Ruang Lin gku p
Getaran (vibrasi) adalah gerakan bolak balik linear (atas-bawah, maju-mundur, kanan-kiri) yang berlangsung dengan cepat dari suatu objek terhadap suatu titik. Getaran dapat terjadi karena adanya efek dinamis berupa gesekan antar bagian mesin atau putaran mesin. Sumber pemaparan biasanya berasal dari peralatan kerja, mesin kendaraan (forklift), mesin gergaji, mesin bor, gerinda dan lain-lain. Getaran yang ditimbulkan oleh peralatan dan mesin yang bergetar dapat memapari tubuh tenaga kerja. Getaran ini akan menjalar pada bagian tubuh yang terpapar, sehingga bagian tubuh yang terpapar getaran dapat ikut bergetar.
Gambar 8. 1. Peralatan kerja yang dapat menim bul kan getaran
143
8.6.2. Paramet er Getaran
Pada getaran ada 4 (empat) parameter utama, yaitu: frekuensi, akselerasi atau percepatan (acceleration), kecepatan (velocity) dan simpangan (displacement). -
Frekuensi adalah jumlah satuan getaran yang dihasilkan per detik.
-
Simpangan (displacement) diukur dalam satuan m (meter),
-
Kecepatan (velocity) adalah laju perubahan displacement dalam satuan waktu. Satuan kecepatan adalah (m/detik).
- Akselerasi (percepatan) adalah laju perubahan velocity dalam satuan waktu. Satuan akselerasi adalah m/detik2.
Gambar 8. 2. Besaran fi sis getaran
Parameter yang menyebabkan gangguan kesehatan tubuh akibat terpapar getaran adalah sebagai berikut: 1. Lamanya waktu pemaparan. Bila tubuh tenaga kerja terpapar oleh getaran dalam waktu lama, maka gangguan kesehatan yang ditimbulkan akan semakin parah. 2. Frekuensi getaran, satuannya Hertz (Hz). Efek vibrasi terhadap tubuh akan berbeda pada frekuensi yang berbeda. Umumnya frekuensi yang sering dijumpai di tempat kerja adalah 1 Hz s/d 5000 atau 10.000 Hz. 3. Amplitudo getaran 2 Diukur dalam kecepatan (m/detik) atau percepatan (m/detik )
144
8.6.3. Jenis -Jenis Getaran Ada 2 (dua) jenis getaran yang dapat memapari tenaga kerja di tempat kerja,
yaitu: a. Hand Arm Vibration atau Vibrasi Segmental Hand Arm Vibration atau getaran lengan tangan, sering di sebut juga vibrasi
segmental. Getaran jenis ini dapat memapari tubuh tenaga kerja karena adanya, perambatan getaran dari mesin atau peralatan kerja yang bergetar ke tangan tenaga kerja saat bekerja. Bagian tubuh yang terpapar adalan lengan dan tangan. Biasanya getaran jenis ini dapat menyebabkan Hand Arm Vibration Syndrome (HAVS) pada frekuensi 5 Hz-1500 Hz, dan sering juga terjadi pada frekuensi 125-300 Hz. Pada gambar 3 di bawah diperlihatkan peralatan yang dapat menimbulkan hand arm vibratin. Contoh dari peralatan yang dapat menimbulkan terjadinyaHand Arm Vibration yaitu mesin gergaji, mesin bor atau martil pneumatik dan lain-lain.
Gambar 8.3. Sumber Hand Ar m Vibration
b. Whole Body Vibration (Getaran Seluruh Tubuh) Getaran seluruh tubuh dapat terjadi bila seluruh tubuh dirambati oleh getaran. Getaran akan merambati tubuh pada posisi duduk di kursi, saat berdiri atau pada posisi terlentang di lantai/ tempat yang bergetar. Pada umumnya getaran seluruh tubuh mempunyai frekuensi 1-80 Hz. Dari eksperimen yang dilakukan, diperoleh fakta efek getaran seluruh tubuh dapat terjadi pada frequensi dibawah 20 Hz dan pada frekuensi 100 Hz, tergantung pada faktor amplitudo, akselerasi, durasi dan arah (vertikal atau lateral) dari getaran. Sumber yang menyebabkan terjadinya getaran seluruh tubuh adalah kendaraan bermotor seperti forklift, traktor, high dump truck, atau berada di sekitar mesin yang bergetar dan lainlain.
145
Industri Tipe Getaran Pertanian Getaran Seluruh Tubuh Perakitan Otomotif Getaran Lengan Tangan Pembuatan Boiler Getaran Lengan Tangan Getaran Seluruh Tubuh Konstruksi dan Getaran Lengan Tangan Pemotongan Intan Getaran Lengan Tangan
Sumber Getaran Traktor Peralatan Pneumatic Peralatan Pneumatic
Kendaraan, Peralatan Pneumatic Peralatan tangan yang bergetar
Getaran Seluruh Tubuh dan Traktor, Gergaji listrik Getaran Lengan Tangan Pengecoran logam Getaran Lengan Tangan Pisau Pemotong, Peralatan Pneumatic Furnitur manifaktur Getaran Lengan Tangan Pahat Pneumatic Maintenance Getaran Lengan Tangan Besi dan Steel Getaran Lengan Tangan Peralatan tangan yang bergetar Lumber Getaran Lengan Tangan Chainsaw Getaran Seluruh Tubuh Pekerjaan metal dan Bor, Alat untuk Getaran Lengan Tangan menaburkan pasir (sanders), Gerinda, Stand Grinding Getaran Seluruh Tubuh Pertambangan dan Kendaraan, Bor batu Getaran Lengan Tangan (rock drill) Tekstil Getaran Lengan Tangan Mesin jahit, Alat Tenun Transportasi Getaran Seluruh Tbuh Kendaraan Kehutanan
Tabel 8.4. M odel Pemaparan Getaran di Ind ust ri
Gambar 8.4 . Sumber Getaran Seluruh Tubuh 8.6.4. Efek Getaran Terhadap Kesehatan
a.
Getaran Lengan dan Tangan (Hand Arm Vibration) Bila tenaga kerja terpapar oleh getaran lengan tangan, efek dalam jangka waktu
pendek yang akan timbul adalah kelelahan dan ketidaknyamanan saat bekerja serta 146
turunnya produktivitas kerja.
147
Pemaparan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya Hand Arm Vibration Syndromeatau sering dikenal denganRaynaud’s syndrome, Carpal Tunnel Syndrome (CTS). Risiko HAVS sering terjadi pada kumulatif trauma
pemaparan getaran selama 2000 jam dan paling sering terjadi pada pemaparan lebih dari 8000 jam. Contoh Hand Arm Vibration Syndrome adalah sebagai berikut:
Gambar 8 .5. Raynaud’s Syndr ome
Gambar 8.6. Carpal Tunnel Syndrome
Gejala yang timbul akibat hand arm vibration syndrome adalah mati rasa yang sifatnya sementara pada ujung jari tetapi tidak mempengaruhi aktivitas kerja. Selanjutnya ujung jari memutih, ada rasa sakit jika aliran darah kembali normal. Pemaparan getaran secara terus menerus dapat menyebabkan terjadinya penciutan pembuluh darah pada jari. Raynaud’s syndrome sulit untuk disembuhkan dan tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan cara pencegahan. Degenerasi syaraf, hilangnya indera peraba,
pelembekan
metacarpal
dan
carpal carpal ( tunnel syndrome) terhentinya
pertumbuhan otot.
148
b.
Getaran Seluruh Tubuh (Whole Body Vibration) Getaran seluruh tubuh dapat menimbulkan efek fisiologi dan psikologis, mulai dari
kelelahan hingga iritasi pada motion sickness (kinetosis) dan kerusakan jaringan tubuh. Penelitian tentang getaran seluruh tubuh banyak dilakukan di bidang militer misalnya pilot, ship motion sickness, perjalanan dengan tank, dan pada bidang transportasi (supir).
Pada pemaparan dalam jangka waktu singkat (akut), dapat menyebabkan mabuk (motion sickness), tidak nyaman, mual, dan kelelahan, pandangan menjadi kabur. Pemaparan dalam jangka waktu lama (kronis) dapat menyebabkan: - Kerusakan pada tulang dan persendian (osteoarthritis) permanen, kerusakan tulang belakang permanen; disc prolaps (bergesernya sendi yang menyebabkan timbulnya rasa sakit pada punggung bawah) -
Efek pada tekanan darah yang dapat menimbulkan masalah pada jantung dan pembuluh darah
-
Efek pada sistem syaraf yang dapat menimbulkan keluhan sakit kepala, gangguan tidur, lemah, lelah dan lesu
-
Gangguan fungsi reproduksi wanita
Gambar 8.7. Lower-Back Pain 8.6.5. Stand ar Pemaparan 2 Intensitas getaran diukur dalam percepatan dengan satuan (m/dt ) atau
kecepatan (m/dt). Standar Nilai Ambang Batas (NAB) getaran di Indonesia didasarkan pada Permenaker No. PER. 13/MEN/X/2011, sebagai berikut: Jumlah waktu pemajanan per hari kerja
Nilai Percepatan 2
m/dt grav 4 jam dan kurang dari 8 jam 4 0,40 6 2 jam dan kurang dari 4 jam 0,61 1 jam dan kurang dari 2 jam 8 0,81 kurang dari 1 jam 12 1,22 Tabel 8.5. N ilai Ambang Batas Getaran (1 grav = 9,81 m/detik2)
149
8.6.6. Penguku ran Getaran
Monitoring dan pengukuran getaran perlu dilakukan secara berkala, baik terhadap tenaga kerja yang terpaparhand arm vibration maupun terhadap whole body vibration.
Gambar 8.8. Vibrasimeter Untuk Pengukuran Hand Arm Vibration
Gambar 8.9 . Vibrasimeter Untuk Pengukur an Whole Body Vibration
Prosedur Pengukuran Getaran adalah: a. Pengukuran pada Lengan dan Tangan -
Pilih sensor atau tranduser untuk lengan dan tangan (sensor ukurankecil)
-
Sambungkan kabel konektor sensor dengan unit vibrasi meter.
-
Posisikan sensor pada titik yang ditentukan (lengan atau tangan).
-
Pastikan kondisi baterai baik.
-
Hidupkan alat
-
Atur setting yang diinginkan (ikuti petunjuk manual).
-
Rekam hasil pengukuran dengan cara manual atau otomatis.
-
Lakukan pengumpulan data.
-
Akhiri pengumpulan data.
-
Mematikan alat.
b. Pengukuran Getaran Seluruh Tubuh danPondasi Mesin -
Pilih sensor atau tranducer untuk getaran seluruh tubuh (sensor piringan hitam).
-
Sambungkan kabel konektor sensor dengan unit Vibrasi meter.
150
-
Posisikan sensor padatitik yang ditentukan (kaki, punggung atau tempat duduk).
-
Pastikan kondisi baterai baik.
-
Hidupkan alat.
-
Atur setting yang diinginkan
-
Rekam hasil pengukuran dengan cara manual atau otomatis.
-
Lakukan pengumpulan data.
-
Hentikan pengumpulan data.
-
Mematikan alat. Setelah melakukan pengukuran intensitas getaran, catat data tersebut pada
formulir sebagai berikut: Formulir Getaran
Nama Perusahaan Alama t Jenis Perusahaan Tanggal Pengukuran Alat yang digunakan Petugas Bagian / No. Lokasi (1)
(2)
Data
Pengukuran
Intensitas
: : : : : : Waktu (3)
Getaran (m/det2) (4)
Acc Getaran Vel (m/dt) (5)
Sumber Getaran (6)
Ket (7)
…… , ………………… 2009 Petugas ( …………………. )
151
152
BAB IX FAKTOR KIMIA DI TEMPAT KERJA
9.1.
Latar Belakang
Penghidupan yang layak merupakan dambaan setiap tenaga kerja, untuk hidup secara manusiawi yang berpenghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup melalui tingkat kesejahteraan yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Di samping dampak positif dari kegiatan bekerja, tenaga kerja juga harus menghadapi berbagai kemungkinan faktor bahaya di tempat kerja diantaranya adalah dampak negatif faktor kimia, yang bila tidak dikelola dengan benar, dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja, yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas kerja. Kenyataan yang terjadi di setiap tempat kerja, dalam proses menghasilkan atau memproduksi suatu produk tidak ada satupun industri yang benar-benar bebas dari pemaparan faktor kimia. Seluruhnya mempunyai risiko yang menimbulkan kerugian baik bagi tenaga kerja, perusahaan, keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, sebagai petugas yang menangani keselamatan dan kesehatan kerja, diperlukan pengetahuan yang cukup memadai serta handal untuk dapat mengenali dan memahami berbagai faktor kimia yang ada di tempat kerja, sehingga diharapkan dapat menjadi dasar untuk melakukan berbagai penilaian faktor risiko dan menentukan tindakan pengendaliannya. Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, pamanfaatan penggunaan bahan kimia tidak dapat dihindari, seperti bahan bakar untuk transportasi, pestisida untuk memberantas hama tanaman, polimer untuk pembuatan berbagai bahan di industri, bahan penambah cita rasa makanan (food aditif), bahan farmasi, bahan-bahan konstruksi dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman, penambahan jumlah bahan kimia yang dihasilkan dan digunakan mencapai kurang lebih 400 juta ton pertahun. Oleh karena itu diperlukan perhatian lebih jauh terhadap penggunaan bahan kimia, dimana selain diperlukan untuk berbagai kebutuhan, juga mempunyai dampak negatif pada keselamatan dan kesehatan manusia, jika penggunaan atau penanganannya tidak benar dan kurang tepat. Berdasarkan data dari referensi, terdapat 100 jenis bahan kimia yang bersifat toksik, 750 jenis bahan kimia yang
153
dapat menimbulkan gangguan pada otak, 1065 jenis bahan kimia yang bersifathuman teratogenic dan 15000 jenis bahan kimia yang dapat mengganggu sertamenimbulkan efek
pada sistem reproduksi. Kenyataan yang mengkhawatirkan adalah sebagian besar bahan kimia yang digunakan dan diproduksi tersebut, masih sedikit sekali yang telah diketahui kemungkinan efek akut dan kronisnya terhadap kesehatan tenaga kerja. Banyak tenaga kerja melakukan pekerjaannya tanpa atau dengan perlindungan yang sangat tidak memadai terhadap bahan kimia yang diketahui berbahaya terhadap kesehatan manusia. Bahkan di beberapa negara berkembang, masih banyak tenaga kerja menggunakan bahan kimia beracun yang telah dilarang peredarannya di negara maju karena diketahui berbahaya terhadap kesehatan. Efek negatif akibat pemanfaatan bahan kimia dalam proses produksi adalah timbulnya pencemaran berupa gas-gas/ uap beracun. Untuk mengatasi, menghindari atau mengurangi efek yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan kimia pada proses produksi, diperlukan pengetahuan tentang bahan kimia termasuk efek akut maupun kronis terhadap kesehatan, agar dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan tenaga kerja dapat dicegah.
9.2.
Tujuan Pembelajaran
9.2.1. Tujuan Inst ruk sion al Umum
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan dapat menjelaskan tentang bahaya-bahaya faktor kimia yang dapat timbul di industri, cara penilaian serta upaya pengendalian dan Nilai Ambang Batas.
9.2.2. Tujuan Instruk sional Khusus
Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan dapat: a. Menjelaskan pengertian dan jenis faktor kimia diindustri dan klasifikasinya. b. Menjelaskan metoda pengujian dananalisis faktor kimia. c. Menjelaskan pengendalian bahayafaktor kimia d. Menjelaskan Nilai Ambang Batas faktorkimia di tempat kerja.
154
9.3.
Dasar Huku m
Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan faktor kimia adalah: 1.
Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2.
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya
4.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.13/MEN/X/2011tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja
5.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.03/MEN/1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes.
9.4.
Ruang Lin gku p
1.
Pengertian dan istilah yang digunakan
2.
Metoda pengujian dan analisis faktor kimia
3.
Pengendalian bahaya faktor kimia
4.
Nilai Ambang Batas (NAB) faktor kimia di tempat kerja
5.
Pengambilan sampel faktor kimia di tempat kerja.
9.5.
Pengertian dan isti lah yang digunakan:
1. Bahan kimia: unsur kimia, senyawa dan campurannya, baik yang bersifat alami maupun sintetis. 2. Bahaya Kimia (chemical hazards): bahan kimia yang digolongkan ke dalam bahan-bahan berbahaya atau memiliki informasi yang menyatakan bahwa bahan tersebut berbahaya. 3. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya (UU N0.1 tahun 1970). 4. Lembar data keselamatan bahan M ( aterial Safety Data Sheet) adalah dokumen yang berisi informasi-informasi penting bagi para pengguna yang berkaitan dengan sifat, komposisi kimiawi, kandungan bahaya dan cara-cara penggunaan yang aman, ciri-ciri, suplier, penggolongan, bahayanya, peringatan dan prosedur tanggap darurat.
155
5. Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk hidup (UU No.1 tahun 1970). 6. Nilai Ambang Batas adalah adalah kadar rata-rata bahan kimia yang boleh memapari tenaga kerja selama 8 jam kerja per hari atau 40 jam dalam seminggu tanpa menimbulkan gangguan terhadap kesehatan tenaga kerja. 7. Ahli Keselamatan Kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Kementerian Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan dan berfungsi membantu pimpinan perusahaan atau pengurus untuk menyelenggarakan dan meningkatkan usaha keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja, membantu pengawasan ditaatinya
ketentuan-ketentuan
peraturan
perundangan
bidang
keselamatan
dan
kesehatan kerja. 8. Petugas K3 Kimia adalah personil perusahaan yang bekerja di perusahaan yang mempunyai potensi bahaya besar/ menengah, yang telah mengikuti kursus teknis K3 kimia, yang ditunjuk dan mempunyai kewajiban/ tugas untuk melakukan identifikasi bahaya, melaksanakan prosedur kerja aman, melaksanakan prosedur penanggulangan keadaan darurat, mengembangkan pengetahuan K3 bidang kimia. 9. Ahli K3 Kimia adalah tenaga teknis berkeahlian khusus di bidang kimia, dari luar Kementerian Ketenagakerjaan yang ditunjuk, yang mempunyai kewajiban: membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 bahan kimia berbahaya, memberikan laporan kepada Menteri/ Pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugasnya, merahasiakan segala keterangan yang berkaitan dengan rahasia perusahaan, menyusun program kerja pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, melakukan
identifikasi
bahaya,
penilaian
dan
pengendalian
risiko,
mengusulkan
pembuatan prosedur kerja aman dan penanggulangan keadaan darurat kepada pengusaha atau pengurus.
9.6.
Faktor Bahaya Kim ia dan Klasi fik asi
A. Fakt or Bahaya Kim ia d i In du st ri
Faktor bahaya kimia seringkali dijumpai dalam berbagai macam industri, karena hampir semua jenis industri dapat dipastikan menggunakan bahan kimia. Sampai saat ini sudah ditemukan jutaan jenis bahan kimia secara global dan digunakan untuk berbagai keperluan proses produksi. Bahan kimia tersebut
156
disamping memberikan manfaat positif dalam kehidupan, juga mempunyai efek negatif baik terhadap tenaga kerja maupun lingkungan sekitar tempat kerja. Banyak diantara bahan kimia tersebut yang selama ini dianggap aman ternyata mempunyai potensi menyebabkan terjadinya penyakit, mulai dari penyakit ringan seperti penyakit kulit sampai penyakit kronis dan kanker yang menyebabkan kematian. Walaupun pengetahuan tentang bahan kimia sampai sekarang sudah cukup baik, faktanya masih sangat banyak bahan kimia berbahaya yang digunakan di tempat kerja belum diketahui efek dan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Diperlukan pengelolaan yang tepat dan kehati-hatian dalam penanganan bahan kimia tersebut. Secara umum bahaya yang dapat ditimbulkan karena bahan kimia tergantung pada sifat fisik, kimia dan racun dari setiap bahan kimia yang bersangkutan, karena itu sebagai upaya perlindungan tenaga kerja, upaya pengendalian bahaya di industri perlu diketahui dan dipahami sifat-sifat bahan kimia yang dipakai dalam seluruh kegiatan produksi. Kontaminan kimia dapat masuk ke dalam tubuh melalui 3 jalur, yaitu: a. Saluran pernapasan Kontaminan seperti debu, uap, gas, aerosol dapat dengan mudah masuk kedalam tubuh lewat jalur pernapasan. b. Kulit Kontaminan organik yang mudah larut dalam lemak dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh lewat kulit. c. Melalui mulut Biasanya kontaminan masuk kedalam tubuh lewat jalur mulut apabila seorang tenaga kerja makan, merokok sementara tangannya terkontaminasi oleh bahan kimia atau mereka makan di tempat yang makanannya telah terkontaminasi oleh uap dari udara. Contoh penyakit yang disebabkan kontaminan kimiawi debu di tempat kerja adalah silikosis, antrakosilikosis.
Gambar 9.1 . Parti kul at (debu)
157
Gambar 9.2. Serat asbes B. Klasifikasi Ba han Kimia
Klasifikasi berdasarkan sifat reaktivitasnya: 1. Bahan kimia yang mudah meledak adalah bahan kimia yang karena suatu reaksi (gesekan, pukulan atau jatuh) mengalami perubahan menjadi gas disertai tenaga perusakan yang besar, pelepasan tekanan yang besar disertai suara yang keras. Contoh : TNT, Karbon disulfida, amonium nitrat. 2. Bahan kimia yang mudah terbakar adalah bahan kimia yang bila mengalami reaksi oksidasi pada kondisi tertentu menghasilkan api, menimbulkan kebakaran. Contoh: benzene, aseton, eter, heksan. 3. Bahan kimia korosif adalah bahan kimia yang sering mengakibatkan kerusakan pada logam, bejana atau penyimpannya, dan bila mengenai tubuh manusia dapat menyebabkan luka bakar pada tubuh. Contoh: asam kuat, basa kuat, formaldehid. 4. Bahan kimia beracun/ toksin adalah bahan kimia yang dalam konsentrasi relatif sedikit dapat mempengaruhi kesehatan manusia atau bahkan menyebabkan kematian. Contoh: pestisida, fenol, karbon disulfida. 5. Bahan kimia oksidator adalah bahan kimia yang sangat reaktif dan dapat menghasilkan oksigen, yang dapat menyebabkan kebakaran dengan bahan-bahan lainnya. Contoh: asam perklorat, potasium perklorat. 6. Bahan kimia reaktif terhadap air (Water Sensitive Substances) adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan air dan mengeluarkan panas serta gas yang mudah terbakar. Contoh: alkali (Na, K), Ca, aluminium tribromida. 7. Bahan kimia reaktif terhadap asam (Acid Sensitive Substances) adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan asam dan mengeluarkan panas serta gas yang mudah terbakar gas yang beracun atau korosif. Contoh: kalium perklorat, asam kromat, kalium permanganat.
158
8. Gas bertekanan (Compressed Gasses) adalah gas yang disimpan di bawah tekanan, baik gas yang ditekan, maupun gas cair atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan. Contoh : asetilen, hidrogen, nitrogen 9.
Bahan
radio
aktif
adalah
bahan
kimia
yang
mempunyai
kemampuan
untuk
memancarkan bahan sinar radio aktif, yang dapat membahayakan tubuh manusia. Contoh: uranium, plutonium. Klasifikasi berdasarkan pengaruh fisiologis dan patologis bahan kimia: a. Iritatif adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit atau selaput lendir (saluran pernafasan, mata). Contoh: amoniak, ozone, nitrogen dioksida b. Asfiksian (Asphycsian) adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan rasa sesak atau sakit pada saat bernafas, bahan kimia yang bisa menggantikan kedudukan oksigen di udara sehingga ada rasa tercekik dan dapat menyebabkan kematian. Contoh: nitrogen, propan, argon, metana. c. Zat pembius adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan gangguan keseimbangan, mengantuk atau rasa mabuk yang ringan dan bila lebih lanjut akan menyebabkan kejangkejang dan kematian. Contoh: metilen klorida, trikloro etilen, alkohol dalam bentuk metanol, etanol, butanol. d. Bahan kimia beracun/ toksin adalah bahan kimia yang dalam konsentrasi relatif sedikit dapat mempengaruhi kesehatan manusia atau bahkan menyebabkan kematian. Contoh: logam berat, pestisida, benzene, sianida. e. Bahan kimia fibrotik adalah bahan kimia yang jika masuk kedalam tubuh dapat menyebabkan terbentuknya jaringan fibrotik. Contoh: asbestos, silika, debu kapas. f. Bahan kimia karsinogenik adalah bahan kimia yangdapat menyebabkan peningkatan keaktifan sel tubuh. Contoh: benzene, asbestos. Sedangkan sistem pengklasifikasian bahan kimia menurutGlobally Harmonized System (GHS), bahan kimia dapat diklasifikasikan menjadi 27 kelas,yaitu: 1.
Explosive
2.
Flammable gases
3.
Flammable aerosol
4.
Flammable liquids
5.
Flammable solids
159
6.
Gases under pressure
7.
Self-reactive substances
8.
Pyrophoric liquids
9.
Pyrophoric solids
10.
Self heating substances
11.
Substances which in contact eith water, emit flammable gases
12.
Oxidizing gases
13. 14.
Oxidizing liquids Oxidizing solids
15.
Organic peroxides
16.
Corrosive to metals
17.
Acute Toxicity
18.
Skin corrosion / irritation
19.
Serious eye damage / eye irritation
20.
Respiratory or skin sensitization
21.
Germ cell mutagenicity
22.
Carcinogenicity
23.
Reproductive toxicity
24. 25.
Specific target organ systemic toxicity (single exposure) Specific target organ systemic toxicity (repeted exposure)
26.
Aspiration hazard
27.
Hazardous to the aquatic environment.
Kontaminan kimia/ faktor kimia di tempat kerja, dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, yaitu: 1) Berbentuk partikel/ partikulat (0,02-500µm) diantaranya: a. Debu Debu merupakan suspensi partikel benda padat di udara. Debu dapat timbul karena proses pekerjaan mekanisasi, seperti: pekerjaan gerinda, pemboran, pemecahan dan penghancuran terhadap material seperti batu, biji besi, batubara, biji-bijian. µm) Ukuran debu sangat bervariasi mulai yang dapat dilihat dengan kasat mata (50 sampai dengan yang tidak terlihat.
Partikel debu dengan ukuran ≤ 10 µm dapat membahayakan kesehatan, karena dapat terhirup dan masuk kedalam paru-paru. Sedangkan partikel
160
debu dengan ukuran 0,5µm-4µm dapat terdeposit pada alveoli. Contoh: debu kapas, silika, asbestos. b. Fume Fume adalah partikel-partikel padat yang terbentuk dari hasil kondensasi daribentuk
uap, biasanya terjadi setelah penguapan dari logam cair. Uap dari logam cair terkondensasi menjadi partikel-partikel padat di dalam ruangan logam cair tersebut. Misalnya pada pekerjaan penyolderan, pengelasan atau peleburan logam. Contoh: metal fume pada peleburan logam seperti ZnO, PbO. c. Kabut Kabut adalah sebaran partikel-partikel cair di udara, sebagai hasil proses kondensasi/ pengembunan dari bentuk uap atau gas, melalui proseselectroplating, penyemprotan, dimana cairan akan tersebar, terpercik ataumenjadi partikel buih yang sangat kecil. Contoh: kabut minyak yang dihasilkan selama operasi memotong dan menggerinda, kabut dalam penyemprotan cat. d. Asap Asap adalah partikel-partikel karbon yang mempunyai ukuran kurang dari 0,5 µm dan bercampur dengan senyawa hidrokarbon, sebagai hasil pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar, seperti pembakaran batubara, minyak. e. Smog Smog merupakan suspensi antara asap s ( moke) dan kabut (fog) di udara. Contoh
pada pekerjaan pembuihan. 2) Non partikel atau non partikulat, yaitu: a. Gas Gas adalah molekul dalam udara yang menempati ruang yang tertutup dan dapat diubah menjadi cairan atau keadaan padat dengan pengaruh dari gabungan kenaikan tekanan dan pengurangan suhu. Gas dapat berdifusi dengan cara menjalar atau menyebar. Contoh : oksigen, nitrogen. b. Uap Uap adalah bentuk gas dari suatu bahan yang dalam keadaan normal berbentuk padat atau cairan pada suhu dan tekanan ruang. Uap dapat dirubah kembali menjadi padat atau cair dengan menambah tekanan atau
161
menurunkan suhu. Bahan-bahan dengan titik didih yang rendah mudah menguap dibandingkan yang mempunyai titik didih yang tinggi. Contoh: uap air, uap minyak, uap toluen, uap alkohol.
9.7. A.
Metoda Pengukur an, Analis is dan Pengendalian Bahaya Faktor Kimi a Meto da Pengu ku ran dan Anali si s Fakto r K im ia
Untuk mengetahui kondisi sebenarnya tentang kadar kontaminan kimiawi (organik, logam, debu) yang memapari tempat kerja/ lingkungan kerja serta tenaga kerja, maka perlu dilakukan pengukuran/ pengujian terhadap kadar faktor kimia yang memapari di tempat tersebut dengan cara pengambilan sampel yang selanjutnya akan dianalisa. Dalam melakukan suatu pengukuran/ pengujian pada lingkungan kerja diperlukan pengambilan sampel yang dapat dilakukan secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu, yang pada prinsipnya harus representatif dalam 8 jam kerja. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan adanya perubahan udara lingkungan kerja dalam proses produksi atau kebocoran yang mungkin terjadi. Lokasi pengambilan sampel dapat dilakukan di: a. Ruangan tempat kerja secara umum b. Daerah/ tempat tenaga kerja bekerja, yang diukur di zonapernafasan c. Tempat yang dekat dengan sumber bahaya kimia d. Tempat jalan atau lalu-lalangnya tenaga kerja Dalam melakukan pengujian lingkungan kerja, pengambilan sampel merupakan hal yang memegang peranan penting dalam menentukan hasil analisis. Kendala yang sering terjadi dalam pengujian lingkungan kerja adalah adanya perbedaan konsentrasi antara zona pernafasan dan ruangan kerja secara umum. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengambilan sampel yaitu: -
Tujuan pengujian/ pengambilan sampel
-
Area pengambilan sampel
-
Waktu pengambilan sampel
-
Lamanya pengambilan sampel
-
Jumlah pengambilan sampel Area pengambilan sampel, waktu pengambilan sampel, lamanya pengambilan
sampel, jumlah pengambilan sampel memegang peranan penting dan sangat erat hubungannya dengan tujuan pengambilan sampel, yaitu:
162
- Pengujian yang mengarah pada tujuan untuk mengetahui efek kesehatan yang akan ditimbulkan, maka area sampling yang paling cocok adalah pada daerah/ zona pernafasan tenaga kerja. -
Pengujian yang mengarah pada tujuan sebagai bahan pembanding dengan standar yang telah ditetapkan secara umum, pengambilan sampel dilakukan di ruang dimana tenaga kerja tersebut bekerja.
-
Pengujian yang mengarah pada tujuan untuk mengetahui tingkat kebocoran yang timbul,
-
pengambilan sampel dilakukan pada sumber bahaya kimia. Pengujian yang mengarah pada tujuan untuk mengetahui pemaparan sesaat suatu bahan kimia di lingkungan kerja dilakukan satu kali pengukuran pada saat yang diinginkan, apakah pada perkiraan konsentrasi tertinggi atau rata-rata, dengan area sesuai dengan tujuan.
-
Pengujian yang mengarah pada penelitian ilmiah dari suatu lingkungan kerja, dilakukan selama 8 jam, jumlah sampel yang dapat mewakili seluruh area lingkungan kerja. Sedangkan metoda yang dapat digunakan dalam pengukuran/ pengujian
faktor kimia di tempat kerja ada beberapa macam, diantaranya: Standar Nasional Indonesia (SNI), NIOSH, AIHA, dan lain-lain. Beberapa instrumen analisis yang digunakan dalam pengujian faktor kimia adalah sebagai berikut: -
Atomic Absorption Spectrofotometer (AAS) untuk analisis kadar logam
-
Gas Chromatograph (GC) untuk analisis kadar hirokarbon
-
Spectrophotometer UV Vis untuk analisis gas anorganik
-
Particle Size Analyzer untuk analisis partikel
-
X – Ray Diffractometer
B. Pengendalian Bahaya Faktor Kimia
Potensi bahaya atau pengaruh bahan kimia terhadap kesehatan tenaga kerja tergantung atau ditentukan oleh bagaimana cara penanganan/ pengendalian bahan kimia yang dipergunakan tersebut. Pengendalian bahan kimia di lingkungan kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a.
Pengendalian secara teknik
163
1)
Teknik subsitusi, yaitu menggantikan bahan-bahan yang mempunyai potensi bahaya tinggi dengan bahan yang mempunyai potensi bahaya lebih rendah. Teknik subsitusi ini tidak boleh mengakibatkan terganggunya proses produksi maupun produknya.
2)
Teknik isolasi, yaitu dengan melakukan isolasi suatu proses produksi dan diharapkan kontaminasi yang dipancarkan tidak tersebar ke daerah lain yang lebih jauh. Suatu proses produksi yang telah diisolasi perlu ditambahkan dengan peraturan-peraturan, seperti hanya tenaga kerja yang sedang bertugas yang boleh masuk ketempat yang diisolasi dan yang tidak bertugas/ berkepentingan dilarang masuk, setelah selesai tugas harus sesegera mungkin meninggalkan tempat isolasi, dalam ruangan isolasi tenaga kerja harus menggunakan alat pelindung diri.
3)
Teknik ventilasi, dapat diartikan sebagai penggantian udara yang terkontaminasi dalam lingkungan kerja dengan udara segar. Teknik ventilasi ini dapat dilakukan dengan 2 cara: - Ventilasi alamiah, yaitu ventilasi melalui bagian-bagian terbukaseperti jendela, pintu, lubang angin untuk memungkinkan pergantian udara secara alamiah karena adanya angin. - Ventilasi mekanis, yaitu ventilasi yang dilakukan dengan menggunakan alat/teknologi misalnya dengan kipas angin atau blower dan mesin penghisap, dimana akan berfungsi menghisap udara yang terkontaminasi dari dalam ruangan tempat kerja, kemudian udara segar dibiarkan masuk melalui bukaan disisi lain. Begitu pula dapat juga sebaliknya, memasukan udara segar kedalam ruangan tempat kerja untuk mendorong keluar udara yang terkontaminasi melalui bukaan di sisi lain. b.
Pengendalian Administrasi 1)
Pemilihan bahan, dalam proses produksi diusahakan menggunakan bahan yang potensi bahayanya rendah atau jika memungkinkan tidak berbahaya sama sekali, akan tetapi dapat memberikan hasil produksi semaksimal mungkin.
2)
Labelling, yaitu memberikan label yang jelas dengan semua informasi yangcukup dari
bahan-bahan kimia yang digunakan 3)
Penyimpanan bahan, setiap bahan kimia harus disimpan sesuai dengan kelompok, sifat dan besarnya potensi bahaya dari bahan tersebut, misalnya bahan kimia yang mudah terbakar dan mudah meledak harus disimpan di
164
tempat yang sejuk, ventilasi harus baik, jauh dari sumber panas atau api, dan penting untuk menyediakan alat pemadam kebakaran. Bahan kimia beracun sebaiknya disimpan di tempat yang benar-benar tertutup agar tidak terlepas ke udara bebas. 4)
Penanganan limbah dan sampah, limbah dan sampah bahan kimia harus diolah dan ditangani secara khusus dan benar. Sebelum dikeluarkan ke lingkungan masyarakat, limbah/ sampah kimia harus bebas dari bahan-bahan berbahaya. Limbah dan sampah yang dikeluarkan ke lingkungan masyarakat harus memenuhi standar yang berlaku. Alat Pelindung Diri (APD)
c.
Pengendalian lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan alat pelindung diri. Pengendalian ini merupakan upaya terakhir jika tidak dapat dilakukan pengendalian seperti secara teknis ataupun administrasi. Alat pelindung diri yang digunakan harus disesuaikan dengan potensi bahaya di tempat kerja, yang pada prinsipnya adalah mencegah masuknya potensi bahaya kimia kedalam tubuh manusia. Macam-macam alat pelindung diri adalah helm, kacamata pelindung, sarung tangan, masker, apron, sepatu pelindung.
9.8.
Nilai Ambang Batas
Nilai Ambang Batas (NAB) faktor kimia di udara di tempat kerja ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.13/MEN/X/2011. Ada 3 kategori NAB yang dikenal, yaitu: a. Nilai Ambang Batas tertimbang waktu(Threshold Limit Value-Time WeightedAverage). Yaitu kadar rata-rata faktor kimia yang diperkenankan memapari pekerja selama 8 jam kerja per hari atau 40 jam dalam seminggu, dimana hampir seluruh pekerja yang terpapar secara berulang-ulang tidak mengalami gangguan kesehatan. b. Nilai Ambang Batas pemaparan singkat Threshold ( Limit Value-Short Term Exposure Limit).
Yaitu kadar faktor kimia yang boleh memapari pekerja dalam jangka waktu 15 menit tanpa menyebabkan gangguan berupa iritasi, kerusakan jaringan yang menahun/ irreversibel, nekrosis (kematian jaringan).
165
c. Nilai Ambang Batas tertinggi T ( hreshold Limit Value-Ceiling). Yaitu kadar faktor kimia yang tidak boleh dilampaui setiap saat. Nilai Ambang Batas (NAB) faktor kimia dapat digunakan: a. Sebagai kadar standar untuk perbandingan. b. Pedoman untuk perencanaan proses produksi dan perencanaan teknologi pengendalian. c. Substitusi bahan denganyang kurang beracun. d. Membantu menentukan gangguan kesehatan, timbulnya penyakit dan ambatan h efisiensi kerja akibat faktor kimiawi. 9.9.
PENGAMBIL AN SAMPEL FAKTOR KIMIA
A. Sampli ng Tol uen
Sampling atau pengambilan contoh faktor kimia yang akan disampaikan disini terdiri dari sampling toluen di udara secara stasioner dan personal (NIOSH Methode 1501), sampling debu total secara stasioner (NIOSH Methode 0500) dan personal (NIOSH Methode 0600), serta sampling Pb di udara (NIOSH Methode 7082). 1) Sampl ing Toluen di U dara secara Stasion er Mengg unakan Air Sa mpl ing Pump
a. Peralatan -
Vacuum pump kapasitas 0,01- 5,0 L/menit dilengkapi dengan selangsilikon atau
-
selang teflon Tripod
-
Pemotong tabung kaca
-
Obeng kecil
-
Termometer
-
Heat Stress Monitoring
-
Flowmeter
-
Cool box
b. Bahan -
Charcoal tube (100 mg/50 mg) dengan ukuran partikel 20– 40 mesh
Kertas label
- Dry ice c. Prosedur Kerja
1. Tahap Persiapan
166
-
Hubungkan vacuum pump dengan selang silkon atau teflon Potong kedua ujung
charcoal dan pasang pada ujung selang silikon atau
teflon sesuai arah masuk udara yang dihisap pada tabungcharcoal (arah panah harus mengarah ke selang silikon atau teflon -
Hidupkan vacuum pump dan lakukan kalibrasi pada laju aliran udara 0,01- 0,2
-
Setelah selesai kalibrasi matikan v acum pump
L/menit.
Blanko Charcoal dibawa ke lapangan 2. Tahap Pengambilan Contoh -
Letakkan peralatan pengambilan contoh yang telah dipersiapkan pada titik pengukuran dengan menggunakan tripod, kira-kira setinggi zona pernafasan pekerja (di dekat pekerja terpapar toluene).
-
Hidupkan vacum pump dan lakukan pengambilan contoh dengan kecepatan laju aliran udara 0,01-0,2 L/menit untuk mendapatkan volume udara minimal 1L maksimum 8 L.
-
Pengambilan contoh dilakukan selama 8 jam kerja/hari.
-
Lama pengambilan contoh dilakukan selama beberapa menit hingga satu jam (tergantung pada kebutuhan, tujuan dan kondisi di lokasi pengukuran).
-
Setelah selesai pengambilan contoh alat dimatikan, dan charcoal diambil serta kedua ujungnya ditutup dengan penutup dari bahan plastik untuk menghindari penguapan. -
Simpan charcoal tube di dalam wadah berpendingin (cool box), agar contoh dapat stabil selama 2 minggu.
3. Tahap pelaporan. -
Isi laporan teknis pada formulir yang sudah disediakan (Formulir A)
-
Buat laporan kegiatan sampling
167
Formulir Laporan Praktikum Sampling Toluen di Udara secara Stasioner 1
2
3
Identifikasi Nama perusahaan
:
Alamat Perusahaan
:
Jenis Perusahaan
:
Tanggal Pengukuran
:
Tanggal Analisa
:
Lokasi Pengukuran Jumlah Tenaga Kerja Kondisi Pengukuran
: : :
Material/Bahan Media Sampling Material/Bahan Berat Charcoal Peralatan
: : : :
..................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... ..................................... .................................... ..................................... .................................... ..................................... ....................................
Pria: …………orang ; Wanita:……...Orang - Cuaca : cerah/mendung/hujan - RH : % - Sk : ºC - Sb : ºC - Flowrate : L/menit - Lama Sampling : menit Charcoal Tube (arang aktif) ……………………mesh ……………………..mg
Pompa penghisap udara (Vacuum :
………...……..L/menit
pump),kapasitas Kapasitas flowrate
:
………...……..L/menit
Kondisi Desikator (RH)
:
………...……..L/menit
Flowrate rata-rata sebelum : sampling Flowrate rata-rata setelah sampling :
………...……..L/menit
4
Teknik Pengukuran
5
NIOSH Manual of Analytical Methode, 1501 Penentuan Waktu Pengukuran
6.
Ditentukan berdasarkan TLV – Time Weighted Average (TLVTWA) Lama sampling
………...……..L/menit
: Selama 8 jam kerja /hari
2) Sampl ing Toluen S ecara Perso nal Pasive Sampli ng
a. Peralatan -
Holder dari bahan Polyethylene
-
Heat Stress Monitoring
b. Bahan -
Collection tube mengandung arang aktif, dengan ukuran partikel 0,4-0,6mm,
dengan penutup dari bahanPolyethylene 168
-
Kertas label
169
c. Prosedur Kerja 1. Tahap Persiapan -
Pasang Collection tube mengandung arang aktif pada holder dari bahan polyethylene (personal sampling device).
-
Collection tube blanko mengandung arang aktif dibawa ke lapangan
2. Tahap Pengembilan Contoh -
Pasang personal sampling device pada kerah baju tenaga kerja (breathing
-
zone area) Buka penutup collection tube pada kedua ujungmya.
-
Pengambilan contoh dilakukan selama 8 jam kerja/hari
3. Tahap pelaporan. -
Isi laporan teknis pada formulir yang sudah disediakan
-
Buat laporan kegiatan sampling
Formulir Laporan Praktikum Sampling Toluen secara Personal 1.
Identifikasi Nama perusahaan Alamat Perusahaan
: :
Jenis Perusahaan Tanggal Pengukuran Tanggal Analisa Lokasi Pengukuran Jumlah Tenaga Kerja Kondisi Pengukuran
: : : : : :
: :
3.
Material/Bahan Media sampling Ukuran Partikel Peralatan
4.
Teknik Pengukuran
2.
…………………………………………… …………………………………………... …………………………………………… ……………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………… Pria: …………orang ; Wanita:……...Orang - Cuaca : cerah/mendung/hujan - RH : % - Sk : oC o C - Sb : - Flowrate : L/menit -WaktuPengukuran: menit arang aktif ………………mm : Passive sampling device : NIOSH Manual of Analytical Methode,
170
3) Samplin g Debu Total Secara Stasion er
a.
Peralatan -
Dust sampler dilengkapi dengan pompa penghisap udara dengan kapasitas0,5-15
L/menit dan selang silikon atau selang teflon -
Vacuum pump kapasitas 0,01-5,0 L/menit dilengkapi dengan selang siliconatau
selang Teflon -
Timbangan analitik dengan sensitivitas 0,01 mg
-
Pinset Desikator
-
Tripod
-
b.
Termometer
-
Flowmeter
-
Hygrometer
-
Kaset Holder
Bahan -
c.
Obeng kecil
-
Filter hidrophobik seperti polyvinyl chloride dengan ukuran pori 5 um, 37 mm Kertas label
Prosedur Kerja 1. Tahap Persiapan -
Filter
yang
diperlukan
disimpan
dalam
desikator
selama
24
jam agar
mendapatkan kondisi stabil -
Filter kosong ditimbang sampai diperoleh b erat konstan, minimal 3 kali penimbangan, sehingga diketahui berat filter sebelum pengambilan sampling. Catat berat filter blanko dan filter contoh masing-masing.
-
Masing-masing filter disimpan dalam dust sampler holder dengan menggunakan pinset dan diberi kode.
-
Pompa penghisap udara dihidupkan dan kalibrasi dengan laju aliran udara 1-2 L/menit dengan menggunakanflowmeter. Kalibrasi harus dilakukan sebelum sampling dan pada saat akhir sampling Catat data kalibrasi masing-masing minimal 3 kali pembacaan. Catatan: Flowmeter harus dikalibrasi oleh laboratorium yang terkalibrasi
171
2. Tahap Pengambilan Contoh -
Dust
sampler
dihubungkan
dengan
pompa
penghisap
udara
dengan
menggunakan selang silikon atau teflon. -
Rangkaian alat diletakkan pada titik pengukuran (di dekat tenaga kerja yang terpapar debu) dengan menggunakan tripod kira-kira setinggi zona pernafasan tenaga kerja.
-
-
Pompa penghisap udara dihidupkan dan lakukan pengambilan contoh dengan kecepatan laju aliran udara 1-2 L/menit. Pengambilan contoh dilakukan selama beberapa menit hingga satu jam, tergantung pada kebutuhan, tujuan dan kondisi lokasi pengukuran.
-
Setelah selesai pengambilan contoh, alat dimatikan dan debu pada bagian luar holder dibersihkan untuk menghindari kontaminasi.
-
Kaset filter setelah sampai di laboratorium dipindahkan ke desikator dan simpan selama 24 jam.
-
Filter blanko dan sampling filter ditimbang dengan menggunakan timbangan
analitik. -
Catat hasil penimbangan filter blanko dan filter contoh sebelum pengukuran dan sesudah pengukuran
3. Tahap pelaporan. -
Isi laporan teknis pada formulir yang sudah disediakan
-
Buat lapotan kegiatan sampling
172
Formulir Laporan Praktikum Teknik Sampling Debu Total Secara Stationer 1.
2.
3.
4. 5.
Identifikasi Nama perusahaan Alamat Perusahaan Jenis Perusahaan Tanggal Pengukuran Tanggal Analisa Lokasi Pengukuran Jumlah Tenaga Kerja Kondisi Pengukuran
: : : : : : : :
…………………………………………… …………………………………………... …………………………………………… ……………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………… Pria: …………orang ; Wanita:……...Orang - Cuaca : cerah/mendung/hujan - RH : % oC - Sk : oC - Sb : - Flowrate : L/menit - Waktu Pengukuran : menit
Material/Bahan Jenis Filter : PVC / Fiberglass Diameter filter : ………………mm Ukuran Pori Filter : ………………um Peralatan Pompa penghisap Udara (Vacuum Pump) Sensitivitas Timbangan Analitik Kapasitas flowmeter Kondisi Desikator (RH) Flowrate rata-rata sebelum sampling Flowrate rata-rata sesudah sampling Teknik Pengukuran NIOSH Manual of Analytical Methode 0500 Penentuan Waktu Pengukuran
: : : : :
………………….L/menit ………………………mg …………………L/menit ………………………% …………… …..L/menit ……………… ..L/menit
Ditentukan berdasarkan TLV – Time Weighted Average (TLV-TWA) Lama sampling
4)
: Selama 8 jam kerja /hari
Samplin g Debu Respirable secara Personal a.
Peralatan -
Personal Dust Sampler (Al Cyclone, two stage plastic cassette ) dilengkapi dengan
pompa penghisap udara dengan kapasitas 1-5 L/menit dan selang silikon atau selang teflon -
Timbangan analitik dengan sensitivitas 0,01 mg
-
Pinset Desikator
-
Obeng kecil
-
Flowmeter
-
Kaset Holder
-
173
b.
Bahan -
Filter hidrophobik seperti polyvinyl chloride (PVC) dengan ukuran pori 5 um dan diameter 37 cm
-
c.
Cellulose Suport Pad
Kertas label
Prosedur Kerja 1. Tahap Persiapan -
Filter PVC yang diperlukan disimpan dalam mendapatkan kondisi stabil
desikator selama 24 jam agar
-
Filter kosong ditimbang sampai diperoleh berat konstan, minimal 3 kali penimbangan, sehingga diketahui berat filter sebelum pengambilan sampling. Catat berat filter blanko dan filter contoh masing-masing.
-
Filter contoh dan cellulose support pad dimasukan kedalam two stage cassette dengan menggunakan pinset dan hubungkan dengan Al Cyclone,kemudian pasang selang silikon.
-
Selanjutnya hubungkan dengan vacuum pump yang berkapasitas 1-5L/menit Hidupkan vacuum pump dan lakukan kaliberasi dengan kecepatan laju aliran udara 2,5 L/menit dengan menggunakanflowmeter. Kalibrasi harus dilakukan sebelum sampling dan pada saat akhir sampling, masing-masing minimal 3 kali dan data dicatat. Catatan: Flowmeter harus dikalibrasi oleh laboratorium yang terkalibrasi.
2. Tahap Pengambilan Contoh -
Respirable dust sampler dihubungkan dengan pompa penghisap udaradengan
menggunakan selang silikon atau teflon. -
Rangkaian alat dipasang pada tenaga kerja dengan posisi
vacuum pump
dipasang pada pingang tenaga kerja danrespirable dust sampler diletakan pada krah baju tenaga kerja (zona pernafasan). -
Pompa penghisap udara dihidupkan dan lakukan pengambilan contoh dengan
-
Pengambilan contoh dilakukan selama 8 jam terus menerus.
-
Setelah selesai pengambilan contoh, alat dimatikan lepaskan cassette filter holder
kecepatan laju aliran udara 2,5 L/menit.
dan debu pada bagian luar holder dibersihkan untuk menghindari
174
kontaminasi, kemudian tutup holder dengan penutup pada kedua ujungnya. -
Setelah sampai di laboratorium disimpan dalam desikator selama 24 jam.
-
Catat hasil penimbangan filter blanko dan filter contoh sebelum pengukuran dan sesudah pengukuran
3. Tahap pelaporan. -
Isi laporan teknis pada formulir yang sudah disediakan
-
Buat laporan kegiatan sampling
Formulir Laporan Praktikum Sampling Debu Total Secara Stationer 1.
Identifikasi Nama perusahaan Alamat Perusahaan Jenis Perusahaan Tanggal Pengukuran Tanggal Analisa Lokasi Pengukuran Jumlah Tenaga Kerja Kondisi Pengukuran
: : : : : : : :
…………………………………………… …………………………………………... …………………………………………… ……………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………… Pria: …………orang ; Wanita:……...Orang - Cuaca : cerah/mendung/hujan - RH : % - Sk : oC o C - Sb :
-- Flowrate : : Waktu Pengukuran Material/Bahan Jenis Filter : PVC Diameter filter : ………………mm Ukuran Pori Filter : ………………um 3. Peralatan Pompa penghisap Udara (Vacuum Pump) : Sensitivitas Timbangan Analitik : Kapasitas flowmeter : Kondisi Desikator (RH) : Flowrate rata-rata sebelum sampling : Flowrate rata-rata sesudah sampling
L/menit menit
2.
4. 5.
………………….L/menit ………………………mg …………………L/menit ………………………% …………… …..L/menit ……………… ..L/menit
Teknik Pengukuran Berdasarkan NIOSH Manual of Analytical Methode 0600 Penetuan Waktu Pengukuran Ditentukan berdasarkan TLV –8Time Weighted Lama Pengukuran : Selama jam kerja /hari Average (TLV-TWA)
175
5) Samplin g Pb di Udara
a. Peralatan -
Personal sampling pump kapasitas 1-4 L/menit dilengkapi dengan selang silikon Timbangan analitik
-
Pinset
-
Desikator
-
Tripod
-
Obeng kecil
-
Termometer
-
Flowmeter
-
Hygrometer
-
Kaset Holder
b. Bahan -
Filter: 0,8 um cellulose ester membrane
-
Kertas label
c. Prosedur Kerja 1. Tahap Persiapan - Filter yang diperlukan disimpan dalam desikator selama 24jam agar mendapatkan kondisi stabil - Filter kosong ditimbang sampaidiperoleh berat konstan, minimal3 kali penimbangan, sehingga diketahui berat filter sebelum pengambilan sampling. Catat berat filter blanko dan filter contoh masing-masing. - Masing-masing cellulose ester filter disimpan dalam cassette sampler holder dengan menggunakan pinset dan diberi kode. - Siapkan personal sampling pump, selang dari bahan silikon,flow meter, cellulose ester filter
- Rakit peralatan dengan cara menghubungkan personal sampling pump dengan cellulose ester filter dalam cassette filter holder, dan hubungkan dengan selang
silikon. - Pompa penghisap udara di hidupkan dan kalibrasi dengan laju aliran udara 1-4 L/menit dengan menggunakanflowmeter. - Kalibrasi harus dilakukan sebelum sampling dan pada saat akhir sampling. Catat data kalibrasi masing-masing minimal 3 kali pembacaan.
176
- Catatan: Flowmeter harus dikalibrasi oleh laboratorium yang terkalibrasi 2. Tahap Pengambilan Contoh -
Lakukan sampling Pb pada lokasi pengukuran selama 50 menit (sesuai metode, volume minimal 200 L dan maksimal 1500 L dengan laju aliran udara 1-4 L/menit.
-
Setelah selesai sampling, matikan personal sampling pump, ambil filter sampel yang telah dipakai sampling, kemudian disimpan dalam cassette filter, beri kode dan kemudian simpan dalam kotak sampel sebelum dilakukan analisis di laboratorium.
3. Tahap Pelaporan. - Isi laporan teknis pada formulir yang sudah disediakan -
Buat laporan kegiatan sampling
Formulir Laporan Praktikum Teknik Sampling Debu Total Secara Stationer 1.
2.
3.
Identifikasi Nama perusahaan Alamat Perusahaan Jenis Perusahaan Tanggal Pengukuran Tanggal Analisa Lokasi Pengukuran Jumlah Tenaga Kerja
: : : : : : :
…………………………………………… …………………………………………... …………………………………………… ……………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………… Pria: …………orang ; Wanita:……...Orang
Kondisi Pengukuran
:
-
Cuaca : cerah/mendung/hujan RH : % Sk : Sb : Flowrate : L/menit Waktu Pengukuran : menit
Material/Bahan Jenis Filter : Cellulose ester filter Diameter filter : ………………mm Ukuran Pori Filter : ………………um Peralatan Pompa penghisap Udara (Vacuum Pump) : Sensitivitas Timbangan Analitik : Kapasitas flowmeter : Kondisi Desikator (RH) : Flowrate rata-rata sebelum sampling : Flowrate rata-rata sesudah sampling
………………….L/menit ………………………mg …………………L/menit ………………………% …………… …..L/menit ……………… ..L/menit
Teknik Pengukuran 4.
Berdasarkan Metode NIOSH 7082
177
BAB X FAKTOR BIOL OGI DI TEMPAT KERJA
10.1. Lat ar Belak ang
Tenaga kerja yang sehat dan selamat merupakan salah satu syarat untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Ada 4 (empat) unsur utama yang harus ada agar dapat dilakukan aktivitas produksi di tempat kerja, yaitu tenaga kerja, bahan atau material yang digunakan, mesin atau perkakas kerja serta tempat kerja. Faktor-faktor ini dapat menimbulkan masalah terhadap kesehatan tenaga kerja. Misalnya faktor fisik berupa kebisingan dapat menggangu komunikasi, menyebabkan kurang nyaman ketika berada di tempat bising dan bila intensitas bising di tempat kerja melebihi nilai ambang batas, maka dapat menyebabkan timbulnya gangguan pada pendengaran tenaga kerja. Di tempat kerja selain faktor fisik dan faktor kimia masih ada faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan tenaga kerja, yaitu faktor biologi(biological hazards). Faktor biologi yang umum terdapat di tempat kerja adalah mikroorganisme berupa virus, bakteri, jamur, parasit, bahan alergen dari sumber biologi misalnyaaeroallergenic fungi, animal dander dan produk yang dihasilkan mikroba sepertiendotoxin dan mycotoxin.
Mikro organisme dapat ditemui pada banyak tempat di alam raya, mulai dari daerah yang bersuhu dingin, beriklim tropis sampai di gurun pasir. Hanya sebagian kecil daerah yang tidak dapat ditempati oleh mikro organisme. Mikro organisme dari spesiesmesophilic sebagian bersifat patogen pada manusia dan hewan, serta dapat hidup baik di lingkungan ambient pada suhu 20oC s/d 40oC. Ada sebanyak 193 faktor biologi yang dikenal dapat menyebabkan terjadinya penyakit infeksi, reaksi alergi, toksik dan karsinogen (Dutkiewicz et al,1988). Tenaga kerja yang paling potensial terserang penyakit akibat terpapar faktor biologi di tempat kerja adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, petugas kesehatan, petugas laboratorium. Di tempat kerja udara dapat terkontaminasi oleh mikro organisme yang potensial berbahaya pada tingkat yang signifikan (Burrel, 1991). Gedung-gedung modern khususnya yang dirancang untuk keperluan komersial dan administratif merupakan tempat ekologi yang unik di lingkungan biokimiawi, flora dan faunanya.
178
Varietas patogen dapat diperoleh melalui pekerjaan, tempat rekreasi dan kontak therapeutic dengan air. Walaupun zoonotic tersebar sebagai penyakit infeksi, di laboratorium hewan digunakan untuk penelitian biomedik. Bahayanya dapat diminimalkan dengan cara menggunakan fasilitas pengaman (alat pelindung diri), mengenal faktor biologinya dan melaksanakan program pencegahan dan lain sebagainya. 10.2.
Tujuan
Pembelajaran
10.2.1
Tujuan I nstr uksi onal U mum
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan dapat mengerti dan memahami tentang bahaya-bahaya faktor biologi yang dapat timbul di tempat kerja, klasifikasi dan upaya pengendaliannya.
10.2.2 Tujuan Instruk sional Khusus
Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan dapat: 1. Menjelaskan pengertian dan jenis-jenis faktor biologi di tempat kerja. 2. Mengklasifikasikan faktor biologi dan risiko terhadap kesehatan tenaga kerja. 3. Menjelaskan upaya pengendalian faktor biologi di tempat kerja. 10.3
Dasar Huku m
Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan faktor biologi adalah: 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Undang-undang No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Peraturan Menteri PerburuhanNo. 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan 4. Permenakertrans No.Per.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja. 5. Keputusan Presiden RI No.22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja.
10.4. Ruang Lin gku p
Ruang Lingkup Pembelajaran Faktor Biologi di Tempat Kerja adalah: 1. Pengertian faktor biologi di tempat kerja
179
2.
Klasifikasi faktor biologi dan bahaya terhadap kesehatan tenaga kerja.
3.
Upaya pengendalian bahaya faktor biologi
10.5. Pengert ian dan Istil ah
1. Faktor biologi (biological hazards) secara umum adalah semua bentuk kehidupan atau semua makhluk hidup dan produknya yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. 2. Faktor biologi menurut Standar European Directive No.90/679 adalah mikro organisme yang secara genetik dapat dimodifikasi, sel biakan atauhuman endoparasite yang mungkin dapat menimbulkan reaksi infeksi, alergi atautoxicity. 3. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya (UU N0.1 tahun 1970). 4. Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk hidup (UU No.1 tahun 1970). 10.6. Faktor Biologi dan Klasifikasi 10.6.1.Faktor Biologi di Tempat Kerja
Faktor biologi merupakan salah satu potensi bahaya yang sering dijumpai di tempat kerja dan kurang mendapat perhatian yang serius dan jarang dikenal. Padahal di lingkungan kerja tertentu seperti pertanian, peternakan, perawatan hewan, tempat perawatan kesehatan (klinik) dan rumah sakit merupakan tempat yang punya potensi besar mengandung faktor biologi. Faktor biologi dapat membahayakan kesehatan bagi pekerja yang terpapar, mulai dari infeksi dan bahkan dapat menyebabkan risiko terhadap kematian. Agar tenaga kerja dapat terlindungi dari penyakit, maka perlu upaya pengendalian terhadap faktor biologi yang ada di tempat kerja, yaitu dengan mengenal dan mengidentifikasi serta mencegah agar tidak terpapar. Faktor biologi dapat masuk ke dalam tubuh melalui jalur sebagai berikut: a. Saluran pernapasan
180
Masuk kedalam tubuh lewat jalur pernapasan karena udara yang terpapar oleh faktor biologi. b.
Pencernaan Melalui makanan yang terkontaminasi oleh faktor biologi dan kemudian termakan.
c.
Kulit, kulit tubuh yang luka atau terkena goresan
d.
Infeksi
10.6.2.Klasifikasi Faktor Biolog i Yang termasuk faktor biologi adalah:
a. Mikro organisme dan toksinnya, seperti virus, bakteri, jamur danproduknya. Dapat menyebabkan infeksi, imflammatory disease atau reaksi alergi. b. Anthropoda (crustacea, arachnid, insect), gigitan atau sengatannya dapat menyebabkan inflamasi kulit, intoksikasi sistemik, reaksi alergi. c. Bahan alergen dan toksin dari tumbuhan tingkat tinggi, dapat menyebabkan dermatitis kontak, alergi rhinitis, asma (akibat inhalasi). d. Protein alergen dari tumbuhan tingkat rendah lichen, ( liverwort, pakis) dan hewan invertebrata (parasit seperti: protozoa, flatworm seperti:schistostoma dan roundworm seperti ascaris). Mikro organisme
Mikro organisme adalah sekelompok organisme yang terdiri dari bermacam-macam jenis, ada yang bersel tunggal dan ada pula yang berbentuk cluster. Sangat sedikit sekali tempat di muka bumi yang tidak ditempati oleh mikroorganisme, karena mikroorganisme mempunyai kemampuan yang menakjubkan dalam proses metabolik dan mampu menghasilkan energi. Tetapi pada kondisi tertentu mikro organisme dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan dan bahkan kematian. a. Bakteri Bakteri merupakan hewan bersel tunggal yang dapat ditemukan di darat, laut dan udara. Dapat berkembang biak secara vegetatif yaitu dengan membelah diri. Bakteri mempunyai 3 bentuk yaitu, berbentuk bulat, batang dan spiral. Bakteri berbentuk bulat mempunyai ukuran diameter 0,7-1,3 mikron, yang berbentuk batang mempunyai ukuran lebar 0,2-2,0 mikron dan panjang 0,7-3,7 mikron.
181
Gambar 10.1. Bakteri
b. Virus Virus berarti racun, mempunyai ukuran yang relatif sangat kecil yaitu sekitar 16-300 nm (dilihat secara mikroskopik dengan mikroskop elektron). Virus hanya dapat hidup pada jaringan makhluk hidup lain dan hanya memiliki DNA atau RNA saja.
Gambar 10.2. Virus
c. Jamur Jamur dapat berupa sel tunggal atau koloni. Ukurannya bervariasi dari mulai mikroskopis sampai yang dapat dilihat dengan mata.
Gambar 10.3. Jamur
d. Parasit Cacing dan protozoa adalah contoh dari parasit yang sering dijumpai di temukan di lingkungan kerja. Protozoa merupakan hewan bersel tunggal yang hidup di tempat yang berair dan tempat yang basah. Ukurannya bervariasi yaitu antara 3-1000 mikron.
182
Menurut The United Center of Disease Control and Prevention (CDC) faktor biologi dapat diklasifikasikan kedalam 4 (empat) level yaitu: • Bio Safety Level I, Kurang berbahaya (Minimal hazard)
-
Tidak berbahaya (risiko rendah)
-
Contoh: Bacillus subtilis, canine hepatitis, Escherichia coli, varicella (chicken pox/ cacar).
-
Cuci tangan dengan sabun, pakai sarung tangan,
-
Letakkan buangan material yg mengandung faktor biologi kedalam wadah khusus.
• Bio Safety Level II Lebih berbahaya (Ordinary risk)
-
Lebih berbahaya dari BSL-1
-
Contoh: Hepatitis, Influenza A, HIV/AIDS, Salmonella
-
Diperlukan safety precaution
• Bio Safety Level III Berisiko Tinggi dan Infeksius (Higher risk dan infektius).
-
Dapat menyebabkan kematian (fatal)
-
Contoh: Anthrax,SARS virus, TBC, Thypusyellow fever, malaria.
-
Laboratorium harus ditutup rapat
• Bio Safety Level IV Sangat Berbahaya (Extremely hazardous)
-
Sangat berbahaya, dapat membunuh banyak orang, sulit diterapi
-
Contoh: Ebola virus, Marburg virus, Lassa virus
-
Harus sangat hati-hati dalam penanganannya dan wajib menggunakan filter udara khusus (special air filter)
10.6.3. Pekerjaan yang Berisiko Terpapar Faktor Biologi
Faktor biologi yang berbahaya di lingkungan kerja umumnya cukup bervariasi dan tergantung pada lingkungannya. Umumnya staf medis, personil laboratorium dan tenaga kesehatan adalah orang yang sangat berpotensi terkena paparan faktor biologi di tempat kerja, karena dapat terinfeksi oleh mikroorganisme bila tidak dilakukan tindakan preventif yang memadai. Staf rumah sakit setiap harinya dapat terpapar oleh banyak faktor biologi, termasuk virus Human Immunodeficiency Virus(HIV), Hepatitis B, Virus herpes, rubella dan Tuberculosis dan lain-lain. Pada abad sekarang ini ditemukan banyak penyakit baru yang dapat menginfeksi manusia seperti Bovine spongiform encephalopathy (BSE), hemorragic fever, dan lain-lain.
183
Beberapa pekerjaan yang terkait dengan faktor biologi dan dapat memapari tenaga kerja adalah sebagai berikut: 1.
Sektor pertanian Jenis pekerjaan: menanam, memanen tanaman, memelihara dan merawat hewan, kehutanan, perikanan.
2.
Produk pertanian Pemotongan
dan
pengepakan
bahan
pangan,
fasilitas
penyimpanan
(gudang
penyimpanan padi, tembakau), prosesing bulu hewan dan kulit hewan, tanaman tekstil, prosesing kayu (sawmill, papermill, cork factories). 3.
Laboratorium
perawatan
hewan
Merawat hewan 4.
Perawatan kesehatan Merawat pasien, medical, perawatan gigi
5.
Farmasi dan produk herbal Aktivitas produksi
6.
Perawatan Penataan rambut dan perawatan kaki
7.
Laboratorium klinis dan lab. Penelitian
8.
Bioteknologi Fasilitasfasilitas produksi
9.
Pusat perawatan hewan
10. Perawatan gedung 11. Fasilitas pembuangan dankompos 12. Sistem pembuangan limbah 10.6.4.Program Pengendalian Faktor Biologi
Program pengendalian faktor biologi di tempat kerja pada umumnya berupa: a. Administrasi kontrol Seperti pemeriksaan kesehatan awal bagi karyawan baru, pemeriksaaan kesehatan secara berkala bagi karyawan lama. b. Alat Pelindung Diri Pengendalian lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan alat pelindung diri. Pengendalian ini merupakan upaya terakhir jika tidak dapat dilakukan pengendalian lainnya. Alat pelindung diri yang digunakan harus
184
disesuaikan dengan potensi bahaya di tempat kerja, yang pada prinsipnya adalah mencegah dari potensi bahaya faktor biologi agar tidak terpapar. c. Dilarang makan, minum di tempat kerja d. Menjaga kebersihan perseorangan e. Desinfeksi atau dekontaminasi secara teratur terhadap lantai, dinding, peralatan dan lainlain. f. Program imunisasi bagi tenaga kerja. g. Memasang label tanda tanda bahaya di tempatyang berisiko terpapar faktor biologi. h. Melakukan training atau edukasi tentang K3 dan efek akibatterpapar faktor biologi. i. Melakukan pengelolaan terhadap limbah
185
BAB XI SANITASI INDUSTRI DAN PENGELOLAAN L IMBAH
11.1. Lat ar Belak ang
Pada era globalisasi sekarang peranan tenaga kerja yang profesional, handal dan kompeten
dalam
melaksanakan
pekerjaan
sangat
dibutuhkan
untuk
menunjang
produktivitas yang tinggi. Dengan demikian diperlukan upaya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja secara optimal agar angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat diminimalkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tenaga kerja yang selamat, sehat, produktif dan kompetitif perlu diterapkan program keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, berupa pemeliharaan lingkungan kerja yang bersih dan sehat sesuai syarat sanitasi umum. Disamping itu perlu dilaksanakan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan, dengan demikian diharapkan program keselamatan dan kesehatan kerja untuk perlindungan tenaga kerja dapat diterapkan dengan baik. Pengelolaan limbah termasuk upaya untuk mencegah sekaligus untuk mereduksi kontaminasi lingkungan, baik lingkungan di dalam perusahaan maupun lingkungan di luar perusahaan. Sekarang ini sangat banyak polutan yang mengkontaminasi udara lingkungan kerja, tanah dan air yang merupakan efek akibat proses produksi. Sanitasi
dan
pengelolaan
limbah
harus
terus
diupayakan
pelaksanaannya.
Tujuannya agar tercipta lingkungan kerja yang bersih, sehat dan nyaman, dengan demikian dapat menunjang peningkatan produktivitas di tempat kerja.
11.2. Tuju an Pembelaj aran 11.2.1 Tujuan Inst ruk sio nal Umum
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan dapat menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup sanitasi industri, ketatarumah-tanggaan perusahaan serta limbah industri.
11.2.2 Tujuan Inst ruksio nal Kh usus
Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan dapat: a. Menjelaskan definisi dan ruang lingkup sanitasi Industri.
186
b. Menjelaskan ketatarumah-tanggaan perusahaan dan pemeliharaan fasilitas industri. c. Menjelaskan sanitasi makanan d. Menjelaskan pengendalian bahayafaktor kimia e. Menjelaskan upaya pencegahan dan pembasmian vektor danrodent. f. Pengelolaan limbah industri
11.3. Dasar Huku m
Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanitasi industri dan pengelolaan limbah adalah: 1. 2.
UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. UU No. 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No 120 Mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor.
3. 4.
UU No. 23 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya
5.
Permenakertrans No.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja
6.
Peraturan Menteri Perburuhan No.7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan dalam Tempat Kerja.
7.
Keputusan kepala Bapedal no. 1 tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
8.
PP nomor 51 tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan
11.4.
Ruang Lin gku p
1.
Sanitasi industri
2.
Pengelolaan limbah industri
11.5.
Sanitasi Indus tri
Sanitasi industri adalah usaha yang dilakukan untuk memelihara, meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan industri termasuk cara-cara pengendalian dan pemeliharaan faktor-faktor lingkungan kerja serta pengendalian terhadap penyebaran penyakit menular, sehingga aktivitas produksi diharapkan tidak
187
memberikan dampak negatif terhadap tenaga kerja, lingkungan kerja serta masyarakat sekitarnya. Dasar hukum yang menetapkan harus dilaksanakannya sanitasi industri di setiap tempat kerja adalah Peraturan Menteri Perburuhan No.7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan dalam Tempat Kerja Ruang lingkup sanitasi industri meliputi kebersihan lingkungan kerja pengendalian penyakit menular, penyediaan air bersih, penyediaan sarana kebersihan perseorangan, yaitu kamar mandi, kamar ganti, tempat pembuangan sampah, ruang makan, kantin perusahaan serta ketatarumah-tanggaan.
Ruang ling kup sanitasi indust ri secara rinci:
a. Kebersihan Umum Kebersihan lingkungan kerja dapat bermanfaat untuk mencegah timbulnya penyakit akibat kerja, contohnya penyakit dermatitis dapat dicegah bila tempat kerjanya bersih dan tenaga kerja mematuhi aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Kebersihan lingkungan meliputi kebersihan di dalam perusahaan seperti dinding, lantai, atap, peralatan dan perkakas, gudang penyimpanan bahan baku, gudang penyimpan produk kerja serta kebersihan di luar perusahaan meliputi kebersihan halaman, jalanan. b. Penyediaan air Air sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, diantaranya untuk minum, makan, mandi, cuci untuk proses produksi, untuk mengalirkan kotoran atau limbah industri dan lain-lain. Berdasarkan peruntukannya, air dalam industri dikategorikan sebagai berikut: - Kebutuhan domestik (rumah tangga), misalnya air yang digunakan untuk makan, minum, mencuci, mandi dan lain-lain. Standarnya ditentukan oleh Departemen Kesehatan. - Kebutuhan proses produksi, misalnya air untuk sistim pendingin, keperluan bahan penghasil uap (ketel uap), bahan pelarut, bahan baku, bahan pencuci, dan lain-lain. Standar kualitas air dapat diklasifikasikan berdasarkan peruntukannya. Air untuk konsumsi rumah tangga mempunyai standar kualitas lebih tinggi dari kualitas air
188
untuk keperluan proses produksi. Air yang digunakan untuk bahan baku dikategorikan sebagai berikut: • Air yang tidak perlu diolah, misalnya air tanah tanpa adanya kontaminasi. • Air yang hanya perlu desinfektan, misalnya air tanah atau air permukaan dengan
kontaminan kecil, bening dan kandungan organisme coliform lebih kecil dari 50/100 ml per bulan. • Air yang perlu pengolahan dan klorinasi, misalnya air yang kotor, mengandung
lumpur dan sekreta. • Air yang perlu pengolahan spesifik, misalnya air laut. Kualitas air ditentukan oleh karakteristik sebagai berikut: • Karakteristik biologik, adanya organisme patogen dan non patogen, yang pada
kadar tertentu dapat menyebabkan dampak buruk pada penggunanya. •
Karakteristik
fisik,
adanya
bahan
fisik
yang
sangat
mengganggu
pada
penggunaannya, misalnya: lumpur yang banyak mengandung batu-batuan dan pasir yang halus. • Karakteristik kimiawi, bahan kimia yang terkandung dalam air dapat mengganggu
kesehatan penggunanya serta dapat pula merusak peralatan dan mesin-mesin yang menggunakan air tersebut. • Karakteristik radioaktif, dapat menimbulkan bahaya radiasi bagi mahluk
hidup dan mesin-mesin. Sanitasi air adalah proses perlakuan kimiawi, fisik, biologis yang dilakukan secara terpadu dengan tujuan untuk menghilangkan faktor yang mencemari mutu air. Proses sanitasi air dilakukan dengan cara sebagai berikut: • • • •
Penyaringan (Al-sulfat, ferro sulfat, ferri sulfat), pengendapan. Desinfeksi Pengurangan mineral terlarut Pengendalian karat, rasa dan bau.
c. Sanitasi Makanan Sanitasi makanan bagi tenaga kerja di perusahaan perlu diperhatikan, karena sanitasi yang kurang baik dapat menyebabkan terjadinya keracunan makanan.
189
Berdasarkan penyebabnya keracunan makanan pada tenaga kerja dapat diklasifikasikan sebagai berikut: • Keracunan akibat masuknya bibit penyakit atau bakteri patogen yang terdapat di
dalam makanan ke dalam tubuh. Biasanya kuman-kuman akan berkembang biak o selama penyimpanan makanan pada suhu 10-65 C.
• Keracunan akibat makanan yang mengandung racun, seperti makanan yang
terkontaminasi oleh staphylococcus yang sering terdapat pada penyakit kulit, penyakit saluran pernapasan. Pengelola makanan yang terkontaminasi dapat mengkontaminasi makanan. • Keracunan akibat parasit, seperti cacing pita. Bahan makanan sebaiknya direbus
untuk membunuh organisme yang terkandung di dalamnya. • Keracunan akibat bahan kimia beracun, kontaminasi makanan denganbahan kimia
beracun dapat menyebabkan keracunan akut dengan indikasi gangguan tiba-tiba dalam beberapa menit hingga 2 jam setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Keracunan seperti ini seringkali disebabkan oleh: Arsen (As), Cadmium (Cd), Lead (Pb), Zinc (Zn) dan lain-lain. Upaya pencegahan keracunan makanan dapat dilakukan dengan cara menyediakan ruang makan khusus yang terpisah jauh dari tempat kerja dan bebas dari kontaminasi bahan-bahan kimia beracun, pengontrolan bahan makanan yang akan diolah, menggunakan air yang memenuhi syarat standar kesehatan dan memasak makanan sebelum dikonsumsi, pengelola makanan mengerti tentang sanitasi makanan dan gizi kerja. d. Pemeliharaan Fasilitas Industri Lantai, atap dinding ruangan, peralatan kerja, mesin-mesin, gang, gudang penyimpanan, tempat beristirahat dan merokok harus dibersihkan dan dirawat dengan baik, bebas dari debu dan sisa-sisa bahan produksi. Kebersihan lantai dan dinding dapat mencegah pekerja dari bahaya terpeleset, terjatuh akibat ceceran minyak atau air. Disamping itu dapat memperlancar lalu lintas barang dan tenaga kerja. Dinding yang bersih dan rapi dapat menambah intensitas penerangan saat bekerja. e. Pencegahan dan PembasimianVektor Penyakit Serangga dapat memindahkan bibit penyakit kedalam tubuh manusia lewat kulit atau selaput lendir dan menyebarkan penyakit. Serangga dan lalat sering
190
berkembang biak dalam sampah dan genangan air. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan bak penampungan air. Sedangkan ruangan yang lembab dan kotor dapat menjadi tempat bersarangnya tikus, misalnya gudang penyimpanan dan penumpukan barang. Untuk itu perlu diperhatikan kebersihan pada tempat seperti ini, serta melakukan upaya pencegahan berkembangnya hewan ini. f. Pembuangan Limbah Domestik dan Industri Limbah padat dan limbah cair yang dihasilkan akibat proses produksi sebaiknya ditempatkan pada bak sampah tersendiri yang telah dipilah-pilah berdasarkan jenisnya, apakah bisa didaur ulang, atau bisa langsung dibakar atau dikubur. Limbah cair yang dihasilkan industri harus diolah terlebih dahulu sesuai spesifikasinya. Kontainer tempat menampung limbah yang termasuk kategori B3 tidak boleh bocor, sampah tidak boleh tercecer pada waktu pengumpulan dan penyimpanan sementara sebelum dibawa ke tempat pembuangan akhir B3. g. Perlengkapan Fasilitas Higiene Perseorangan Higiene perseorangan memegang peranan penting dalam menentukan tingkat kesehatan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja wajib untuk memelihara dan meningkatkan kebersihan pribadinya dan pihak perusahaan wajib menyediakan fasilitas kebersihan tersebut sesuai dengan yang dipersyaratkan. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah sebagai berikut: •
WC (kakus) Tiap tempat kerja harus menyediakan WC yang memenuhi syarat kesehatan dan harus terpisah untuk tenaga kerja pria dan wanita. Letak WC harus mudah dicapai dan tidak berhubungan langsung antara WC tenaga kerja pria dan WC tenaga kerja wanita. Tersedia air yang cukup, kertas tisu serta terjaga kebersihannya, WC untuk pekerja wanita harus tertutup rapat. Perbandingan jumlah WC dengan tenaga kerja adalah: 1 WC untuk 1 s/d 15 orang tenaga kerja, 2 WC untuk 16 s/d 30 orang tenaga kerja, 3 WC untuk 31 s/d 45 orang tenaga kerja, 4 WC untuk 46 s/d 60 tenaga kerja, 5 WC untuk 61 s/d 80 tenaga kerja. Tiap, 5 WC untuk 81 s/d 100 dan selanjutnya untuk setiap 100 tenaga kerja harus menyediakan 6 WC dan dibersihkan 2-3 kali sehari.
191
•
Tempat cuci tangan, mandi dan ruang ganti. Yang perlu diperhatikan adanya tempat cuci tangan, mandi dan ruang ganti, pembuangan sampah dan tempat yang terpisah antara pekerja pria dan wanita. Tempat cuci harus tersedia sesuai jumlah WC dan dibersihkan 2-3 kali sehari Ruang makan dan kantin yang memenuhi syarat. Ruang makan harus cukup luas, tenaga kerja dapat makan secara sekaligus atau secara bergilir. Tenaga kerja dilarang makan, minum dan merokok di tempat kerja
terutama di tempat kerja yang banyak bahan berbahayanya, h. Ketatarumah-tanggaan Perusahaan Gedung perusahaan dijaga agar tetap bersih, dicat, mempunyai penerangan yang cukup dan mempunyai sistem sirkulasi udara/ ventilasi yang baik. Mesin-mesin, peralatan dan perkakas kerja diatur sehingga aman dan efisien untuk melakukan pekerjaan serta mudah untuk dibersihkan. Bahan-bahan disimpan secara aman. Alat-alat perlengkapan kerja disimpan secara aman di dalam lemari atau rak. Tempat pembuangan dan penyimpanan sampah harus tersedia, layak dan harus sering dikosongkan dan diatur. Tempat kerja harus terang, bersih, bebas dari kotoran dan gangguan. Lantai harus dibersihkan, bebas dari hambatan, bebas dari bahan/ barang yang dapat menyebabkan terjatuh atau terpeleset (air, minyak, dll). Ruangan, tempat lalu lintas, jalan keluar dari tempat kerja harus bebas dari bahan buangan. Semua sudut ruangan tempat kerja harus dibersihkan, mempunyai penerangan yang cukup dan bebas dari bahan buangan. Bahan yang mudah terbakar harus dibuang di tempat yang telah ditentukan atau disimpan di tempat yang tertutup. Sisa-sisa produksi yang bersih disimpan di dalam wadah tertutup, kemudian disimpan di suatu ruangan yang tahan api atau di dalam lemari. Bahan-bahan yang berbahaya harus disimpan di luar bangunan utama. Tempat penyimpanan bahan-bahan harus diberi tanda (label). Bahan-bahan yang kelebihan tidak boleh ditinggalkan di tempat kerja. Lantai, dinding, atap, jendela, pipa, lampu harus dibersihkan secara berkala.
192
•
Alat kerja yang sudah tua atau tidak digunakan lagi harus dibuang atau dipindahkan dari tempat kerja.
•
Tenaga kerja harus bekerja sesuai prosedur kerja yang berlaku di tempat kerja dan harus membersihkan tempat kerja sesuai prosedur.
• Inspeksi secara teratur untuk memastikan agar kondisi tempat kerja terjaga
kebersihannya.
11.6.
Pengelo laan Lim bah Indus tr i Limbah industri adalah buangan yang keberadaannya di tempat tertentu tidak
dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah industri yang mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan berbahaya termasuk kedalam limbah B3. Limbah B3 merupakan bahan dalam jumlah sedikit tetapi mempunyai potensi mencemari dan merusak lingkungan hidup dan sumber daya. Limbah industri dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu: 1. Mempunyai nilai ekonomis, yaitu limbah yang dengan melakukan proses lanjut akan memberikan nilai tambah. 2. Tidak mempunyai nilai ekonomis, yaitu limbah yang diolah dalam bentuk proses apapun tidak dapat memberikan nilai tambah, tetapi hanya dapat mempermudah sistem pembuangan. Berdasarkan jenis bahan pencemarannya, limbah dapat diklasifikasikan sebagai berikut: -
Limbah oksigen demanding
-
Bahan-bahan penyebab penyakit
-
Bahan makanan tumbuhan
-
Bahan kimia organik
-
Bahan kimia anorganik
-
Sedimen
-
Polusi radioaktif
-
Panas
Pengolahan limbah dapat dilakukan melalui 3 proses, yaitu: 1. Proses pengolahan secara fisika: •
Sedimentasi, yaitu suatu proses pemisahan bahan padat dari cairan secara gravitasi.
193
•
Flotasi, yaitu memisahkan partikel dengan densitasnya, menggunakan aliranudara
yang dimasukan kedalam sistem. • Separasi minyak-air, yaitu memisahkan bagian terbesar minyak dari aliran limbah
dengan prinsip dasar perbedaan spesifitas gravities antara air dan minyak yang dibuang. 2. Proses pengolahan secara kimiawi: • Koagulasi-presipitasi, yaitu pencampuran bahan kimia secara merata menjadi •
gumpalan-gumpalan yang cukup besar. Netralisasi, yaitu proses untuk menurunkan sifat asam atau basa dalam air.
3. Proses pengolahan secara biologi: •
Aerobic suspended growth process, yaitu memasukan air limbah ke reaktorconcrete steel earthen tank dengan aliran konsentrasi yang sangat tinggi.
•
Aerobic attached growth process, yaitu proses mikro organisme dimasukanke dalam
beberapa media. •
Aerobic lagoons (kolam stabilisasi), yaitu kolam tanah yang luas dan dangkaluntuk
mengolah air limbah dengan menggunakan proses alami dengan melibatkan ganggang dan bakteri. •
Anaerobic lagoons, yaitu air limbah mentah bercampur dengan massamicrobial aktif
dalam lapisan sludge.
Gambar 11. 1. Contoh lingku ngan kerja yang bersi h
194
Gambar 11.2 . Pros es Pengolahan Air
195
196
197
198
BAB XII TOKSIKOLOGI INDUSTRI
12.1. Lat ar Belak ang
Seiring dengan kemajuan teknologi dan berkembangnya dunia industri, seperti industri pupuk, pestisida, kertas, pengolahan gas dan minyak bumi, maka penggunaan dan pengolahan bahan-bahan berbahaya terutama bahan kimia semakin meningkat. Di samping memberikan dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteran masyarakat, juga mempunyai dampak negatif yaitu berupa kemungkinan terjadinya pemaparan tenaga kerja oleh bahan-bahan yang berbahaya. Jika dalam penggunaan dan pengolahan bahan-bahan untuk proses industri kurang tepat akan menimbulkan dampak negatif bagi tenaga kerja berupa pemaparan oleh bahan-bahan berbahaya dan dapat menyebabkan penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan kerja. Segala upaya harus dilakukan untuk mengurangi dampak negatif tersebut, karena hanya pada kondisi kerja yang sehat dan aman seorang tenaga kerja dapat bekerja dengan aman, efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu program yang harus ditingkatkan ialah mengupayakan peningkatan pengetahuan tentang kesehatan kerja, khususnya toksikologi industri bagi kalangan dunia industri baik pihak pimpinan, manajer, supervisor maupun tenaga kerja itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya modul untuk pelatihan toksikologi yang baku sehingga memudahkan bagi tenaga pengajar dalam menyampaikan materi pelatihan.
12.2.
Tujuan
Pembelajaran
12.2.1.Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan dapat menjelaskan tentang mekanisme kerja dan efek yang tidak diinginkan, dosis yang berbahaya dari bahan-bahan yang bersifat racun yang dipergunakan, diolah maupun dihasilkan dalam proses industri, serta berbagai upaya pengendaliannya.
12.2.2.Tujuan Instruk sional Khusus
Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan dapat: 1.
Menjelaskan pengertian dalam toksikologi
199
2.
Menjelaskan proses absorbsi, distribusi dan ekskresi dalam tubuh
3.
Menjelaskan tentang efek toksik terhadap tubuh
4.
Menjelaskan klasifikasi bahan berbahaya
5.
Menjelaskan tingkat keracunan bahan kimia
6.
Menjelaskan tentang Nilai Ambang Batas dan Indeks Pemaparan Biologis
7.
Menjelaskan bahan kimia beracun
8.
Menjelaskan cara-cara pemantauan dan teknik pengendalian
12.3. Dasar Huku m
1.
Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2.
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3.
Permenakertrans No.Per. 13/MEN/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja.
4.
Kepmenaker nomor 187 Tahun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya
5.
Kepres Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Akibat Hubungan Kerja
6.
Permenaker Nomor Per. 03/MEN/1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes
7.
Peraturan Menteri Perburuhan No.7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, kebersihan
8.
Permenaker
serta Penerangan di Tempat Kerja. Nomor
Per.03/MEN/1986
tentang
Syarat-syarat
Keselamatan
dan
Kesehatan di Tempat Kerja yang Mengelola Pestisida.
12.4. Ruang Lin gku p
1.
Efek bahan toksik terhadap tubuh
2.
Klasifikasi bahan berbahaya
3.
Proses absorpsi, distribusi dan ekskresi dalam tubuh
4.
Nilai Ambang Batas dan Indeks Pajanan Biologis
12.5. Pengertian dan Istil ah - is til ah
-
Toksikologi ialah ilmu yang mempelajari tentang mekanisme kerja dan efek yang tidak diinginkan dari bahan kimia yang bersifat racun serta dosis yang berbahaya terhadap tubuh manusia.
200
-
Toksikologi Industri ialah salah satu cabang ilmu toksikologi yang menaruh perhatian pada pengaruh paparan bahan-bahan yang dipakai dari sejak awal sebagai bahan baku, proses produksi, hasil produksi beserta penanganannya terhadap tenaga kerja yang bekerja di unit produksi tersebut.
-
Toksin atau racun ialah suatu zat yang dalam jumlah relatif kecil dapat mengganggu kesehatan manusia.
-
Xenobiotik: sebutan untuk semua bahan yang asing bagi tubuh. Misalnya obat, bahan
-
kimia dan lain sebagainya. Toksisitas ialah kemampuan suatu zat untuk menimbulkan kerusakan pada organ tubuh suatu organisme.
-
Hazard adalah potensi bahaya suatu kondisi yang dapat meyebabkan gangguan terhadap manusia.
-
Risiko ialah besarnya kemungkinan suatu kondisi dapat menimbulkan keracunan. LD50 suatu zat ialah dosis (mg/Kg berat badan) yang dapat menyebabkan kematian pada 50% binatang percobaan dalam spesies yang sama setelah terpapar suatu zat dalam waktu tertentu.
-
LC50 suatu zat adalah kadar konsentrasi (ppm) yang dapat menyebabkan kematian pada 50% binatang percobaan dalam spesies yang sama setelah terpapar suatu zat dalam waktu tertentu.
-
Dosis ialah jumlah xenobiotik yang masuk ke dalam tubuh manusia. Hubungan dosis dan efek (dose-effect relationship): hubungan antara dosis dengan efek yang terjadi pada manusia.
-
Dose response relationship: hubungan antara dosis dan persentase individu yang
menunjukkan gejala tertentu/ spesifik. -
Masa laten: waktu antara pemaparan pertama dengan timbulnya gejala/ respon.
-
Efek sistemik ialah efek toksik pada jaringan seluruh tubuh.
-
Target organ ialah organ yang paling sensitif terhadap pajanan yang terjadi.
-
Efek akut ialah efek yang terjadi sesudah terpapar dalam waktu singkat (jam, hari),
-
Efek kronis adalah efek yang terjadi setelah paparan yang lama (bulanan, tahunan).
201
12.6. Absorp si, Distribusi da n Ekskresi
Selain menimbulkan efek lokal pada bagian tubuh yang terkena bahan beracun, efek sistemik akan terjadi bila bahan kimia tersebut diserap oleh tubuh. Penyerapan dapat terjadi melalui kulit, saluran pencernaan, paru-paru dan cara lainnya. Kemudian bahan kimia tersebut melalui proses penyerapan, distribusi dan eksresi. Untuk melalui proses tersebut maka bahan kimia tersebut harus menembus dinding membran sel tubuh baik melalui proses filtrasi, difusi pasif, diangkut melalui suatu media. 12.6.1.Absorpsi
Sebagian besar bahan masuk kedalam tubuh port ( d’entree/ route jalan masuk) melalui saluran pernafasan (terhirup), saluran pencernaan (tertelan), dan kulit. Sebagian lagi dapat masuk ke dalam tubuh melalui suntikan intravena, intra muskular, subkutan dan lain sebagaimana. Efek/ reaksi yang paling cepat terjadi ialah bila melalui suntikan intra vena, dan berturut-turut semakin kurang cepat reaksinya inhalasi, subkutan, intramuskular, oral (melalui sistem pencernaan) dan topikal (kulit). Dalam industri paparan bahan berbahaya umumnya terjadi karena terhirup (inhalasi) ataupun lewat kulit, sedangkan melalui saluran pencernaan (tertelan) umumnya terjadi karena kecelakaan. •
Saluran pernafasan : Paru-paru merupakan pintu masuk partikel halus di udara,gas
dan uap. Penyerapan terjadi cepat terutama untuk bahan berbentuk gas seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan bentuk uap dari cairan yang mudah menguap seperti benzene, karbon tetra klorida. Kecepatan penyerapan tergantung pada kelarutan bahan bahan tersebut, makin mudah larut maka penyerapan makin banyak contohnya khloroform. Untuk partikel debu dengan ukuran lebih dari 10 mikron tidak akan masuk kedalam alveoli karena tersaring di rongga hidung, demikian juga untuk partikel yang kurang dari 1 mikron akan dikeluarkan lagi. Jadi hanya partikel dengan ukuran 1-10 mikron yang akan ditimbun dalam paru-paru. •
Melalui kulit : kulit merupakan pelindung tubuh yang efisien untuk melindungiorgan
tubuh dari mikroorganisme, radiasi ultraviolet, kehilangan garam dan cairan tubuh. Walaupun penyerapan melalui kulit relatif lebih sulit, tetapi bila zat-zat yang sangat toksik, larut dalam lemak, seperti insektisida, pelarut organik,
202
akan diserap dalam jumlah yang cukup berbahaya dan dapat menimbulkan efek sistemik. •
Saluran pencernaan : umumnya terjadi karena kecelakaan. Penyerapan dapatterjadi
mulai dari lambung, usus sampai ke usus besar, dan substansi yang mudah larut umumnya akan lebih mudah diabsorbsi di dalam pencernaan. Keadaan lambung yang kosong mempercepat penyerapan. Di usus penyerapan menjadi lebih cepat karena luas permukaan penyerapan sangat luas dengan adanya jonjot vili ( ) usus dan banyak
•
pembuluh darah. Cara lain-lain : biasanya pada eksperimen, berbagai jalan masuk diujikan seperti melalui vena, subkutan, atau injeksi ke dalam otot. Tujuannya agar mudah tercapai dosis yang tinggi dalam waktu singkat.
12.6.2.Distribusi
Setelah berbagai bahan kimia diserap tubuh melalui berbagai cara masuk, maka bahan-bahan akan berada di dalam darah dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh. Bahan-bahan kimia itu kemudian ditimbun pada organ-organ, semakin banyak dan cepat aliran darah, maka semakin banyak ditimbun pada organ tersebut, sehingga terjadi akumulasi sampai terjadi reaksi tubuh. Setelah bahan kimia itu diserap dan masuk ke dalam darah, maka dengan cepat akan disebarkan ke seluruh tubuh. Kecepatan bahan kimia mencapai target organ tergantung banyak aliran darah ke target organ, afinitas terhadap organ itu dan barrier organ tersebut. Semakin banyak barrier maka akan semakin sulit bahan kimia tersebut ditimbun di organ tersebut. Contohnya ialah methyl merkuri dapat menembus otak, sedangkan merkuri anorganik tidak dapat menembus barrier otak, tetapi akan tertimbun di ginjal. Afinitas organ yang tinggi akan menyebabkan konsentrasi yang tinggi suatu bahan dalam organ tubuh. Hati dan ginjal memiliki kapasitas mengikat bahan kimia yang tinggi dibandingkan organ lain karena fungsinya sebagai organ yang memetabolisir dan membuang bahan berbahaya. Karena itu konsentrasi bahan kimia akan tinggi di kedua organ tersebut, contohnya 30 menit setelah paparan timah hitam, maka konsentrasi di hati 50 kali lebih tinggi dari di darah. Untuk bahan-bahan yang mudah larut dalam lemak, maka jaringan lemak merupakan tempat penimbunan bahan yang mudah larut dalam lemak. Contohnya
203
DDT, dieldrin, polychlorinated biphenyls (PCB). Sedangkan tulang merupakan tempat penimbunan bahan-bahan seperti fluoride, timah hitam, dan strontium.
12.6.3.Ekskresi (Pengeluaran)
Setelah proses absropsi dan distribusi, maka bahan kimia akan diekskresikan dapat tetap dalam bentuk bahan asalnya maupun metabolitnya. Ekskresi yang utama ialah melalui ginjal, hampir semua bahan kimia berbahaya dikeluarkan melalui ginjal. Akan tetapi dapat juga melalui hati dan paru-paru untuk bahan-bahan tertentu. Ekskresi melalui ginjal terutama untuk bahan yang larut dalam air, dan melalui paruparu untuk bahan yang pada suhu tubuh masih berbentuk gas, karbon monoksida contohnya. Beberapa bahan kimia berbahaya dikeluarkan melalui hati, empedu, misalnya DDT, timah hitam. Bila bahan beracun akan dinetralisir (detoksikasi) oleh hati dan dirubah menjadi senyawa lain yang tidak berbahaya (metabolit) untuk selanjutnya dikeluarkan melalui empedu. Jalan eksresi yang lain ialah melalui air susu ibu terutama untuk bahan yang larut lemak seperti DDT dan PCB, serta dapat melalui keringat. Bila sistem ekskresi ini tidak berfungsi dengan baik, maka bahan-bahan berbahaya akan tertimbun di tubuh dalam jumlah banyak dan menimbulkan reaksi pada tubuh.
12.7. Efek Baha n Toksik Pada Tubuh Efek toksik yang terjadi merupakan reaksi biokimia antara bahan berbahaya dan
atau metabolitnya dengan jaringan tubuh. Efek toksik yang terjadi dapat bervariasi dan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok.
12.7.1.Lokal d an Sist emik
Bahan kimia tertentu dapat menimbulkan luka dan kerusakan jaringan pada tempat kontak, dapat di kulit, saluran pernafasan maupun saluran pencernaan, contohnya bahan yang bersifat korosif, iritatif. Sedangkan efek sistemik terjadi setelah bahan berbahaya masuk, diserap dan di distribusikan ke seluruh tubuh. Kebanyakan bahan toksik mempunyai efek paling parah pada satu atau beberapa organ yang disebut sebagai target organ. Konsentrasi bahan berbahaya tidak selalu paling tinggi di target organ, contohnya target organ methyl merkuri ialah otak, tetapi
204
konsentrasi tertinggi ada di hati dan ginjal. Target organ DDT ialah susunan saraf pusat, akan tetapi konsentrasi tertinggi di jaringan lemak.
12.7. Efek yang Reversi ble dan Irreversi ble.
Dikatakan reversible bila efek yang terjadi hilang dengan dihentikannya paparan bahan berbahaya, sebaliknya dikatakan irreversible bila efek yang terjadi terus menerus bahkan bertambah parah walaupun paparan sudah dihentikan. Contohnya karsinoma, penyakit hati. Umumnya efek yang terjadi reversible bila paparannya dengan konsentasi rendah dan waktu yang singkat, sedangkan irreversible bila paparan dengan konsentrasi tinggi dan waktu yang lama.
12.7.1.Efek Langsu ng dan Tert unda ( delayed )
Umumnya toksikan akan menimbulkan efek toksik yang segera terjadi setelah paparan contohnya keracunan sianida, terutama bila konsentrasinya cukup tinggi. Sedangkan efek yang tertunda (delayed) ialah efek yang terjadi beberapa waktu setelah paparan, contohnya efek karsinogenik yang terjadi setelah beberapa tahun paparan.
12.7.2.Reaksi Alergi dan Idiosynkrasi
Reaksi alergi atau disebut juga reaksi hipersensitivitas terjadi karena adanya sensitisasi sebelumnya oleh suatu bahan kimia yang menyebabkan dibentuknya antibodi oleh tubuh. Pada paparan berikutnya oleh bahan tersebut yang merupakan antigen. maka akan terjadi reaksi antigen antibodi dan menimbulkan reaksi alergi. Sedangkan reaksi idiosynkrasi merupakan reaksi tubuh yang abnormal terhadap suatu bahan yang diperoleh karena bawaan (genetik), misalnya kekuranganenzyme succynil choline. 12.8. Klasi fik asi Bahan Toksi k
Bahan-bahan beracun dapat diklasifikasikan berdasarkan pengelompokan tertentu antara lain: -
Berdasarkan penggunaan bahan antara lain: a. Solven, yaitu bahan kimia yang fungsinya sebagai pelarut Contoh : minyak tanah, bensin, alkohol
205
b. Aditif makanan, merupakan bahan tambahan yang berguna untuk menambah rasa, warna, pengawet, contoh MSG, bubuk papaya. -
Berdasarkan target organ otak, contoh timah hitam, merkuri dan senyawaannya: a. Paru-paru, contoh nitrogen oksida, sulfur dioksida, asbestos dandebu batu bara b. Paru-paru dan kulit, contoh toluene di-isocyanate c. Hati, contoh chlorinated hydrocarbon, ethilen khlorohidrin dan dioxan d. Ginjal, contoh senyawaanmerkuri dan chlorinatedhydrocarbon e. Syaraf, contoh merkuri, kadmium, dan senyawaannya f. Kulit, contoh detergen, chlorinated hydrocarbon, mineral asam dan minyak mineral pelumas g. Sum-sum tulang, contoh benzen
-
Berdasarkan fisiknya: Gas, debu, cair, fumes, uap, dan lain sebagainya
-
Berdasarkan toksisitasnya • Toksisitas ringan, yaitu zat-zat yang dapat menyebabkan perubahan pada
jaringan yang sifatnya reversible, akan baik dengan atau tanpa pengobatan • Toksisitas sedang, yaitu zat-zat yang dapat menyebabkan perubahan pada
jaringan yang sifatnya reversibel atau ireversibel, dan perubahan jaringan tersebut biasanya tidak begitu hebat, sehingga tidak menimbulkan cacat fisik yang serius dan tidak menimbulkan kematian. •
Toksisitas tinggi, yaitu zat-zat pada kadar yang rendah dan pada pemaparan yang berulang dan terus-menerus dapat menyebabkan kematian atau cacat yang serius.
-
Berdasarkan fisiologi: Iritan, asfiksian, karsinogen dan lain-lain.
12.9. Tingk at Keracunan Bahan Toksi k
Tidak ada batas yang jelas antara bahan kimia berbahaya dan tidak berbahaya, karena bahan kimia berbahaya bila ditangani dengan baik, akan aman dipergunakan, sebaliknya walaupun suatu bahan kimia tidak berbahaya akan tetapi tidak ditangani secara tepat akan sangat berbahaya bagi manusia. Paracelsus (1493
206
– 1541) menyatakan “ semua bahan adalah racun, tidak ada satu bahan pun
yang
bukan racun, hanya dosis yang benar membedakan apakah akan menjadi racun atau obat ” . Untuk mengetahui toksisitas suatu bahan berbahaya dikenalistilah LD50 (lethal dose 50 ) yaitu dosis tunggal yang menyebabkan kematian 50% binatang percobaan.
Semakin rendah nilai LD50 suatu bahan, maka makin berbahaya bagi tubuh, dan sebaliknya. Kelas zat racun Racun super Amat sangat beracun Amat beracun
Beracun sedang Sedikit beracun Tidak beracun
LD50 5 mg/kg BB atau kurang ( 5 - 50 mg/kg BB) ( 50 - 500 mg/kg BB )
Contoh Nikotin Timbal arsenat Hidrokuinon
(( 0.5 - 5g/kg g/kgBB BB) ) Isopropanol 5 -15 Asam ascorbat ( > 15 g/kg BB ) Propilen glikol Tabel 12.1. Klasifikasi Zat Beracun Berdasarkan LD
50
12.10. Faktor yang Menentukan Ting kat Keracun an
Tingkat keracunan yang terjadi pada organisme dipengaruhi oleh banyak faktor, dan yang paling utama ialah dosis dan lamanya paparan. Faktor-faktor lainnya yang juga mempengaruhi ialah faktor tuan rumah h( ost), faktor lingkungan, sifat fisik bahan kimia, serta absorbsi, distribusi dan eksresi, serta sensitivitas target organ. a. Sifat fisi k
Bentuk fisik suatu bahan kimia berpengaruh terhadap efek toksik yang terjadi. Bentuk yang lebih berbahaya ialah bila dalam bentuk cair atau gas yang mudah terinhalasi. Hal ini biasanya berkaitan dengan cara masuk bahan tersebut. Besarnya partikel juga sangat penting terutama bila bahan kimia tersebut terhisap inhaled ( ) oleh manusia karena dengan mengetahui besarnya partikel kita dapat memprediksi sejauh mana debu bahan kimia dideposit di dalam saluran pernafasan. Makin kecil partikel, semakin jauh terdeposit di paru-paru. b. Dosis (konsentrasi)
Semakin besar jumlah bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh, semakin besar efek keracunan yang ditimbulkan. Bentuk yang konsentrasinya pekat akan menimbulkan efek keracunan yang lebih parah. Hal ini diformulasikan oleh Haber sebagai berikut: E:TXC E : Efek akhir yang terjadi T : Time (waktu)
207
C : Concentration (konsentrasi) Sasaran upaya perlindungan tenaga kerja ialah menurunkan sekecil mungkin faktor E, dan untuk itu dikenal Nilai Ambang Batas (NAB) untuk mengatur faktor C dan faktor T. Nilai Ambang Batas ialah konsentrasi rata-rata bahan kimia yang masih aman bagi tenaga kerja yang terpapar bahan tersebut dalam waktu 8 jam kerja sehari atau 40 jam seminggu. Paparan bahan kimia juga dapat dibagi menjadi paparan akut dan kronis. Paparan akut ialah paparan bahan berbahaya yang terjadi dalam waktu singkat (kurang dari 24 jam). Efek yang terjadi pada paparan akut dapat cepat timbul bila bahan tersebut mudah diserap dan sebaliknya reaksi yang terjadi lambat bila bahan tidak mudah diserap. Sedangkan paparan kronis terjadi dalam waktu cukup lama dan efek yang terjadi setelah terjadi akumulasi bahan kimia di dalam badan. c. Lamanya Paparan
Tingkat toksisitas sangat tergantung dari lamanya paparan, sehingga gejala yang ditimbulkan dapat akut, subakut atau kronis. Semakin lama waktu terpaparan, semakin banyak yang diserap oleh tubuh, semakin parah gejala yang timbul. d. Interaksi bahan kimia
Bila terjadi paparan oleh lebih dari satu bahan kimia secara bersamaan, maka efek toksik yang terjadi dapat menjadi lebih berat atau lebih ringan. Kalau efek yang terjadi merupakan penjumlahan kedua bahan kimia itu maka disebut aditif, contohnya organoposphat dengan aktivitas cholinesterase; bila efek yang terjadi lebih berat dari penjumlahan dan diberikan sendiri-sendiri maka disebut sinergistik. Contohnya paparan asbes dengan merokok dalam menimbulkan kanker paru. Sebaliknya bila efek yang terjadi menjadi lebih ringan disebut antagonistik. e. Distribusi
Setelah berbagai bahan kimia diserap tubuh melalui berbagai cara masuk, maka bahanbahan akan berada di dalam darah dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh. Bahan-bahan kimia itu kemudian ditimbun pada organ-organ, semakin banyak dan cepat aliran darah, maka semakin banyak di timbun pada organ tersebut, sehingga terjadi akumulasi sampai terjadi reaksi tubuh.
208
f.
Pengeluaran (ekskresi ) :
Setelah
didistribusikan
ke
seluruh
tubuh
maka
bahan-bahan
tersebut
akan
dieliminasikan oleh tubuh melalui berbagai jalur pengeluaran. Ginjal merupakan salah satu organ pengeluaran yang sangat penting karena hampir semua bahan kimia berbahaya dikeluarkan melalui ginjal. Akan tetapi ada beberapa bahan yang jalur pengeluarannya melalui hati, empedu misalnya DDT, timah hitam, dan melalui paru-paru terutama yang berbentuk gas seperti karbonmonoksida. Bila sistem ekskresi ini tidak berfungsi dengan baik, maka bahan-bahan berbahaya akan tertimbun dalam tubuh dan menimbulkan gangguan kesehatan. g. Faktor Tuan Rumah ( Host )
Efek yang timbul akibat paparan bahan berbahaya dapat berbeda pada tiap individu. Banyak faktor pada diri individu yang mempengaruhi kecepatan absorbsi, distribusi di dalam badan, detoksikasi, dan ekskresinya. Faktor-faktor itu ialah: •
Faktor Genetik : keadaan genetik seseorang tidak sama dengan oranglainnya, ada
individu yang lebih sensitif terhadap bahan kimia tertentu tetapi tidak terhadap bahan kimia lainnya. •
Jenis Kelamin: juga berbeda antara pria dan wanita, umumnya pria lebih sensitif/
peka terhadap bahan kimia yang sifatnya racun terhadap ginjal, sebaliknya wanita lebih peka terhadap bahan kimia yang beracun bagi hati. Hal ini mungkin disebabkan karena perbedaan pada proses-proses fisiologis, misalnya wanita bisa membuang bahan berbahaya melalui darah menstruasi, air susu ibu, atau ditransfer ke janin bila sedang hamil. Faktor lainnya ialah pada wanita jaringan lemak relatif lebih banyak dari pada pria sehingga untuk bahan kimia berbahaya yang sifatnya larut lemak akan mudah tertimbun pada tubuh wanita. •
Faktor Umur : Dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak umumnyalebih
rentan terhadap paparan bahan kimia berbahaya karena volume udara pernafasan dan kecepatan absorbsi ususnya relative lebih cepat, juga enzim-enzim yang berfungsi menetralisir bahan racun belum berfungsi dengan sempurna. Di sisi lain pada orang yang berusia lanjut juga lebih rentan terhadap paparan bahan kimia karena biasanya sudah terjadi akumulasi bahan-bahan berbahaya pada usia sebelumnya. Dapat juga dengan
209
bertambahnya usia fungsi enzim-enzim yang berfungsi untuk menetralisir sudah menurun produksinya, atau eksresinya sudah tidak berfungsi dengan baik. •
Status Kesehatan : Status kesehatan seseorang sangat menentukan kepekaan
individu terhadap bahan berbahaya. Gizi yang cukup, penting sekali untuk berfungsinya enzim-enzim sistem pertahanan tubuh. Intake yang cukup protein, vitamin dan mineral sangat penting untuk pembentukan enzim-enzim detoksifikasi. Demikian juga lemak dan karbohidrat harus cukup untuk mempermudah terjadinya proses detoksifikasi. Vitamin A dan E serta selenium juga sangat diperlukan karena berfungsi sebagai antioksidan dan anti radikal bebas yang berfungsi melindungi dari bahan kimia berbahaya. Akan tetapi makanan sendiri sering menjadi sumber paparan, contohnya arsen, merkuri, kadmium, timah hitam yang banyak pada makanan laut (sea food), yang setelah bertahun-tahun akan terjadi akumulasi bahan-bahan tersebut di dalam tubuh. •
Higiene Perseorangan dan Perilaku Hidup:
Kebiasaan hidup yang buruk dapat
meningkatkan kepekaan seseorang individu. Kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol serta kebiasaan makan obat-obatan dapat menimbulkan reaksi antara bahan yang terkandung dalam minuman, rokok dengan bahan kimia yang terhirup oleh seorang individu. Ratusan macam bahan yang terkandung dalam asap rokok dapat berinteraksi dengan bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan efek negatif. Contohnya enzim sitokrom P.450 yang berfungsi penting untuk proses detoksifikasi dapat menurun fungsinya akibat bahan-bahan dalam rokok. Kebiasaan minum alkohol juga meningkatkan kepekaan tubuh terhadap paparan bahan berbahaya, karena alkohol dapat meningkatkan kecepatan absorbsi di usus (contohnya timah hitam).
12.11. Nilai Ambang Batas dan Indeks Pajanan Biologis ( Indices )
Biological Exposure
Untuk mengetahui apakah bahan-bahan berbahaya yang ada di udara/ lingkungan kerja
telah
membahayakan
kesehatan
tenaga
kerja,
maka
perlu
diukur
kadar/
konsentrasinya. Jika kadar telah melampaui dari NAB (Nilai Ambang Batas) yang telah ditentukan, maka ini berarti telah membahayakan kesehatan tenaga kerja
210
untuk bekerja di ruangan tersebut. Keadaan ini harus dikendalikan yaitu dengan upayaupaya menurunkan kadarnya sehingga di bawah NAB (Nilai Ambang Batas) atau upaya memberikan alat perlindungan diri. Nilai Ambang Batas ialah konsentrasi rata-rata bahan kimia yang masih aman bagi pekerja yang terpapar dalam waktu 8 jam kerja sehari atau 40 jam seminggu yang 3 dinyatakan dalam satuan ppm (bagian dalam sejuta) atau dalam mg/m .
Apabila pengendalian lingkungan tidak berhasil menurunkan kadar bahan berbahaya di lingkungan kerja, maka untuk mengetahui risiko bahaya pada kesehatan tenaga kerja dapat dilakukan pemantauan biologis b ( iological monitoring) dan hasilnya dibandingkan dengan Indeks Pajanan Biologis B ( iological Exposure Indices) Indeks Pajanan Biologis (Biological Exposure Indices) ialah suatu nilai yang menunjukkan konsentrasi zat indikator biologis (determinan) pada pemantauan biologis dari spesimen tenaga kerja yang dalam kondisi sehat dan terpapar bahan kimia pada waktu bekerja dengan beban kerja dan aktivitas yang normal sesuai ketentuan pada Nilai Ambang Batas. Nilai Indeks Pajanan Biologis ini menjadi pedoman dalam pemantauan biologis (biological monitoring), dimana bila pada pemantauan biologis didapatkan nilai (konsentrasi) di bawah indeks pajanan biologis maka umumnya tenaga kerja tidak mengalami gangguan kesehatan. Dengan demikian Indeks Pajanan Biologis merupakan suatu nilai panduan untuk menilai hasil pemantauan biologis yang penentuan nilainya ditentukan dengan mengacu pada nilai NAB.
12.12. Bahan Kim ia Toksi k
Bahan kimia beracun yang dipergunakan dalam kehidupan manusia terus bertambah jenisnya. Sampai saat ini diperkirakan hampir 15.000 jenis bahan kimia yang dikenal dan belum semuanya diketahui secara pasti bahayanya terhadap kesehatan. Hanya bahan kimia yang telah lama kita pakai terutama dalam industri baru diketahui sifat bahayanya. Secara garis besar bahan-bahan tersebut dapat digolongkan menjadi 5 golongan: a.
Senyawa logam dan metaloid
b.
Bahan pelarut
c.
Gas beracun
d.
Karsinogen
211
e.
Pestisida Beberapa contoh dari golongan bahan berbahaya tersebut dapat dilihat pada tabel
dibawah ini: No 1
2
3.
4.
5.
Jenis Zat Beracun Logam/metaloid
Bahan pelarut
Jenis B ahan Pb Hg (organic & inorganic)
Gangguan Kesehatan Syaraf , ginjal dan darah Syaraf, ginjal
Cadmium Hidrokarbon alifatik
Hati, ginjal dan darah Pusing dan koma
(bensin, minyak tanah) Hidrokarbon terhalogenasi Hati dan ginjal (kloroform, CCl4) Alkohol (etanol, methanol) Syaraf pusat, leukemia, saluran pencernaan Glikol Ginjal, hati dan tumor Aspiksian sederhana (N2, Argon, Gas-gas beracun Sesak nafas, kekurangan o sg e Helium) n Asam sianida ( HCN ) Pusing, sesak nafas Asam sulfida (H2S) Sesak nafas, kejang, hilang Karbon monoksida (CO) kesadaran Sesak nafas Otak, syaraf dan jantung Karsinogen Benzena Leukimia Asbes Paru-paru Benzidin Kandung kencing Hati, paru-paru, syaraf Vinil klorida pusat, darah Pusing kejang Pestisida Organoklorin,Organofosfat, , , hilang Karbamat, Arsenik kesadaran, kematian Tabel 12.2 . Contoh Bahan Kim ia Beracun
12.13. Pemantauan dan Pengendalian a. Sistem Labeling
Untuk mencegah terjadinya penyakit/ kecelakaan akibat kerja maka perlu dilakukan tindakan pencegahan antara lain dengan sistem labeling. Memberikan informasi yang jelas tentang bahan-bahan berbahaya sangat diperlukan terutama kepada para supervisor dan para pekerja. Bagi yang berpendidikan rendah diperlukan informasi yang mudah dikenal, sehingga dengan cepat pula dapat bersikap hati-hati dalam penanganannya. Pemberian informasi tersebut dikenal dengan sistem labeling atau pemberian etiket. b. Pemantaua n Lingkungan Kerja
Pemantauan kualitas lingkungan kerja amat diperlukan dalam keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Dalam pemantauan ini 212
dilakukan sampling dan analisa untuk mengetahui: • Jenis kontaminan misalnya H 2S, SO2, NOx, CO)
213
• Jumlah/ konsentrasi kontaminan (ppm atau mg/m3)
Data hasil pemantauan ini kemudian dibandingkan dengan NAB yang ada dan merupakan salah satu fakta yang obyektif apakah kondisi lingkungan kerja memenuhi persyaratan kesehatan kerja. Bila tidak memenuhi persyaratan kesehatan kerja, maka perlu dilakukan pengendalian sumber bahaya. Apabila pengendalian sumber bahaya tidak berhasil dengan baik, maka pekerja potensial terpapar bahan berbahaya, dan untuk mengetahui risiko bahaya terhadap kesehatan tenaga kerja dapat dilakukan pemantauan biologis. c. Pemantauan Biolo gis ( Biological Monitoring
)
Bahan kimia yang bersifat racun dapat menimbulkan efek lokal (ditempat masuk bahan kimia) atau efek sistemik (ke seluruh tubuh atau ke organ tubuh). Tubuh akan terganggu dengan masuknya zat racun tersebut dan dengan berbagai mekanisme tubuh berusaha melakukan detoksifikasi terutama oleh organ hati. Ada beberapa cara detoksifikasi dan hasil metabolitnya sebagian atau seluruhnya dikeluarkan/ diekskresikan melalui urine, tinja, keringat atau udara pernafasan. Dapat pula bahan tersebut di timbun pada organorgan tubuh seperti kuku, rambut yang kadarnya sebanding dengan kadar dalam darah. Untuk
itu
upaya
pengendalian
dan
perlindungan
dapat
dilakukan
dengan
pemantauan biologis terhadap tenaga kerja yaitu dengan melakukan pemeriksaan darah, urine, ataupun tinja, atau bahkan kadang-kadang kuku, rambut sesuai dengan sifat bahan kimia yang dicurigai. Jadi pemantauan biologis biological ( monitoring) ialah suatu cara untuk menilai paparan dan risiko terhadap kesehatan tenaga kerja dengan cara mengukur konsentrasi indikator bahan kimia (determinan) pada spesimen biologis dan merupakan indikator uptake dari suatu bahan kimia secara inhalasi. Nilai yang didapat dibandingkan dengan nilai Indeks Pajanan Biologis B ( iological Exposure Indices). Bila nilainya di bawah dari nilai Indeks Pajanan Biologis maka dapat dikatakan tenaga kerja tidak akan terganggu kesehatannya. Dengan demikian setiap kelainan yang menjurus pada penyakit akibat kerja dapat diketahui secara dini. Contoh pada keracunan metil merkuri, karena rambut tumbuh relatif konstan maka untuk mengetahui paparan merkuri selama waktu tertentu digunakan rambut sebagai indikator biologis. Kadar methyl merkuri yang ditimbun pada rambut kurang lebih 250 kali dibandingkan kadar dalam darah; 0.2 mikrogram/g dalam darah = 50 mikrogram/g di rambut.
214
Indeks Pajanan Biologis (Biological Exposure Indices) menunjukkan konsentrasi zat indikator biologis (determinan) pada pemantauan biologis dari spesimen tenaga kerja yang dalam kondisi sehat dan terpapar bahan kimia pada waktu bekerja dengan beban kerja dan aktivitas yang normal sesuai ketentuan pada NAB: Bahan Kimia
Spesimen
Indika tor Biologis
Anilin
Urine
p-aminophenol
Benzena
Urine
S-phenylmercapturic
Kadmium
urine darah Karbon disulfida Urine
acid Kadmium 2-thioxothiazolidine-4carboxylic acid
Karbon monoksida
darah nafas
carboxyhemoglobin carbonmonoksida
Kromium
Urine
Kromium
Fluoride
Urine
Fluoride
Lead Methanol Pestisida organopospat
Darah Urine Darah
total lead Methanol cholinesterase
BEI
50 mg/g (end of shift) 25 µg/g creatinine (end of shift) 5 µg/g creatinine 5 µg/L 0,5 mg/g creatinine (end of shift) 3.5% Hb (end of shift) 20 ppm (end of shift) 25 µg /L (end of shift at end of workweek) 2 mg/L (prior to shift) 3 mg/L (end of shift) 30 µg/100ml 15 mg/L (end of shift) 70 %
250 Phenol Toluen
Urine urine
total phenol toluen
Xylen
darah Urine
toluen Methyl hippuric acid
mg/g
(end
of
shift) mg/L (end of 0,03 shift) 0.02 mg/L (prior to last shift of workweek 1,5g/g creatinin
Tabel 12.3. Beberapa N ilai BEI Bahan Ki mia
Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices (ACGIH 2013). d. Pengendalian Teknis
Pengendalian teknis ditujukan untuk menjaga agar udara lingkungan kerja tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan tenaga kerja atau kalaupun ada kontaminasi diupayakan tidak melebihi Nilai Ambang Batas yang ada. Dengan demikian diharapkan tenaga kerja dapat selalu terpelihara kesehatannya, dan meningkat produktivitasnya. Ada berbagai cara pengendalian teknis ini, dan memerlukan pemilihan cara yang tepat terutama dalam penggunaan jenis bahan baku, teknologi proses dan pemeliharaan peralatan produksi. Beberapa cara pengendalian itu ialah: •
Substitusi: Menggantikan bahan-bahan yang berbahaya yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit dengan bahan yang lebih aman. Misalnya benzene diganti dengan toluene dan xylene, methanol diganti dengan etanol. 215
216
•
Isolasi Suatu
tindakan
untuk
melokalisir
proses
ataupun
bahan-bahan
yang
dapat
menimbulkan bahaya, yang selanjutnya diharapkan kontaminasi tidak menyebar ketempat lain. •
Ventilasi Untuk menggantikan udara yang terkontaminasi di lingkungan kerja dengan udara segar, dengan cara mengalirkan udara yang bersih ketempat yang
terkontaminasi. e. Pengendalian Adminis trasi Pengendalian administrasi dilakukan apabila cara-cara pengendalian tersebut di atas tidak atau belum dapat menjaga lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan kesehatan kerja. Yang dimaksud dengan pengendalian administrasi ialah pengendalian faktor bahaya di tempat kerja dengan menyertakan sistem managemen. Beberapa cara pengendalian administrasi yang dapat dilakukan ialah: -
Kebersihan umum dan higiene perorangan
-
Pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan khusus
-
Pelatihan dan Pendidikan
-
Rotasi pekerjaan
f.
Pemahaman MSDS (Material Safety Data Sheet) Penggunaan Alat Pelindu ng Diri Bila semua upaya di atas tetap tidak dapat menjaga udara lingkungan kerja atau
konsentrasi polutan masih lebih tinggi dari NAB, maka sebagai langkah berikutnya ialah pemberian alat pelindung diri yang sesuai dengan potensi bahaya yang ada. Beberapa contoh alat pelindung diri ialah: -
Helm
-
Masker
-
Sarung tangan
-
Baju kerja
-
Sepatu Kerja
217
BAB XIII TUGAS DAN FUNGSI DOKTER PERUSAHAAN
13.1. Lat ar Belak ang
Industri dan produknya mempunyai dampak positif dan negatif kepada manusia. Disatu sisi memberikan keuntungan berupa terciptanmya lapangan kerja, mempermudah komunikasi dan transportasi serta akhirnya terjadi peningkatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dipihak lain timbul dampak negatif karena pajanan bahan-bahan yang terjadi pada proses industri atau oleh karena produk-produk hasil industri tersebut. Pajanan bahanbahan tersebut mempengaruhi kesehatan lingkungan antara lain berupa pencemaran air karena pembuangan limbah dari pabrik-pabrik, pencemaran udara dari bahan-bahan yang diolah atau karena asap pabrik yang paparannya terhadap manusia dapat menimbulkan penyakit. Perlindungan kesehatan tenaga kerja merupakan upaya yang ditempuh untuk tetap menjaga kesehatan tenaga kerja serta produktivitas. Peranan tenaga kesehatan; dokter dan paramedis menjadi sangat penting dan diharapkan akan mampu menjawab kompleksnya bahaya yang ada. Pemerintah melalui peraturan perundangan telah menggariskan fungsi dan tugas dokter perusahaan dalam pemenuhan kesehatan tenaga kerja.
13.2. Dasar Huku m
1. 2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja
3.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Per.03 /Men/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
4.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kepts.333/Men/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.
5.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.79/Men/2003 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja.
218
6.
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.22 /DJPPK/V/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja.
13.3.
Tujuan
Pembelajaran
13.3.1.Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta pelatihan diharapkan dapat memahami Fungsi dan Tugas Dokter Perusahaan.
13.3.2.Tujuan Instruk sional Khusus
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelaskan : a.
Peraturan perundangan terkait Fungsi dan Tugas Dokter Perusahaan
b.
Pelayanan kesehatan terkait Penyakit Akibat Kerja (PAK)
13.4. Ruang Lingkup
1.
Kesehatan dan pekerjaan
2.
Fungsi perlindungan tenaga kerja
3.
Fungsi pelayanan kesehatan
4.
Fungsi administratif
5. 6.
Tugas medis Tugas terkait dengan lingkungan kerja
7.
Tugas melakukan fungsi administratif
13.5. Pekerjaan dan Kesehat an
Ilmu kedokteran kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kedokteran yang berhubungan dengan diagnosis, penatalaksanaan, dan pencegahan penyakit yang disebabkan atau ditimbulkan akibat bahaya yang terjadi di tempat kerja. Oleh sebab itu seorang dokter perusahaan harus terampil dalam ilmu kedokteran preventif dan kuratif yang dapat diterapkan di lingkungan tempat kerja. Ilmu Kesehatan Kerja adalah bidang studi yang mempelajari cara pengukuran, evaluasi, dan penanggulangan bahaya di tempat kerja. Ahli di bidang ini disebut Ahli Higiene kerja atau industri yang bertanggung jawab dalam penyimpanan zat kimia yang dapat menimbulkan bahaya dan identifikasi, pengukuran serta penilaian resiko bahaya di tempat kerja dan pengendalian.
219
Ilmu Keselamatan Kerja adalah bidang studi yang mempelajari cara untuk memodifikasi peralatan dan proses kerja guna mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Ahli di bidang ini disebutsafety engineer, yang bertanggung jawab dalam penyelidikan kecelakaan kerja, pemantauan pemeliharaan, efektivitas prosedur, peralatan atau sarana untuk mencegah kecelakaan kerja. Ergonomi adalah bidang studi yang mempelajari cara mendesain peralatan, mesin, proses dan tempat kerja, yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia yang menggunakannya. Ahli dibidang ini disebut ergonom. Kombinasi kemampuan teknis kesehatan dan keselamatan kerja dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi gangguan kesehatan akibat kerja. Jadi peranan seorang dokter perusahaan sangat bervariasi bergantung pada besarnya tempat kerja. Perusahaan besar dengan kebijakan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja seyogyanya memiliki ahli kesehatan dan keselamatan kerja yang terdiri dari para ahli yang telah disebutkan sebelumnya dan dipimpin oleh oleh seorang dokter perusahaan. Dokter tersebut sebaiknya memiliki latar belakang keahlian dokter kesehatan dan keselamatan kerja. Sebaliknya pada perusahanan yang kebih kecil dokter perusahaan harus dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu dokter perusahaan harus memahami keempat bidang ilmu tersebut diatas. PENATALAKSANAAN Identifikasi akibat kerja gangguan kesehatan Diagnosis Pengobatan Penyelidikan penyebab gangguan kesehatan ditempat kerja Pemantauan dan Pengendalian Penyebab Gangguan Kesehatan Pemantauan kesehatan pekerja
PETUGAS YANG BERTANGGUNG JAWAB Pekerja/PetugasKeselamatan Kerja/Paramedis/Dokter Dokter/Paramedis Dokter Ahli Hygiene/Dokter/Ahli Toksikologi Ahli Hygiene/Safety engineer/ergonomis dan / atau dokter Dokter/paramedis
Profesi lain yang dapat membantu pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja antara lain paramedis/ perawat kesehatan dan keselamatan kerja, ahli toksikologi, ahli audiologi, fisioterapis, psikolog pengacara, pengurus rehabilitasi medis, dan para spesialis di bidang ilmu kedokteran (dokter ahli bedah tulang, ahli paru, dokter ahli penyakit dalam, dan lain-lain). Agar seseorang tenaga kerja berada dalam keserasian sebaik-baiknya yang berarti bahwa yang bersangkutan dapat menjamin keadaan kesehatan dan
220
produktivitas kerjanya secara optimal, maka perlu adanya keseimbangan yang positif konstruktif, antar unsur-unsur: 1.
Beban kerja Setiap pekerjaan merupakan beban bagi pelakunya. Beban dimaksud mungkin fisik, mental, dan atau sosial. Seseorang tenaga kerja yang secara fisik bekerja berat seperti halnya buruh bongkar muat barang di pelabuhan, memikul lebih banyak beban fisik dari pada beban mental ataupun sosial. Berlainan dari itu adalah beban kerja seorang pengusaha atau manajemen, tanggung jawabnya, merupakan beban mental yang relatif jauh lebih besar dari pada beban fisik yang dituntut pekerjaannya. Adapun petugas sosial misalnya penggerak lembaga sosial masyarakat atau gerakan mengentaskan kemiskinan,
mereka
lebih
menghadapi
dan
memikul
beban
kerja
sosial
kemasyarakatan. Seseorang tenaga kerja memiliki kemampuan tersendiri dalam hal kapasitas menanggung beban kerjanya. Mungkin diantara mereka lebih cocok untuk beban fisik atau mental, atau sosial. Namun demikian, terdapat kesamaan yang berlaku umum yaitu mereka memiliki keterbatasan, hanya mampu untuk memikul beban sampai tingkat tertentu. Selain dari batas maksimal beban, bagi masing-masing tenaga kerja terdapat pembebanan kerja yang paling optimal bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Prinsip ini sebenarnya yang mendasari maksud penempatan seorang tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat pula. Atau dengan lebih tegas lagi pemilihan tenaga kerja tersehat untuk pekerjaan yang tersehat pula. Derajat tepat untuk penempatan meliputi kecocokan pengalaman, pengetahuan, keahlian, keterampilan, motivasi, sikap kerja dan lain sebagainya.
2.
Beban tambahan akibat dari pekerjaan dan lingkungan kerja Sebagai tambahan kepada beban kerja yang merupakan beban langsung akibat pekerjaan atau beban pekerjaan yang sebenarnya, pekerjaan biasanya dilakukan dalam suatu lingkungan atau situasi, yang menyebabkan adanya beban tambahan kepada tenaga kerja baik jasmani maupun rohani. Terdapat 5 faktor yang menjadi beban tambahan dimaksud: a. Faktor Fisik, meliputi faktor penerangan, suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, kebisingan, vibrasi, radiasi gelombang elektromagnetik
221
b. Faktor kimiawi meliputi semua zat kimia organik dan anorganik yang mungkin wujud fisiknya merupakan salah satu atau lebih dari bentuk gas, uap, debu, kabut, fumeltulic (uap logam), asap, awan, cairan, dan atau zat padat. c. Faktor biologis, yaitu semua mahluk hidup baik dari golongan tumbuhan maupun hewan dari yang paling sederhana bersel tunggal, sampai dengan yang paling tinggi tingkatannya. d. Faktor Fisiologis/ Ergonomis yaitu interaksi antara faal kerja manusia dengan pekerjaan dan lingkungan kerjannya seperti konstruksi mesin yang disesuaikan dengan fungsi indera manusia, postur dan cara kerja yang mempertimbangkan aspek antropometris dan fisiologi manusia. e. Faktor mental dan psikologis, meliputi reaksi mental dan kejiwaan terhadap suasana kerja, hubungan antara pengusaha dan tenaga kerja struktur dan prosedur organisasi pelaksanaan kerja dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang sifatnya negatif dan dalam kadar yang cukup dapat mengganggu daya kerja serta kesehatan seseorang tenaga kerja. 3.
Kapasitas kerja Kemampuan kerja seseorang berbeda dari satu kepada yang lainnya dan sangat bergantung kepada motivasi kerja, pengalaman, latar belakang pendidikan, keahlian, keterampilan, kesesuaian, terhadap pekerjaan, kondisi kesehatan, keadaan gizi, jenis kelamin, usia, dan ukuran antropometris tubuh serta reaksi kejiwaan.
13.6. Fungsi Dokter Perusahaan A. Fungsi Perlindungan
Dari uraian diatas jelaslah bahwa selain tenaga kerja, lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap kesehatan tenaga kerja. Oleh karena itu perlulah dilakukan upaya upaya perlindungan terhadap tenaga kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 dimana pasal 3 memuat syarat keselamatan kerja ; a)
Mencegah dan mengurangi kecelakaan
b)
Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
c)
Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
d)
Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
222
e)
Memberi alat-alat perlindungan diri kepada pekerja
f)
Memberi pertolongan pertama pada kecelakaan
g)
Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar, atau radiasi, suara, dan getaran
h)
Mencegah, dan mengendalikan timbulnya Penyakit Akibat Kerja baik Fisik, psikis, keracunan, infeksi dan penularan
i) j)
Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
k)
Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
l)
Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban
m)
Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
n)
Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
o) p)
Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan Mengamankan
dan
memperlancar
pekerjaan bongkar
muat
perlakuan
dan
penyimpanan barang q) r)
Mencegah terkena aliran listrik berbahaya Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi Dari syarat tempat kerja tersebut, mayoritas untuk mencapainya terkait lingkup
pengetahuan dan keterampilan yang hanya dimiliki dan dapat dijalankan oleh dokter maupun paramedis. Sebagai contoh mewujudkan tempat kerja yang memberikan alat pelindung diri kepada pekerja (huruf e) tentunya tidak hanya mempermasalahkan kepada alatnya itu sendiri tapi juga kepada bahaya yang akan ditangkal hubungannya dengan paparannya kepada tubuh, seperti halnya bagaimana sebuah masker dapat melindungi pekerja jika besarnya partikel debu yang ada di tempat kerja dan jalan masuknya ke tubuh pekerja tidak diperhitungkan. Tentunya dokter perusahaan yang dapat mengklarifikasi sampai kepada dampak timbulnya Penyakit Akibat Kerja (PAK). Contoh lainnya adalah paparan kebisingan tempat kerja, bagaimana jika penyediaan ear plug atau ear muff, hanya didasarkan pada kebisingan yang tinggi saja dan tidak didasarkan kepada daya tangkap maksimal dari telinga akan kebisingan selama bekerja atau 8 jam kerja. Dari hal
223
diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan fungsi perlindungan tenaga kerja dokter perusahaan perlu didukung oleh keterampilan dalam manajemen risiko melalui kegiatan identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta pengendalian atau kontrol yang mengacu kepada standard dan peraturan perundangan yang berlaku.
B. Fungsi Pe layanan Kesehatan
Fungsi pelayanan yang dilakukan dokter perusahaan sudah diangkat di Undangundang No. 1 tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja, pasal 8 mengenai kewajiban pengurus memeriksakan kesehatan tenaga kerjanya. Namun pelayanan kesehatan bukanlah untuk unsur pemeriksaan dan pengobatan saja. Fungsi pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter perusahaan adalah bersifat komprehensif yaitu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan melalui wadah Pelayanan Kesehatan Kerja yang dipimpin oleh dokter dan dibantu oleh paramedis. Fungsi pelayanan kesehatan dari Dokter Perusahaan sangat melekat kepada tugas pokok dari pelayanan kesehatan kerja itu sendiri sebagaimana tertulis pada Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03 tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja: a)
Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus
b) c)
Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja
d)
Pembinaan dan pengawasan sanitair
e)
Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja
f)
Pencegahan dan Pengobatan terhadap penyakit umum dan Penyakit Akibat Kerja
g)
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
h)
Pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
i)
Memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja
j)
Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja
224
k)
Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya
l)
Memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada pengurus
C. Fungsi Administratif
Fungsi administratif adalah fungsi pendukung jalannya fungsi perlindungan dan pelayanan kesehatan kerja. Sebagai profesional, pencatatan memberikan banyak manfaat terlaksananya semua fungsi tersebut di atas. Dalam Permenaker 02 tahun 1980 dikatakan perlunya perencanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan memang apabila perencanaan tersebut tidak dicatat dan dilaporkan akan terjadi tenaga kerja meninggalkan tugasnya untuk pemeriksaan kesehatan atau sebaliknya tanpa koordinasi atau mendadak sehingga salah satunya terbengkalai. Selain itu tenaga kerja juga seakan dipaksakan untuk menerima pelayanan kesehatan sehingga hasil yang didapat tidak menunjukkan keadaan kesehatan yang sesungguhnya. Pencatatan dan pelaporan bukan hanya kepada internal perusahaan, tapi juga kepada eksternal perusahaan. Pencatatan kejadian kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja adalah kewajiban perusahaan dan dokter perusahaan untuk dapatnya kompensasi kepada tenaga kerja. Selain itu komunikasi kepada tenaga kerja dan perusahaan adalah tujuan dari fungsi administratif. Pencatatan status kesehatan tenaga kerja merupakan lembar indikator terhadap kejadian paparan lingkungan kepada tenaga kerja. Fungsi dokter perusahaan tersebut di atas tentunya akan dapat dilaksanakan jika didukung seluruh komponen perusahaan yaitu manajemen, serikat pekerja, pekerja bahkan pemerintah melalui pengawas ketenagakerjaan. Pimpinan atau pengurus perusahaan sangat berkepentingan dalam peningkatan keuntungan perusahaan, dan dokter perusahaan memastikan tersedianya tenaga kerja yang sehat untuk mencapai produktivitas yang optimal. Memastikan juga bahwa tenaga kerja bukan hanya mau tapi juga mampu untuk bekerja dengan prilaku dan lingkungan kerja yang sehat. Adapun tugas dokter untuk kesehatan tenaga kerja adalah 1. Tugas bidang medis Mencegah adalah lebih baik dari mengobati. Sebagai tenaga medis, dokter perusahaan melakukan tugas medisnya terhadap tenaga kerja. Pemeriksaan
225
kesehatan yang dilakukan tidak selalu bagi tenaga kerja yang sedang sakit, atau dengan kata lain ada kewajiban pemeriksaan awal,berkala, dan khusus dimana yang diperiksa tidak atau merasa tidak sakit, bisa saja pada pemeriksaan itu ditemukan kelainan atau penyakit. Dari hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas tersebut terkait akan fungsi perlindungan, pelayanan kesehatan, serta pencatatan serta pelaporan. 2. Tugas dalam bidang teknis lingkungan Sebagaimana Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, telah diamanahkan bahwa setiap tempat kerja harus memenuhi syarat keselamatan dalam pasal Dokter perusahaan punya peran besar terutama kepada pemenuhan syarat yang menyangkut kesehatan yang mana terdapat faktor fisik, kimia, biologi, psikososial dan ergonomi yang harus dikendalikan karena punya pengaruh bagi kesehatan tenaga kerja. Pengukuran atau pengujian lingkungan kerja adalah bagian tugas yang dilaksanakan dan bisa bekerjasama dengan ahli terkait yang ada di perusahaan seperti ahli K3 Kimia, ahli toksikologi, dan sebagainya atau bisa juga menjalin kerjasama dengan eksternal dalam hal ini Perusahaan Jasa K3 (PJK3). 3. Tugas terkait fungsi administratif Pencacatan dan pelaporan adalah tugas yang harus dijalankan sebagai wujud dari hubungan dengan berbagai unit di lingkungan internal maupun dengan institusi eksternal dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan maupun tenaga kerja, dan lainnya.
226
BAB XIV ERGONOMI DAN FISIOLOGI KERJA
14.1. Lat ar Belak ang
Ergonomi mengajarkan bahwa desain dari suatu peralatan/ mesin, organisasi dan lingkungan kerja harus didasari atas kemampuan faal manusia. Secara faal/ fisiologi, kemampuan fisik tenaga kerja ditentukan oleh ukuran dan gerakan otot dan tulang untuk menerima beban kerja tanpa kelelahan atau gangguan. Namun kelelahan tidak saja ditentukan oleh kelelahan otot, melainkan juga terdapat komponen mental psikologis dan lingkungan kerja yang mempengaruhinya. Dengan penerapan ergonomi dan fisiologi kerja akan tercipta kondisi dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman dan efisien. Dalam pemanfaatan teknologi melalui pengalihan dan transfer teknologi pada umumnya, dan atau desain dari suatu peralatan, organisasi dan lingkungan kerja pada khususnya, telah terjadi ketidakseimbangan antara tuntutan tugas dan kemampuan faal manusia sebagai pengelola teknologi tersebut. Maka terjadilah berbagai dampak sebagai penjabaran dari stress yang dihadapi manusia, berupa keluhan dan rasa nyeri, penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, keracunan, kematian, polusi dan rusaknya lingkungan. Mengapa sampai terjadi efek negatif seperti itu antara lain karena kurangnya pemanfaatan alih dan pilih teknologi dengan benar di satu pihak dan di lain pihak tidak diterapkannya ergonomi dan fisiologi kerja. Segala usaha harus dilakukan untuk mengatasinya, salah satunya adalah peningkatan pengetahuan tentang Keselamatan Kerja dan Hiperkes, khususnya ergonomi dan fisiologi kerja bagi kalangan dunia industri baik pihak pimpinan, manajer, dokter perusahaan, supervisor maupun pekerja itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya modul untuk pelatihan yang baku bagi tenaga pengajar serta memudahkan proses belajar bagi peserta pelatihan.
14.2.
Tujuan
Pembelajaran
14.2.1.Tujuan Instruksional Umum
Setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan dapat mengetahui, mengerti dan dapat menjelaskan ergonomi dan fisiologi kerja.
227
14.2.2.Tujuan Instruk sional Khusus
Setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat: a. Menjelaskan pengertian ergonomi danfisiologi kerja b. Menjelaskan penerapan ergonomi danpeningkatan produktivitas c. Menjelaskan norma-norma ergonomi d. Menjelaskan beban kerja e. Menjelaskan beban tambahan f. Menjelaskan performa kerja g. Menjelaskan pengukuran antropometri h. Menjelaskan pengukuran saranakerja i. Menjelaskan test bangku Harvard j. Menjelaskan pengukuran kelelahan dengan Reaction timer k. Menjelaskan pengukuran kelelahan dengan Fliker Fussion l. Menjelaskan penerapan ergonomi di tempat kerja
14.3.
Dasar Huku m
Dasar hukum yang berkaitan dengan Ergonomi adalah: 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Koperasi No. Per 01/MEN/1976 tentang Wajib Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
14.4.
Tuju an Pembelaj aran
14.4.1.Tujuan Instruksional Umum
Setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan dapat mengetahui, mengerti dan dapat menjelaskan ergonomi dan fisiologi kerja.
228
14.4.2.Tujuan Instruk sional Khusus
Setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat: a.
Menjelaskan pengertian ergonomi dan fisiologi kerja
b.
Menjelaskan penerapan ergonomi dan peningkatan produktivitas
c.
Menjelaskan norma-norma ergonomi
d.
Menjelaskan beban kerja
e.
Menjelaskan beban tambahan
f. g.
Menjelaskan performa kerja Menjelaskan pengukuran antropometri
h.
Menjelaskan pengukuran sarana kerja
i.
Menjelaskan test bangku Harvard
j.
Menjelaskan pengukuran kelelahan dengan Reaction timer
k.
Menjelaskan pengukuran kelelahan dengan Fliker Fussion
l.
Menjelaskan penerapan ergonomi di tempat kerja
14.5. Ruang Lin gku p
a.
Definisi
b.
Ergonomi dan produktivitas
c.
Ergometri dan antropometri
d.
Penerapan ergonomi di tempat kerja (norma-norma ergonomi, beban kerja, beban tambahan, performa kerja, identifikasi, penilaian dan pengendalian)
14.6. Definisi A. Erg on om i
Istilah Ergonomi berasal dari bahasa Latin yaitu ergon” “ yang artinya kerja dan “nomos” yang artinya aturan. Menurut International Ergonomic Association, Ergonomi didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau
secara
anatomi,
fisiologi,
psikologi,
engineering,
manajemen
dan
desain/
perancangan. Di dalam ergonomi dibutuhkan studi tentang sistem dimana manusia, fasilitas kerja dan lingkungannya saling berinteraksi dengan tujuan utama yaitu menyesuaikan suasana kerja dengan manusianya. Penerapan ergonomi pada umumnya merupakan aktivitas desain ataupun re-desain sarana dan lingkungan kerja. Ergonomi dapat pula berfungsi sebagai desain perangkat lunak dengan semakin banyaknya pekerjaan yang berkaitan erat dengan
229
komputer. Ergonomi dapat berperan pula sebagai desain pekerjaan pada suatu organisasi, misalnya penentuan jumlah jam istirahat, pemilihan jadwal kerja gilir, meningkatkan variasi pekerjaan dan lain-lain. Penerapan ergonomi lainnya adalah desain dan evaluasi produk. Disamping itu ergonomi juga memberikan peranan penting dalam meningkatkan faktor keselamatan dan kesehatan kerja, misalnya seleksi karyawan, pemeriksaan kesegaran jasmani dan desain suatu sistem kerja untuk mengurangi rasa nyeri dan ngilu pada sistem kerangka dan otot manusia. Selain itu ergonomi juga berperan dalam menciptakan kenyamanan kerja dan mengurangi kelelahan kerja. Kelelahan kerja dapat diketahui dari hasil pengukuran sehingga dapat dilakukan koreksi terhadap lingkungan dan perangkat kerja, sikap maupun cara kerja.
B. Fisiologi Kerja
Ilmu tentang faal yang dikhususkan untuk manusia yg bekerja disebut ilmu faal kerja/ fisiologi kerja. Secara faal, bekerja adalah hasil kerjasama dalam koordinasi yang sebaikbaiknya dari indera mata, telinga, peraba, perasa dan lain-lain, otak dan susunan syarafsyaraf di pusat dan di perifer, serta otot-otot. Selanjutnya untuk pertukaran zat diperlukan peredaran darah ke dan dari otot-otot, dalam hal ini, jantung, paru-paru dan lain-lain menunjang kelancaran proses pekerjaan. Dalam keadaan otot kekurangan energi, timbunan glikogen di hati akan dimobilisasi ke otot. Sedangkan ginjal merupakan alat pertukaran zat bagi bahan-bahan terlarut. Otot-otot adalah salah satu organ yang terpenting terutama untuk pekerjaan fisik. Otot bekerja dengan jalan kontraksi dan relaksasi. Terdapat 2 jenis kerja otot yaitu: kerja otot dinamis yang ditandai dengan adanya proses berulang antara kontraksi dan relaksasi serta kerja otot statis ditandai dengan proses kontraksi yang berkepanjangan. Selama kontraksi, darah diantara serat-serat otot terjepit, sehingga mengganggu peredaran darah. Jadi pertukaran zat terganggu dan hal demikian menjadi sebab kelelahan otot. Kelelahan otot secara fisik antara lain akibat zat-zat sisa metabolisme seperti asam laktat, CO 2, dan sebagainya. Namun kelelahan, sesuai dengan mekanisme kerja, tidak saja ditentukan oleh keadaan ototnya sendiri,
230
melainkan terdapat komponen mental psikologis dan lingkungan kerja yang sering juga besar pengaruhnya. Otot dan tulang merupakan dua alat yang sangat penting dalam bekerja. Maka berkembanglah ilmu biomekanik, yaitu ilmu tentang gerakan otot dan tulang, yang dengan penerapannya diharapkan agar dengan tenaga sekecil-kecilnya dapat dicapai hasil kerja sebesar-besarnya. Otot dan tulang merupakan faktor-faktor terpenting bagi ukuran-ukuran tubuh. Ukuran-ukuran ini menentukan pula kemampuan fisik tenaga kerja. Peralatan kerja dan mesin perlu serasi dengan ukuran-ukuran tersebut. Maka berkembanglah ilmu yang disebut antropometri, yaitu ilmu tentang ukuran-ukuran tubuh, baik dalam keadaan statis ataupun dinamis.
14.7. Ergonomi dan Produktivi tas
Ergonomi adalah suatu ilmu serta penerapannya yang mengupayakan terciptanya kenyamanan kerja secara optimal melalui penyerasian manusia dengan pekerjaan, peralatan kerja dan lingkungan kerjanya. Ergonomi mempunyai tujuan tercapainya tingkat produktivitas dan efisiensi kerja yang maksimal. Dengan penerapan ergonomi pada berbagai bidang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang cukup nyata. Dengan diterapkannya ergonomi di tempat kerja, hal ini akan memberikan banyak manfaat antara lain: a. Pekerjaan bisa lebih cepat selesai b. Risiko kecelakaan lebih kecil c. Mengurangi jam kerja yang hilang d. Risiko penyakit akibat kerja kecil e. Gairah/ kepuasan kerja lebih tinggi f.
Biaya ekstra/ tambahan tidak terduga bisa ditekan
g. Absensi/ tidak masuk kerja rendah h. Kelelahan berkurang i.
Rasa sakit berkurang atau tidak ada
j.
Produktivitas meningkat
Agar tujuan penerapan ergonomi di tempat kerja dapat berhasil secara optimum dan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, ada 8 Kelompok masalah ergonomi yang perlu mendapat perhatian yaitu: 1. Gizi kerja
231
2.
Pemanfaatan tenaga dan otot
3.
Sikap dan cara kerja
4.
Kondisi lingkungan kerja
5.
Waktu kerja
6.
Kondisi informasi (misalnya: instruksi kerja, SOP dalam bahasa yang mudah dimengerti tenaga kerja)
7.
Kondisi sosial (misalnya: hubungan baik antar rekan kerja, atasan dan bawahan)
8.
Interaksi mesin-mesin
14.8. Norma-norma Ergonomi
Norma-norma ergonomi yang telah disepakati Hasil Lokakarya Ergonomi Tahun 1978 di Cibogo meliputi: A. Pembebanan Kerja Fisik 1.
Ciri tenaga kerja Indonesia: Kondisi dipengaruhi iklim tropis, kondisi sosial ekonomi dan derajat kesehatan pada umumnya yang belum sepenuhnya memuaskan.
2.
Kriteria pembebanan: Pembebanan fisik yang dibenarkan adalah pembebanan yang tidak melebihi 30-40% dari kemampuan kerja maksimum tenaga kerja yang berlaku.
3.
Rekomendasi kuantitatif: Dalam hal beban fisik mengangkat dan mengangkut, batas beban yang diperkenankan adalah 40 kg.
4.
Pendekatan praktis: Denyut nadi diusahakan tidak melebihi 30-40 kali per menit di atas denyut nadi sebelum bekerja.
B. Sikap Tubuh Dalam Bekerja 1. Sikap harus ergonomis sehingga dicapai efisiensi kerja dan produktivitas yang optimal dengan memberikan rasa nyaman dalam bekerja 2. Bagi semua pekerjaan harus selalu diusahakan supaya kegiatan dilaksanakan dalam sikap kerja yang ergonomis. Contoh: Agar senantiasa diupayakan bahwa semua pekerjaan dilaksanakan dengan duduk atau dalam sikap duduk dan sikap berdiri secara bergantian 3. Untuk memenuhi sikap tubuh dalam bekerja yang ergonomis di atas perlu dibuat atau ditentukan kriteria dan ukuran-ukuran baku tentang tempat duduk dan meja kerja dengan berpedoman pada ukuran antropometri orang Indonesia umumnya, sebagai berikut:
232
1) Tempat duduk Kriteria: tempat duduk harus dibuat sedemikian rupa sehingga orang yang bekerja dengan sikap duduk mendapatkan kedudukan yang mantap dan memberikan relaksasi otot-otot yang tidak sedang dipakai untuk bekerja dan tidak mengalami penekanan-penekanan pada bagian tubuh yang dapat mengganggu sirkulasi darah dan sensibilitas bagian bagian tersebut. -
Tinggi tempat duduk
-
Ukuran yang diusulkan: 38 – 48 cm Panjang alas duduk Ukuran yang diusulkan adalah: 36 cm
-
Lebar tempat duduk Ukuran yang diusulkan adalah: 44-48 cm
-
Sandaran pinggang
-
Sandaran tangan •
-
Ukuran yang diperkenankan:
•
Jarak antara tepi dalam kedua sandaran tangan adalah 46-48 cm
•
Tinggi sandaran tangan adalah 20 cm dari alas duduk
•
Panjang sandaran tangan adalah 21 cm
Sudut alas duduk Ukuran yang diusulkan: •
Alas duduk adalah horisontal
•
Untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan sedikit membungkuk ke depan alas duduk miring ke belakang 3-5 derajat
2) Meja kerja a.
Tinggi meja kerja Kriteria: Tinggi permukaan atas meja kerja dibuat setinggi siku dan disesuaikan dengan sikap tubuh pada waktu bekerja. Untuk sikap berdiri, ukuran-ukuran yang diusulkan: - Pada pekerjaan-pekerjaan yang lebih membutuhkan ketelitian tinggi meja adalah 10-20 cm lebih tinggi dari tinggi siku - Pada pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan penekanan dengan tangan, tinggi meja adalah 10-20 cm lebih rendah dari tinggi siku - Untuk sikap duduk, ukuran yang diusulkan :
233
Tinggi meja adalah 54-58 cm yang diukur dari permukaan daun meja sampai ke lantai b.
Tebal daun meja Kriteria:
Tebal
daun
meja
dibuat
sedemikian
rupa
sehingga
dapat
memberikan kebebasan bergerak pada kaki c.
Permukaan meja Kriteria: Rata dan tidak menyilaukan
d.
Lebar meja. Diukur dari pekerja ke arah depan Kriteria: Tidak melebihi jarak jangkauan tangan Ukuran yang diusulkan adalah kurang lebih 80 cm
C. Mengangkat dan Mengangkut 1.
Kegiatan mengangkat dan mengangkut banyak di pabrik, pelabuhan, perhubungan darat, pertanian, perkebunan, kehutanan dan sektor ekonomi lainnya.
2.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan mengangkat dan mengangkut adalah sebagai berikut: a. Beban yang diperkenankan, jarak angkut dan intensitas pembebanan b. Kondisi lingkungan kerja yaitu licin, kasar, naik atau turun c.
3.
Ketrampilan bekerja
d. Peralatan kerja beserta keamanannya Cara mengangkat dan mengangkut yang baik harus memenuhi 2 prinsip kinetik yaitu: a.
Beban diusahakan menekan pada otot tungkai yang kuat dan sebanyak mungkin otot tulang belakang yang lebih lemah dibebaskan dari pembebanan
b. 4.
Momentum gerak badan dimanfaatkan untuk mengawali gerakan
Untuk menerapkan kedua prinsip kinetik itu setiap kegiatan mengangkat dan mengangkut harus dilakukan sebagai berikut: a.
Pegangan harus tepat
b.
Lengan harus berada sedekat-dekatnya pada badan dan dalam posisi lurus
c.
Punggung harus diluruskan
d.
Dagu ditarik segera setelah kepala bisa ditegakkan lagi pada permulaan gerakan.
234
e.
Posisi kaki dibuat sedemikian rupa sehingga mampu untuk mengimbangi momentum yang terjadi dalam posisi mengangkat
f.
Berat badan dimanfaatkan untuk menarik dan mendorong serta gaya untuk gerakan dan perimbangan
g.
Beban diusahakan berada sedekat mungkin terhadap garis vertikal yg melalui pusat gravitasi tubuh
D. Olah Raga dan Kesegaran Jasmani Mengingat pentingnya kesegaran jasmani untuk kesehatan dan produktivitas, maka pembinaan kesegaran jasmani perlu mendapat perhatian yang lebih sungguh-sungguh baik berupa pembinaan kesegaran jasmani yang khusus maupun melalui berbagai kegiatan olahraga. E. Musik dan Dekorasi Penggunaan dan pengaturan yang tepat musik dan dekorasi termasuk tata warna yang dapat meningkatkan kegairahan dan produktivitas kerja. Musik yang tepat menyangkut jenis, saat, lama dan intensitas serta sifat pekerjaan. Dekorasi termasuk tata warna yang tepat bertalian dengan jenis pekerjaan dengan ketiga sifat warna yaitu kesan jarak, kesan suhu dan kesan psikis.
No 1 2 3 4 5 6 7
Warna
Efek Suhu
Psikis Menyejukkan Menyegarkan Sangat mengganggu Oranye Sangat dekat Sangat hangat Merangsang Kuning Dekat Sangat hangat Merangsang Sawo Matang Sangat dekat Netral Merangsang Ungu Sangat dekat Sejuk Agresif Tabel. 14.1 . Pengaruh Warna terh adap Jarak, Suhu d an Psiki s
Biru Hijau Merah
Jarak Jauh Jauh Dekat
Sejuk Sangat sejuk/netral Dekat
F. Lingkungan Kerja 1. Lingkungan kerja harus memberi ruang gerak secukupnya bagi tubuh dan anggota badan sehingga dapat bergerak leluasa dan efisien 2. Penempatan tempat duduk, tangkai dan tombol-tombol pelayanan, alat-alat petunjuk dan lain-lain diatur sedemikian agar efisien 3. Iklim diatur supaya nyaman sesuai sifat pekerjaan. Misalnya pada ruang kerja kantor, temperatur diatur pada 24-260C suhu kering pada kelembaban 65-95%
235
4. Diusahakan agar perbedaan temperatur dengan udara luar tidak melebihi 5 0C 5.
Dianjurkan
agar
diutamakan
ventilasi
alamiah
terkecuali
dalam
hal
tidak
dimungkinkan.
14.9. Beban Kerja, Beba n Tambahan, dan Perform a Kerja
Untuk bekerja perlu energi hasil pembakaran. Semakin berat pekerjaan, semakin besar tenaga yang diperlukan. Dalam hubungan ini jumlah kalori merupakan juga petunjuk besarnya beban pekerjaan. Beban kerja ini menentukan berapa lama seseorang dapat bekerja sesuai dengan kapasitas kerjanya. Selain beban kerja fisiologi seperti tersebut diatas, tenaga kerja juga akan menghadapi
“beban
tambahan”
dalam
melaksanakan
tugasnya
di
tempat
kerja.
Berdasarkan sumber dan asalnya, beban tambahan dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok/ faktor yang masing-masing bertalian dengan sistem produksi yaitu: -
Faktor manusia/ tenaga kerja
-
Faktor sarana kerja
-
Faktor lingkungan kerja Performa kerja merupakan penciptaan gerakan tubuh yang baik dan
maksimal agar dapat dicapai suatu hasil kerja yang optimal. Performa kerja dapat dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip ergonomi yang bisa dijadikan pegangan dalam menentukan desain dan cara kerja, agar didapatkan efisiensi, kenyamanan dan peningkatan produktivitas. Berikut ini disajikan prinsip-prinsip ergonomi sebagai berikut: a. Untuk normalisasi ukuran mesin dan alat-alat industri, harusdiambil ukuran terbesar sebagai dasar serta diatur dengan suatu cara, sehingga ukuran tersebut dapat dikecilkan dan dapat dilayani oleh tenaga kerja yang lebih kecil. b. Contoh: Kursi dapat diatur naik-turun dan maju-mundur c. Pembebanan sebaiknya dipilih yang optimum d. Gerakan ritmis seperti mendayung, mengayuh pedal, memutar roda dan lain-lain memerlukan frekuensi yang paling optimum yang menggunakan tenaga paling sedikit. e. Apabila seorang tenaga kerja harus berjalan menanjak, maka derajatnya: Jalan menanjak sekitar 10 derajat
236
-
f.
Tangga rumah sekitar 30 derajat
Kemampuan seseorang bekerja seharinya adalah 8-10 jam, lebih dari itu efisiensi dan kualitas kerja sangat menurun
g. Waktu istirahat didasarkan pada keperluan atas dasar pertimbangan ergonomi. Harus dihindari istirahat sekehendak tenaga kerja. Istirahat oleh karena menurunnya kapasitas tubuh dan istirahat curian.
14.10. Ergonometri dan Anthropom etri A. Pengukuran Anthropometri
Metode yang digunakan adalah anthropometri statis yang meliputi ukuran tubuh pada sikap statis. Alat-alat yang digunakan antropometer set dan atau meteran gulung/ meteran tukang kayu, penggaris segitiga, kursi tanpa sandaran dengan ukuran 40 x 40 x 40 cm untuk laki-laki dan 35 x 35 x 35 cm untuk wanita serta timbangan badan. Parameter pengukuran: a)
b)
Posisi berdiri: -
Tinggi badan
-
Tinggi bahu
-
Tinggi siku
-
Tinggi pinggul Lebar pinggul
-
Panjang lengan
-
Panjang lengan atas
-
Panjang lengan bawah
-
Jangkauan atas
-
Panjang depan
Posisi duduk: -
Tinggi duduk
-
Tinggi siku duduk
-
Tinggi pinggul duduk
-
Tinggi lutut duduk Panjang tungkai atas
-
Panjang tungkai bawah
Hasil Pengukuran:
237
Data tiap parameter diolah secara statistik yaitu rata-rata, Range, Simpangan Baku, Persentile 5% dan 95% B. Pengukuran sarana Kerja Metode yang digunakan adalah pengukuran langsung terhadap sarana kerja. Sampel adalah meja dan tempat duduk (bangku) yang digunakan tenaga kerja untuk bekerja. Sedangkan alat-alat yang digunakan adalah antropometer set. Parameter pengukuran: - Tempat Duduk a. Tinggi tempat duduk b. Panjang alas duduk c. Lebar tempat duduk d. Sandaran pinggang e. Sudut alas duduk f.
Sandaran tangan: • Jarak antara sandaran tangan • Tinggi sandaran tangan • Panjang sandaran tangan
- Meja kerja a. Tinggi meja kerja b. Tebal daun meja c.
Permukaan meja
d.
Lebar meja
e.
Luas pandangan: vertikal dan horisontal
Hasil Pengukuran Ukuran-ukuran yang dianjurkan sesuai norma-norma ergonomi yang disepakati The ( Recommended Ergonomic Norms).
C. Pengukuran Kesegaran Jasmani Salah satu tes untuk mengukur tingkat kesegaran jasmani adalah tes bangku Harvard (Harvard Step Test) yang saat ini telah mengalami modifikasi. Alat alat yang digunakan: 1. Bangku tes yg mempunyai tinggi 47,5 cm untuk pria dan 42,5 cm untuk wanita 2.
Stetoskop
3.
Stopwatch
238
4.
Metronome
5.
Pulsa meter
6.
Alat tulis untuk mencatat
Pelaksanaan pengukuran Waktu pengukuran 5 menit, sedangkan detak metronome dengan frekuensi 120 kali per menit. Setelah waktu yang ditentukan selesai, tenaga kerja segera duduk istirahat. Setelah 1 menit istirahat, denyut nadinya dihitung dengan pulsa meter selama 30 detik. Cara menghitung denyut nadi: Nadi dihitung selama 3 kali: 1 s/d 1,5 menit; 2 s/d 2,5 menit; 3 s/d 3,5 menit. Interpretasi Hasil Pengukuran Hasil pengukuran kesegaran jasmani dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Waktu tes dalam detik x 100
Indeks Kesegaran
= 2 x (jumlah ketiga nadi)
Jasmani
Kriteria Indeks Kesegaran Jasmani adalah sebagai berikut : Indeks Kesegaran Kriteria Jasmani >89 Amat Baik 80 s/d 89 Baik 65 s/d 79 Cukup 55 s/d 64 Sedang < 55 Kurang Tabel 14.2. Indeks Kesegaran J asmani
D. Pengukuran Kelelahan Kelelahan dapat diukur denganreaction timer dan flicker fussion, yakni: -
Metode Pengukuran Kelelahan dengan reaction timer • Catat angka pada penampil langsung yang menunjukkan waktu reaksi dengan
satuan mili detik • Ulangi memberikan rangsang cahaya/suara sampai 15 kali, data pertama sampai ke 5 dihapus, sedangkan data ke 6 sampai ke 15 dijumlah dan dibagi 10
-
Metode Pengukuran Kelelahan dengan Flicker Fussion
239
• Kedipan dimulai dari frekuensi rendah, pelan-pelan ditingkatkan sampai pasien
merasa bukan kedipan melainkan cahaya kontinyu, catat frekuensi tersebut • Ulangi pemeriksaan 5kali dan dirata rata
Hasil pengukuran 1.
2.
Standar pengukuran denganreaction timer: 150 - 240
Normal
241 - 410
Kelelahan Ringan
411 - 580
Kelelahan Sedang
580
Kelelahan Berat
Standar Pengukuran denganFlicker Fussion - Bagi orang yang tidak lelah frekuensi ambang kerling mulus adalah 2 Hz (jika cahaya pendar) atau 0,6 Hz (jika cahaya siang) - Jika orangnya lelah maka akan menunjukkan nilai ambang kurang dari 2 Hz atau 0,6 Hz
14.11. Penerapan ergonom i di tempat kerja
Penerapan ergonomi di tempat kerja harus didekati dengan pisau analisis “tenaga kerja-sarana-lingkungan” secara menyeluruh. Agar pemanfaatan teknologi terutama di dalam alih dan pilih teknologi pada umumnya dan desain dari alat, mesin, sistem, lingkungan pada khususnya, tidak menimbulkan efek yg tidak diinginkan maka teknologi tersebut harus dikaji melalui kriteria berikut: a.
Teknis: teknik yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sesuai standar, perlindungan, aspek legal, mudah dirawat, daya tahan, dan kemampuan re-cycle.
b.
Ekonomis: keputusan akhir sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ada. Faktor yang harus diperhitungkan adalah hubungan dengan pasar, finansial, dan perbelanjaan, komponen biaya pengeluaran, jadwal waktu, keuntungan bagi stakeholders, kompetisi,
c.
desain, demografi, trend masa depan, kebijakan pelayanan, dan penyimpanan. Ergonomis: prinsipnya harus bisa built-in masuk di dalam proses desain/ perencanaan, seperti memenuhi kebutuhan pengguna, kenyamanan pengguna, mudah digunakan, produk dan pengguna serasi, dan umpan balik pengguna
240
4.
Sosio-budaya: teknologi tersebut harus dapat meliputi norma, nilai, kebiasaan, keinginan, impian, agama, kepercayaan dan kebutuhan pemakai.
5.
Hemat akan energi: produk harus mempunyai kontribusi yang bermakna terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan dan tidak menghancurkan keberadaannya.
6.
Tidak merusak lingkungan: dimaksudkan agar produk tidak memberikan dampak negatif kepada lingkungan, seperti kantong plastik, polusi (lahan, sungai, air dan udara).
241
BAB XV PRINSIP DAN FILOSOFI K ESEHATAN K ERJA DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
15.1. Latar Belakang
Bekerja adalah bagian dari kehidupan dan setiap orang memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tingkat aktualisasi diri. Namun dalam melaksanakan pekerjaannya setiap tenaga kerja berhadapan dengan faktor bahaya di tempat kerja, baik fisika, kimia, biologis, fisiologis/ ergonomi dan psikologis yang bersumber dari berbagai peralatan, bahan, proses kerja dan kondisi lingkungan kerja. Beban kerja semakin berat apabila tenaga kerja juga dituntut untuk bekerja dengan ritme pekerjaan yang lebih cepat dan target produksi yang lebih tinggi. Berat ringannya dampak potensi bahaya tergantung dari jenis, besar potensi bahaya dan tingkat risikonya. Efek yang dapat timbul akibat beban kerja dan potensi bahaya yang dihadapi tenaga kerja antara lain berupa kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan gangguan kesehatan lainnya seperti kelelahan dan ketidaknyamanan. Selain itu, tenaga kerja juga dapat menderita penyakit dan gangguan kesehatan yang didapat dari lingkungan di luar tempat kerja sehingga dapat diperberat atau memperberat penyakit atau gangguan kesehatan akibat kerja. Apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi maka kesehatan tenaga kerja akan terganggu sehingga produktivitas kerja akan menurun. Di Indonesia setiap perusahaan diwajibkan memberikan pelayanan kesehatan kerja kepada semua tenaga kerjanya. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu (komprehensif), meliputi upaya kesehatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Melalui upaya kesehatan preventif dan promotif (pencegahan dan peningkatan), sebagian besar kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) serta gangguan kesehatan lainnya seperti kelelahan dan ketidaknyamanan dapat dicegah. Dengan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif (pengobatan dan pemulihan), efek yang ditimbulkan akibat kecelakaan dan penyakit yang terjadi dapat ditekan seminimal mungkin. Pada akhirnya dengan upaya kesehatan kerja yang komprehensif akan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja dan produktivitas kerjanya.
242
Untuk menjamin kemampuan fisik dan kesehatan tenaga kerja perlu diadakan pemeriksaan kesehatan kerja yang terarah. Banyak manfaat yang akan dicapai dari pemeriksaan kesehatan, disamping akan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja, juga akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengobatan dan perawatan tenaga kerja. Dengan kata lain pemeriksaan kesehatan tenaga kerja akan memelihara dan meningkatkan produktivitas kerja perusahaan.
15.2. Tuju an Pembelaj aran 15.2.1 Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat memahami topik mengenai prinsip dasar dan filosofi kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, terkait peraturan perundangan dan prinsip-prinsip dan penyelenggaraannya.
15.2.2.Tujuan Instruk sional Khusus
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu: -
Mengetahui dan memahami konsep kesehatan kerja Melaksanakan peraturan perundangan dan kebijakan terkait pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
-
Melaksanakan prinsip-prinsip pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
15.3. Dasar Huku m
Peraturan perundang-undangan yang mendasari pemeriksaan kesehatan kerja antara lain: a.
Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 8 menyebutkan kewajiban pengusaha untuk: - Memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan, sesuai dengan sifat pekerjaan yang akan diberikan kepadanya - Memeriksakan kesehatan dari semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur
b.
Permenaker No. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
243
Memuat ketentuan dan tujuan mengenai pemeriksaan kesehatan tenaga kerja awal (sebelum kerja), berkala (periodik) dan khusus. c.
Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja Pelayanan Kesehatan kerja (PKK) adalah sarana penerapan upaya kesehatan kerja yang bersifat komprehensif, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sesuai dengan kaidah perlindungan yang universal, PKK lebih mengutamakan upaya-upaya promotif dan preventif, di samping tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif, dalam Pasal 2 disebutkan tugas PKK salah satunya adalah melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan khusus
d.
Permenaker No. 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
e.
Kepmennakertrans No. Kep. 187/Men/1999 tentang Pengendalian bahaya kimia berbahaya di tempat kerja Pasal 16 menyebutkan bahwa perusahaan yang mempunyai potensi bahaya besar akibat penggunaan bahan kimia berbahaya harus melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali
f.
Kepmenakertrans No. 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS di Tempat Kerja
g.
Surat Edaran Dirjen Binwasnaker No. SE. 07/BW/1997 tentang Pengujian Hepatitis B dalam Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Pengujian Hepatitis B dalam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja tidak boleh digunakan untuk menentukanfit atau unfit terhadap tenaga kerja.
h.
Keputusan Dirjen PPK No. 22 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Kerja
15.4. Ruang Lin gku p
Ruang lingkup pembahasan mata pelajaran ini meliputi: a.
Definisi dan ruang lingkup kesehatan kerja.
b.
Interaksi tempat kerja dan tenaga kerja.
c.
Upaya penyerasian, perlindungan dan peningkatan kesehatan tenaga kerja.
d.
Jenis pemeriksaan kesehatan: pemeriksaan kesehatan awal, pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus.
e.
Konsep ‘fit to work’.
244
f.
Persiapan, parameter uji kesehatan, dan sarana serta prasarana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
g.
Tindak lanjut pemeriksaan kesehatan.
15.5. Prins ip dasar dan fil osof i kesehatan kerja
Sehat merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal. Organisasi dunia seperti WHO dan ILO telah mengatur norma mengenai kesehatan kerja sebagai bagian untuk pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi semua bangsa di dunia sebagai salah satu perwujudan hak asasi manusia yang bersifat universal. Normanorma tersebut menekankan perlunya perlindungan dan peningkatan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, melalui pencegahan dan pengendalianhazard di lingkungan kerja dan melalui peningkatan kapasitas kerja dan status kesehatan tenaga kerja. Sebagai anggota PBB, Indonesia telah meratifikasi konvensi dan rekomendasi ILO yang berhubungan dengan kesehatan kerja. Pekerjaan yang layak dan bersifat manusiawi memungkinkan tenaga kerja berada dalam kondisi selamat, sehat, bebas dari cedera dan penyakit akibat kerja. Tenaga kerja yang sehat adalah faktor utama untuk terjadinya pertumbuhan sosial dan ekonomi yang berkesinambungan, baik bagi perusahaan maupun negara. Kerugian usaha salah satunya dapat produktivitasnya menurun.
bersumber
dari
pekerja
yang
tidak
sehat
sehingga
Dalam dunia kerja dan industri, kesehatan kerja berkontribusi dalam mencegah kerugian dengan cara mempertahankan, meningkatkan status kesehatan dan kapasitas kerja fisik, serta mencegah terjadinya cedera atau penyakit dengan cara melindungi tenaga kerja dari efek buruk paparan faktor risiko bahaya di tempat kerja. Selain itu juga kesehatan kerja berperan dalam membentuk perilaku sehat dan perilaku kerja yang kondusif bagi keselamatan dan kesehatannya. Hasil akhirnya adalah pekerja menjadi sehat, selamat, sejahtera, produktif dan performa kerjanya optimal serta berdaya saing kuat, demikian pula perusahaan atau organisasi menjadi berdaya saing kuat dalam memenuhi tuntuan pasar global.
15.6. Defin isi dan Ruang Lin gku p
Batasan sehat yang menjadi tujuan kesehatan kerja bukan saja sehat secara fisik, mental dan sosial, juga sehat secara spiritual sesuai definisi dari WHO. Definisi
245
tersebut tidak berbeda jauh dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu: “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.” Definisi kesehatan kerja mengacu pada Komisi Gabungan ILO/ WHO (1995) adalah upaya yang ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental dan kesejahteraan sosial semua tenaga kerja yang setinggi-tingginya; mencegah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan; melindungi tenaga kerja dari faktor risiko pekerjaan yang merugikan kesehatan; penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja
dalam
suatu
lingkungan
kerja
disesuaikan
dengan
kapabilitas
fisiologi
dan
psikologinya; dan kesemuanya itu disimpulkan sebagai adaptasi pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaannya. Fokus utama upaya kesehatan kerja adalah untuk mencapai tiga tujuan: a.
Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja dan kapasitas kerjanya
b.
Perbaikan kondisi lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif bagi keselamatan dan kesehatan kerja
c.
Pengembangan
pengorganisasian
pekerjaan
dan
budaya kerja
ke
arah
yang
mendukung keselamatan dan kesehatan kerja Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi tenaga kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh
pekerjaan.
Selanjutnya
disebutkan
bahwa
cara
mencapainya
melalui
upaya
pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan.
15.7. Interaksi Tempat Kerja dengan Te naga Kerja
Upaya kesehatan kerja dimulai dengan pengenalan potensi bahaya hazard ( ) kesehatan yang dapat menimbulkan risiko kesehatan tenaga kerja. Hazard dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian, baik dalam bentuk cedera atau gangguan kesehatan pada pekerja maupun kerusakan peralatan produksi, properti, termasuk proses produksi dan lingkungan serta
246
terganggunya citra perusahaan. Risiko adalah seberapa besar peluang potensihazard menjadi kenyataan. Dari sudut pandang kesehatan kerja, sistem kerja mencakup empat komponen, yaitu tenaga kerja, lingkungan kerja, pekerjaan, pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja. Setiap komponen dapat menjadi sumber atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi kesehatan tenaga kerja, berupa cedera atau gangguan kesehatan baik fisik maupun mental. Besar risiko dapat dinilai dengan metode penilaian risiko kesehatanhealth ( risk assessment), yaitu metode untuk mengukur konsekuensi beratnya penyakit dan peluang atau seberapa besar frekuensi beratnya penyakit dan peluang atau seberapa besar
frekuensi kejadian konsekuensi tersebut. Risiko semakin besar bila konsekuensi gangguan kesehatan yang ditimbulkan berat dan peluang atau frekuensi kejadian tersebut kerap terjadi. Hazard kesehatan di tempat kerja dapat berupa:
a. Hazard tubuh pekerja (somatic hazards) Merupakan hazard yang berasal dari dalam tubuh tenaga kerja, yaitu kapasitas kerja dan status kesehatan tenaga kerja. Contoh tenaga kerja yang buta warna bila mengerjakan alat elektronik dengan kabel listrik warna warni dapat membahayakan dirinya atau orang di sekitarnya bila ia salah menyambung kabel yang berpotensi menimbulkan ledakan atau kebakaran. b. Hazard perilaku kesehatan (behavioural hazards)
Merupakan hazard yang terkait perilaku tenaga kerja. Contohnya adalah kebiasaan menggunakan telepon genggam saat memperbaiki mesin menyebabkan tangan mekanik dapat tersayat gerinda. c. Hazard lingkungan kerja (enviromental hazards), berupa faktor fisika, kimia dan biologi yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bila kadar atau intensitas pajanan melampau ambang batas yang ditetapkan atau melampaui toleransi kemampuan tubuh tenaga kerja. Jenis-jenis bahaya yang termasuk faktor fisik antara lain: bahaya mekanik, bising, getaran atau vibrasi, suhu ekstrim panas atau dingin, cahaya, tekanan, radiasi pengion, dan radiasi bukan pengion (gelombang elektromagnetik) Faktor
bahaya
kimia
berpotensi
menimbulkan
gangguan
kesehatan
yang
luas
spektrumnya, dari yang ringan seperti bersin-bersin, kulit gatal, sampai cacat berat seperti kelainan organ hati dan saraf, gagal ginjal, gangguan paru, kanker, cacat pada janin dan kematian. Bahan kimia di lingkungan tempat kerja dapat
247
berbentuk partikel, gas, uap, asap, kabut. Menurut jenisnya bahan kimia di lingkungan kerja biasanya berupa: logam berat (timbal, merkuri, dan lain-lain), zat organik (benzena, toluena, xilena, berbagai macam pestisida, dan lain-lain), zat anorganik (asam sulfat, asam klorida, dan lain-lain). Faktor bahaya biologi berpotensi menimbulkan penyakit infeksi akibat kerja. Yang termasuk faktor biologi antara lain virus (hepatitis, HIV, dan lain-lain), bakteri (tuberkulosis, bruselosis, leptospirosis, dan lain-lain), cacing, jamur (koksidiomikosis, aktinomikosis, dan lain-lain), parasit (malaria, dan lain-lain), tanaman-tanaman tertentu, dan lain sebagainya. d. Hazard ergonomik (ergonomic hazards) berupa faktor risiko ergonomik. Faktor ini terkait kondisi pekerjaan dan peralatan kerja yang digunakan tenaga kerja seperti rancangan alat kerja/ mesin, cara kerja, kerja yang monoton,fatigue, gerakan kerja repetitif. e. Hazard pengorganisasian pekerjaan (work organization hazards) dan hazard budaya kerja (work culture hazards) berupa faktor stres kerja. Contohnya adalah faktor stres kerja berupa beban kerja berlebih atau pembagian pekerjaan yang tidak proporsional, budaya kerja sampai jauh malam dan mengabaikan kehidupan sosial pekerja. Apabila faktor bahaya tersebut di atas tidak dilakukan pengendalian dan terus menerus tenaga kerja terpapar oleh faktor bahaya yang ada, maka tenaga kerja berisiko untuk terkena penyakit akibat kerja dan dapat menurunkan tingkat produktivitas. Misalnya pada lingkungan kerja dengan faktor bahaya fisik kebisingan, maka tenaga kerja berisiko untuk terjadinya gangguan fungsi pendengaran yang disebutNoise Induced Hearing Loss (NIHL). Pada proses kerja terdapat 3 (tiga) komponen yang saling berinteraksi yaitu komponen manusia/ tenaga kerja, peralatan/ mesin dan bahan. Hubungan ini dapat dilihat sebagai berikut:
TENAGA KERJA
KESELAMA TAN
KESEHAT AN PROSES
BAHAN
ALAT
LINGKUNGAN Gambar 15. 1. Interaksi Tenaga Kerj a, Bahan dan Al at
248
Ketiga komponen ini saling berinteraksi yang dapat berefek negatif. Interaksi antara tenaga kerja dengan peralatan mempunyai risiko untuk terjadinya kecelakaan kerja. Interaksi antara tenaga kerja dengan bahan berisiko untuk terjadinya penyakit akibat kerja, dan interaksi antara bahan dan alat mempunyai risiko untuk terjadinya lingkungan kerja yang tidak sehat, yang akhirnya juga berakibat buruk pada kesehatan tenaga kerja. Dengan demikian setiap tempat kerja mempunyai faktor bahaya yang merupakan risiko untuk terjadinya penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja.
15.8.
Upaya Penyerasian, Perli ndun gan dan Peningk atan Kesehatan Tenaga Kerja
Upaya penyerasian, perlindungan dan peningkatan kesehatan tenaga kerja dilakukan melalui penerapan manajemen kesehatan kerja yang diselenggarakan bersama sistem manajemen lainnya atau terintegrasi dalam kegiatan perusahaan. Di Indonesia setiap perusahaan diwajibkan memberikan pelayanan kesehatan kerja kepada semua tenaga kerjanya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. Sesuai dengan
peraturan
tersebut,
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
kerja
harus
dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu. Pelayanan kesehatan kerja bersifat komprehensif dan mencakup upaya-upaya sebagai berikut:
-
Promotif Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan tenaga kerja dengan harapan perilakunya berubah menjadi sehat dan aman dalam bekerja. Contoh kegiatan adalah penyuluhan, poster tentang kesehatan kerja, gizi kerja.
- Preventif Merupakan tindakan pencegahan agar tidak menjadi sakit ataupun celaka, misalnya dengan vaksinasi, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, penggunaan alat pelindung diri.
- Kuratif Merupakan tindakan pengobatan bagi tenaga kerja yang sakit atau mengalami kecelakaan kerja.
- Rehabilitatif
249
Merupakan upaya pemulihan bagi tenaga kerja yang sakit dan atau mengalami kecelakaan
kerja
sehingga
fungsi
organ
tubuh
dapat
berfungsi
kembali,
tidak
menimbulkan kecacatan. Perhatian utama di bidang kesehatan kerja lebih ditujukan ke arah pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya penyakit atau kecelakaan kerja serta pemeliharaan kesehatan seoptimal mungkin. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 3 tahun 1982, pelayanan kesehatan kerja mencakup: 1.
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, baik kesehatan awal sebelum mulai bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala yang dilakukan setahun sekali, maupun pemeriksaan kesehatan khusus yang dilakukan pada kasus/ hal khusus.
2.
Penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja.
3.
Pembinaan dan pengawasan lingkungan kerja.
4.
Pembinaan dan pengawasan sanitair.
5.
Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja.
6.
Pencegahan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja.
7.
Pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dana pelatihan untuk petugas P3K.
8.
Memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi kerja serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja.
9.
Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
10. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenagakerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya. 11. Memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada pengurus. Untuk
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
kerja
di
perusahaan
dapat
dilaksanakan dengan berbagai pilihan antara lain: 1. 2.
Diselenggarakan sendiri oleh pengurus. Diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau pelayanan kesehatan lainnya.
3.
Pengurus dari beberapa perusahaan secara bersama-sama menyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan kerja.
250
Pelayanan kesehatan kerja dilaksanakan dengan prinsip-prinsip: 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dipimpin dan dijalankan oleh seorang dokter yang disetujui direktur. 2. Pengurus wajib memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan pelayanan kesehatan kerja. 3. Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kerja bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan keterangan yang diperlukan. 4. Pengurus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja kepada direktur. Sebelum mulai kegiatan kesehatan kerja di suatu perusahaan, maka sangat diperlukan adanya dukungan dari pihak top management berupa komitmen yang tinggi. Tanpa adanya dukungan dari pihak manajemen, maka mustahil kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Sejalan dengan tujuan kesehatan kerja yang lebih mengutamakan kegiatan pencegahan, penerapan Kesehatan Kerja di perusahaan dilakukan dalam kegiatan: -
Identifikasi
dan
monitoring
faktor
bahaya
di
lingkungan
kerja
dan
tindakan
pengendaliannya Kegiatan terutama ditujukan untuk mengenali faktor bahaya yang ada di lingkungan kerja, melakukan pengendalian terhadap faktor bahaya tersebut sehingga didapatkan kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat dan selamat. -
Pemeriksaan kesehatan awal, berkala dan khusus, serta biological monitoring (bila diperlukan) Kegiatan ini ditujukan terutama untuk mendapatkan tenaga kerja yang sehat, dan memelihara agar tetap sehat. Apabila ada kelainan dapat diketahui secara dini dan cepat dilakukan tindakan koreksi.
-
Pelayanan kesehatan kerja Kegiatan ini bersifat komprehensif dan lebih mengutamakan tindakan pencegahan (promotif dan preventif), bukan semata-mata hanya mengobati keluhan dan gejala saja.
-
Penanganan, pencegahan dan penanggulangan kedaruratan dalam industri
-
Pengendalian lingkungan
251
Pengendalian ini tidak hanya terhadap faktor bahaya saja tetapi juga cara/ sistem kerja dan dilaksanakan dengan keahlian disiplin ilmu lainnya misal ahli higiene perusahaan, sanitasi dan lain sebagainya. - Konsultasi dan komunikasi Dilaksanakan dengan berbagai institusi yang berhubungan dengan kesehatan kerja seperti dokter spesialis kedokteran okupasi, berbagai organisasi profesi lainnya -
Pelatihan-pelatihan Dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja, terutama yang berkaitan dengan kerja yang sehat dan selamat. Kegiatan lainnya dapat ditambahkan dalam pelaksanaan program kesehatan kerja seperti pemberian makanan tambahan e ( xtra fooding), gerakan hidup sehat, peningkatan kebugaran, termasuk juga pelaksanaan program Keluarga Berencana.
15.9. Pemerik saan Kesehat an Tenaga Kerj a
Dalam pelaksanaan program kesehatan kerja, didalamnya terkandung kewajiban pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerja. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter perusahaan yang ditunjuk oleh pengusaha dan telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Koperasi No. Per. 01/MEN/1976. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu: - Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja - Pemeriksaan kesehatan berkala - Pemeriksaan kesehatan khusus Program pemeriksaan kesehatan memerlukan perhatian khusus karena banyak yang dilakukan perusahaan-perusahaan saat ini belum mencerminkan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang berkualitas (tidak memperhatikan prosedur, kompetensi dan legalisasi) dan efektif serta terarah (belum memperhatikan jenis pekerjaan dan faktor bahaya di lingkungan kerja). Tujuan dari pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara umum adalah tenaga kerja dapat memperoleh dan mempertahankan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya selama bekerja maupun setelah bekerja. Pemeriksaan kesehatan pada
252
tenaga kerja harus dilakukan sesuai dengan jenis pekerjaan dan faktor bahaya serta cara kerjanya. Manfaat dari pemeriksaan kesehatan tenaga kerja adalah: - Sebagai sarana deteksi dini berbagai jenis penyakit sehingga dapat diatasi lebih cepat, mudah, murah dan dapat menghindari timbulnya kecacatan. - Sebagai bahan rekomendasi penempatan tenaga kerja di tempat kerja sesuai dengan kondisi kesehatan fisik, mental dan sosialnya. - Sebagai data dasar untuk pembanding di masa datang dalam rangka mendeteksi adanya kemungkinan penyakit akibat kerja. - Sebagai data dasar untuk pengembangan kegiatan promosi kesehatan bagi tenaga kerja. - Untuk mendapatkan tenaga kerja yang sehat dan produktif serta mencegah terjadinya penyakit dan kecelakaan pada tenaga kerja.
15.9.1.Pemerik saan Kesehatan Sebelum Bekerja
Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok fit ( ) untuk pekerjaan yang akan dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja yang lainnya terjamin. Hasil yang didapatkan juga merupakan data untuk keperluan kompensasi bila kelak terjadi penyakit atau kecacatan pada pekerja setelah bekerja sesuai dengan peraturan jaminan sosial yang berlaku. Pemeriksaan
kesehatan
sebelum
kerja
meliputi
pemeriksaan
fisik
lengkap,
kesegaran jasmani, rontgen paru-paru dan laboratorium rutin, serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu sesuai dengan faktor bahaya yang di dapat tenaga kerja. Untuk pekerjaanpekerjaan tertentu perlu dilakukan pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan guna mencegah bahaya yang diperkirakan timbul. Pengusaha atau pengurus perusahaan dan dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan kesehatan sebelum kerja yang menjamin penempatan tenaga kerja sesuai dengan kesehatan dan pekerjaan yang akan dilakukannya. Pedoman tersebut dapat dikembangkan mengikuti kemampuan perusahaan dan kemajuan ilmu kedokteran dalam keselamatan dan kesehatan kerja.
253
Jika 3 (tiga) bulan sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter perusahaan dan tidak ada keraguan-raguan mengenai hasil pemeriksaan, maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja.
15.9.2.Pemerik saan K esehatan B erkala
Pemeriksaan kesehatan berkala adalah pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter perusahaan. Pemeriksaan kesehatan berkala dimaksudkan untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruhpengaruh dari pekerjaan seawal mungkin (deteksi dini) yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan. Semua perusahaan harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali dan dapat lebih bila diperlukan. Pemeriksaan kesehatan berkala sama dengan pemeriksaan kesehatan awal, yaitu meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru-paru dan laboratorium rutin serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu serta wajib disusun suatu pedoman pemeriksaan oleh pengusaha atau dokter perusahaan. Bila ditemukan kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan kesehatan tenaga kerja pada pemeriksaan berkala, pengurus wajib mengadakan tindak lanjut untuk memperbaiki kelainan-kelainan tersebut (seperti terapi, tindakan medis tertentu, rujukan ke dokter spesialis serta rehabilitasi). Selain itu hal yang penting dilakukan adalah mencari faktor penyebab timbulnya penyakit/ kelainan di lingkungan kerja sehingga dapat dilakukan pengendalian. Penyakit akibat kerja yang ditemukan selama pemeriksaan kesehatan berkala wajib dilaporkan. 15.9.3.Pemerik saan Kesehatan K hus us
Pemeriksaan kesehatan khusus adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter perusahaan secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu. Pemeriksaan kesehatan khusus dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau kelompok-kelompok tenaga kerja tertentu. Pemeriksaan kesehatan khusus dapat dilakukan juga terhadap: a. Tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan yang lebih dari 2 (dua) minggu.
254
b. Tenaga kerja yang berusia diatas 40(empat puluh) tahun atau tenaga kerja wanita dan tenaga kerja cacat, serta tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu. c. Tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenai gangguan-gangguan kesehatannya (contoh: vertigo, sinkop, neoplasma, jantung, saraf, infeksi kronis, kebiasaan buruk, diabetes melitus, gangguan jiwa) perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan khusus diadakan pula apabila terdapat keluhankeluhan diantara tenaga kerja, atau atas pengamatan pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja, atau atas penilaian Balai K3, atau atas pendapat umum di masyarakat. Pengurus perusahaan wajib membuat laporan dan menyampaikan selambatlambatnya 2 (dua) bulan sesudah pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan melalui Dinas Tenaga Kerja setempat. Laporan ditandatangani oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja. Dokter dimaksud adalah dokter yang memenuhi persyaratan-persyaratan: a. Memiliki surat penunjukandari pengusaha b. Surat tanda mengikuti pelatihan hiperkes c. Surat rekomendasi dari pejabat yangberwenang di lingkungan Ditjen Binwasnaker d. Surat pernyataan untuk sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk dari pejabat Kementerian Ketenagakerjaan yang berwenang. Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan khusus adalah: 1. Sehat 2. Perlu tindak lanjut terhadap kelainan medis 3. Perlu tindak lanjut dari segi pekerjaan, bila ada yangdapat mengganggu keselamatan
15.9.4.Konsep ‘Fit’ to Work
Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan atau jabatan sesuai dengan status kesehatan dan kapasitas kerja (fit to work) merupakan hal yang penting dalam lingkup kesehatan kerja. Tenaga kerja yang fit to work diharapkan dapat lebih produktif dibandingkan mereka yang tidakfit to work, karena absensi sakit kurang
255
dan juga lebih bugar serta tidak cepat lelah. Tenaga kerja yangfit‘ to work’ akan mengurangi biaya pengobatan, perawatan, rehabilitasi dan biaya kompensasi lain. Tenaga kerja yang sering sakit dan tenaga kerja yang tidak sakit namun tidak sehat dan bugar biasanya lebih sering absen. Tingkat absenteisme yang tinggi dapat meningkatkan stres kerja karena teman kerja akan bertambah beban kerjanya, ketenangan kerja akan terganggu dan tenaga kerja lain dapat menjadi khawatir terutama bila didapatkan penyakit terkait dengan pekerjaan. Bagi perusahaan hal ini merugikan karena produktivitas menurun terkait biaya tidak langsung yang harus dikeluarkan organisasi untuk pengelolaan kesehatan tenaga kerja, termasuk pengelolaan tenaga kerja agar dapat bekerja kembalireturn ( to work), serta kerugian organisasi akibat kehilangan tenaga kerja terampil dan biaya yang dikeluarkan untuk mempersiapkan tenaga kerja pengganti. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja dan berkala dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit akibat kerja dengan cara penempatan pekerja yangfit dengan kondisi hazard/ faktor risiko kesehatan di tempat kerja. Fasilitas kesehatan kerja memerlukan data hazard dan besarnya risiko yang ada di tempat kerja. Datahazard yang bersumber dari lingkungan kerja (data higiene industri), data ergonomi (kondisi pekerjaan), serta pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja (data kepersonaliaan) didapat dari hasil pengukuran oleh personel klinik kesehatan kerja atau pihak ketiga yang ditunjuk atau berupa data sekunder dari pihak lain (misalnya pengukuran lingkungan kerja oleh bagian higiene industri yang bertanggung jawab khusus untuk hal tersebut).Hazard somatik dan perilaku tenaga kerja didapat dari hasil pemeriksaan kesehatan ditambah dengan riwayat penyakit yang tercatat dalam rekam medis yang dimiliki perusahaan. Data tersebut dianalisis, kemudian ditetapkan apakah calon tenaga kerja dapat diterima dengan pertimbangan bahwa hazard di tempat kerja tidak akan membahayakan dirinya dan orang lain di sekitarnya, serta status kesehatannya tidak mengganggu pekerjaannya. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan kesehatan dapat berupa: • ‘Fit’ untuk semua pekerjaan • ‘Fit’ untuk pekerjaan tertentu • ‘Unfit’ sementara, perlu pengobatan dan kembali diperiksa ulang • ‘Unfit’ untuk semua pekerjaan
256
Untuk menentukan tingkat kesehatan tenaga kerja, dokter perusahaan/ pemeriksa kesehatan kerja harus mengetahui faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja di lingkungan
kerjanya,
kesehatan
jiwa,
faktor
penyakit
secara
umum
yang
dapat
mempengaruhi pekerjaan atau adanya kecacatan fisik yang berhubungan dengan jenis pekerjaannya. Pertimbangan berdasarkan jenis pekerjaan dan lingkungan kerja seperti dicontohkan di bawah ini: a. Lingkungan kerja perkantoran - Memperhatikan pencegahan terhadap penyakit infeksi menular dan penyakit lain yang berhubungan dengan risiko kerja perkantoran, seperti tuntutan kerja pada ruangan dingin (menggunakan air conditioner), faktor alergi dingin dan debu. - Bila menuntut waktu kerja yang lebih, mempunyai tingkat stres tinggi dan berhubungan dengan faktor gizi kerja lebih atau kurang, maka harus memperhatikan pencegahan terhadap penyakit seperti jantung koroner, obesitas. b. Tenaga kerja yang terpapar bahan kimia berbahaya di lingkungan kerja perlu memperhatikan: - Sistem pernapasan: tidak sedang menderita penyakit asma, rhinitis alergika, sinusitis, infeksi paru. Bila akan menggunakan respirator dipastikan tidak ada gangguan fungsi paru. - Penyakit kulit: menderita dermatitis alergika, infeksi kulit kronis dan berulang akibat bahan kimia tertentu. - Tidak mengalami gangguan fungsi ginjal, fungsi hati, sistem sirkulasi (leukemia, anemia), sistem saraf pusat. c. Tenaga kerja terpapar panas di lingkungan kerja perlu memperhatikan: -
Tidak menderita kelainan jantung dan pembuluh darah, gangguan fungsi ginjal, infeksi kulit kronis
d. Tenaga supir - Tidak buta warna total, tidak mempunyai kelainan lapang pandang - Tidak mempunyai kelainan jantung dan hipertensi yang tidak terkontrol, tidak sedang menderita penyakit status asmatikus dan penyakit paru obstruksi menahun - Tidak mengalami gangguan pendengaran sedang sampai berat bilateral
257
-
Tidak
mengalami
pendengaran
komunikasi
dan
kelainan
lain
yang
dapat
mempengaruhi kesulitan berkonsentrasi e. Yang berhubungan dengan aspek ergonomik (untukpekerjaan repetitif berulang): - Tidak menderita kelainan syaraf perifer dan pusat yang menetap (khusus anggota tubuh yang digunakan untuk bekerja), gangguan koordinasi alat gerak seperti tremor, kecekatan dan reflek yang berkurang. f. Bekerja di ketinggian : - Tidak menderita kelainan organ yang berhubungan dengan keseimbangan - Tidak menderita hipertensi sedang sampai berat dan hipertensi yang tidak terkontrol - Tidak mengalami kelainan yang dapat mempengaruhi kesulitan berkonsentrasi g. Lingkungan kerja bising - Tidak dalam keadaan kelainan saraf pendengaran/ gangguan pendengaran konduktif sedang sampai berat - Tidak menderita penyakit infeksi telinga yang disertai kerusakan gendang telinga permanen h. Pekerja kantin atau pengolah makanan: - Tidak sedang menderita infeksi menular seperti diare, tifus abdominalis, hepatitis A dan tidak buta warna. Kondisi kesehatan tenaga kerja dapat berubah tergantung kondisi keseharian pekerja Pemeriksaan kesehatan merupakan kondisi saat itu, sehingga perlu adanya evaluasi dan pemeriksaan berkala. A. Pers iap an p elak sanaan p emerik saan kes ehatan tenaga ker ja
Persiapan yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan adalah sebagai berikut: a. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja: perusahaan menetapkan rencana penempatan calon tenaga kerja dengan melakukan identifikasi faktor bahaya tempat kerja, bahan yang digunakan dan cara kerjanya. b. Berdasarkan kondisi faktor bahaya kerja, ditetapkan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. c. Sosialisasi pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan kepada calon tenaga kerja agar mengetahui hak dan kewajibannya serta pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja dan berkala. Tenaga kerja juga perlu dijelaskan persiapan yang
258
perlu dilakukan sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, contoh: bila akan dilakukan audiometri maka tidak boleh terpapar bising selama 8-16 jam sebelumnya. d. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan adalah manajer perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan tenaga kerja.
B. Parameter U ji Keseha tan
Parameter uji kesehatan ditetapkan berdasarkan risiko kesehatan health ( hazards) yang bersumber dari lingkungan hidup seperti sanitasi lingkungan danpencemaran, gaya hidup masyarakat Indonesia yang sedang berubah (transisi demografi), maupun risiko khusus yang ada dalam pekerjaan sehari-hari di perusahaan secara kimiawi, fisik, biologik dan ergonomik. Contoh kategori kelompok risiko dapat dibagi dalam paket parameter uji yang berbeda sebagai berikut: - Paket A: Pemeriksaan kesehatan untuk administrasi kantor -
Paket B: Pemeriksaan kesehatan untuk yang terpapar bahan kimia berbahaya Paket C: Pemeriksaan kesehatan untuk tenaga kerja yang terpapar panas melewati nilai ambang batas
-
Paket D : Pemeriksaan kesehatan untuk supir
- Paket E: Pemeriksaan kesehatan untuk tenaga kerja dengan aspek ergonomik -
(pekerjaan repetitif pada tangan dan jari danmanual handling) Paket F: Pemeriksaan kesehatan untuktenaga kerja yang bekerja di ketinggian
-
Paket G: Pemeriksaan kesehatan untuk tenaga kerja yang terpapar bising
Selain contoh paket tersebut dapat pula dibuat jenis pemeriksaan dengan memperhatikan range usia, misalnya < 30 tahun, 30-40 tahun, > 40 tahun.
Setiap calon tenaga kerja atau tenaga kerja yang akan diperiksa kesehatannya diminta mengisi kuesioner dan mengikuti pemeriksaan kesehatan secara umum. Evaluasi kesehatan umum minimal mencakup hal-hal berikut: a. Informasi administratif (nama, alamat, tanggal lahir, departemen/ bagian yang dituju) b. Informasi medis (wawancara oleh dokter) -
Riwayat penyakit terdahulu
-
Riwayat pekerjaan Riwayat penyakit keluarga
-
Keluhan medis saat ini
259
-
Riwayat alergi
-
Penggunaan obat-obatan saat ini
-
Riwayat imunisasi (jenis, tanggal pemberian booster)
-
Perilaku hidup (merokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik dan olahraga, pola makan)
c. Pemeriksaan klinis (pemeriksaan fisik oleh dokter) -
Tinggi dan berat badan (indeks massa tubuh)
-
Tekanan darah
-
Nadi
-
Ketajaman penglihatan, buta warna
-
Pemeriksaan gigi
d. Pemeriksaan penunjang -
Analisis urin (protein, glukosa, darah, sedimen)
-
Foto toraks
-
EKG
-
Analisis darah rutin Pemeriksaan spesifik sebagai tambahan harus dilakukan berdasarkan risiko
pekerjaan, misalnya audiometri (bagi tenaga kerja yang terpapar bising), spirometri/ tes fungsi paru (bagi tenaga kerja yang menggunakan aparatus pernafasan), antibodi hepatitis B surface antigen (bagi tenaga kerja kesehatan), pemeriksaan mikroskopik atau kultur feses (bagi pengelola makanan).
15.9.5.Sarana dan Prasarana Klin ik K esehatan Kerja unt uk Pemeriks aan Kesehatan
Untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebaiknya minimal tersedia sarana sebagai berikut: a. b.
Ruang pemeriksaan dan alat medis umum Spirometer untuk tes faal paru (dengan interpretasi hasil berdasarkan normogram Indonesia)
c.
Audiometer untuk tes pendengaran (dilengkapi ruang kedap suara atau dengan tingkat kebisingan < 40 dB)
d.
Treadmill dan EKG untuk deteksi penyakit jantung koroner
e.
Ishihara chart untuk deteksi buta warna
f.
Snellen chart untuk pemeriksaan visus
260
g.
Laboratorium sederhanauntuk pemeriksaan darah rutin dan urin rutin
h.
Alat radiologi untuk foto rontgen paru dan alat pencuci foto
i.
Laboratorium untuk pengukuran hazard lingkungan kerja
j.
Laboratorium untuk bio monitoring paparan bahan kimia
k.
Laboratorium pengukuran faktor risiko ergonomik Bila sarana-sarana tersebut ada yang tidak tersedia, dapat dilakukan oleh
laboratorium jejaring atauprovider lain sebagai pihak ketiga. Untuk pengambilan darah, urin serta tindakan lain yang perlu menggunakan peralatan yang steril (disposible). Alat-alat yang digunakan harus memenuhi standar pelayanan kesehatan dan terkalibrasi. Pemenuhan peraturan pemerintah mengenai legalitas pemeriksaan kesehatan adalah sebagai berikut: a. Izin operasional pelayanan medis, sesuai dengan tingkatannya (Klinik Laboratorium, Klinik Dokter, Rumah Sakit) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. b. Izin operasional fasilitas medis, seperti: laboratorium, radiologi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. c. Mempunyai Surat Penunjukkan Jasa Pemeriksa Kesehatan Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (bagi perusahaan yang menggunakan jasa penyedia dari luar perusahaan). d. Mempunyai izin dan Dokter Pemeriksa Kesehatan Kerja yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi khusus untuk Klinik/ Laboratorium Klinik/ Rumah Sakit. e. Mengelola pembuangan limbah medissesuai peraturan. SDM untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di klinik perusahaan minimal sebagai berikut: a. Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja ataudokter perusahaan b. Paramedis perusahaan 15.9.4.Tindak Lanj ut Hasil Pemeriksaan Kesehatan
Diagnosis kerja ditegakkan setelah memperhatikan seluruh hasil pemeriksaan, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lain.
261
Dari hasil pemeriksaan kesehatan akan dihasilkan tingkat derajat kesehatan tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaannya f(it atau unfit to work) yang disimpulkan oleh dokter perusahaan atau dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja dan selanjutnya disampaikan pada pihak manajemen. Dokter perusahaan tidak dalam posisi untuk menolak atau menerima calon tenaga kerja (kecuali di departemennya), ia hanya memberi masukan kepada manajemen tentang kesesuaian status kesehatan seseorang dikaitkan dengan pekerjaannya. Bagi tenaga kerja yang mempunyai hasil pemeriksaan kesehatan kurang atau tidak sehat, maka dokter perusahaan akan memberikan konsultasi. Untuk berbagai kelainan medis yang didapatkan dari pemeriksan kesehatan, dokter perusahaan wajib melakukan tindak lanjut sesuai indikasi yang diperlukan secara profesional sesuai standar pelayanan medis dan didasarkan pada peraturan perusahaan yang berlaku. Tenaga kerja yang menderita sakit harus dilakukan pengobatan sesuai prosedur yang ada dan diberlakukan kembali bekerja dengan memperhatikan Prosedur Kembali Bekerja (return to work) sesuai tingkat kesehatan saat itu yang berhubungan dengan faktor bahaya lingkungan kerja dan jenis pekerjaan. Hasil pemeriksaan kesehatan merupakan rahasia medis dan harus disimpan secara rahasia sesuai peraturan/ prosedur perusahaan sebagai data dasar kesehatan tenaga kerja. Pembukaan rahasia medis tidak dibenarkan kecuali dilakukan oleh yang bersangkutan. Penyedia pemeriksaan kesehatan memberikan hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan, yang dapat berupa: - Hasil perorangan hardcopy sebanyak 2 buah (untuk tenaga kerja dan perusahaan). - Hasil kolektif seluruh tenaga kerja yang diperiksa, analisa statistik untuk 10 kasus terbanyak per bagian/ seksi/ jenis pekerjaan. - Memberi softcopy dalam bentuk laporan yang telah dianalisa. Penyedia pemeriksaan kesehatan harus memberi kesempatan untuk konsultasi bagi tenaga kerja yang ingin berkonsultasi tentang hasil pemeriksaan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan kesehatan hanya untuk menegakkan pemeriksaan tambahan untuk diagnosis, bukan untuk pengobatan. Bila ada saran untuk yang berhubungan dengan pengobatan, maka hal tersebut masuk ke dalam jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan (bukan bagian dari tahapan pemeriksaan kesehatan
262
BAB XVI GIZI KERJA
16.1. Latar Belakang
Dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya maka penting untuk mewujudkan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia dengan segala potensinya. Agar dapat bersaing di pasar bebas dalam memasuki era global, kualitas sumber daya manusia perlu dibina dan diarahkan supaya menjadi manusia yang kuat, selamat, sehat dan produktif. Produktivitas kerja dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yang mempunyai peranan sangat penting dan menentukan adalah kecukupan gizi. Kekurangan salah satu atau lebih zat gizi dapat menyebabkan penyakit defisiensi, tetapi konsumsi zat gizi yang berlebihan juga membahayakan kesehatan. Kesehatan dan daya kerja sangat erat hubungannya dengan tingkat gizi seseorang. Tubuh memerlukan zat-zat dari makanan untuk pemeliharaan tubuh, perbaikan kerusakan sel dan jaringan, juga untuk pertumbuhan, yang banyak sedikitnya kebutuhan akan zat makanan ini sangat tergantung kepada usia, jenis kelamin, beban kerja dan keadaan lingkungan yang berkaitan dengan individu yang bersangkutan. Untuk mencapai tingkat produktivitas yang baik, program gizi kerja perlu diterapkan dan dilaksanakan di perusahaan. Gizi kerja ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta mengupayakan daya kerja yang optimal. Tenaga kerja yang sehat selain akan bekerja lebih giat dan produktif, juga meningkatkan ketelitian dan kewaspadaan sehingga terhindar dari kecelakaan yang mungkin terjadi dalam bekerja. Hal ini akan memberi dampak yang positif baik bagi tenaga kerja maupun pengusaha. Gizi kerja sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan kerja merupakan salah satu tugas pokok bagi dokter perusahaan dalam menjalankan fungsinya. Untuk itu dokter perusahaan harus memahami kebutuhan akan pemenuhan gizi tenaga kerja dan permasalahan-permasalahan yang ada serta dapat menjalankan program gizi kerja bagi tenaga kerja.
263
16.2.
Tujuan
Pembelajaran
16.2.1.Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta pelatihan dapat memahami topik mengenai gizi kerja dan mengelola program gizi kerja di tempat kerja.
16.2.2.Tujuan Instruk sional Khusus
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu: a. b.
Menjelaskan pengertian-pengertian terkait gizi kerja Menjelaskan dan menghitung kecukupan gizi kerja
c.
Menjelaskan dan menafsir kebutuhan bahan makanan dan bahan penukar
d.
Menjelaskan pengaruh lingkungan kerja terhadap kebutuhan gizi
e.
Menjelaskan dan mengelola program penyelenggaraan gizi kerja
f.
Menjelaskan cara mencegah keracunan makanan
16.3. Dasar Huku m
Peraturan perundang-undangan yang mendasari gizi kerja antara lain: a.
Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
b.
Peraturan Menteri Perburuhan No.7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan di Tempat Kerja.
c.
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01/Men/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan.
d.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
e.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Jasa Boga.
f.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia.
g.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.102/Men/VI/2004 tentangWaktu Kerja dan Upah Kerja Lembur.
h.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Memperkerjakan Pekerja/ Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 s/d 07.00.
264
i.
Keputusan
Menteri
Koordinator
Bidang
Kesejahteraan
Rakyat
No.
06/Kep/Menko/Kesra/VIII/1989 tentang Pola Umum Gerakan Perbaikan Menu Makanan Rakyat dan Petunjuk Pelaksanaannya, dimana Program Pangan dan Gizi berdimensi Produktivitas Kerja penanggung jawabnya dipercayakan kepada Departemen Tenaga Kerja. j.
Surat Edaran Dirjen Binawas No. 86/BW/ 1989 tentang Catering bagi Tenaga Kerja.
k.
Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins.03 Men/1999 tentang Peningkatan Pengawasan dan Penertiban terhadap Pengadaan Kantin dan Toilet di Perusahaan.
16.4. Ruang Lin gku p
Ruang lingkup pembahasan mata pelajaran ini meliputi: a.
Definisi terkait istilah-istilah dalam gizi kerja
b.
Kecukupan gizi kerja
c.
Tafsiran kebutuhan bahan makanan dan bahan penukar
d.
Pengaruh lingkungan kerja terhadap kebutuhan gizi
e.
Program penyelenggaraan gizi kerja
f.
Pencegahan keracunan makanan
16.5. Definisi
a.
Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya untuk mencapai tingkat kesehatan tubuh yang optimal (Almatsier, 2010).
b.
Zat gizi adalah zat yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur prosesproses kehidupan (Almatsier, 2010).
c.
Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan atau unsurunsur/ ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh, yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh (Almatsier , 2010).
d.
Gizi kerja adalah ilmu gizi yang mempelajari secara khusus tenaga kerja sebagai sumber daya manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi yang berkaitan dengan produktivitas kerja serta faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi gizi dan kesehatan tenaga kerja (Kamal, 2011).
265
e.
Angka kecukupan gizi adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal (Permenkes No. 75 Tahun 2013).
f.
Penyakit gizi kerja merupakan penyakit gizi sebagai akibat kerja ataupun ada hubungan dengan kerja. Sebagai contoh: Penyakit anemi gizi dapat menyebabkan konsentrasi kerja menurun dan daya ingat yang lambat, selanjutnya akan menurunkan produktivitas, sebaliknya anemia juga dapat diakibatkan oleh lingkungan kerja. Contoh lain adalah defisiensi vitamin B1 dan kurang energi dan protein. Penyakit-penyakit lain yang tidak tergolong penyakit gizi, tetapi dapat menyebabkan kurang gizi sehingga dapat menurunkan produktivitas kerja, antara lain gastritis, diare, anoreksia, dan lain-lain.
16.6. Kecuku pan Gizi Kerja
Perhitungan kecukupan gizi individu dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu menggunakan angka kecukupan gizi yang dianjurkan sebagai acuan. Angka kecukupan gizi (AKG) digunakan sebagai standar untuk mencapai status gizi yang optimal bagi penduduk di suatu wilayah. Penyusunan AKG dikoordinasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Selanjutnya setiap 5 tahun sekali AKG dievaluasi sesuai dengan kemajuan ilmu gizi, perubahan kependudukan dan sosial ekonomi. dasar perhitungan angka kecukupan gizi adalah: - Berat badan orang Indonesia yang dikategorikan normal menurut standar World Health Organization (WHO)
- Prinsip-prinsip perhitungan AKG yang digunakan oleh WHO/ FAO dan Institute of Medicine (IOM) yang disesuaikan dengan ukuran tubuh Indonesia
- Berbagai studi terkait di Indonesia dan Asia AKG terkini di Indonesia dikeluarkan tahun 2013 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 75 tahun 2013, yang terdiri atas energi; protein; lemak; karbohidrat; serat; air; 11 vitamin (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, biotin, kolin dan C); 9 mineral: kalsium, fosfor, mangan, tembaga, kromium, magnesium, besi, iodium, seng, selenium, fluor); dan 2 elektrolit (kalium dan natrium).
266
Kecukupan energi Energi
dibutuhkan
untuk
mempertahankan
berbagai
fungsi
tubuh,
seperti
pernapasan, sirkulasi, metabolisme, kerja fisik dan sintesis protein. Keseimbangan energi seseorang tergantung pada asupan makanan sumber energi dan energi total yang digunakan/ total energi expenditure(TEE). Komponen dari penggunaan energi mencakup (IOM, 2006): - Metabolisme basal dan istirahat Laju metabolisme basal/ basal metabolic rate (BMR) adalah energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan aktivitas metabolik dari sel dan jaringan, ditambah energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan sirkulasi darah, pernapasan, pencernaan dan fungsi ginjal saat tubuh terjaga, pada kondisi puasa dan istirahat dengan nyaman. BMR mencakup penggunaan energi agar tubuh tetap dalam keadaan terjaga. BMR umumnya diperkirakan untuk waktu 24 jam, yang kemudian disebut sebagai penggunaan energi basal/ basal energy expenditure (BEE), dengan satuan Kalori per 24 jam. - Thermic effect of food (TEF) TEF adalah peningkatan penggunaan energi yang disebabkan oleh konsumsi makanan, termasuk proses pencernaan, transpor, metabolisme dan penyimpanannya. - Termoregulasi Termoregulasi adalah proses mamalia mengatur suhu tubuh dalam batas tertentu. - Aktivitas fisik Energi yang dihabiskan untuk melakukan aktivitas fisik, yang bervariasi antar individu, tergantung tingkat aktivitas. - Tingkat aktivitas fisik/ physical activity level (PAL) Kategori PAL dibagi menjadi sangat ringan (PAL≥1,0 <1,4), aktif ringan (PAL ≥1,4 <1,6), aktif (PAL ≥1,6 <1,9) dan sangat aktif(PAL ≥1,9 <2,5) - Penggunaan energi total/ total energy expenditure (TEE) Penggunan energi total (TEE) adalah penjumlahan dari BEE, TEF, aktivitas fisik, termoregulasi dan energi yang digunakan untuk deposisi jaringan baru (pada bayi, anak dan remaja) dan produksi air susu (pada wanita hamil). Ketidakseimbangan antara asupan
energi
dan
penggunaannya
menghasilkan
penumpukan
atau
hilangnya
komponen tubuh, terutama lemak.
267
Kecukupan energi individu dihitung berdasarkan Estimated Energy Requirement (EER) yaitu asupan energi rata-rata yang diprediksi dapatmempertahankan keseimbangan
energi pada orang dewasa sehat sesuai umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan dan tingkat aktivitas fisik untuk menjaga kondisi kesehatan yang baik. Perhitungan EER mengacu pada atau sama dengan TEE. Perhitungan kecukupan energi yang terkini didasarkan model persamaan yang dikembangkan oleh IOM. Tabel16.1. Perhi tun gan Estimated Energy Requirement (IOM, 2006) Dewasa di atas 19 tahun Estimated Energy Requirement (EER) (Kal/hari) = Total Energy Expenditure(TEE)
EER 662 EER 354
Laki-laki
=– (9.53 x umur [tahun]) + PA x [(15.91 x BB [kg]) + (539.6 x TB [m])] =– (6.91 x umur [tahun]) + PA x [(9.36 x BB [kg]) + (726 x TB [m])]
Perempuan Perempuan hamil Estimated Energy Requirement (Kal/hari) = EER tidak hamil + Deposisi energi saat hamil
Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3
EER = EER tidak hamiil + 0 EER = EER tidak hamil + 340 EER = EER tidak hamil + 452
Perempuan m enyusui Estimated Energy Requirement (Kal/hari) = EER tidak hamil + Energi air susu – Kehilangan BB
0–6 bulan postpartum 7–12 bulan postpartum
EER = EER tidak hamil + 500 – 170 EER = EER tidak hamil + 400 –0
Keterangan: EER = Estimated Energy Requirement. PA = Koefisien Physical Activity/ aktivitas fisik BB = Berat badan TB = Tinggi badan Tabel 16. 2. Koefisien Akti vitas Fisik yang Digunakan untu k Perhitungan EER
Aktif
Sangat aktif
Sangat ringan
Aktif ringan
(PAL 1.0–1.39)
(PAL 1.4–1.59) (PAL 1.6–1.89) (PAL 1.9–2.5)
Aktivitas Aktivita seharis seharihari (seperti hari ditambah kerja 30ruma tangga 60 aktivita h , menit s
Aktivit as sehariditamba hari h tidak paling 60
berjalan ke bis) sedang (seperti menit aktivitas berjala 5-7 sedan
Aktivitas seharihari ditambah palin tida g k 60 meni t aktivitas sedang 268
n km/jam )
g
ditambah 60 menit aktivitas bera t atau 120 meni t aktivitas sedang
Laki-laki ≥ 19 tahun
1,00
1,11
1,25
1,48
Perempuan ≥ 19 tahun
1,00
1,12
1,27
1,45
Keterangan: PAL = Physical Activity Level
269
Perhitungan Angka Kecukupan Energi (AKE) pada AKG 2013 didasarkan pada model persamaan estimasi energi yang dibuat IOM 2006 dengan rumus TEE + 0,1 TEE. Data BB dan TB didasarkan pada median berat badan dan tinggi badan normal penduduk Indonesia menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan data Riskesdas 2010 terhadap standar WHO. Tingkat aktivitas rata-rata masyarakat Indonesia masuk kategori aktivitas ringan. Namun bila pada populasi tertentu diketahui berat badan dan tinggi badan maka perhitungan AKG dapat disesuaikan. Jenis kelBB & Usia (kg)
TB Energi Protein (cm) (kkal) (g)
LemakOmega-6 Omega-3 KarbohidratSerat Air (g) (g) (g) (g) (g) (mL)
19-29 th 60
168 2725
62
91
17,0
1,6
375
38
2500
30-49 th 62
168 2625
65
73
17,0
1,6
394
38
2600
50-64 th 62
168 2325
65
65
14,0
1,6
349
33
2600
19-29 th 54
159 2250
56
75
12,0
1,1
309
32
2300
30-49 th 55
159 2150
57
60
12,0
1,1
323
30
2300
50-64 th 55
159 1900
57
53
11,0
1,1
285
28
2300
Laki-laki
Perempu an
Tabel 16.3. Kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat dan air sesuai Angka Kecukupan Gizi (Kemenkes 2013)
Kecukupan protein Protein adalah komponen struktural dan fungsional utama dari setiap sel tubuh. Protein adalah bagian dari enzim, molekul pembawa pada membran, molekul transpor pada darah, matriks intraseluler, rambut, kuku, serum albumin, keratin dan kolagen serta berbagai hormon. Asam amino yang membentuk protein bertindak sebagai prekursor asam nukleat, hormon, vitamin dan molekul penting lainnya. Asam amino diklasifikasikan menjadi asam amino esensial, non esensial dan semi esensial. Kualitas atau mutu makanan sumber protein tergantung pada kemampuan untuk menyediakan kebutuhan nitrogen dan asama amino yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perawatan dan perbaikan sel tubuh. Kebutuhan protein orang dewasa didasarkan terutama pada studi keseimbangan nitrogen. (IOM, 2006) Protein hewani seperti daging, unggas, ikan, telur, susu, keju dan yogurt menyediakan seluruh 9 asam amino esensial dan disebut sebagai protein yang lengkap. Protein nabati, biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan cenderung memiliki kekurangan satu atau 270
lebih asam amino esensial, sehingga disebut protein yang tidak lengkap (IOM, 2006).
271
Kecukupan protein dipengaruhi oleh berat badan, usia dan mutu protein. Mutu protein makanan ditentukan salah satunya komposisi dan jumlah asam amino esensial. Pangan hewani mempunyai mutu protein lebih baik dibandingkan pangan nabati. Selain itu mutu protein ditentukan oleh daya cerna protein tersebut, yang berbeda antar jenis pangan. Semakin lengkap komposisi dan jumlah asam amino esensial dan semakin tinggi daya cerna protein suatu jenis pangan, maka semakin tinggi mutu proteinnya. Semakin rendah kandungan serat dan lembut tekstur suatu jenis pangan, semakin baik mutu proteinnya (Gibney dkk, 2002 dalam Hardinsyah, dkk, 2012). Anjuran kisaran sebaran gizi makro (average macronutrient distribution range/ AMDR) bagi penduduk Indonesia dalam estimasi kecukupan gizi adalah 5-15% energi protein, 25-35% energi lemak, dan 40-60% energi karbohidrat, yang penerapannya tergantung umur atau tahap pertumbuhan dan perkembangan (Hardinsyah dkk, 2012).
Kecukupan lemak Lemak adalah sumber energi utama tubuh yang berperan dalam perkembangan jaringan dan absorpsi vitamin larut lemak (A,D,E,K). Lemak makanan mengandung asam lemak yang dapat dikategorikan menjadi: - Asam lemak jenuh - Asam lemak tidak jenuh •
Asam lemak tidak jenuh tunggal ( monounsaturated fatty acid/ MUFA) dengan ikatan cis
•
Asam lemak tidak jenuh ganda ( polyunsaturated fatty acid/ PUFA) Asam lemak jenuh memiliki efek yang kurang baik bagi kesehatan, namun
sebaliknya asam lemak tidak jenuh merupakan zat gizi yang baik untuk kesehatan. Makanan yang merupakan sumber asam lemak jenuh contohnya adalah gajih, mentega, lemak hewani, minyak kelapa sawit, susuwhole fat. Perbedaan antara lemak tak jenuh ganda dan lemak tak jenuh tunggal adalah lemak tak jenuh ganda memiliki lebih dari satu ikatan rangkap yang terletak diantara asam karboksilat dan gugus metil. Ikatan rangkap pertama bisa ditemukan baik pada posisi ketiga, keenam, atau kesembilan dari kelompok metil. Letak ikatan ganda sebagai dasar penamaan asam lemak tersebut. Omega-3 dan omega-6 adalah
272
contoh asam lemak tak jenuh ganda, sedangkan omega-9 adalah contoh asam lemak tak jenuh tunggal. Omega-3 dan omega-6 sebaiknya dalam jumlah yang mencukupi. Asam alfalinolenat dan asam linoleat adalah dua bentuk asam lemak tak jenuh ganda yang tidak dapat diproduksi tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Asam alfa-linolenat merupakan bentuk asam lemak omega-3 dan bisa diperoleh dari makanan nabati seperti kacangkacangan, biji-bijian, kedelai, alpukat, dan sayuran hijau. Setelah berada dalam tubuh, asam alfa-linolenat diubah menjadi dua bentuk omega-3 yang dikenal sebagai eicosapentaenoic acid (EPA) dan docosahexaenoic acid (DHA). EPA dan DHA juga dapat diperoleh dari sumber hewani seperti salmon, sarden, mackerel, dan udang. Dalam beberapa kasus, tubuh tidak mampu menggunakan asam alfa-linolenat sehingga EPA dan DHA harus diperoleh dari sumber hewani. Asam linoleat adalah bentuk omega-6 yang dapat diperoleh dari makanan nabati seperti kacang-kacangan dan biji-bijian, alpukat, serta berbagai minyak nabati seperti kedelai, bunga matahari, dan minyak jagung. Setelah berada dalam tubuh, asam linoleat diubah menjadi dua bentuk omega-6 yang dikenal sebagai asam arakidonat (AA) dan asam linolenat gamma (ALG). AA dan ALG juga dapat diperoleh dari sumber hewani, seperti telur, unggas, daging, dan susu. Asam lemak tak jenuh ganda memiliki berbagai manfaat kesehatan seperti meningkatkan fungsi jantung, meningkatkan memori, serta perlindungan terhadap kanker, arthritis, dan asma. Studi menunjukkan bahwa asam lemak ini memiliki kemampuan menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida serta mempertahankan irama jantung yang sehat. Efek samping negatif dari asam lemak tak jenuh ganda juga dapat terjadi jika omega6 dikonsumsi dalam jumlah berlebih. Pola makan tinggi lemak yang melebihi kebutuhan energi dapat menyebabkan obesitas. Penelitian-penelitian menunjukkan hubungan antara asupan tinggi lemak dan meningkatnya kejadian penyakit jantung koroner, kanker dan resistensi insulin (seperti diabetes melitus tipe 2).
Kecukupan karbohidrat Fungsi
utama
karbohidrat
yang
dapat
dicerna
bagi
manusia
adalah
untuk
menyediakan energi bagi sel, termasuk sel-sel otak yang kerjanya tergantung pada suplai karbohidrat berupa glukosa. Karbohidrat dapat dikelompokkan berdasarkan
273
jumlah unit gula (glukosa) yang dikandungnya. Bila mengandung satu unit gula disebut mono sakarida, seperti glukosa dan fruktosa yang banyak terdapat dalam larutan gula dan buah-buahan. Bila mengandung dua unit gula disebut disakarida, seperti sukrosa (dalam gula meja, buah dan sayur), laktosa (dalam susu) dan maltosa (dalam karamel). Bila mengandung 3-10 unit gula disebut oligosakarida, seperti rafinosa and stakiosa yang banyak dijumpai dalam kacang-kacangan. Bila mengandung lebih dari sepuluh unit gula disebut polisakarida seperti pati, glikogen dan selulosa. Serat tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia. Serat pangan secara fisik terdiri dari serat pangan yang larut air dan serat pangan yang tidak larut air. Kedua serat pangan ini memperlama masa transit makanan dalam organ pencernaan (memperlama rasa kenyang) dan sebagian difermentasi oleh mikroba usus menjadi asam lemak rantai pendek. Serat pangan larut air yang umumnya terdapat dalam buah, kacang dan sereal berfungsi untuk memperlambat penyerapan glukosa, kolesterol dan garam empedu di dalam usus halus, sehingga menurunkan kadar gula dan kolesterol darah. Sedangkan serat pangan yang tidak larut air berguna memperlambat pencernaanstarch, membantu pergerakan usus dan melancarkan buang air besar. Kecukupan energi dan kecukupan karbohidrat seseorang dipengaruhi oleh ukuran tubuh (berat badan), usia atau tahap pertumbuhan dan perkembangan, dan aktifitas fisik. Ukuran tubuh dalam arti masa otot yang semakin besar dan aktifitas fisik yang semakin tinggi berimplikasi pada kecukupan karbohidrat yang semakin tinggi.
Kecukupan vitamin Vitamin adalah zat gizi mikro yang sangat diperlukan tubuh manusia meski dalam jumlah sedikit. Berbagai masalah gizi di Indonesia banyak disebabkan oleh kurangnya asupan zat gizi ini. Terdapat 13 vitamin yang telah diketahui esensial bagi kesehatan manusia yang dapat dikelompokkan atas dua kelompok, yaitu vitamin yang larut di dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E dan K dan vitamin larut air, yaitu C, B1, B2, B6, B12, Folat, Niacin, Pantotenat, dan Biotin. Vitamin larut lemak (A, D, E, dan K) umumnya terdapat bersama-sama dalam bagian lemak atau minyak dari makanan.
274
Defisiensi dapat terjadi bila diet secara konsisten rendah vitamin ini atau secara tanpa sengaja hilang dari saluran pencernaan atau terlarut dalam lemak yang tidak dicerna. Tiap penyakit yang menyebabkan malabsorpsi lemak dapat menyebabkan defisiensi vitamin larut lemak. Defisiensi juga dapat terjadi bila orang makan diet yang sangat rendah lemak yang menyebabkan penyerapan vitamin ini terganggu. Kemampuan vitamin larut lemak untuk disimpan selain dapat mencegah terjadinya defisiensi karena asupan dari makanan yang sewaktu-waktu kurang, juga dapat memberi peluang untuk terjadinya keracunan bila terjadi kelebihan konsumsi, terutama dalam bentuk suplemen. Berbeda dengan vitamin larut lemak, vitamin larut air tidak dapat disimpan dalam tubuh sehingga harus selalu tersedia dalam diet. Fungsi dan sumber makanan dari beberapa vitamin adalah sebagai berikut: - Vitamin A Fungsi dari vitamin A yaitu untuk penglihatan, diferensiasi sel dan pembelahan sel, kekebalan tubuh, pertumbuhan serta reproduksi. Sumber vitamin A yang didalam pangan hewani adalah hati, telur, susu dan minyak ikan. Sedangkan dari pangan nabati provitamin A dapat diperoleh dari sayuran berwarna hijau dan tumbuhan yang mempunyai pigmen warna merah, orange atau kuning, misalnya: bayam, kangkung, wortel, papaya, tomat dan lain-lain. - Vitamin D Penting untuk pembentukan skeleton dan homeostasis mineral, termasuk untuk peningkatan absorpsi kalsium dan fosfor. Bila tubuh tidak mendapat cukup sinar matahari, vitamin D perlu dipenuhi melalui makanan. Defisiensi vitamin D ditandai dengan tidak maksimalnya proses mineralisasi tulang. Pada dewasa dapat meyebabkan hipokalsemia dan pada tingkat lanjut dapat menyebabkan osteomalasia. Kelebihan konsumsi vitamin D dapat menyebabkan penumpukan kalsium dalam jaringan, penurunan fungsi ginjal dan gangguan jantung. - Vitamin E Fungsi utama vitamin E adalah sebagai antioksidan yang mencegah terjadinya oksidasi lemak tidak jenuh dengan jalan menangkap radikal bebas peroksil. Sumber pangan utama vitamin E adalah minyak nabati, kacang dan biji-bijian serta kecambah. Gejala defisiensi vitamin E adalah turunnya fungsi reproduksi, distrofi muskular dan gangguan saraf.
275
- Vitamin K Fungsi vitamin K sangat penting untuk protrombin dan protein lain yang juga untuk pengaturan pembekuan darah. Manusia jarang sekali mengalami kekurangan vitamin K karena vitamin K dapat disintesa dari bakteri yang terdapat pada yeyunum maupun duodenum. Vitamin ini hanya diberikan sebagai suplemen pada individu tertentu, seperti saat setelah menjalani operasi. - Vitamin C Fungsi utama vitamin C adalah untuk pembentukan protein kolagen melalui proses hidroksilasi. Fungsi lain adalah sebagai metaloenzim, untuk pembentukan norepinefrin, karnitin, elastin dan nukleosida. Vitamin ini berfungsi juga sebagai agen pereduksi yaitu meningkatkan absorpsi Fe non heme dan pereduksi komponen metal untuk aktivitas katalitik enzim terkait serta menghambat pembentukan nitrosamin. Defisiensi vitamin C dapat mengakibatkan scurvy, perdarahan gusi, rasa lelah letih lesu dan melemahnya daya tahan tubuh terhadap infeksi. Sumber vitamin C diperoleh dari buah-buahan, sayuran hijau dan serelia. - Vitamin B1 (tiamin) Tiamin diperoleh terutama dari serelia, biji-bijian, kacang-kacangan dan hewani (hati, jantung, ginjal). Defisiensi tiamin akan menyebabkan menyebabkan abnormalitas metabolisme karbohidrat, beri-beri secara awal ditandai dengan terganggunya sistem saraf dan kardiovaskuler, anoreksia, lemah otot serta edema.
Vit Jenis kel & A
Usia Laki-laki
Vit D
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit E Vit K
Vit
Vit Vit B9
Koli Biotin n Vit C
B1 B2 B3 B5 B6 B12 (mcg (mcg (mg (mg (mcg) ) ) (mg) (mcg) (mg (mg (mg) (mg) (mg) ) ) (mg) ) ) (mcg)
19-29 th
600
15
15
65
1,4
1,6 15
5,0
1,3 400
2,4
30
550 90
30-49 th
600
15
15
65
1,3
1,6 14
5,0
1,3 400
2,4
30
550 90
50-64 th
600
15
15
65
1,2
1,4 13
5,0
1,7 400
2,4
30
550 90
Perempuan 19-29 th
500
15
15
55
1,1
1,4 12
5,0
1,3 400
2,4
30
425 75
30-49 th
500
15
15
55
1,1
1,3 12
5,0
1,3 400
2,4
30
425 75
50-64 th
500
15
15
55
1,0
1,1 10
5,0
1,3 400
2,4
30
425 75
Tabel 16.4 . Kecuku pan Vitami n Sesuai Angk a Kecuku pan Gizi (Kemenkes 2013 ) 276
277
Kecukupan mineral Mineral adalah zat inorganik, yang berarti zat itu tidak dibentuk oleh tubuh mahluk hidup dan tidak mengandung karbon. Tubuh manusia memerlukan mineral secara terus menerus walaupun hanya dalam jumlah yang relatif sedikit. Mineral terbagi menjadi dua: 1. Mineral makro > 0,05 % BB. Terdiri dari: kalsium, magnesium, fosfor, kalium, natrium 2. Mineral mikro <0,05% BB Terdiri dari: zat besi, iodium, seng, selenium, dan lain-lain.
Beberapa mineral tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: - Kalsium Dalam tubuh dewasa terdapat sekitar 1200 gr kalsium, 99% terdapat di skeleton. Proses pembentukan masa tulang terjadi hingga usia 35-40 tahun. Prosesturn over kalsium tulang terjadi sepanjang hidup. Kecepatan formasi masa tulang padaanak relatif lebih cepat dibanding dewasa, sedang pada manula proses yang terjadi lebih banyak pada resorpsi tulang. Sisa 1% kalsium dalam tubuh terdapat pada cairan ekstraseluler, struktur intraseluler dan membran sel. Kalsium di luar tulang berperan cukup penting yaitu untuk sistem saraf, kontraksi otot, pembekuan darah dan permeabilitas membran. Sumber utama kalsium adalah susu dan produk olahannya seperti keju, yogurt, es krim serta ikan terutama ikan duri halus. Kekurangan kalsium dalam waktu lama akan meningkatkan risiko osteoporosis. Konsumsi kalsium berlebih akan berakibat toksik dengan gejala konstipasi, hiperkalsemia, hiperkalsiuria yang meningkatkan risiko batu ginjal dan dapat menggangu absorpsi zat besi, seng dan mineral lain. - Zat Besi (Fe) Zat besi merupakan bagian penting dari hemoglobin, mioglobin dan enzim. Sumber utama Fe adalah pangan hewani terutama berwarna merah yaitu hati dan daging, sumber lain adalah sayuran berdaun hijau. Kekurangan Fe dapat menyebabkan anemia mikrositik. Anemia ini terbanyak terdapat di dunia sekitar 60-70% disebabkan kekurangan Fe. Gejala kekurangan Fe dapat mengakibatkan mudah pusing, lelah, letih, lesu dan turunnya konsentrasi berpikir.
278
- Seng (Zn) Fungsi utama Zn sebagai zat gizi yang membantu pertumbuhan balita. Zn mempunyai kemampuan dalam sintesis DNA dan RNA. Sumber Zn diperoleh dari hewani terutama daging, telur, kerang dan terdapat juga di serelia. Defisiensi Zn dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, pertumbuhan terhambat, perubahan kulit dan turunnya kekebalan. - Iodium Mineral iodium penting dalam pembentukan hormon tiroksin yang berperan dalam metabolisme. Bila konsumsi sangat rendah kelenjar gondok akan membesar. Prevalensi GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium) di Indonesia masih tinggi. Oleh karena itu masyarakat dianjurkan mengkonsumsi garam beriodium. - Selenium (Se) Fungsi utama selenium adalah sebagai faktor penting dalam enzim glutation peroksidase. Enzim ini merupakan salah satu faktor yang, mempengaruhi terjadinya berbagai penyakit degeneratif. - Tembaga Tembaga berfungsi sangat penting dalam pembentukan hemoglobin dan sel darah merah. Selain itu tembaga merupakan komponen enzim, berperan dalam penyembuhan luka dan secara metabolisme dibutuhkan untuk melepas energi. - Kromium Mineral kromium sangat penting untuk menguatkan kerja insulin sehingga mempengaruhi metabolisme kerja karbohidrat, protein dan lemak. - Natrium Natrium
adalah
kation
yang
dominan
dalam
mempertahankan
volume
cairan
ekstraselular. Volume cairan ekstraselular diatur dengan cara mengatur osmose cairan yaitu mengatur kadar natrium (Na) dan klor (Cl). - Kalium Merupakan kation utama dalam sel. Berfungsi mempertahankan tekanan osmose dalam cairan sel, setara dengan tekanan osmosis cairan ekstraselular. Penurunan kadar kalium dalam sel mengakibatkan turunnya fungsi eksitasi sel, irama jantung abnormal, kelemahan otot, gangguan syaraf.
279
o u a u Jenis kel sie oru oros m m & m mg mg mc m Usia Laki-laki
a s rom agne an um um sium gan mg mcg
m
m
ar um m
e en en em um g aga mcg
mg mcg
19-29 th
13 3,0 700 150
4700 1100 35
350
2,3
1500 30
13
900
30-49 th
13 3,1 700 150
4700 1000 35
350
2,3
1500 30
13
900
50-64 th
13 3,1 700 150
4700 1000 30
350
2,3
1300 30
13
900
19-29 th 30-49 th
26 2,5 700 150 26 2,7 700 150
4700 100 25 4700 1000 25
310 320
1,8 1,8
1500 30 1500 30
10 10
900 900
50-64 th
12 2,7 700 150
4700 1000 20
320
1,8
1300 30
10
900
Perempu an
Tabel 16.5. Kecukup an mineral s esuai Angk a Kecukup an Gizi (Keme nkes 2013 ) 16.7. Tafsir an kebut uhan bahan makanan dan bahan penukar
Perencanaan dan pengaturan makan yang seimbang dapat dilakukan dengan sistem Daftar Bahan Makanan Penukar, yaitu penggolongan bahan makanan berdasarkan nilai gizi yang setara. Setiap golongan bahan makanan tersebut mempunyai kandungan kalori, protein, lemak dan karbohidrat yang hampir sama. Rujukan yang digunakan di sini adalah daftar yang dibuat oleh FKUI dan Instalasi Gizi RSCM. Untuk memudahkan penggunaan, bahan makanan dalam daftar tersebut selain dalam ukuran gram juga dinyatakan dengan ukuran yang lazim terdapat di rumah tangga (URT). Keterangan singkatan ukuran rumah tangga tersebut seperti tercantum di bawah ini: bh
= buah
g
= gram
bj btg btr bsr
= biji = batang = butir = besar
kcl ptg sdg sdm
= kecil = potong = sedang = sendok makan
gls
= gelas (240 ml)
sdt
= sendok teh
kh
= kandungan karbohidrat Berikut ini dicantumkan 8
golongan
bahan makanan penukar. Bahan
makanan pada tiap golongan dalam jumlah yang dinyatakan pada daftar, bernilai gizi hampir sama, oleh karena itu satu sama lain dapat saling menukar dan disebut dengan istilah 1 satuan penukar. 280
281
KANDUNGAN ZAT GIZI BAHAN MAKANAN PENUKAR Karbohidrat
Protein
Lemak
(gram) 40
(gram)
(gram)
Bahan makanan penukar
Kalori
Sumber karbohidrat 4 Sumber protein hewani Rendah lemak 7 2 5 Lemak sedang 7 Tinggi lemak 7 13 3 Sumber protein nabati 7 5 Sayuran Golongan A Golongan B 5 1 Golongan C 10 3 Buah-buahan dan gula 12 Susu Tanpa lemak 10 7 Lemak sedang 10 7 6 Tinggi lemak 10 7 10 Minyak 5 Lemak tidak jenuh Lemak jenuh 5 Makanan tanpa kalori Tabel 16.6. Kandungan Zat Gizi Bahan Makanan Penukar
175 50 75 150 75 75 25 50 50 75 125 150 50 50
Bahan makanan yang mengandung zat gizi tertentu lebih banyak atau kurang diberi kode: Na +
Natrium 200–400 mg
Na ++ Natrium >400 mg Ko+
Tinggi kolesterol
P-
Rendah protein
S+
Serat 3-6 gr
S++
Serat > 6g
Tj+
Sumber lamak jenuh tunggal
K+
Tinggi kalium
Pr+
Purin sedang
Pr++
Tinggi purin
282
GOLONGAN I (Sumber karbo hid rat)
Bahan makanan ini umumnya digunakan sebagai makanan pokok Satu satuan penukar mengandung: 40 gr karbohidrat
4 gr protein
175 kalori
URT
Gram
Keterangan S++
Bahan makanan Bengkuang
2 bj bsr
320
Bihun Biskuit Bubur beras Gadung Ganyong Gembili Havermout Jagung segar Kentang Kentang hitam Kerupuk udang/ ikan Krekers Maizena Makaroni Mi basah
½ gls 4 bh bsr 2 gls 1 ptg 1 ptg 1 ptg 5 ½ sdm 3 bj sdg 2 bh sdg 12 bj 5 bj sdg 5 bh bsr 10 sdm ½ gls 2 gls
50 40 400 175 185 185 45 125 210 125 50 50 50 50 200
Mi kering Nasi beras giling Nasi beras ½ giling Nasi ketan hitam Nasi ketan putih Roti putih Roti gandum Singkong Sukun Talas Tape beras ketan Tape singkong Tepung tapioka Tepung beras Tepung hunkwee
1 gls ¾ gls ¾ gls ¾ gls ¾ gls 2 iris 2 iris 1 ½ ptg 3 ptg sdg ½ bj sdg 5 sdm 1 ptg sdg 8 sdm 8 sdm 10 sdm
50 100 100 100 100 70 70 120 150 125 100 100 50 50 50
Na+
Tepung sagu Tepung singkong Tepung terigu Ubi jalar kuning
8 sdm 5 sdm 5 sdm 1 bj sdg
50 50 50 135
PP-
Na+ S++ S++ S++ S+ S++ K+ PNa+ PNa+
Na+ S+ K+, P-, S+ S++ S+
S++, PK+, P-
S++, P-, K+
283
284
GOLONGAN II (Sumber pr otein hewani)
Umumnya digunakan sebagai lauk. Menurut kandungan lemaknya, sumber protein hewani dibagi menjadi 3 kelompok: 1. Rendah lemak
Satu satuan penukar mengandung: 7 gr protein
2 gr lemak
50 kalori
Bahan makanan Babat Cumi-cumi Daging asap Daging ayam tanpa kulit Daging kerbau Dendeng daging sapi Dideh sapi Gabus kering Ikan asin kering Ikan kakap Ikan kembung Ikan lele Ikan mas Ikan mujair
URT 1 ptg sdg 1 ekor kcl 1 lembar 1 ptg sdg 1 ptg sdg 1 ptg sdg 1 ptg sdg 1 ptg kcl 1 ptg sdg 1/3 ekor bsr 1/3 ekor sdg ½ ekor sdg 1/3 ekor sdg 1/3 ekor kcl
Gram 40 45 20 40 35 15 35 10 15 35 30 40 45 30
Ikan peda Ikan pindang Ikan segar Kepiting Kerang Lemuru Putih telur ayam Rebon kering Rebon segar Selar kering Sepat kering Teri kering Teri nasi Udang segar
1 ekor kcl ½ ekor sdg 1 ptg sdg 1/3 gls ½ gls 1 ptg 2 ½ btr 2 sdm 2 sdm 1 ekor 1 ptg sdg 1 sdm 1/3 gls 5 ekor sdg
35 35 40 50 90 35 65 10 45 20 20 15 20 35
Keterangan Ko+, Pr++
Na+
Ko+ Na+, Pr++
Ko+
2. Lemak sedang
Satu satuan penukar mengandung: 7 gr protein
Bahan makanan Bakso Daging anak sapi Daging domba Daging kambing
5 gr lemak URT 10 bj sdg 1 ptg sdg 1 ptg sdg 1 ptg sdg
75 kalori Gram
Keterangan
170 35 40 40 285
Daging sapi Ginjal sapi
1 ptg sdg 1 ptg bsr
35 45
Ko+ Ko+, Pr++
286
Hati ayam Hati babi Hati sapi Otak Telur ayam Telur bebek asin Telur penyu Telur puyuh Usus sapi
1 1 1 1 1 1 2 5 1
bh sdg ptg sdg ptg sdg ptg bsr btr btr btr btr ptg bsr
30 35 35 60 55 50 60 55 50
Pr++, Ko+ Ko+, Pr++ Ko+, Pr++ Ko+, Pr++ Ko+ Kp+, Na+
Ko+, Pr++
3. Tinggi lemak Satu satuan penukar mengandung:
7 gr protein
13 gr lemak
150 kalori
Bahan makanan URT Bebek 1 ptg sdg Belut 3 ekor kcl Corned beef 3 sdm Daging ayam dengan kulit 1 ptg sdg Daging babi 1 ptg sdg Ham 1 ½ ptg kcl Kuning telur ayam 4 btr Sardencis ½ ptg sdg Sosis ½ ptg Telur bebek 1 btr
Gram 45 50 45 55 50 40 45 35 50 55
Telur ikan
40
1 ptg sdg
Keterangan Pr++
Na+ Ko+ Ko+ Na++, Ko+, Pr++ Ko+ Pr++, Na+ Na++ Ko+
GOLONGAN III (Sumber pr otein n abati)
Umumnya digunakan sebagai lauk Satu satuan penukar mengandung : 7 gr karbohidrat 5 gr protein 3 gr lemak
75 kalori
Bahan makanan Kacang hijau Kacang kedele Kacang merah Kacang mente Kacang tanah
URT 2 sdm 2 ½ sdm 2 sdm 1 ½ sdm 2 sdm
20 25 20 15 15
Gram
Kacang tanah kupas Kacang tolo Kedelai bubuk Kembang tahu Oncom Pete segar Selai kacang tanah Tahu Tempe
2 sdm 2 sdm 2 ½ sdm 1 lembar 2 ptg kcl ½ gls 1 sdm 1 bj bsr 2 ptg sdg
15 20 25 20 40 55 15 110 50
Keterangan S++ S+ S+ Tj+ S+, Tj+ S+, Tj+
S++ Tj+, Na+
S= 287
288
GOLONGAN IV (Sayuran)
Merupakan sumber vitamin dan mineral, terutama karoten, vitamin C, zat kapur, zat besi dan fosfor. Hendaknya digunakan campuran dari daun-daunan seperti: bayam, kangkung, daun singkong, dengan kacang panjang, buncis, wortel, labu kuning, dan sebagainya. Satu penukar adalah 100 gram sayuran campur lebih kurang 1 gelas (setelah dimasak dan ditiriskan). Golongan sayuran dibagi menjadi 3 macam berdasarkan zat gizinya. 1. Sayuran A Digunakan sekehendak karena sangat sedikit sekali kandungan kalorinya
Baligo
Lettuce
S+
Gambas (oyong)
S+
Lobak
S++
Jamur kuping segar
S++
Selada
S+, K+
Ketimun
S+, K+
Selada air
S+
Labu air
Tomat
2. Sayuran B
Satu satuan penukar (dalam 100gr) mengandung: 5 gr karbohidrat
1 gr protein
Bawang bombay
25 kalori Kangkung
S+, Pr+
Bayam
K+, Pr+
Kacang buncis
S++, K+
Bit
K+
Kacang panjang
S+
Brokoli
S+
Kapri muda
K+
Buncis
S++, Pr+
Kecipir (Buah muda)
S+
Cabe merah besar
S++
Kembang kol
S++, K+
Cabe hijau besar
S++
Kucai
S+
Caisim
S++
Kol
S+, K+
Daun bawang
S+, K+
Labu siam
Daun bluntas Daun kacang panjang Daun kecipir
Labu waluh S++
K+
Leunca Pare
S++ 289
Daun kemangi
Pe-cay
S+, K+
Pepaya muda
S+
Daun lobak
Rebung
S+, K+
Daun lompong tales
Sawi
S+, K+
Seledri
S++
Taoge kacang hijau
S+, K+
Daun koro
Daun pakis
S+
S++
Genjer Jagung muda
S+
Terong
S++
Jagung pisang
S+
Wortel
S+
290
3. Sayuran C
Satu satuan penukar (dalam 100gr) mengandung: 10 gr karbohidrat
3 gr protein
50 kalori
Bayam merah
S+, K+
Daun talas
S+
Daun katuk
S++
Kacang kapri
S+
Daun labu siam
Kluwih
Ka+
Daun
Melinjo
Pr+
S+
mangkokan Daun melinjo
S++, Pr+
Nangka muda
Daun pepaya
K+
Taoge kacang kedele
Daun singkong
S+, K+, Pr+
GOLONGAN V (Buah-buahan dan gul a)
Merupakan sumber vitamin terutama karoten vitamin B1, B6 dan vitamin C. Juga merupakan sumber mineral. Berat buah-buahan dalam daftar ditimbang tanpa kulit dan biji (berat bersih). Satu satuan penukar mengandung: 12 gr karbohidrat
50 kalori
Bahan makanan
URT
Gram
Keterangan
Anggur
15 bh sdg
125
Apel merah
1 bh kcl
85
Apel malang
1 bh sdg
75
S+
Arbei
6 bh sdg
135
K+
Belimbing
1 bh bsr
140
S++, K+
Blewah
1 ptg sdg
70
S+
Cempedak
7 bj sdg
45
S++
Duku
9 bh sdg
80
K+
Durian
2 bj bsr
35
S++, K+
291
Jambu air
2 bh bsr
110
S+
Jambu biji
1 bh bsr
100
K+
Jambu bol
1 bh kcl
90
S+
Jambu monyet
1 bh bsr
80
Jeruk bali
1 ptg
105
S+, K+
Jeruk garut
1 bh sdg
115
S+, K+
Jeruk manis
2 bh sdg
110
K+
Jeruk nipis
1 ¼ gls
135
K+
Kedondong
2 bh sdg
120
S++
Kemang
1 bh bsr
105
292
Kesemek
½ bh
65
S+
Kolang-kaling
5 bj sdg
25
S++
Kurma
3 bh
15
Kiwi
1 ½ bh
110
S+
Lontar
16 bh
185
S++
Leci
10 bh
75
Mangga
¾ bh bsr
90
Manggis
2 bh sdg
80
S++
Markisa
¾ bh sdg
35
S++
Melon
1 ptg bsr
190
S+
Menteng
4 bh sdg
75
Nangka masak
3 bj sdg
45
Nenas
¼ bh sdg
95
Pala (daging)
4 bh sdg
120
S++
Peach
1 bh kcl
115
S++
Pear
½ bh sdg
85
S++
Pepaya
1 ptg bsr
110
S+, K+
Pisang ambon
1 bh kcl
50
K+
Pisang kepok
1 bh
45
K+
Pisang mas
2 bh
40
S+, K+
Pisang raja sereh
2 bh kcl
40
K+
Plum
2 ½ bh
140
S+
Rambutan
8 bh
75
Salak
2 bh sdg
65
Sawo
1 bh sdg
55
Semangka
2 ptg sdg
180
S++
S+
293
Sirsak
½ gls
60
S+
Srikaya
2 bh bsr
50
S+
Strawberry
4 bh bsr
215
S++
Gula
1 sdm
13
Madu
1 sdm
15
294
GOLONGAN VI (Susu)
Merupakan sumber protein, lemak, karbohidrat dan vitamin (terutama vitamin A dan niasin), serta mineral (zat kapur dan fosfor). Menurut kandungan lemaknya, susu dibagi menjadi 3 kelompok 1. Susu tanpa lemak
Satu satuan penukar mengandung: 10gr karbohidrat Bahan makanan
7 gr protein
75 kalori
URT
Keterangan
Gram
Susu skim cair
1 gls
200
K+
Tepung susu skim
4 sdm
20
K+
Yogurt non fat
2/3 gls
120
K+
2. Susu lemak sedang
Satu satuan penukar mengandung: 10 gr karbohidrat
7 gr protein
Bahan makanan
6 gr lemak
URT
125 kalori
Gram
Keterangan
Keju
1 ptg kcl
35
Na++, Ko+
Susu kambing
¾ gls
165
K+
Susu kental manis
½ gls
100
K+
Susu sapi
1 gls
200
K+
Tepung susu asam
7 sdm
35
K+
Yogurt susu penuh
1 gls
200
K+
3. Susu tin ggi lemak
Satu satuan penukar mengandung: 10 gr karbohidrat 7 gr protein Bahan makanan
10 gr lemak
URT
Gram
150 kalori Keterangan
Susu kerbau
½ gls
100
K+
Tepung susu penuh
6 sdm
30
K+, Ko+
295
296
GOLONGAN VII (Minyak lemak)
Bahan makanan ini hampir seluruhnya terdiri dari lemak. Menurut kandungan asam lemaknya, minyak dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu lemak tidak jenuh dan lemak jenuh. Satu satuan penukar mengandung: 5 1.
gr lemak
50 kalori
Lemak tidak jenuh Bahan makanan
Gram
Alpukat
½ bh bsr
60
Biji labu merah
2 bj
10
Kacang almond
7 bj
10
Margarin jagung Mayones
2.
URT
1 sdt 2 sdm
Keterangan S++, Tj+, K+
S+
5 20
Minyak biji kapas
1 sdt
5
Minyak biji bunga matahari
1 sdt
5
Minyak jagung
1 sdt
5
Minyak kacang kedelai
1 sdt
5
Tj+
Minyak kacang tanah
1 sdt
5
Tj+
Minyak safflower
1 sdt
5
Minyak zaitun
1 sdt
5
Tj+
Lemak jenuh Bahan makanan
Lemak babi
URT
1 ptg kcl
Gram
Keterangan
5
Mentega
1 sdt
5
Santan (peras dengan air)
1/3 gls
40
K+ K+
Kelapa
1 ptg kcl
15
Keju krim
1 ptg kcl
15
Minyak kelapa
1 sdt
5 297
Minyak inti kelapa sawit
1 sdt
5
298
GOLONGAN VIII (Makanan tanpa kalori)
Mengandung kurang dari 5 gr karbohidrat dan kurang dari 20 kalori tiap penukarnya. Bahan makanan yang ada ukuran rumah tangganya dapat menyebabkan kenaikan kadar glukosa darah. Agar-agar Air kaldu
Na++, Pr+
Air mineral Cuka Gelatin Gula alternatif (aspartam, sakarin) Kecap
Na++
Kopi Minuman ringan, tanpa gula Minuman tonik, tanpa gula Tauco
Na++
Teh Jam selai, rendah gula
2 sdt
Krim, non dairy, cair/ bubuk
1 sdm
Margarin, non fat
1 sdt
Mayones
1 sdm
Permen, tanpa gula
2 bh
Sirup, tanpa gula
2 sdm
Wijen
2 sdm
Penyediaan makanan bagi tenaga kerja Setelah mengetahui kebutuhan energi yang diperlukan tenaga kerja sesuai beban aktivitas fisiknya, proses selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan tersebut dalam menu tenaga kerja sehari-hari. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, serta zat-zat lain dalam tubuh perlu diperhatikan proporsinya agar seimbang. Sesuai anjuran kisaran sebaran 299
energi gizi makro bagi penduduk Indonesia dalam estimasi kecukupan gizi, yaitu 5-15% energi protein, 25-35% energi lemak, dan 40-60% energi karbohidrat. Penyediaan makanan bagi suatu populasi tenaga kerja secara umum dapat menggunakan acuan AKG 2013. Kebutuhan energi diterjemahkan ke dalam porsi bahan makanan menggunakan daftar bahan makanan penukar. Kebutuhan energi selama bekerja (8 jam) adalah 40-50% dari kebutuhan sehari. Bila diterjemahkan ke dalam menu menjadi kebutuhan untuk 1 kali makan utama, yang pemberiannya dilakukan saat istirahat (4-5 jam setelah kerja) dan pemberian 1 kali kudapan (makanan selingan).
300
Tabel : Contoh menu makanan tenaga kerja Menu Jumlah 660 - 760 kkal
800 – 960 kkal
1120 kkal
1020 – 1040 kkal
kalori Selingan (jam 10.00)
Teh manis 1 gls
Teh manis 1 gls
Kue mangkok 2 bh Teh manis1 gls
Pisang goreng coklat 1 bh
Makan
Nasi 1 ½ gls
Nasi 1 ½ gls
Nasi 1 ½ gls
Teh manis 1 gls Nasi 1 ½ gls
siang (jam 12.00)
Telur balado 1 btr Tumis tempe cabe
Ayam goreng 1 ptg sdg
Pepes ikan mas 1 Sambal goreng ati ptg 3 sdm
hijau 2 ptg sdg Sayur oyong 1 gls
Perkedel tahu 2 ptg Tempe bacem sdg ptg sdg
Pisang barangan 2 Sup sayuran 1 gls bh Semangka 1 ptg sdg
Tumis kacang panjang 1 gls Melon 2 ptg sdg
2 Tahu isi 1 bh Tumis kangkung1
gls Pepaya 2 ptg sdg
16.8. Pengaruh Lin gku ngan Kerja
Dalam upaya menerapkan gizi kerja di perusahaan, beberapa hal khusus perlu mendapat perhatian: a. -
Pengaruh frekuensi makan dan komposisi makanan Pemberian kesempatan untuk makan pada saat-saat istirahat kerja membantu memperbaiki produktivitas dan dapat mengurangi timbulnya kelelahan kerja.
-
Makan pagi mempunyai pengaruh penting kepada produktivitas kerja dan merupakan salah satu aspek dari kebiasaan atau cara hidup sehat.
-
Makanan yang diberikan dalam pekerjaan harus bersifat ringan, mudah dicerna dan berfungsi menambah kalori yang diperlukan. Makanan yang berat atau susah dicerna dapat berakibat menurunkan produktivitas kerja, oleh karena alat pencernaan memikul pembebanan dalam proses cerna.
-
Jika nilai gizi makanan dipenuhi untuk kebutuhan kalori termasuk kalori kerja, maka tidak perlu ditambah frekuensi makan, kecuali makanan selingan pada waktu istirahat kerja
-
Tidak perlu tambahan protein dari makanan untuk kegiatan otot yang lebih besar, asalkan kebutuhan sehari-hari akan protein telah terpenuhi. Demikian juga vitamin dan mineral tidak perlu diberikan sebagai suplemen, asal kuantitas 301
yang dibutuhkan telah dipenuhi dari makanan. b.
Tenaga kerja yang beraktivitas pada tempat kerja yang bersuhu tinggi harus diperhatikan secara khusus kebutuhannya akan air dan garam sebagai pengganti cairan untuk penguapan keringat. Pada lingkungan kerja panas dan
302
jenis pekerjaan dengan beban berat diperlukan sekurang-kurangnya 2,8 liter air minum, sedangkan untuk kerja ringan dianjurkan sekitar 1,9 liter. Tenaga kerja yang bekerja di tempat dingin, makanan dan minuman hangat sangat diperlukan dan dianjurkan. c.
Pengaruh lingkungan kerja yang mengandung paparan bahan kimia. Zat gizi tertentu dapat mengurangi pengaruh zat beracun, seperti vitamin C terhadap keracunan logam berat, larutan kimia organis seperti terhadap derivat anilin, fenol, sianida, dan lain-lain (Sumakmur, 2009). Contoh lain adalah vitamin E bersifat sebagai antioksidan dan seng dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Makanan ekstra berfungsi memperbaiki kesehatan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh secara umum, tetapi tidak menghilangkan efek racun. Sering terjadi kesalahan, yaitu dengan diberikan makanan ekstra seolah-olah dapat mengurangi risiko bahaya dari suatu zat beracun, padahal hanya merupakan upaya meningkatkan kesegaran jasmani dan daya kerja.
16.9. Program Penyelenggaraan Gizi Kerja
Status gizi tenaga kerja mempengaruhi tingkat produktivitas, maka penyediaan makanan dan fasilitas kantin di perusahaan perlu dipertimbangkan. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE. 01/Men/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan, kepada perusahaan dianjurkan: a. b.
Semua perusahaan yang mempekerjakan buruh antara 50 sampai 200 orang supaya menyediakan tempat makan di perusahaan yang bersangkutan. Semua perusahaan yang memperkerjakan buruh lebih dari 200 orang supaya menyediakan kantin di perusahaan yang bersangkutan. Penyelengaraan makanan dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri, kerja sama
dengan perusahaan jasa boga. Penyediaan fasilitas kantin dan ruang makan akan memudahkan pengontrolan terhadap kualitas dan kuantitas menu makanan yang diberikan. Pemberian makanan yang dilakukan pada jam istirahat merupakan kesempatan yang dapat digunakan bagi karyawan untuk saling berbincang dan beristirahat. Manfaat lain yang didapat yaitu tenaga kerja memiliki waktu untuk relakasasi dan meregangkan otot untuk kembali ke kondisi awal dan mengerjakan ibadah. Selain itu perusahaan juga harus memperhatikan penyediaan preparat gizi di klinik perusahaan seperti garam oralit, zat besi, vitamin K.
303
Perbaikan gizi kerja merupakan bagian dari upaya promotif pelayanan kesehatan kerja. Seorang dokter perusahaan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan juga harus dapat menganalisis masalah kesehatan tenaga kerja yang terkait dengan asupan gizi. Contoh kasus karena asupan gizi yang tidak seimbang: - Asupan gizi yang kekurangan zat besi Dari hasil medical check up karyawan: kasus anemia masuk dalam 6 besar terbanyak pada lebih dari 88% perempuan. Anemia dapat menimbulkan berkurangnya oksigenasi dalam tubuh karena pengangkutan pengangkutan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh berkurang dan dapat menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Untuk memperbaiki anemia maka dapat disarankan pada tenaga kerja yang menderiata anemia untuk makan makanan yang mengandung zat besi dan bila perlu minum obat tambah darah (setelah berkonsultasi dengan dokter). - Asupan gizi yang berlebih Hasil medical check up menunjukkan kasus hiperkolesterolemia dan dislipidemia, yaitu peningkatan kolesterol total, LDL dan penurunan kolesterol HDL menduduki urutan terbanyak. Hiperkolesterolemia dan dislipidemia ini terjadi pada lebih dari 60% karyawan. Setelah dianalisa ternyata hal ini terjadi seiring dengan beberapa penyakit degeneratif lain, yaitu kelebihan berat badan, gangguan jantung iskemik, peningkatan asam urat, peningkatan gula darah dan hipertensi. Hal ini berhubungan dengan faktor kebiasaan makan makanan yang tinggi lemak dan karbohidrat serta kurangnya olahraga serta kemungkinan adanya faktor stres psikis dalam pekerjaan. Hal ini perlu menjadi perhatian pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan program kepedulian kesehatan gizi kerja pada seluruh tenaga kerja, khususnya pentingnya olahraga dan gizi seimbang dan mengurangi makanan yang mengandung asam lemak jenuh.
16.10. Pencegahan Keracunan Makanan
Selain gizi kurang atau lebih, masalah lain yang patut menjadi perhatian adalah keracunan makanan dan infeksi oleh karena makanan. Keracunan makanan antara lain keracunan tempe bongkrek, keracunan jamur, asam jengkolat, penyakit minamata (keracunan pada nelayan, penduduk pantai akibat mengkonsumsi ikan laut dengan kandungan air raksa tinggi), dan sebagainya. Penyakit saluran cerna yang ditularkan melalui makanan antara lain tifus abdominalis, kolera, disentri
304
amuba dan basiler, hepatitis A, dan lain-lain. Baik kemungkinan terjadinya keracunan makanan maupun penularan infeksi oleh karena makanan sangat menuntut usaha catering atau siapapun yang mengerjakan dan melayani makanan untuk komunitas tenaga kerja untuk memahami, memiliki keterampilan dan kompeten dalam pelaksanaan higiene, sanitasi dan kesehatan makanan. Dalam hal ini perusahaan catering mempunyai kewajiban untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta senantiasa membina diri agar masyarakat tenaga kerja yang dilayaninya tidak mengalami keracunan atau terkena penyakit yang ditularkan melalui makanan serta makanan yang disajikan memenuhi kriteria nilai gizi pada umumnya dan gizi kerja pada khususnya. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja, No: SE 86/BW/1989 tentang Perusahaan Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja merupakan salah satu ketentuan normatif dari pemerintah dalam upaya pencegahan terjadinya keracunan makanan di tempat kerja. Hal-hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan catering adalah: a.
Persyaratan personil perusahaan catering: - Bebas dari penyakit menular seperti tifus, kolera, TBC dan selalu menjaga kebersihan badan -
Telah
diperiksa
kesehatan
badannya
dan
dinyatakan
sehat
dengan
Surat
Keterangan Dokter - Melakukan pemeriksaan kesehatan disertai pemeriksaan rontgen paru - Pemeriksaan kesehatan dilakukan minimal satu tahun sekali - Telah mengikuti pelatihan dalam hal kebersihan dan kesehatan - Telah mengikuti pelatihan higiene, sanitasi dan penanggulangan keracunan - Telah mengikuti program pembinaan gizi kerja - Makanan yang disediakan memenuhi persyaratan kesehatan - Memakai tutup kepala, memelihara kuku jari tangan agar tetap pendek dan bersih, mencuci tangan sebelum bekerja dan memakai alas kaki yang tidak mudah tergelincir - Selalu mencuci tangan sebelum bekerja dan setelah keluar dari kamar kecil, memakai pakaian kerja dan pakaian pelindung dengan benar dan memakai pakaian kerja yang bersih yang tidak dipakai di luar tempat jasa boga b.
Persyaratan pimpinan perusahaan: - Merencanakan dan menyelenggarakan program higiene dan sanitasi
305
- Melaksanakan pertemuan kesehatan dan keselamatan kerja secara berkala dan teratur untuk menjalankan program higiene dan sanitasi - Mengorganisasikan pertemuan umum bagi semua tenaga kerja, bila mungkin dengan organisasi
Serikat
Pekerja
untuk
memperoleh
dukungan
menyeluruh
bagi
terlaksananya program higiene dan sanitasi - Menyelenggarakan program penyuluhan dalam higiene dan sanitasi serta kesehatan yang melibatkan seluruh tenaga kerja dalam perusahaan - Memperkerjakan staf khusus yang bertanggung jawab atas masalah sanitasi, higiene dan kebersihan dalam perusahaan c.
Persyaratan kesehatan makanan: - Bahan makanan yang digunakan tersedia dalam keadaan memenuhi syarat kesehatan, bebas dari bakteri dan bahan beracun serta bahan yang memiliki kelembaban yang dapat merusak makanan - Air yang digunakan untuk makan dan minum serta mencuci peralatan tidak berbau, segar, tidak berwarna, tidak berasa, tidak mengandung garam yang membahayakan dan pada waktu tertentu air harus diperiksa oleh laboratorium kesehatan - Untuk makanan yang dikemas, harus memenuhi persyaratan: kemasan tidak rusak, pecah atau kembung, belum kadaluarsa, kemasan digunakan untuk satu kali penggunaan - Untuk makanan tidak dikemas, harus memenuhi persyaratan: baru dan segar, tidak basi, tidak busuk, tidak rusak, tidak berjamur dan tidak mengandung bahan yang dilarang - Untuk makanan jadi, maka makanan tidak boleh busuk, tidak rusak atau tidak basi yang ditandai dari rasa, bau, berlendir, berubah warna, berjamur, berubah aroma dan pengotoran lainnya serta memenuhi persyaratan bakteriologis berdasarkan ketentuan yang berlaku - Penyimpanan makanan yang telah dimasak/ diolah, harus dalam kemasan tertutup dan disimpan pada suhu +/- 10oC - Penyimpanan makanan jadi harus terlindung dari debu, bahan kimia berbahaya, serangga dan hewan; makanan yang cepat busuk disimpan dalam suhu panas o
o
65,5 C atau lebih atau disimpan pada suhu dingin 4C atau kurang
306
- Penyimpanan makanan tidak tercampur antara makanan yang siap untuk dimakan dengan bahan makanan mentah d.
Persyaratan kesehatan pengolahan makanan - Alat makan atau masak sesudah dipakai selalu dibersihkan dengan airsabun dan air panas kemudian dikeringkan dan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan - Dapur, kamar makan dan alat keperluan makan selalu berada dalam keadaan bersih dan rapi - Tempat sampah seperti kantong plastik/ kertas, bak sampah tertutup tersedia cukup dan diletakkan sedekat mungkin dengan sumber produksi sampah, namun dapat menghindari kemungkinan tercemarnya makanan oleh sampah - Penanggung jawab perusahaan catering memelihara semua bangunan dan fasilitas/ alat-alat dengan baik untuk menghindari kemungkinan terjadinya pencemaran terhadap makanan, akumulasi debu atau jasad renik, meningkatnya suhu, akumulasi sampah, membiaknya serangga atau tikus dan terjadinya genangan air. - Tersedia sedikitnya 1 (satu) buah lemari es untuk penyimpanan makanan/ bahan yang cepat busuk - Tersedia lemari penyimpanan dingin yang dapat mencapai suhu -5oC dan - 10oC dengan kapasitas yang cukup memadai sesuai dengan jenis makanan/ bahan makanan yang digunakan - Tersedia pembuangan asap dapur yang dilengkapi dengan penangkap asap (hood), alat pembuang asap dan cerobong asap - Fasilitas pencucian peralatan dan bahan makanan terbuat dari bahan yang kuat, permukaan halus dan mudah dibersihkan; dan setiap peralatan dibebas-hamakan o sedikitnya dengan larutan kaporit 50 bds atau air panas 80 C selama 2 menit
- Untuk ruang pengolahan makanan, tersedia lemari penyimpanan dingin un tuk makanan secara terpisah sesuai dengan jenis/ bahan makanan yang digunakan seperti daging, telur, unggas, ikan, sayuran dan buah dengan suhu yang dapat mencapai kebutuhan yang disyaratkan - Tersedia gudang tempat penyimpanan makanan untuk bahan makanan kering, makanan terolah dan bahan makanan yang mudah membusuk
307
- Alat pengolahan makanan, bila kontak dengan makanan, tidak mengeluarkan logam berat beracun yang membahayakan, seperti: timah hitam, arsenikum, tembaga, seng, kadmiun, antimon Peraturan lain yang berhubungan dengan upaya pencegahan keracunan makanan adalah Permenkes No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan higiene sanitasi jasaboga, yang mengatur persyaratan lokasi, bangunan dan fasilitas; persyaratan higiene sanitasi makanan; persyaratan higiene sanitasi pengolahan makanan; dan persyaratan kesehatan pemyimpanan makanan.
308
BAB XVII PROMOSI KESEHATAN KERJA DAN PENCEGAHAN HIV/ AIDS DI TEMPAT KERJA 17.1.
Latar Belakang
Perkembangan di sektor industri, menuntut dukungan penggunaan teknologi maju dan peralatan canggih. Penggunaan teknologi dan peralatan canggih tersebut di satu pihak
akan
produktivitas,
memberikan namun
di
kemudahan lain
pihak
dalam
proses
penggunaan
produksi
teknologi
maju
dan
meningkatkan
cenderung
untuk
menimbulkan risiko bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang lebih besar. Untuk itu perlu diterapkan paradigma sehat. Paradigma sehat ialah upaya membangun kesehatan yang berorientasi kepada peningkatan, pemeliharaan dan perlindungan, sehingga kebijakan pembangunan kesehatan akan ditekankan pada upaya promotif, preventif dengan meningkatkan, memelihara, dan melindungi orang agar tetap menjadi lebih sehat dan lebih produktif. Tenaga kerja yang produktif akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan/ institusi, selanjutnya berpengaruh pula terhadap pembangunan ekonomi dalam pembangunan nasional. Tenaga kerja yang sehat, termotivasi dan puas merupakan dasar kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi bangsa apapun. Untuk mencapai tenaga kerja seperti itu, tidak cukup untuk mencegah bahaya pekerjaan atau untuk melindungi tenaga kerja dari bahaya pekerjaan. Itu juga diperlukan untuk mengambil langkah-langkah positif untuk meningkatkan kesehatan dan untuk mempromosikan budaya keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Langkah tersebut termasuk promosi kesehatan. Promosi Kesehatan di Tempat Kerja (PKDTK) adalah pemberdayaan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya melalui serangkaian intervensi dan kegiatan promosi kesehatan.
17.2.
Tujuan
Pembelajaran
17.2.1.Tujuan Instruksional Umum
Peserta pelatihan diharapkan dapat memahami tentang promosi kesehatan di tempat kerja.
309
17.3.2.Tujuan Instruk sional Khusus
Para peserta diharapkan dapat: a.
Menjelaskan pengertian promosi kesehatan di tempat kerja
b.
Menjelaskan tentang peran dan strategi promosi kesehatan di tempat kerja
c.
Menjelaskan keuntungan ekonomi dalam menerapkan promosi kesehatan di tempat kerja
d.
Menjelaskan adanya tantangan dan peluang promosi kesehatan di tempat kerja
e.
Menjelaskan atas tahapan pelaksanaan promosi kesehatan di tempat kerja
f.
Mengevaluasi pelaksanaan promosi kesehatan di tempat kerja dengan kriteria penilaian tertentu
g.
Menjelaskan pencegahandan penanggulangan HIV/ AIDS di tempat kerja
17.3.
Dasar Huku m
Dasar hukum yang berkaitan dengan promosi kesehatan di tempat kerja adalah: 1.
Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3.
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4.
PP No. 38 Tahun 2000 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan
5.
PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
6.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per-01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
7.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
8.
Peraturan
Menteri
Tenaga
Nomor:PER.11/MEN/VI/2005
Kerja tentang
dan
Transmigrasi
Pencegahan
dan
Republik
Indonesia
Penanggulangan
Penyalahgunaan dan Perederan Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja 9.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep. 68/MEN/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
310
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: Kep. 20/DJPPK/VI/2005
tentang
Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan
Pencegahan
dan
Penanggulangan HIV/ AIDS di Tempat Kerja 11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor Kep. 22/DJPPK/V/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja.
17.4.
Ruang Lin gku p Promosi Kesehatan di tempat kerja merupakan rangkaian kesatuan kegiatan yang
mencakup manajemen dan pencegahan penyakit baik penyakit umum, Penyakit Akibat Kerja (PAK) maupun kecelakaan kerja serta peningkatan kesehatan tenaga kerja secara optimal. Ruang lingkup PKDTK adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengorganisasian serta keterlibatan komunitas lingkungan, yang di desain khusus untuk mendukung secara kondusif perilaku kesehatan (perilaku hidup dan perilaku bekerja) tenaga kerja dan keluarganya.
17.5. Pengertian
Defenisi sehat yang tertera dalam UU No. 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Promosi kesehatan didefinisikan sebagai ilmu dan seni yang membantu orang merubah perilaku hidupnya untuk menuju kesehatan yang optimal. Kesehatan yang optimal didefinisikan sebagai keseimbangan antara kesehatan fisik, emosi, sosial, spiritual dan intelektual. Promosi kesehatan di tempat kerja didefinisikan sebagai program kegiatan yang direncanakan melalui proses peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku dan keterampilan, dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat di tempat kerja, sesuai kondisi-kondisi dan potensi tempat kerja, agar mencapai kemampuan pengendalian tenaga kerja terhadap kesehatannya, untuk mencapai peningkatan kesehatan dan produktivitas.
311
Gambar 17.1 . Model Tempat K erja yang Sehat 17.6.
Tujuan
Promosi kesehatan di tempat kerja mendorong terbentuknya tempat kerja dan tenaga kerja yang sehat. Perusahaan yang sehat menjadikan pekerjanya sehat, angka absensi dan kecelakaan kerja serta angka penyakit akibat kerja rendah dan secara langsung maupun tidak langsung biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh perusahaan juga rendah. Tujuan dari promosi kesehatan kerja untuk menumbuhkan kesadaran dalam: 1.
Mengembangkan perilakuhidup bersih dan sehat di tempat kerja
2. 3.
Menumbuhkan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman Menurunkan angka absensi akibat sakit
4.
Meningkatkan motivasi, disiplin dan etos kerja
5.
Meningkatkan produktivitas kerja
17.7.
Manfaat
Manfaat PKDTK bagi pemberi kerja atau manajemen dan pekerja, antara lain sebagai berikut: 1.
Bagi pihak manajemen tempat kerja −
Meningkatkan dukungan terhadap program promosi kesehatan kerja di tempat kerja
− −
Citra perusahaan positif Meningkatnya moral tenaga kerja
−
Menurunnya pemutusan hubungan kerja
−
Menurunnya angka absensi
312
2.
−
Lingkungan kerja yang sehat, meningkatnya produktivitas
−
Menurunnya biaya kesehatan atau biaya asuransi
Bagi tenaga kerja −
Meningkatnya percaya diri
−
Meningkatnya poduktivitas
−
Menurunnya risiko penyakit
−
Menurunnya stress
−
Meningkatnya kepuasan dan semangat kerja
−
Meningkatnya kemampuan mengenali dan mencegah penyakit
−
Meningkatnya kesehatan individu
Adapun keluaran yang diharapkan dalam penerapan promosi kesehatan kerja adalah hidup sehat di tempat kerja yang ditandai dengan adanya: a. Sehat fisik b. Sehat mental c. Sehat suasana kerja d. Sehat peralatan kerja e. Sehat lingkungan kerja
17.8.
Kerangka Kon sep
PKDTK diselenggarakan berdasarkan suatu kerangka konsep(framework) yang dibangun melalui beberapa kunci pendekatan program, strategi, prioritas, faktor yang mempengaruhi. PKDTK diselenggarakan dengan menggabungkan aktivitas organisasi, pendidikan dan lingkungan. Pendekatan organisasi yang dimaksud adalah intervensi terhadap organisasi agar tercipta budaya organisasi yang mendukung program PKDTK, misalnya kebijakan dan komitmen. Pendekatan lingkungan adalah intervensi yang dilakukan untuk menyiapkan lingkungan yang mendukung misalnya kantin yang menyediakan makanan yang bervariasi dengan gizi yang tinggi, area bebas rokok, ruas jalan kaki di dalam pabrik, poster di dinding atau ruang kerja. Pendekatan pendidikan adalah melakukan intervensi pendidikan dengan memberikan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku peserta program menjadi lebih positif dalam pola hidup dan pola bekerjanya.
313
Dengan memilih skala prioritas program dan adanya keluaran yang jelas, maka diharapkan produktivitas akan meningkatkan dan keuntungan perusahaan akan meningkat pula. Prinsip-prinsip pedoman promosi dalam berbagai program kesehatan di tempat kerja: 1.
Komprehensif Menggabungkan antara intervensi individu dan organisasi, yang dapat menciptakan
2.
lingkungan kerja yang sehat dan aman yang menimbulkan adanya perubahan perilaku. Partisipasi dan pemberdayaan Seluruh pegawai terlibat dalam menentukan kebutuhan dan solusi
3.
Kerjasama multisektoral dan multidisiplin Melibatkan berbagai sektor dan profesional dalam mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan.
4.
Keadilan sosial Semua pekerja dilibatkan dalam program tanpa memperhatikan peringkat, jenis kelamin, kelompok etnis atau status tenaga kerja.
5.
Berkesinambungan Promosi harus disesuaikan dengan budaya kerja dan manajemen agar dapat berkelanjutan dari waktu ke waktu. Strategi harus digunakan untuk mengenal kebutuhan dan mengembangkan struktur,
sumber, jaringan kerja yang ada termasuk sumber dan fasilitas yang ada. a. Membutuhkan partisipasi seluruhtingkatan mulai dari pimpinan sampai tenaga kerja b. Adakan pelatihan dalam prinsip promosi kesehatan c. Kelestarian program d. Pengakuan akan prinsip keadilan sosial e. Masukan proses dan evaluasi f.
Promosi kesehatan kerja harus cocok denga struktur, budaya, undang-undang dan kebijakan tempat kerja
g. Peran promosi kesehatan kerja di tempat kerja dikembangkan menjadi struktur dan kebijakan di tempat kerja Strategi promosi dapat dilakukan melalui: 1.
Pemberdayaan
314
Upaya memandirikan masyarakat pekerja agal proaktif. Strategi ini ditujukan kepada sasaran primer yaitu pekerja melaui kegiatan kampanye, survei, ceramah, penyuluhan, latihan bagi karyawan sesuai tingkatannya penyebarluasan informasi keselamatan, kesehatan kerja. 2.
Bina Suasana Upaya
untuk
menciptakan
suasana
kondusif
untuk
menunjang
pembangunan
kesehatan sehingga masyarakat pekerja terdorong untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Strategi ini lebih diarahkan untuk sasaran sekunder yang menghasilkan kemitraan dan opini, misalnya melalui kegiatan seminar, orientasi dan kehumasan. 3.
Advokasi Pendekatan kepada para pimpinan atau pengambil keputusan agar dapat memberikan dukungan kemudahan, perlindungan pada upaya pembangunan kesehatan. Strategi ini ditujukan untuk sasaran tersier yang menghasilkan kebijakan Adapun materi/ pesan untuk pemberdayaan dapat melihat kondisi dan skala
prioritas misalnya tentang: a.
Konsep hidup sehat
b.
Kesehatan mental dan penangulangan stress kerja
c.
Kesehatan lingkungan kerja/ sanitasi
d.
Kesehatan dan keselamatan kerja
e.
Penyakit yang berhubungan dengan kerja serta perlindungannya
f.
Gaya hidup sehat
g.
Penerapan gizi kerja
h.
Penyakit menular seksual
Sedangkan materi/ pesan untuk bina suasana dan advokasi antara lain: a.
Manajemen promosi kesehatan di tempat kerja
b.
Hubungan kesehatan kerja dan produktivitas
c.
Sosialisasi peraturan perusahaan yang berkaitan denga keselamatan dan alat pelindung diri
315
Pendekatan intervensi
Langkah pengelolaan program
Rekognisi
Aktifitas Fisik
Analisis
Pengendalian berat
Organisas i Pendidika PKDTK
n Kesehata n Lingkunga n
Area Prioritas
Faktor Pengaruh
Perilaku sehat dan positif
dan
Memelihara dan meningkatkan kesehatan Mencegah resiko terjadinya penyakit
badan dan nutrisi
Peningkatan kesehatan kapasitas kerja dan produktifitas
Intervensi Komunikasi
Visi Harapan
Pengehntian merokok Mitra
Melindungi diri dari ancaman penyakit Peran aktif dalam gerakan kesehatan
Dukungan Implementas
Penyalahgunaan Evaluasi obat dan alkohol Kontiniunitas
Bekerja sesuai SOP 316
Gambar Konsep
17.2.
Kerangka
317
17.9. Tahapan Pelaks anaan
Komitmen Manajemen Etika dan Penilaian Keterlibatan pekerja
Gambar 17.3.
Tahapan dalam pelaksanaan promosi kesehatan di tempat kerja melalui delapan langkah yaitu: a. Komitmen Manajemen Penting memobilisasi dan mendapatkan komitmen dari pemegang kebijakan dan pemimpin di perusahaan dan masyarakat sebelum PKDTK dimulai. Bukti adanya komitmen dari manajemen adalah adanya aspek pengembangan dan penerapan kebijakan
yang
ditandatangani
oleh
pemegang
kekuasaan
tertinggi
dan
di
komunikasikan dengan seluruh pekerja dan perwakilannya. Bukti tambahannya adalah dengan disediakannya tenaga, waktu, dan kebutuhan lainnya untuk PKDTK. b. Koordinasi Diperlukan adanya tim untuk mengimplementasikan PDKTK (misalnya tim keselamatan dan kesehatan). Tim ini bekerja mengumpulkan sumber-sumber yang dibutuhkan, memastikan waktu dan tempat untuk bertemu, membuat anggaran dan perlengkapan yang akan dibutuhkan. c. Penjajagan Kebutuhan
318
Tugas pertama tim yang telah dibentuk adalah melakukan penilaian terhadap kondisi sekarang yang dibutuhkan tempat kerja dan tenaga kerja, dan kondisi yang akan mungkin terjadi di tempat kerja dan pekerjanya. Metode pengumpulan data: (WPRO’s Regional Guidelines for the Development of Healthy Workplaces)
Review dokumen-inspeksi laporan, kecelakaan keselamatan, data absensi, dan lain-lain;
dan
cedera
statistik,
audit
Walk-through inspection-mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko kesehatan dalam lingkungan kerja.
Monitoring lingkungan kerja dan surveilen kesehatan dengan tenaga ahli higiene perusahaan dan kesehatan untuk memperoleh data tentang paparan faktor fisik, kimia dan biologi yang terjadi terhadap tenaga kerja Survei tertulis Diskusi melalui pertemuan-pertemuan dengan pembahasan yang spesifik. Hal ini juga berguna untuk validasi informasi yang diperoleh dari survei tertulis c. Prioritas Setelah
data
terkumpul,
saatnya
menentukan
yang
menjadi
prioritas.
Dalam
menentukan yang menjadi prioritas berdasarkan pentingnya dan urgensi. Metode lain dalam menentukan prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan pada hierarki Maslow. Dalam banyak kasus, masalah yang berkaitan dengan keselamatan fisik dan kesehatan merupakan kebutuhan yang lebih mendasar dan pengobatan segera lebih penting daripada kesehatan mental dan kesejahteraan.
Gambar 17.4.
319
e. Perencanaan Pada tahap perencanaan memiliki program pengembangan dan implementasi pada meningkatkan aktivitas tenaga kerja. Perencanaan harus memiliki tujuan jangka panjang, sehingga pada masa mendatang dapat ditentukan tingkat keberhasilannya. f.
Pelaksanaan Pada tahap ini adalah implementasi dari perencanaan, dan penting melibatkan tenaga kerja.
g. Evaluasi Penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan program yang telah dilaksanakan. h. Perbaikan Tahap terakhir atau tahap awal pada siklus baru adalah untuk membuat perubahan berdasarkan evaluasi hasil, perbaikan program yang telah diimplementasikan, atau menambah program. Pada tahap evaluasi memungkinkan ditemukannya kebutuhan yang emergensi yang dapat direncanakan, sehingga diperlukan revisi program. Atau beberapa teknik yang digunakan tidak maksimal dan diperlukan adanya perbaikan.
17.10. Pencegahan HIV-AIDS di Tempat Kerja A. Istilah -
Human Immunodeficiency Virus” (HIV) adalah virus yang menyerang sistemkekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS.
-
Acquired Immune Deficiency Syndrome” (AIDS) adalah suatu kondisi medis berupa
kumpulan tanda dan gejala yang diakibatkan oleh menurunnya atau hilangnya kekebalan tubuh karena terinfeksi HIV, sering berwujud infeksi yang bersifat ikutan (oportunistik) dan belum ditemukan vaksin serta obat penyembuhannya. Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS” adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan menanggulangi dampak negatif HIV/AIDS. -
Tes HIV” adalah suatu tes darah yang dipakai untuk memastikan apakah seseorang telah terinfeksi virus HIV atau tidak.
-
Pekerja dengan HIV/AIDS” adalah pekerja/ buruh yang terinfeksi HIV dan atau mempunyai gejala AIDS.
320
-
Konseling adalah kegiatan konsultasi yang bertujuan membantu mempersiapkan mental pekerja/ buruh dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin atau sedang dihadapi.
B. Pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja
Epidemi HIV/AIDS merupakan krisis lobal dan tantanan yang berat bagi pembanunan dan kemajuan sosial. Bagian terbesar orang yang hidup dengan HIV/ AIDS (ODHA) adalah orang dewasa yang berada dalam usia kerja dan hampir separuhnya adalah wanita, yang akhir-akhir ini terinfeksi lebih cepat daripada laki-laki. Pencegahan HIV/AIDS tergantung pada kampanye kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku individu dalam lingkungan yang mendukung. Dari segi pengobatan, terapi antiretroviral membantu memperpanjang usia dan memelihara kehidupan ODHA. HIV/AIDS saat ini di Indonesia bukan hanya menjadi masalah kesehatan akan tetapi juga menjadi masalah dunia kerja yang berdampak pada produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Kementerian Ketenagakerjaan R.I. telah mengeluarkan Keputusan Menteri No.68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja, dimana dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut mewajibkan pengurus/ pengusaha melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja melalui: 1. Pengembangan kebijakan tentangupaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja yang dapat dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 2. Pengkomunikasian
kebijakan
dengan
cara
menyebarluaskan
informasi
dan
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 3. Pemberian perlindungan kepada pekerja/buruh dengan HIV/AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminatif. 4. Penerapan prosedur keselamatan dankesehatan kerja khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku
321
Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja meliputi: 1. Kebijakan Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja atau secara tersendiri, yaitu: a.
Pernyataan komitmen pengusaha/ pengurus untuk mendidik pekerja/ buruh tentang HIV/AIDS.
b. c.
Mengembangkan strategi dan promosi program pencegahan HIV/ AIDS untuk di selenggarakan di tempat kerja. Memberikan pendidikan kepada pekerja/ buruh untuk meningkatkan pemahaman akan HIV/AIDS, termasuk cara pencegahan.
d.
Memberikan informasi kepada para pekerja/ buruh mengenai di mana pekerja/ buruh dapat memperoleh pelayanantesting, konseling dan pelayananan yang dibutuhkan.
e.
Dilarang mewajibkan tes HIV/AIDS sebagai bagian dari skrining untuk rekrutmen, promosi, kesempatan mendapatkan pendidikan dan kelangsungan status kerja.
f.
Melarang segala bentuk stigmatisasi dan terhadap pekerja/ buruh dengan HIV/AIDS.
g.
Menjaga kerahasiaan identitas pekerja/buruh dengan HIV/AIDS.
Penerapan kebijakan program HIV/AIDS di tempat kerja adalah: a.
Membuat
kebijakan
tertulis
untuk
menerapkan
program
pencegahan
dan
penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. b. c.
Mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pekerja/ buruh. Menyusun rencana pelaksanaan pendidikan pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja melalui program Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Pelayanan Kesehatan Kerja yang sudah ada.
d. e.
Melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja
322
2.
Pendidikan. Pendidikan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS bagi pekerja/ buruh di
tempat kerja dilakukan dengan strategi: a. Menyusun program pendidikan HIV/AIDS. b. Melaksanakan pendidikan pekerja/ buruh secara berkesinambungan. c. Memanfaatkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan
Kerja
dalam
pelaksanaan
program
pendidikan
pencegahan
dan
penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Cakupan Pendidikan adalah: a. Penjelasan tentang HIV/AIDS, cara penularan dan cara pencegahannya. b. Penjelasan tentang Infeksi Menular Seksual (IMS) sebagai salah satufaktor risiko terinfeksi HIV/AIDS. c. Pemberian informasi tentang layanan pengobatan IMS, testing dan konseling sukarela HIV/AIDS melalui Dinas Kesehatan dan pengobatan HIV/ AIDS melalui rujukan rumah sakit setempat. d. Penjelasaan peraturan perundang-undangan berkaitan denganprogram HIV/ AIDS di tempat keja dan kaidah ILO tentang HIV/AIDS di dunia kerja.Prinsip-prinsip kunci dari kaidah ILO tentang HIV/AIDS dan dunia kerja yang berlaku bagi semua aspek pekerjaan dan semua tempat kerja, termasuk sektor kesehatan:
-
Isu tempat kerja HIV/AIDS adalah isu tempat kerja, karena dia mempengaruhi angkatan kerja, dan karena tempat kerja dapat memainkan peran vital dalam membatasi penularan dan dampak epideminya.
-
Non diskriminasi Tidak ada diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan status HIV yang nyata atau dicurigai.
-
Kesetaraan gender Hubungan gender yang lebih setara dan pemberdayaan wanita adalah penting untuk mencegah penularan HIV dan membantu masyarakat mengelola dampaknya.
-
Lingkungan kerja yang sehat
323
Tempat kerja harus meminimalkan risiko pekerjaan, dan disesuaikan dengan kesehatan dan kemampuan tenaga kerja. -
Dialog Sosial Kebijakan dan program HIV/AIDS yang sukses membutuhkan kerjasama dan saling percaya antara pengusaha, pekerja dan pemerintah.
-
Tidak boleh melakukan skrining untuk tujuan rekrutmen Tes HIV di tempat kerja harus dilaksanakan secara sukarela dan rahasia, tidak boleh
-
digunakan untuk menskrining pelamar atau tenaga kerja. Kerahasiaan Akses kepada data perseorangan, termasuk status HIV pekerja, harus dibatasi oleh aturan dan kerahasiaan.
-
Melanjutkan hubungan pekerjaan Pekerja dengan penyakit yang berkaitan dengan HIV harus dibolehkan bekerja dalam kondisi yang sesuai selama dia mampu secara medik.
-
Pencegahan Mitra sosial mempunyai posisi yang unik untuk mempromosikan upaya pencegahan melalui informasi, pendidikan dan dukungan bagi perubahan perilaku.
-
Kepedulian dan dukungan
Tenaga kerja berhak mendapat pelayanan kesehatan yang terjangkau. e. Metode pendidikan yang digunakan bersifat interaktif dan partisipatif.
Pelaksanaan pendidikan dengan cara: a.
Pengusaha/ pengurus dapat membentuk subkomite dalam kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau pelayanan kesehatan kerja yang ada di perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja bagi pekerja/ buruh.
b.
Pengusaha/ pengurus mempersiapkan dan membekali anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan atau personil pelayanan kesehatan kerja serta pekerja/ buruh yang dipilih sebagai penyuluh sesuai dengan pendidikan yang dibutuhkan.
c.
Anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan atau Personil Pelayanan Kesehatan Kerja serta pekerja/ buruh yamg dipilih dan sudah
324
mendapatkan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan bagi pekerja/ buruh. d.
Pekerja/ buruh yang dipilih dan sudah mendapatkan pendidikan ditugaskan untuk menyebarluaskan informasi, mempengaruhi dan memantau perilaku pekerja/ buruh yang berisiko terhadap HIV/AIDS.
3.
Perlindungan hak pekerja/ buruh yang berkaitan dengan HIV/AIDS.
a.
Perjanjian Kerja Bersama 1) Dalam
menyusun
dan
menetapkan
kebijakan
tentang
pencegahan
dan
penaggulangan HIV/AIDS di tempat kerja, pengusaha/ pengurus harus berkonsultasi dengan wakil pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ buruh. 2) Wakil pekerja/ buruh dan atau serikat pekerja dengan pengusaha/ pengurus bersama-sama memasukan prinsip-prinsip tentang perlindungan dan pencegahan HIV/AIDS 3) dalam Peraturan Perusahaan atauPerjanjian Kerja Bersama. b.
Konseling dan Testing Sukarela(Voluntary Counseling and Testing) 1) Pengusaha/pengurus di larang melakukan tes HIV untuk digunakan sebagai prasyarat suatu proses rekrutmen atau kelanjutan status pekerja/buruh atau kewajiban pemeriksaan kesehatan tenaga kerja serta untuk tujuan asuransi. 2) Tes HIV hanya dapat di lakukan terhadap pekerja/ buruh atas dasar kesukarelaan dengan persetujuan tertulis dari pekerja/ buruh yang bersangkutan 3) Testing dapat dilakukan bagi pekerja yang dipekerjakan pada lingkungan kerja yang mungkin
menimbulkan
pajanan
terhadap
HIV
seperti;
laboratorium,
fasilitas
kesehatan dan terhadap pasien yang akan dilakukan tindakan medis oleh tenaga medis dan yang dicurigai ada indikasi terinfeksi HIV. 4) Testing dapat di lakukan untuk tujuan survei pemantauan epidemiologi dengan memenuhi berbagai syarat yaitu anonim mematuhi prinsip-prinsip etika riset, ilmiah serta profesi dan tetap melindungi kerahasiaan dan hak-hak seseorang. 5) Dalam hal tes sebagaimana di maksud butir a, b, c di atas dilaksanakan maka pekerja harus di berikan : -
Pra-konseling (konseling sebelum tes di lakukan).
-
Persetujuan secara tertulis ( informed consent).
-
Pemberitahuan hasil tes langsung kepada si pekerja.
325
-
Pasca
konseling
(konseling
setelah
hasil tes
diberikan
kepada
yang
bersangkutan). 6) Bantuan konseling dapat diberikan oleh pelayanan kesehatan kerja yang ada di perusahaan dan atau pelayanan kesehatan lainnya. 7) Tes HIV hanya boleh dilakukan olehdokter yang mempunyai keahlian khusus sesuai peraturan perundang-undangan. c.
Diskriminasi dan Stigmatisasi
1) Pengusaha/ pengurus dan pekerja/ buruh tidak dibolehkan melakukan tindak dan sikap diskriminasi terhadap pekerja/ buruh dengan HIV/AIDS. 2) Pengusaha/ pengurus dan pekerja/ buruh harus melakukan upaya-upaya untuk meniadakan stigma terhadap pekerja/ buruh dengan HIV/AIDS. 3) Pengusaha/ pengurus dan pekerja/ buruh harus menghormati hak asasi dan menjaga martabat pekerja/buruh dengan HIV/AIDS. 4) Pengusaha/ pengurus dapat memberikan tindakan disiplin bagi pengusaha/ pengurus lain dan pekerja/buruh yang mendiskriminasikan dan menstigma pekerja/buruh dengan HIV/AIDS atau diduga sebagai pekerja/buruh dengan HIV/ AIDS. 5) Pekerja/ buruh dengan HIV/AIDS berhak untuk terus bekerja selama mereka mampu bekerja dan tidak menimbulkan bahaya terhadap diri sendiri, pekerja/ buruh lainnya dan orang lain di tempat kerja. 6) Pekerja/ buruh dengan HIV/AIDS hendaknya bertindak secara bertanggung jawab dengan mengambil langkah-langkah sewajarnya untuk mencegah penularan HIV kepada rekan sekerjanya. 7) Pekerja/ buruh dengan HIV/AIDS hendaknya didorong untuk menginformasikan kepada pengusaha/ pengurus terhadap status HIV mereka jika pekerjaan yang akan dilakukan menimbulkan potensi risiko terhadap penularan HIV. d.
Pelayanan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja/ Buruh dengan HIV/ AIDS. 1) Pekerja/ buruh dengan HIV/AIDS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja sama dengan pekerja/ buruh lainnya sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan: -
Pekerja/buruh yang telah tertular HIV tetapi belum masuk pada stadium AIDS yang mempunyai gejala penyakit umum berhak mendapatkan pelayanan kesehatan baik di sarana kesehatan perusahaan maupun jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja Jamsostek.
326
-
Pekerja/ buruh dengan HIV/AIDS yang dikategorikan sebagai penyakit akibat kerja
berhak
mendapatkan
jaminan
kecelakaan
kerja
sesuai
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -
Pekerja/ buruh yang telah tertular HIV pada stadium AIDS dan bukan termasuk kategori penyakit akibat kerja, tidak berhak mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja maupun jaminan kecelakaan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
Pelayanan kesehatan kerja terhadap pekerja/ buruh dengan HIV/AIDS tidak wajib menyediakan obat-obatan anti virus HIV.
2) Penetapan stadium HIV/AIDS dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. 4.
Prosedur
keselamatan
dan
kesehatan
kerja
khusus
untuk
pencegahan
dan
penangulangan HIV/AIDS a.
Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian 1) Pengusaha/ pengurus berkewajiban untuk memastikan keselamatan dan kesehatan lingkungan
kerja,
termasuk
penerapan
persyaratan
dan
ketentuan-ketentuan
keselamatan dan kesehatan kerja seperti ketentuan penyediaan dan penggunaan alat pelindung diri dan perlengkapan pelindung lainnya serta dan pertolongan pertama pada kecelakaan. 2) Pengusaha/ pengurus harus menunjukkan pekerja-pekerja atau aktivitas kerja di tempat kerjanya yang menempatkan pekerja/ buruh pada tempat kerja yang berisiko terhadap penularan HIV. Jika terdapat risiko penularan HIV, pengurus-pengurus harus menetapkan program-program untuk pencegahan dan penanggulangan dalam mengurangi risiko penularan. Program-program tersebut bersifat selektif dari beberapa metode sebagai berikut: -
Meniadakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat menimbulkan risiko penularan.
-
Mengurangi risiko dengan mengganti, desain ulang proses atau memperbaiki metode kerja misalnya: sistem intravena bebas jarum.
-
Pemisahan proses untuk mengurangi jumlah pekerja/ buruh yang tertular, contohnya: penanganan darah, sistem pembuangan limbah klinik.
-
Penerapan cara-cara kerja yang aman.
327
-
Pendidikan, pelatihan dan penyebarluasan informasi kepada pekerja/buruh.
-
Ketatarumahtanggaan tempat kerja yang baik ( good housekeeping).
-
Manajemen pembuangan limbah.
-
Alat perlindungan diri.
4) Setiap pekerja/ buruh harus mematuhi semua instruksi dan prosedur pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang ditetapkan oleh pengusaha/ pengurus termasuk pemakaian dan penggunaan APD untuk tujuan pencegahan penularan HIV. 5) Pada pekerja atau aktivitas kerja dimana terdapat risiko penularan HIV/AIDS pengusaha/ pengurus harus menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang
bersifat
khusus
disamping
menyediakan
perlengkapan
dan
menjamin
penerapannya. Secara lebih rinci pengendalian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Identifikasi bahaya -
Tujuan adalah untuk mengenal dan menentukan semua aktivitas kerja dan tugas pekerja/buruh di tempat kerja yang kemungkinannya dapat tertular HIV/AIDS.
-
Identifikasi bahaya dapat dilakukan melalui: • Konsultasi dengan pekerja/ buruh. • Pengamatan secara langsung di tempat kerja. • Analisa laporan pemajanan.
-
Proses identifikasi bahaya merupakan upaya pengenalan dan penyusunan prioritas terhadap kegiatan kerja dan tugas yang memerlukan tindakan untuk mengurangi risiko penularan. Jika terdapat risiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja/ buruh teridentifikasi, selanjutnya dilakukan penilaian risiko.
b) Penilaian risiko -
Tujuannya adalah untuk mengevaluasi risiko keselamatan dan kesehatan pekerja/ buruh sebagai akibat dari pemajanan darah di tempat kerja dan untuk menentukan kebutuhan pengukuran untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Penilaian risiko harus meliputi pertimbangan sebagai berikut:
328
i.
Sumber risiko dimana harus mempertimbangkan cara-cara penularan HIV/AIDS yang terdapat di tempat kerja.
ii. Frekwensi pajanan terhadap darah. iii. Bagaimana pekerja/ buruh dapat terpajan. iv. Risiko pajanan terkait dengan tata letak dan kegiatan kerja. v. Potensi efek kesehatan dari tiap risiko. vi. Penilaian terhadap pengetahuan dan pelatihan untuk pekerja /buruh tentang HIV/AIDS. vii. Pemeriksaan kesehatan. viii. Kecukupan dan keperluan persyaratan pengendalian. ix. Penilaian kesesuaian terhadap tugas yang akan dilakukan, apakah penggunaan peralatan dapat menyebabkan pemajanan darah. Penilaian diperlukan untuk persyaratan pengendalian. c) Pengendalian risiko -
Tujuan pengendalian risiko adalah untuk mencegah penularan HIV/ AIDS di tempat kerja.
-
Pengendalian risiko dapat dicapai dengan hirarki pengendalian risiko yang meliputi beberapa hal sebagai berikut: i.
Eliminasi Pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menyebabkan pajanan terhadap HIV/AIDS yang telah dilakukan penilaian harus dihilangkan, misalnya larangan penggunaan jarum suntik bekas.
ii.
Substitusi Dalam kondisi di mana eliminasi tidak dapat dilaksanakan, maka pengurus/
pengusaha
hendaklah
menggantikan
pelaksanaan
kerja
dengan yang berisiko rendah terhadap penularan HIV/ AIDS, misalnya pemberian obat-obatan melalui suntik diganti dengan obat-obatan yang diminum. iii. Pengendalian teknis (engineering control) Pengendalian teknis dapat berupa isolasi proses, proses tertutup, penggunaan peralatan mekanis atau otomatisasi serta modifikasi alat kerja dan perlengkapan kerja. iv. Penerapan cara-cara kerja yang aman
329
pengusaha/ pengurus harus menjamin penerapan cara-cara kerja yang aman di tempat kerja untuk meminimumkan pajanan terhadap darah, misalkan higiene perorangan, tindakan steril(universal precaution) dan program pengendalian infeksi. Jika kecelakaan terjadi di tempat kerja pengurus/ pengusaha harus menetapkan prosedur Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (P3K). v. Pendidikan,
pelatihan
dan
penyebarluasan
informasi
kepada
pekerja/buruh vi. Alat pelindung diri Alat pelindung diri yang sesuai wajib disediakan untuk melindungi pekerja/ buruh dari pajanan HIV/ AIDS pada pekerjaan yang berisiko terpajan HIV/ AIDS, misalnya pekerjaan yang berhubungan dengan darah atau pada pemberian Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. d) Monitoring dan evaluasi -
Pengusaha secara reguler harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pengendalian yang telah dilakukan dan mengambil tindakan penyempurnaan
-
apabila diperlukan.
-
Dalam melakukan monitoring dan evaluasi perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: i.
Efektivitas kebijakan dan prosedur di tempat kerja.
ii. Tingkat pemenuhan persyaratan dan ketentuanketentuan yang berlaku. iii. Efektivitas program penyebarluasan informasidan program pendidikan. iv. Sebab-sebab pemajanan terhadap risiko HIV/AIDS. v. Evaluasi terhadap kasus kejadian yang berpotensi penularan HIV/AIDS. vi. Efektivitas penanganan tindak lanjut setelah pemajanan -
Harus ada seorang/ sekelompok orang di tempat kerja yang ditunjuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
-
Identitas orang atau kelompok orang yang ditunjuk harus diberitahukan kepada semua pekerja/ buruh.
330
b.
Pengawasan terhadap infeksi di tempat kerja 1) Kewaspadaan universal terhadap darah dan cairan tubuh. Kewaspadaan universal terhadap darah atau cairan tubuh dikenal juga sebagai Kewaspadaan Universal atau Kewaspadaan Baku. Pendekatan ini muncul sebagai reaksi terhadap merebaknya wabah HIV/AIDS dan kesadaran akan pentingnya strategi baru untuk melindungi pegawai rumah sakit dari berbagai infeksi melalui darah. Untuk pertama kalinya, pendekatan ini menekankan penerapan kewaspadaan terhadap darah dan cairan tubuh dan dilaksanakan secara universal terhadap semua orang tanpa memandang status infeksi. Kewaspadaan Universal merupakan praktek pengawasan baku dan sederhana terhadap infeksi yang diterapkan dalam perawatan semua pasien, setiap saat, untuk mengurangi risiko terhadap berbagai penyakit yang dibawa atau berkaitan dengan darah. Kewaspadaan ini mencakup: -
Penanganan hati-hati terhadap pengumpulan dan pembuangan berbagai benda tajam (jarum suntik atau benda tajam lainnya), sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
-
Cuci tangan sebelum dan sesudah setiap prosedur kegiatan di air mengalir dengan memakai detergen atau sabun atau alkohol 70%.
-
Penggunaan berbagai pelindung seperti sarung tangan, jubah, masker, setiap kali kontak langsung dengan darah atau berbagai cairan tubuh.
-
Membuang sisa darah atau sisa cairan tubuh yang tercemaraman.
-
Semua peralatan yang tercemar dilakukan sterilisasi dengan menggunakan
-
Kain-kain kotor dilakukan pencucian dengan detergen dan bahan
disinfektan yang tepat secara khusus.
disinfektan dengan temperatur 80°C. 2) Penularan HIV/AIDS pada pekerja/ buruh. -
Risiko penularan Seluruh penularan dapat melibatkan darah, cairan tubuh yang disertai darah, dan didapatkan kasus penularan melalui kultur virus (pada 3 petugas lab.). Pajanan dapat melalui perkutaneus (terbanyak), mucocutaneus, dan bisa keduanya. Risiko penularan dipengaruhi oleh: i.
Dalamnya luka
ii. Darah terlihat pada jarum
331
iii. Penempatan jarum pada vena/ arteri pasien iv. Sumber padanan terinfeksi HIV fase lanjut (berhubungan dengan tingginya kadar virus pada sumber tersebut) Profilaksis HIV Pasca Pajanan/ Post Exposure Prophylaxis
-
i.
Profilaksis Pasca Pajanan Untuk Luka Perkutaneus
ii. Profilaksis Pasca Pajanan Untuk Pajanan Melalui Membran Mukosa Dan Kulit Yang Tidak Utuh (Dermatitis, Abrasi, Luka) . Monitoring dan konseling Tes serologi HIV harus dilakukan pada saat kejadian, dan diulang pada minggu
-
ke-6, 3 bulan dan 6 bulan. Hal ini penting karena dari penelitian didapatkan ada sebagian pekerja/buruh yang baru terdeteksi positif setelah 6 bulan pasca pajanan. Tes ini harus diulang pada bulan 12 untuk pekerja/ buruh menderita hepatitis C karena dapat memperlambat pembentukan serokonversi HIV. Pekerja/ buruh positif HIV biasanya akan mengalami sindrom simtomatik akut HIV dalam 2-6 minggu pasca pajanan. Pekerja/ buruh harus mendapatkan konseling untuk melakukan hubungan seks dengan aman atau tidak melakukan hubungan seks sampai hasil tes serologi negatif setelah 6 bulan pasca pajanan. Risiko terbesar adalah pada 6 sampai 12 minggu pertama. PemberianPost Exposur Prophylaxis (PEP) harus dimulai secepat mungkin, bila dapatdalam 1–
2 jam pajanan sampai 36 jam pasca pajanan. Pekerja/ buruh bidang kesehatan dengan HIV positif berdasarkan United State Centre for Diseases Control and Prevention (CDC) dapat tetap menangani pasien dengan prosedur operasi
selama: i. Pasien mengetahui status HIV pekerja tersebut ii. Ada persetujuan tindak medis tertulis dari pasien c.
Program gawat darurat dan pertolongan pertama 1) Seorang pengusaha/ pengurus, berkonsultansi dengan tenaga medis yang professional yang ahli dalam HIV/AIDS, hendaknya mengembangkan program untuk menangani pekerja/ buruh yang kemungkinan terpajan oleh darah atau cairan tubuh yang lain selama bekerja. Program ini meliputi prosedur untuk: -
Melaporkan kepada orang yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan investigasi dan orang yang diberi tanggung jawab untuk
332
menyimpan data kecelakaan yang disebabkan karena terpajan oleh darah atau cairan tubuh. -
Segera merujuk kepada dokter bagi pekerja/ buruh yang terpajan HIV supaya dapat dilakukan penilaian terhadap risiko penularan dan membahas pilihan untuyk melakukan konseling dan testing sukarela serta pengobatan.
2) Pengusaha/
pengurus
hendaklah
pertolongan
pertama
serta
menjamin
memasukan
prosedur persyaratan
gawat
darurat
pencegahan
dan untuk
menghindarkan risiko penularan HIV dalam menangani korban kecelakan di tempat kerja yang menimbulkan perdarahan dan atau memerlukan cardio pulmonary resuscitation (CPR)
333
BAB XVIII PROGRAM REHABILITASI DI TEMPAT KERJA
18.1
Latar Belakang
Para pengusaha menghadapi desakan secara sosial dan hukum untuk melakukan usaha rehabilitasi akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Berdasarkan desakan tersebut, pengusaha perlu menerapkan usaha rehabilitasi yang efektif. Usaha tersebut meliputi perawatan dan pengobatan cedera karena kecelakaan atau penyakit akibat kerja, intervensi rehabilitasi secara dini, penempatan kerja dan mempertahankan kinerja tenaga kerja cacat. Fokus usaha tersebut adalah kerjasama antara tenaga kerja-manajemenmasyarakat dengan pelayanan multidisiplin, terpadu, lintas sektor dan komprehensif. Usaha ini merupakan proses proaktif untuk mengurangi dampak kelainan impairment ( ) yang ditimbulkan dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja terhadap kemampuan tenaga kerja untuk berpartisipasi secara kompetitif di tempat kerja. Segala usaha harus dilakukan untuk mencapai usaha rehabilitasi di tempat kerja yang efektif. Salah satu usaha yang harus ditingkatkan ialah mengusahakan peningkatan pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya program rehabilitasi di tempat kerja bagi kalangan dunia industri baik pihak pimpinan, manajer, dokter perusahaan, supervisor maupun tenaga kerja itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya modul untuk pelatihan yang baku bagi tenaga pengajar serta memudahkan proses belajar bagi peserta pelatihan.
18.2
Tujuan
Pembelajaran
18.2.1.Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan dapat menjelaskan tentang pengertian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program rehabilitasi di tempat kerja yang efektif.
18.2.2.Tujuan Instruk sional Khusus
Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan dapat: a.
Menjelaskan pengertian program rehabilitasi
b.
Menjelaskan unsur sumber daya manusia dalam perencanaan
c.
Menjelaskan unsur operasional dalam perencanaan
334
d.
Menjelaskan unsur komunikasi dalam perencanaan
e.
Menjelaskan upaya rehabilitasi medis
f.
Menjelaskan upaya rehabilitasi kerja
g.
Menjelaskan upaya rehabilitasi psikososial
h.
Menjelaskan evaluasi program rehabilitasi di tempat kerja
18.3
1. 2.
Dasar Huku m
Undang Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. 4.
Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
5.
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
6.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per-01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
7.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Nomor Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja Berhalangan Kerja Karena Sakit
8.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 03/MEN/1996 pasal 2 tentang Dilarang PHK selama Tenaga Kerja berhalangan kerja karena sakit
9.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 01/Men/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja dengan manfaat lebih baik dari paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan sosial Tenaga Kerja
10. Keputusan Menteri No. 205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat 11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 79/2003 tentang pedoman diagnostik dan penilaian kecacatan karena kecelakaan PAK
18.4
Pengertian Menurut The National Council on Rehabilitation, rehabilitasi didefinisikan
sebagai proses pemulihan dari ketidakmampuan/ kecacatan sehingga seseorang
335
dapat berfungsi kembali secara mental, sosial, ketrampilan bekerja dan ekonomi (Hopkins, et.al 1983:135) Program rehabilitasi di tempat kerja adalah proses pemulihan tenaga kerja yang mengalami cedera karena kecelakaan atau penyakit akibat kerja, sehingga tenaga kerja dapat berfungsi kembali secara fisik, mental, sosial, ketrampilan bekerja dan ekonomi. Proses tersebut dimulai sesaat setelah terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja dan berlangsung hingga tenaga kerja pulih dan mampu bekerja kembali. Program rehabilitasi di tempat kerja merupakan upaya komprehensif, terpadu, lintas sektor dan melibatkan berbagai profesi (multidisiplin) baik medis maupun non medis, seperti: dokter dan paramedis, tenaga pendidik, petugas sosial, pengurus perusahaan, organisasi tenaga kerja, tenaga kerja bersangkutan dan keluarga. Dari pengertian tersebut diatas, maka ruang lingkup program rehabilitasi di tempat kerja meliputi berbagai upaya: a.
Rehabilitasi medis
b.
Rehabilitasi kerja
c.
Rehabilitasi psikososial Tujuan utama rehabilitasi adalah penderita cacat dapat berintegrasi dalam
masyarakat sehingga dapat mengembangkan kemampuannya secara optimal dengan keterbatasan yang minimal. Tujuan lainnya adalah: a.
Cacat minimal sehingga dapat menurunkan beban panti cacat
b.
Sisa kemampuan maksimal sehingga dapat mandiri kembali
c.
Tenaga kerja kembali ke pekerjaan semula Program rehabilitasi di tempat kerja dapat menguntungkan baik bagi pengusaha
maupun tenaga kerja yang bersangkutan. Keuntungan program rehabilitasi bagi pihak pengusaha adalah: a.
Mengurangi biaya kompensasi
b.
Mengurangi hilangnya waktu kerja
c.
Mengurangi biaya dalam merekrut, menyeleksi, dan mengganti tenaga kerja
d.
Memperbaiki hubungan industrial dan meningkatkan citra perusahaan
Sedangkan keuntungan bagi tenaga kerja antara lain: a.
Terhindarnya dari pemutusan hubungan kerja
b.
Hilangnya kecemasan dan meningkatkan percaya diri
c.
Mengatasi dampak dalam kehidupan sosial
336
18.5
Perencanaan
Tiga unsur perencanaan yang utama dalam program rehabilitasi di tempat kerja adalah: a. Unsur sumber da ya manusia
Hal terpenting pada perencanaan sumber daya manusia dalam program rehabilitasi di tempat kerja adalah terbentuknya komite bersama/ tim antara tenaga kerja dan manajemen yang meliputi wakil-wakil dari serikat pekerja, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, bagian produksi dan keuangan. Setelah terbentuknya tim, baru kemudian dilakukan penunjukan koordinator program rehabilitasi dan penyelenggara jasa rehabilitasi. Peran dan tanggung jawab perusahaan: a.
Menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja-asuransi tenaga kerja-menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
b.
Melaksanakan program rehabilitasi sehingga tenaga kerja dapat bekerja kembali, dan sedapat mungkin menghindari PHK akibat kecelakaan atau penyakit
c.
Memasang isi program rehabilitasi di tempat kerja
d.
Menunjuk koordinator/ tim/ organisasi
e.
Memberi keringanan sehubungan dengan keterbatasan medis
f.
Monitoring program rehabilitasi
g.
Memberikan keringanan dalam tugas dan jam kerja pada tenaga kerja yang mempunyai keterbatasan secara medis
h.
Membantu pembiayaan bagi tenaga kerja yang sedang dirawat termasuk penyelesaian dengan pihak asuransi
Peran dan tanggung jawab tenaga kerja: a. Berperilaku kerja aman (save action)-bagi diri sendiri dan orang lain b. Melaporkan setiap kecelakaan kerja c. Berpartisipasi dalam program rehabilitasi d. Bekerja sama dengan anggota pelaksana program rehabilitasi
Peran dan tanggung jawab serikat pekerja: a. Mendukung perusahaan dalam melaksanakan kebijakan
337
b. Memberikan pendapat berkaitan dengan program rehabilitasi bila diminta oleh tenaga kerja atau perusahaan c. Mendorong pihak terkait untuk berpartisipasi
Peran dan tanggung jawab dokter perusahaan: a. Menentukan diagnosa kecelakaan/ penyakit b. Membantu menyusun program rehabilitasi c. Melakukan evaluasi medis terhadap tenaga kerja setelah kembali bekerja d. Bekerja sama dengan dokter yang merawat/ mengobati
Tugas dan fungsi penyelenggara jasa rehabilitasi : a. Sebagai badan konsultasi yang mencakup: memberi saran tentang manajemen resiko; pelatihan penatalaksanaan perlukaan tertentu; analisa desain tempat kerja dan prosedur kerja; prosedur penempatan kembali untuk bekerja pada jenis pekerjaan yang sama, dengan tugas terbatas atau dengan tahapan program; konseling psikososial untuk peningkatan kualitas hidup dan mengurangi stress dan kecemasan; memberi saran pengobatan medis, rehabilitasi dan pekerjaan b. Berkomunikasi dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dalam kerjasama strategi pencegahan dan pengendalian risiko kerja dan melakukan intervensi segera c. Membuat surat pemberitahuan sebelum dilakukan penilaian awal/ wawancara dengan tenaga kerja d. Menjaga kerahasiaan setiap informasi e. Mendukung partisipasi organisasi pekerja dalam program rehabilitasi khususnya konsultasi bila terjadi modifikasi tempat kerja secara menyeluruh atau perubahan deskripsi tugas f.
Membuat rekomendasi perubahan tempat kerja atau alternatif jenis kerja yang akan dilaksanakan sebelum penempatan kerja
g. Membuat surat kemampuan bekerja dengan menyebutkan tanggal mulai bekerja dan peninjauan ulang, rincian kemampuan dan waktu (berapa lama) bertugas, metode pentahapan, metode pemantauan, modifikasi yang dibutuhkan dan orang yang dapat dihubungi bila terjadi masalah h. Terlibat dalam pelatihan untuk koordinator, manager dan lain-lain sesuai kebutuhan
338
i.
Membantu modifikasi situasi rumah, konseling manajemen stress dan kecemasan, saran fasilitas transportasi, pelatihan kerja, pendidikan penatalaksanaan kecelakaan dan pencegahannya, saran psikologis dan sosial untuk peningkatan kualitas hidup, memberitahu koordinator, pimpinan perusahaan dan organisasi tenaga kerja bila akan menempatkan pada posisi kerja yang lain dari sebelumnya
j.
Bekerja sama dengan pimpinan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di luar perusahaan dalam rangka proses rehabilitasi
Peran dan tanggung jawab koordinator program rehabilitasi: a.
Mampu melaksanakan program rehabilitasi yang meliputi: - Menyusun anggaran - Melakukan rujukan ke dokter ahli - Menyiapkan fasilitas transportasi - Bertanggung jawab terhadap formulir/ proses administrasi
b.
Mampu melakukan koordinasi dan memantau program rehabilitasi meliputi: - Koordinasi upaya proses kembali bekerja - Menjamin pemenuhan kebutuhan rumah tangga tenaga kerja - Menjamin pelatihahan kerja baru - Terampil berkomunikasi dengan: tenaga kerja, serikat tenaga kerja, pimpinan, penyelenggara jasa rehabilitasi, asuransi, pemerintah dan ahli rehabilitasi - Membuat ketentuan kerahasiaan secara formal - Koordinasi dengan dokter - Menjamin konsultasi dengan tenaga kerja - Jika mungkin, koordinator adalah anggota P2K3. Bila bukan anggota P2K3 maka dibuat jadwal komunikasi - Membuat daftar jenis pekerjaan yang tersedia
b. Unsur Operasional
Unsur operasional dalam perencanaan program rehabilitasi di tempat kerja adalah kegiatan, pelayanan dan atau intervensi secara rehabilitasi medis, rehabilitasi kerja dan rehabilitasi psikososial pada saat dan sesudah terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Sesaat setelah terjadi kecelakaan akan dilakukan upaya-upaya yang meliputi: strategi intervensi dini, perawatan dan pengobatan kasus, rehabilitasi kerja dan psikososial dengan pemulihan secara bertahap dan modifikasi
339
kerja. Sedangkan upaya sesudah terjadi kecelakaan adalah pelayanan mempertahankan kinerja tenaga kerja cacat. Dalam perencanaan unsur operasional diperlukan suatu komitmen/ kesepakatan mengenai kegiatan/ pelayanan yang akan dilaksanakan. Setelah terdapat komitmen, maka disusunlah prosedur dan program kegiatan berdasarkan kesepakatan tersebut. Berikut ini contoh rincian kesepakatan/ komitmen beserta prosedur dan program kegiatan dalam program rehabilitasi di tempat kerja. Komitmen 1: intervensi segera rehabilitasi Dasar kesepakatan:
dalam
program
Perusahaan menjamin proses rehabilitasi kerja dilaksanakan segera setelah terjadi kecelakaan atau penyakit berdasarkan pertimbangan medis Prosedur: a.
Pimpinan, organisasi pekerja dan koordinator membuat program rehabilitasi secara umum dan menjelaskan apa yang harus dilakukan pekerja bila terjadi luka/ penyakit. Dalam pelatihan awal untuk tenaga kerja baru, program rehabilitasi juga harus diberikan.
b.
Membuat prioritas untuk menjamin program rehabilitasi mudah didapat oleh seluruh tenaga kerja
c. d.
Program rehabilitasi dilakukan secara sukarela Dibuat jaminan tertulis bahwa tenaga kerja akan dapat kembali bekerja pada posisinya atau mendapat tugas lain sesuai pertimbangan medis
e.
Diberikan rujukan kepada penyelenggara jasa rehabilitasi untuk mendapatkan pelatihan kerja sesuai kemampuan
f.
Diberikan kesempatan untuk mendapatkan saran dari multidisiplin profesional di bidang kesehatan kerja, rehabilitasi medis fisioterapi, terapi okupasi, ergonomi, desain tempat kerja dan analisa tugas, konseling rehabilitasi, manajemen risiko dan psikologi
g.
Rujukan ke dokter ahli dilakukan dengan segera. Tenaga kerja berhak untuk memilih dokter
h.
Rujukan kepada penyelenggara jasa rehabilitasi berdasarkan pertimbangan medis
340
Komitmen
2:
menjamin
kembali
bekerja
adalah
harapan
normal Dasar kesepakatan: Perusahaan menjamin tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dapat bekerja kembali dengan segera Prosedur: a.
Dibuat dan dipasang diagram alur langkah-langkah rehabilitasi di tempat kerja (terlampir)
b.
Publikasi prosedur rehabilitasi dengan tujuan memberikan kesadaran untuk segera melakukan proses rehabilitasi setelah terjadi kecelakaan. Informasi tersebut meliputi kepada siapa harus melapor (koordinator) dan hak pekerja untuk dapat memilih dokter/ penyelenggara jasa rehabilitasi, pembayaran rehabilitasi, bantuan untuk kehidupan rumah
tangga,
bantuan
transport,
melaporkan
kecelakaan
dengan
segera,
merahasiakan data kesehatan, mendapatkan tugas yang sesuai kemampuan c.
Keterlibatan organisasi pekerja untuk membantu setiap kesulitan yang timbul
Komitmen 3 : penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai kemampuan Dasar kesepakatan : Perusahaan menyiapkan tugas/ kerja yang sesuai kemampuan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan sebagai bagian dari proses rehabilitasi Prosedur: a. b.
Prioritas awal adalah dengan memodifikasi pekerjaan semula Dilakukan
konsultasi
dengan
koordinator,
tenaga
kerja,
pengawas,
dokter,
penyelenggara jasa rehabilitasi dan organisasi pekerja untuk menentukan pekerjaan lain c.
Pekerjaan
lain
yang diusulkan
harus
mempertimbangkan
kesesuaian
dengan
kemampuan tenaga kerja, persetujuan dokter yang mengobati, berguna bagi rehabilitasi tenaga kerja dan fleksibel dalam jam kerja, adanya pelatihan kerja yang sesuai d.
Usulan pekerjaan lain harus tertulis dengan rincian sebagai berikut: Jenis pekerjaan, spesifikasi dan pembatasan tugas, jam kerja, perubahan metode kerja, tanggal mulai bekerja, mekanisme tahapan bekerja termasuk waktu tinjauan ulang dan orang yang memantau, petugas yang ditunjuk dilaporkan bila
341
terjadi masalah, jumlah gaji tidak boleh kurang dari jumlah yang diterima sebelum terjadi kecelakaan dan antisipasi periode kerja e.
Dampak beban kerja pada tenaga kerja lain harus dikurangi.
f.
Pekerja dan pengawas harus mengetahui seluruh pembatasan tugas
g.
Seluruh prosedur dan hasil pemantauan program rehabilitasi harus didokumentasikan
h.
Perusahaan melakukan modifikasi organisasi kerja termasuk tempat kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja
i.
Pekerjaan lain yang diusulkan tidak memberatkan dan mengganggu produktivitas
j.
Seluruh posisi di tempat kerja yang fleksibel dengan modifikasi tempat/ kondisi kerja dan membatasi jam kerja
c. Unsur Komunikasi
Unsur komunikasi dalam perencanaan program rehabilitasi di tempat kerja meliputi: komunikasi internal antara tenaga kerja, manajer, supervisor dan serikat pekerja, dan komunikasi eksternal dengan petugas kesehatan (dokter, perawat, psikolog, fisioterapi, terapi wicara, terapi okupasi dan orthoprostetis), badan kompensasi dan masyarakat. Dalam perencanaan unsur komunikasi juga diperlukan suatu komitmen/ kesepakatan komunikasi yang kemudian dikembangkan prosedur/ kegiatan komunikasi berdasarkan kesepakatan tersebut. Berikut ini contoh rincian komitmen dan prosedur komunikasi dalam program rehabilitasi di tempat kerja. Komitmen 1: Konsultasi
dengan
tenaga
kerja
dan
atau
organisasi
pekerja Dasar kesepakatan : Perusahaan mencapai kesepakatan dengan organisasi tenaga kerja untuk menjamin efektivitas program rehabilitasi. Prosedur : a.
Perusahaan, tenaga kerja dan organisasi tenaga kerja melakukan kesepakatan dalam pengembangan dan pelaksanaan program rehabilitasi. Efektifitas program akan ditinjau dalam waktu 6 bulan sejak diberlakukan.
b.
P2K3 memantau efektivitas program untuk menjamin pelaksanaan program
342
Komitmen 2: Komunikasi eksternal dengan tidak berburuk sangka pada tenaga kerja yang cedera/ sakit Dasar kesepakatan: Perusahaan menjamin komunikasi eksternal dalam program rehabilitasi dengan tidak berburuk sangka pada tenaga kerja yang cedera/ sakit. Prosedur: a.
Tenaga kerja mendapat jaminan tertulis untuk bekerja kembali pada posisi lain sesuai saran medis bila tidak dapat bekerja kembali pada pekerjaan semula.
b.
Kesepakatan tertulis akan dilakukan konsultasi antara tenaga kerja, koordinator, dokter perusahaan, penyelenggara jasa rehabilitasi dan organisasi pekerja bila terdapat perubahan jenis pekerjaan.
c.
Laporan kemajuan program akan dibuat oleh penyelenggara jasa rehabilitasi, koordinator dan organisasi pekerja sesuai dengan kebijaksanaan administrasi dan prosedur kerahasiaan. Laporan kemajuan tersebut tersedia bagi orang/ badan yang menginginkannya dengan persetujuan i(nformed consent) pekerja yang cedera/ sakit.
d.
Bila terdapat perselisihan klaim asuransi, pembiayaan rehabilitasi awal akan dibayar oleh perusahaan terlebih dahulu.
e. f.
Seluruh hak tenaga kerja akan diberikan selama proses rehabilitasi. Tidak ada PHK bagi tenaga kerja yang cedera/ sakit tanpa suatu persetujuan/ saran dari panel ahli K3, organisasi pekerja dan tenaga kerja.
Hal ini tidak bermaksud untuk menghilangkan unsur-unsur perencanaan lainnya seperti: unsur peralatan, keuangan, sasaran, target, waktu dan lain-lain, tetapi modul ini berfokus untuk membahas 3 unsur utama/ yang dianggap penting dalam perencanaan program.
18.6
Pelaksanaan
Program rehabilitasi di tempat kerja ditujukan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan/ sakit agar dapat pulih kembali untuk bekerja dan mempertahankan fungsinya semula, atau paling tidak dapat melakukan fungsinya sesuai kemampuan yang dimilikinya setelah mengalami kecelakaan/ sakit. Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, bahwa kegiatan, pelayanan dan intervensi dalam program rehabilitasi di tempat kerja dilaksanakan dengan berbagai upaya yaitu:
343
A. Rehabil it asi Medis
Rehabilitasi medis berarti mengembalikan kemampuan fungsi alat dan organ/ anggota tubuh yang cedera/ sakit karena kecelakaan atau penyakit agar dapat berfungsi kembali semaksimal mungkin sehingga seseorang dapat mandiri kembali. Tujuan rehabilitasi medis adalah: -
Pemulihan cacat seperti ke kondisi semula
-
Menghindari cacat sekunder dan memperpendek masa perawatan
-
Mengupayakan penderita dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan sebelum sakit Mengembangkan fungsi jasmani dan mental secara optimal
Kegiatan rehabilitasi medis: -
Diagnosa penyakit
-
Perawatan dan pengobatan
-
Penilaian kecacatan
-
Rehabilitasi fisik dan psikis
-
Pengawasan kemajuan Kegiatan atau pelayanan diagnosis penyakit dan penilaian kecacatan dapat
dilakukan oleh dokter perusahaan. Sedangkan kegiatan rehabilitasi fisik dan psikis biasanya dilakukan di RS atau klinik khusus rehabilitasi dengan memulai langkah awal memperbaiki kejiwaan penderita cacat. Upaya selanjutnya berupa pelatihan motorik dan sensorik, fisioterapi, terapi wicara dan sebagainya untuk mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi ketergantungan. Disamping itu dapat dilakukan bimbingan/ konseling mengenai alat bantu seperti kursi roda, kaki palsu yang mungkin diperlukan bagi penderita cacat. Seleksi penentuan alat bantu sebaiknya mempertimbangkan kondisi dan persyaratan kerja di masa depan. Penilaian cacat merupakan dasar pemberian kompensasi kecacatan. WHO tahun 1980 menetapkan tingkat kecacatan sebagai berikut: a.
Impairment (kelainan) misalnya hemiparesis
b.
Disability (ketidakmampuan) misalnya: ketidakmampuan berjalan, membedakanwarna,
c.
dan mendengar Handicap (kecacatan) misalnya tidak bisa bekerja kembali
344
B. Rehabilitasi Kerja
Konvensi
ILO
No.
159/1983
menetapkan
rehabilitasi
kerja occupational (
rehabilitation) yang menekankan proses pemulihan dari aspek pekerjaan, yaituproses
pemulihan tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit untuk dapat bekerja kembali baik di tempat kerja semula atau di tempat kerja baru yang sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Rehabilitasi kerja dilakukan dengan maksud untuk mengurangi biaya kompensasi dan memperbaiki berfungsinya kembali tenaga kerja sehingga mengurangi hilangnya waktu kerja. Adapun proses pengaturan dalam rehabilitasi kerja meliputi: modifikasi pekerjaan, pemulihan kerja bertahap, evaluasi dan analisis tempat kerja, dan penyediaan alat bantu. Pada proses perubahaan (modifikasi) pekerjaan diusahakan kapasitas kerja seperti semula, bertahap dan atau dengan pengurangan waktu kerja. Upaya yang perlu dilakukan dalam rehabilitasi kerja meliputi beberapa kegiatan: a.
Evaluasi Prakerja Setelah dinyatakan pulih kesehatannya (secara medis), maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui sisa kemampuan, kecakapan, ketrampilan, potensi, dan motivasi dari tenaga kerja yang bersangkutan. Sehingga akan memberikan kemudahan dalam menempatkan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai. Dalam hal ini dilakukan pemeriksaan status mental, pemeriksaan fisik, kemampuan melakukan kegiatan harian dan kualitas hidup. Penentuan pulihnya kondisi kesehatan fit( or unfit) ini dilakukan oleh dokter melalui medical certificate yang menyatakan kondisi tenaga kerja untuk melakukan: pekerjaan normal, atau dibatasi untuk pekerjaan tertentu, atau disarankan suatu pekerjaan alternatif, atau dinyatakan belum pulih kondisinyaunfit ( ). Pelarangan bekerja dilakukan bila tenaga kerja menderita penyakit infeksi menular yang terdaftar dalam undang-undang wabah atau menderita penyakit yang bertambah parah bila bekerja berdasarkan pertimbangan medis.
b.
Bimbingan/ Konseling Pekerjaan Bimbingan ini bertujuan untuk memberikan arahan mengenai pekerjaan yang mungkin dilakukan dan sesuai dengan kondisi tenaga kerja yang bersangkutan serta kemungkinan kesempatan kerja yang tersedia. Bila tenaga kerja dirawat lebih dari sebulan, perawat atau dokter perusahaan harus melakukan bimbingan segera dengan mengunjungi atau membesuk. Membesuk tenaga kerja sakit
345
mempunyai maksud untuk mengetahui kondisi dan kemajuan pasien serta arahan mengenai pekerjaan. c.
Pelatihan Kerja Pada tenaga kerja yang mengalami cacat/ ketidakmampuan akibat kecelakaan atau penyakit, perlu diberikan pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja tersebut beradaptasi pada pekerjaan semula atau pada jenis pekerjaan lain yg memerlukan ketrampilan khusus.
d.
Penempatan Kerja Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan kondisinya merupakan hal penting dalam proses rehabilitasi kerja, karena hal tersebut juga mempengaruhi keberhasilan tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya. Sebelum penempatan kerja sebaiknya dilakukan studi perbandingan antara persyaratan kerja (secara medis) dengan kemampuan penderita cacat sehingga didapatkan kondisi optimal. Jika sudah tidak memungkinkan bagi tenaga kerja untuk bekerja di tempat semula,
maka perlu dilakukan mutasi sehingga dihindari terjadinya PHK, yaitu dengan memindahkan tenaga kerja pada tempat kerja/ pekerjaan yang sesuai dengan persyaratan kerja (secara medis). Contoh persyaratan kerja bagi penderita cacat: -
Hemiparesis: dapat melakukan kegiatan harian, mempunyai fungsi mental yg baik dan dapat bekerja di atas meja (misalnya mengetik)
-
Paraplegi: dapat melakukan kegiatan harian dan kondisi kerja dengan menggunakan kursi roda
-
Quadriplegi: dapat melakukan kegiatan harian dan pekerjaan dengan tempat dan peralatan khusus
-
Broca aphasia: dapat mengerti pembicaraan
C. Rehabilitasi P sikoso sial
Ketidakmampuan/ kecacatan adalah suatu keadaan komplek dengan beberapa kendala yang saling terkait. Program rehabilitasi yang efektif tidak hanya berusaha untuk meningkatkan sisa kemampuan, tetapi juga berupaya mengatasi masalah-masalah ketidakmampuan yang timbul karena persepsi diri (psikis) dan persepsi masyarakat (sosial).
346
Contoh: Tenaga kerja yang mengalami tuli akibat bising akan bertambah parah dengan terbentuknya perasaan minder (negative
self
image) dan reaksi sosial yang buruk. Sehingga
menimbulkan kecacatan/ kendala untuk berintegrasi secara sosial dan kerja. Untuk itu perlu program rehabilitasi yang efektif yang memerlukan intervensi rehabilitasi psikososial dengan pendekatan situasi khusus baik di tempat kerja, masyarakat dan keluarga. Berikut ini diberikan contoh rehabilitasi psikososial dengan pendekatan situasi di tempat kerja bagi penderita tuli akibat bising. 1)
Perubahan tanda bahaya. Alarm diganti dengan sinar lampu, kode warna dan sebagainya
2)
Masalah
komunikasi
Diatasi dengan: - Berbicara menghadap ke arah penderita - Berbicara dengan artikulasi jelas - Mengulangi kesalahpahaman dengan kata yang lain - Menghindari sumber bising sejauh mungkin 3)
Kendala dalam integrasi sosial Penderita tuli akibat bising akan terisolasi dari teman sekerja, tidak hanya pada waktu kerja tetapi juga waktu istirahat. Pemecahan masalah kendala integrasi sosial ini dapat berupa
membatasi
penggunjingan
mengenai
ketulian
dan
mengajaknya
untuk
bersosialisasi. 4)
Kendala peningkatan profesional Penderita cacat mempunyai hak yang sama dibandingkan tenaga kerja normal untuk mendapatkan peningkatan profesi. Dengan modifikasi kerja, para penderita cacat dapat mempunyai kesempatan bekerja pada level yang lebih tinggi.
18.7
Evaluasi Progr am Rehabili tasi di Tempat Kerja
Pelaksanaan program rehabilitasi ini perlu dievaluasi untuk menilai efektifitas program yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut akan memberikan masukan bagi pihak manajemen dalam merencanakan program rehabilitasi yang
347
lebih efektif. Berikut ini contoh variabel yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi program rehabilitasi: 1)
Hasil - Berapa prosentase kasus rehabilitasi kerja yang dapat kembali bekerja? - Apakah program rehabilitasi kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai
2)
Kualitas - Lamanya waktu tenaga kerja dapat bertahan pada pekerjaan yang diberikan setelah mengalami rehabilitasi - Kepuasan tenaga kerja terhadap program rehabilitasi yang telah dijalaninya - Kepuasan tenaga kerja terhadap pekerjaannya setelah rehabilitasi - Kepuasan pihak supervisor/ manajer dengan proses dan hasil rehabilitasi
3)
Efisiensi - Waktu yang hilang sejak terjadinya kecelakaan/ penyakithingga tenaga kerja bekerja kembali - Jumlah biaya yang dikeluarkan dalam program rehabilitasi - Lamanya program rehabilitasi - Biaya yang dikeluarkan dalam pengobatan/ perawatan medis
- Jumlah gaji yang dibayarkan selama tenaga kerja tidak bekerja Pada dasarnya perusahaan wajib mempekerjakan tenaga kerjanya kembali setelah pulih kesehatannya akibat kecelakaan/ penyakit sampai batas waktu yang ditentukan oleh peraturan. Namun, tidak semua tenaga kerja yang mengalami kecelakaan/ sakit dapat pulih keadaannya untuk kembali bekerja dapat berasal dari tenaga kerja itu sendiri atau faktor lain, yaitu: 1)
Faktor yg bersumber dari tenaga kerja - Tingkat keparahan dari kecelakaan sehingga tenaga kerja memang sudah tidak mungkin kembali bekerja - Keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan pekerjaan semula dan peluang kerja memang sangat terbatas - Reaksi psikososial, kecemasan, rasa tidak percaya diri dan rendahnya motivasi untuk kembali bekerja
2)
Faktor lain - Situasi perusahaan yang tidak mendukung tenaga kerja untuk kembali bekerja
348
- Pesangon yang ditawarkan bila tidak bekerja lebih menguntungkan - Diagnosis dan perawatan yang tidak tepat menghambat pemulihan tenaga kerja untuk dapat kembali bekerja - Situasi ekonomi yang tidak menguntungkan dan tingginya angka pengangguran menghambat tenaga kerja yang kemampuannya terbatas untuk berkompetisi Lampiran A
DIAGRAM ALUR PROGRAM REHABILITASI
KECELAKAAN/PENYAKIT LAPOR KEPADA KOORDINATOR NAMA
: ...............................................................................
LOKASI
:................................................................................
TELEPHONE : .............................................................................. TUGAS KOORDINATOR a. Membantu pengajuan klaim asuransi b. Merujuk ke P3K, paramedis dan atau dokter (pekerja tetap berhak untuk memilih orang/keahlian medis yang dibutuhkannya) c. Menyiapkan formulir pengajuan klaim asuransi untuk diisi oleh dokter d. Menyiapkan pembayaran sementara
Penilaian oleh dokter, Keputusan didasarkan atas PERTIMBANGAN MEDIS apakah dibutuhkan PENYELENGGARA JASA REHABILITASI
TIDAK PERLU
PERSELISIHAN
JASA REHABILITASI Bekerja kembali atas saran dokter. Koordinatoar menyiapkan
Diajukan ke P2K3
pekerjaan Yang sesuai Kemampuan dan bertahap
perselisihan
Atau pengadilan
DIBUTUHKAN JASA REHABILITASI Penilaian tempat kerja dan pekerja. Bekerja kembali sesuai
Bekerja kembali pada pekerjaan semula atau pekerjaan lain yang sesuai kemampuan atau mengikuti pelatihan kerja yang dibutuhkan
349
350
BAB XIX PSIKOLOGI INDUSTRI
19.1. Lat ar Belak ang
Dengan semakin berkembang dan cepatnya pertumbuhan dunia industri dan teknologi, pekerjaan sering menimbulkan berbagai efek yang kurang baik terhadap kondisi psikologi tenaga kerja, yang pada akhirnya sering menyebabkan penurunan semangat dan prestasi kerja, serta menurunnya tingkat kesehatan dan produktivitas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitasnya, perusahaan memulai dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dalam hal ini pemahaman tentang perilaku manusia menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Perilaku manusia adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia yang yang secara langsung dapat diamati, maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Dalam hal ini psikologi industri memegang peranan penting, karena psikologi industri mempelajari perilaku tenaga kerja dalam lingkungan kerja. Tujuan psikologi industri adalah mengetahui sikap dan perilaku manusia dalam kaitannya dengan industri kerja, disiplin kerja, interaksi dalam organisasi, dan kaitannya dengan sikap penerimaan dan penolakan tenaga kerja terhadap dunia kerja yang menjadi tumpuan pencarian kebutuhan ekonomi dan kepuasan kerjanya.
19.2.
Tujuan
Pembelajaran
19.2.1.Tujuan Instruksional Umum
Peserta pelatihan diharapkan dapat memahami berbagai aspek yang berhubungan dengan psikologi industri sebagai upaya untuk menciptakan dan memelihara suasana kerja yang harmonis yang akan mendukung upaya peningkatan produktivitas kerja.
19.2.2.Tujuan Instruk sional Khusus
Para peserta diharapkan dapat: a. Menjelaskan pengertian psikologi industri b. Menjelaskan teori kebutuhan manusia c. Menjelaskan aspek psikologis dalam diri individu d. Menjelaskan hubungan kondisi lingkungan kerja dengan dampak psikologis tenaga kerja
351
e. Menjelaskan penerapanbeberapa aspek psikologi industri f.
Menjelaskan pengaruh faktor psikis dengan produktivitas
g. Menjelaskan tentang stress kerja
19.3.
Dasar Huku m
Dasar hukum yang berkaitan dengan promosi kesehatan di tempat kerja adalah: 1.
Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
4.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
19.4.
Ruang Lin gku p
Ruang lingkup dari psikologi industri adalah: a. Pengertian psikologi industri b. Teori kebutuhan manusia. c. Aspek psikologis dalam diri individu. d. Hubungan kondisi lingkungan kerja dengan dampak psikologis tenaga kerja e. Penerapan beberapa aspek psikologi industri f.
Pengaruh faktor psikis dengan produktivitas
g. Stress kerja
19.5.
Pengertian
Ilmu psikologi industri dan organisasi menurut Munsterberg (dalam Berry 1998) adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam dunia kerja. Munandar (2001) memberikan pengertian yang lebih rinci bahwa ilmu psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam perannya sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen, baik secara perorangan maupun secara kelompok, dengan maksud agar temuannya dapat diterapkan dalam industri dan organisasi untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Tujuan penerapan
352
psikologi industri adalah menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik, sehat, nyaman, mantap, serasi dan aman, yang akan mendukung upaya peningkatan produktivitas kerja.
Teori Kebutuhan Manusia
Maslow mengemukakan teori kebutuhan manusia dalam lima tingkatan yakni: 1.
Kebutuhan fisiologi (hidup dasar) Merupakan kebutuhan primer atau dasar yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka individu berhenti eksistensinya. Misalnya, kebutuhan untuk makan, minum, dan kebutuhan akan oksigen.
2.
Kebutuhan rasa aman Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk dilindungi dari bahaya dan ancaman fisik. Dalam pekerjaan, kebutuhan ini misalnya kita temukan dalam bentuk ‘rasa asing’ sewaktu menjadi tenaga kerja baru.
3.
Kebutuhan sosial Kebutuhan ini mencakup memberi dan menerima persahabatan, cinta kasih, dan rasa memiliki. Dalam pekerjaan kita temukan kegiatan informal untuk memenuhi kebutuhan sosial seorang tenaga kerja.
4.
Kebutuhan harga diri Kebutuhan harga diri meliputi faktor internal seperti kepercayaan diri dan faktor eksternal seperti kebutuhan untuk dikenali dan diakui.
5.
Kebutuhan aktualisasi diri Kebutuhan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kebutuhan ini mencakup kreativitas, merealisasikan potensinya secara penuh, serta menekankan kebebasan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.
19.6.
Aspek Psikologi Individu
Aspek psikologis individu perlu mendapat perhatian didalam pelaksanaan kesehatan kerja karena sangat berpengaruh terhadap pencapaian tingkat produktivitas kerja yang tinggi. Aspek-aspek tersebut adalah: 1.
Intelegensia Tingkat intelegensia seseorang sangat menentukan kesuksesan dalam bekerja. Intelegensia yang tinggi memberikan kemampuan untuk menyelesaikan/ memecahkan persoalan dengan baik
353
2.
Bakat dan Kemampuan Khusus Di dalam pekerjaan diperlukan kesesuaian antara pekerjaan tertentu dengan bakat tenaga kerja, sehingga diperoleh hasil kerja yang baik. Hal ini menentukan sejauh mana kesuksesan
seseorang
untuk
memperoleh
keahlian
dengan
keterampilan
dan
pengetahuan tertentu bila diberikan pelatihan. 3.
Minat Minat seseorang merupakan salah satu faktor yang menentukan hubungan orang itu dengan pekerjaannya dan perpaduan antara bakat dan minat menentukan tingkat prestasi.
4.
Kepribadian Sifat kepribadian seseorang sangat berhubungan dengan kesuksesan dalam bekerja. Pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian tenaga kerja, memberi hasil kerja yang baik. Penyesuaian kepribadian yang tidak baik mungkin mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri di dalam latihan atau situasi kerja.
5.
Temperamen Temperamen diartikan sebagai kemampuan penyesuaian diri yang ditujukan kepada tenaga kerja untuk tipe-tipe khusus yang berhubungan dengan situasi pekerjaan tempat kerja. Temperamen sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam melaksanakan jabatan.
6.
Motivasi Tenaga kerja perlu diperlakukan sesuai dengan motivasi yang mendorongnya bekerja.
7.
Edukasi Untuk dapat mencapai kesuksesan dalam bekerja dituntut tingkat pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dipegang
19.7. Penerapan Psiko log i Indus tri
Psikologi industri perlu diterapkan dalam melaksanakan pekerjaan, dimana segala aspek psikologi ketenagakerjaan baik yang ada di dalam diri individu maupun yang berasal dari lingkungan kerja sebaiknya diperhatikan dan diperbaiki, sehingga tenaga kerja dan pekerjaannya tetap berada dalam kondisi yang baik. Beberapa aspek dalam penerapan psikologi industri yakni: 1. Motivasi kerja dan kepuasan kerja 2. Seleksi dan penempatan tenaga kerja
354
3. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja 4. Produktivitas kerja
19.7.1. Motivasi Kerja dan Kepu asan Kerja
Adanya tuntutan akan kebutuhan dalam diri manusia membuat seseorang tergerak melakukan aktivitas untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dorongan untuk melakukan kegiatan yang mengarah tercapainya tujuan disebut sebagai motivasi. Jika tujuan berhasil dicapai maka akan member kepuasan karena kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi. Motivasi kerja seseorang dapat bersifat proaktif atau reaktif. Motivasi kerja yang proaktif, seseorang akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan-kemampuannya sesuai dengan tuntutan pekerjaannya dan/ atau akan berusaha untuk mencari, menemukan dan/ atau menciptakan peluang. Sebaliknya motivasi kerja yang reaktif, seseorang cenderung menunggu upaya atau tawaran dari lingkungannya. Terjadinya motivasi dapat dilihat dalam Gambar 19.1. sebagai berikut:
Kelompok kebutuhan
Ketegangan
Dorongan dorongan
-
yang belum dipuaskan
Penguranga n Ketegangan
Tujuan tercapai
Kegiatan/ Perilaku
(kebutuhan telah dipuaskan)
Gambar 19.1.
Menurut Maslow, individu dimotivasi oleh kebutuhan yang belum dipuaskan, yang paling rendah, paling dasar dalam tata tingkat. Begitu tingkat kebutuhan ini dipuaskan, hal tersebut tidak akan lagi memotivasi perilaku, tetapi kebutuhan pada tingkat berikutnya menjadi lebih dominan. Menurut Locke, dua unsur yang penting dalam menentukan kepuasan kerja adalah nilai-nilai pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan dasar, dimana nilai-nilai dasar pekerjaan harus sesuai dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan hasil dari pekerjaan tenaga kerja yang berkaitan dengan motivasi kerja.
355
Faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja (Hezberg):
1. Faktor Motivator Faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan kerja mencakup isi pekerjaan (faktor intrinsik) yaitu: − Tanggung jawab
(responsibility): besar kecilnya tanggung jawab yang dirasakan
yang diberikan kepada tenaga kerja. −
Kemajuan (advancement): besar berkembang dalam pekerjaannya.
kecilnya
kemungkinan
tenaga
kerja
dapat
−
Pekerjaan itu sendiri: besar kecilnya tantangan yang dirasakan tenaga kerja dari pekerjaannya.
−
Pencapaian (achievement): besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja mencapai prestasi kerja yang tinggi.
−
Pengakuan (recognition): besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada tenaga kerja atas unjuk-kerjanya.
2. Faktor Higiene Faktor-faktor yang menimbulkan ketidakpuasan kerja (faktor ekstrinsik), yaitu: −
Administrasi dan kebijakan perusahaan, derajat kesesuaian yang dirasakan tenaga kerja dari semua kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan
− Penyeliaan, derajat kewajaran penyeliaan yang dirasakan yang diterima oleh tenaga
kerja −
Gaji, derajat kewajaran dari gaji yang diterima sebagai imbalan unjuk-kerjanya
− Hubungan antar pribadi, derajat kesesuaian yang dirasakan dalam berinteraksi
dengan tenaga kerja lainnya − Kondisi kerja, derajat kesesuaian kondisi kerja denga proses pelaksanaan tugas
pekerjaannya
Tidak lagi puas
Tidak Puas
Pua s
Tidak lagi tidak puas Gambar. 1 9.2. Kutu b Kepuasan Kerj a dan Ketidakpu asan Kerja.
356
Jika faktor motivator tidak dirasakan ada, maka tenaga kerja tidak lagi puas. Jika faktor-faktor higiene dirasakan kurang atau tidak diberikan maka tenaga kerja merasa tidak puas. 19.7.2.Seleksi dan Penempatan Tenaga Kerja
Proses seleksi dan penempatan tenaga kerja dilakukan untuk menilai atau memperkirakan sejauh mana tenaga kerja memiliki ciri-ciri pribadi yang dipersyaratkan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan. Hal ini dapat diukur dengan berbagai macam alat ukur, tes, kuesioner, wawancara, dan sebagainya. Berdasarkan hasil pengukuran, calon tenaga kerja dapat diperkirakan keberhasilan dalam pekerjaannya jika nanti diterima. Sasaran proses seleksi adalah untuk merekomendasikan/ memutuskan, menerima atau menolak seseorang calon tenaga kerja untuk ditempatkan di pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan calon tenaga kerja akan berhasil pada pekerjaan tersebut. Tugas seleksi adalah menilai sebanyak mungkin calon tenaga kerja untuk memilih seorang atau sejumlah orang (sesuai dengan jumlah orang yang diperlukan) yang paling memenuhi persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan. Sasaran penempatan adalah untuk merekomendasikan dalam pendistribusian calon tenaga kerja pada pekerjaan yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan calon tenaga kerja akan berhasil pada masing-masing pekerjaannya. Tugas dari penempatan adalah untuk menilai para calon tenaga kerja dan mencocokkan kualifikasi mereka dengan persyaratan yang telah ditetapkan dari setiap pekerjaan.
19.7.3.Pelatih an dan Pengembang an Tenaga kerja
Pengetahuan, sikap dan keterampilan tenaga kerja yang dimiliki masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Tenaga kerja dilatih dan dikembangkan agar memperlihatkan perilaku sesuai yang diharapkan/ dituntut perusahaan. Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, sehingga tenaga kerja nonmanajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengembangan adalah proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan
357
prosedur sistematis dan terorganisir, sehingga tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan adalah: Meningkatkan prestasi kerja/ produktivitas
Meningkatkan mutu hasil pekerjaan
Meningkatkan ketepatan dalam perencanaan sumber daya manusia
Meningkatkan semangat kerja
Meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, menghindari timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja Mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas Menunjang pertumbuhan pribadi
19.7.4.Produktivitas Kerja
Produktivitas adalah perbandingan antara hasil atau keluaran output ( ) dengan masukan (input), dan dalam kaitannya dengan psikologi, produktivitas merupakan hasil dari tingkah laku. Faktor yang mempengaruhi tingkah laku adalah kepribadian dan lingkungan hidup. Faktor yang mempengaruhi produktivitas adalah: 1.
Pekerjaan yang menarik
2.
Upah yang baik
3. 4.
Keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan Penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan
5.
Lingkungan dan suasana kerja yang baik
6.
Promosi dan pengembangan diri
7.
Keterlibatan dalam kegiatan organisasi
8.
Pengertian dan simpati atas persoalan pribadi
9.
Perhatian pimpinan kepada tenaga kerja
10. Disiplin kerja
19.8. Gangguan Kesehatan Akib at Str essor Psiko sos ial di Tempat Ke rja
Masalah psikososial dalam kehidupan individu baik yang bersifat psikologis ataupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik dan dianggap berpotensi cukup besar sebagai faktor penyebab terjadinya gangguan fisik dan psikis secara nyata pada individu tersebut.
358
Stress adalah suatu keadan yang bersifat internal yang bisa disebabkan oleh tuntutan fisik, atau lingkungan dan situasi sosial, yang berpotensi merusak dan tidak terkontrol. Stressor psikososial adalah penyebab stress yang berasal dari risiko bahaya potensial psikososial. Potensi bahaya psikososial menurut definisi dariInternational Labour Organization (ILO, 1986) mempunyai pengertiaan interaksi antara job content, organisasi kerja dan manajemen, dan keadaan lingkungan serta organisasi di satu pihak dan kompetensi serta kebutuhan pekerja di pihak lain. Interaksi tersebut mempengaruhi kesehatan tenaga kerja melalui persepsi dan pengalaman kerja. Potensi bahaya psikososial di tempat kerja antara lain sebagai berikut. Jenis
Contoh
Kurangnya variasi atau pendeknya siklus kerja, kerja yang dibagi dalam bagian- bagian kecil atau kurang bermakna, kemampuan pekerja lebih tinggi dibandingkan tugas yang dibebankan kepadanya, ketidakpastian status pekerjaan, pekerjaan yang secara rutin harus berinteraksi dengan berbagai karakter manusia
Job Content
Beban dan kerja
kerja Beban kerja berlebih atau berkurang, kecepatan mesin kecepatan (machine pacing), terus menerus berhadapan dengan batas waktu yang singkat (continually subject to deadlines)
Jadwal kerja Kontrol Lingkungan dan peralatan
Budaya organisasi
dan
fungsi Komunikasi yang buruk, kurangnya pemecahan masalah dan pengembangan diri
Hubungan antar pribadi di tempat kerja Peran dalam organisasi
Pengembangan karir
Kerja gilir, kerja malam, jadwal kerja yang tidak fleksibel, jam kerja yang tidak pasti, jam kerja panjang,unsociable hours Partisipasi rendah dalam pengambilan keputusan, tidak ada pengendalian terhadap beban kerja dan kecepatan kerja Ketersediaan peralatan yang tidak memadai, keadaan lingkungan kerja yang penuh sesak, pencahayaan yang buruk, bising berlebihan dukungan
untuk
Isolasi sosial atau fisik, hubungan yang buruk dengan atasan, konflik antar pribadi, kurangnya dukungan sosial,bullying, pelecehan Ketidakjelasan peran (role ambiquity), konflik peran (role conflict), dan adanya tanggung jawab terhadap orang-orang (responsibility for people) Karir tidak jelas dan mandek, kurang promosi atau 359
promosi berlebihan, gaji yang tidak sesuai, ketidaknyamanan pekerjaan (job insecurity) Tabel.19.1. Pot ensi B ahaya Psik oso sial
Tenaga kerja dalam interaksinya di pekerjaan, dipengaruhi pula oleh hasil interaksinya di tempat lain, di rumah, di sekolah, di perkumpulan dan sebagainya. Stressor di pekerjaan besar perannya terhadap kurang berfungsinya atau jatuh sakitnya seorang tenaga kerja. Faktor-faktor di perkerjaan yang dapat menimbulkan stress adalah:
360
a. Faktor-faktor intrinsik dalam pekerjaan Yang termasuk dalam kategori ini adalah: 1. Tuntutan fisik Kondisi lingkungan kerja dapat mempengaruhi kondisi faal dan psikologis tenaga kerja. Bising dapat menyebabkan peningkatan kesiagaan dan ketidakseimbangan psikologis, yang mana memudahkan timbulnya kecelakaan. Akibat paparan bising dalam bentuk perilaku adalah penurunan unjuk-kerja/ produktivitas, terjadinya kecelakaan, menurunkan kepuasan bekerja, menurunkan motivasi bekerja, bersikap lebih negatif terhadap orang lain. Paparan bising juga dapat mengakibatkan rasa lelah, sakit kepala, mudah tersinggung dan penurunan konsentrasi. Berdasarkan penelitian, Kerr (1950) menemukan korelasi antara tingkat bising ratarata dan jumlah kecelakaan, peningkatan terus menerus dari tingkat kebisingan (dB) dapat menyebabkan tekanan darah meningkat (Melamed, Fried, & Froom, 2001), peningkatan penyakit akibat kerja (Cohen, 1972). Vibrasi
dapat
mengakibatkan
peningkatan
kadar
cathecolamine,
dan
dapat
mempengaruhi unjuk kerja. Frankenhaeuser dan Gardell (1976) menemukan kadar cathecolamine yang meningkat secara nyata pada tenaga kerja perakitan dalam suatu pabrik penggergajian dibandingkan dengan pekerja perawatan dari pabrik yang sama. Suhu pada lingkungan kerja dapat menjadi stressor dan mengakibatkan penurunan unjuk-kerja. Pada sebuah penelitian terhadap pekerja laundry wanita (Brabant, 1992) menemukan adanya peningkatan ketidaknyamanan dan peningkatan tekanan pada jantung, tidak membahayakan dalam waktu dekat tetapi dapat menimbulkan gangguan kesehatan di masa depan. Lingkungan yang kotor dan tidak sehat juga dapat menjadi stressor. 2. Tuntutan tugas Faktor- faktor yang tercakup dalam kategori ini adalah: •
Kerja s hift/ kerja malam Penelitian menunjukkan bahwa kerja shift merupakan sumber utama dari stress bagi tenaga kerja pabrik (Monk & Tepas, 1985). Para tenaga kerja shift lebih sering mengeluh tentang kelelahan dan gangguan saluran pencernaan daripada tenaga kerja pagi/ siang dan dampak dari kerja shift terhadap kebiasaan makan yang mungkin menyebabkan
361
gangguan-gangguan saluran pencernaan. Pengaruhnya adalah emosional dan biologikal, karena gangguan ritmecircadian dari tidur/ bangun, pola suhu dan ritme pengeluaran adrenalin. Menurut Monk dan Folkard (1983) ada tiga faktor yang harus baik keadaannya agar dapat berhasil menghadapi kerjashift, yaitu: tidur, kehidupan sosial dan berkeluarga dan ritme circadian. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan, sehingga salah satu dapat membatalkan efek positif dari keberhasilan yang
•
telah dicapai dengan kedua faktor lain. Beban kerja Beban kerja berlebih dan beban kerja terlalu sedikit merupakan stressor. Beban kerja dapat dibedakan menjadi: -
beban kerja berlebih/ terlalu sedikit ‘kuantitatif’ yang timbul sebagai akibat dari tugas-tugas yang terlalu banyak/ sedikit diberikan kepada tenaga kerja untuk diselesaikan dalam waktu tertentu
-
beban kerja berlebih/ terlalu sedikit ‘kualitatif’ yaitu jika orang merasa tidak mampu untuk melakukan suatu tugas, atau tugas tidak menggunakan keterampilan dan/ atau potensi dari tenaga kerja.
Disamping itu beban kerja berlebih kuantitatif dan kualitatif dapat menimbulkan kebutuhan untuk bekerja selama jumlah jam yang sangat banyak, yang merupakan sumber atmbahan dari stress.
BEBAN KERJA BERLEBIH KUANTITATIF Beban kerja secara fisik ataupun mental yaitu harus melakukan terlalu banyak hal,
merupakan
kemungkinan
sumber
stress
pekerjaan.
Unsur
yang
menimbulkan beban berlebih kuantitatif ini adalah desakan waktu. Pada saatsaat tertentu, dalam hal tertentu waktu akhir (deadline) justru dapat meningkatkan motivasi dan menghasilkan prestasi kerja yang tinggi. Namun bila
desakan
waktu
menyebabkan
timbulnya
banyak
kesalahan
atau
menyebabkan kondisi kesehatan seseorang berkurang, maka ini merupakan cerminan adanya beban berlebih kuantitatif. Pada saat itu, desakan waktu menjadi destruktif.
362
BEBAN KERJA TERLALU SEDIKIT KUANTITATIF Beban kerja terlalu sedikit juga dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang.
Pada
pekerjaan
yang
sederhana,
dimana
banyak
terjadi
pengulangan gerak akan timbul rasa bosan, rasa monoton. Kebosanan dalam kerja rutin sehari-hari, sebagai hasil dari terlalu sedikitnya tugas yang harus dilakukan, dapat menghasilkan berkurangnya perhatian. Adanya fluktuasi beban kerja juga merupakan stressor. Untuk jangka waktu tertentu bebannya sangat ringan, tetapi untuk saat-saat lain beban kerjanya berlebihan. Situasi tersebut dapat kita jumpai pada tenaga kerja yang mengatur perjalanan bagi orang lain pada biro-biro perjalanan, yang menjadi pemandu wisata, tenaga kerja yang bekerja di biro-biro konsultasi, dan pramuniaga di toko. Keadaan yang tidak tetap ini menimbulkan kecemasan, ketidakpuasaan kerja dan kecenderungan hendak meninggalkan pekerjaan.
BEBAN KERJA BERLEBIH KUALITATIF Kemajemukan pekerjaan yang mengakibatkan adanya beban berlebihan kualitatif. Makin tinggi kemajemukan pekerjaannya makin tinggi stresnya. Kemajemukan pekerjaan biasanya meningkat karena faktor-faktor berikut (Everly &Girdano, 1980): − Peningkatan jumlah informasi yang digunakan −
Peningkatan teknologi informasi/ keterampilan yang diperlukan pekerjaan
− Perluasan atau tambahan metode-metode pekerjaan
Jika memiliki kemampuan menampung keempat faktor tersebut, maka tenaga kerja
melakukan
pekerjaan
yang
bagus
dan
berprestasi
memuaskan.
Sebaliknya, faktor-faktor tersebut juga dapat menjadi stressor, menjadi destruktif akibatnya timbul kelelahan mental dan reaksi-reaksi emosional dan fisik.
363
BEBAN KERJA TERLALU SEDIKIT KUALITATIF Beban kerja terlalu sedikit kualitatif dapat merusak pengaruhnya seperti beban kerja berlebih kualitatif, dalam hal tenaga kerja tidak diberi peluang untuk menggunakan keterampilan yang diperolehnya, atau untuk mengembangkan kecakapan
potensialnya.
Beban
kerja
terlalu
sedikit
yang
disebabkan
kurangnya rangsangan yang mengarah ke semangat dan motivasi yang rendah untuk kerja. Tenaga kerja akan merasa bahwa dia ’tidak maju-maju’ dan merasa tidak berdaya untuk memperlihatkan bakat dan keterampilannya (Sutherland & Cooper, 1988). •
Paparan terhadap risiko dan bahaya Risiko dan bahaya yang berhubungan dengan jabatan tertentu merupakan stressor. Hal ini tidak dapat diubah tetapi persepsi karyawan terhadap risiko dapat dikurangi melalui pelatihan dan pendidikan. Tenaga kerja yang cemas, memiliki obsesi dan takut, kurang termotivasi untuk bekerja, mempunyai semangat rendah dan lebih mudah menimbulkan kecelakaan, dan dalam jangka an dapat menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan stress. Hal tersebut menimbulkan disfungsi peran.
b. Peran dalam organisasi Setiap tenaga kerja bekerja sesuai perannya dalam organisasi. Namun tenaga kerja tidak selalu berhasil melakukan perannya. Konflik peran timbul jika ekspektasi terhadap pekerjaan dan apa yang kita pikir seharusnya dapat kita lakukan dengan pekerjaan sebenarnya yang sudah kita lakukan R ( ole Concfict). Konflik peran dibedakan menjadi empat jenis: (Miles & Perreault, 1976) 1.
Konflik
peran–pribadi:
Tenaga
kerja
ingin
melakukan
tugas
berbeda
dari
pekerjaannya 2. Konflik ‘Intrasender’: tenagakerja menerima penugasan tanpa memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan tugas 3. Konflik ‘Intersender’: Tenaga kerja diminta untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga ada yang merasa puas dengan hasilnya dan ada yang tidak 4. Peran dengan beban berlebih: Tenaga kerja mendapat penugasankerja yang terlalu banyak dan tidak dapat ditangani secara efektif
364
Ketidak jelasan peran (Role Ambiquity) dirasakan seorang tenaga kerja yang tidak memiliki cukup informasi untuk dapat melaksanakan tugasnya, atau tidak mengerti atau merealisasi harapan-harapan yang berkaitan dengan peran tertentu. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan ketidak jelasan peran: (Everly & Girdano) 2. Ketidakjelasan sasaran 3. Ketidakjelasan tanggung jawab 4. Ketidakjelasan prosedur kerja 5. Ketidakjelasan tentang apa yang diharapkan orang lain 6. Ketidakpastian tentang unjuk-kerja Stress akibat ketidakjelasan peran dapat menyebabkan timbulnya depresi dan menurunnya tingkat ketidakpuasan kerja (Frone, Russel & Cooper, 1995). c. Pengembangan karir Pengembangan karir merupakan stressor potensial yang mencakup ketidakpastian pekerjaan, promosi berlebih dan promosi yang kurang. Ketakutan kehilangan pekerjaan atau ancaman bahwa pekerjaannya dianggap tidak diperlukan lagi Job ( Insecurity) merupakan hal biasa dalam pekerjaan. Tetapi hal tersebut dapat mengakibatkan masalah kesehatan yakni ulcers, colitis, dan alopecia (Cobb & Kasl, 1977) dan peningkatan keluhan-keluhan emosional dan otot (Smith, 1981). Stress yang timbul karena over promotion memberikan kondisi yang sama dengan beban kerja berlebih. d. Hubungan dalam pekerjaan Hubungan yang baik antar anggota dari suatu kelompok kerja merupakan faktor utama dalam kesehatan individu dan organisasi. Hubungan kerja yang tidak baik terungkap dalam gejala-gejala adanya kepercayaan yang rendah, pemberian dukungan yang rendah, dan minat yang rendah dalam pemecahan masalah organisasi. e. Struktur dan Iklim Organisasi Faktor stress pada kategori ini terpusat pada sejauh mana tenaga kerja dapat terlibat atau berperan serta dan pada support sosial. Kepuasan dan ketidakpuasan kerja berkaitan dengan penilaian dari struktur dan iklim organisasi.
365
19.9.
Stress Akib at Kerja
Stress akibat kerja adalah respon fisik dan emosional yang berbahaya yang timbul bila tuntutan pekerjaan tidak sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan pekerja (NIOSH).
Tuntutan Tugas
Resiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja
Faktor individu dan kondisinya Gambar. 19. 3. Model Stress Akib at Kerj a (NIOSH)
Gejala-gejala stress akibat kerja: − Gejala fisiologis berupa otot tegang, jantung berdebar-debar, perut mual dan
keringat dingin −
Gejala psikologis berupa mudah marah, mudah panik
− Gejala psikosimatik dalam bentuk gangguan muskuloskletal (nyeri otot, kram),
gangguan sistem pernafasan (asma, spasmus bronchitis), gangguan kardiovaskuler (migrain, hipertensi), gangguan kulit (eksim, jerawat), kelenjar endokrin (hipertiroid, diabetes, infertilitas), gangguan sistem saraf (neurostenia), mata (glaucoma), gastrointestinal
(gastritis,
peptic
ulcer,
diare),
genitourinarial
(dismenorhea,
gangguan haid). − Gejala perilaku berupa absensi, menghindari berinteraksi atau berkomunikasi
dengan orang lain, menghindari hal-hal yang biasa disukai, sulit tidur, perubahan kebiasaan makan, banyak merokok, gangguan tidur, tidak masuk kerja, dan penurunan prestasi kerja
366
367
Pengendalian stres akibat kerja
Perubahan Organisasi
di
Manajemen stres
Tempat Kerja yang sehat
Gambar . 19.4.
Pelatihan manajemen stres dapat meningkatkan kemampuan pekerja untuk mengatasi situasi pekerjaan yang sulit. Program manajemen stres mengajarkan tenaga kerja mengenai sifat dan sumber stres, efek stres pada kesehatan, dan keterampilan pribadi untuk mengurangi stres, misalnya, manajemen waktu atau latihan relaksasi. Pelatihan manajemen stres dapat dengan cepat mengurangi gejala stres seperti kecemasan dan gangguan tidur; juga memiliki keuntungan yang mudah diimplementasikan. Manajemen stress bertujuan untuk mencegah berkembangnya stress jangka pendek menjadi stress jangka panjang atau stress yang kronis. Reaksi yang dikenal dalam menghadapi stress ialah flight or fight, ‘melarikan diri’ secara fisik atau psikis dari situasi yang penuh stress atau ‘melawan’ stres. Melarikan diri dari situasi penuh stress secara fisik ialah meninggalkan ruangan kerja yang menimbulkan stress, mengundurkan diri dari tugas pekerjaannya, mutasi pekerjaan, bekerja di perusahaan lain. Melarikan diri secara psikologis ialah melarikan diri dari dunia nyata ke dalam dunia khayal, mencoba melupakan situasi penuh stress yang menimbulkan frustasi dengan cara minum alkohol, dan menggunakan narkoba. Dalam manajemen stress dapat diusahakan untuk: −
Mengubah faktor-faktor di lingkungan agar tidak menjadi stressor
− Mengubah faktor-faktor dalam individu agar: • Ambang stress meningkat, tidak cepat merasakan situasi yang dihadapi
menjadi stressor; •
Toleransi terhadap stress meningkat, dapat lebih lama bertahan dalam situasi yang penuh stress, tidak cepat menunjukkan akibat yang merusak dari stressor yang terjadi.
368
Teknik-teknik yang dapat digunakan adalah: 1.
Rekayasa organisasi Teknik ini berusaha untuk mengubah lingkungan kerja agar tidak cepat dirasakan sebagai lingkungan yang penuh stress. Kondisi kerja fisik seperti bising, vibrasi, temperatur, paparan pada risiko dan bahaya dapat diatur kembali melalui analisis dari kondisi kerja, misalnya: − Pola pekerjaan baru bagi tenaga kerja yang dirasakan memiliki beban kerja
yang berlebihan. Secara kuantitatif, banyaknya kegiatan dapat dikurangi dengan penambahan tenaga kerja. Secara kualitatif dapat dikurangi derajat kemajemukan keterampilan yang diperlukan dan pengurangan tanggung jawab. − Bagi tenaga kerja dengan beban terlalu sedikit dapat dilakukan dengan
penambahan pekerjaan. Dapat pula dilakukan strategi yang diajukan oleh Everly & Girdano, yaitu: Sasaran berdasarkan Kerja (Work by Objectives) dan Manajemen Waktu (Time Management) yang khusus berlaku untuk para manajer menengah keatas. Sasaran berdasarkan Kerja (SbK) terdiri dari empat langkah yaitu: a. Menetapkan sasaran realistis bagi satuan kerjanya, yang dapat dicapai dalam waktu yang dimiliki b. Merancang perangkat perencanaan, tindakan atau metode untuk dapat mencapai sasaran c. Menciptakan strategi untuk dapat mengukur keberhasilan pencapaian sasaransasaran pada akhir suatu periode tertentu d. Pada akhir waktu yang sudah ditentukan mengukur keberhasilan pencapaian sasaran-sasarannya. Manajemen waktu memiliki tahap, yaitu: a. Analisis waktu, mencakup penaksiran, penyusunan prioritas, dan penjadwalan waktu dalam kaitan dengan tuntutan waktu terhadap pekerjaan. b. Strategi untuk mengorganisasi, mencakup pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. c. Strategi untuk follow up, mencakup penaksiran teratur tentang efisiensi dari analisis waktu dan tahap-tahap pengaturan berikutnya.
369
Sasaran berdasarkan Kerja dan Manajemen waktu khususnya dapat dilakukan untuk pekerjaaan yang dirasakan memiliki beban berlebih. 2.
Rekayasa Kepribadian Strategi yang digunakan dalam rekayasa kepribadiaan ini adalah untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam kepribadian individu agar dapat dicegah timbulnya stress dan agar ambang stress dapat ditingkatkan, yakni: a. Program pelatihan keterampilan dan program pelatihan orientasi bagi tenaga kerja yang baru b. Pembentukan tim (Team Building) dapat mencegah atau mengatasi stress yang timbul akibat adanya konflik peran, ketidakjelasan peran, hubungan interpersonal yang tidak baik, serta struktur dan iklim organisasi. c. Pemberian penyuluhan jabatan kepadatenaga kerja
3.
Teknik Penenangan pikiran Tujuan teknik ini adalah untuk mengurangi kegiatan pikiran, jika berhasil maka rasa cemas dan khawatir akan berkurang sehingga pikiran menjadi tenang dan stress berkurang. Teknik-teknik menenangkan pikiran meliputi: −
Meditasi
− Pelatihan relaksasi autogenik
4.
− Pelatihan relaksasi neuromuscular Teknik penenangan melalui aktivitas fisik
Tujuan utama penggunaan teknik penenangan melalui aktivitas fisik ialah: − Menyalurkan energi melalui aktivitas fisik sehingga hormon pemicu
stress yang diproduksi tidak menyebabkan ketakutan dan ancaman, atau mengubah sistem hormon dan saraf ke dalam sikap mempertahankan. − Menurunkan reaktivitas terhadap stress di masa mendatang dengan cara
relaksasi. Aktivitas yang sesuai dalam hal ini ialah latihan fisik seperti berenang, lari, menari, bersepeda. Aktivitas fisik memiliki sifat preventif .
370
BAB XX PAK DA N SISTEM PELAPORAN
20.1. Lat ar Belak ang
Industri dan produknya mempunyai dampak positif dan negatif kepada manusia. Disatu sisi memberikan keuntungan berupa terciptanya lapangan kerja, mempermudah komunikasi dan transportasi serta akhirnya terjadi peningkatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Di pihak lain timbul dampak negatif karena paparan bahan-bahan yang terjadi pada proses industri atau oleh karena produk-produk hasil industri tersebut. Paparan bahanbahan tersebut mempengaruhi kesehatan lingkungan antara lain berupa pencemaran air karena pembuangan limbah dari pabrik-pabrik, pencemaran udara dari bahan-bahan yang diolah atau karena asap pabrik yang paparannya terhadap manusia dapat menimbulkan penyakit. Penyakit Akibat Kerja (PAK) disebabkan oleh karena paparan bahan kimia, dan biologi serta bahaya fisika di tempat kerja. Meskipun angka kejadiannya tampak lebih kecil dibandingkan penyakit utama penyebab cacat lain, terdapat bukti bahwa penyakit ini mengenai cukup banyak orang, khususnya di negara-negara yang giat mengembangkan industri. Berbagai kelainan dan penyakit dapat timbul dan mengenai berbagai organ tubuh, seperti kelainan kulit, kelainan gastrointestinal kelainan mata serta penyakit, dan kelainan saluran pernafasan. Kelainan yang terjadi bervariasi, mulai dari yang ringan sampai kerusakan berat sehingga menimbulkan kecacatan pada penderitanya.
20.2.
Tujuan
Pembelajaran
20.2.1.Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pelatihan diharapkan dapat memahami langkah-langkah Diagnosa dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja (PAK)
20.2.2.Tujuan Instruk sional Khusus
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 1.
Menjelaskan pengertian Penyakit Akibat Kerja
2.
Menjelaskan faktor penyebab Penyakit Akibat Kerja
371
3.
Menjelaskan 7 (tujuh) langkah Diagnosis Penyakit Akibat Kerja
4.
Menjelaskan jenis Penyakit Akibat Kerja
5.
Melakukan deteksi dini Penyakit Akibat Kerja
6.
Melakukan pencegahan, penatalaksanaan dan pelaporanPenyakit Akibat Kerja
20.3. Ruang Lin gku p
1.
Pengertian Penyakit Akibat Kerja
2. 3.
Faktor penyebab Penyakit Akibat Kerja Diagnosis Penyakit Akibat Kerja
4.
Jenis Penyakit Akibat Kerja
5.
Deteksi Dini Penyakit Akibat Kerja
6.
Pencegahan Dan Penatalaksanaan Penyakit Akibat Kerja
7.
Pelaporan Penyakit Akibat Kerja (PAK)
20.4. Dasar Huku m
1. 2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
3.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER1 /MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
4.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja.
5.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP.333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.
6.
Keputusan
Menteri
KEP.79/Men/2003
Tenaga tentang
Kerja Pedoman
dan
Transmigrasi
Diagnosis
dan
Republik
Indonesia
Penilaian
Cacat
No.
Karena
Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja. 7.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 609 Tahun 2012.
372
20.6.
Pengertian
Di berbagai kepustakaan ataupun peraturan perundangan terdapat istilah Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, yang sebenarnya mempunyai pengertian yang sama yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Istilah Penyakit Akibat Kerja (PAK) dipakai di peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 01/Men/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja. Penyakit Akibat Kerja menurut International Labour Organization (ILO) tahun 1998 adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi kuat dengan pekerjaan, yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui. Sedangkan istilah Penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah istilah yang digunakan erat kaitannya dengan kompensasi (ganti rugi) kecelakaan kerja seperti halnya digunakan pada Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja. Baik Penyakit Akibat Kerja maupun Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja mempunyai pengertian yang sama yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Istilah lain dari gangguan kesehatan tenaga kerja adalah Penyakit Yang Bertalian dengan Pekerjaan yang merupakan terjemahan dariwork-related disease diartikan sebagai penyakit yang penyebabnya multifaktor, sedangkan pekerjaan atau lingkungan adalah salah satu dari penyebab penyakit tersebut, jadi tidak termasuk penyakit akibat kerja atau penyakit yang timbul karena hubungan kerja. PENYAKIT YANG BERTALIAN PENYAKIT AKIB AT KERJA
Terjadi hanya diantara populasi
DENGAN PEKERJAA N Terjadi pula pada penduduk
Sebabnya spesifik
sebabnya multifaktor
Dapat kompensasi
Tidak dapat kompensasi
populasi
Tabel.20.1.Perbedaan Penyakit Ak ibat K erja dengan Penyakit yang Bertali an dengan Pekerjaan 20.6. Faktor Pe nyebab P enyakit Aki bat Kerja
Di perusahaan atau tempat kerja umumnya terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan Penyakit Akibat Kerja: 373
374
1.
Faktor Fisika, seperti; a) Suara bising mengakibatkan ketulian. b) Radiasi sinar rontgen atau sinar radioaktif, menyebabkan antara lain penyakit kelainan darah dan kulit. Radiasi sinar infra merah dapat mengakibatkan katarak pada
lensa
mata,
sedangkan
sinar
ultra
violet
menyebabkan konjungtivitis
fotoelektrika.
c) Suhu yang terlalu tinggi menyebabkan heat stroke (pukulan panas), heat cramps (kejang panas) atau hiperpireksia, sedangkan suhu terlalu rendah antara lain menimbulkan frostbite. d) Tekanan udara tinggi menyebabkan penyakitCaison Diseases e) Pencahayaan yang buruk dapat menyebabkan kelainan kepada indra penglihatan atau kesilauan. 2.
Faktor kimia, yaitu antara lain: a) Debu dapat menyebabkan pneumoconiosis diantaranya; silikosis, asbestosis, dan lainnya. b) Uap dapat menyebabkan demam uap logam (metal fume fever), dermatosis (penyakit kulit) akibat kerja, atau keracunan oleh zat toksik uap formaldehida. c) Gas dapat menyebabkan keracunan misalnya CO,H2S, dan lainnya. d) Larutan zat kimia misalnya menyebabkan iritasi kepada kulit . e) Awan atau kabut.
3.
Faktor biologi misalnya bibit penyakit antraks atau brusella yang menyebabkan penyakit akibat kerja pada tenaga kerja penyamak kulit
4.
Faktor fisiologi/ ergonomi yaitu antara lain kesalahan konstruksi mesin, sikap badan yang tidak benar dalam melakukan pekerjaan dan lain-lain yang menimbulkan kelelahan fisik dan gangguan kesehatan bahkan lambat laun dapat terjadi perubahan fisik.
5.
Faktor mental-psikologis misalnya pada hubungan kerja atau hubungan industrial yang tidak baik yang menyebabkan depresi atau penyakitpsikosomatis
20.7. Diagnosa P enyakit Akib at Kerja
Penegakan
diagnosis
Penyakit
Akibat
Kerja
sesuai
Permenakertrans
No.Per.02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dilakukan oleh dokter melalui serangkaian pemeriksaan klinis dan pemeriksaan paparan faktor pekerjaan serta lingkungan untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara
375
penyakit dan pekerjaannya. Anamnesis, pemeriksaan klinis serta pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk diagnosis penyakit umum belum cukup menetapkan Penyakit Akibat Kerja, melainkan harus pula dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan atau lingkungan kerja dan terbukti bahwa faktor pekerjaan atau lingkungan kerja adalah penyebab Penyakit Akibat Kerja yang bersangkutan. Diagnosis penyakit, termasuk Penyakit Akibat Kerja adalah kewenangan dan kompetensi profesi medis yaitu para dokter. Bagaimana dokter membuat suatu diagnosis diatur dalam ketentuan normatif berupa Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEPT. 333/MEN/1989 mengenai Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja yang menekankan bahwasanya Penyakit Akibat Kerja dapat didiagnosis sewaktu melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja; dalam pemeriksaan penyakit akibat kerja harus ditentukan apakah penyakit yang diderita tenaga kerja merupakan penyakit akibat kerja atau bukan (Pasal 2, ayat 1 dan 2); diagnosis Penyakit Akibat Kerja ditegakkan melalui serangkaian pemeriksaan klinis kepada tenaga kerja dan pemeriksaan kondisi pekerjaan serta lingkungannya untuk membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara penyakit dan pekerjaan atau lingkungan kerjanya. Penegakan diagnosis Penyakit Akibat Kerja dapat dilakukan melalui 7 (tujuh) langkah yaitu: 1.
Menentukan diagnosa klinis
-
Anamnesis. Dalam anamnesis ditanyakan mengenai Keluhan Utama (KU), Riwayat Penyakit Sekarang (RPS), Riwayat Penyakit Terdahulu (RPD), Riwayat Sosial (RS) yang terdiri riwayat pekerjaan, Riwayat Keluarga (RK), dan diakhiri dengan anamnesis tinjauan sistem organ tubuh. Pada anamnesis mengenai keluhan utama, tidak jarang seseorang pasien mempunyai beberapa keluhan, untuk itu dibutuhkan usaha dokter perusahaan menentukan keluhan mana yang membawa pasien mencari pengobatan. Keluhan utama yang ditetapkan kemudian ditelusuri riwayatnya seperti lama timbulnya (durasi); lokasi penjalarannya (terutama untuk nyeri); sifat keluhan (karakter); berat ringannya; mula timbulnya (onset); faktor yang memperingan atau yang memperberat gejala; dan gejala-gejala yang menyertainya. Pasien diminta menjelaskan keluhan-keluhan dari gejala awal sampai sekarang. Selanjutnya anamnesis diarahkan kepada penyakit, keluhan, ataupun tindakan
376
medis yang pernah diterima pasien. Tindakan medis tersebut juga digali akan adanya efek samping dan alergi. Anamnesis selanjutnya adalah menanyakan riwayat sosial dimana salah satunya mengarah pada pekerjaan dan lingkungan kerja. Sewaktu ditanya tentang pekerjaan, biasanya pasien tidak terlalu jelas memberi tahu jenis pekerjaan atau lingkungan kerja mereka, untuk itu dokter perusahaan perlu mengenal pekerjaan dan lingkungan tempat kerja pasien, terutama potensi bahaya yang ada. Secara umum komponen yang ditanyakan pada pemeriksaan pekerjaan dan lingkungan kerja antara lain: Deskripsi pekerjaan atau sifat pekerjaan -
Jumlah jam kerja atau jam giliran kerja
-
Tipe bahaya
-
Pekerjaan sebelumnya
-
Pekerjaan lain
-
Pejanan dalam rumah tangga
-
Hobi
-
Apakah pekerja lain menderita penyakit yang sama
-
Kebiasaan merokok Hubungan waktu antara pekerjaan dan timbulnya gejala
-
Derajat pajanan Alat Pelindung Diri
Selain pekerjaan dan lingkungan kerja anamnesis riwayat sosial menanyakan juga status perkawinan atau kondisi kehidupan yang sekaligus memberi gambaran dukungan sosial mengahadapi penyakitnya. Anamnesis diakhiri pada pertanyaan yang mengarah adanya keluhan sistem tubuh seperti kardiovaskular, respirasi, gastrointestinal, hepar dan traktus bilier, hematologis, genitourinarius, musculoskeletal, neurologis, dan endokrin. -
Pemeriksaan Klinis Pemeriksaan klinis dimaksudkan untuk menemukan tanda yang sesuai untuk suatu sindrom, yang khas untuk suatu penyakit akibat kerja. Misalnya, keracunan kronis timah hitam (Pb;timbal) terdapat gejala dan tanda penyakit seperti garis timah hitam di gusi, anemia, kolik usus, wrist drop (kelumpuhan syaraf lengan nervus ulnaris dan atau nervus radialis). Atau gejala dan tanda cepat terganggunya emosi, hipersalivasi dan tremor yang khas pada keracunan
377
oleh merkuri (air raksa atau Hg). Pemeriksaan klinis dilakukan dari mulai ujung atas kepala sampai telapak kaki, dan menggunakan peralatan periksa medis seperti tensi meter, stetoskop, otoskop, thermometer, sentrer, hammer, audiometri, spirometri dan sebagainya. -
Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan laboratorium dimaksudkan untuk mencocokkan benar tidaknya penyebab penyakit akibat kerja yang bersangkutan ada dalam tubuh tenaga kerja. Guna menegakkan diagnosis penyakit akibat kerja, biasanya tidak cukup sekedar pembuktian secatra kualitatif yaitu tentang adanya faktor penyebab penyakit, melainkan harus ditunjukkan juga banyaknya atau pembuktian secara kuantitatif. Sebagai ilustrasi, adanya timah hitam dalam darah tenaga kerja tidak cukup menunjukkan yang bersangkutan keracunan timah hitam; namun kadar timah hitam darah yang tinggi misalnya 0,8 mg per 100 cc darah lengkap merupakan indikasi sangat kuat bahwa tenaga kerja dimaksud menderita keracunan timah hitam. Selain kadarnya dalam darah, kadar faktor kimia dalam urin atau bahan lainnya dapat membantu dalam upaya menegakkan suatu diagnosis penyakit akibat kerja. Pemeriksaan rontgen sering sangat membantu dalam menegakkan diagnosis penyakit akibat kerja, terutama untuk penyakit yang disebabkan penimbunan debu dalam paru dan reaksi jaringan paru terhadapnya yaitu yang dikenal dengan namapneumoconiosis. Hasil pemeriksaan rontgen baru ada maknanya jika dinilai hubungan riwayat penyakit dengan pekerjaan serta hasil pemeriksaan lainnya dan juga data lingkungan kerja.
2.
Menentukan pajanan di lingkungan kerja Penyakit Akibat Kerja seringkali tidak hanya disebabkan oleh paparan yang dialami di pekerjaan yang saat ini dilakukan, tetapi dapat desebabkan oleh paparan faktor bahaya pada pekerjaan terdahulu. Selain itu, beberapa paparan faktor bahaya dapat menyebabkan suatu penyakit sehingga seorang dokter harus mendapatkan informasi mengenai semua pajanan yang dialami, dan pernah dialami tenaga kerja, deskripsi semua
pekerjaan
secara
kronologis,
periode
waktu
melakukan
masing-masing
pekerjaan, apa yang diproduksi, bahan yang digunakan, cara bekerja, dan alur kegiatan dalam bekerja setiap hari.
378
Informasi tersebut akan semakin bernilai, bila ditunjang dengan data yang objektif, seperti MSDS (Material Safety Data Sheet) dari bahan yang digunakan, catatan perusahaan mengenai penempatan kerja. 3.
Menentukan hubungan antara pajanan dengan diagnosa klinis Melakukan identifikasi paparan faktor bahaya apa saja yang berhubungan dengan penyakit yang dialami berdasarkan hasil penelitian epidemiologi evidence ( based). Bila belum ada hasil penelitian yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara paparan faktor bahaya dengan penyakit tertentu, tetapi dari pengalaman sangat dicurigai adanya suatu hubungan, maka hal itu dapat dijadikan dasar untuk melakukan penilian awal.
4.
Menentukan apakah pajanan yang dialami cukup untuk menimbulkan penyakit Untuk dapat menilai apakah suatu paparan cukup besar untuk dapat menyebabkan penyakit tertentu, perlu dimengerti patofisiologi dari penyakit tersebut dan bukti epidemiologis. Besarnya paparan dapat dinilai secara kualitatif yaitu dengan menanyakan cara kerja, proses kerja dan bagaimana lingkungan kerja. Penilaian secara kuantitatif dengan menggunakan data pengukuran lingkungan kerja.
5.
Menentukan apakah ada faktor-faktor individu yang berperan Faktor individu yang mungkin berperan adalah riwayat atopi atau alergi, riwayat dalam keluarga, higiene perusahaan, dan sebagainya.
6.
Menentukan apakah ada faktor lain diluar pekerjaan Faktor lain diluar pekerjaan adalah paparan lain yang juga dapat menyebabkan penyakit yang sama, namun bukan merupakan faktor pekerjaan, misalnya rokok, paparan yang dialami di rumah, adanya hobi dan sebagainya.
7.
Menentukan diagnosa Penyakit Akibat Kerja Diagnosis sebagai Penyakit Akibat Kerja dapat dibuat bila ada hubungan sebab akibat antara paparan yang dialami dengan penyakit dan faktor pekerjaan merupakan faktor yang bermakna terhadap tejadinya penyakit dan tidak dapat diabaikan, meskipun ada faktor individu atau faktor lain yang ikut berperan terhadap timbulnya penyakit.
Kesimpulan akhir adalah menentukan salah satu di bawah ini: -
Penyakit Akibat Kerja, bila salah satu konfirm diagnosa klinis, langkah dua dapat diidentifikasi paparan di tempat kerja, langkah tiga adaevidence based paparan
379
menimbulkan penyakit tersebut, dan langkah empat paparan cukup dapat menimbulkan penyakit tersebut. -
Penyakit diperberat oleh pekerjaan, bila salah satu konfirm diagnosa klinis, langkah dua dapat diidentifikasi paparan di tempat kerja, langkah tiga adaevidence based paparan menimbulkan penyakit tersebut, dan langkah empatpaparan cukup dapat menimbulkan penyakit tersebut, langkah lima ada faktor individu yang berperan, langkah enam ada paparan yang sama dengan paparan di tempat kerja yang dapat menimbulkan penyakit
-
tersebut. Bukan Penyakit Akibat Kerja, bila langkah satu konfirm diagnosa klinis, langkah dua dapat diidentifikasi paparan di tempat kerja, langkah lima ada faktor individu yang berperan, langkah enam ada paparan yang sama dengan paparan di tempat kerja yang dapat menimbulkan penyakit tersebut.
-
Butuh data tambahan, bila ada data-data yang masih harus dikumpulkan untuk konfirmasi hasil dari langkah satu sampai enam. Apabila dalam pemeriksaan kesehatan ditemukan Penyakit Akibat Kerja (PAK),
pengurus perusahaan wajib: 1.
Dokter
pemeriksa
membuat
laporan
medis
diagnosa
PAK
(lampiran
2,
Kepmenakertrans No. KEP.333/MEN/1989 tentang Diagnosa dan Pelaporan PAK). 2.
Membuat dan melaporkan tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dalam waktu paling lama 2 x 24 jam setelah penyakit tersebut dibuat diagnosanya (lampiran 1, Kepmenakertrans No. KEPT.333/MEN/1989 tentang Diagnosa dan Pelaporan PAK).
3.
Membuat dan melaporkan tertulis kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu paling lama 2 x 24 jam setelah penyakit tersebut dibuat diagnosanya
4.
Melakukan tindakan preventif agar Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang sama tidak terulang kembali.
5.
Menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri untuk pencegahan PAK. Apabila terdapat keragu-raguan dalam menegakkan diagnosis penyakit akibat kerja
oleh dokter pemeriksa kesehatan, dapat dikonsultasikan kepada dokter penasehat tenaga kerja dan apabila diperlukan dapat pula dikonsultasikan kepada dokter ahli yang bersangkutan (Pasal 3 ayat 1 dan 2).
380
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-05/MEN/1993 mengatur bahwa dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai penetapan kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja, pengusaha atau tenaga kerja/ keluarga atau Badan Penyelenggara Jamsostek (sekarang BPJS Ketenagakerjaan) dapat meminta penetapan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan. Pegawai pengawas dan petugas Badan Penyelenggara Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) dapat mengadakan penelitian dan pemeriksaan atas PAK dimaksud yang hasilnya dapat dijadikan dasar menetapkan PAK atau bukan PAK. Apabila pegawai pengawas ketenagakerjaan seorang dokter, kewenangan untuk menetapkan PAK tersebut tidak menimbulkan masalah atau kesulitan mengingat pegawai pengawas yang dokter memiliki landasan profesi yang dipersyaratkan untuk menetapkan diagnosis medis. Keadaan akan berbeda jika pegawai pengawas ketenagakerjaan bukan seorang dokter. Dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-04/MEN/1998 yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesamaan langkah dan persepsi dalam menangani kasus kecelakaan kerja yang berkaitan dengan masalah medis, dokter penasehat mempunyai fungsi memberikan pertimbangan medis kepada pegawai pengawas
ketenagakerjaan
dan
atau
Badan
Penyelenggara
Jamsostek
(BPJS
Ketenagakerjaan) dalam penetapan jaminan kecelakaan kerja atau Penyakit Akibat Kerja (PAK). Selain itu dokter penasehat juga dapat menetapkan Penyakit Akibat Kerja (PAK) bila terjadi perbedaan pendapat antara Badan Penyelenggara Jamsostek dengan pengusaha dan atau tenaga kerja/ ahli warisnya, atau dalam hal belum diaturnya Penyakit Akibat Kerja dalam peraturan-perundangan. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan penetapan PAK banding sehingga sampai tingkat tertinggi yaitu pada penetapan menteri, dokter penasehat dapat memberikan pertimbangan medis kepada Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan PAK. Dokter penasehat dibenarkan untuk melakukan rekam medis dan bila dipandang perlu melakukan pemeriksaan ulang kepada tenaga kerja. Baik dalam membuat diagnosis penyakit akibat kerja dan juga penilaian cacat karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, dokter wajib memegang teguh Kode Etik Dokter pada umumnya dan Kode Etik Kedokteran Kerja (Kode Etik Hiperkes Medis) yang antara lain menyatakan bahwa dokter melaksanakan tugas sebagai suatu amal ilmiah yang obyektivitas dan terpadu dan hanya membuat
381
sesuatu pernyataan dan atau persetujuan atas dasar hasil pengamatan dan pandangan yang jujur. Dalam
Keputusan
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
Nomor
KEP
79/MEN/2003 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja, terdapat informasi klinis/ medis tentang diagnosis dan juga penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja menurut spesialisasi kedokteran. Informasi klinis demikian harus digunakan dalam rangka pola metodologi diagnosis penyakit akibat kerja dan cacat karena kecelakaan kerja atau cacat karena penyakit akibat kerja. 20.8.
Jenis Penyakit Akib at Kerja
Dalam kaitannya dengan kompensasi jaminan sosial tenaga kerja, Pasal 11 UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek menegaskan bahwa jenis Penyakit Akibat Kerja serta perubahannya ditetapkan dengan keputusan Presiden atau Kepres No. 22 tahun 1993. Dalam Kepres tersebut telah ditetapkan 31 jenis penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja, dua puluh sembilan diantaranya bersifat Internasional mengikuti standar Organisasi Perburuhan Internasional. Dua jenis penyakit lainnya yaitu penyakit yang disebabkan suhu tinggi dan penyakit yang disebabkan bahan kimia lainnya termasuk bahan obat, bukan Penyakit Akibat Kerja menurut standar internasional melainkan atas dasar pertimbangan dan kebijakan kita sendiri. Suatu jenis penyakit dalam Kepres 22 tahun 1993 bukan identitas suatu penyakit tunggal melainkan sejumlah atau banyak penyakit akibat kerja. Misalnya, jenis penyakit yang disebabkan oleh benzene dan homolog-homolognya masing-masing menimbulkan kelainan yang berbeda kepada berbagai organ tubuh. Contoh lain, penyakit yang disebabkan oleh kadmium yang beracun menunjukan efek berbeda seandainya terhirup debunya kedalam paru-paru atau tertelan masuk kedalam saluran pencernaan. Contoh lainnya adalah penyakit yang disebabkan radiasi elektromagnetis dan radiasi yang mengion; dua jenis radiasi demikian menyebabkan penyakit-penyakit yang berbeda. Dengan jenis penyakit akibat kerja nomor 31 yaitu penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia lainnya termasuk obat maka semua bahan kimia lain yang jumlahnya demikian banyak mungkin saja menyebabkan penyakit akibat kerja; yang penting adalah pembuktian bahwa
382
penyakit yang bersangkutan disebabkan oleh salah satu atau sejumlah bahan kimia lain tersebut. 31 jenis Penyakit Akibat Kerja sebagaimana terdapat dalam Lampiran Kepres No.22 Tahun 1993 adalah sebagai berikut: 1.
Pneumokoniosis yang disebabkan debu mineral pembentuk jaringan parut (silikosis, antrakosilikosis,asbestosis) dan silikotuberkulosis yang silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacat dan kematian;
Penyakit paru dan saluran pernafasan (bronkopulmoner) yang disebabkan oleh debu logam keras; Penyakit paru dan saluran pernafasan (bronkopulmoner) yang disebabkan oleh debu 3. kapas, vlas, henep, dan sisal (bisinosis); Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang 4. yang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan; Alveolitis allergika yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat penghirupan 5. debu organik; 6. Penyakit yang disebabkan oleh berillium atau persenyawaannya yang beracun; 7. Penyakit yang disebabkan oleh kadmium atau persenyawaannya yang beracun; 8. Penyakit yang disebabkan oleh fosfor atau persenyawaanya yang beracun; 9. Penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaannya yang beracun ; 10. Penyakit yang disebabkan oleh mangan atau persenyawaannya yang beracun; 11. Penyakit yang disebabkan oleh arsen atau persenyawaannya yang beracun; 2.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Penyakit yang raksa(Pb,timah atau persenyawaannya yang beracun; yang Penyakit yang disebabkan disebabkanoleh olehair timbal hitam) atau persenyawaanya beracun Penyakit yang disebabkan oleh fluor atau persenyawaannya yang beracun; Penyakit yang disebabkan oleh Karbon disulfide; Penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dari persenyawaan hidrokarbon alifatis atau aromatis yang beracun; Penyakit yang disebabkan oleh Benzen atau homolognya yang beracun; Penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan amina dari benzen dan homolognya yang beracun Penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat lainnya Penyakit yang disebabkan oleh alcohol, glikol atau Keton Penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia atau keracunan seperti karbon monoksida, hydrogen sianida, hidrogen sulfida atau derifat yang beracun, amoniak, seng, braso dan nikel ; Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan Penyakit kulit yang disebabkan oleh getaran mekanis (kelainan-kelainan otot, urat, tulang, persendian, pembuluh darah tepi, atau saraf tepi); Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang bertekanan lebih; Penyakit yang disebabkan oleh radiasi elektromagnetik dan radiasi yang mengion; Penyakit kulit (dermatosis) yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiawi atau biologic Penyakit kulit epitelioma primer yang disebabkan oleh ter, pic, bitumen, minyak mineral, antrasena atau persenyawaan, produk atau residu dari zat tersebut; Kanker paru atau mesitelioma yang disebabkan oleh asbes; 383
Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit yang didapat dalam 29. suatu pekerjaan yang memiliki risiko kontaminasi khusus; Penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah atau panas radiasi atau 30. kelembaban udara tinggi; 31. Penyakit yang disebabkan oleh kimia lainnya termasuk bahan obat. Tabel. 20.2. Jenis Penyakit Ak ibat K erja
384
Bila diperhatikan dengan seksama, 31 jenis penyakit akibat kerja menurut Kepres 22 tahun 1993 dapat pula dikelompokkan atas dasar 3 (tiga) kategori utama yaitu: 1.
Penyakit akibat kerja yang tegas dinyatakan penyebabnya, yang dalam hal ini faktor kimia, faktor fisika, dan faktor biologi
2.
Penyakit akibat kerja yang mengenai sistem organ sasaran, yaitu sistem pernafasan, kulit, dan musculoskeletal (otot rangka)
3.
Kanker akibat kerja
Menurut International Classification of Disease 10-OH, penyakit akibat kerja secara umum dibagi menjadi: a.
Penyakit yang disebabkan faktor bahaya,yaitu: - Penyakit yang disebabkan faktor bahaya kimia,misalnya keracunan oleh air raksa atau persenyawaan yang beracun - Penyakit yang disebabkan faktor bahaya fisika, misalnya penyakit akibat kerja disebabkan radiasi mengion - Penyakit yang disebabkan faktor bahaya biologi, misalnya penyakit antraks akibat kerja
b.
Penyakit berdasarkan organ sasaran, yaitu: - Penyakit pernafasan akibat kerja, misalnya asbestosis - Penyakit kulit akibat kerja, misalnya vitiligo akibat kerja (kulit sebagai organ sasaran - Penyakit muskoloskletal akibat kerja,misalnya dan kelainan otot rangka akibat kerja yang disebabkan vibrasi mekanis - Kanker akibat kerja, misalnya kanker oleh karena Vinil Klorida atau debu kayu keras dari pekerjaan di tempat kerja - Penyakit lainnya
20.9. Sistem Pe laporan Pe nyaki t Akib at Kerja (PAK)
Peraturan Jaminan Sosial untuk Tenaga Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP.333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja telah memberi penegasan hukum untuk wajib melaporkan dan mengikuti sistem pelaporan. Pada tahap awal atau pertama, pengusaha wajib melaporkan PAK tersebut 2 x 24 jam sejak menerima diagnosa dari dokter pemeriksa, dengan menggunakan Formulir Jamsostek 3 (form dibuat lampiran).
385
Sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.333/MEN/1989 tentang diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja, pelaporan dokter pemeriksa harus meliputi: 1.
Identitas, yang meliputi; nama penderita; nomor induk pokok; umur; jenis kelamin; jabatan; unit/ bagian kerja; lama kerja; nama perusahaan; jenis perusahaan dan alamat perusahaan.
2.
Anamnesis yang meliputi; riwayat pekerjaan; keluhan yang diderita; dan riwayat penyakit.
3.
Hasil pemeriksaan mental dan fisik (status present), yang meliputi:
NO
PEMERIKSAAN
1
Pemeriksaan mental
2
Pemeriksaan fisik
3 4
5 6
Pemeriksaan rontgent Pemeriksaan elektrokardiogramm (EKG atau ECG); Pemeriksaan laboratorium Pemeriksaan tambahan/monitoring biologis
JENIS PEMERIKSAAN Kesadaran, sikap dan tingkah laku; kontak psikis, dan perhatian, dan lain-lain Tinggi badan dalam sentimeter; berat badan dalam kilogram; tensi sistolik dan diastolik dalam mmHg; denyut nadi permenit dan kualitasnya lemah/ sedang/ cukup/ kuat serta regular atau irregular; suhu aksiler; kepala; dan muka (rambut; mata; strabismus;
reflek pupil, kornea dan konjungtivita); telinga (Meatus acusticus, membrane tymphani); hidung (mukosa, penciuman, epistaksis) ; tenggorokan (tonsil, suara); rongga mulut (mukosa lidah, gigi); leher; kelenjar gondok; thoraks (bentuk, pergerakan, paru, jantung); abdomen (hati, limpa); genitalia; tulang punggung; ekstremitas; reflex; (fisiologis/ patologis); koordinasi otot (tremor, tonus, paresis,paralisis; dan lain-lain) Paru-paru, Jantung
Darah, urine; tinja Pengukuran kadar bahan kimia penyebab sakit didalam tubuh tenaga kerjamisalnya kadar dalam urine,darah,dansebagainya danhasil uji/pemeriksaan fungsi organ tubuh tertentu akibat pengaruh bahan kimia tersebut misalnya uji fungsi 386
paru, dan sebagainya Tabel. 20.3. Pemeriksaan Kesehatan 4.
Hasil pemeriksaan lingkungan kerja dan cara kerja yang meliputi faktor lingkungan kerja yang dapat berpengaruh terhadap sakit penderita (faktor fisika, kimia, biologi, psikososial); faktor cara kerja yang berpengaruh terhadap sakit penderita (peralatan kerja, proses produksi , ergonomi); waktu paparan (per hari, per minggu) dan alat pelindung diri.
5.
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, yang meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan sebelum penempatan kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus, (dilakukan/ tidak dilakukan; kelainan yang ditemukan).
6.
Resume, yang meliputi faktor-faktor yang mendukung diagnosis, penyakit akibatkerja,
dari anamnesis; pemeriksaan medis (mental, fisik, laboratorium, monitoring biologis, rontgen, patologis anatomis) ; pemeriksaan lingkungan kerja dan cara kerja tenaga kerja; dan waktu paparan nyata. 7.
Kesimpulan, yaitu: penderita/ tenaga kerja yang bersangkutan menderita atau tidak menderita penyakit akibat kerja; diagnosis; diagnosis menurut jenis penyakit akibat kerja atas dasar Kepres No. 22 Th 1993 dan atau menurut klasifikasi Internasional Penyakit (International Classification of Diseaseatau disingkat ICD). Tahap kedua, pengusaha wajib melaporkan PAK dalam waktu 2 x 24 jam,
menggunakan formulir Jamsostek 3a sejak menerima surat keterangan dari dokter melalui formulir 3c yang menerangkan; a)
Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
b)
Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
c)
Keadaan cacat total untuk selama-lamanya
d)
Meninggal dunia Tahap pertama maupun tahap kedua, hasil pelaporan tersebut disampaikan kepada
dinas tenaga kerja setempat dan kantor Jamsostek. Pada Undang-undang mengenai Jamsostek disebutkan adanya sanksi bagi pengusaha yang tidak melaporkan PAK, yaitu hukuman sekurang-kurangnya selama 6 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
387
388
BAB XXI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN
21.1. Lat ar Belak ang
Tenaga kerja berhadapan dengan berbagai faktor risiko bahaya selama berada di tempat kerja, baik dari faktor fisika, kimia, biologis, fisiologis/ ergonomi dan psikologi yang bersumber dari berbagai peralatan, bahan, proses kerja dan kondisi lingkungan kerja . Dampak yang dapat timbul akibat hal tersebut berupa penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja sendiri dapat terjadi di luar tempat kerja, seperti dalam perjalanan berangkat dan pulang dari tempat kerja. Kerugian yang timbul dirasakan pekerja itu sendiri karena dapat timbul kecacatan dan hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan. Selain itu perusahaan atau pemberi kerja juga mengalami kerugian karena menanggung biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan serta hilangnya jam kerja sehingga menurunkan tingkat produktivitas. Tingkat kecelakaan kerja dan berbagai ancaman keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia masih cukup tinggi. Berbagai kecelakaan kerja masih sering terjadi dalam proses produksi terutama di sektor jasa konstruksi. Berdasarkan laporan International Labor Organitation (ILO), setiap hari terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban fatal
sekitar 6000 kasus. Sementara di Indonesia setiap 100.000 tenaga kerja terdapat 20 orang mengalami kasus fatal akibat kecelakaan kerja dengan kerugian empat persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau Rp. 280 triliun (Kemnakertrans, 2013). Data angka kecelakaan kerja tahun 2011 mencapai 99.491 kasus. Jumlah tersebut kian meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 terjadi sebanyak 83.714 kasus, tahun 2008 sebanyak 94.736 kasus, tahun 2009 sebanyak 96.314 kasus, dan tahun 2010 sebanyak 98.711 kasus. Kecelakaan lalu lintas mendominasi dengan 40 persen kasus. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab perusahaan atau pemberi kerja sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk mengikutkan pekerjanya dalam program jaminan sosial. Adanya jaminan sosial bermanfaat untuk memberi kompensasi bagi tenaga kerja bila terkena penyakit dan menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik
389
fisik maupun mental. Jaminan sosial juga dibutuhkan untuk memberikan rasa aman bagi tenaga kerja dan keluarganya, mengingat risiko kerja selalu ada setiap saat dan dimanapun. 21.2.
Tujuan
Pembelajaran
21.2.1.Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat memahami topik mengenai perlindungan bagi tenaga kerja melalui pemberian jaminan sosial.
21.2.2.Tujuan Instruk sional Khusus
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu: -
Mengetahui dan memahami kewajiban jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan
-
Mengetahui dan memahami manfaat jaminan sosial
-
Mengetahui dan memahami penilaian kompensasi
-
Mengetahui dan memahami mekanisme pengajuan ganti rugi
21.3. Dasar Huku m
Peraturan perundang-undangan yang mendasari BPJS Ketenakerjaan dan Kesehatan antara lain: 1. 2.
Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3.
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Berdasarkan
undang-undang
ini,
PT.
Jamsostek
berubah
menjadi
BPJS
Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. 4.
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
5.
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
6. 7.
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Hari Tua. Peraturan Presiden R.I. No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
8.
Keputusan Presiden RI. Nomor 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
390
Pasal 1 menjelaskan pengertian penyakit yang timbul karena hubungan kerja, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Keputusan Presiden ini melampirkan daftar penyakit yang tergolong penyakit akibat hubungan kerja, sebanyak 33 jenis penyakit. Pasal 2 menyatakan bahwa mereka yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja berhak memperoleh jaminan kecelakaan kerja. 9.
Permenaker No. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
10. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja. Peraturan ini menyebutkan bahwa penyakit akibat kerja harus dilaporkan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 x 24 jam. 11. Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentangPelayanan Kesehatan Kerja 12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. 13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. 14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah. 15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dokter Penasehat. 16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun. 17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 333 Tahun 1989 Tentang Diagnosa dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja. Diagnosa
penyakit
akibat
kerja
dapat
ditemukan
atau
didiagnosa
sewaktu
melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan sewaktu penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Setelah penyakit akibat kerja didiagnosa harus dilaporkan dalam waktu 2x24 jam. 18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. 609 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.
391
21.4. Ruang Lin gku p
Ruang lingkup pembahasan mata pelajaran ini meliputi: -
Pengertian BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
-
Kewajiban jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan
-
Manfaat jaminan sosial
-
Penilaian kompensasi
-
Mekanisme pengajuan ganti rugi
21.5. Pengertian
Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Indonesia mengembangkan program jaminan sosial berdasarkanfunded social security , yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Tonggak penting lahirnya jaminan sosial bagi tenaga kerja adalah keluarnya Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar melalui penyelenggaraan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Pada akhir tahun 2004, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-undang tersebut berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Tahun 2011 ditetapkanlah Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai dengan amanat UU tersebut, tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik dan dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. BPJS Kesehatan yang dahulu bernama Askes, bertugas mengelola jaminan kesehatan.
392
21.6. Kewajiban Asuransi Tenaga Kerja 21.6.1.BPJS Kesehatan
Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran, meskipun yang bersangkutan sudah memiliki Jaminan Kesehatan lain. Paling lambat tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan secara bertahap. Peserta BPJS Kesehatan terdiri dari 2 kelompok yaitu: d.
PBI Jaminan Kesehatan. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Kriteria fakir miskin ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, termasuk yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu. Cacat total tetap merupakan kecacatan fisik dan/ atau mental yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Penetapan cacat total tetap dilakukan oleh dokter yang berwenang.
e.
Bukan PBI jaminan kesehatan. Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari: 3) Tenaag kerja penerima upahdan anggota keluarganya. Tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja penerima upah terdiri atas: −
Pegawai Negeri Sipil.
− Anggota TNI. − Anggota POLRI. − Pejabat Negara. − Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu Pegawai Tidak Tetap,
Pegawai Honorer, Staf Khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. − Pegawai Swasta.
−
Tenaga lain yang memenuhi kriteria tenaga kerja penerima upah.
1) Tenaga kerja bukan penerima upahdan anggota keluarganya. Pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Pekerja bukan penerima upah terdiri dari: 393
−
Tenaga kerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri.
−
Tenaga kerja lain yang memenuhi kriteria pekerja bukan penerima upah.
3) Bukan tenaga kerja dan anggota keluarganya Bukan pekerja adalah setiap orang yang tidak bekerja tapi mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan. Yang termasuk kelompok bukan pekerja terdiri atas: −
Investor.
− Pemberi kerja.
Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. − Penerima pensiun. −
Veteran.
− Perintis Kemerdekaan. −
Bukan pekerja lain yang memenuhi kriteria bukan pekerja penerima upah.
Anggota keluarga yang dimaksud meliputi: a.
Satu orang isteri atau suami yang sah dari peserta.
b.
Anak kandung, anak tiri dan atau anak angkat yang sah dari peserta, dengan kriteria: − Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan
sendiri. − Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua
puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Jumlah peserta dan anggota keluarga yang ditanggung oleh jaminan kesehatan paling banyak 5 (lima) orang). Peserta yang memiliki jumlah anggotakeluarga lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain dengan membayar iuran tambahan. Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah (untuk tenaga kerja penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (bukan penerima upah dan PBI). Setiap Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya,
menambahkan
iuran
peserta
yang
menjadi
tanggung
jawabnya,
dan
membayarkan iuran tersebut setiap bulan kepada BPJS Kesehatan secara berkala (paling lambat tanggal 10 setiap bulan). Keterlambatan pembayaran iuran JKN dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) perbulan dari total iuran yang tertunggak dan dibayar oleh Pemberi Kerja.
394
21.6.2.BPJS Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Peserta program JKK dan JKM terdiri dari: a.
Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yang meliputi:
b.
-
Tenaga kerja pada perusahaan
-
Tenaga kerja pada orang perseorangan
-
Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
Peserta bukan penerima upah: -
Pemberi kerja
-
Tenaga kerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri
-
Tenaga kerja yang tidak termasuk keduanya, yang bukan menerima upah Iuran JKK bagi peserta penerima upah dikelompokkan dalam 5 (lima)
kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi: a. Tingkat risiko sangat rendah: 0,24% dari upah sebulan b. Tingkat risiko rendah: 0,54% dari upah sebulan c. Tingkat risiko sedang: 0,89% dari upah sebulan d. Tingkat risiko tinggi: 1,27% dari upah sebulan e. Tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% dari upah sebulan
395
Iuran JKM bagi peserta penerima upah ditetapkan sebesar 0,30% dari upah sebulan. Selain JKK dan JKM, terdapat kewajiban pemberi kerja untuk mengikutsertakan tenaga kerja dalam Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang masing-masing tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 45 dan 46 Tahun 2015. JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Kepesertaan JHT bersifat wajib dengan jenis kepersertaan sama dengan JKK dan JKM. Jika pengusaha mempunyai lebih dari satu perusahaan, masing-masing wajib terdaftar. Jika peserta bekerja di lebih dari satu perusahaan, masing-masing wajib didaftarkan sesuai penahapan kepesertaan. Keterangan
Peneri ma Upah
Buk an Penerim a Upah
Cara Pendaftaran
Didaftarkan melalui perusahaan Jika perusahaan lalai, pekerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri dengan melampirkan: - Perjanjian kerja atau bukti lain sebagai pekerja - KTP - KK
Dapat mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan baik sendirisendiri maupun melalui wadah
Bukti peserta
- Nomor peserta diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas - Kartu diterbitkan paling lama 7 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas - Kepesertaan terhitung sejak nomor kepesertaan diterbitkan
Nomor peserta diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas Kartu diterbitkan paling lama 7 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas Kepesertaan terhitung sejak nomor kepesertaan diterbitkan
Pindah perusahaan
Wajib meneruskan kepesertaan dengan menginformasikan kepesertaan JHTnya yang lama ke perusahaan yang baru
Perubahan data
Wajib disampaikan oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 hari sejak terjadinya perubahan
Wajib disampaikan oleh peserta atau wadah kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 hari sejak terjadinya perubahan
396
Tabel. 21.1. Proses Pendaftaran Keterangan
Besar Iuran
Penerima Upah
5,7% dari upah: 2% pekerja
Buk an Penerim a Upah
Didasarkan pada nominal tertentu yang ditetapkan dalam daftar sesuai lampiran I PP Daftar iuran dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta masing-masing
3,7% pemberi kerja Upah dijadikan dasar
yang
Cara pembayaran
Upah sebulan, yaitu terdiri atas upah pokok & tunjangan tetap Dibayarkan oleh perusahaan Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
Denda
2% untuk tiap bulan keterlambatan dari iuran yang dibayarkan
Dibayarkan sendiri atau melalui wadah Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
-
Tabel. 21.2. Iuran dan Tata Cara Pembayaran JHT
Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Peserta terdiri atas: a. Tenaga kerja yang bekerja padapemberi kerja penyelenggara negara b. Tenaga kerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara Kepesertaan Jaminan Pensiun berakhir pada saat peserta: a. Meninggal dunia, atau b. mencapai usia pensiun dan menerima akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya secara sekaligus. Iuran ditetapkan 3% (pekerja 1% dan pengusaha 2%) dengan upah maksimum dilaporkan ditetapkan Rp. 7 juta.
397
398
A. Jam in an K esehatan
Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja. Jaminan Kesehatan merupakan program untuk membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan, mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Manfaat JK bagi perusahaan yakni perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang sehat, dapat berkonsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif. Ada 2 (dua) jenis pelayanan yang akan diperoleh peserta, yaitu berupa pelayanan kesehatan (manfaat medis) serta akomodasi dan ambulans (manfaat non medis). Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Setiap peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Pelayanan kesehatan bagi peserta yang dijamin oleh BPJS Kesehatan terdiri atas: a.
Pelayanan kesehatan tingkat pertama;
b.
Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yang terdiri atas: 1. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (spesialistik); dan 2. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (subspesialistik);
c.
Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Pelayanan kesehatan bagi peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan
medis dimulai dari Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta diselenggarakan oleh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar. Dalam keadaan tertentu, tidak berlaku bagi Peserta yang berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar atau dalam keadaan kedaruratan medis. Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas indikasi medis, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama. Ketentuan tersebut dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.
399
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan non spesialistik yang meliputi: a.
Administrasi pelayanan;
b.
Pelayanan promotif dan preventif;
c.
Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
d.
Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
e.
Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
f.
Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
g.
Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
h.
Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis.
Pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk pelayanan medis mencakup: a.
Kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
b.
Kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;
c.
Kasus medis rujuk balik;
d.
Pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama;
e.
Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan
f.
Rehabilitasi medik dasar.
Pelayanan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis mencakup: a.
Rawat inap pada pengobatan/ perawatan kasus yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama
b. c.
Pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi Pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/ atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED
d.
Pertolongan neonatal dengan komplikasi
e.
Pelayanan transfusi darah sesuai kompetensi fasilitas kesehatan dan/ atau kebutuhan medis. Obat dan alat kesehatan program nasional yang telah ditanggung oleh pemerintah
dan/ atau pemerintah daerah, tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, yang meliputi: a.
Alat kontrasepsi dasar 400
b.
Vaksin untuk imunisasi dasar
c.
Obat program pemerintah.
Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan meliputi: a. b.
Administrasi pelayanan Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis
c.
Tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis
d.
Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
e.
Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis
f.
Rehabilitasi medis
g.
Pelayanan darah
h.
Pelayanan kedokteran forensik klinik
i.
Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di fasilitas kesehatan
j.
Perawatan inap non intensif
k.
Perawatan inap di ruang intensif
Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan. Peserta berhak mendapat pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis. Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan: a.
Penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
401
b.
Imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis B (DPT dan HB), Polio, dan Campak.
c.
Keluarga berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
d.
Skrining kesehatan, diberikan secara perorangan dan selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu, yang meliputi: diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, kanker leher rahim, kanker payudara dan penyakit lain yang ditetapkan oleh Menteri. Bila di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna
memenuhi kebutuhan medis sejumlah peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi, yang dapat berupa: penggantian uang tunai (untuk biaya pelayanan kesehatan dan transportasi), pengiriman tenaga kesehatan atau penyediaan fasilitas kesehatan tertentu.
B. Jamin an Kecelakaan Kerja (JKK)
JKK memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak 1 Juli 2015, harus diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim untuk mendapatkan manfaat. Masa kadaluarsa klaim selama selama 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal kejadian kecelakaan. Perusahaan harus tertib melaporkan baik secara lisan (manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada BPJS Ketenagakerjaan selambatnya 2 x 24 jam setelah kejadian kecelakaan, dan perusahaan segera menindaklanjuti laporan yang telah dibuat tersebut dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.
402
Manfaat yang diberikan JKK antara lain: No.
1.
2.
Manfaat Keterangan Pelayana kesehatan Pelayanan kesehatandiberikan tanpa n (perawatan dan pengobatan), antara lain: pemeriksaan dasarbatasan plafon sepanjang sesuai dan kebutuhan medis (medical need). Pelayanan penunjang;perawatan tingkat pertama dan kesehatan diberikan melalui fasilitas kesehatan lanjutan;rawat inap dengan kelas ruang yang perawatan yang setara dengan kelas I rumah telah bekerjasama dengan BPJS sakit pemerintah; perawatan intensif (HCU, (traum ICCU, Ketenagakerjaan a center BPJS ICU); penunjang diagnostic; pengobatanKetenagakerjaan) dengan . Penggantian biaya obat generik (diutamakan) dan/atau obat bermerk (reimbursement) atasperawatandan (paten) pelayanan khusus; alat kesehatanpengobata dan n, hanya berlaku untuk implant; jasa dokter/ medis;operasi; daerah remote area atau didaerah yang transfusi tidak darah (pelayanan darah); dan rehabilitasiada trauma center BPJS. medik. Ketenagakerjaan. Penggantia n biaya diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Santunan berbentuk uang , antara lain:
biay Perhitungan biaya transportasi untuk a) Penggantian a pengangkutan peserta kasus yang mengalami kecelakaan kerja/penyakitkecelakaan kerja yang menggunakan akibat lebih kerja, ke rumah sakit dan/atau dari satu jenis transportasi berhak atas kerumahnya, biaya termasuk biaya pertolongan pertama maksimal dari masing-masing angkutan pada yang digunakan dan diganti sesuai kecelakaan;. bukti/kuitansi dengan penjumlahan batasan maksimal dari semua jenis transportasi yang digunakan darat/sungai/dan Angkutan au diganti maksimal Rp. 1 (satu) juta rupiah. Angkutan laut diganti maksimal Rp. 1,5 (satu setengah) juta rupiah. Angkutan udara diganti maksimal Rp. 2,5 (dua setengah) juta. b) Sementara Tidak Mampu Bekerja Dibayarkan kepada pemberi kerja (STMB) , (sebagai dengan perincian penggantian, sebagaipengganti upah yang diberikan berikut: kepada tenaga kerja ) selama peserta tidak 403
(enam bula 6 ) n
diberika pertama n sebesar
diberikan sebesar 50% upah.
dari
mampu bekerja sembuh
sampai
peserta
dinyatakan
sebagian anatomis atau cacat atau cacat 100% dari upah. sebagia fungsi atau cacat total tetap atau 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75%n dari duni meninggal a berdasarkan surat upah. keterangan yan g merawat dan/atau 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnyadokter dokter penasehat.
Jenis dan besar persentase kecacatan dinyatakan oleh dokter yang merawat atau penaseh yan g ditunjuk oleh Cacat Sebagian Anatomis sebesar = % dokter at sesuai Kementeria n Ketenagakerjaan RI, setelah tabel x 80 x upah sebulan. peserta selesai menjalani perawatan dan pengobata Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnyan. fungsi Tabel kecacatandalam Lampiran diatur III x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Cacat Total Tetap = 70% x 80 x upah sebulan. Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. c) Santunan Kecacatan
d) Santunan kematian dan biaya pemakaman Santunan Kematian sebesar = 60 % x 80 x upah sebulan, sekurang kurangnya sebesar Jaminan Kematian . Rp3.000.000,00 Biaya Pemakaman . Santunan berkala selama 24 bulan yang dapat
dibayar 24
sekaligus=
x Rp. 200.000 = Rp
404
3.
4.
5.
6.
7.
C.
4.800.000. Program Kembali Bekerja (Return to Work) berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berpotensi mengalami kecacatan, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja . Kegiatan Promotif dan Preventif untuk mendukun keselamata g terwujudnya n dan kesehatan kerja sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik. Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total akiba kecelakaa tetap t n kerja sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta. Terdapat masa kadaluarsa klaim 2 tahun sejak kecelakaan terjadi dan tidak dilaporkan oleh perusahaa n. Tabel. 21.3 . Manfaat Jami nan K ecelakaa n K erja Jamin an Kematian (JKM)
JKM memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif (manfaat perlindungan 405
6 bulan tidak berlaku lagi), terdiri atas: a. b.
Santunan sekaligus Rp.16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) Santunan berkala 24 x Rp. 200.000,00 = Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus
c. d.
Biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun yang diberikan sebanyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.
406
D. Jami nan Hari Tua (JHT)
Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila: 1.
Peserta mencapai usia 56 tahun
2.
Meninggal dunia
3.
Cacat total tetap Yang dimaksud usia pensiun termasuk peserta yang berhenti bekerja karena
mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja; atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya. Hasil pengembangan JHT paling sedikit sebesar rata-rata bungadeposito counter rate bank pemerintah. Manfaat JHT sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
Diambil max 10 % dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun
2.
Diambil max 30% dari total saldo untuk uang perumahan
Pengambilan sebagian tersebut hanya dapat dilakukan sekali selama menjadi peserta. Jika setelah mencapai usia 56 tahun peserta masih bekerja dan memilih untuk menunda pembayaran JHT maka JHT dibayarkan saat yang bersangkutan berhenti bekerja. BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam setahun. Apabila peserta meninggal dunia, urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT sebagai berikut: 1.
Janda/ duda
2.
Anak
3.
Orang tua, cucu
4.
Saudara Kandung
5.
Mertua
6.
Pihak yang ditunjuk dalam wasiat
7.
Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan
Jika terjadi JHT kurang bayar akibat pelaporan upah yang tidak sesuai, menjadi tanggung jawab perusahaan.
407
E. Jaminan Pensiun
Jenis manfaat jaminan pensiun yang didapat tenaga kerja adalah: a.
Pensiun hari tua
b.
Pensiun cacat
c.
Pensiun janda/ duda
d.
Pensiun anak (manfaat pensiun anak berakhir apabila menikah, bekerja tetap, atau mencapai usia 23 tahun)
e.
Pensiun orang tua Manfaat pensiun ditetapkan:
a.
Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT), manfaat bulanan ditetapkan berdasarkan formula
b.
Manfaat Pensiun Cacat (MPC), manfaat bulanan ditetapkan berdasarkan formula
c.
Manfaat Pensiun Janda/ Duda (MPJD), manfaat bulanan sebesar 50% dari manfaat tenaga kerja sebelum meninggal dunia
d.
Manfaat Pensiun Anak (MPA), manfaat bulanan sebesar 50% dari manfaat tenaga kerja sebelum meninggal dunia
e.
Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT), manfaat bulanan sebesar 20% dari manfaat tenaga kerja sebelum meninggal dunia.
f.
Manfaat bulanan minimal ditetapkan Rp.300.000,- dan maksimal Rp.3.600.000,Manfaat lumpsum diberikan pada:
a. b.
Tenaga kerja mencapai usia pensiun dengan masa iur belum mencapai 15 tahun Tenaga kerja meninggal dunia dengan kepesertaan belum mencapai 1 tahun atau telah mencapai kepesertaan 1 tahun namun kepadatan iuran density ( rate) tidak memenuhi 80%
c.
Tenaga kerja mengalami cacat total tetap namun kepadatan iuran tidak memenuhi 80%
d.
Tenaga kerja meninggalkan Indonesia dan tidak kembali lagi.
408
BAB XXII EPIDEMIOLOGI HIPERKES DAN KESELAMA TAN K ERJA
22.1. Lat ar Belak ang
Pengenalan masalah merupakan salah satu landasan utama bagi pengelolaan program kesehatan, yaitu untuk merencanakan tindakan pencegahan ataupun mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya menghadapi berbagai faktor risiko bahaya dari lingkungan kerjanya sehingga sangat berpotensi mengalami masalah kesehatan. Epidemiologi hiperkes dan keselamatan kerja dapat digunakan sebagai salah satu perangkat
untuk
pengenalan
masalah
karena
didalamnya
terkandung
bagaimana
menginvestigasi permasalahan melalui penelitian, metode dan cara pengumpulan data, manajemen data, sampai antisipasi tindakan yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah yang dihadapi. Penggunaan prinsip epidemiologi secara sistematis melalui metode penelitian untuk merencanakan dan mengevaluasi suatu kegiatan epidemiologis di bidang hiperkes dan keselamatan kerja merupakan bidang ilmu terapan yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kegiatan industri di seluruh dunia. Dalam merencanakan dan mengevaluasi, ahli epidemiologi bersama-sama dengan ahli-ahli dari berbagai disiplin ilmu memberikan informasi kepada komunitas industri dan para pembuat keputusan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dipilih dapat dibuat berdasarkan alasan yang didukung oleh pengetahuan tentang kesehatan kerja, higiene industri, keselamatan kerja dan hasil-hasil penelitian serta efektif dalam hal pembiayaan. Dalam upaya penerapan hiperkes dan keselamatan kerja di dunia industri, dasardasar pelaksanaan epidemiologi di tempat kerja perlu diketahui pelaku industri khususnya dokter perusahaan. Penerapan epidemiologi di tempat kerja merupakan perangkat yang berguna untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan program-program peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja.
22.2.
Tujuan
Pembelajaran
22.2.1.Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mengetahui dan memahami dasar-dasar epidemiologi hiperkes dan keselamatan kerja serta penerapannya di dunia industri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja.
409
22.2.2.Tujuan Instruk sional Khusus
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu: 1. Menjelaskan definisi danruang lingkup epidemiologi hiperkes dankeselamatan kerja 2. Menjelaskan epidemiologi deskriptif dan analitik 3. Menjelaskan jenis-jenis rancangan penelitian 4. Menjelaskan manajemen data 5. Menjelaskan surveilans kesehatan kerja
22.3.
Dasar Huku m
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan epidemiologi hiperkes dan keselamatan kerja antara lain: 1. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja. 2. Keputusan Presiden RI. Nomor 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja 3. Permenaker No. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan Penyelenggaraan Keselamatan Kerja 4. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja 5. Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentangPelayanan Kesehatan Kerja 6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 333 Tahun 1989 Tentang Diagnosa dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja 7. Permenakertrans No 25 tahun 2008 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja
22.4.
Ruang Lin gku p
Ruang lingkup pembelajaran epidemiologi hiperkes dan keselamatan kerja ini meliputi: 1.
Definisi
2.
Epidemiologi deskriptif dan analitik
3.
Jenis-jenis rancangan penelitian
410
4.
Manajemen data
5.
Surveilans kesehatan kerja
22.5. Definis i, Pengertian, Lingku p dan P rinsi p Epidemiologi
Epidemiologi didefinisikan oleh Last sebagai studi mengenai distribusi dan determinan dari status yang berhubungan dengan kesehatan atau kejadian pada suatu populasi spesifik dan aplikasinya untuk mencegah dan mengendalikan masalah kesehatan. Epidemiologi tidak hanya memberi perhatian pada kematian, penyakit dan kecacatan, tapi juga pada status kesehatan positif dan yang paling penting adalah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Istilah “penyakit” meliputi seluruh perubahan kesehatan yang tidak diinginkan, termasuk kecelakaan dan kesehatan mental (Bonita, R., et al., 2006). Epidemiologi dikenal sebagai ilmu dasar kedokteran pencegahan dan ilmu yang memberi informasi dalam proses pembuatan kebijakan kesehatan masyarakat. Terdapat beberapa definisi operasional epidemiologi. Yang paling sederhana epidemiologi adalah studi mengenai terjadinya penyakit atau masalah lain yang berhubungan dengan kesehatan lainnya pada populasi manusia atau hewan. Ahli epidemiologi tidak hanya mempelajari frekuensi penyakit, tapi juga apakah frekuensi tersebut berbeda antar kelompok manusia melalui studi hubungan penyebab dan efek antara paparan dan penyakit. Penyakit tidak terjadi secara acak, tetapi memiliki penyebab dan seringkali penyebabnya adalah buatan manusia, yang sesungguhnya dapat dicegah. Jadi banyak penyakit yang dapat dicegah bila penyebabnya diketahui. Metode epidemiologi sangat penting untuk mengidentifikasi faktorfaktor penyebab, yang mengarah pada perancangan kebijakan kesehatan untuk mencegah penyakit, cedera dan kematian dini (Merletti, F. et al., 2011). Dalam
hubungannya
dengan
kesehatan
dan
keselamatan
kerja,
WHO
mendefinisikan epidemiologi sebagai studi mengenai distribusi dan determinan dari status atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan pada suatu populasi spesifik berdasarkan pekerjaan, dan penerapannya untuk mengendalikan masalah kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan (WHO, 1989). ILO mendefinisikan epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja sebagai studi dari efek paparan tempat/ lingkungan kerja terhadap frekuensi dan distribusi penyakit serta cedera pada suatu populasi. Metoda yang digunakan serupa dengan metoda yang digunakan pada epidemiologi secara umum (Merletti, F. et al., 2011).
411
Tujuan utama dari epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja adalah upaya pencegahan melalui identifikasi akibat dari paparan potensi bahaya di tempat kerja terhadap kesehatan. Tujuan lainnya adalah menggunakan hasil studi untuk menurunkan atau mengeliminasi faktor risiko pada populasi dalam skala besar. Jadi hasil dari studi epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja juga berperan untuk mengestimasi risiko yang dihubungkan dengan paparan yang sama dengan tingkat terendah yang dialami oleh populasi umum karena kontaminasi lingkungan dari proses industri biasanya akan berdampak memberikan paparan pada tingkatan yang lebih rendah daripada yang terdapat di lingkungan kerja (Merletti, F. et al., 2011). Tingkatan dari penerapan epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja adalah (Merletti, F. et al., 2011): -
Surveilans untuk menggambarkan kejadian penyakit berdasarkan kategori pekerjaan sehingga menyediakan sinyal peringatan dini dari faktor risiko bahaya pekerjaan yang tidak dikenali atau dengan kata lain memperkirakan besar masalah kesehatan di suatu populasi.
-
Pembuatan dan pengujian dari sebuah hipotesis bahwa suatu paparan mungkin membahayakan dan pengukuran dari efek yang terjadi atau dengan kata lain menetapkan hubungan antara faktor risiko dan efek kesehatan yang ditimbulkan.
-
Evaluasi dari suatu intervensi untuk mengetahui tingkat keberhasilan intervensi (misalnya tindakan preventif seperti penurunan tingkat paparan dengan mengukur perubahan status kesehatan dari suatu populasi pada suatu jangka waktu). Fokus dari studi epidemiologi adalah populasi secara geografis atau lingkup lainnya,
sebagai contoh kelompok spesifik dari pasien rumah sakit atau pekerja pabrik. Populasi dipilih dari suatu area spesifik pada suatu waktu yang spesifik. Kelompok populasi dapat dibagi sesuai jenis kelamin, kelompok umur atau etnis. Struktur dari populasi dapat bervariasi
antara
area
geografis
dan
periode
waktu.
Analisis
epidemiologi
harus
memperhitungkan variasi ini. Trias epidemiologi
Segitiga epidemiologi (trias epidemiologi) merupakan konsep dasar epidemiologi yang memberikan gambaran tentang hubungan antara tiga faktor utama yang berperan dalam terjadinya penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Segitiga ini merupakan gambaran interaksi antara tiga faktor, yaitu: a.
Host (tuan rumah = pejamu)
412
Pejamu adalah manusia atau makhluk hidup lainnya yang menjadi tempat terjadinya proses alamiah perkembangan penyakit. Faktor yang mempengaruhi pejamu adalah umur, jenis kelamin, ras, genetik, status gizi, kondisi fisiologis dan imunologis, tingkah laku dan faktor personal lainnya. b.
Agent (agen = faktor penyebab)
Agen adalah unsur, organisme hidup atau kuman infektif yang dapat menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Agen dapat berupa unsur biologis, kimiawi, fisika dan nutrisi. Pada beberapa penyakit agen dapat menjadi penyebab tunggal, misalnya pada penyakit infeksi, tetapi dapat pula terdiri dari beberapa agen yang bekerja sama, seperti pada penyakit kanker. Karakteristik agen dipengaruhi oleh infektivitas, patogenisitas, virulensi, toksisitas, invasitas dan antigenisitas. c.
Environment (lingkungan)
Lingkungan adalah semua faktor luar dari suatu individu yang dapat berupa lingkungan fisik (seperti geografik, iklim), biologis (seperti flora sebagai sumber tersedianya bahan makanan dan fauna sebagai sumber tersedianya protein) atau sosial (contoh adanya migrasi atau urbanisasi, kondisi perumahan, perang) Timbulnya penyakit berkaitan dengan gangguan interaksi antara ketiga faktor ini.
Keterhubungan
antara pejamu, agen dan lingkungan ini merupakan suatu kesatuan dinamis yang berada dalam keadaan seimbang equilibrium ( ) pada seorang individu sehat.
Gambar 22.1 Segitiga epidemiologi
413
Gambar 22.2 Keseimbangan Sehat
Host, Agent Dan Environment Menyebabkan Individu
Variabel epidemiologi
Gambaran distribusi suatu masalah atau penyakit harus dapat dijelaskan dengan informasi dari tiga variabel berikut: a.
Orang Beberapa faktor yang melekat pada orang, seperti umur, jenis kelamin, predisposisi genetik, status fisiologis, imunitas, aktivitas fisik, status pernikahan, pola makan, merokok,
konsumsi
alkohol,
indeks
massa
tubuh,
tingkat
pendidikan,
status
sosioekonomi, pekerjaan, agama, dan lain-lain, mempengaruhi kejadian penyakit atau masalah kesehatan. Contoh: kejadian cedera akibat olahraga dan rekreasi yang ditangani unit gawat darurat di Amerika Serikat (AS) pada periode Juli 2000-Juni 2001 terdistribusi tinggi pada orang berusia 10-14 tahun dan lebih tinggi pada pria dibanding wanita pada semua kelompok umur. Contoh lainnya: walaupun ras Afroamerika meliputi hanya 12% populasi penduduk AS, kelompok ini menyumbang 33% kasus tuberkulosis (TBC) yang dilaporkan pada tahun 1997; hal ini dapat dijelaskan terjadi karena adanya faktor risiko untuk berkembangnya penyakit TBC pada negara-negara bagian tertentu, adanya infeksi HIV dan kondisi fasilitas perawatan dan tempat tinggal (Gerstman, 2003) b.
Tempat Variasi geografis pada terjadinya beberapa kejadian dapat berhubungan dengan satu atau lebih beberapa faktor, seperti: -
Lingkungan fisik, kimia, biologis, sosial dan ekonomi yang berbeda.
-
Konstitusi genetis dan etnis dari penduduk yang berbeda.
-
Variasi kultural akan suatu kebiasaan, pekerjaan, keluarga, praktek higiene.
414
- variasi administratif seperti tersedianya dan efisiensi pelayanan medis, program higiene, dan lain-lain. Contoh: laju mortalitas akibat kanker payudara pada tahun 1958-1959 di Jepang lebih rendah dibanding negara barat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kontribusi faktor genetik dan lingkungan. Penelitian selanjutnya di AS menunjukkan laju mortalitas akibat kanker payudara pada wanita keturunan Jepang di AS cenderung sama seperti wanita di AS. Studi-studi selanjutnya menunjukkan kecenderungan peningkatan laju kanker di Jepang tahun-tahun belakangan ini. Observasi-observasi tersebut mendukung hipotesis bahwa faktor lingkungan menjadi salah satu penyebab. Para peneliti membuat beberapa hipotesis penyebab seperti masa menyusui yang panjang pada wanita Jepang tradisional, berat badan yang rendah, perbedaan pola makan (terutama konsumsi lemak), usia menarche dan masa siklus menstruasi (Gertsman, 2003). c.
Waktu Variabilitas waktu dapat dianalisa dengan melakukan plot data dalam bentuk kurva epidemi sehingga dapat dilihat pola temporal, seperti: - Sporadis (jarang terjadi dan tidak tentu) - Endemis (kejadian dapat diprediksi dengan sedikit fluktuasi) - Point epidemic (terjadi sangat banyak pada suatu waktu, kemudian kembalike normal) - Propagating epidemic (terjadi banyak kemudian berlanjut meningkat dari waktu ke waktu) Melakukan investigasi laju penyakit dari waktu ke waktu berguna dalam memperkirakan kejadian di masa mendatang untuk tujuan perencanaan pencegahan. Contoh: pada tahun 1953 lebih dari 84 ribu kasus TBC terjadi di AS. Dari tahun 1953 sampai 1985 laju TBC menurun drastis, namun antara tahun 1985 dan 1992 mulai terdapat peningkatan akibat epidemi HIV, meningkatnya imigrasi dari negara dimana TBC endemis dan transmisi dari orang yang tinggal di lingkungan risiko tinggi seperti tunawisma (Gerstman, 2003).
Riwayat alamiah penyakit
Riwayat alamiah suatu penyakit adalah perkembangan penyakit tersebut tanpa campur tangan medis atau bentuk intervensi lainnya sehingga suatu penyakit
415
berlangsung secara alamiah, diakhiri oleh kesembuhan, kecacatan atau kematian. Tahapan riwayat alamiah penyakit adalah: a.
Tahap prepatogenesis Pada tahap ini individu berada dalam keadaan sehat tetapi mereka pada dasarnya peka terhadap kemungkinan terganggu oleh serangan agen penyakit. Pada tahap ini telah terjadi interaksi antara pejamu dengan agen, tetapi interaksi terjadi di luar tubuh di mana agen mengembangkan potensi infektivitas. Pada tahap ini belum ada tanda-tanda sakit sejauh daya tahan tubuh pejamu masih kuat. Namun begitu pejamu menurun daya tahannya atau agen menjadi lebih infektif, ditambah oleh kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan maka penyakit dapat masuk ke tahap patogenesis.
b.
Tahap patogenesis Tahap ini meliputi empat sub tahap, yaitu: -
Tahap inkubasi Merupakan tenggang waktu antara masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh yang peka terhadap penyebab penyakit sampai timbulnya gejala penyakit. Setiap penyakit mempunyai masa inkubasi tersendiri dan pengetahuan ini dapat digunakan untuk identifikasi jenis penyakit.
-
Tahap dini Tahap ini sudah terjadi gangguan patologis walaupun penyakit masih dalam masa subklinis dan dapat muncul gejala penyakit ringan. Seandainya memungkinkan diagnosa penyakit dapat ditegakkan secara dini.
-
Tahap lanjut Merupakan tahap dimana penyakit bertambah jelas dan mungkin bertambah berat dengan segala kelainan patologis dan diagnosa relatif mudah ditegakkan.
-
Tahap akhir/ paska patogenesis Pada tahap ini perjalanan penyakit berakhir yang dapat berupa: • Sembuh sempurna • • • •
Sembuh dengan cacat Karier Penyakit berlangsung kronis Kematian
416
Dari riwayat alamiah penyakit dapat diperoleh beberapa informasi penting seperti: - Masa inkubasi atau masa laten, yaitu masa atau waktu yang diperlukan selama perjalanan suatu penyakit untuk menyebabkan seorang jatuh sakit - Kelengkapan keluhan (symptom) yang menjadi bahan informasi dalam menegakkan diagnosis - Lama dan beratnya keluhan yang dialami oleh penderita - Kejadian penyakit menurut musim, kapan penyakit tersebut lebih sering kejadiannya - Kecenderungan lokasi geografis serangan penyakit - Sifat-sifat biologis kuman patogen sehingga menjadi bahan informasi pencegahan penyakit dan pembunuhan kuman penyebab Informasi-informasi tersebut dapat memberikan manfaat untuk kepentingan diagnostik, pencegahan dan terapi.
Upaya pencegahan
Upaya pencegahan dapat dilakukan sesuai perkembangan patologis penyakit dari waktu ke waktu. Dikenal empat tingkat utama pencegahan penyakit, yaitu: a.
Pencegahan tingkat awal (primordial prevention), yaitu pemantapan status kesehatan, misalnya: makan makanan bergizi rendah lemak jenuh, pengendalian pelarangan
b.
merokok Pencegahan tingkat pertama (primary prevention), yaitu meliputi; - Promosi kesehatan, misalnya: pendidikan kesehatan, konsultasi gizi, penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan, konsultasi genetik - Pencegahan khusus, misalnya: pemberian imunisasi, vitaminA dan tablet besi, penggunaan alat pelindung diri
c.
Pencegahan tingkat kedua (secondary prevention), yaitu meliputi: - Diagnosis awal dan pengobatan tepat, misalnya: skrining, penemuan kasus, pemeriksaan khusus laboratorium, pemberian obat yang rasional dan efektif - Pembatasan kecacatan, misalnya: operasi plastik pada bagian tubuh/ organ yang cacat, pemasangan pin pada tungkai yang patah
d.
Pencegahan tingkat ketiga (tertiary prevention), yaitu berupa rehabilitasi fisik, sosial maupun kerja.
417
22.6. Jenis epidemiologi
Dalam upaya menerangkan bagaimana distribusi penyakit dan faktor penyebabnya, epidemiologi dapat dibagi atas tiga jenis utama, yaitu: a.
Epidemiologi deskriptif Epidemiologi ini mempelajari frekuensi dan distribusi suatu masalah kesehatan dalam masyarakat sehingga menunjukkan besarnya masalah itu di dalam masyarakat. Hasil studi diharapkan mampu menjelaskan siapa yang terkena, di mana dan kapan
b.
terjadinya masalah itu. Epidemiologi analitik Epidemiologi ini merupakan studi dalam upaya menganalisis faktor penyebab (determinan) masalah kesehatan, sehingga diharapkan mampu menjawab pertanyaan kenapa atau apa penyebab terjadinya masalah.
c.
Epidemiologi eksperimental Salah satu hal yang perlu dilakukan sebagai pembuktian bahwa suatu faktor sebagai penyebab
terjadinya
penyakit
adalah
diuji
kebenarannya
dengan
percobaan
(eksperimen) Ketiga jenis epidemiologi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, saling berkaitan dan mempunyai
peranan
masing-masing
sesuai
tingkat
kedalaman
pendekatan
epidemiologi yang dihadapi. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengungkapan dan pemecahan
masalah
diperdalam
dengan
epidemiologi epidemiologi
dimulai analitik
dengan dan
epidemiologi
dilanjutkan
deskriptif,
dengan
lalu
melakukan
epidemiologi eksperimental.
22.7. Rancangan penelitian
Salah satu tugas utama epidemiologi adalah untuk menentukan faktor kausa. Suatu hubungan disebut bersifat kausal jika memenuhi kriteria tertentu. Sir Austin Bradford Hill (1965) mengajukan 9 kriteria hubungan tersebut, yaitu: 1.
Kuat
(strength): ada hubungan kuat yang menunjukkan suatu faktor tertentu
menyebabkan penyakit. Misalnya asbestosis asosiasinya kuat dengan pajanan asbestos sedangkan rematik asosiasinya lemah dengan pekerja shift malam. 2.
Konsisten (consistency): hubungan dapat dikonfirmasikan bersifat konsisten pada keadaan, populasi dan waktu yang berbeda. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil yang sama atau serupa dari berbagai penelitian terhadap suatu isu. Misalnya asbestosis terjadi pada binatang percobaan, pekerja
418
bangunan,
pekerja
pabrik
semen,
pekerja
pabrik
cakram
yang
kesemuanya
menggunakan asbes. 3.
Spesifik (specificity): satu penyebab tertentu menyebabkan penyakit tersendiri . Misalnya silikosis hanya terjadi pada pekerja yang terpapar silika bebas.
4.
Runtut (temporality): faktor penyebab hendaknya mendahului akibat. Contoh: gigitan nyamuk terjadi dan mengakibatkan demam berdarah, paparan asbestos selama 15 tahun baru terjadi asbestosis.
5.
Tanggap biologi (biological gradient): dimana terjadi hubungan reaktif positif yang menunjukkan adanya hubungan dose-response (makin tinggi dosis, makin tinggi respon).
6.
Layak (plausability): asosiasi yang terjadi dapat diterima oleh pengetahuan biologis atau sesuai dengan fisiologi. Bukti dapat diperoleh dari percobaan pada binatang misalnya.
7.
Bertalian (coherence): hubungan yang terjadi sesuai atau bertalian dengan logika dan fakta mengenai penyakit itu sendiri, termasuk riwayat alamiahnya. Misalnya bising menimbulkan gangguan pendengaran, tetapi tidak menimbulkan batuk pilek.
8.
Terbukti (experiment): bukti yang ada harus dapat dibuktikan dengan percobaan baik binatang, klinik maupun lapangan. Misalnya penggunaan alat pelindung telinga menurunkan prevalensi noise induced hearing loss, dilakukan perbandingan antara prevalensi pada kelompok terpapar bising yang menggunakan alat pelindung telinga dan kelompok terpapar bising yang tidak menggunakan alat pelindung telinga.
9.
Analogi (analogy): adanya asosiasi yang sama yang terbukti bersifat kausal maka dapat dilakukan transfer ilmu sehingga hubungan tersebut dapat dievaluasi. Misalnya analogi menilai hubungan sebab akibat antara penyakit paru pneumokoniosis yang ditimbulkan oleh debu silika bebas dan debu batu bara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya mengetahui faktor risiko
terjadinya penyakit atau timbulnya masalah kesehatan di tempat kerja, yaitu: a.
Hubungan antara faktor okupasi dan timbulnya masalah kesehatan. Ada dua unsur kausalitas, yaitu necessary cause dan sufficient cause. Necessary cause adalah faktor risiko yang harus ada dan mendahului suatu akibat
sehingga
menghasilkan suatu hubungan sebab-akibat, misalnya debu
419
batu bara adalah necessary cause dari penyakit coal worker’s pneumonoconiosis yang terjadi pada penambang batu bara; debu batu baraterdapat di lingkungan kerjanya dan masuk ke dalam paru pekerja sebelum terjadinya pneumonokoniosis. Sedangkan sufficient cause mengacu pada konsep gangguan kesehatan yang multifaktor atau
multikausal. Misalnya duduk dengan posisi janggal dalam waktu lama dapat menimbulkan nyeri pinggang bawah pada pengemudi taksi, faktor risiko ini adalah sufficient cause karena ada faktor risiko lain yang berkontribusi, seperti obesitas, kurang
d.
aktivitas fisik, jarang melakukan peregangan otot selama mengemudi. Hubungan paparan dan efek serta hubungan paparan dan respon. Hubungan paparan dan efek (dose-effect relationship) menggambarkan hubungan antara dosis paparan dan efek yang ditimbulkan; apabila intensitas paparan semakin tinggi dan waktu paparan semakin panjang maka masalah kesehatan yang timbul semakin berat. Sejalan dengan itu hubungan paparan dan respon dose-response ( relationship) menggambarkan hubungan antara dosis paparan dan banyaknya tenaga
kerja yang memberi respon sesuai efek yang diteliti; apabila intensitas paparan semakin tinggi dan waktu paparan semakin panjang maka populasi pekerja yang mengalami gangguan kesehatan akan semakin banyak. e.
Efek pada tenaga kerja yang sehat. Tenaga kerja yang sakit atau cacat biasanya tidak bekerja lagi untuk sementara waktu atau selamanya, hal ini akan mengacaukan hasil perhitungan prevalensi penyakit. Selain itu hasil penelitian dapat terkecoh dengan pengakuan tenaga kerja yang memperberat kondisi penyakitnya karena keinginan pindah tempat kerja atau menuntut kompensasi; atau sebaliknya pekerja menutup-nutupi penyakitnya dalam rangka menghindari pemecatan atau pemindahan ke tempat kerja yang tidak diinginkan.
f.
Faktor perancu (confounding) lainnya. Perancu dapat diartikan sebagai tercampurnya efek dari faktor risiko yang diteliti terhadap kejadian penyakit oleh faktor ketiga. Studi dimana faktor A adalah faktor risiko dari penyakit B, maka faktor X dikatakan sebagai faktor perancu bila diketahui faktor X juga sebagai faktor risiko penyakit B, atau faktor X berhubungan dengan faktor A tapi bukan sebagai akibat faktor A.
420
Metode ilmiah Epidemiologi adalah salah satu metode penelitian yang bersifat ilmiah. Pertanyaan hubungan sebab akibat antara faktor risiko dan efek kesehatan hanya dapat dijawab dengan penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan cara berpikir deduktif dan induktif, yaitu suatu kegiatan yang sistematik dan obyektif untuk mengkaji suatu masalah dan merupakan proses kelimuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Metode ilmiah terbuka untuk dikritik karena dapat dibantah atau ditolak jika terdapat fakta atau bukti baru. Penelitian yang dilakukan berpedoman pada berbagai informasi (teori) yang telah dihasilkan
dari
penelitian
terdahulu.
Hal
ini
bertujuan
untuk
menambah
atau
menyempurnakan teori yang menjadi sasaran kajian. Suatu penelitian ilmiah memerlukan suatu rencana kerja yang terdiri atas langkahlangkah menurut pola tertentu dan disusun secara sistematis, yang terdiri atas: 1.
Perumusan masalah dan tujuannya
2.
Perumusan hipotesis
3.
Penetapan metode kerja dan bahan penelitian
4.
Pengumpulan data sebagai hasil penelitian
5.
Pengolahan data dan diskusinya
6. 7.
Penyimpanan hasil penelitian Publikasi hasil
Ukuran epidemiologi
Ada dua parameter yang biasa digunakan untuk mengukur frekuensi atau rate kejadian penyakit atau masalah kesehatan, yaitu: a.
Insidensi Insidensi menggambarkan banyaknya kasus baru yang timbul pada suatu populasi berisiko selama periode waktu tertentu. Dalam kaitannya dengan pengukuran penyakit di tempat kerja, perhitungan yang digunakan adalah Densitas Insiden (DI). Pengukuran DI bertujuan untuk menghitung insidensi kasus baru yang terjadi pada suatu populasi pekerja berisiko dengan berbagai periode pengamatan yang berbeda. Kalkukasi DI adalah sebagai berikut:
421
Jumlah Kasus Baru
Densitas Insidensi = Jumlah (orang x waktu pengamatan) Dalam periode waktu tertentu b.
Prevalensi Prevalensi menggambarkan jumlah kasus yang ada (kasus lama maupun baru) dalam populasi pada suatu waktu atau periode tertentu. Kalkulasi dari prevalensi adalah sebagai berikut:
Prevalensi =
Jumlah Kasus Baru dan Lama Jumlah orang dalam periode waktu tertentu
Insidensi dan atau prevalensi dapat digunakan untuk membandingkan risiko pada dua atau lebih kelompok pekerja dengan karakteristik dan atau riwayat paparan faktor risiko dan didapatkan angka risiko relatif (RR). Contoh insidensi katarak pada pekerja peniup gelas adalah 12% dan tenaga kerja di kantor adalah 2%, risiko relatifnya adalah 6, maka dikatakan bahwa tenaga kerja peniup gelas berisiko 6 kali lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja di kantor. Pekerja peniup gelas terpapar api pembakaran gelas, maka diduga sinar ultraviolet dari api pembakaran berhubungan dengan kejadian katarak.
Insidensi pada kelompok terpajan Risiko Relatif = Insidensi pada kelompok yang tidak terpajan RR membandingkan kejadian penyakit atau efek kesehatan lainnya antara populasi terpapar dan populasi tidak terpapar. Bila nilai RR lebih besar dari 1, maka berarti paparan tersebut merupakan faktor risiko terjadinya penyakit. Semakin besar risiko relatif semakin kuat hubungan antara paparan faktor risiko dan efek kesehatan.
Jenis-jenis penelitian
Setelah hipotesis dibuat, langkah selanjutnya adalah ahli epidemiologi membuat desain penelitian. Klasifikasi jenis penelitian epidemiologi adalah sebagai berikut: 1) Studi observasional
422
-
Studi deskriptif, terdiri dari: laporan kasus dan serial kasus, studi ekologi, potong lintang (cross sectional)
-
Studi analitik, terdiri dari: studi kohort (cohort), kasus kontrol (case control) dan potong lintang (cross sectional)
2)
Studi eksperimental, terdiri dari: pra-eksperimen, eksperimen murni dan eksperimen kuasi Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa studi observasional hanya melakukan
observasi kejadian yang ada tanpa melakukan intervensi dan selanjutnya membandingkan efek pada kelompok terpapar dan tidak terpapar; sedangkan studi eksperimental merupakan studi yang dilakukan dengan intervensi, kemudian hasil intervensi dibandingkan dengan sebelum intervensi. Di bidang epidemiologi hiperkes dan keselamatan kerja sebagian besar studi bersifat observasional, sedangkan studi eksperimental hanya dilakukan pada hewan uji coba atau kadang-kadang dilakukan dalam rangka intervensi untuk tindakan perbaikan.
Studi kohort
Studi ini dilakukan dengan model pendekatan waktu prospektif untuk mengkaji hubungan antara faktor risiko dan efek/ penyakit. Penelitian dimulai dengan memilih sampel kelompok sehat dari suatu populasi dan identifikasi adanya faktor risiko. Kemudian subyek diikuti sampai dengan periode waktu tertentu untuk melihat terjadinya efek yang diteliti. Studi akan menilai perbedaan risiko seberapa sering terjadinya efek/ kasus/ masalah kesehatan pada kelompok terpapar dibandingkan dengan kelompok tidak terpapar, atau disebut juga risiko relatif/ relative risk (RR), yang mempunyai nilai netral sebesar 1. Artinya RR adalah tidak ada hubungan jika nilainya 1.
423
Gambar 22 .1. Skema da sar st udi k ohor t
Keterangan: E = exposure (paparan) D = disease (efek kesehatan)
Tabel 22.1. Hasil p engamatan stu di k oho rt (tabel 2x2) D+
D-
Jumlah
E+
A
B
a+b
E-
C
D
c+d
Jumlah
a+c
b+d
a+b+c+d
Keterangan: E = exposure (paparan) D = disease (efek kesehatan) Insidensi pada kelompok terpapar (E+) = a/(a+b) Insidensi pada kelompok tidak terpapar (E-) = c/(c+d) Risiko relatif (RR) = a/(a+b) : c/(c+d) Attributable risk (AR) = a/(a+b) - c/(c+d)
Studi kasus kontrol
Studi ini dilakukan dengan pendekatan waktu retrospektif. Penelitian diawali dengan memilih sampel orang dari kasus dari penyakit yang diteliti, kemudian dipilih sampel kelompok kontrol (yang tidak menderita sakit). Dari subyek ini (kasus dan kontrol) dilakukan 424
identifikasi keadaan faktor-faktor keterpaparan yang telah terjadi
425
pada mereka sebelumnya sehingga mendapat kemungkinan jatuh sakit. Studi ini tidak dapat menghitung insidensi atau prevalensi dan akan menghasilkan perhitungan hubungan antara faktor keterpaparan dengan kasus-kontrol yang disebutodds ratio (OR) yang mempunyai nilai netral sebesar 1. Bentangan nilai OR adalah nol sampai tak terhingga. Jika nilainya kurang dari satu maka faktor keterpaparan disebut faktor protektif. Jika nilai OR lebih besar dari satu maka faktor keterpaparan disebut faktor risiko.
Gambar 22.2. skema dasar studi kasus-kontrol
Keterangan: E = exposure (paparan) D = disease (efek kesehatan) Tabel 22.2. Hasil pengamatan studi kasus kontrol (tabel 2x2) D+
D-
Jumlah
E+
A
B
a+b
E-
C
D
c+d
Jumlah
a+c
b+d
a+b+c+d
Keterangan: E = exposure (paparan) D = disease (efek kesehatan) Risiko relatif dinyatakan denganodds ratio (OR) = ad : bc Studi potong-lintang Penelitian ini melakukan potongan melintang situasi yang ada dalam populasi penelitian sehingga hasilnya hanya menggambarkan keadaan pada saat itu. Pengukuran faktor risiko dan efek hanya satu kali pada satu saat secara simultan. Studi ini dapat bersifat deskriptif, misalnya penentuan nilai normal antropometrik; 426
atau dapat pula bersifat analitik, misalnya pengukuran kadar asam urat pada kelompok usia lanjut yang berat badannya normal dibandingkan dengan kelompok usia lanjut yang obes. Studi ini hanya dapat mengukur prevalensi dan hasil yang didapat adalahprevalence ratio (PR) atau OR.
Gambar 22.3. Skema dasar studi potong-lintang
Keterangan: E = exposure (paparan) D = disease (efek kesehatan) Tabel 22.3. Hasil pengamatan studi potong-lintang (tabel 2x2) D+
D-
Jumlah
E+
A
B
a+b
E-
C
D
c+d
Jumlah
a+c
b+d
a+b+c+d
Keterangan: E = exposure (paparan) D = disease (efek kesehatan) Risiko relatif dinyatakan denganodds ratio (OR) = ad : bc atau membandingkan prevalensi efek pada kelompok terpapar (E+) dengan kelompok tidak terpapar (E-), dinyatakan sebagaiPrevalence Ratio (PR) = a/(a+b) : c /(c+d) 22.8. Manajem en data
Data adalah sumber informasi yang amat diperlukan oleh epidemiologi agar mampu melihat masalah kesehatan yang sedang terjadi. Bukan hanya ketersediaannya yang diperlukan tetapi juga diperlukan data yang berkualitas. Secara umum penyakit tersebar menurut faktor pejamu, agen dan lingkungan. 427
Pengutaraan distribusi penyakit dinyatakan dengan karakteristik penderita, tempat
428
dan waktu kejadian. Misalnya dikatakan 500 orang dewasa berumur 25-60 tahun menderita TBC di Kecamatan X pada tahun 2006; 50 orang tenaga kerja wanita di bagian pewarnaan mengalami anemia pada tahun 2008. Dengan demikian data epidemiologis yang dibutuhkan adalah data mengenai karakteristik epidemiologis yang berkaitan dengan distribusi penyakit yang diamati. Data epidemiologi dapat diperoleh dari berbagai sumber: a.
Data kependudukan, dapat diperoleh dari sensus penduduk dan survei
b.
Kelahiran dan kematian, dapat diperoleh dari pencatatan akte lahir dan surat keterangan meninggal, pelayanan kesehatan
c.
Data kesakitan, dapat diperoleh dari rekam medis RS, praktek dokter, pendataan dan penelitian khusus
d.
Data lainnya seperti penelitian dan sanitasi lingkungan, catatan imunisasi
Sumber data untuk sistem surveilans sesuai anjuran WHO adalah: -
Registrasi mortalitas
-
Laporan morbiditas
-
Laporan epidemi
-
Investigasi laboratorium
-
Investigasi kasus individu
-
Investigasi lapangan epidemik Survei
-
Studi reservoir binantang dan distribusi vektor
-
Penggunaan biologik dan obat
-
Pengetahuan populasi dan lingkungan Data yang diperlukan untuk surveilans kesehatan dan keselamatan kerja dapat
diperoleh dari bagian sumber daya manusia untuk data distribusi dan karakteristik tenaga kerja; data kesehatan dapat diperoleh dari rekam medis, hasil pemeriksaan kesehatan dan kunjungan klinik, kuesioner mengenai keluhan kesehatan; datahazard lingkungan kerja diperoleh dari pengukuran oleh bagian higiene industri, data kecelakaan kerja, penilaian risiko; data lainnya seperti absensi tenaga kerja, laporan pekerja mengenai kondisi atau kejadian yang berhubungan dengan masalah kesehatan atau kecelakaan kerja. Data yang diperoleh belum tentu selalu sesuai keinginan pihak yang memerlukan. Masalah data selain memperolehnya juga mencakup cara membaca,
429
menginterpretasi dan menyebarluaskannya. Kemungkinan dalam menghadapi data dapat berupa: -
Tidak tersedianya atau kesulitan memperoleh data yang diinginkan. Ketidaklengkapan data. Antara data yang tersedia dan informasi yang dibutuhkan terdapat kesenjangan, karena itu mungkin diperlukan usaha tambahan untuk menjajaki berbagai sumber data dan bahkan mengumpulkan data sendiri.
-
Ketidakserasian data yang diperoleh dari berbagai sumber.
-
Kemungkinan bias/ terdapat kesalahan. Diperlukan teknik dan proses pengambilan yang tepat untuk menghindari kemungkinan kesalahan, baik karena kesalahan sumber atau cara pengambilan.
-
Pola penyakit yang memungkinkan sulit mendapatkan kasus karena banyak kasus yang sebenarnya tersembunyi (iceberg phenomenon). Pengumpulan data yang akurat memerlukan desain dan metode
pengumpulan yang tepat. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: a.
Menurut cara pengumpulan - Langsung: dengan wawancara, pengumpul data berhadapan langsung dengan sumber informasi. - Tidak langsung: melalui telepon, surat, atau media lain untuk mencapai responden.
b.
Menurut sumber pengumpulan - Data primer: data dikumpulkan langsung oleh pihak yang memerlukan dari responden atau subyek penelitian. - Data sekunder : data diperoleh dari pihak yang sudah mengumpulkan data itu sebelumnya. Agar informasi yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan, maka manejemen data
harus dilakukan secara sistematis. Penggunaan format-format pengumpulan data dengan format standar menjadi bagian penting yang harus secara otomatis tersedia dengan proses pemasukan data yang biasanya dilakukan secara rutin. Data yang dikumpulkan dapat dikonsultasikan kepada para ahli yang relevan dengan permasalahan yang ada untuk konfirmasi akurasi informasi. Sistem manajemen data harus bersifat lugas, dalam arti dapat diinterpretasi secara sama
430
oleh petugas yang berbeda sehingga prosescoding dan pemasukan data harus semaksimal mungkin bebas kesalahan. Sebelum data dianalisis maka manajemen data melalui proses sebagai berikut: -
Editing, terhadap kuesioner atau data mentah yang telah diisi. Apabiladitemukan
kejanggalan segera dilakukan pengecekan ulang ke lapangan -
Entry data, dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak komputer
-
Cleaning data, dilakukan dengan cara melihat frekuensi distribusi data mentah.
Apabila ditemukan kesalahan maka dilakukan pengecekan ulang lagi ke kuesioner/ formulir isian data. Yang mendasar dari manajemen data adalah: -
Penyajian data kasar sulit dimengerti, sehingga perlu pengolahan lebih lanjut agar menjadi data yang komunikatif
-
Bentuk penyajian yang jelas berguna untuk pembanding dua atau lebih kelompok/ populasi
-
Perlu penguasaan dasar data (diskrit dan kontinyu); ukuran tendensi sentral (mean, median, modus); variabilitas (range, standar deviasi) dan ukuran frekuensi (rate, ratio, proporsi)
22.9. Surveil ans kesehatan kerja Surveilans adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dengan tahapan kegiatan
pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis data dengan menggunakan frekuensi distribusi penyakit berdasarkan determinan yang diduga sebagai faktor risiko, kemudian dikomunikasikan untuk selanjutnya diambil tindakan pencegahan. Tujuan utama surveilans kesehatan kerja adalah untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja, sesuai prinsip ilmu kesehatan kerja yang berfokus pada mencegah timbulnya gangguan kesehatan daripada mengobati (preventif). Ruang lingkup surveilans kesehatan kerja mencakup tiga hal berikut: a.
Surveilans
potensi
bahaya
(hazard) kesehatan,
yang
dijadikan
target
adalah
pengukuran paparan yang menjadi hazard kesehatan yang spesifik bagi populasi tenaga
kerja.
Bertujuan
sebagai
pencegahan
primer
dengan
cara
memantau
kontaminan fisik atau kimia yang ada di tempat kerja secara berkala agar dapat dilakukan pengendalian bila melebihi ambang batas.
431
b.
Surveilans efek kesehatan, yang dijadikan target adalah data kesehatan yang spesifik bagi populasi tenaga kerja yang berisiko. Bertujuan sebagai pencegahan sekunder dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala pada tenaga kerja terpapar yang belum sakit agar dapat mendeteksi dini bila terjadi penyakit dan dapat segera dilakukan terapi dan pengendalian.
c.
Pemantauan biologik (biomonitoring), yang dijadikan target adalah pengukuran konsentrasi kontaminan kimia yang terabsorpsi oleh tubuh tenaga kerja. Bertujuan agar pengendalian dapat dilakukan secepatnya bila kadar marka biologik kontaminan kimia dalam spesimen tubuh pekerja telah melampaui indeks paparan biologis(biological exposure index).
Tujuan khusus surveilans adalah sebagai berikut: a. b.
Mengukur tingkat paparan Mengidentifikasi kelompok pekerja yang berisiko dan seleksi tenaga kerja yang membutuhkan surveilans kesehatan
c.
Mengidentifikasi sumber hazard dan efek kesehatan yang mungkin timbul akibat paparan di tempat kerja melalui observasi aktivitas dalam setiap proses kerja
d.
Mendeteksi dini kemungkinan adanya PAK
e.
Mengidentifikasi pola penyakit dan masalah kesehatan pada tenaga kerja
f.
Mengetahui kecenderungan perkembangan penyakit di kalangan pekerja berdasarkan faktor risiko tertentu seperti area kerja, lama kerja, waktu kerja dan jabatan.
g.
Menjadikan hasil surveilans sebagai bahan acuan dalam proses surveilans yang berkesinambungan serta proses penyusunan program preventif dan promotif kesehatan kerja.
h.
Menilai status kesehatan dan kapasitas kerja dari hasil pemeriksaan kesehatan untuk menentukan apakah calon tenaga kerja atau tenaga kerja sudah cocok dengan tuntutan dan kondisi pekerjaannya sesuai konsepfit to work
i.
Memantau tenaga kerja yang terpapar hazard di luar pekerjaan
j.
Meningkatkan upaya perlindungan bagi tenaga kerja terutama yang rentan
k.
Mematuhi peraturan perundangan atau standar yang digunakan sebagai acuan.
l.
Mengidentifikasi kebutuhan layanan kesehatan dan memberi masukan baik kepada tenaga kerja maupun manajemen Manfaat
surveilans
kesehatan
kerja
dalam
menunjang
pelaksanaan
upaya
kesehatan kerja antara lain sebagai berikut;
432
d.
Kondisi kesehatan tenaga kerja terpantau dan terkendali melalui deteksi dini dengan membandingkan data baseline dengan data serial dari tahun ke tahun.
e.
Dalam praktiknya, selain mendeteksi PAK, dapat pula mendeteksi penyakit umum lainnya, baik menular maupun tidak menular.
f.
Hasil penilaian risiko lebih akurat karena faktor risiko dari lingkungan kerja dan pekerjaan diidentifikasi dan diukur secara kuantitatif dan berkesinambungan.
g.
Program kesehatan kerja menjadi lebih fokus, terarah, terukur dan dapat dievaluasi secara kuantitatif karena hasil surveilans dapat digunakan sebagai dasar penentuan program kesehatan kerja.
h.
Terjalin koordinasi yang baik antara dokter kesehatan kerja atau perawat kesehatan kerja dengan ahli higiene industri dan ahli ergonomi dalam menilai keberhasilan pengendalian risiko kesehatan.
i.
Pemeriksaan kesehatan menjadi efektif dan efisien karena sebelumnya telah dilakukan seleksi tenaga kerja yang terpapar melalui surveilans kesehatan population ( at risk) sehingga pemeriksaan kesehatan dilakukan berdasarkan paparan di tempat kerja (hazard based medical examination).
j.
Peningkatan citra perusahaan atau organisasi
karena memenuhi persyaratan
perundangan dan tanggung jawab moral bagi teanga kerja serta bangsa dan negara pada umumnya. Bila ditemukan suatu gangguan kesehatan atau penyakit, dalam menentukan apakah penyakit tersebut akibat kerja atau tidak, ada beberapa pertanyaan yang perlu diketahui dan jawabannya bisa didapat dari hasil surveilans, yaitu: -
Siapa atau kelompok pekerja yang mana yang menderita? Apakah ada populasi pekerja yang berisiko?
-
Kapan dan dimana kejadiannya?
-
Apakah ada hubungan antara gejala dan hari kerja (terkait hari libur atau shift kerja)?
-
Apakah ada kejadian yang sama pada pekerja lain?
-
Apakah ada dugaan hubungan antara hazard di tempat kerja dengan penyakit?
-
Apakah ada faktor risiko lain yang berkontribusi?
-
Apakah berlaku hukum aksi massa (yaitu semakin besar intensitas dan durasi paparan semakin berat gangguan kesehatannya)?
433
Kapan surveilans kesehatan kerja dilaksanakan
Di Indonesia pelaksanaan surveilans kesehatan kerja belum diatur secara khusus, namun pemberi kerja diwajibkan untuk melaksanakan pencegahan penyakit, maka di lapangan surveilans kesehatan kerja dianjurkan untuk dilakukan dalam keadaan: -
Bila ada paparan yang cukup berisiko
-
Bila suatu hazard belum diketahui efeknya terhadap kesehatan
-
Bila banyak keluhan dari pekerja yang terpapar
-
Bila ada individu yang berisiko tinggi Bila “action level” suatu bahan belum diketahui
Persiapan pelaksanaan surveilans kesehatan kerja
Agar surveilans kesehatan kerja dapat dilakukan secara efektif dan efisien maka diperlukan persiapan dengan langkah-langkah sebagai berikut: -
Penilaian risiko kesehatan/ health risk assessment(HRA). HRA dibuat berdasarkan hazard yang diidentifikasi oleh tim higiene industri. Bila data tersebut belum ada, HRA dapat dilaksanakan bersamaan dengan proses identifikasi hazard dan penilaian risiko di tempat kerja. Proses ini sebaiknya dilaksanakan oleh tim
multidisiplin yang anggotanya terdiri dari wakil pimpinan dan pelaksana dari unit kerja atau lini terkait, bagian kesehatan, keselamatan, higiene industri atau lingkungan kerja dan ergonomi agar penilaian dapat menyeluruh dan terpadu. Untuk memudahkan maka proses identifikasi hazard dan penilaian risiko dapat dilaksanakan berdasarkan dua pendekatan, yaitu penilaian berdasarkan tempat kerja area ( specific) atau berdasarkan pekerjaan (job specific). Sarana yang dibutuhkan antara lain: denah lokasi dan diagram alur proses kerja, buku instruksi penggunaan alat kerja termasukMaterial Safety Data Sheet (MSDS), laporan kecelakaan dan insidensi atau prevalensi penyakit padapekerja termasuk catatan keluhan gangguan kesehatan yang dilaporkan pekerja, catatan inspeksi atau hasil pengamatan sebelumnya. Kegiatan dimulai dengan survei jalan selintaswalk ( through survey) di area kerja, dapat menggunakan lembar tilik, dengan memperhatikan sumber hazard yang berpotensi menimbulkan risiko, fokus pada sumber bahaya yang berisiko
besar namun tetap memperhatikan yang mungkin menimbulkan risiko terkecil. Sejalan dengan
434
itu, dapat dilakukan dialog dengan pekerja di lokasi dengan menyiapkan lembar pertanyaan singkat dan relevan tentang apa yang menjadi keluhan, gangguan kesehatan apa yang sering dialami serta apa yang dikhawatirkan. -
Perencanaan program. Setelah mendapatkan hasil HRA, proses selanjutnya adalah menyusun rencana program awal yang akan dikomunikasikan kepada pihak manajemen. Program yang disusun terutama adalah penetapan pekerja berisiko dan ruang lingkup surveilans yang mencakup jenis hazard dan jenis pemeriksaan kesehatan yang ditujukan untuk mendeteksi timbulnya efek kesehatan.
-
Penetapan tenaga kerja berisiko. Setelah hazard teridentifikasi, dokter dan ahli higiene industri menetapkan tenaga kerja berisiko yang akan dilaksanakan surveilans efek kesehatan kerja. Dari data medis ditetapkan pekerja yang rentan, mereka dihindari dari paparan sekecil apapun dengan melakukan mutasi ke pekerjaan yang bebas darihazard terkait.
-
Penetapan jenis hazard dan efek kesehatan yang dipantau. Setelah hazard teridentifikasi, proses selanjutnya adalah menilai risiko dan kemudian menetapkan hazard apa yang akan dipantau berdasarkan tingkat risikonya. Selanjutnya dilakukan identifikasi efek kesehatan apa yang dapat timbul olehhazard terkait dan hasilnya akan menjadi dasar penetapan jenis pemeriksaan kesehatan.
-
Penetapan jenis pemeriksaan kesehatan berdasarkan faktor risiko. Surveilans efek kesehatan agar efisien dan efektif (juga dalam hal pembiayaan), dokter harus mendesain jenis dan parameter pemeriksaan kesehatan berdasarkan jenis paparan hazard yang didapat dari hasil identifikasi hazard dan penilaian risiko yang dilakukan oleh ahli higiene industri, atau paket pemeriksaan kesehatan berdasarkan jabatan. Hazard
Bising Debu Gas anorganik Ultra violet Virus hepatitis B
Jenis pemeriksaan Audiometri, kuesioner Spirometri, foto toraks, kuesioner Spirometri, foto toraks, kuesioner Mata (katarak), kulit (kanker) HBsAg, HBcAg, SGOT, SGPT
Neurologik, iritasi mata, kulit dan saluran pernapasan, fungsi ginjal, fungsi hati, spirometri, pemantauan biologik Tabel 22.4. Contoh jenis pemeriksaan kesehatan berdasarkan hazard spesifik Pelarut organik
435
Jabatan Pengguna respirator Penjamah makanan Off-shore Supir Operator VDU Fire fighter
Jenis pemeriksaan Fungsi paru Higiene personal, kultur feses, foto toraks Audiogram, fungsi paru, drugs dan alkohol Visus, audiogram, drugs dan alkohol Visual acuity Audiogram, fungsi paru Visus, lapang pandang, acuity, depth,
Operator alat berat buta warna, audiometric, spirometri, CTD Welders Urinalisis, biomonitoring Petugas medis Serologi HBV, foto toraks CTD Tabel 22.5.Contoh j enis pemeri ksaan kesehatan berdasark an jabatan -
Komunikasi untuk mendapatkan dukungan dan komitmen. Dukungan dan komitmen dari semua pihak sangat penting untuk terlaksananya program surveilans. Rencana program harus dikomunikasikan secara berjenjang pada direksi, semua manajemen produksi, selanjutnya pada semua level manajemen hingga wakil tenaga kerja. Setelah ada kesepakatan, proposal dan program pelaksanaan surveilans harus ditandatangani oleh puncak pimpinan. Setelah itu dilakukan sosialisasi dan komunikasi ke semua pihak, khususnya tenaga kerja dan manajemen menengah di setiap bagian yang menjadi target surveilans. Komunikasi juga harus mencakup
-
penjelasan dan penjaminan kerahasiaan data. Pembentukan tim surveilans Dokter kesehatan kerja, perawat kesehatan kerja, ahli hygiene industry dan ahli ergonomi adalah profesi utama yang bertanggung jawab dalam kegiatan surveilans. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan kerjasama tim yang terdiri dari bagian lain dari organisasi. Manajer sumber daya manusia membutuhkan hasil surveilans untuk penempatan tenaga kerja, meminta bagian kesehatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan, di lain pihak ia menyiapkan daftar nama tenaga kerja yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan, melengkapi data demografi, uraian tugas, pekerjaan, lokasi kerja dan informasi hazard yang teridentifikasi. Supervisor bertugas menelaah aktivitas kerja untuk identifikasi hazard, memastikan bahwa tenaga kerja berisiko turut berpartisipasi dalam program surveilans. Wakil organisasi tenaga kerja diminta menjelaskan dan membantu agar tenaga kerja: menepati jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, melengkapi persyaratan administrasi misalnya pengisian formulir atau kuesioner dengan jujur, mencatat dan melaporkan semua hal di tempat
436
kerja yang diduga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan, segera melapor kepada dokter atau bagian kesehatan bagi tenaga kerja selesai cuti panjang, tenaga kerja hamil, pulang dari daerah endemis, setelah sakit berat atau berobat di luar yang tidak diketahui oleh dokter. Ahli higiene industri bertanggung jawab melaksanakan survei hazard kesehatan, dengan tugas antara lain melakukan inspeksi lapangan dalam
rangka mencari potensial hazard, menetapkan populasi berisiko, mengembangkan program pencegahan dan memberi masukan kepada manajemen. Surveilans efek kesehatan adalah tanggung jawab dokter dengan tugas antara lain mengembangkan program kesehatan kerja, menegakkan diagnosis PAK, mengembangkanmedical emergency response plan dan melaksanakan program promosi kesehatan.
-
Hasil pemeriksaan kesehatan dan informed consent. Dokter berkewajiban menjaga kode etik untuk melindungi hak tenaga kerja dan menjaga privasi serta kerahasiaan medis. Dokter wajib menjelaskan tujuan, manfaat, metode pemeriksaan, cara membuang spesimen, keuntungan dan kerugian bagi tenaga kerja serta cara mengantisipasinya, serta hal lain yang dianggap perlu. Tenaga kerja mengisi lembar informed consent sebagai tanda memahami dan memberi persetujuan untuk mengikuti
pemeriksaan
disampaikan
kepada
kesehatan
yang
dan
bersangkutan,
surveilans. sedangkan
Hasil pihak
pemeriksaan
hanya
manajemen
hanya
disampaikan hasil kelompok sebagai agregat untuk keperluan tindak lanjut dalam upaya perbaikan dan pengendalian, dan berupa kesesuaian status kesehatan tenaga kerja dengan pekerjaannya, yaitu memenuhi kriteriafit atau unfit. Sesuai peraturan perundangan, rekam medis disimpan selama 5 tahun sejak karyawan berhenti bekerja, sedangkan menurutbest practices minimal selama 30 tahun setelah karyawan berhenti bekerja.
Tahap pelaksanaan surveilans kesehatan kerja
Surveilans kesehatan kerja dilakukan dalam tiga tahapan yang berkesinambungan, yaitu: -
Tahap pengumpulan data Data yang dikumpulkan dapat berupa data primer dan sekunder. Sumber data harus diperhatikan lingkupnya, populasi yang dicakup, akurasi dan realibilitas, waktu dan durasi pengumpulan data, alat, metode dan pelaksana pengumpul
437
data, aksesibilitas dan koneksi pada sumber data lain. Data yang dikumpulkan adalah data faktor risiko dan data gangguan kesehatan yang mungkin ditimbulkan serta pemantauan biologik bila ada. -
Tahap analisis data dan surveilans PAK Pada tahap ini dilakukan analisistrend dan interaksi antara paparan, hasil pemantauan biologi dan efek kesehatan yang ditimbulkan, baik perorangan maupun kelompok pekerja. Analisis hasil surveilans hazard kesehatan kerja yang dibandingkan dengan nilai ambang batas (NAB) akan didapatkan “apa”, “dimana” dan “bila mana” kadar hazard melampaui NAB, dengan kata lain akan didapat data distribusi frekuensi kadar hazard berdasarkan faktor risiko yang diduga berpengaruh, seperti area kerja, alat atau
mesin tertentu. Begitu pula dengan melakukan surveilans efek kesehatan akan didapat “apa”, “siapa”, “dimana” dan “bilamana” gangguan kesehatan terjadi, dengan kata lain akan didapatkan distribusi frekuensi penyakit berdasarkan beberapa faktor risiko yang diduga berpengaruh, termasuk karakteristik pekerja, demografi, waktu dan tempat kerja, masa kerja dan jabatan atau pekerjaan tertentu. Dengan menggabungkan data surveilans hazard kesehatan dan efek kesehatan dapat dilakukan analisis epidemiologi untuk menyajikan atau menjelaskan “mengapa” dan “bagaimana” suatu gangguan kesehatan timbul, antara lain disajikan perbandingan “rate” kejadian penyakit antar kelompok menurut karakteristik demografi, tingkat paparan dan faktor risiko lain, dengan demikian masalah kesehatan kerja dapat dikenal lebih dini untuk dikendalikan dengan segera. Dapat pula dilakukan perbandingan risiko relatif atauodds ratio pada tenaga kerja terpapar dengan tidak terpapar, maka akan lebih jelas hubungan atau asosiasi antara faktor risiko dan efek yang ditimbulkan. -
Tahap pelaporan dan pemanfaatan hasil surveilans untuk perbaikan Pelaporan hasil analisis dan pengajuan rekomendasi dilakukan untuk merencanakan program pencegahan penyakit dan program promosi kesehatan. Pelaporan sebaiknya disampaikan dalam forum yang melibatkan semua manajemen, tujuannya adalah agar memperluas pencapaian dan mendapat umpan balik dari semua pihak sehingga bermanfaat sebagai masukan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan pada surveilans berikutnya.
438
DAFTAR PUSTAKA
Hopkins HL. Et. Al, 1983.Rehabilitasi Approach, in Occupational Therapy, 6th ed., H.L. Hopkis & HD Smith, JB Lippincotf Co., Philadelphia. Imamkhasani,S, et all,1987. Buku Pedoman Keselamatan Kerja Bidang Kimia , Departemen Tenaga Kerja, UNDP/ILO-PIACT Project. Que Hee, S. 1993.Biological Monitoring An Introduction, Van Nostrand Reinhold, div. of International Publishing Thompson, New York. Barbara A. Fog, MPH,CIH,CSP, “Fundamental of Industrial Hygiene”, National Safety Council, 1996. Kenny D., 1996.Occupational Rehabilitation Assessed: the Verdict of Employer, Journal of Occupational Health and Safety, Aust_NZ, 12 (2) : 145 The working environment body for Management and Labour , Stockholm, 1987 International
Labour Office, Encyclopaediaof Occupational Health and Safety Vol. III, 4th Edition, Geneva, 1997 Ison, TG., 1998. Works` Compensation System, in Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, 4th ed., JM Stelman, ILO. Geneva. Abu Bakar Che Man dan David Gold, 1998. “Keselamatan dan Kesehatan pada Penggunaan Bahan Kimia di tempat Kerja”, ILO.
Ellen, K, Silbergeld, 1998.Toxicology, in Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, 4th ed, ILO, Geneva. Nims Debra K , 1999. Basic of Industrial Hygiene, John Wiley & Sons Inc. Hetu, R., 1998.Rehabilitasi and Noise Induced Hearing Loss. In Encyclopaedia Health and Safety, 4 th ed., J.M. Stelman, ILO, Geneva. Ichsan S, Siswati M. 2000. Program Rehabilitasi Kerja, Majalah Hiperkes dan Keselamatan Kerja Vol. XXXIII No. 1: 17-21. Dunham Jack.2001. Stress in the Workplace:Past, Present and Future .Whurr Publiher. FAO/WHO. 2001. Report of a joint FAO/WHO expert consultation Bangkok , Thailand: Human Vitamin and Mineral Requirements.
ACGIH, 2002.TLVs and BEIs Based on the Documentation of the Threshold LimitValues for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices .
439
Baker, J.L., Coleman, B.L., & Sormin, S. 2002.Workplace Health Promotion: Assessing Employees’ Health-Related Needs. St. Thomas, Ontario: Elgin-St.Thomas Health
Unit. Budiono, A.M, et al. 2003. Bunga Rampai Hiperkes dan Keselamatan Kerja . Semarang : Balai Penerbit Universitas Diponegoro. Gerstman, B. 2003. Epidemiology Kept Simple. Institute of Medicine of The National Academies, 2005.Dietary Reference Intakes For Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein and Amino Acids. Washington, DC : The National Academies Press.
Pedoman Bersama ILO/ WHO tentang Pelayanan Kesehatan dan HIV/ AIDS, 2005. Institute of Medicine of The National Academies, 2006.Dietary Reference Intakes : The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC : The National
Academies Press. Bonita, R., et al. 2006. Basic Epidemiology 2nd edition.Geneva : WHO Press. ________. 2008. Modul Epidemiologi Hiperkes dan Keselamatan Kerja . Jakarta : Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kurniawijaya, L.M. 2008. Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja. Jakarta : UI Press. Ashar Sunyoto Munandar. Psikologi Industri dan Organisasi.Jakarta: UI Press. Grantham, David, 2009. Occupational Health and Hygiene, Guide Book for the WHSO. Sumakmur, P.K. 2009. Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes) . Jakarta : CV. Sagung Seto. Almatsier, S. 2009. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. DuPont Safety Resource, bahan presentasi Program K3 PT. Tirta Investama, 2009 Himpunan peraturan perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Burton Joan.2010. WHO Healthy Workplace Framework and Model:Background and Supporting Literature and Practise.WHO.
Meily Kurniawidjaja, L.2010. Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja. Jakarta:UI-Press. Michael G. Aamodt.2010.Industrial/Organizational Psychology,Sixth Edition. Wadsworth. Kemenkes.2011. Gangguan Kesehatan Akibat Faktor Psikososial di Tempat Kerja. Merletti, F., et al. 2011. Epidemiological Method Applied to Occupational Health and Safety. Geneva : ILO.
Sinta Fitriani.2011. Promosi Kesehatan. Yogyakarta. Graha Ilmu.
440
Kamal, K. 2011. Penerapan Kesehatan Kerja Praktis Bagi Dokter dan Manajemen Perusahaan. Jakarta : Balai Penerbit FKUI.
Hardinsyah, dkk. 2012. Kecukupan Energi, Protein, Lemak dan Karbohidra t dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X. Kartono, D. & Soekatri, M. 2012.Angka Kecukupan Gizi (AKG) Yang Dianjurkan dan Daftar Komposisi Zat Gizi Pangan (DKZGP) dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi
X. Kartono, D. & Soekatri, M. 2012.Angka Kecukupan Gizi Mineral dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X. Sulaeman, A. dkk. 2012. Angka Kecukupan Vitamin dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X. _________. 2012. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan danKesehatan Kerja. Jakarta : Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Tenaga
kerja, kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Direktorat jenderal pembinaan
Pengawasan
ketenagakerjaan,
Direktorat
Pengawasan
Norma
Keselamatan dan kesehatan Kerja. Doull,J, Klaassen, C, Amdur, M, Casarett and Doull’s Toxicology, The Basic Science of Poissons, 2nd ed, Macmillan pusblishing Co., Inc, NewYork. ACGIH, TLVs and BEIs Based on the Documentation of the Threshold Limit Valuesfor Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices , 2013.
Kompasiana. 2013. Perlunya Budaya K3 Untuk Menekan Angka Kecelakaan Kerja. Diunduh dari
http://jakarta.kompasiana.com/layananpublik/2012/
05/09/ perlunya-budaya-k3-
untuk-menekan-angkakecelakaankerja461784. html pada tanggal 16 April 2013. Kemnakertrans. 2013. Cegah Kecelakaan Kerja, Kemnakertrans Kerahkan 138Mobil URC. Diunduh dari http://menteri.depnakertrans.go.id/?show= news&news_id=118 pada tanggal 16 April 2013. Kemenkes. 2013. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Diunduh dari http://www.depkes.go.id/pdf.php?pg=JKNSOSIALISASI-ISI_FA_REV pada tanggal 16 April 2014.
441
Keputusan Menteri Kesehatan RI. 2004. Angka Kecukupam Gizi Yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia. Frank C.L, Basic Toxicology, Fundamentals, Target Organs, and Risk Assessment , 2nd ed, Hemisphere Publishing Corporation, Florida. Managing Occupational Health and Safety, CCH International, Australia, 1997Kenny
D., Occupational Rehabilitation Assessed : the Verdict of Employer, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep113/DJPPK/2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas Keputusan
Direktur
Jenderal
Pembinaan
Pengawasan
Ketenagakerjaan
No.Kep-
45/DJPPK/IX/2008 tentang Pedoman Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bekerja Pada Ketinggian Dengan Menggunakan Akses Tali Rope ( Access ). Safety-Health and Working Conditions, 1st Edition, Joint Industrial Safety Council,
442
LAMPIRAN
1.
Laporan Kecelakaan Tahap I (Formulir 3)
2.
Laporan Kecelakaan Tahap II (Formulir 3a)
3.
Surat Keterangan Dokter Kasus Kecelakaan Kerja
4.
Laporan Kasus Penyakit Akibat Kerja Tahap I
5.
Laporan Kasus Penyakit Akibat Kerja Tahap II
6.
Surat Keterangan Dokter Kasus Penyakit Akibat Kerja
7.
Kerugian Hari Kerja Karena Cacat
8.
Pembagian Tingkat Risiko Lingkungan Kerja
9.
Tabel Presentasi Cacat Tetap Sebagian dan Cacat-cacat lainnya
10. Laporan Pemeriksaan danPengkajian Penyakit AkibatKerja 11. Formulir Permohonan Pengesahan Penyelenggaraan PelayananKesehatan Kerja 12. Formulir Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
KERUGIAN HARI KERJA KARENA CACAT
454
455
Pembagian tingkat risiko lingkungan kerja
456
457
458
459
460
461
462
TABEL PERSENTASE CACAT TETAP SE BAGI AN DAN CACAT-CACAT LAINNYA
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
