Modul PKN

i

HIBAH PENULISAN BUKU AJAR UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2011

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

OLEH : RAHMATULLAH, S.Ip, M.Si

Dibiayai oleh dana DIPA BLU Universitas Hasanuddin Sesuai SK Rektor Unhas Nomor : …../H4.2/KU.10/2011 Tanggal……………..…..2011 dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 70/H4.21.2.4/UM.16/2011 Tanggal 14 November 2011

BIDANG MPK, MBB UNIT PELAKSANA TEKNIS MATA KULIAH UMUM (UPT MKU) UNIVERSITAS HASANUDDIN NOVEMBER 2011

ii KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN LEMBAGA KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN JL.Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245 (Gedung Perpustakaan Unhas Lantai Dasar) Telp. (0411) 586200, Extr. 1064 Fax. (0411) 585188 e-mail : [email protected] =================================================================== HALAMAN PENGESAHAN

HIBAH PENULISAN BUKU AJAR BAGI TENAGA AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2011 Judul Buku Ajar : Pendidikan Kewarganegaraan : Rahmatullah, S.Ip,M.Si Nama Lengkap : 19770513 200312 1 002 NIP Pangkat/Golongan : Penata / IIIc Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik Pemerintahan/ Ilmu Pemerintahan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (SOSPOL) / Fakultas/Universitas Universitas Hasanuddin Alamat e-mail : [email protected] : Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Biaya Dibiayai oleh dana DIPA BLU Universitas Hasanuddin tahun 2011 sesuai SK Rektor Unhas Nomor : …./H4.2/KU.10/2011 Tanggal……………………..2011

Makassar , November 2011 UPT MKU Universitas Hasanuddin Kepala,

Penulis

Prof.Dr.H.Hanapi Usman, M.S NIP.19570228 198703 1 001

Rahmatullah,S.Ip,M.Si NIP. 19770513 200312 1 002

Mengetahui : Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan (LKPP) Universitas Hasanuddin,

Prof.Dr.Ir.Lellah Rahim,M.Sc NIP.19630501 198803 1 004

iii

KATA PENGANTAR Perubahan yang terjadi dewasa ini terasa begitu cepat sehingga menyebabkan seluruh tatanan yang ada didunia ini ikut berubah, sementara itu tatanan yang baru belum terbentuk. Hal ini disebabkan sendi-sendi kehidupan yang selama ini diyakini kebenarannya menjadi usang. Nilai-nilai yang menjadi anutan hidup kehilangan otoritasnya sehingga manusia menjadi bingung. Kebingungan ini menimbulkan berbagai krisis, terutama ketika terjadi krisis moneter yang dampaknya terasa sekali di bidang politik; sekaligus berpengaruh dibidang moral; serta sikap perilaku manusia diberbagai belahan dunia, khususnya Negara berkembang, termasuk Indonesia. Untuk merespon kondisi ini pemerintah perlu mengantisipasinya agar tidak menuju pada keadaan yang lebih memprihatinkan. Salah satu solusi yang dilakukan pemerintah dalam menjaga nilai-nilai anutan hidup dalam berbangsa dan bernegara secara lebih efektif adalah melalui bidang pendidikan. Upaya dibidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, berupa perubahan-perubahan dibidang kurikulum. Kurikulum pengajaran diperguruan tinggi harus mampu menjawab problem transformasi nilai-nilai tersebut. Sesuai dengan acuan strategi pembangunan pendidikan nasional (UU NO.20 Tahun 2003 tentang sisdiknas), telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Kurikulum perguruan tinggi, termasuk kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian perlubidang dirancang kompetensi desain kurikulum studi berbasis di perguruan tinggi. yang sejalan dan searah dengan 2. Proses pembelajaran berpendekatan kepentingan mahasiswa yang bersifat mendidik dan dialogis 3. Profesionalisme dosen selaku pendidik perlu terus menerus ditingkatkan Pasal 37 ayat 2 UU NO. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat : 1. Pendidikan agama 2. Pendidikan Kewarganegaraan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila 3. Bahasa

Ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan pemerintah, tetapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dimaksud tidak kunjung tiba. Secara khusus Universitas Hasanuddin pada semester awal 2008-2009 telah menindak lanjuti penggabungan mata kuliah

iv pendidikan pancasila dan kewarganegaraan menjadi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan kode mata kuliah 082U003. Secara ideal pendidikan pancasila dan kewarganegaraan memegang peranan untuk mengembangkan potensi mahasiswa sebagai warga Negara indonesia yang berkepribadian mantap, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Aktualisasi dari pendidikan pancasila dan kewarganegaraan tersebut adalah melahirkan mahasiswa sebagai ilmuan profesional, sekaligus warga Negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (nasionalisme) yang tinggi. Sesuai dengan keputusan DIRJEN DIKTI RI tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian diperguruan tinggi : •

VISI KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN : “Merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiaannya sebagai manusia indonesia seutuhnya”.

•

MISI KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN : “Membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab”.

•

ORGANISASI PENYELENGGARAAN : “Penyelenggaraan pembelajaran MPK dan MBB dikelola oleh universitas dalam satu unit. Di universitas hasanuddin disebut UPT MKU”.

Untuk mewujudkan peningkatan efektifitas proses pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, disamping strategi pembelajaran, bahan ajar juga memegang peranan penting. Itulah sehingga bahan ajar pendidikan kewarganegaraan ini disusun untuk memudahkan mahasiswa mengikuti proses pembelajaran. Penyusun menyadari bahwa bahan ajar ini masih perlu disempurnakan sehingga masukan dari pembaca khususnya tim pengajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan. Akhir kata penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan bahan ajar ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

v DAFTAR ISI

Halaman sampul

i

Lembar Pengesahan

ii

Kata pengantar

iii

Daftar isi

v

Senarai Kata Penting (Glosarium)

vi

BAB I

Pendahuluan

1

BAB II

Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

15

BAB III

Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

33

BAB IV

Identitas Nasional

45

BAB V

Konstitusi Negara RI Sebagai Landasan Politik Dan Strategi Nasional

66

BAB VI

Politik dan Strategi Nasional

96

BAB VII

Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi

127

BAB VIII

Hak Azasi Manusia

147

BAB IX

Rule Of Law

173

BAB X BAB XI

Hak Dan Kewajiban Warga Negara Geopolitik Indonesia

180 192

BAB XII

Geostrategi Indonesia

227

Evaluasi

238

vi

SENARAI KATA PENTING (GLOSARIUM) Adapun istilah kunci :

1. Filsafat: Secara etimologis cinta akan kebijaksanaan, tapi dapat pula diartikan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati. 2. Filsafat Pancasila: Kebenaran dari sila-sila Pancasila sebagai dasar negara atau dapat pula diartikan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang utuh dan logis. 3. Kewarganegaraan: pengetahuan mengenai warga negara di suatu negara tertentu. 4. Ontologi: Bidang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan sesuatu dan mencari hakikat mengapa sesuatu itu ada. 5. Epistemologi: Bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan

atau ilmu

tentang ilmu. 6. Aksiologi

:

Bidang filsafat yang membahas tentang hakikat nilai atau

filsafat yang membahas nilai praksis dari sesuatu. 7. Nilai

:

Segala sesuatu yang berguna atau berharga bagi manusia.

8. Jati diri bangsa

:

Kepribadian bangsa yang menjadi identitas nasional.

9. Globalisasi

:

Proses

mendunia

menjadi

keadaan

tanpa

batas

antarnegara akibat kemajuan teknologi informasi 10. Internasionalisasi

:

Upaya

hegemoni

negara

maju

melalui

isu

dan

permasalahan internasional. 11. Nasionalisme

:

Paham kebangsaan yang dianut oleh suatu negara.

12. Sistem

:

Suatu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisah-

pisahkan di antara sub-sub sistem 13. Kausa materialis

:

Suatu kajian filsafat Aristotelcs yang membahas tentang

sebab material dari sesuatu. 14. Kausa- finalis

:

Suatu kajian filsafat Aristoteles yang membahas tentang

sebab final dari sesuatu. Kausa efisiensi: Suatu kajian filsafat Aristoteles yang membahas tentang pelaku dari adanya sesuatu

vii 15. Kausa forma

:

Suatu kajian filsafat Aristoteles yang membahas tentang bentuk

dari adanya sesuatu. 16. Founding Fathers :

Para pendiri negara yang merumuskan Pancasila dan UUD

1945 dalam mempersiapkan Indonesia merdeka. 17. Local Genius

:

Kreatifitas lokal yang keunggulan kompetitif.

18. Local Wisdom

:

Kearifan lokal yang hidup dan membentuk sikap bijak dalam

suatu masyarakat. Counstitusional Government = limited government = redtrained goverenment

→

pemerintah berdasarkan konstitusi

19. Demokrasi: arti kata demos = rakyat, cratos = berkuasa

→

rakyat berkuasa

20. Definisi: Government of rule by the people. 21. Demokrasi konstitusional

→

demokrasi yang dibatasi oleh konstitusi

22. (hukum dasar) 23. Demokrasi konstitusional (Indonesia II)

→

demokrasi yang menonjolkan peranan

perlement serta partai, disebut juga demokrasi parlementer 24. Demokrasi Tepimpin (indonesia II)

→

demokrasi yang dalam banyak aspek telah

menyimpang dari demokrasi konstitusional, kekuasaan ada pada presiden. 25. Demokrasi Pancasila (Indonesia III)

demokrasi konstitusional yang menonjolkan

sistem presidensial 26. Demokrasi pancasila Reformasi ( Indonesia IV )

Demokrasi menonjolkan peranan

parlemen serta partai-partai, tetapi melibatkan langsung rakyat dalam pemilunya 27. Direct Democracy

= Demokrasi langsung

28. Indirect Democracy 29. Welfare state

= Demokrasi tidak langsung = negara kesejahteraan =

30. Rechstaat 31. Rule of Law

sosial sevice state

= negara hukum = pemerintah berdasarkan hukum

32. Representative Democracy

= demokrasi berdasarkan perwakilan

viii

BAB I PENDAHULUAN A. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRASI BERKEADABAN

Pendidikan Kewarganegaraan yang dikenal

sekarang telah mengalami

perjalanan panjang dan melalui kajian kritis sejak tahun 1960-an yang dikenal dengan Mata Pelajaran “Civic” di Sekolah Dasar dan merupakan embrio dari “ Civic Education” sebagai “The Body of Knowledge”. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai instrument pengetahuan (The Body of Knowledge) diarahkan untuk membangun masyarakat demokrasi berkeadaban. Secara normative, Pendidikan Kewarganegaraan memperoleh dasar legalitasnya dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan: “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Ketentuan

di

atas

harus

dipahami

sebagai

pendidikan

yang

akan

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak bangsa yang didasarkan pada nilainilai yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional menurut Pasal 3 Undang-Undang tentang Sisdiknas yang berbunyi: “…berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Dalam ketentuan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pendidikan demokrasi merupakan bagian integral dari pendidikan nasional. Secara kontekstual dewasa ini pendidikan demokrasi sangat memerlukan adanya pemahaman bersama tentang perlunya perubahan dan penegasan kembali mengenai visi, misi, serta strategi psiko-pedagosis dan

ix sosio-andragogis pendidikan kewarganegaraan, ketika pendidikan demokrasi menjadi bagian substansinya.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebijakan dan budaya kewarganegaraan, yang menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan yang secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial kultural, dan kajian ilmiah kewarganegaraan. Demikian pula, pendidikan demokrasi merupakan suatu konsep pendidikan yang sistematik dan koheren yang mencakup pemahaman tentang cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip demokrasi melalui interaksi sosial kultural dan psiko-pedagosis yang demokratis, serta diorientasikan pada upaya sistematis dan sistemik untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik. Oleh karena itu, rekonseptualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan demokrasi Indonesia sangatlah diperlukan karena ternyata proses pendidikan politik, demokrasi, dan HAM selama ini belum memberikan hasil yang mengembirakan dan prospek yang menjanjikan. Indikator yang kasat mata dapat dilihat pada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang cenderung anarkis, pelanggaran HAM di mana-mana, komunikasi sosial-politik yang cenderung mau menang sendiri, hukum yang terkalahkan, serta kontrol sosial yang sering lepas dari tata karma, juga terdegradasinya kewibawaan para pejabat negara. Hasil “National Survey of Voter Education” (Asia Foundation: 1998) menunjukkan bahwa lebih dari 60% dari sample nasional mengindikasikan belum mengerti tentang apa, mengapa, dan bagaimana demokrasi.

Proses rekonseptualisasi pendidikan demokrasi dapat didasarkan pada asumsiasumsi dasar sebagai berikut: 1.

Komitmen Nasional untuk memfungsikan pendidikan sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa memerlukan wahana psikopedagosis (pengembangan potensi didik di sekolah) dan sosio-andragogis (fasilitasi pemberdayaan pemuda dan orang dewasa dalam masyarakat) yang memungkinkan

x terjadinya proses belajar berdemokrasi sepanjang hayat melalui pendidikan demokrasi. 2.

Transformasi demokrasi dalam masyarakat Indonesia memerlukan konsepsi yang diyakini benar dan bermakna yang didukung dengan sarana pendidikan yang tepat sasaran, strategis, dan kontekstual agar setiap individu warga negara mampu memerankan dirinya sebagai warga negara yang cerdas, demokratis, berwatak, dan berkeadaban.

3.

Pendidikan demokrasi yang dilakukan dalam konteks pendidikan formal, nonformal, dan informal selama ini belum mencapai sasaran optimal dalam mengembangkan masyarakat yang cerdas, baik, berwatak, dan berkeadaban. Untuk itu, diperlukan upaya sistematis dan sistemik untuk mengembangkan model pendidikan demokrasi yang secara teoretis dan empiris valid, kontekstual, andal, dan akseptabel.

4.

Secara psiko-pedagosis dan sosio-andragogis, pendidikan demokrasi yang dianggap paling tepat adalah pendidikan untuk mengembangkan kewarganegaraan yang demokratis (education for democratic citizenship), yang di dalamnya mewadahi pendidikan tentang, melalui, dan untuk demokrasi (education about, through, and

for democracy) yang dilakukan secara sistemik dalam sistem pendidikan formal

5.

termasuk pendidikan tinggi. Untuk mendapatkan model pendidikan kewarganegaraan yang secara psiko-pedagogis dan secara sosio-andragogis akseptabel dan andal, diperlukan upaya untuk mengkaji kekuatan konteks, keandalan input, dan proses, dalam rangka menghasilkan produk pendidikan yang memadai sesuai dengan visi dan misi pendidikan kewarganegaraan untuk masyarakat warga Indonesia (civil society/madani/masyarakat Pancasila).

Pendidikan demokrasi dapat dilihat dalam 2 (dua) setting besar, yaitu: “school-

based democracy education” dan “society-based democracy education”. School-based democracy merupakan pendidikan demokrasi dalam konteks atau berbasis pendidikan formal, sedangkan society-based democracy educationmerupakan pendidikan demokrasi dalam konteks atau yang berbasis kehidupan masyarakat.

xi Secara

instrumental,

pendidikan

demokrasi

di

Indonesia

telah

digariskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sejak dari usulan BP KNIP tanggal 1945 sampai munculnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU tentang Sisdiknas). Menurut Pasal 3 Undang-Undang tentang Sisdiknas, tujuan pendidikan nasional dinyatakan sebagai: “…berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, . mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab” Dengan demikian, sejak tahun 1945 sampai sekarang ini, instrumen peraturan perundang-undangan telah menempatkan pendidikan demokrasi sebagai bagian integral dari pendidikan. Dalam tatanan instrument kurikuler, pendidikan demokrasi telah disajikan dalam berbagai mata pelajaran dan mata kuliah. Namun, pendidikan demokrasi di Indonesia belum berhasil secara mendasar karena belum dikembangkan paradigma pendidikan demokrasi yang sistemik sehingga upaya pengembangan “ civic intelligence,

civic participation, and responsibility” melalui berbagai dimensi “civic education” sebagai wahana utama pendidikan demokrasi tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Secara paradigmatis sistem pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya juga menyangkut sistem demokrasi memiliki tiga komponen, yaitu kajian ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan, program kurikuler pendidikan kewarganegaraan, serta gerakan social-kultural kewarganegaraan. Secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan pengetahuan kewarganegaraan, serta berdasarkan nilai dan sikap kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan harus dioptimalkan.

B. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI UMUM SEBAGAI DASAR NILAI DAN PEDOMAN BERKARYA BAGI LULUSAN

Pendidikan abad 21 yang disepakati oleh 9 menteri pendidikan dari negaranegara berpenduduk terbesar di dunia, termasuk Indonesia, di New Delhi 1996, antara lain menyatakan pendidikan harus berperan efektif dalam hal: 1.

Mempersiapkan pribadi, sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab;

xii 2.

Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup; serta

3.

Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan, serta penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni demi kepentingan kemanusiaan. Senada dengan hal di atas, konfrensi dunia tentang pendidikan tinggi yang

diselenggarakan oleh UNESCO di Paris pada tahun 1998 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 140 negara, termasuk Indonesia, menyepakati perubahan pendidikan tinggi ke masa depan yang bertumpu pada pandangan bahwa tanggungjawab pendidikan tinggi adalah: 1.

Selain meneruskan nilai-nilai, transfer ilmu pengetahuan teknologi dan seni, juga melahirkan warga negara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan;

2.

Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis; serta

3.

Mengubah cara berpikir, sikap hidup, dan perilaku berkarya individu atau pun kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan social yang berkaitan perubahan kearah kemajuan, adil dan bebas. Senyampang dengan kesepakatan dunia yang telah disebutkan di atas,

pendidikan nasional Indonesia melakukan penyesuaian yang ditungkan dalam Tap MPR No. VII Tahun 2001 yang menyatakan bahwa visi Indonesia 2020 bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

Menurut Malik Fajar (1999), masyarakat Indonesia, seperti wujud visi Indonesia 2020 tersebut, disebut pula sebagai “masyarakat madani”, yaitu suatu masyarakat yang memiliki “keadaban demokratis” atau masyarakat yang berkarakter sebagai berikut: 1.

Beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan pancasilais;

2.

Demokratis, berkeadaban, menghargai perbedaan, serta keragaman pendapat dan

3.

pandangan; Mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kesetaraan, dan tidak deskriminatif;

xiii 4.

Sadar serta tunduk pada hukum dan ketertiban;

5.

Mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan public, serta memiliki keahlian dan keterampilan kompetitif dengan solidaritas universal;

6.

Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang mengakar pada masyarakat beradab dan demokratis; serta

7.

Belajar dan berlangsung sepanjang hayat, serta membangun warga negara berkeadaban.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 memberikan rumusan tentang Visi Indonesia 2020 berupa masyarakat warga yang berkeadaban ( civil society, masyarakat madani) yang hendak diwujudkan melalui pendidikan nasional, yaitu sebagai berikut:

“…berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Untuk mencapai Visi Indonesia 2020 Pendidikan Tinggi Nasional Indonesia memiliki program jangka menengah yang disebut Visi Pendidikan Tinggi Nasional 2010, yaitu: 1. Mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa untuk menjadi warga negara

yang baik dan bertanggung jawab bagi kemampuan bersaing bangsa dalam mencapai kehidupan yang bermakna; serta

2.

Membangun suatu sistem pendidikan tinggi yang berkontribusi dalam pembangunan

masyarakat yang demokratis, berkeadaban dan inklusif, serta menjaga kesatuan dan persatuan nasional.

Dengan dasar semua itu, perguruan tinggi harus mampu menghasilkan: “manusia yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, kompeten dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta memiliki komitment tinggi untuk berbagai kegiatan pemenuhan amanat sosial”.

xiv

I.Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

Pasal 37 Ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat: 1. Pendidikan Agama, 2. Pendidikan Kewarganegaraan, dan 3. Bahasa Ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjuta oleh Peraturan Pemerintah, tetapi sampai sekarang yang dimaksud tidak kunjung tiba. Sebelum Peraturan Pemerintah keluar, maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tenteng Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku. Menurut ketentuan ini, pendidikan kewarganegaraan termasuk dalam kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK). Secara ideal pendidika kewarganegaraan memegang peran untuk mengembangkan potensi mahasiswa sebagai Warga negara Indonesia yang berkepribadian mantap, serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Aktualisai dari pendidikan kewarganegaraa tersebut adalah melahirkan mahasiswa sebagai ilmuan professional, sekaligus warga negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tana air (nasionalisme) yang tinggi. Hal ini sesuai dengan paradigma pendidikan tinggi nasional yang telah dicanangkan untuk 2003-2010. Proses pembelajaran sebagai pemupukan nasionalisme, serta kesadaran berbangsa dan bernegara bagi mahasiswa sebagai calon cendikiawan, ilmuwan, ataupun tenaga professional yang berkemampuan kompetitif secara internasional berdasarkan pada prinsip-prinsip dan pola Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

II.Materi Kajian Pendidikan Kewarganegaraaan

Berdasarkan paradigma pendidikan tinggi 2003-2010, kompetensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat dirumuskan sebagai berikut:

xv 1. Melahirkan warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara, serta nasionalisme yang tinggi; 2. Melahirkan warga negara yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai ham dan demokrasi, serta berpikir kritis terhadap permasalahannya; 3. Melahirkan warga negara yang mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan, menyelesaikan konflik dalam masyarakat secara damai berdasar nilai-nilai pancasila dan nilai-nilai universal, serta menghormati supremasi hukum (rule of law/rechtstaat); 4. Melahirkan warga negara yang mampu memberikan kontribusi terhadap persoalan bangsa dan kebijakan publik, serta 5. Melahirkan warga negara yang memiliki pemahaman internasional mengenai “civil society”. Untuk mencapai kompetensi tersebut materi kajian kewarganegaraan di perguruan tinggi sesuai Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, pasal 4 ayat 2, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Filsafat pancasila Identitas nasional Politik dan strategi Demokrasi indonesia Ham dan rule of law Hak dan kewajiban warga negara Geopolitik indonesia Geostrategi indonesia Dengan memahami latar belakang filosofis Pendidikan Kewarganegaraan di

Perguruan Tinggi Umum, maka diharapkan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan,

paradigma

pendidikan

demokrasi

secara

sistematis

dengan

pengembangan civic intelligence, civic participation, and civic responsibility dari “civic

education”

merupakan

wahana

pendidikan

demokrasi

yang

diharapkan

dapat

menghasilkan manusia berkualitas dengan keahlian profesional serta berkeadaban khas Pancasila.

Pancasila harus menjadi core philoshopy bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis dalam rangka mewujudkan masyarakat bangsa yang berkeadaban. Berdasarkan itu semua, Perguruan Tinggi Umum harus mampu menghasilkan manusia yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, berkompoten

xvi dalam penguasaan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni, serta memiliki komitmen tinggi untuk berbagai kegiatan pemenuhan amanat sosial tersebut. C. GARIS BESAR RENCANA PEMBELAJARAN (GBRP)

KODE/ MATA KULIAH : 082 U003/ PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Oleh :

TIM MATA KULIAH PEND.KEWARGANEGARAAN (Rahmatullah Jafar,S.Ip,M.Si)

MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) UNIT PELAKSANA TEKNIS MATA KULIAH UMUM (UPT MKU) UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2011

xvii

1. KOMPETENSI LULUSAN MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK), UNIT PELAKSANA TEKNIS MATA KULIAH UMUM (UPT MKU),UNIVERSITAS HASANUDDIN KEPUTUSAN DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS NO : 43/DIKTI/Kep/2006

1.

“Merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan

VISI MPK

kepribadiaannya sebagai manusia indonesia seutuhnya”.

2.

“Membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab”.

MISI MPK

1.

3. 4. 5. 6.

Memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai Agama, Budaya dan Kewarganegaraan Kemampuan menerapkan nilai- nilai Agama, Sosial Budaya dan Kewarganegaraan dalam kehidupan Memiliki kepribadian yang Mantap Kemampuan berpikir kritis Kemampuan bersikap Rasional, Etis, Estetis dan Dinamis Memiliki pandangan Luas

7.

Kemampuan bersikap demokratis yang berkeadaban

2. 3.

STANDAR KOMPETENSI MPK

2. KOMPETENSI LULUSAN MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAAN KELOMPOK KOMPETENSI

NO

A 1

Kompetensi Utama 2

1

Kompetensi Pendukung

ELEMEN KOMPETENSI

RUMUSAN KOMPETENSI LULUSAN

2 3

Menjadi ilmuan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban. Menjadi warga negara yang memiliki daya saing; berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem pancasila Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pentingnya matakuliah pendidikan kewarganegaraan. Mahasiswa dapat memperluas wawasan berpikirnya dalam mengaktualisasikan nilainilai pancasila Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami identitas nasional

V

V

V

V V

B

C

D

E

xviii =

KELOMPOK KOMPETENSI

NO

A 4 5


6

7 8 1

Kompetensi Lainnya

ELEMEN KOMPETENSI

RUMUSAN KOMPETENSI LULUSAN

Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami politik dan strategi nasional Mahasiswa dapat menerapkan konsep demokrasi Indonesia Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami hak azasi manusia dan aturan hukum di indonesia Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan hak dan kewajiban warga negara Mahasiswa dapat memahami geopolitik dan geostrategi Indonesia Memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai Agama, Budaya dan Kewarganegaraan nilai dan

B

C

D

E

V V V

V V V

2

Kemampuan menerapkan nilaiAgama, Sosial Budaya Kewarganegaraan

3

Kemampuan berpikir kritis

V

4

Kemampuan bersikap Rasional, Etis, Estetis dan Dinamis

V

V

Elemen Kompetensi :

A. B. C. D. E.

Landasan kepribadian Penguasaan ilmu dan keterampilan Kemampuan berkarya Sikap dan prilaku dalam berkarya Pemahaman kaidah berkehidupan bersama sesuai dengan keahliah berkarya

3. FORMAT RENCANA PEMBELAJARAN BERBASIS SCL MATA KULIAH : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Kompetensi Utama


Menjadi ilmuan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban dan menjadi warga negara yang memiliki daya saing;berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem pancasila. Mampu mengetahui dan memahami pentingnya matakuliah pendidikan kewarganegaraan. Mampu memperluas wawasan berpikirnya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai pancasila, sehingga mengetahui dan memahami identitas nasional, mengetahui dan memahami politik dan strategi nasional, menerapkan konsep demokrasi indonesi,memahami mengetahui dan dan memahami hak azasi manusia dan aturan hukum di Indonesia, menerapkan hak dan kewajiban warga Negara dan dapat memahami geopolitik dan geostrategi Indonesia.

xix Kompetensi Institusional

4.

Memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai Agama, Budaya dan Kewarganegaraan. Mampu menerapkan nilai- nilai Agama, Sosial Budaya dan Kewarganegaraan dalam kehidupan, Memiliki kemampuan berpikir kritis, bersikap Rasional, Etis, Estetis dan Dinamis.

GARIS BESAR RENCANA PEMBELAJARAN BERBASIS SCL MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARA AN (082 U003) M KE-

SASARAN PEMBELAJARAN

MATERI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN

INDIKATOR

BOBOT

PENILAIAN

PENILAIAN

PENDAHULUAN

I-III

IV

Mahasiswa dapat memahami latar belakang, tujuan dan kompetensipendidikan kewarganegaraan

1. Penjelasan tentang materi dan aturan perkuliahan 2. Latar Belakang Ceram ah Interakti f Pendidikan Kewarganegaraan 3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 4. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

Mahasiswa dapat memahami nilai-nilai jati diri bangsa melalui pengka jian aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat Panca sila sehingga dengan pemahaman Pancasila Sebagai tersebut dapat tumbuh Sistem Filsafat personal wisdom yang integratif dalam dimensi kompentensi (civic kewarganegaraan

Colaboratif Learning

knowledge, civic ski lls, civic commitment, civic convidence, dan civic competence).

V

Pancasila Sebagai Mahasiswa dapat memahami pancasila Ideologi Bangsa Dan sebagai idiologi bangsa Negara dan negara


VI

Mahasiswa dapat mengenali karakteristik identitas nasional sehingga dapat mem iliki Identitas Nasional daya tangkal terhadap berbagai hal yang akan menghilangkandentitas i nasional indonesia


Mahasiswa dapat: 1. Memahami aturan perkuliahan; 2. MenjelaskanLatar bel akang Pend.Kewarganegaraan 3. Menjelaskan tujuan dan kompetensi Pend.Kewarganegaraan

5%

Mahasiswa dapat: 1. Mendeskripsikan Pancasila sebagai jati diri bangsa; 2. Mengemukakan Pengertian Filsafat Pancasila; 3. Menganalisis sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat; 4. Mendeskripsikan aspek ontologi lsafat Fi Pancasila; 10 % 5. Mendeskripsikan aspek epistemologi safat Fil Pancasila; 6. Mendeskripsikan aspek aksiologi lsafat Fi Pancasila; serta 7. Menganalisis secara komprehensif Filsafat Pancasila dalam konteks kewarganegaraan. Mahasiswa dapat : 1. Menjelaskan pengertian diologi i secara umu m, 2. Menjelaskan makna idiologi bagi bangsa dan negara. 3. Menjelaskanidiologi terbuka, ideologi tertutup, ideologi komprehensif dan ideologi partikular. 4. Memahami peranan idiologi bangsa bagi bangsa dan negara. 5% 5. Memahami pancasila sebagai ideologi bangsa dan ne gara indone sia yang m emiliki ciri terbuka, komprehensif, reformatif, dan dinamis. 6. Membandingkan idi ologipancas ila dengan idiologi dunia lainnya seperti liberalisme, komunisme , sekularisme, ndaidiologi keagamaan. Mahasiswa dapat : 1. Menjelaskan Latar Belakang dan Pengertian Identitas Nasional; 2. Menjelaskan Muatan dan Unsur-Unsur Identitas Nasional; 10 % 3. Menjelaskan keterkaitan Globalisasi denga n Identitas Nasional; 4. Menjelaskan keterkaitan ntegrasi I Nasional dengan Identitas Nasional; 5. Menganalisi s tentang Paham Nasional ismeatau

xx Paham Kebangsaan sebagai paham yang mengantarkan pada konsep Identitas Nasional; serta 6. Menganalisis tentang Revitalisasi Pancasila sebagai Pemberdayaan Identitas Nasional

= M KE


MATERI PEMBELAJARAN


Mahasiswa dapat

VII


VIII

Mahasiswa dapat mengenali masalahPolitik dan Strategi masalah strategis dalam Nasional politik dan strategi nasional


IX

Mahasiswa dapat mengerti, memahami tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi, Demokrasi dan serta dapat Pendidikan mengem bangkan kap si Demokrasi demokrasi dalam kehidupan nyaseharihari.


X

XI

XII

=

menjelaskan konsep dasar ketatanegaraan secara konstitusional, Sistem Konstitusi Hasil Amandemen UUD Indonesia 1945 dan Hubungan Antara LembagaLembaga

Mahasiswa dapat mengidentifi kasi dan menganalisis HAM.

Hak Asasi Manusia

Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami aturan hukum idindonesia serta memilikikesada ran tentang pentingnya rule Rule Of Law of law dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mahasiswa dapat mengidentifi kasi dan Hak dan Kewajiban menganalisi s Hakdan Warga Negara Kewajiban warga Negara


INDIKATOR

BOBOT

PENILAIAN

PENILAIAN

Mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia. 2. Menjelaskan maknapembukaan isi UD U 1945, kedudukan pembukaan UUD 1945. 3. Menjelaskan makna isipembukaan UU D 1945 sebaga i “ staatfundam entalnorm ‘ dan 5% kedudukannya dalam tertib hukum Indonesia. 4. Menjelaskan tentang reformasi hukum tata negara yang melatarbelakangi amandemen serta proses amandemen. 5. Menjelaskan hubungan antara lembaga-lembaga negara Mahasiswa dapat : 1. Menjelaskan latar belakang politik dan strategi nasional; 2. Memecah permasa lahan poli tik,str ateginasional, dan, geopolitik; 5% 3. Menganalisis wujud nas pol dan stranas di indonesia. 4. Menganalisis berbagai permasalahan polsrahanka Mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan makna demokrasi. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk demokrasi. 3. Menjelaskan keunggulan demokrasi. 4. Menjelaskan secara terperinci nilai-nialai 10 % demokrasi. 5. Menjelaskan macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di indonesia. 6. Menjelaskan tentang Pendidikan Demokrasi. Mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan pengertian, sejarah dan macammacam HAM 5% 2. Menjelaskan HAM dalam Tataran Global 3. Menganalisa HAM di Indonesia dalam konteks permasalahan dan penegakannya Mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan pengertian dan Lingkup Rule of Law



2. MenganalisaIsu-IsuRule of Law 3. Menjelaskan Prinsip-Prinsip Rule of Law Secara 5% Formal di Indonesia 4. Menjelaskan Prinsip-Prinsip Rule of law Secara Hakiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 5. Menganalisa Strategi Pelaksanaan (Pengembangan) Rule of Law. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mahasiswa dapat menjelaskan : Pengertian bangsa dan Negara; Penduduk dan warga Negara; Asas kewarganegaraan; Problem status kewarganegaraan; Hak Warga Negara Kewajiban Warga Negara; Kewajiban Negara dan Pemerintah;

10 %

xxi

M KE


MATERI PEMBELAJARAN


XIII

Mahasiswa dapat memahami Geo Politik Geo Politik Indonesia


XIV

Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis konsep GeostiategiIndonesia yang berupa konsep Ketahanan Nasional Indonesia


I-XIV XV XVI

Geo Strategi

TOTAL PROSES SCL TOTAL PROSES SCL DIKONVERSI MENJADI TUGAS MANDIRI Pemah amanmateri Pemah amanmateri

UjianAkhirSem. RemedialUnit

Tertul is Tertulis/ Lisan/Tugas

INDIKATOR

BOBOT

PENILAIAN

PENILAIAN

Mahasiswa dapat : 1. Menjelaskanandasa l n histories perkembangan pengetahuan tentang geopolitik . 2. Menjelaskan konsepsi cara pandang wawasan nasional bangsa Indonesia. 3. Memahami berbagai masalah dasar kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia dengan 15 % menerapkan pandangan bangsa Indonesia tentang diri meliputi: sejarah, filsafat, kebhinekaan etnik, budaya, agama dan lingkungan geografi yang berbentuk Negara kepulauan yang berada diposisi silang antara dua benua dan dua lautan. 4. Menjelaskan tentang pelaksanaan otonomi daerah. Mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan pengertian Ketahanan Nasional; 2. Menggambarkan keterkaitan berbagai aspek Ketahanan Nasional; 3. Menggunakan konsep Ketahanan Nasional dalam memecahkan 15 % persoalan atau menc ari solusi persoalan yang muncul dalam masyarakat; 4.Menganalisis isu-isu aktual berdasarkan perspektif Ketaha nan Nasional. 100 % 60 15 Kesesuaian Jawaban dengan 25 pertanyaan Kesesuaian Jawaban dengan pertanyaan/erpenuhiny T a Unsur15 unsur tugas

xxii

BAB II PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkembangan masyarakat dunia yang semakin cepat secara langsung ataupun

tidak langsung mengakibatkan perubahan besar pada berbagai bangsa di dunia. Gelombang besar kekuatan internasional dan transnasional melalui globalisasi telah mengancam, bahkan mengasai eksistensi Negara-negara kebangsaan, termasuk Indonesia. Akibat yang langsung terlihat adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan kebangsaan

karena

adanya

perbenturan

kepentingan

antara

nasionalisme

dan

internasionalisme. Permasalahan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia menjadi semakin kompleks dan rumit manakala ancaman internasional yang terjadi di satu sisi, pada sisi yang lain muncul masalah internal, yaitu maraknya tunttan rakyat, yang secara objektif mengalami suatu kehidupan yang jauh dari kesejahteraan dan keadilan social. Paradoks antara kekuasaan global dengan kekuasaan nasional ditambah komplik internal seperti gambaran di atas, mengakibatkan suatu tarik menarik kepentingan yang secara langsung mengancam jati diri bangsa. Nilai-nilai baru yang masuk, baik secara sujektif maupun objektif, serta terjadinya pergeseran nilai di tengah masyarakat yang pada akhirnya mengancam-prinsip-prinsip hidup berbangsa masyarakat Indonesia. Prinsip dasar yang telah ditemukan oleh peletak dasar ( The founding fathers ) Negara Indonesia yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat bernegara, itulah pancasila.

Dengan pemahaman demikian, maka pancasila sebagai

filsafat hidup bangsa Indonesia saat ini mengalami ancaman dengan munculnya nilai-nilai baru dari nuar dan pergeseran nilai-nilai yang terjadi. Secara ilmiah harus disadari bahwa suatu masyarakat suatu bangsa, senantiasa memeliki suatu pandangan hidup atau filsaat hidup masing-masing, yang berbeda dengan

xxiii bangsa lain didunia. Inilah yang disebut sebagai local genius (kecerdasan / kreatifitas local) dan sekaligus sebagai local wisdom (kearifan local) bangsa. Dengan demikian, bangsa Indonesia tidak mungkin memiliki kesamaan pandangan hidup dan filsafat hidup dengan bangsa lain. Ketika para pendiri Negara Indonesia menyiapkan berdirinya Negara Indonesi merdeka, mereka sadar sepenuhnya untuk menjawab suatu pertanyaan yang fundamental “ di atas dasar apakah Negara Indonesia merdeka ini didirikan?” jawaban atas pertanyaan mendasar ini akan selalu menjadi dasar dan tolak ukur utama bangsa ini meng-Indonesia. Dengan kata lain, jati diri bangsa selalu bertolak ukur pada nilai-nilai pancasila sebagai filsafat bangsa. Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistim filsafat. Pemahaman demikian memerlukan pengkajian lebih lanjut menyangkut aspek ontology, epistemology, dan aksiologi dari kelima sila pancasila.

B. Ruang Lingkup

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakekatnya merupakan system filsafat. Pemahaman demikian memerlukan pengkajian lebih lanjut menyangkut aspek ontology, epistemology dan aksiologi dari kelima sila pancasila.

C. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai jati diri bangsa melalui pengkajian aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat Pancasila sehingga dengan pemahaman tersebut diharapkan dapat tumbuh personal wisdom yang integratif dalam dimensi kompentensi kewarganegaraan (civic knowledge, civic skills, civic commitment, civic convidence, dan civic competence).

Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat: 1. Mendeskripsikan Pancasila sebagai jati diri bangsa;

xxiv 2. Mengemukakan Pengertian Filsafat Pancasila; 3. Menganalisis sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat; 4. Mendeskripsikan aspek ontologi Filsafat Pancasila; 5. Mendeskripsikan aspek epistemologi Filsafat Pancasila; 6. Mendeskripsikan aspek aksiologi Filsafat Pancasila; serta 7. Menganalisis

secara

kewarganegaraan.

komprehensif

Filsafat

Pancasila

dalam

konteks

xxv

URAIAN BAHAN PEMBELAJARAN

A. Pengertian Filsafat

Filsafat berasal dari bahasa Yunani “philein” yang berarti cinta dan “Sophia” yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat menurut asal katanya berarti cinta akan kebijaksanaan, atau mencintai kebenaran / pengatahuan. Cinta dalam hal ini mempunyai arti yang seluasluasnya, yang dapat dikemukakan sebagai keinginan yang menggebu dan sungguhsungguh terhadap sesuatu, sedangkan kebijaksanaan dapat diartikan sebagai kebenaran yang sejati. Dengan demikian, filsafat secara sederhana dapat diartikan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati. Filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan menurut J. Gredt dalam bukunya “elementa philosophiae”, filsafat sebagai “ilmu pengetahuan yang timbul dari prinsip-prinsip mencari sebab musababnya yang terdalam”.

a. Filsafat Pancasila

menurut Ruslan Abdul Gani, bahwa pancasila merupakan filsafat Negara yang lahir collective ideologie (cita-cita bersama). Dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat, karena pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father bangsa Indonesia, kemudian dituangkan dalam suatu “system” yang tepat. Adapun menurut Notonagoro, filsafat pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat pancasila.

b. Karakteristik Sistem Filsafat Pancasila

Sebagai filsafat, pancasila memiliki karasteristik system filsafat tersendiri yang berbeda dengan filsafat lainnya, di antaranya: 1. Sila-sila pancasila merupakan satu kesatuan sistim yang bulat dan utuh (sebagai suatu totalitas). Dengan pengertian lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan pancasila.

xxvi 2. Susunan pancasila dengan suatu sistim yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut :

xxvii

Ketiga gambar di atas menunjukkan bahwa: •

Sila 1, meliputi, mendasari, dan menjiwa: sila 2, 3, 4, dan 5.

•

Sila 2, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, serta mendasari dan mcnjiwai sila 3,4, dan 5.

•

Sila 3, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, serta mendasari dan menjiwa; sila 4 dan 5.

•

Sila 4, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, & 3, serta mendasari dan menjiwai sila 5.

•

Sila 5, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4.

•

Pancasila sebagai suatu substansi, artinya unsur asli/permanen/primer Pancasila sebagai suatu yang ada mandiri, yang unsur-unsurnya berasal dari dirinya sendiri.

•

Pancasila sebagai suatu realitas, artinya ada dalam diri manusia Indonesia dan masyarakatnya, sebagai suatu kenyataan hidup bangsa, yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

c. Prinsip-Prinsip Filsafat Pancasila

Pancasila ditinjau dari Kausalitas Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Kausa Materialis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan materi/bahan, dalam hal ini Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri;

.

2) Kausa Formalis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya, Pancasila yang ada dalam pembukaan UUD '45 memenuhi syarat formal (kebenaran formal); 3) Kausa Efisiensi, maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka; serta 4) Kausa Finalis. maksudnya berhubungan dengan tujuannya, yaitu tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Inti atau esensi sila-sila Pancasila meliputi: 1) Tuhan, yaitu sebagai kausa prima; 2) Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial; 3) Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri; 4) Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan hergotong royong; serta

xxviii 5) Adil, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.

d. Hakikat Nilai-Nilai Pancasila

Nilai adalah suatu ide atau konsep tentang apa yang seseorang pikirkan yang merupakan hal yang penting dalam hidupnya. Nilai dapat berada di dua kawasan : kognitif dan afektif. Nilai adalah ide, bisa dikatakan konsep dan bisa dikatakan abstraksi (Sidney Simon: 1986). Nilai merupakan ha! yang terkandung dalam hati nurani manusia yang lebih memberi dasar dan prinsip akhlak yang merupakan standar dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati (potensi). Langkah-langkah awal dari "nilai" adalah seperti halnya ide manusia yang merupakan potensi pokok human being. Nilai tidaklah tampak dalam dunia pengalaman. Dia nyata dalam jiwa manusia. Dalam ungkapan lain, ditegaskan oleh Sidney B. Simon (1986) bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan nilai adalah jawaban yang jujur tapi benar dari pertanyaan "what you are really, really, really, want. " Studi tentang nilai termasuk dalam ruang lingkup estetika dan etika. Estetika cenderung pada studi dan justifikasi yang menyangkut tentang manusia memikirkan keindahan, atau apa yang mereka senangi. Misalnya, mempersoalkan atau menceritakan si rambut panjang, pria pemakai anting-anting, nyanyian-nyanyian bising, dan bentuk-bentuk scni lain. Adapun etika cenderung pada studi dan justifikasi tentang aturan atau bagaimana manusia berperilaku. Ungkapan etika sering timbul dari pertanyaan-pertanyaan yang mempertentangkan antara benar dan salah, baik dan buruk. Pada dasarnya studi tentang etika merupakan pelajaran tentang moral yang secara langsung merupakan pemahaman tentang apa itu benar dan salah. Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan negara, berkonsensus untuk memegang dan menganut Pancasila sebagai sumber inspirasi. nilai, dan moral bangsa. Konsensus bahwa Pancasila sebagai anutan untuk pengembangan nilai dan -moral bangsa ini secara ilmiah filosofis merupakan pemufakatan yang normatif. Secara epistemologis bangsa Indonesia punya keyakinan bahwa nilai dan moral yang terpancar dari asas Pancasila ini sebagai suatu hasil sublimasi, serta kristalisasi dari sistem nilai budaya bangsa dan agama yang seluruhnya bergerak vertikal, juga horizontal serta dinamis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, untuk menyinkronkan dasar filosofis-ideologis menjadi wujud jati

xxix diri bangsa yang nyata dan konsekuen secara aksiologis, bangsa dan negara Indonesia berkehendak untuk mengerti, menghayati, membudayakan, dan melaksanakan Pancasila. Upaya ini dikembangkan melalui jalur keluarga, masyarakat, dan sekolah. Refleksi filsafat yang dikembangkan oleh Notonagoro untuk menggali nilai-nilai abstrak. hakikat nilai-nilai Pancasila, ternyata kemudian dijadikan pangkal tolak pelaksanaannya yang berwujud konsep pengamalan yang bersifat subjektif dan objektif. Pengamalan secara cbjektif adalah pengamalan di bidang kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan, yang penjelasannya berupa suatu pcrangkat ketentuan hukum yang secara hierarkis berupa pasal-pasal UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang Organik, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Pengamalan secara subjektif adalah pengamalan yang dilakukan oleh manusia individual, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat ataupun sebagai pemegang kekuasaan, yang penjelmaannya berupa tingkah laku dan sikap dalam hidup sehari-hari. Nilai-nilai yang bersumber dari hakikat Tuhan, manusia, satu rakyat, dan adil dijabarkan menjadi konsep Etika Pancasila, bahwa hakikat manusia Indonesia adalah untuk memiliki sifat dan keadaan yang berperi Ketuhanan Yang Maha Esa, berperi Kemanusiaan, berperi Kebangsaan, berperi Kerakyatan, dan berperi Keadilan Sosial. Konsep Filsafat Pancasila dijabarkan menjadi sistem Etika Pancasila yang bercorak normatif. Ciri atau karakteristik berpikir filsafat adalah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Sistematis, Mendalam, Mendasar, Analitis, Komprehensif, Spekulatif. Representatif, dan Evaluatif.

Cabang-cabang filsafat meliputi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Epistemologi (Filsafat Pengetahuan), Etika (Filsafat Moral), Estetikaf Filsafat Seni), Metafisika (membicarakan tentang segala sesuatu di balik yang ada), Politik (Filsafat Pemerintahan), Filsafat Agama, Filsafat Ilmu, Filsafat Pendidikan,

xxx 8) Filsafat hukum, 9) Filsafat Sejarah, 10) Filsafat Matematika, dan Kosmologi (membicarakan tentang segala sesuatu yang ada yang teratur). Aliran Filsafat meliputi: 1) 2) 3) 4)

Rasionalism Marxisme Idealisme Realisme

5) 6) Positivisme Materialisme 7) Eksistensialisme 8) Utilitarianisme 9) Hedonisme 10) Spiritualisme 11) Stoisme 12) Liberalisme

e. Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia

Pancasila sebagai sesuatu yang ada, maka dapat dikaji secara filsafat (ingat objek material filsafat adalah segala yang ada), dan untuk mengetahui bahwa Pancasila sebagai system filsafat, maka perlu dijabarkan tentang syarat-syarat filsafat terhadap Pancasila tersebut, jika syarat-syarat system filsafat cocok pada Pancasila, maka Pancasila merupakan system filsafat, tetapi jika tidak maka bukan system filsafat. Sebaimana suatu logam dikatakan emas bila syarat-syarat emas terdapat pada logam tersebut.

Penjabaran filsafat terhadap Pamcasila : 1) Objek filsafat : yang pertama objek material adalah segala yang ada dan mungkin ada. Objek yang demikian ini dapat digolongkan ke dalam tiga hal, yaitu ada Tuhan, ada manusia, dan ada alam semesta. Pancasila adalah suatu yang ada, sebagai dasar negara rumusannya jelas yaitu : 1. Ke-Tuhanan Y.M.E. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

xxxi Dari rumusan ini maka objek yang didapat adalah : Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Dan dari kelima objek itu dapat dipersempit lagi ke dalam tiga saja,

yaitu

Tuhan, manusia dan alam semesta untuk mewakili objek satu, rakyat, dan adil, hal-hal yang bersatu, rakyat dan keadilan itu berada pada alam

sebab

semesta itu sendiri.

Dengan demikian dari segi objek material Pancasila dapat diterima.

Kedua, objek formal filsafat adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada itu sendiri. Apakah Pancasila juga kajian hakikat? Kalau menilik dari kelima objek

kelima sila

Pancasila itu, semuanya tersusun atas kata dasar dengan tambahan awalan ke/per dan akhiran an. Menurut ilmu bahasa, jika suatu kata dasar diberi awalan ke atau per dan akhiran an, maka akan menjadi abstrak (bersifat abstrak) benda kata dasar tersebut, lebih dari itu menunjukkan sifat hakikat dari bendanya. Misalnya kemanusiaan, maknanya adalah hakikat abstrak dari manusia itu sendiri, yang mutlak, tetap dan tidak berubah. Demikian juga dalam sila-sila Pancasila yang lainnya, yaitu Ke-Tuhanan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Khusus untuk persatuan, awalan per menunjukkan suatu proses menuju ke awalan ke yang nantinya diharapkan menjadi kesatuan juga. Dengan analisis penjabaran ini, maka Pancasila memenuhi syarat juga dalam hal objek formalnya. 2) Metode filsafat : Metode filsafat adalah kontemplasi atau perenungan atau berfikir untuk menemukan hakikat. Jadi di sini bukan berfikirnya, tetapi cara menemukan hakikat, atau metode menemukan hakikat. Secara umum ada dua dan tiga dengan metode

campuran,

yaitu

metode analisa, metode sintesa serta metode analisa dan sintesa (analitico-syntetik). Demikian juga Pancasila, ia temuikan dengan cara-cara tertentu dengan metode analisa dan sintesa, nilai-nilainya digali dari buminya Indonesia.

3) Sistem filsafat : setiap ilmu maupun filsafat dalam dirinya merupakan suatu system, artinya merupakan suatu kebulatan dan keutuhan tersendiri, terpisah dengan system lainnya. Misalnya psykhologi merupakan kebulatan tersendiri terpisah dan berbeda dengan anthropologi, demikian seterusnya ilmu-ilmu dan filsafat yang lain.

xxxii Pancasila sebagai suatu Dasar Negara adalah merupakan suatu kebulatan. Memang terdiri dari lima, tetapi sila-sila tersebut saling ada hubungannya satu dengan lainnya secara keseluruhan, tidak ada satupun sila yang terpisah dengan yang lainnya. Oleh karena itu dapat diistilahkan “Eka Pancasila”, lima sila dalam satu kesatuan yang utuh. Setiap sila mengandung, dibatasi dan disifati oleh keempat sila lainnya. Silasila yang di depan mendasari dan menjiwai sila-sila yang di belakang, sedang sila-sila yang di belakang merupakan pengkhususan atau bentuk realisasi dari sila-sila yang di depan, dan dari segi keluasannya sila-sila yang di belakang lebih sempit dari sila-sila yang di muka. Dilihat dari pemahaman ini, maka sila pertama ke-Tuhanan Y.M.E., adalah dasar yang paling umum bagi semua sila yang di belakang, mendasari, dan menjiwai semua sila, sedang semua sila yang kelima merupakan sila yang terkhusus dan merupakan tujuan dari semua sila yang di depan, oleh karena itu rumusannya (redaksinya) berbunyi “… untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

4) Sifat universal filsafat : Berlaku umum adalah sifat dari pengetahuan ilmiah, dan universal adalah sifat dari kajian filsafat. Pengertian umum itu bertingkat, dari umum penjumlah yang kecil (kolektif) dari sekumpulan jumlah tertentu sampai jumlah yang lebih besar dan

luas

lagi hingga kepada umum seumum-umumnya (universal). Bagaimana jika diterapkan pada Pancasila? Misalnya kajian tentang hakikat manusia, sebagaimana terdapat dalam sila ke dua Pancasila. Hakikat manusia adlah unsur-unsur dasar yang mutlak pada manusia adalah sama bagi seluruh jenis makhluk yang namanya manusia, yang berada di manapun dan waktu kapanpun, jadi pengertian ini (universal) tidak terbatas pada ruang dan waktu, di mana dan kapanpun manusia itu berada. Sila keadilan demikian juga, bahwa yang namanya “adil” itu sama hakikatnya maknanya di manapun dan kapanpun, demikian juga berlaku pada sila-sila yang lainnya. Dengan uraian yang merupakan penjabaran dari syarat-syarat filsafat yang ternyata cocok diterapkan kepada Pancasila, ini menunjukkan dan mengukuhkan bahwa

xxxiii Pancasila benar-benar suatu system filsafat. Yaitu Sistem Filsafat Bangsa Indonesia, nama Indonesia ini ditambahkan karena objek materialnya seperti telah diutarakan di muka adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Yaitu digali dari buminya Indonesia, dari nenek moyang kita sejak lama, dari khasanah kehidupannya, dari kebiasaannya, adaptistiadatnya, kebudayaannya, serta kepercayaan dan agama-agamanya.

B. Kajian Ontologis

Secara ontologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Menurut Notonagoro hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia. Mengapa?, karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Hal ini dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusian yang adil dan beradab, berkesatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin

oleh

hikmah

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan,

serta

berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada hakikatnya adalah manusia (Kaelan, 2005). Dengan demikian. secara ontologis hakikat dasar keberadaan dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Untuk hal ini. Notonagoro lebih lanjut mcngemukakan bahwa manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, serta jasmani dan rohani. Selain itu, sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, secara hierarkis sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat silasila Pancasila (Kaelan, 2005). Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki susunan lima sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan, serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yaitu berupa sifat kodrat monodualis, sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Di samping itu, kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri, sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Konsekuensmya, segala aspek dalam penyelenggaraan negara diliputi oleh nilai-

xxxiv nilai Pancasila yang merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki sifat dasar yang mutlak berupa sifat kodrat manusia yang monodualis tersebut. Kemudian, seluruh nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi dasar rangka dan jiwa bagi bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus dijabarkan dan bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila. seperti bentuk negara, sifat negara, tujuan negara, tugas/kewajiban negara dan warga negara, sistem hukum negara, moral negara, serta segala aspek penyelenggaraan negara lainnya.

C. Kajian Epistemologi

Kajian epistemologi filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan (ilmu tentang ilmu). Kajian epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Menurut Titus (1984:20) terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu: a. tentang sumber pengetahuan manusia; b. tentang teori kebenaran pengetahuan manusia; serta c. tentang watak pengetahuan manusia. Epistemologi Pancasila sebagai suatu objek kajian pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Adapun tentang sumber pengetahuan Pancasila. sebagaimana telah dipahami bersama, adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia itu sendiri. Merujuk pada pemikiran filsafat Aristoteles, bahwa nilai-nilai tersebut sebagai kausa material is Pancasila. Selanjutnya, susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari dari sila-sila Pancasila ifu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, yaitu: a. Sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya;

xxxv b. Sila kedua didasari sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat. dan kelima; c. Sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima; d. Sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima; serta e. Sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Demikianlah. susunan Pancasila memiliki sistem logis, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut kualitas ataupun kuantitasnya. Selain itu, dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut isi arti sila-sila Pancasila tersebut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa member! landasan kebcnaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Kedudukan dan kodrat manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kcbenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebcnaran yang tertinggi: Selanjutnya, kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesis yang harmonis di antara potensi-potensi kejiwaan manusia, yaitu akal, rasa, dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi. Selain itu, dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.Sebagai suatu paham epistemologi, Pancasila memandang bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam hidup manusia. Itulah sebabnya Pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi dewasa ini.

D. Kajian Aksiologi

Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada ivakikatnya membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengeiahuan tentang Pancasila. Karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, maka nilai-nilai yang

xxxvi terkandung dalamnya pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Selanjutnya, aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah nilai dalam kajian filsafat dipakai untuk merujuk pada ungkapan abstrak yang dapat juga diartikan sebagai "keberhargaan " (worth) atau "kebaikan " (goodnes), dan kata kerja yang artinya sesuatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian (Frankena: 229). Di dalam Dictionary of Sociology' an Related Sciences dikemukakan bahwa nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Dengan demikian, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat padanya, misalnya bunga itu indah, pcrbuatan itu baik. Indah dan baik adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan. Jadi, nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya nilai itu karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai. Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat bcrgantung pada titik tolak dan sudut pandang setiap teori dalam menentukan pengertian nilai. Kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai material, sedangkan kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Namun, dari berbagai macam pandangan tentang nilai dapat dikelompokkan pada dua macam sudut pandang, yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan sabjek pemberi nilai, yaitu manusia. Hal ini bersifat subjektit. tetapi juga terdapat pandangan bahwa pada hakikatnya nilai sesuatu itu melekat pada dirinya sendiri. Hal ini merupakan pandangan dari paham objektivisme. Notonagoro memerinci tentang nilai, ada yang bersifat material dan nonmaterial. Dalam hubungan ini, manusia memiliki orientasi nilai yang berbeda bergantung pada pandangan hidup dan filsafat hidup masing-masing. Ada yang mendasarkan pada orientasi nilai material, tetapi ada pula yang sebaliknya, yaitu berorientasi pada nilai yang nonmaterial. Nilai material relatif lebih mudah diukur menggunakan pancaindra ataupun alat pengukur. Akan tetapi, nilai yang bersifat rohaniah

xxxvii sulit diukur, tetapi dapat juga dilakukan dengan hati nurani manusia sebagai alat ukur yang dibantu oleh cipta, rasa, serta karsa dan keyakinan manusia (Kaelan, 2005). Menurut Notonagoro, nilai-nilai Pancasila itu termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian, nilainilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, seperti nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, ataupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistemik-hierarkis. Sehubungan dengan ini, sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari semua sila-sila Pancasila (Darmodihardjo: 1978). Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subcriber

of

values

Pancasila).

Bangsa

Indonesia

yang

berketuhanan,

yang

berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak menggejala dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu telah menggejala dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia.

xxxviii

PENUTUP

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. fundamental, dan menyeluruh. Untuk itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat bulat dan utuh, hierarkis, dan sistematis. Dalam pengertian inilah, sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Konsekuensinya kelima sila tidak terpisah-pisah dan memiliki makna sendirisendiri, tetapi memiliki esensi serta makna yang utuh. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, . kerakyatan, dan keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari pandangan bahwa negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan, yang merupakan masyarakat hukum (legal society). Adapun negara yang didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat bahwa manusia sebagai warga negara, yaitu sebagai bagian persekutuan hidup yang mendudukkan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (hakikat sila pertama). Negara yang merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, pada hakikatnya bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya atau makhluk yang beradab (hakikat sila kedua). Untuk mewujudkan suatu negara sebagai suatu organisasi hidup, manusia harus membentuk suatu ikatan sebagai suatu bangsa (hakikat sila ketiga). Terwujudnya persatuan dan kesatuan akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah negara tertentu. Konsekuensinya, hidup kenegaraan itu haruslah didasarkan pada nilai bahwa rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Maka itu, negara harus bersifat demokratis, hak serta kekuasaan rakyat harus dijamin,

xxxix baik sebagai individu maupun secara bersama (hakikat sila keempat). Untuk mewujudkan tujuan negara sebagai tujuan bersama, dalam hidup kenegaraan harus diwujudkan jaminan perlindungan bagi seluruh warga. Dengan demikian, untuk mewujudkan tujuan, seluruh warga negara harus dijamin berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan bersama (hakikat sila kelima).

SOAL LATIHAN Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini :

1. Jelaskan Pengertian Filsafat Pancasila! 2. Jelaskan Prinsip-prinsip filsafat pancasila! 3. Jelaskas kajian ontologis, efistimologis dan aksiologis dari pancasila! 4. Jelaskan pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia!

DAFTAR BACAAN

Darmodiharjo, Darji. 1996. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Fukuyama, F. 1989. The End of History, dalam National Interest. No. 16 (1989). Dikutip dari Modernity and Its Future. Polity Press: Cambridge. Kaelan. 2005. Filsafat Pancasila sebagai Filasfat Bangsa Negara Indonesia. Makalah pada Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan: Jakarta. Notonagoro. 1971. Pengertian Dasar bagi Departemen Pertahanan dan Keamanan: Jakarta.

Implementasi

Pancasila untuk ABR1.

Poespowardoyo, Soeryanto. 1989. Filsafat Pancasila. Gramedia: Jakarta. Pranarka, A.W.M. 1985. Sejarah Pemikiran tantang Pancasila. CSIS: Jakarta. Suseno, Franz, Magnis. 1987. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Modern. PT Gramedia: Jakarta. Titus Harold, Marilyn S., Smith, and Richard T. Nolan. 1984. Living Issues Philosophy, diterjemahkan oleh Rasyidi. Penerbit bulan Bintang: Jakarta. Tim Dosen Pancasila Unhas.Pendidikan Hasanuddin,Makassar,2003

Pancasila

Perguruan

Tinggi. Universitas

xl Tim Dosen Pancasila Unhas.Pendidikan Pancasila Bunga Rampai.STIMIK DIPANEGARA ,Makassar,2004 Tim Dosen Kewarganegaraan Hasanuddin,Makassar,2008

Unhas.

Pendidikan

Kewarganegaraan.

Universitas

BAB III PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila merupakan hasil perenenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang, yang juga diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai tradisi, nilai kepustakaan, nilai religius yang terdapat pada pandangan hidup bangsa indonesia sendiri sebelum membentuk negara. Pancasila bukan berasal dari dari ide – ide bangsa lain, melainkan berasal dari nilai – nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri. Kumpulan nilai – nilai dari kehidupan lingkungan sendiri dan yang diyakini kebenarannya kemudian digunakan untuk mengatur masyarakat, inilah yang dinamakan ideologi. Pengejawantahannya tercermin dalam kehidupan praksis, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun religi. Menurut Noor MS. Bakry [1994], Pancasila sebagai ideologi bersifat dinamik. Dalam arti, ia menjadi kesatuan prinsip pengarahan yang berkembang dialektik serta terbuka penafsiran baru untuk melihat perspektif masa depan dan aktual antisipatif dalam menghadapi perkembangan dengan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan hidup dan kehidupan nasional. Apa yang dipaparkan Noor MS Bakry mengindikasikan, Pancasila akan selalu mempunyai hal baru yang progresif dalam menghadapi tantangan kehidupan yang makin maju dan kompleks. Dalam

beberapa pasal, khususnya menyangkut

nilai-nilai

kemanusiaan dan keadilan, Pancasila telah tampil di garda depan. Tantangan sekarang ini, pancasila dihadapkan pada kekuatan kapitalisme global yang telah dijadikan "ideologi"

xli masyarakat dunia. Masyarakat Indonesia sedikit banyak terpengaruh dengan kaum kapitalisme global ini. Menghadapi konsepsi tatanan pemikiran yang berkembang, sekarang saatnya kita menghidupkan dan memperlihatkan Pancasila sebagai sosok yang sakti. Saatnya kita menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung didalamnya. Dalam Pancasila ada kepribadian kemanusiaan yang sangat penting. Kepribadian kemanusiaan merupakan sifat-sifat hakikat kemanusiaan abstrak umum universal yang dapat membedakan manusia dengan makhluk lain, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, yang merupakan sifat hakikat manusia. Jika tidak demikian bukanlah manusia, jika tidak berkemanusiaan juga bukan manusia, jika tidak berpersatuan juga tidak manusia, dan jika tidak berkerakyatan dan berkeluargaan juga bukan ma-nusia, serta jika tidak berkeadilan juga bukan manusia. Dengan demikian, lima unsur tersebut mutlak ada dalam diri manusia, sehingga disebut kepribadian kemanusiaan. Sebuah negara bangsa membutuhkan Weltanschauung atau landasan filosofis. Atas dasar Weltanschauung itu, disusunlah visi, misi, dan tujuan negara. Tanpa itu, negara bergerak seperti layangan putus, tanpa pedoman. Akhir-akhir ini, terasa pamor Pancasila sedang menurun. Pancasila juga dapat dipandang sebagai ideologi negara kebangsaan Indonesia. Mustafa Rejai dalam buku Political Ideologies menyatakan, ideologi itu tidak pernah mati, yang terjadi adalah emergence

(kemunculan),

decline

(kemunduran),

dan

resurgence

of

ideologies

(kebangkitan kembali suatu ideologi). Tampaknya, sejak awal reformasi hingga saat ini sedang terjadi declining (kemunduran) pamor ideologi Pancasila seiring meningkatnya liberalisasi dan demokratisasi dunia. Agar Pancasila sebagai ideologi bangsa tetap mempunyai semangat untuk diperjuangkan, kita perlu menerima kenyataan belum diterimanya Pancasila oleh semua pihak. Dunia juga tampak belum yakin pada kelangsungan dan kemajuan sebuah negara bangsa bernama Indonesia.

B. Ruang Lingkup

Bahan pembelajaran ini akan membahas :

xlii a. Pengertian Ideologi dan Dimensi-dimensinya b. Peranan Ideologi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara c. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka d. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Lainnya e. Reformasi Socio-Moral C. Sasaran Pembelajaran Modul

Mahasiswa diharapkan dapat mengerti, memahami, dan menghayati Pancasila sebagai Idiologi bangsa dan negara. Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat : 1.

Menjelaskan pengertian idiologi secara umum,

2.

Menjelaskan makna idiologi bagi bangsa dan negara.

3.

Menjelaskan pengertian macam – macam idiologi yang meliputi idiologi terbuka, ideologi tertutup, ideologi komprehensif dan ideologi partikular.

4.

Memahami peranan idiologi bangsa bagi bangsa dan negara serta

5.

Memahami pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara indonesia yang memiliki ciri terbuka, komprehensif, reformatif, dan dinamis kemudian

6.

Membandikan idiologi pancasila dengan idiologi dunia lainnya seperti liberalisme, komunisme, sekulerrisme, dan idiologi keagamaan.

xliii


A. Pengertian Ideologi dan Dimensi-Dimensinya A.1 Pengertian Ideologi

Secara etimologi, istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “eidos” dan “logos”. Eidos berarti idea, gagasan, cita-cita ataupun konsep. Sedangkan logos berarti ilmu, ajaran, atau paham. Jadi, ideologi adalah ilmu atau ajaran tentang idea-idea, gagasan-gagasan, atau cita-cita tertentu. Selanjutnya ideologi menurut makna yang dikandungnya berarti suatu ilmu atau ajaran yang mengandung ide atau cita-cita yang bersifat tetap dan sekaligus merupakan dasar, pandangan ataupun paham. Jorge Larrain, dalam tulisannya tentang The Consept of Ideology (2002) menjelaskan bahwa “ideology as a set of beliefs” yaitu setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki suatu sistem kepercayaan mengenal sesuatu yang dipandang bernilai dan menjadi kekuatan motivasi bagi perilaku individu atau kelompok masyarakat. Nilai-nilai yang dipandang itu sebagai cita-cita yang menjadi landasan bagi cara pandang, cara fikir, dan cara tindak seseorang atau bangsa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan demikian dapat dipahami

bahwa

ideologi

adalah

seperangkat

sistem

nilai

yang

diyakini

kebenarannya oleh suatu bangsa dan digunakan sebagai dasar untuk menata masyarakat dalam negara. Ideologi mengandung nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakatnya dan terkristalisasi dalam falsafah negara.

A.2 Dimensi-Dimensi Ideologi 

Dimensi Realitas

xliv Pada dimensi ini, ideologi merupakan pencerminan realitas yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat penganutnya, sehingga mereka tidak asing dan merasa dipaksakan untuk melaksanakannya, karena nila-nilai dasar itu telah menjadi milik bersama.



Dimensi Idealitas Disini ideologi mengandung cita-cita dalam berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai oleh masyarakat penganutnya. Cita-cita yang dimaksud hendaknya berisi harapan-harapan yang mungkin direalisasikan.



Dimensi Normalitas Artinya

ideologi

mengandung

nilai-nilai

yang

bersifat

mengikat

masyarakatnya, berupa norma-norma atau aturan-aturasn yang harus dipatuhi yang sifatnya positif.



Dimensi Fleksibilitas Disini ideologi seyogyanya dapat mengikuti spirit perkembangan zaman, sesuai tuntunan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dimensi ini terutama terdapat pada ideologi yang bersifat terbuka dan demokratis.

B. Peranan Ideologi DalamKejhidupan Bermasyarakat , Berbangsa,dan Bernegara

Sebagaimana diuraikan di muka, ideologi mengandung nilai-nilai dasar, normanorma dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat penganutnya. Karena itu, ideologi memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. a. Sebagai Dasar

Artinya merupakan pangkal tolak, asas atau fundasi di atas mana semua kegiatan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara dibangun. dan dasar tersebut umumnya berasal dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat itu sendiri

xlv (dimensi realitas). Pancasila sejak awal pembahasannya (sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang gabungan tanggal 22 Juni 1945) memang direncanakan untuk dijadikan Dasar Negara. Tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI menetapkan secara resmi Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Sebagai Pengarah

Artinya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi agar arah untuk mencapai cita-cita atau tujuan tidak menyimpang (dimensi normalitas). Disini Pancasila menjelmakan diri sebagai pengarah, pengendali di dalam setiap gerak tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran sebagai pengarah ditunjukkannya pada kedudukan Pancasila sebagai “sumber dari segala sumber hukum” segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Sebagai Tujuan

Artinya semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada akhirnya mengarah pada suatu tujuan atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi yang dipakai. Pancasila sebagai ideologi nasional akan memberikan motivasi dan semangat untuk melaksanakan pembangunan bangsa secara adil dan seimbang untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (dimensi idealitas).

C. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Suatu ideologi disebut terbuka bila ideologi tersebut dapat menerima dan bahkan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Ideologi yang dapat menerima pemikiran-pemikiran baru tentang nilai dasar yang terkandung pada dirinya, tanpa harus khawatir kehilangan jati dirinya. Ideologi seperti ini disebut ideologi yang demokratis, yang berlawanan dengan ideologi tertutup atau tidak demokratis (otoriter/totaliter).

xlvi Pancasila sebagai ideologi jelas mempunyai nilai demokratis. Hal ini telah ditunjukkan oleh asas sila keempat yaitu : “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan”. Suatu ideologi yang demokratis adalah ideologi terbuka, yaitu mampu menerima pemikiran-pemikiran baru dalam rangka pengembangan atau penyempurnaan perwujudan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak sekedar dapat menerima, bahkan mendorong untuk dapat menciptakan pemikiran-pemikiran baru tersebut dalam rangka lebih menyegarkan dan memperkuat relevansinya dengan perkembangan spirit zaman. Suaitu ideologi yang dalam kenyataannya tidak mampu lagi menerima pemikiranpemikiran baru atau metode baru yang berbeda, yang demikian disebut ideologi tertutup atau ideologi otoriter/totaliter, walaupun dapat saja penganutnya menyatakan ideologinya demokratis. Pancasila sebagai ideologi terbuka, mengandung arti bahwa nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat tetap atau abadi, namun dalam penjabarannya dapat dikembangkan

secara

kreatif

dan

dinamis

sesuai

dengan

kebutuhan

dinamika

perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan nilai instrumental yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan spirit zaman. Sebagai ideologi terbuka, dalam batas-batas tertentu Pancasila dapat menerima dan menampung pengaruh-pengaruh dari nilai-nilai yang berasal dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang ada. Lebih dari itu justru memperkaya bentuk perwujudan yang beraneka ragam dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan tidak harus mengorbankan nilai-nilai dasarnya yang bersifat tetap. Dengan demikian, perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah dalam tata kehidupan Negara kita yang dinyatakan, bahwa Negara kita berdasar atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka.

D. Perbandingan IdeologiPancasila Dengan Ideologi Lainnya a.Ideologi Pancasila :

Ideologi Pancasila : memandang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Monodualisme ini adalah kodrati, maka manusia tidak dapat hidup sendirian, ia selalu membutuhkan yang lain.

xlvii Menurut konsep Pancasila, yakni manusia dalam hidup saling tergantung antar manusia, saling menerina dan memberi antar manusia dalam memasyarakat dan menegara. Saling tergantung dan saling memberi merupakan pasangan pokok dan ciri khas persatuan serta menjadi inti isi dari nilai kekeluargaan. Ideologi Pancasila, baik setiap silanya maupun paduan dari kelima sila-silanya, mengajarkan dan menerapkan sekaligus mengehendaki persatuan. Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali atau dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia (Bung Karno, 1 Juni 1945). Kelima sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua

nilai yang terkandung di

dalamnya.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung nilai spiritual, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia. Nilai ini berfungsi sebagai kekuatan mental, spiritual, dan landasan etik dalam Ketahanan Nasional, maka atheisme tidak berhak hidup di bumi Indonesia dalam kerukunan dan kedamaian hidup beragama. Sila Kemanusioann Yang Adil dan Beradab, tersimpul nilai satu derajat, sama kewajiban dan hak, saling mencintai, hormat menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi dan nilai gotong royong.

Sila Persatuan Indonesia. mengandung nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara.

Sila

kerakyatan

Yang

Dipimpin

oleh

Hikmat

Kebijaksanaan

dalam

Permusyawaratan / Perwakilan, mengandung nilai kedaulatan berada di tangan rakyat (demokrasi) yang dijelmakan oleh persatuan nasional yang riil dan wajar. Nilai ini mengutamakan kepentingan Negara / bangsa dengan tetap menghargai kepentingan pribadi dan golongan, musyawarah untuk mufakat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai kebenaran dan keadilan.

xlviii

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,mengandung nilai sikap adil, menghormati hak orang dan sikap gotong royong, yang menjamin kemakmnuran masyarakat secara menyeluruh dan adil.

b. Ideologi Liberal :

Ideologi liberal memandang bahwa sejak manusia dilahirkan bebas dan dibekali penciptanya sejumlah hak azasi, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak kesamaan, hak kebahagiaan, maka nilai kebebasan itulah yang utama. Metode berfikir ideologi ini ialah liberalistik yang berwatak individualistik. Aliran pikiran perseorangan atau individualistik diajarkan oleh Thomas Hoobbes, John Locke, Jean Jaques Rousseau, Herbert Spencer dan Harold J. Laski. Aliran pikiran ini mengajarkan bahwa Negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak semua orang (individu) dalam masyarakat itu (kontrak sosial). Menurutnya kepentingan harkat dan martabat manusia (individu) dijunjung tinggi, sehingga masyarakat merupakan jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan nilai tersendiri. Hak dan kebebasan orang seorang hanya dibatasi oleh hak yang sama dimiliki orang lain bukan oleh kepentingan masyarakat seluruhnya. Liberalisme bertitik tolak dari hak azasi yang melekat pada manusi sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa, terkecuali atas pesetujuan yang bersangkutan. Faham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar (intrinsik), yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individual secara mutlak yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan material yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Faham liberalisme selalu mengkaitkan aliran pikirannya dengan hak azasi manusia menyebabkan paham tersebut meiliki daya tarik yang kuat di kalangan masyarakat tertentu.

c. Ideologi Komunis :

Ideologi Komunistik mendasarkan diri pada premise bahwa semua materi berkembang mengikuti hukum kontradiksi, dengan menempuh proses dialetik. Ciri konsep dialetik tentang manusia, yaitu bahwa tidak terdapat sifat permanen pada diri manusia, namun ada keteraturan, ialah kontradiksi terhadap lingkungan selalu

xlix menghasilkan perkembangan dialetik dari manusia, maka sejarahpun berkembang secara dialetik pula. Sehubungan dengan itu, metoda befikirnya materialisme dialetik dan jika diterapkan pada sejarah dan kehidupan sosial disebut materialisme-historik. Aliran pikiran golongan (dass theory) yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels, dan Lenin bermula merupakan kritik Karl Marx atas kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada awal revolusi industri. Aliran pikiran golongan (dass theory) beranggapan bahwa Negara ialah susunan golongan (kelas) untuk menindas golongan (kelas) lain. Kelas ekonomi kuat menindas ekonomi lemah, golongan borjuis menindas golongan proletar (kaum buruh). Oleh karena itu, Marx menganjurkan agar kaum buruh mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan Negara dari kaum golongan karya kapitalis dan borjuis agar kaum buruh dapat ganti berkuasa dan mengatur Negara. Aliran pikiran ini erat hubungannya dengan aliran material-dialektis atau materialistik. Aliran pikiran ini sangat menonjolkan adanya kelas/revolusi dan perebutan kekuasaan Negara. Pikiran Karl Marx tentang sosial, ekonomi, dengan pikiran Leni terutama dalam pengorganisasian dan operasionalisasinya menjadi landasaan paham komunis. (Lihat buku Pendidikan Pancasila oleh Tim Dosen Pancasila Unhas). E. Reformasi Socio-Moral 

Ideologi yang bersumber pada filsafat pancasila maka reformasi kita bersifat sociomoral. Sebagai suatu ideologi maka terkandung suatu kehendak untuk berbuat sesuatu. Bagi ideologi pancasila diperlukan adanya sadar kehendak (dalam arti tidak akan terombang-ambing). Agar tidak terombang-ambing maka sadar kehendak ini perlu sadar tujuan, sadar laku (usaha) dan sadar landasan. Secara operasional sadar berarti : a. dikaitkan dengan tujuan merupakan suatu keinginan untuk melaksanakan citra menjadi kenyataan (konkritisasi) b. dikaitkan dengan laku/prilaku maka usaha untuk mencapai tujuan tersebut harus melalui tanggap nilai c. dikaitkan dengan landasan, konsisten terhadap esprit dan ethos yang dijabarkan dalam filsafat pancasila

l 

Reformasi socio-moralyg berdasarkan ideologi pancasila berarti akan menciptakan :

a. sistem kelembagaan b. sistem tanggap nilai c. sistem norma yang ideal (esprit dan ethos) Ini berarti suatu ideologi apapun namanya termasuk ideologi pancasila, “terbuka” terhadap suatu perubahan yang datangnya dari luar, walaupun nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya tidak berubah. Sebagai hasil dari reformasi socio moral tercipta suatu peradabandalam masyarakat berdasarkan pancasila.

PENUTUP

Pancasila perlu disosialisasikan agar dipahami oleh dunia sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensi dan mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang sejahtera dan modern. Sebagai ideologi nasional, ia harus diperjuangkan untuk diterima kebenarannya melewati batas-batas negara bangsa kita sendiri. Tentu bentuk perjuangan ideologi pada waktu ini berbeda dengan zaman berbenturannya nasionalisme dengan imperialisme, sosialisme dengan kapitalisme, dan antara demokrasi dengan totaliterianisme. Keberhasilan Pancasila sebagai suatu ideologi akan diukur dari terwujudnya kemajuan yang pesat, kesejahteraan yang tinggi, dan persatuan yang mantap dari seluruh rakyat Indonesia.

Hanya dengan mencapai kondisi bangsa yang maju, sejahtera, dan bersatu sajalah Indonesia dapat menjadi salah satu rujukan dunia. Saat itulah Pancasila berpotensi untuk diterima oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Saya berpendapat, kondisi itu adalah hal yang mungkin terjadi yang perlu diwujudkan; menjadi mission sacre kita sebagai suatu bangsa.

Tugas kaum terpelajarlah untuk mengartikulasikan keinginan rakyat untuk maju dengan mewarnai Pancasila yang memiliki rumusan tajam di segala bidang untuk menjawab tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara kita. Konsepsi dan praktik kehidupan yang Pancasilais terutama harus diwujudkan dalam keseharian kaum elite, para pemimpin, para

li penguasa, para pengusaha, dan kaum terpelajar Indonesia untuk menjadi pelajaran masyarakat luas. SOAL LATIHAN Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini :

1. Jelaskan pengertian ideology dan dimensi-dimensinya! 2. Jelaskan peranan Ideologi

dalam

Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan

Bernegara! 3. Jelaskan perbandingan pancasila dengan ideology lainnya didunia! 4. Jelaskan pengertian reformasi sosio-moral! DAFTAR BACAAN

Alfian, 1978, Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia, Gramedia, Jakarta. E.William- E. Fogel,man, 1978, Isme-isme Dewasa ini, Penerbit Erlangga,Jakarta BP-7 Pusat Jakarta, 1991, Pancasila sebagai ideology dalam berbagai bidang Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Tim Dosen Pancasila Unhas.Pendidikan Hasanuddin,Makassar,2003

Pancasila

Perguruan

Tinggi. Universitas

Tim Dosen Pancasila Unhas.Pendidikan Pancasila Bunga Rampai.STIMIK DIPANEGARA ,Makassar,2004 Tim Dosen Kewarganegaraan Hasanuddin,Makassar,2008

Unhas.

Pendidikan

Kewarganegaraan.

Universitas

lii

BAB IV IDENTITAS NASIONAL PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Situasi dan kondisi masyarakat dewasa ini menjadikan kita prihatin dan merasa ikut bertanggung jawab atas tercabik-cabiknya Indonesia serta kerusakan social yang menimpah masyarakatnya.Bangsa Indonesia yang dahulu dikenal sebagai “ het zachste volk

ter aarde” dalam pergaulan antarbangsa, kini sedang mengalami bukan saja krisis identitas, melainkan juga krisis dalam berbagai dimensi kehidupan yang melahirkan instabilitas yang berkepanjangan semenjak reformasi digulirkan tahun 1998 (Koento W:2005) Identitas Nasional saat ini bukan lagi menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Saat ini Indonesia tidak hanya mengalami krisis multidimensi, namun juga mengalami krisis dalam berbagai aspek kehidupan yang melahirkan suatu instabilitas yang berkepanjangan semenjak reformasi digulirkan. Akibat dari semakin biasnya nilai-nilai yang terkandung dalam Identitas Nasional yang tertanam pada diri setiap warga negara Indonesia telah menjadikan situasi dan kondisi masyarakat semakin memprihatinkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, budaya, social dan sebagainya.

liii Masyarakat Indonesia yang dahulu dikenal sebagai suatu bangsa yang memiliki budi yang luhur, sopan santun yang tinggi, kerukunan, idealisme, toleransi, solidaritas social dan gotong royong, telah hilang akibat semakin derasnya arus modernisasi dan globalisasi yang menerjang bangsa Indonesia. Hal ini mengakibatkan bangsa Indonsia semakin berada dalam keterpurukan. Krisis moneter disusul krisis ekonomi dan politik yang akar-akarnya tertanam pada krisis moral dan menjalar pada krisis budaya, menjadikan masyarakat kita kehilangan orientasi nilai. Masyarakat Indonesia yang dikenal ramah, hancur porak-poranda ,kemudian menjadi kasar, serta gersang dalam kemiskinan budaya dan kekeringan spiritual. “social terrorism” muncul dan berkembang di sana-sini dalam fenomena pergolakan fisik, pembakaran, dan penjarahan yang disertai pembunuhan sebagaimana terjadi di Poso, Ambon, dan bom bunuh diri di berbagai tempat yang disiarkan secara luas, baik oleh media massa di dalam maupun di luar negeri. Semenjak pergolakan antaretnis di Kalimantan Barat, bangsa Indonesia di forum internasional dilecehkan sebagai bangsa yang telah kehilangan peradabannya. Kehalusan budi, sopan santun dalam sikap dan perbuatan, kerukunan, toleransi, serta solidaritas social, idealisme,dan sebagainya telah hilang hanyut karena derasnya arus modernisasi dan globalisasi yang penuh paradoks. Berbagai lembaga kocar-kacir semuanya dalam malfungsi dan disfungsi. Trust atau kepercayaan terhadap sesama, baik vertical maupun horizontal telah lenyap dalam kehidupan bermasyarakat. Identitas nasiional kita dilecehkan dan dipertanyakan ekistensinya. Krisis multidimensi yang sedang melanda masyarakat menyadarkan kita semua bahwa pelestarian budaya sebagai upaya untuk mengembangkan identitas nasional telah ditegaskan sebagai komitmen konstitusional, sebagaimana telah dirumuskan oleh para pendiri Negara dalam pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah memajuan kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, secara konstitusional pengembangan kebudayaan untuk membina dan mengembangkan Identitas Nasional telah diberi dasar dan arahnya.

B. Ruang Lingkup Adapun ruang lingkup yang akan dijelaskan dari Identitas Nasional meliputi : Latar

Belakang dan Pengertian Identitas Nasional,

Muatan

dan

Unsur-unsur

Identitas

liv Nasional, Keterkaitan Globalisasi dengan Identitas Nasional, Keterkaitan Integrasi Nasional dan Identitas Nasional, Paham Nasionalisme atau Paham Kebangsaan, Revitalisasi Pancasila Sebagai Pemberdayaan Identitas Nasionalisme

B. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan mampu mengenali karasteristik identitas nasional sehingga dapat memiliki daya tangkal terhadap berbagai hal yang akan menghilangkan identitas nasional Indonesia.

Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat : 1. Mengerti tentang Latar Belakang dan Pengertian Identitas Nasional; 2. Menjelaskan Muatan dan Unsur-Unsur Identitas Nasional; 3. Menjelaskan keterkaitan Globalisasi dengan Identitas Nasional; 4. Menjelaskan keterkaitan Integrasi Nasional dengan Identitas Nasional; 5. Menganalisis tentang Paham Nasionalisme atau Paham Kebangsaan sebagai paham yang mengantarkan pada konsep Identitas Nasional; serta 6. Menganalisis tentang Revitalisasi Pancasila sebagai Pemberdayaan Identitas Nasional

lv


A. Pengertian Identitas Nasional

Kata Identitas berasal dari bahasa Inggris “identity” yang memiliki pengertian harafiah ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam terminology antropologi ,Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri ,golongan sendiri,kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini identitas tidak terbatas pada individu semata, tetapi berlaku pula pada suatu kelompok. Adapun kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik, seperti budaya, agama dan bahasa maupun nonfisik, seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompokkelompok inilah yang disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang akhirnya melahirkan tindakan kelompok (collective action) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Kata nasional sendiri tidak bias dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme.

Bila dilihat dalam konteks Indonesia maka Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek

lvi kehidupan dari ratusan suku yang “ dihimpun” dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh “Bhineka Tunggal Ika” sebagai dasar dan arah pengembangannya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa hakikat identitas

Nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan dalam arti yang luas. Misalnya, dalam aturan perundang-undangan atau hukum, system pemerintahan yang diharapkan, serta dalam niai-nilai etik dan moral yang secara normative diterapkan di dalam pergaulan, baik dalam tataran nasional maupun internasional, dan sebagainya. Nilainilai budaya yang tercermin di dalam Identitas Nasional tesebut bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normative dan dogmatis, melainkan sesuatu yang “terbuka” yang cenderung terus-menerus bersemi karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat

pendukungnya. Konsekuensi dan implikasinya adalah bahwa identitas

nasional adalah sesuatu yang terbuka untuk ditafsirkan dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

B. Muatan dan Unsur-Unsur Identitas Nasional a. Muatan Unsur-Unsur Identitas Nasional

Muatan Identitas Nasional dapat digambarkan sebagai berikut:

Pandangan Hidup Bangsa Kepribadian bangsa Filsafat Pancasila

Dasar Negara

Norma Peraturan

Rule of Law

Hak dan Kewajiban WN Demokrasi dan HAM

lvii

Etika Politik

Geopolitik Indonesia Deostrategi Ketahanan

Dari gambaran tersebut, bisa dikatakan bahwa Identitas Nasional adalah merupakan Pandangan Hidup Bangsa, Kepribadian Bangsa, Filsafat Pancasila dan juga sebagai ideologi Negara. Dengan demikian Identitas Nasional mempunyai kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara,termasuk disini adalah tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain juga merupakan dasar Negara yang merupakan norma peraturan ( Rule of Law) yang harus dijunjung tinggi oleh semua warga Negara tanpa terkecuali. Norma peraturan ini mengatur mengenai hak dan kewajiban warga Negara, demokrasi serta hak asasi manusia yang berkembang semakin dinamis di Indonesia. Hal ini akhirnya menjadi etika Politik yang kemudian dikembangkan menjadi konsep geopolitik dan geostrategi Ketahanan Nasional di Indonesia. b. Unsur-unsur Identitas Nasional

Identitas Nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa.

1) Suku bangsa adalah golongan social yang khusus bersifat askriptif (ada sejak lahir) yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa. 2) Agama bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis.Agama-agama yang tumbuh berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu,

lviii Buddha,dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa orde baru tidak diakui sebagai agama resmi negara, tetapi sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi dihapuskan. 3) Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang isinya perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. 4) Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai system perlambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia.

Dari Unsur-unsur Identitas Nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi tiga bagian yaitu :

1) Identitas Fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan Falsafah Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara. 2) Identitas Instrumental, yang bersisi UUD 1945 dan Tata Perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”. 3) Identitas Alamiah, yang meliputi Negara kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan Identitas Nasional Indonesia yang bersifat pluralistic (ada keanekaragaman) baik menyangkut sosio-kultural maupun religiositas terbagi atas : •

Identitas fundamental/ideal, dalam hal ini adalah pancasila yang merupakan Falsafat Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara.

•

Identitas Instrumental, yaitu identitas sebagai alat untuk menciptakan Indonesia yang dicita-citakan. Alatnya berupa UUD 1945, lambing negara, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan. -

Bendera Kebangsaan Indonesia Merah Putih

lix Bendera Merah Putih bukanlah semata-mata sebagai benda untuk keindahan belaka, tetapi merupakan penjelman dari cita-cita tinggi yang terkandung dalam jiwa bangsa Indonesia. -

Lambang Negara Republik Indonesia Lambang negara Garuda Pancasila menggambarkan kedaulatan, kepribadian, dan kemegahan negara Indonesia. Wujud lambing negara Indonesia adalah sebagai nerikut : 1. seekor burung garuda yang berdiri tegak dengan mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke kiri, sedangkan kepalanya menghadap kanan. 2. Pada dadanya digantungsebuah perisai yang dibagi menjadi lima ruang, satu di tengah dan empat di tepi. 3. Kaki burung mencengkeram sebuah pita yang sedikit melengkung ke atas. Pada pita itu tertulis “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti walaupun berbedabeda tetap satu jua.

-

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Lagu kebangsaan Indonesia Raya menggambarkan semangat cinta tnah air dan kegagahan serta kebenaran.

•

Identitas alamiah, Indonesia merupakan negara kepulauan. Identitas alamiah, juga mencakup di dalamnya identitas religiulitas dan sosio-kultural yang meliputi pluralistic dalam suku, bahasa, budaya, agama, dan kepercayaan.

C. Keterkaitan Globalisasi Dengan Identitas Nasional

a. Globalisasi

Adanya Era globalisasi dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Era Globalisasi tersebut mau tidak mau, suka tidak suka telah datang dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Nilai-ninlai tersebut, ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negative. Semua ini merupakan ancaman,tantangan,dan sekaligus sebagai peluang bagi bangsa Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi disegala aspek kehidupan.

lx Di era globalisasi, pergaulan antar bangsa semakin ketat. Batas antarnegara hampir tidak ada artinya, batas wilayah tidak lagi menjadi penghalang. Di dalam pergaulan antarbangsa yang semakin kental itu, akan terjadi proses akulturasi, saling meniru dan saling mempengaruhi diantara budaya masing-masing. Adapun yang perlu dicermati dalam proses akulturasi tersebut, apakah dapat melunturkan tata nilai yang merupakan jati diri bangsa Indonesia? Lunturnya tata nilai tersebut biasanya ditandai oleh dua faktor yaitu : 1) semakin menonjolnya sikap individualistis, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, hal ini bertentangan dengan asas gotong royong; serta 2) semakin menonjolnya sikap materialistis, yang berarti harkat dan martabat manusia hanya diukur dari hasil atau keberhasilan sesorang dalam memperoleh kekayaan. Hal ini bisa berakibat bagaiman cara memperolehnya menjadi tidak dipersoalkan lagi. Apabila ini terjadi, berarti etika dan moral telah dikesampingkan.

Arus informasi yang semakin pesat mengakibatkan akses masyarakat tehadap nilainilai asing yang negative semakin besar. Apabila proses ini tidak segera dibendung, akan berakibat lebih serius ketika pada puncaknya masyarakat tidak bangga lagi pada bangsa dan negaranya. Pengaruh negative akibat proses akulturasi dapat merongrong nilai-nilai yang telah ada di dalam masyarakat. Jika semua ini tidak dapat dibendung, akan menggagu ketahanan disegala aspek kehidupan, bahkan akan berpengaruh pada kredibilitas sebuah ideologi. Untuk membendung arus globalisasi yang sangat deras tersebut maka harus diupayakan suatu kondisi (konsepsi) agar ketahanan nasional dapat terjaga, yaitu dengan cara membangun sebuah konsep nasionalisme kebangsaan yang mengarah kepada konsep Identitas Nasional.

b. Keterkaitan GlobalisasiDengan Identitas Nasional

Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara satu Negara dengan Negara yang lain menjadi semakin tinggi. Dengan demikian, kecenderungan

lxi munculnya kejahatan yang bersifat transnasional semakin sering terjadi. Kejahatankejahatan tersebut, antara lain terkait dengan masalah narkotika, pencucian uang (money

laundering), peredaran dokumen keimigrasian palsu, dan terorisme. Masalah-masalah tersebut berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini dijunjung tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan semakin merajalelanya peredaran narkotika dan psikotropika sehingga sangat merusak kepribadian dan moral bangsa, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Jika hal tersebut tidak dibendung akan menggagu terhadap ketahanan nasional di segala aspek kehidupan, bahkan akan menyebabkan lunturnya nilai-nilai Identitas Nasional.

D. Keterkaitan Intergrasi Nasional Dan Identitas Nasional

Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Untuk mewujukan, diperlukan keadilan dan kebajikan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa dan sebagainya. Sebenarrnya, upaya membangun keadilan, kesatuan, dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik. Di samping itu, upaya lain yang dilakukan, seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parleman.

Dengan demikian, upaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap perlu terus dilakukan agar terwujud integrasi bangsa Indonesia yang diinginkan. Upaya pembangunan dan pembinaan integrasi nasional ini perlu karena pada hakekatnya integrasi nasional menunjukkan kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa yang diinginkan. Pada akhirnya, persatuan dan kesatuan bangsa inilah yang dapat lebih menjamin terwujudnya negara yang makmur, aman, dan tentram. Konflik yang terjadi di Aceh, Ambon, Kalimantan Barat, dan Papua merupakan cermin belum terwujudnya integrasi nasional yang diharapkan. Adapun keterkaitan integrasi nasional dengan Identitas Nasional adalah bahwa adanya integrasi nasional dapat menguatkan akar dari Identitas Nasional yan sedang dibangun.

lxii Maka, integrasi nasional harus mendapatkan perhatian seriusdan upaya perwujudan yang strategis, mantap, dan actual.

Upaya-upaya perwujudan integrasi nasional, yaitu : Persamaan Persepsi

Dalam integrasi nasional diperlukan persamaan persepsi di antara segenap masyarakat mengenai adanya keragaman dan memunculkan semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis dengan prinsip mementingkan kepentingan bersama daripada individu. Kesamaan persepsi merupakan solusi yang tepat, walaupun hal ini sangat sulit untuk dicapai, karena melibatkan pertarungan ego yang sungguh rumit. Namun, ketika kita telah berhasil

dan mengatakan “kesamaan persepsi”, maka sebenarnya kita telah

melakukan proses yang begitu “hebat”. Karena kita telah berhasil meruntuhkan bangunan ego yang telah mengakar. Pembenahan Hukum Nasional

Pembenahan hokum nasional merupakan langkah nyata penghapusan diskriminasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di RI. Berbagai bentuk diskriminasi ini dapat dilihat dalam wujud diskriminasi agama, social-ekonomi, dan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Penghapusan segala bentuk diskriminasi ini merupakan langkah konkret penegakan supremasi hokum. Dengan terhapusnya diskriminasi tersebut, akan berdampak bagi proses mempertahankan integrasi nasional. Karena salah satu faktor perekat bagi integrasi nasional adalah kesetaraan antara warga negara di mata hokum dan pemerintahan. Untuk itu, diskriminasi merupakan musuh bersama bagi warga negara bangsa Indonesia. Asimilasi

Upaya ini bertujuan untuk meminilisasi sifat-sifat kedaerahan sukuisme yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. sifat kedaerahan yang cenderung separatis ini menjadi penyebab dari tak terwujudnya integrasi nasional di dalam diri masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat selalu membanggakan daerahnya masing-masing, mereka hanya bisa mengatakan bahwa hal tersebut adalah urusan pemerintah. Asimilasi

lxiii memperbaiki anggapan masyarakat dan menciptakan kebersamaan sebagai suatu jalan untuk mewujudkan integrasi nasional dan mewujudkan Indonesia itu sendiri. Penataan Birokrasi

Birokrasi sebagai komponen yang menentukan dalam integrasi nasional harus kembali pada fungsi awalnya, yakni sebagai alat untuk memutuskan/mempermudah jalannya penerapan kebijakan pemerintah. Dalam upaya melayani masyarakat, bukan malah menjadi tangan panjang dari pejabat pemerintah untuk dilayani oleh masyarakat.

Ada 3 tuntutan terhadap birokrasi berkaitan dengan integrasi nasional, yaitu :

Harus peka terhadap tuntutan, kebutuhan, prestasi, dan kepuasan kualitatif rakyat dan pola pelayanannya. Harus berani terbuka dan mengakui unsure modernisasi dari proses social politik. Meningkatkan kualitas pengabdian birokrasi Birokrasi seharusnya tetap solid tetapi dinmis dalam merespon perubahan. Jika integrasi nasional terwujud dengan upaya-upaya di atas, maka Identitas Nasional sebagai manifestasi nilai-nilai budaya yang dihimpun dalam satu kesatuan tentu akan semakin kukuh dan relevan. Karena pada dasarnya, integrasi nasional menguatkan akar dari Identitas Nasional yang sedang dibangun, yakni persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

E. Paham Nasionalisme Atau Paham Kebangsaan a. Paham Nasionalisme Kebangsaan

Dalam perkembangan peradaban manusia, interaksi sesame manusia berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. Hal ini dimulai dari tumbuhnya kesadaran untuk menentukan nasib sendiri. Di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas kolonialisme, seperti Indonesia salah satunya, lahir semangat untuk mandiri dan bebas untuk menentukan masa depannya sendiri. Dalam situasi perjuangan kamerdekaan dari kolonialisme itu, dibutuhkan suatu konsep sebagai dasar pembenaran rasional dari tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas

lxiv nama sebuah bangsa. Dasar pembenaran tersebut, selanjutnya mengkristal dalam konsep paham ideology kebangsaan yang biasa disebut dengan nasionalisme. Dari sinilah, lahir konsep-konsep lain seperti bangsa (nation), Negara (state), dan gabungan keduanya yang menjadi konsep negara bangsa (nation state) sebagai komponen-komponen yang membentuk Identitas Nasional atau Kebangsaan. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa Paham Naasional atau Kebangsaan adalah sebuah situasi kejiwaan ketika kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung pada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkeraman colonial. Semangat nasionalisme diharapkan secara efektif dapat dipakai sebagai metode perlawanan dan alat identifikasi oleh para penganutnya untuk mengetahui siapa lawan dan kawan.

Secara garis besar terdapat tiga pemikiran besar tentang nasionalisme di Indonesia yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, yaitu paham keislaman, Marxisme dan Nasionalisme Indonesia. Seiring dengan naiknya pamor Soekarno ketika menjadi Presiden pertama RI, kecurigaan di antara para tokoh pergerakan yang telah tumbuh disaat-saat menjelang kemerdekaan berkembang menjadi pola ketegangan politik yang lebih permanen antara Negara melalui figur nasionalis Soekarno disatu sisi, dengan para tokoh yang mewakili pemikiran Islam (sebagai agama terbesar pemeluknya di Indonesia) dan Marxisme di sisi yang lain.

b. Paham Nasionalisme Kebangsaan Sebagai Paham Yang Mengantarkan Pada Konsep Identitas Nasional

Paham Nasionalisme atau paham Kebangsaan terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonial. Semangat nasionalisme dipakai sebagai metode perlawanan secara efektif oleh para penganutnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Larry Diamond dan Marc F.Plattner bahwa para penganut nasionalisme dunia ketiga secara khas menggunakan retronika antikolonialisme dan antiimperalisme. Para pengikut nasionalisme tersebut berkeyakinan bahwa persamaan cita-cita yang mereka miliki dapat diwujudkan dalam sebuah identitas politik atau

lxv kepentingan bersama dalam bentuk sebuah wadah yang disebut bangsa (nation). Dengan demikian, bangsa atau nation merupakan suatu wadah yang didalamnya terhimpun orangorang yang mempunyai persamaan keyakinan dan persamaan lainnya yang mereka miliki, seperti ras, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Unsur persamaan tersebut dapat dijadikan sebagai identitas politik bersama atau untuk menentukan tujuan organisasi politik yang dibangun berdasarkan geopolitik yang terdiri atas populasi, geografis, dan pemerintahan yang permanen yang disebut negara atau state.

Nation state atau negara bangsa merupakan sebuah bangsa yang memiliki bagunan yang memiliki bangunan politik (political building), seperti ketentuan-ketentuan perbatasan territorial, pemerintah yang sah, pengakuan luar negeri, dan sebagainya. Munculnya paham atau paham kebangsaan indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial politik dekade pertama abad ke-20. Pada waktu itu semangat menentang kolonialisme Belanda mulai bermuculan di kalangan pribumi. Cit-cita bersama untuk merebut kemerdekaan menjadi semangat umum di kalangan tokoh-tokoh pegeakan nasional. Kemudian, semangat tersebut diformulasikan dalam bentuk nasionalisme yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Menurut penganutnya, paham Nasionalisme di Indonesia yang disampaikan oleh Soekarno bukaknlah nasionalisme yang bewatak sempit, sekedar meniru dari Barat, atau berwatak chauvinism. Nasiaonalisme yang dikembangkan Soekarno bersifat toleran, bercorak ketimuran, dan tidak agresif sebagaimana nasionalisme yang dikembangkan di Eropa. Selain itu, Soekarno menggungkapkan keyakinan watak nasionalisme yang penuh nilai-nilai kemanusiaan, juga meyakinkan pihak-pihak yang bersebrangan pandangan bahwa kelompok nasional dapat bekerja sama dengan kelompok mana pun, baik golongan Islam maupun Marxis. Sekalipun Soekarno seorang Muslim, tidak sekadar mendasarkan pada perjuangan Islam, menurutnya kebijakan ini merupakan pihak terbaik bagi kemerdekaan ataupun bagi masa depan seluruh bangsa Indonesia.Semangat nasionalisme Soekarno tersebut mendapat respon dan dukungan luas dari kalangan intelektual muda didikan Barat,semisal Syahrir dan Mohammad Hatta. Kemudian faham ini semakin berkembang paradikmanya hingga sekarang dengan munculnya konsep Identitas

lxvi Nasional.Sehubungan dengan ini, bisa dikatakan bahwa paham Nasionalisme atau Kebangsaan disini adalah merupakan refleksi dari Identitas Nasional. Walaupun demikian, ada yang perlu diperhatikan di sini, yakni adanya perdebatan panjang tentang paham nasionalisme keangsaan ketika para founding father bangsa ini mempunyai kesepakatan perlunya paham nasionalisme kebangsaan, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai masalah nilai atau watak nasionalisme Indonesia.

F. Revitalisasi Pancasila SebagaiPemberdayaan IdentitasNasional a. Revitalisasi Pancasila

Revitalisasi

Pancasila

sebagaimana

manifestasi

Identitas

Nasional

pada

giliranyaharus diarahkan pula pada pembinaan dan pengembangan moral. Dengan demikian, moralitas

Pancasila dapat dijadikan dasar dan arah dalam upaya untuk

mengatasi krisis dan disintegrasi yang cenderung sudah menyentuh kesemua segi dan sendi kehidupan, perlu disadari bahwa moralitas Pancasila akan menjadi tanpa makna dan hanya menjadi “karikatur” apabila tidak disertai dukungan suasana dibidang hukum secara kondusif. Antara moralitas dan hukum memang terdapat korelasi yang sangat erat. Artinya moralitas yang tidak didukung oleh kehidupan hukum yang kondusif akan menjadi subjektivitas dengan satu sama lain akan saling berbenturan.Sebaliknya, ketentuan hukum yang dibuat tanpa disertai dasar dan alasan moral,akan melahirkan suatu legalisme yang represif, kontra produktif, dan bertentangan dengan nilai-nilai pancasila itu sendiri.

Dalam

merevitalisasi

Pancasila

sebagai

manifestasi

Identitas

Nasional,

penyelenggaraan MPK maka harus dikaitkan dengan wawasan: 1) Spiritual, untuk meletakkan landasan etika,moral,religiusitas,sebagai dasar dan arah pengembangan suatu profesi; 2) Akademis, untuk menunjukkan bahwa MPK merupakan aspek being yang tidak kalah pentingnya,bahkan lebih penting daripada aspek having dalam kerangka

lxvii persiapan

SDM

yang

bukan

sekedar

instrument,melainkan sebagai

subjek

pembaharuan dan pencerahan; 3) Kebangsaan,untuk menumbuhkan kesadaran nasionalismenya agar dalam pergaulan antar bangsa tetap setia pada kepentingan bangsanya, serta bangga dan respek pada jati diri bangsanya yang memiliki ideology tersendiri; serta 4) Mondial, untuk menyadarkan bahwa manusia dan bangsa di masa kini siap menghadapi dialektika perkembangan dalam masyarakat dunia yang “terbuka”.Selain itu, diharapkan mampu untuk segera beradaptasi dengan perubahan yang terus menerus terjadi dalam masyrakat moderen.Disamping itu,juga mampumenjari jalan keluar sendiri dalam mengatasi setiap tantangan yang dihadapi.

b. Pemberdayaan Identitas Nasional

Dalam rangka pemberdayaan Identitas Nasional,perlu ditempuh melalui revitalisasi pancasila.Revitalisasi sebagai manifestasi Identitas Nasional mengandung makna bahwa pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan,serta dieksplorasikan dimensi-dimensiyang melekat padanya uyang meliputi:

1. Realitas : bahwa nilai-nilai yang terkandung didalamnya dikonsentrasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kampus utamanya ; suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat sein im sollen dan das sollen im sein; 2. Idealitas : bahwa idealisme yang terkandung didalamnya bukanlah bsekedar utopis tanpa makna,melainkan diobjektivasikan sebagai kata kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme warga masyarakat agar melihat masa depan secara prospektif,serta menuju hariesok yang lebih baik.Hal ini dapat dilakukan melalui seminaratau gerakan dengan tema revitalisasi pancasila; 3. Fleksibilitas : bahwa pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan tertutup atau menjadi sesuatu yang sacral,melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus menerus berkembang.Dengan demikian tanpa kehilangan nilai hakikinya pancasila menjadi tetap actual,relevan,serta

lxviii fungsional sebagai tiang-tiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan Negara dengan jiwa dan semangat”Bhinneka Tunggal Ika”.

Dengan demikian, agar identitas Nasional dapat dipahami oleh masyrakat sebagaipenerus tradisi nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang maka pemberdayaan nilai ajarannya harus bermakna,dalam arti relevan dan fungsional bagi kondisi actual yang sedang berkembang dalam masyarakat. Perlu disadari bahwa umat manusia masa kini hidup di abad XXI, yaitu zaman baru yang sarat dengan nilai-nilai baru yang tidak saja berbeda, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai lama sebagaimana diwariskan oleh nenek moyang dan dikembangkan para pendiri Negara ini. Abad XXI sebagai zaman baru mengandung arti sebagai zaman ketika umat manusia semakin sadar untuk berfikir dan bertindak secara baru.

Dengan kemampuan refleksinya, manusia menjadikan rasio sebagai mitos, atau sebagai sarana yang andal dalam bersikap dan bertindak dalam memecahkan masalahmasalah yang dihadapi dalam kehidupan. Kesasihan tradisi, juga nilai-nilai spiritual yang dianggap sacral, kini dikritisi dan dipertanyakan berdasarkan visi dan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Nilai-nilai budaya yang diajarkan oleh nenek moyang tidak hanya diwarisi dengan barang sudah “jadi” yang berhenti dalam kebekuan normative, tetapi harus diperjuangkan serta terus-menerus ditumbuhkan dalam dimensi ruang dan waktu yang terus berkembang dan berubah.

Dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan b erbangsa yang sedang dilanda krisis dan disintegrasi, Pancasila pun tidak terhindar dari berbagai macam gugatan, sinisme, serta pelecehan terhadap kedibilitas dirinya sebagai dasar Negara ataupun sebagai manisfestasi Identitas Nasional. Namun, perlu segera disadari bahwa tanpa suatu “platform” dalam format dasar Negara atau idiologi, mustahil suatu bangsa akan dapat survive menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang menyertai derasnya arus globalisasinya yang melanda seluruh dunia yang otonom.

lxix Melalui revitalisasi Pancasila sebagai wujud pemberdayaan Identitas Nasional inilah, Identitas Nasional dalam alur rasional-akademik tidak saja diartikan secara tekstual, tetapi juga segi konstekstualnya dieksplorasikan sebagai referensi kritik sosial terhadap berbagai penyimpangan yang melanda masyarakat dewasa ini. Untuk membentuk jati diri, nilai-nilai yang ada tersebut harus digali dulu, misalnya nilai-nilai lainnya, seperti gotong royong, persatuan dan kesatuan, juga saling menghargai dan menghormati. Semua nilainilai ini sangat berarti dalam memperkuat rasa nasionalisme bangsa. Dengan adanya saling pengertian di antara satu dengan yang lain, secara lngsung akan memperlihatkan jati diri bangsa yang pada akhirnya mewujudkan Identitas Nasional.

Sementara itu, untuk mengembangkan jati diri bangsa, harus dimulai dari pengembangan nilai-nilai, yaitu nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, berani mengambil resiko, betanggunug jawab, serta adanya kesepakatan di antara sersama. Untuk itu, perlu perjuangan dan ketekunan untuk menentukan nilai, cipta, rasa, dan karsa. (Soemaro, Soedarsono).

Di sinilah, letak arti pentingnya pelaksanaan MPK dalam kerangka pendidikan tinggi untuk menembangkan dialog budaya dan budaya dialog untuk mengantarkan lahirnya generasi penerus yang sadar dan tedidikn dengan wawasan nasional yang menjangkau jauh ke masa depan. MPK harus dimanfaatkan ntuk mengembalikan Identitas Nasional bangsa, yang di dalam pergaulan antarbangsa dahulu dikenal ebagai bangsa yang paling “halus” atau sopan di bumi “het zashte volk ter aarde”. (Wibisono Koento: 2005) Dari nilai-nilai budaya tersebut, lahir asumsi dasar bahwa menjadi bangsa Indonesia tidak sekedar masalah kelahiran saja, tetapi juga sebuah pilihan yang rasional dan emosional

lxx

PENUTUP

Cara untuk mempertahankan Identitas Nasional, yaitu setiap warga negara seharusnya menanamkan kesadaran dalam diri mereka untuk bisa memfilter informasi, budaya, dan paham-paham luar yang dapat mengancam Identitas Nasional bangsa Indonesia. Selain itu yang perlu kita sadari bahwa pengaruh globalisasi tidak hanya mendatangkan dampak negative, namun juga dapat menimbulkan dampak positif bagi bangsa Indonesia dengan adanya kemajuan teknologi yang sedang meningkat dengan pesat. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan dampak positif dari era globalisasi dan menolak hal-hal akibat adanya era globalisasi yang dapat mengancam Identitas Nasional bangsa Indonesia. Selain itu, kita juga harus menaati aturan dan norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah menyangkut budaya asing yang dapat mengancam Identitas Nasional, dan harus berpatokan pada nilai-nilai agama atau spiritual yang merupakan salah satu cara untuk membentengi diri dari pengaruh negative pada era globalisasi. Upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk dapat menciptakan integrasi nasional, yaitu : Mengusahakan persamaan persepsi dalam hal memunculkan semangat untuk membina kehidupan bersama yang harmonis, aman, dan tenteram. Walaupun hal ini sangat sulit karena setiap orang mempertahankan egonya masing-masing, namun sebagai masyarakat

lxxi Indonesia kita harus dapat mengalahkan ego yang ada pada diri kita demi kepentingan bersama. Melakukan pembinaan hokum bersama Mewujudkan asimilasi untuk menghindari munculnya sikap etnosentris yang dapat memunculkan suatu perselisihan dengan suku atau budaya lain. Penataan birokrasi. Upaya-upaya

yang

dapat

dilakukan

oleh

bangsa

Indonesia

untuk

dapat

memberdayakan Identitas Nasional bangsa Indonesia yaitu dengan cara menggali kembali nilai-nilai dasar atau muatan-muatan yang terkandung dalam Identitas Nasional, kita sebagai bangsa Indonesia harus mengembangkan dan mencari kembali nilai-nilai luhur yang pernah ada yang menggambarkan identitas atau jati diri sebagai bangsa Indonesia, seperti gotong royong, solidaritas social, sopan santun, dan sebagainya. Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mewujudkan integrasi nasional bangsa Indonesia, karena dengan adanya integrasi nasional, maka bangsa Indonesia tidak akan terpecah-pecah pada kelompokkelompok yang saling berbeda atau bertentangan, yang akan mewujudkan suatu persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Revitalisasi pancasila harus dilakukan dalam dua tingkatan, yaitu pada tataran ide dan praksis. Dalam tataran ide, hal yang paling penting dilakukan adalah menjawab sikap alergi masyarakat terhadap pancasila. Karena itu, gotong royong bisa menjadi “nafas” bagi representasi pancasila. Gotong royong bisa dijadikan “mascot” dalam rangka revitalisasi pancasila. Sedangkan dalam tatanan praksis, utamanya menyangkut relasi penyelenggaraan negara dan masyarakat, revitalisasi pancasila harus dimulai dengan membangkitkan kegairahan dan optimisme public. Dengan demikian, Identitas Nasional dapat terus dipertahankan dan dilestarikan sebagai suatu kebangganan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia kita harus dapat mempertahankan dan melestarikan Identitas Nasional bangsa Indonesia. Kita harus menyadari bahwa kemerdekaan yang telah kita raih saat ini adalah melalui perjuangan keras pahlawan bangsa yang bertujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik dari masa penjajahan pada generasi selanjutnya. Oleh karena itu, sebagai wujud penghargaan kita pada pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka, maka kita harus merasa bangga pada apa yang telah ditinggalkan oleh mereka, yaitu Identitas Nasional. dengan adanya rasa cinta tanah air dan bangga akan Identitas

lxxii Nasional, maka kita akan dapat melakukan suatu perubahan dn pembangunan di segala aspek kehidupan dengan tujuan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga negara. Maka, tingkatkanlah rasa cinta tanah air dan bangga akan Identitas Nasional bangsa Indonesia.


1. Jelaskan pengertian identitas nasional! 2. Jelaskan unsur-unsur pembentukan identitas nasional! 3. Jelaskan pengertian globalisasi dan hubungannya dengan identitas nasional! 4. Jelaskan pengertian nasionalisme dan hubungannya dengan identitas nasional!

DAFTAR BACAAN

Armawi, armaidy.2005. Geostrategic Indonesia. Makalah disampaikan pada Kursus Calon Dosen Pendidikan Keewarganegaraan yang diselenggarakan oeh Depdiknas Dirjen Dikti di Jakarta pada tanggal 12-23 Desember 2005. Basri, Chaidir. 2005. Pengetahuan Politik dan Strategi. Makalah disapaikan pada kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Depdiknas Dirjen Dikti di Jakarta pada tanggal 12-13 Desember 2005. Darmodiharjo, Darji. 1996. Pokok-pokok Filsafat Hukum.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Kaelan. 2005. Filsafat Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara Indonesia . Makalah disampaikan pada Kusus Calon dosen Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Depdiknas Dirjen Dikti di Jakarta pada tanggal 12-13 Desember 2005. Mansoer, Hamdan. Pembelajaran Berbasis Kompetensi (Implementasi KBK). Makalah disampaikan pada Kursus Calon Dosen Pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Dirjen Desember Soegito, AT. 2005. hak dan kewajiban warga Negara. Makalah disampaikan pada kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Depdiknas Dirjen Dikti di Jakarta pada tanggal 12-23 Desember 2005 Sastrapratedja, M, 2001. Pancasila sebagai visi dan referensi kritik social.Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

lxxiii

Siswomiharjo, koento wibisono. 2005. Pancasila sebagai dasar etika kehidupan bermasyarakat, berbangas dan bernegara.Makalah disampaikan pada kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Depdiknas Dirjen Dikti di Jakarta pada tanggal 12-23 Desember 2005 Tim sosialisasi Penyemaian jati diri bangsa. 2003. membangun kembali karakter bangsa,PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia: Jakarta. Winaputra Udin S. 2005. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. Makalah disampaikan pada Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Depdiknas Dirjen Dikti di Jakarta pada tanggal 12-23 Desember 2005. Tim Dosen Kewarganegaraan Hasanuddin,Makassar,2008

Unhas.

Pendidikan

Kewarganegaraan.

Universitas

BAB V KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI LANDASAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah konstitusi negara Republik Indonesia saat ini.UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1945, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang merubah susunan lembagalembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Dalam pembahasan, akan dibahas lebih lanjut mengenai Undang-Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga Negara dan hubungannya. Dengan mempelajari proses di atas maka kita sebagai mahasiswa akan lebih memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar

lxxiv negara yang realisasinya sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Mahasiswa juga diharapkan untuk memiliki kemampuan untuk memahami isi pembukaan UUD 1945, pembukaan sebagai “ staasfundamentalnorm “ , memahami hubungan UUD 1945 dengan Pancasila dan pasal – pasal UUD 1945 serta mahasiswa memiliki pengetahuan tentang reformasi hukum tata negara

maka mahasiswa diharapkan

mempelajari latar belakang amandemen serta proses amandemen.

B. Ruang Lingkup

Bahan pembelajaran ini akan membahas : a. b. c. d. e.

Pengertian Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen/perubahan UUD 1945 dan Dinamika Pelaksanaan UUD 1945 Sistem Ketatanegaraan Negara RI Sistem Kelembagaan Negara Kesatuan RI


Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan mengerti pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Melalui Pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat : a. Menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia. b. Menjelaskan makna isi pembukaan UUD 1945, kedudukan pembukaan UUD 1945. c. Menjelaskan makna isi pembukaan UUD 1945 sebagai “ staat fundamentalnorm ‘ dan kedudukannya dalam tertib hukum Indonesia. d. Menjelaskan tentang reformasi hukum tata negara yang melatarbelakangi amandemen serta proses amandemen.

lxxv


A. Konstitusionalisme Dan Konstitusi

Konstitutionalisme, adalah sebuah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Dalam pengertian yang jauh lebih luas jangkauannya, menurut Soetandyo, ide konstitusi disebutnya sebagai konstitutionalisme, dan digambarkan bahwa paradigma hukum perundang-undangan sebagai penjamin kebebasan dan hak – yaitu dengan cara membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang terbilang kewenangan (dan mana pula yang apabila tidak demikian harus dibilang sebagai kesewenang-wenangan) – inilah yang di dalam konsep moral dan metayuridisnya disebut “konstitutionalisme”.

Paham ini mengantarkan perdebatan awal dalam sistem ketatanegaraan yang diatur dalam teks hukum dasar sebuah negara, atau disebut kontitusi. Konstitusi sebagai pengertian sosial politik. political decision. Bangunan-bangunan yang ada dalam masyarakat tersebut sebagai hasil keputusan masyarakat itu sendiri.

lxxvi Konstitusi sebagai pengertian hukum, dalam pengertian ini keputusan-keputusan masyarakat dijadikan perumusan yang normative, yang kemudian harus berlaku. Contoh: aliran kodifikasi, yaitu yang menghendaki sebagaian hukum ditulis dengan maksud untuk mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Konstitusi sebagai suatu peraturan hukum.

Pengertian ini adalah suatu peraturan hukum yang tertulis. Dengan demikian Undang-undang dasar adalah salah satu bagian dari konstitusi. Kutipan pikiran Rousseau di atas, telah mengilhami lahirnya De Declaration des Droit de l’Homme et du Citoyen, dan pembentukan Konstitusi Perancis (1791), serta cikal bakal lahirnya berbagai konstitusi modern di dunia

B. Pengertian Hukum Dasar Negara

Setiap negara berdaulat memiliki instrument menjelaskan eksistensi sebuah negara. Salah satunya adalah Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara. Ada dua macam hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar) dan hukum dasar tidak tertulis (Konvensi).

1. Hukum Dasar Tertulis (Undang-Undang Dasar) E.C.S. Wade dalam bukunya Constitutional Law mengatakan bahwa secara umum

undang-undang dasar adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badanbadan tersebut. Jadi pada prinsipnya mekanisme dan dasar setiap sistem pemerintahan diatur dalam undang-undang dasar. Bagi mereka yang menganggap negara sebagai satu organisasi kekuasaan, maka mereka dapat memandang undang-undang dasar sebagai sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Indonesia tidak menganut sistem Trias Politika tersebut, tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan dengan lima lembaga negara).

lxxvii

Undang-undang

dasar

menentukan

bagaimana

pusat-pusat

kekuasaan

ini

bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Undang-undang dasar juga merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara (Budiarjo, 1981: 95-96 ).

2. Hukum Dasar Tak Tertulis (Konvensi)

Konvensi adalah hukum yang yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara negara secara tidak tertulis. Sifat-sifat konvensi adalah sebagai berikut: a. Merupakan kekuasaan yang muncul berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. b. Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar. c. Dapat diterima oleh seluruh rakyat. d. Bersifat sebagai pelengkap yang tidak terdapat di dalam undang-undang dasar.

Konvensi misalnya terdapat pada praktek penyelenggara negara yang sudah menjadi hukum dasar yang tidak tertulis, seperti: a. Pidato kenegaraan Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus di dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat. b. Pidato Presiden yang diucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang RAPBN pada minggu pertama Januari setiap tahunnya. c. Pidato pertanggungjawaban Presiden dan Ketua Lembaga Negara lainnya dalam sidang Tahunan MPR.(yang dimulai sejak tahun 2000). d. Mekanisme pembuatan GBHN.

Keempat hal tersebut secara tidak langsung merupakan realisasi UUD 1945 (merupakan pelengkap). Yang berwenang mengubah konvensi menjadi rumusan yang bersifat tertulis adalah MPR, dan rumusannya bukan berupa hukum dasar tertuang dalam ketetapan MPR.

3. Pengertian, Kedudukan, Sifat Dan Isi Undang-Undang Dasar 1945

melainkan

lxxviii a. Pengertian UUD 1945

Sebelum amandemen, yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari: (1) Pembukaan, yang terdiri dari 4 alinesa; (2) Batang Tubuh UUD 1945, yang berisi Pasal 1 s/d 37 yang dikelompokkan dalam 16 bab, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan; serta (3) Penjelasan UUD 1945 yang terbagi atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Pembukaan, Batang Tubuh yang memuat pasal-pasal, dan Penjelasan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak, dapat dipisah-pisahkan. Naskah yang resmi telah dimuat dan disiarkan dalam

Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 yang terbit pada tanggal 15 Februari 1946 sebuah penerbitan resmi pemerintah Republik Indonesia. UUD 1945 telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun berdasarkan hasil Sidang Tahunan MPR 2002, sistematika UUD 1945 adalah Pembukaan dan pasal-pasal yang terdiri dari 37 pasal, ditambah 3 pasal aturan: peralihan dan 2 pasal aturan tambahan (Lihat Pasal 2 Aturan Tambahan UUD 1945 hasil amandemen keempat). Yang dimaksud dengan undang-undang dasar dalam UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang bersifat mengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara Indonesia di mana pun mereka berada, serta setiap penduduk yang ada di wilayah Republik Indonesia. Sebagai hukum, UUD 1945 berisi norma, aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati.

b. Kedudukan UUD 1945

Undang-undang dasar merupakan hukum dasar yang menjadi sumber hukum. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan pemerintah. bahkan setiap kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUD 1945. Dalam kerangka tata susunan norma hukum yang berlaku, UUD 1945 merupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi. seperti telah dijelaskan, UUD 1945 ditetapkan dan dijelaskan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam ayat (2) aturan tambahan UUD 1945 disebutkan bahwa

lxxix dalam 6 bulan sesudah MPR dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan, UUD. Aturan tambahan ini menunjukkan bahwa status UUD 1945 adalah sementara. Sesungguhnya rencana pembuat UUD 1945 adalah bahwa sebelum tanggal 17 Agustus 1946 undang-undang dasar tetap diharapkan dapat disusun oleh badan yang berwenang, yaitu MPR hasil Pemilu sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 itu sendiri, tetapi suasana politik waktu itu tidak memungkinkan realisasi rencana tersebut. Kini UUD 45 tidak bersifat sementara lagi, karena telah ditetapkan oleh MPR menjadi konstitusi tertulis. Namun UUD 45 tetap bersifat fleksibel.

c. Sifat UUD 1945

Dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel, yakni hanya memuat 37 pasal, ditambah 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah amandemen keempat (ST MPR 2002), sifat singkat dan supel masih mewarnai UUD 1945 karena ia masih berisi hal-hal pokok dan masih dimungkinkan untuk terus disesuaikan dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia. UUD 1945 hasil amandemen terdiri atas 37 pasal ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.

Sifat undang-undang yang singkat dan supel itu juga dikemukakan dalam Penjelasan: 1. Undang-Undang Dasar itu sudah cukup apabila telah memuat aturan-aturan pokok saja, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lainlain

penyelenggara

negara

untuk

menyelenggarakan

kehidupan

negara

dan

kesejahteraan sosial. 2. UUD 1945 yang singkat dan supel itu lebih baik bagi negara seperti Indonesia ini, yang masih harus berkembang, harus terus hidup secara dinamis, masih terus akan mengalami perubahan-perubahan.

Dengan aturan-aturan yang tertulis, yang hanya memuat aturan pokok, UndangUndang Dasar menjadi aturan yang luwes, supel, dan tidak ketinggalan zaman. Ini tidak

lxxx berarti bahwa UUD 1945 tidak lengkap atau tidak sempurna dan mengabaikan kepastian. Keluasan atau fleksibilitas ini tetap menjamin kejelasan dan kepastian hukum apabila aturan-aturan pokok itu menyerahkan pengaturan lebih lanjutnya kepada aturan hukum dalam tingkat yang lebih rendah, misalnya ketetapan MPR dan undang-undang, yang pembuatan, pengubahan, dan pencabutannya lebih mudah daripada UUD 1945.

Selain itu, penjelasan UUD 1945 menekankan bahwa semangat penyelenggara negara,

semangat

pemimpin

pemerintahan

sangat

penting.

Karena

itu,

setiap

penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan selain harus mengetahui teks UUD 1945 juga harus menghayati semangatnya. Dengan semangat penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan yang baik, pelaksanaan aturan-aturan pokok yang tertera dalam UUD 1945 akan baik dan sesuai dengan maksud ketentuannya.

d. Isi Undang Undang Dasar 1945

Setelah UUD 45 diamandemen 2002, maka tetap 16 bab walaupun Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapus, namun jumlah babnya bertambah sebanyak 22 bab. Demikian pula pasalnya tetap 37 pasal dan 3 pasal Aturan Tambahan serta 2 pasal Aturan Tambahan, namun dari pasal-pasalnya dikembangkan dan ditambah ayat-ayatnya, sehingga jumlah pasalnya sebanyak 72 pasal (lihat lampiran).

C. Amandemen/Perubahan UUD’45 Dan Dinamika Pelaksanaan UUD’45 Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi a. Proses Perubahan/AmandemenUndang Undang Dasar 1945

Pasal terakhir Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen juga memuat tentang perubahan Undang-Undang Dasar, terutama mengingat agar Undang-Undang Dasar itu senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi rakyat. Pasal 37, memuat 5

lxxxi ayat berkaitan dengan ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar, sebagai berikut: (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. (3) Untuk

mengubah

pasal-pasal

Undang-Undang

Dasar,

Sidang

Majelis

Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dan seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (5) Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Pasal yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang dasar ini ditentukan berkaitan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, jadi bukan terhadap Pembukaan UUD 1945. Logikanya kalau hak itu menyangkut Perubahan Pembukaan UUD 1945, hak itu sama halnya mengubah seluruh sistem negara yang meliputi bentuk negara, sifat negara. Berketuhanan, tujuan negara dan dasar negara Pancasila. mengingat Pembukaan sebagai deklarasi bangsa Indonesia dan dalam ilmu hukun disebut sebagai ‘Stoatsfun

damentainomy’, yang merupakan sumber norma hukum positif Indonesia.

b. Dinamika pelaksanaan UUD’45 sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi.

Sejarah pelaksanaan UUD 1945 terbagi alas dua kurun waktu, yaitu masa kemerdekaan (tahun 1945 s/d 27 Desember 1949) dan pada tahun 1959 sampai sekarang. 1. Masa Kemerdekaan (1945-1949)

Kurun waktu ini adalah masa revolusi fisik karena bangsa Indonesia harus berjuang kembali mempertahankan negara dari rongrongan penjajah yang tidak mau mengakui

lxxxii kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini juga terjadi penyimpangan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, karena NKRI berubah menjadi negara RIS sesuai dengan hasil sidang KMB. Namun keadaan ini tidak bertahan lama, karena pada tanggal 17 Agustus 1950 negara RIS berubah menjadi NKRI dengan UUDS’50.

Tapi ternyata pelaksanaan UUDS’50 itu tidak memuaskan rakyat dan stabilitas nasional tidak dapat tercapai. Pada masa itu terjadi pergantian kabinet sebanyak, 7 kali yaitu: 1) Kabinet Natsir (6-9-1950 s/d 27-4-1951) 2) Kabinet Sukirman (27-4-1951 s/d 3-4-1952) 3) Kabinet Wilopo (3-4-1952 s/d 1-8-1953) 4) Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1-8-1953 s/d 12-8-1955) 5) Kabinet Burhanudin Harahap, (12-8-1955 s/d 24-3-1956) 6) Kabinet Ali Sastroamijoyo II (24-3-1956 s/d 9-4-1957) 7) Kabinet Juanda (9-4-1957 s/d 10-7-1959)

Karena seringnya pergantian kabinet, konstituante mengadakan sidang namun selalu gagal, sehingga Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pad tanggal 5 Juli 1959. 2. Masa Orde Lama (1959-1966) 1) Pengertian Orde Lama

Orde lama mulai pada tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966 saat diserahkannya Supersemar oleh Presiden kepada Letjen Soeharto. Di masa ini banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila, misalnya Nasakom, pengangkatan Presiden seumur hidup, dan pembubaran DPR oleh Presiden. Ciri-ciri Orde Lama adalah sebagai berikut: a)

Mempunyai landasan idil Pancasila dan landasan struktural UUD 1945.

b)

Mempunyai tujuan: i. Membentuk demokratis.

NKRI

yang

berbentuk

kesatuan

dan

kebangsaan

yang

lxxxiii ii. Membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual dalam wadah NKRI. iii. Membentuk kerja sama yang baik dengan semua negara di dunia, terutama dengan negara-negara di kawasan Asia-Afrika iv. Melaksanakannya dengan meluruskan segala cara.

2) Beberapa Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Uud 1945

UUD 1945 pada masa ini tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK belum terbentuk sesuai UUD 1945, jadi hanya bersifat sementara. Penyimpangan yang terjadi antara lain Presiden membuat UU tanpa persetujuan DPR dan Presiden membubarkan DPR yang tidak menyetujui APBN yang diajukannya. Presiden memegang kekuasaan sepenuhnya dan kemudian MPR mengangkatnya sebagai Presiden seumur hidup. Keadaan tersebut membuat stabilitas nasional makin memburuk. Berbagai ancaman datang silih berganti. Puncak dari semua itu adalah terjadinya pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965. Dalam situasi ini Presiden Soekarno memberikan Surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan pemulihan keadaan dan mengembalikan stabilitas negara. 3. Masa Orde Baru 1) Pengertian Orde Baru

Orde Baru lahir sejak diselenggarakannya seminar TNI/AD yang kedua di Seskoad Bandung pada tanggal 25 s/d 31 Agustus 1966. Ciri-ciri Orde Baru hampir sama dengan Orde Lama, kecuali landasannya yang sedikit mengalami perubahan. Landasan konstitusionalnya tetap UUD 1945, tetapi landasan strukturalnya adalah kabinet Ampera sedangkan landasan operasionalnya adalah Tap MPR sejak sidang umum ke IV tahun 1966. Selain itu, tujuannya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan demi Ampera, Tritura, dan Hanura secara konstitusional. Adapun pelaksanaan Pancasila dilakukan secara murni dan konsekuen. Orde Baru menghendaki kepentingan nasional tetapi tidak meninggalkan komitmen anti-kolonialisme. Orde Baru menginginkan suatu tatanan hidup, perekonomian, dan politik yang stabil serta

lxxxiv melaksanakan cita-cita demokrasi politik. Strategi dan taktik Orde Baru ini tercermin dalam program kabinet Ampera. 2) Langkah Pengamalan UUD 1945 Oleh Orde Baru

Orde Baru berhasil menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengoreksi kesalahan yang dilakukan di masa Orde Lama. Produk hukum yang dihasilkan antara lain pengesahan Supersemar ke dalam Tap. MPR No.IX/MPR/1966, Tap. MPR No.XXV/MPR/1966 tentang pembubaran PKI dan ormasnya, dan Tap MPR No.XII/MPR/1966 tentang perubahan landasan di bidang ekonomi dan pembangunan. Sidang istimewa MPRS tahun 1967 menarik mandat MPRS dari Presiden Soekarno dan pada sidang istimewa pada tahun 1968 MPRS mengangkat Soeharto menjadi presiden sampai terselenggaranya Pemilu. Kemudian terbentuklah lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK yang sesuai dengan UUD 1945. Mekanisme kegiatan kenegaraan lima tahunan secara garis besar adalah sebagai berikut: 1) MPR mengadakan sidang umum, dan Pemilu 2) Dalam sidang umum MPR bertugas; a. Menetapkan GBHN. b. Memilih presiden dan wakilnya untuk melaksanakan GBHN. 3) Presiden, wakilnya, dan para menteri negara menjalankan tugas berdasarkan UUD 1945. 4) Tugas Presiden: a. Membentuk lembaga tinggi negara, yaitu DPA dan BPK. b. Melaksanakan Pemilu tepat waktu. c. Mengajukan APBN setiap tahun tepat waktu dan harus menyusun Repelita. d. Membuat UU dengan persetujuan DPR dalam rangka pelaksanaan UUD 1945 dan GBHN. 5) DPR bertugas mengawasi pelaksanaan tugas Presiden. 6) Lembaga negara lainnya melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan UUD 1945 dan undang-undang.

4. Masa Reformasi

lxxxv Dalam proses reformasi dewasa ini, terdapat berbagai pendapat dan kajian untuk mengamandemen UUD 1945, karena UUD 1945 harus bersifat fleksibel, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Keinginan untuk mengamandemen itu juga muncul karena adanya sifat “muitiinterpretable” pada pasal-pasal UUD 1945, sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan terutama Presiden di masa Orde Lama maupun Orde Baru.

Melalui Sidang Umum MPR tahun 1999, SidangTahunan MPR tahun 2000, Sidang Tahunan MPR 2001, dan Sidang Tahunan MPR 2002, UUD 1945 telah mengalami

perubahan

(amandemen).

Perubahan

ini

dimaksudkan

untuk

menyempurnakan Batang Tubuh UUD 1945 dan tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. Karena Pembukaan UUD 1945 merupakan ikrar berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia dan ia memuat Pancasila sebagai Dasar Negara, MPR berketetapan hati untuk tidak mengubahnya. Pembukaan UUD 1945 serta amandemen UUD 1945 berdasarkan Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, Sidang Tahunan MPR 2001, dan Sidang Tahunan MPR 2002.

a.

SISTEM KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

a. Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara R.I.

Sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan di dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen), yang menyebutkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia. Meskipun UUD 1945 telah diamandemen, ketujuh kunci pokok tersebut masih relevan dalam sistem pemerintahan Indonesia dewasa ini. Ketujuh kunci pokok itu adalah: 1) Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan Hukum (Rechtsstsat)

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machts-staat). Artinya, setiap tindakan harus berlandaskan hukum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan

lxxxvi tekanan yang dilakukan terhadap hukum juga berarti terhadap kekuasaan. Hal ini terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan perwujudan cita hukum yang menjiwai Batang Tubuh UUD 1945 maupun dasar hukum yang tidak tertulis.

Yang dimaksud dengan negara hukum bukan hanya, dalam arti formal saja, yaitu sebagai penjaga atau alat dalam menindak segala bentuk kejahatan dan ketidakadilan, tetapi juga dalam arti materiil, yaitu alat dalam menciptakan kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia, yang sesuai dengap alinea dalam Pembukaan UUD 1945. Ciri-ciri negara berdasarkan hukum dalam arti materiil adalah sebagai berikut:

a. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; lihat UUD 1945 Pasal 2 ayat (I), 4 , 5, 19, 20, 23E dan 24, 24A-C dan pasal-pasal lain sampai amandemen keempat. 2. Diakuinya hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan; lihat UUD 1945 Pasal 27, 28, 28A-28J, 29 ayat (2) dan 31 ayat (1). 3. Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintah (asas legalitas); lihat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). 4. Adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak; lihat UUD 1945 Pasal 24. 5. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahai tersebut tanpa kecuali, dan berhak mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; lihat UUD 1945 Pasal 27 ayat (I)dan(2). 6. Pemerintah berkewajiban memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan rakyat Indonesia; lihat UUD 1945 Awal tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 31, 33 dan 34.

2)

Sistem Konstitusional Pemerintahan Indonesia bersifat konstitusional, bukan absolut (tidak terbatas).

Pernyattaan itu menunjukkan bahwa pemerintahan dijalankan menurut sistem

lxxxvii konstitusional. Dalam sistem ini, penggunaan kekuasaan secara sah oleh aparatur negara dibatasi secara formal berdasarkan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan aparatur negara dan pemerintahan harus bersumber dari UUD 1945 atau undang-undang yang menyelenggarakan UUD 1945.

3)

Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Rakyat

Kedaulatan, berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (Pasal 1 ayat 2). Badan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kedaulatan ini adalah MPR, yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini bertugas rnenetapkan UUD, serta melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara berdasarkan haluanhaluan yang telah ditetapkan oleh MPR, serta bertanggung jawab kepada majelis ini. Karena ia adalah mandataris MPR, maka dia. wajib menjalankan putusan-putusan majelis. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tugas MPR sangat luas dan segala keputusannya mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilu.

4)

Presiden adalah Penyelenggara Pemerintah Negara yang Tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 4 ayat (I) UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Tugas dan kewajiban Presiden serta Wakil Presiden dapat dilihat dalam pasalpasal UUD 1945 hasil amandemen keempat.

5)

Presiden Tidak Bertanggung Jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat

UUD 1945 telah menggariskan kerjasama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, antera lain dalam membentuk undang-undang dan menetapkan anggaran serta belanja negara, pengangkatan duta dan konsul, penganugerahan gelar dan tanda jasa, pemberian amnesti dan abolisi dan lain-lain. Dalam perkara-perkara tersebut Presiden harus, mendapatkan persetujuan DPR. Karena itu Presiden dan DPR

lxxxviii harus bekerja sama, tetapi tidak dalam arti Presiden bertanggung jawab kepada DPR karena kedudukan Presiden tidak tergantung kepada DPR. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Lihat Pasal 7C) dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan Presiden karena mereka adalah mitra kerja. DPR hanya mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Tetapi DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR (Lihat Pasal 7A, 7B).

6)

Menteri Negara adalah Pembantu Presiden dan Menteri Negara Tidak Bertanggung Jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat

UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh. Menteri-menteri negara dan dapat memberhentikan menteri-menteri negara menurut ketentuan UU (lihat Pasal 17). Menteri-menteri negara itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukan mereka tidak tergantung pada DPR tetapi pada Presiden karena mereka adalah pernbantu Presiden. Presiden berwenang mengangkat dari memberhentikan menteri. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur oleh undang-undang.

7)

Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas

Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa “Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator, artinya kekuasaannya tidak tak terbatas”. Seperti dijelaskan sebelumnya., sistem pemerintahan konstitusional tidak bersifat Absolut. Keberadaan DPR dan menteri negara dapat mencegah terjadinya pemerintahan yang absolut atau kekuasaan mutlak.Dalam hal ini kedudukan dan peran DPR sangatlah kuat, karena selain tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, dia juga berwenang mengajukan usul dan persetujuan pembentukan undang-undang maupun penetapan anggaran dan belanja negara. Selain itu, karena semua anggota DPR adalah anggota MPR maka DPR memiliki wewenang untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden. Jika Presiden benar-benar melanggar haluan yang telah ditetapkan oleh MPR. Jadi jelas bahwa hubungan antara MPR, DPR, dan Presiden sangat erat. D. Susunan Kekuasaan Negara R.I.

lxxxix

Konsep kekuasaan negara menurut demokrasi sebagai terdapat dalam UUD 1945 sebagai berikut:

(1) Kekuasaan di Tangan rakyat (a) Pembukaan UUD 1945 Alinea IV..”...Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat....... (b)Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan” (pokok Pikiran III).

(2) Pembagian Kekuasaan Sebagaimana dijelaskan bahwa kekuasaan. tertinggi adalah ditangan rakyat, dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar oleh karena itu pembagian kekuasaan menurut demokrasi sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut : (a) Kekuasaan Eksekutif, didelegasikan kepada Presiden (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945). (b)Kekuasaan Legislatif, didelegasikan kepada Presiden dan DPR dan DPD (Pasal 5) ayat (1), Pasal 19 dan Pasal 22C UUD 1945). (c) Kekuasaan Yudikatif, didelegasikan kepada Mahkamah Agung (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945). (d)Kekuasaan Inspektif, atau pengawasan didelegasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini termuat dalam UUD 1945 Pasal 20-A ayat (1) “.... DPR juga memiliki fungsi pengawasan”. artinya DPR melakukan pengawasan terhadap Presiden selaku penguasa eksekutif. (e) Dalam UUD 1945 hasil amandemen tidak ada Kekuasaan Konsultatif, yang dalam UUD lama didelegasikan kepada Dewan Pertimbangan Agung (DPA). (Pasal 16 UUD 1945). Dengan lain perkataan UUD 1945 hasil amandemen telah Menghapuskan lembaga Dewan Pertimbangan Agung, karena hal ini berdasarkan kenyataan pelaksanaan kekuasaan negara fungsinya tidak jelas. Mekanisme pendelegasian kekuasaan yang demikian ini dalam khasanah ilmu hukum tatanegara dan ilmu politik

xc dikenal dengan istilah ‘distribution of power’ yang merupakan unsur mutlak dari negara demokrasi.

(3) Pembatasan kekuasaan Pembatasan kekuasaan menurut konsep UUD 1945, dapat dilihat melalui proses atau mekanisme 5 tahunan kekuasaan dalam UUD 1945 sebagai berikut : (a) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ‘kedaulatan di tangan rakyat...”. Kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat Pemilu untuk membentuk MPR dan DPR setiap 5 tahun sekali. (b)“Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki Kekuasaan melakukan perubahan terhadap UUD. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. serta melakukan impeachment terhadap Presiden jikalau melanggar konstitusi. (c) Pasal 20 ayat (1) memuat “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan yang berarti melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden dalam jangka waktu 5 (lima) tahun”. (d)Rakyat kembali mengadakan Pemiku setelah membentuk MPR dan DPR (rangkaian kegiatan 5 (lima) tahunan sebagai realisasi periodesasi kekuasaan). Dalam pembatasan kekuasaan menurut konsep mekanisme 5 tahunan kekuasaan sebagaimana tersebut di atas, menurut UUD 1945 mencakup antara lain: periode kekuasaan, pengawasan kekuasaan dan pertanggungjawaban kekuasaan.

(4) Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan menurut UUD 1945 dirinci sebagai berikut: a) Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok Pikiran ke III. yaitu” ... Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam UUD 1945, harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia”. b) Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak, misalnya Pasal 7B ayat (7).

xci Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengandung pokok pikiran bahwa konsep pengambilan keputusan yang dianut dalam hukum tata negara Indonesia adalah berdasarkan : a) Keputusan didasarkan pada suatu musyawarah

sebagai asasnya, artinya segala

keputusan yang diambil sejauh mungkin diusahakan, dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. b) Namur demikian jikalau mufakat itu tidak tercapai, maka dimungkinkan pengambilan keputusan itu melalui suara terbanyak.

(5) Pengawasan Dalam UUD 1945 termuat konsep pengawasan. Konsep pengawasan tersebut menurut UUD 1945 ditentukan sebagai berikut: Pasal I ayat (2). “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan menurut UndangUndang Dasar”. Dalam penjelasan terhadap pasal I ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi namun dilaksanakan dan didistribusikan berdasarkan UUD. a) Berbeda dengan UUD lama sebelum dilakukan amandemen, MPR yang memiliki kekuasaan tertinggi sebagai penjelmaaan kekuasaan rakyat. Maka menurut UUD hasil amandemen MPR kekuasaannya menjadi terbatas, yaitu meliputi tiga hal, yaitu mengubah UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden dan memberhentikan Presiden dengan masa jabatannya atau jikalau melanggar UUD. b) Pasal 2 ayat (1), Majelis Permusyawaratan. Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut UUD 1945 hasil amandemen MPR hanya dipilih melalui Pemilu. c) Penjelasan UUD tentang kedudukan DPR, disebut “...kecuali itu anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota MPR. Oleh karena itu DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden...”

xcii Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka konsep pengawasan menurut demokrasi Indonesia sebagai tercantum dalam UUD 1945 pada dasarnya adalah sebagai berikut : a) Dilakukan oleh seluruh warga negara, karena kekuasaan di

dalam

sistem

ketatanegaraan Indonesia adalah di tangan rakyat, dan b) Secara formal ketatanegaraan pengawasan berada pada rakyat.

E. Sistem Kelembagaan Negara RI

1. Kelembagaan Negara

UUD 1945 bukan hanya mengandung semangat dan perwujudan pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaannya, tetapi juga merupakan rangkaian kesatuan pasalpasalnya. Sebagian dari pasal itu berisi tentang kedudukan, wewenang, tugas dan hubungan , antar lembag a negara. Dalam Tap. MPR No.VI/MPR/1973 dan Tap. MPR No.III/MPR/1978.

MPR me-netapkan bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara sedangkan lembaga tinggi negara terdiri Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil Sidang Tahunan MPR 2002, Dewan Pertimbangan Agung ditiadakan. Sehingga struktur ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi:

xciii

Hal-hal mengenai DPR diatur dalam Pasal 19, 20, 20A, 21, 22B, 22C, dan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kerja-sama dengan Presiden, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Pasal 22D.

BPK mempunyai tugas khusus untuk memeriksa keuangan negara dan kemudian hasilnya dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 23 E, Pasal 23F, dan 23G). Badan ini bersifat bebas dan mandiri, jadi tidak dipengaruhi atau mempengaruhi kekuasaan pemerintah. Tugas BPK antara lain: 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 2. Merneriksa semua pelaksanaan APBN.

xciv

Sedangkan kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya (Lihat Pasal 24, 24AJ yang terlepas dari pengaruh semua lembaga negara. Sedangkan kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya (Lihat Pasal 24, 24AJ yang terlepas dari pengaruh semua lembaga negara.

Komisi Yudisial bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat serta perilaku hakim. (Lihat Pasal 24B).

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusan yang bersifat final, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangan yang diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (Lihat Pasal 24C)

F. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA RI i. Hubungan AntaraMPR DanPresiden

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan UUD 1945 (Pasal I ayat (2) ). di samping DPR dan Presiden. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 bahwa baik Presiden maupun MPR dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1)). Berbeda dengan kekuasaan MPR menurut UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen 2002, yang memiliki kekuasaan tertinggi dan mengangkat serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 hasil amandemen 2002, maka Presiden dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya baik karena permintaan sendiri atau karena tidak dapat melakukan kewajibannya maupun diberhentikan oleh MPR.

xcv Pemberhentian Presiden oleh MPR sebelum masa jabatan berakhir, hanya mungkin dilakukan

jikalau

Presiden

sungguh-sungguh

telah

melanggar

hukum

berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penvuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi sya rat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden (Pasal 7A).

Namun demikian perlu dipahami bahwa oleh karena Presiden tidak diangkat oleh MPR, maka Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR. melainkan kepada rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. ii.

Hubungan Antara MPR Dan DPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota. Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota-anggota. Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu. Dengan demikian maka seluruh anggota. MPR menurut UUD 1945 dipilih melalui Pemilu.

Mengingat kedudukannya sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan rakyat tertinggi (Pasal 2 ayat (1)) dan untuk menegakkan martabat serta kewibawaannya, maka MPR menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat dasar, yang bersifat struktural dan memiliki kekuasaan untuk mengubah UUD, maka antara DPR dengan MPR harus melakukan kerjasama yang simultan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Oleh karena anggota DPR seluruhnya merangkap angota MPR, maka MPR menggunakan DPR sebaoai tangan kanannya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana ditetapkan oleh MPR.

Dalam hal ini DPR menggunakan hak-hak tertentu. yang dimilikinya seperti hak angket, hak amandemen, hak interpelasi, hak budget, hak tanya

inisiatif (Pasal 20-A).

MPR mempunyai tugas yang sangat luas, melalui wewenang DPR, MPR mengemudikan pembuatan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lainnya agar

xcvi undang-undang serta peraturan-peraturan itu sesuai dengan UUD 1945. Melalui wewenang DPR ia juga menilai dan mengawasi wewenang lembaga-lembaga lainnya.

Demikianlah hubungan DPR dan MPR sebagai bagian yang diutamakan Maielis. terutama pasca amandemen UUD 1945 2002 ini diharapkan dengan adanya reformasi kelembagaan tinggi negara, benar-benar dapat tercipta iklim pelaksanaan negara yang lebih demokratis.

iii. Hubungan Antara DPR Dan Presiden

Sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan legislatif maka DPR dan Presiden bersama-sama mempunyai tugas antara lain: i. Membuat Undang-Undang (Pasal 5 ayat (1), 20 dan 21). dan Menetapkan Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (Pasal 23 ayat (1)). ii. Membuat

undang-undang

berarti

menentukan

kebijakan

politik

yang

diselenggarakan oleh Presiden (Pemerintah). iii. Menetapkan budget negara pada hakekatnya berarti menetapkan rencana kerja tahunan. DPR melalui anggaran belanja yang telah disetujui dan mengawasi Pemerintah dengan efektif. Di dalam

,

pekerjaan untuk membuat UU, maka Iembaga-

lembaga negara lainnya dapat diminta pendapatnya.

Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan UU dan RAP/RAB negara maka di dalam

pelaksanaannya

DPR

berfungsi

sebagai

pengawas

terhadap

pemerintah.

Pengawasan DPR terhadap Presiden adalah suatu konsekuensi yang wajar (logis), yang pada hakikatnya mengandung arti bahwa presiden bertanggung jawab kepada DPR dalam arti partnershi p.

Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, dan dengan pengawasan tersebut, maka terdapat kewajiban bagi Pemerintah untuk selalu bermusyawarah dengan DPR tentang

xcvii masalah-masalah pokok dari negara yang menyangkut kepentingan rakyat dengan UUD sebagai landasan kerja.

Hal ini tetap sesuai dengan penjelasan resmi UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden harus tergantung kepada Dewan. Sebaliknya keduduk-an DPR adalah kuat, Dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden karena anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota-anggota MPR, maka DPR dapat senantiasa mengawasi segala tindakan-tindakan Presiden dan jikalau Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar pidana atau konstitusi yang telah, ma.ka Majelis itu dapat

inpeachment.

melakukan sidang istimewa untuk melakukan

Bentuk kerja sama antara DPR dan Presiden tidak boleh mengingkari partner legislatifnya. Presiden harus memperhatikan, mendengarkan, berkonsultasi dan dalam banyak hal, memberikan keterangan-keterangan serta laporan-laporan kepada Dewan dan meminta pendapatnva. Untuk pengawasan tersebut maka DPR mempunyai beberapa wewenang yaitu

a. Menurut UUD 1945. 1) Hak budget, yaitu hak untuk menyusun rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (Pasal 23 ayat (1)). 2) Hak inisiatif vaitu hak untuk mengusulkan rancangan uu (pasal 21 ayat (1)) b. Menurut UUD1945 hasil amandemen 2002 pasal 20-A ayat (2) dan 1) Hak amandemen (mengadakan perubahan) 2) Hak interpelasi (meminta kete-rangan) 3) Hak bertanya 4) Hak angket (hak untuk mengadakan suatu penyelidikan).

Dengan

adanya

wewenang

DPR

tersebut,

maka

sepanjang

tahun

teriadi

musyawarah yang diatur antara pemerintah dan DPR, dan DPR menpunyai kesempatan untuk menemukakan pendapat rakvat secara kritis terhadap kebijaksanaan dan politik pemerintah.

xcviii

Kritik-kritik itu dapat dilanjutkan dan dibahas oleh surat-surat kabar sebagai pembawa suara masyarakat yang langsung sehingga terjadilah suatu 'Sosial Control` yang baik terhadap pemerintah khususnya dan terhadap lembaga-lembaga negara lain pada umumnya.

iv. Hubungan Antara DPR Dengan Menteri-Menteri Hubungan kerjasama antara Presiden dengan DPR juga harus dilaksanakan dalam hal

DPR menyatakan keberatannya terhadap kebijaksanaan menteri-menteri. Dalam hal ini sudah sewajarnya Presiden mengganti menteri yang bersangkutan tanpa membubarkan kabinet.

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (2)), sedangkan dalam penjelasannya dikemukakan bahwa menterimenteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukannya tidak tergantung kepada Dewan, akan tetapi tergantung kepada Presiden.

Penafsiran tentang kedudukannya menteri-menteri itu tidak bisa dilepaskan dari penafsiran tentang kedudukan Presiden yang juga dalam penjelasan UUD, 1945, dalam pasal tentang kementerian negara (Pasal 17) diterangkan bahvva Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR (sistem Kabinet Presidensial)

Seperti juga halnya dengan Presiden, menteri-menteri tidak dapat dijatuhkan dan/atau diberhentikan oleh DPR, akan tetapi sebagai konsekuensinya yang waiar (logis) dari tugas clan kedudukannya, ditambah pula ketentuan dalam penjelasan yang mengatakan bahwa Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Oleh karena itu menterimenten pun juga tidak terlepas dari keberatan-keberatan DPR, yang berakibat diberhentikannya menteri oleh Presiden.

Sudah terang bahwa DPR tidak boleh main mosi tidak percaya, melainkan secara serius harus memberikan pertimbangan kepada Presiden dan sebaiknva Presiden tidak boleh

xcix bersitegang tidak mau memperhatikan suara DPR yang telah diberikannya dengan tulus ikhlas, maka sebagai jalan keluar MPR harus segera memberikan keputusannya,-dan terhadap MPR itu Presiden secara imperatif harus melaksanakannya, terutama berdasar Pasal 3 ayat (3).

v.

Hubungan Antara Presiden dengan Menteri-Menteri

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (2)) dan menteri-menteri itu secara formal tidak bertanggung jawab kepada DPR. akan tetapi tergantung kepada Presiden. Menteri adalah pembantu Presiden (Pasal 17 ayat (3)). Meskipun kedudukan Para menteri tergantung.kepada Presiden, mereka bukan pegawai tinggi biasa, oleh karena itu menteri-menterilah yang terutama menjalankan pemerintahan dalam praktekm a, sebagai pemimpin departemen (Pasal 17 ayat (3)). menteri mengetahui seluk-beluk mengenai lingkungan pekerjaannya.

Berhubungan dengan itu mcnteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menuntun politik negara yang menyangkut departemennya. Memang yang dimaksudkan adalah bahwa para menteri itu peminpin-pemimpin negara. Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintah negara, para menteri bekerjasama satu sama lain secara erat di bawah pimpinan Presiden Dalam praktek Pernerintahan, timbul kebiasaan bahwa Presiden melimpahkan sebagi-an wewenang kepada pembantu pimpinan dari Presiden Konvensi yang demikian ini tidak boleh mengurangi jiwa dari sistem kabinet Presidensial.

vi.

Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Lembaga Negara Lainnya.

Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut susunan dan kekuasaan Badan-Badan Kehakiman tersebut diatur menetapkan hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga lainnya. Dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan serta kekuatan lainnya! Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam

c bentuk UUD 1945 tentang kedudukan para hakim, sebagai syarat mencapai suatu keputusan yang seadil-adilnya.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum yang berdasarkan Pancasila. Berhubung dengan itu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna meneoakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Ketentuan im menunjukkan bahwa di negara Indonesia dijamin perlindungan hak-hak asasi manusia dan bukan kemauan seseorang yang menjadi dasar tindakan penguasa (Govemment by law,

not by man). Sifat negara hukum ini rnengandung makna

bahwa alat-alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturanaturan yang telah dibuat oleh badan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturanperaturan itu, atau singkatnya disebut dengan 'Rule of law' Undang-undang Pokok Kehakimain (UU No. 14 tahun 1970) dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan. berhubungan dengan itu pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang,tiada seorang juapun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan baginya oleh undang-undang. Demikian juga tiada scoarano juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat penbuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Selain itu tidda seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pesitaan, selain atas printah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal clan menurut cara-cara yang diatur dengan undangundang. Setiap orang yang disangkakan, ditangkap. ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum kekuatan hukum yang tetap asas (persumfion innocence).

Semua pengadilan memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lain apabila diminta.

ci Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara dalam bidang kehakiman dari tingkat yang lebih tinggi, berwenang menyatakan tidak sah peraturan perundangan dari tinokat .yang .lebih tinggi. Putusan tentang tidak sah peraturan penmdang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan perundangan yang dinyatakan tidak sah tcrsebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Ketentuan ini mengatur tentang hak menguji dari Mahkamah Agung, yang mengandung makna,bahwa mahkamah Agung berhak untuk menguji secara material peraturan yang lebih rcndah tingkatnya dari undang- undang mengenal sah tidaknya dengan ketentuan perundang-undangam yang lebih tinggi.

Dalam proses reformasi dewasa ini Mahkamah Agung merupakan ujung tombak terutama mernberantas KKN untuk rnewujudkan pemerintahan yang hersih sebagaimana diamanatkan oleh Tap No. XI/MPR/1998. Mahkamah Agung harus bebas dari pengaruh kekuasaan ataupun lainnya.

vii. Hubungan Antara BPK Dengan DPR

Badan Pemcriksa Keuangan (BPK) bertugas memeriksa tentang keuangan negara dan hasil perneriksaannya itu diberitahukan kepada DPR. Dewan Perwakilan Daerah daerah DPRD (Pasal 23-E ayat (2)) untuk mengikuti dan menilai kebijakan ekonomis financial pemerintah yang dijalankan oleh aparatur administrasi negara yang dipimpin oleh pemerintah.

Undang-Undang No. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menegaskan, bahwa BPK adalah lembaga tinggi negara yang dalam pelaksanaan terlepas dari pengaruh oleh kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah. BPK bertugas untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehubungan dengan pcnuaian tugasnya BPK berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi Pemerintah atau badan swasta, sepanjang tidakbertentangan dengan Undang-Undang.

cii Pembentukan BPK sesungguhnya memperkuat pelaksanaan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya, oleh karena, pegaturan kebijaksanaan dan arah keuangan negara yang dilakukan DPR saja belum dapat dikatakan cukup. Tidak kalah pentingnya adalah mengawasi apakah kebijaksanaan dan arah tersebut dilaksanakan pemerintah dengan sebaik-baiknya menurut tujuan semula, secara tertib. Jadi BPK bertugas memeriksa pertanggungjawaban pemerintah tentang

keuangan

negara

dan

memeriksa

semua

pelaksanaan

APBN

yang

hasil

pemeriksanaannya diberitahukan kepada DPR. Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD.

Selain pelaksanaan APBN, diperiksa pula Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Perusahaan-perusahaan milik negara dan lain-lain. Has il pem eri ksa an BPK ini pun disertai sanksi pidana, apabila hasil pemeriksaan mengungkapkan sangkaan terjadinya tindakan-tindakan pidana, atau perbuatan yang merugikan negara, maka masalahnya diberitahukan kepada kepolisian atau kejaksaaan. Ditinjau dari segi ini maka hasil pemeriksaa n BPK merupakan upaya yang menjamin terbinanya aparatur pemerintahan dan aparatur perekonomian negara yang bersih clan sehat. ' Keanggotaan BPK itu tidak mewakili suatu golongan dan manapun juga asal anggotanya. Kedudukannya bebas dan terlepas dari pengaruh pemerintah. Hal itu diperlukan untuk menjamin agar BPK dapat bekerja secara objektif. Sudah selayaknya sebagai sesama Lembaga Negara, antara BPK, DPR dan Pemerintah terjalin kerjasama yang sebaik-baiknya. Namun kerjasama yang baik itu tidaklah berarti sali ng meli nd un gi atau saling menutupi kekurangan masing-masing.

Barang siapa sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan keterangan yang dimint a BPK deng an jalan meno lak at au menghindarkan diri untuk memberikan keterangan, dapat dikenakan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan.

PENUTUP

'

ciii Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,adalah konstitusi negara

Republik Indonesia yang disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. SOAL LATIHAN Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini :

1. Jelaskan pengertian konstitusi negara! 2. Jelaskan konstusi sebagai landasan politik dan strategi nasional Indonesia! 3. Jelaskan Amandemen/perubahan UUD 1945 dan Dinamika Pelaksanaan UUD 1945! 4. Jelaskan sistem Kelembagaan dan hubungan antar lembaga Negara Kesatuan RI! DAFTAR BACAAN

Ismail Sunny, Pembagian Kekuasaan Negara, Pen. Departemen Penerangan R.I., Jakarta, 1962. R.H. Purnomo. Pengimplementasian UUD’45,Pen, Seko ABRI, Bandung. 1982. CST. Kansil, Pancasila dan UUD'45 (I, II, III) Pen. Paramitha Pradnya. Jakarta, 1973. -----------------Sistem Pemerintahan Indonesia.Pen. Bursa Buku FH-UI. Jakarta. 1973. JCT. Simorangkir. Tentang dan Sekitar UUD’45,Pen, Jambatan, Jakarta, 1970. S. Gunawan. Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Idiologi Pancasila. Pen. Kanisius. Yogyakarta. 1993. M. Hutauruk. Hak-hak dan Kewajiban Warga Negara. Pen. Erlangga. Jakarta. 1968. Dra. Elly M. Setiadi, M.Si. Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Pen. Gramedia Pustaka Utama.Jakarta. 2005. Drs. Kaelan, M.Si. Pendidikan Pancasila.Pen. Pradnya Paramitha. Yogyakarta. 2003. Drs. Kaelan, M.Si. Kajian tentang UUD’ Negara R.I. (hasil Amandemen disahkan tanggal 16 Agustus 2002) (Anallsis Filosofis & Yuridis). Pen. Pradnya Paramitha. Yogyakarta. 2002. Tim Dosen Pancasila Unhas.Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi. Universitas Hasanuddin,Makassar,2003 Tim Dosen Pancasila Unhas.Pendidikan Pancasila Bunga Rampai.STIMIK DIPANEGARA ,Makassar,2004

BAB VI

civ

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Kata politik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani poitenia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang brdiri sendiri, yaitu Negara dan tela yang berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga Negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Politics dan policy memiliki hubungan yang erat dan timbale balik. Politcs memberi asa, jalan, cara, arah, dan madannya, sedangkan policy memberkan pertimbanagn cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. Dalam bahasa inggris, politics adalah suatu rangkaian asas, keadaan, cara, dan alat yang di gunakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan tertentu. Sementara itu policy yang dalam bahasa Indonesia di terjemahkan sebagai kebjaksanaan, adalah penggunan pertimbangan pertimbangan yang di anggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita , dam tujuan yang di kehendaki. Pengambilan kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan Negara dan cara melaksanakannya . pelaksanaan tjuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan, pembagian atau alokasi sumber daya yang ada. Perlu di ingat bahwa penentuan kebijakan umum, pengaturan ,pembagian ataupun alokasi sumber daya yang ada memerukan kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang ini memainkan peranan yang sangat penting dalam pembinaan kerja sama dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapain tujuan. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Negara, kesatuan, pngambilan keputusan, kebijakan, dan distribusa atua alokasi sumber daya.

B. Ruang Lingkup

cv

Bahan pembelajaran ini akan membahas : a. Pengertian po politik, strategi, dan po polstranas b. Stratifikasi po politik nasional c. Politik pe pemba bangunan nasional dan manaje jemen nasional. d. Permasalahan dan agenda pe pemba bangunan nacional.


Mahasiswa dapat mengenali masalah-masalah strategi dalam politik, strategi nasional dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang strategis bagi kepentingan publik.yang terkait dengan politik, serta strategi nasional secara rasional (proaktif, kreatif, kritis, dan antisipasi).

Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menjelaskan latar belakang politik dan strategi nasional; 2. Peka terhadap permasalahan politik yang ada di lingkungannya yang terkait dengan strategi nasional; 3. Tanggap terhadap berbagai akibat dari permasalahan politik yang dapat menggangu eksistensi negara; 4. Memecah permasalahan politik,strategi nasional, dan, geopolitik; 5. Menghubungkan strategi raya dengan strategi nasional; 6. Menganalisis wujud polnas dan stranas di indonesia. 7. Menganalisis berbagai permasalahan polsrahankam; serta 8. Mengambil keputusan kolektif sebagai rekomendasi terkait dengan polstrahankam


cvi

A.

Pengertian Politik, Strategi dan Polstranas 1.

Pengertian Politik

Secara umum politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujun tertentu yang dikehendaki. Secara etimologi pengertian politik di bagi atas tiga yaitu: 

Politik dalam arti Politce mempunyai makna kepentingan umum warga Negara suatu bangsa yang di rumuskan ialah suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mencapa kepentingan tertentu. Contoh partai politik, dalam hal ini tujuan dari sekelompok orang yang mendirikan suatu organisasi berupa partai politik adalah unuk mencapai suatu kepentingan berupa keduduakn yang tinggi dalam suatu pemerinitahan.



Politik dalam arti policy yang d artikan kebijaksanaan yaitu berupa penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau keinginan atau tujuan yang di kehendaki. Cintoh politik ekonomi, dalam suatu politik misalkan politik ekonomi dalam proses pelaksanaan suatu institusi perlu memilki kebijaksanan dalam menghadapi berbagai masalah yang ada di masyarakat.



Politik dalam arti konvensional adalah alat untuk mencapai kemnangan dalam perang( pertahanan). Misalnya NATO.

Politik sebagai system dapat meliputi beberapa hal yaitu: 

Kultur politik yaitu nilai-nilai rohaniah serta lembaga-lembaga yang menata kehidupan politik yang berasak dari adapt, agama, filsafat atau sejarah masyarakat yang bersangkutan.



Struktur plitik yaitu kerangka hubungan formal yang mengatur hubungan rakyat, pemerintah, wilayah serat kedaulatan Negara yang bersangkuan.



Proses politik yaitu kegiatan politik dalam kenyataannya yang motivasinya bersumberkan dari kultur politik masyarakat yang bersangkutan dan di laksakan dalam kerangka struktur politiknya

cvii

Politik selalu membicraka hal-hal yang berkaitan dengan: 

Negara, yang merupakan organisasi politik paling utamu dalam suatu wlayah yang berdaulat.



Kekuasaan, yaitu kemampuan seseorang atau kelompok mempengaruhi tingkah



Pengambilan Keputusan, yaitu siapa pengambil keputusan dan untuk siapa

laku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.

keputusan diambil, dalam politik pengambilan keputusan melalui sarana umum. 

Kebijakan, artinya suatu kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok politik, untuk memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.



Distribusi / Alokasi Sumber Daya, yaitu pembagian atau penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat.

2.

Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang di artikan sebagai “the art of general” atau seni seorang panglima yang bias any digunakan dalam peperangan. Karl vont Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan pperangan, sementara itu perang tu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam

pengertian

umum,

strategi

adalah

cara

untuk

mendapatkan

kemenanagan atua pencapaian tujuan. Strategi pada dasarnya merupakn seni dan ilmu dalam menggunakan serta mengembangkan kekuatan (ideology), politik, social budaya, dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

3. Politik dan Strategi Nasioanal

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, defenisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha, kebijaksanaan negara tentang pembinaan serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional misalnya stretegi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi, strategi adalah cara melaksanakan

cviii politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam konteks politik nasional.

4. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik danStrategi Nasional

Dalam penyusunan politik dan strategi nasional perlu dipahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasilan, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia.

5. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Politik dan strategi nasional yang berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembagalembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan MA. Sementara itu badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik” yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok berpengaruh ( pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden. Dalam melaksanakan tugas ini, presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Penerbangan dan

cix Antariksan Nasional RI, Dewan Maritim. Dewan Otonomi Daerah dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan.

Proses penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Selanjutnya, presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program-program tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen berdasarkan

petunjuk

presiden.

Adapun

yang

dilaksanakan

oleh

presiden

sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Didalamnya, sudah tercantum program-program yang lebih konkret yang disebut sasaran nasional.

Proses politik dan strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran sektoralnya. Melalui pranata-pranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini, masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang ditetapkan oleh MPR ataupun yang dilaksanakan oleh presiden. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, ataupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena :

1) Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 2) Semakin terbuka akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya; 3) Semakin meningkat kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup;

untuk

menentukan

pilihan

dalam

cx 4) Semakin meningkat kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta 5) Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.

B. Stratifikasi Politik Nasional

Stratifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

a. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak

1) Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan Undan-Undang Dasar, penggarisan masalah makropolitik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional ( national goals) berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Hasil-hasilnya berbentuk a)

Undang-undang yang kekuasaan pembuatnya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) atau Peraturan Pemerintah

b)

Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa) Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden (UUD 1945, pasal 5 ayat (2).

c)

Keputusan

atau

instruksi

presiden

yang

berisi

kebijakan-kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional dan perundang-undangan yang berlaku (UUD 1945, Pasal 4 ayat (1); serta d)

Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan maklumat presiden.

2) Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara, seperti tercantum pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga mencakup kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara itu dapat berupa dekrit, peraturan, atau piagam kepala negara.

cxi b. Tingkat Kebijakan Umum

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya juga menyeluruh nasional dan berupa penggarisan mengenai masalah makro-strategis untuk mencapai tujuan nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan puncak dalam rangka merumuskan strategi administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan umum berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat diatasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri atau Instruksi Menteri dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu menteri juga dapat mengenal Surat Edaran Menteri.

c. Tingkat Penentu Kebijakan Khusus

Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major

area) pemerintahan. Wewenang pengeluaran kebijakan khusus ini terletak di tangan pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga nondepartemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk Peraturan, Keputusan, atau Instruksi Pimpinan Lembaga Nondepartemen/Direktur Jenderal. Hasil penentuan dari pimpinan lembaga nondepartemen itu lazimnya merupakan pedoman pelaksanaan. Didalam tata laksana pemerintahan, sekjen sebagai pembantu utama menteri bertugas mempersiapkan dan merumuskan kebijakan umum menteri dan pimpinan rumah tangga departemen. Selain itu, ada inspektur jenderal dalam penyelenggaraan pengendalian

departemen.

Ia

juga

mempunyai

wewenang

untuk

membantu

mempersiapkan kebijakan umum menteri.

d. Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis

Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sector dari bidang utama diatas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan

cxii kegiatan.

Kebijakan

teknis

ini

dilakukan

oleh

kepala

daerah,

provinsi,

dan

kabupaten/kota. Sementara itu, dibawah ini terdapat dua macam kekuasaan dalam pembuatan aturan di daerah. 1)

Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yuridikasinya masing-masing. Bagi daerah provinsi, wewenang itu berada di tangan gubernur, sedangkan bagi daerah kota/ kabupaten berada di tangan Bupati atau Walikota. Perumusan hasil kebijaksanaan tersebut dikeluarkan dalam keputusan dan instruksi gubernur untuk wilayah provinsi, serta keputusan dan instruksi bupati atau walikota untuk wilayah bupati atau walikota.

2)

Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Perumusan hasil kebijakan tersebut diterbitkan sebagai kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah provinsi atau kota/kabupaten, serta keputusan dan instruksi kepala daerah provinsi atau kota/kabupaten. Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan gubernur, bupati/walikota, dan kepala daerah tingkat I atau II disatukan dalam satu jabatan yang disebut Gubernur/Kepala Daerah, serta Bupati/Kepala Daerah atau Walikota/Kepala Daerah.

C. Politik Pembangunan Nasional Dan Manajemen Nasional

Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi

segenap

seluruh

bangsa

Indonesia,

memajukan

kesejahteraan

umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, politik pembangunan harus berpedoman pada pembukaan UUD 1945.

Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan kepanduan tata nilai, struktur, dan proses. Keterpaduan tersebut merupakan himpunan usaha untuk mencapai efisiensi, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber daya dan dana nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Karena itu

cxiii diperlukan sistem manajemen nasional yang berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan. Sistem manajemen nasional memadukan seluruh upaya manajerial yang melibatkan pengambilan keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban nasional sosial, politik, dan administrasi.

a.

Makna Pembangunan Nasional Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat

Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa-bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Adapun pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Maksudnya, setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Keikutsertaan setiap warga negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengikuti program wajib belajar, membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, menaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, dan lain-lain. Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah dan batiniah yang selaras, serasi dan seimbang. Itulah sebabnya, pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin.

Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup fisik manusia, misalnya sandang, pangan, perumahan, pabrik, gedung, perkantoran, pengairan, sarana dan prasarana transportasi, olahraga, dan lain-lain. Sementara itu, contoh pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana ibadah, rekreasi, hiburan, kesehatan dan lain-lain. Untuk mengetahui proses pembangunan nasional itu berlangsung, harus dipahami manajemen nasional yang terangkai dalam sistem.

cxiv

b. Visi Pembangunan Nasional

1) Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman bersatu, rukun, dan damai. 2) Terwujdnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta 3) Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak, serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

c. Misi Pembangunan Nasional

1) Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; 2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta 3) Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Didalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan nasional, ditempuh 2 (dua) strategi pokok pembangunan, yaitu : 1) Strategi penataan kembali Indonesia yang diarahkan pada sistem ketatanegaraan yang dilandasi dengan berdirinya negara kebangsaan Indonesia, yang meliputi Pancasila, UUD 1945, tetap tegaknya NKRI, serta tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika

2) Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang merupakan perwujudan dari amant yang tertera jelas dalam pembukaan UUD 1945. i. Strategi pembangunan pertama, dimaksudkan untuk mengembangkan sistem sosial politik yang tangguh sehingga sistem dan kelembagaan ketatanegaraan yang terbangun tahan menghadapi berbagai goncangan sebagai suatu sistem sosial politik yang berkelanjutan. Strategi ini bermaksud untuk membangun demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, yaitu demokrasi yang mengandung elemen tanggung jawab disamping hak.

cxv ii. Strategi pembangunan kedua, diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

d. Manajemen Nasional

Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem sehingga lebih tepat jika

digunakan

istilah

“sistem

manajemen

nasional”

layaknya

sebuah

sistem,

pembahasannya bersifat komprehensif-strategis-integral. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian, sistem manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman serta sarana bagi perkembangan proses pembelajaran (learning process) ataupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum ataupun untuk pembangunan.

Sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara nilai, struktur, dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan kebijaksanaan (policy formulation) pelaksanaan kebijaksanaan (policy implementation), dan penilaian hasil kebijaksanaan (policy evaluation) terhadap berbagai kebijaksanaan nasional. Secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem sekurang-kurangnya harus dapat menjelaskan unsur, struktur, proses, fungsi serta lingkungan yang mempengaruhi.

1. Unsur, Struktur dan Proses

Secara

sederhana

unsur-unsur

utama

sistem

manajemen

nasional

bidang

ketatatnegaraan meliputi hal-hal berikut : a) Negara sebagai “organisasi kekuasaan” mempunyai hak dan peranan atas pemilikan, pengaturan dan pelayanan yang diperlukan dalam mewujudkan cita-cita bangsa, termasuk usaha produksi serta distribusi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat umum (public goods and services).

cxvi b) Bangsa Indonesia sebagai unsur “pemilik negara” berperan dalam menentukan sistem nilai dan arah/haluan/kebijakan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara. c) Pemerintah sebagai unsur “manajer dan penguasa” berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum serta pembanunan kearah cita-cita bangsa dan kelangsungan pertumbuhan negara. d) Masyarakat adalah unsur “penunjang dan pemakai” yang berperan sebagai kontributor, penerima dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan seperti yang telah disebutkan. Sejalan dengan pokok pikiran sebelumnya, unsur-unsur utama sistem Manajemen Nasional (SISMENNAS) tersebut secara structural tersusun atas empat tananan (setting). Adapun yang dilihat dari dalam ke luar adalah Tata Laksana Pemerintahan (TLP), Tata Administrasi Negara (TAN), Tata Politik Nasional (TPN), dan Tata Kehidupan Masyarakat (TKM). Tata laksana dan tata administrasi pemerintahan merupakan tatanan dalam ( inner

setting) dari SISMENNAS. Dilihat dari sisi prosesnya, SISMENNAS berpusat pada satu rangkaian pengambilan keputusan yang berkewenangan yang terjadi pada tatanan dalam TAN dan TLP. Kata kewenangan disini mempunyai konotasi bahwa keputusan-keputusan yang diambil adalah berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh si pemutus kewenangan berdasarkan hukum. Karena itu, keputusan-keputusan itu bersifat mengikutserta dapat dipaksakan (compulsory) demham sanksi-sanksi atau dengan insentif dan disinsentif tertentu yang ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat. Sehubungan dengan ini, tatanan dalam (TAN + TLP) dapat disebut Tatanan Pengembalian Berkewenangan (TPKB). Sementara itu, penyelenggaraan TPKB memerlukan proses arus masuk yang dimulai dari TKM melalui TPN. Aspirasi dari TKM dapat berasal dari terselenggaranya kegiatan rakyat, baik secara individual maupun melalui organisasi kemasyarakatan, partai politik, kelompok berpengaruh, organisasi kepentingan, dan pers. Masukan ini berintikan kepentingan rakyat. Rangkaian kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai keputusan yang terhimpun dalam proses arus keluar yang selanjutnya disalurkan ke PTN dan TKM. Arus keluar ini pada dasarnya merupakan tanggapan pemerintah terhadap berbagai tuntutan, tantangan, serta peluang dari lingkungannya. Keluaran tersebut pada umumnya berupa berbagai kebijaksanaan yang lazimnya dituangkan ke dalam bentuk-bentuk perundangan/peraturan

cxvii yang sesuai dengan permasalahan, serta klasifikasi kebijakan dan instansi yang mengeluarkannya.

Sementara itu, terdapat suatu proses umpan balik sebagai bagian dari siklus kegiatan fungsional SISMENNAS yang menghubungkan Arus Keluar dan Arus Masuk ataupun Tatanan Pengambilan Keputusan Kerkewenangan (TPKB). Dengan demikian, secara procedural, SISMENNAS merupakan satu siklus berkesinambungan.

2. Fungsi Sistem Manajemen Nasional

Fungsi disini dikaitkan dengan pengaruh, efek atau akibat dari terpadunya sebuah organisasi atau sistem dalam rangka pembenahan (adaptasi) serta penyesuaian (adjustment) dengan tata lingkungannya untuk memelihara kelangsungan hidup dan mencapai tujuan-tujuannya. Dalam proses melaraskan diri serta pengaruh mempengaruhi dengan lingkungan itu, SISMENNAS memiliki fungsi pokok, yaitu “pemasyarakatan politik”. Hal ini berarti bahwa segenap usaha dan kegiatan SISMENNAS diarahkan pada penjaminan hak dan penertiban kewajiban rakyat. Hak rakyat pada pokoknya adalah terpenuhinya berbagai kepentingan rakyat, sedangkan kewajiban rakyat pada pokoknya adalah keikutsertaan dan tanggungjawab atas terbentuknya situasi dan kondisi kewarganegaraan yang baik. Sehubungan dengan hal ini, setiap warga negara terdorong untuk setia pada negara, taat kepada falsafah, serta taat pada peraturan dan perundangan.

Dalam proses arus masuk terdapat dua fungsi, yaitu pengenalan kepentingan dan pemilihan kepemimpinan. Fungsi pengenalan kepentingan adalah untuk menemukan, mengenali, serta merumuskan berbagai permasalahan dan kebutuhan rakyat yang terdapat pada struktur pada Tata Kehidupan Masyarakat (TKM). Di dalam Tata Politik Nasional (TPN), permasalahan dan kebutuhan tersebut diolah serta dijabarkan sebagai kepentingan nasional.

Pemilihan kepemimpinan berfungsi memberikan masukan tentang tersedianya orang-orang yang berkualitas untuk menempati berbagai kedudukan dan jabatan tertentu, serta menyelenggarakan berbagai tugas dan pekerjaan dalam rangka TPKB.

cxviii

Pada Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) yang merupakan inti SISMENNAS, fungsi-fungsi yang mentransformasikan kepentingan kemasyarakatan ataupun

kebangsaan

yang

bersifat

politis

terselenggara

dalam

bentuk-bentuk

administrative untuk memudahkan pelaksanannya. Selain itu, untuk meningkatkan daya guna dan hasil gunanya. Fungsi-fungsi tersebut adalah : 1)

Perencanaan sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksanaan, sesuai dengan kebijaksanaan yang dirumuskan;

2)

Pengendalian

sebagai

pengarahan,

bimbingan

dan

koordinasi

selama

pelaksanaan; serta 3)

Penilaian untuk membandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelaksanaan selesai.

Ketiga fungsi TPKB tersebut merupakan proses pengelolaan lebih lanjut secara strategis, manajerial, dan operasional terhadap berbagai keputusan kebijaksanaan. Keputusan-keputusan tersebut merupakan hasil dari fungsi-fungsi yang dikemukakan sebelumnya, yaitu fungsi pengenalan kepentingan dan fungsi pemilihan kepemimpinan yang ditransformasikan dari masukan politik menjadi tindakan administratif. Pada aspek arus keluar, SISMENNAS diharapkan menghasilkan : 1)

Aturan, norma, patokan, pedoman, dan lain-lain, yang secara singkat dapat disebut kebijaksanaan umum (public policies).

2)

Penyelenggaraan,

penerapan,

penegakan,

ataupun

pelaksanaan

berbagai

kebijaksanaan nasional yang lazimnya dijabarkan dalam sejumlah program dan kegiatan; serta 3)

Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran dan penyelewengan yang timbul sehubungan dengan kebijaksanaan umum serta program tersebut dalam rangka pemeliharaan tertib hukum.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa pada arus keluar SISMENNAS memiliki tiga fungsi utama berikut, yaitu pembuatan aturan ( rule making), penetapan

cxix aturan (rule application), dan penghakiman aturan (rule adjudication) yang mengandung arti penyelesaian perselisihan berdasarkan penentuan kebenaran peraturan yang berlaku.

D. Permasalahan Dan Agenda Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan agenda nasional yang merupakan perwujudan dari program kerja pemerintah untuk beberapa tahun kedepan. Pada beberapa hal dalam agenda pembangunan terdapat beberapa masalah yang dihadapi, seperti : 1. Permasalahan Pembangunan Nasional

a) Masih

rendahnya

pertumbuhan

ekonomi

mengakibatkan

semakin

rendah

dan

menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, serta munculnya masalah sosial yang mendasar; b) Kualitas sumber daya manusia Indonesia semakin rendah; c) Kualitas manusia dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup; d) Kesenjangan pembangunan antar daerah masih lebar; e) Perbaikan kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh hubungan infrastruktur dalam pembangunan; f) Belum tuntasnya penanganan secara menyeluruh terhadap aksi separatisme di Aceh dan Papua; g) Masih tingginya kejahatan nasional dan transnasional; h) Dengan wilayah yang sangat luas, serta kondisi sosial ekonomi budaya yang beragam maka potensi ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri tidak bias diabaikan; i) Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan, perghormatan dan perlindungan terhadap HAM; j) Rendahnya kualitas pelayanan umum terhadap masyarakat; serta k) Belum menguatnya pelembagaan politik, lembaga penyelenggara negara, dan lembaga kemasyarakatan. Disamping masalah pokok diatas, masih terdapat permasalahan yang mendasar, antara lain: 1)

Masih lambatnya karakter bangsa

cxx 2)

Belum terbangunnya sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan;

3)

Belum berkembangnya nasionalisme, kemanusiaan serta demokrasi politik dan ekonomi;

4)

Belum terjawantahnya nilai-nilai utama kebangsaan, belum berkembangnya sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi dan memaknai nilai-nilai kontemporer secara bijaksana; serta

5)

Kegamangan dalam menghadapi masa depan serta rentannya sistem pembangunan, pemerintahan, dan kenegaraan dalam menghadapi perubahan.

6)

Strategi pembangunan kedua, diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

2. Prioritas Pembangunan Nasional Indonesia Agenda mewujudkan Indonesia yang damai dan aman meliputi :

(1)

Peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat;

(2)

Mengembangkan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai luhur;

(3)

Peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas;

(4)

Pencegahan dan penanggulangan separatisme;

(5) (6)

Pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme; Peningkatan pengetahuan pertahanan negara; serta

(7)

Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional.

Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis :

1).

pembenahan sistem hukum nasional dan politik hukum;

2).

Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk;

3).

Penghormatan, pemenuhan serta penegakan hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia;

4).

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

5).

Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah;

6).

Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta

7).

Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh.

cxxi Agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat :

1)

Penanggulangan kemiskinan

2)

Peningkatan investasi dan ekspor nonmigas

3)

Peningkatan daya saing industri manufaktur

4)

Revitalisasi pertanian

5)

Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

6)

Peningkatan pengelolaan BUMN

7)

Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi

8)

Perbaikan iklim ketenagakerjaan; serta

9)

Pemantapan stabilitas ekonomi makro

Agenda Pemberdayaan masyarakat :

Agenda

utama

dalam

meningkatkan

Kesejahteraan

Masyarakat

adalah

Pemberdayaan Masyarakat, Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian

community development (Pemberdayaan masyarakat) dan Community-based development (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah

Community driven development yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat. Proses pemahaman secara mendalam, maka perlu dipahami tentang arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mentalk, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan yang tinggi.

Namun selain nilai fisik tersebut di atas, maka ada pula nilai-nilai intrinsic dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, kejuangan, dan yang khas pada masyarakat Indonesia yaitu Kebhinekaan.

cxxii Keberdayaan masyarakat merupakan unsur-unsur yang memungkin masyarakat untuk bertahan (survive) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai suatu kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut Ketahanan Nasional.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkat harkat dan martabat lapisan masyarakat Indonesia yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat secara maksimal.

Meskipin pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, dari sudut pandang yang lain, bahwa pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat dibidang ekonomi, dan kegiatan ekonomi yanga berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan kedalam sumber-sumber informasi serta keterampilan manajemen. Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, aspirasi masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan kegiatan yang nyata. Untuk menerjemahkan rumusan menjadi suatu kegiatan nyata, Negara mempunyai birokrasi. Birokrasi tersebut harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan rumusan-rumusan kebijaksanaan Negara ( public policies) dengan baik, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Dalam paham bangsa Indonesia, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang menunjang masyarakat untuk berkreasi secara maksimal sesuai dengan bakat dan kemampuan yang mereka miliki.

Berkaitan hal tersebut, maka juga perlu dipahami tentang tujuan pembangunan, konsep pemberdayaan masyarakat dalam konteks perkembangan paradigm pembangunan, pendekatan,

aspek

kelembagaan

beserta

mekanismenya

serta

strategi

dalam

cxxiii mewujudkannya. (Khusus bahasan ini, akan dikaji melalui proses diskusi kelompok pada kelas pembelajaran).

Serangkaian dengan hal tersebut di atas, maka permasalah-permasalahn nyata yang terjadi di Indonesia adalah konsumsi penduduk, kemiskinan yang bersifat multidimensi, dan kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan empat strategi, yaitu: (1) strategi pertumbuhan yang berkualitas ( quality growth), (2) strategi peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin ( accessibility to basic public service), dan (3) strategi perlindungan sosial (social protection), serta (4) strategi pemberdayaan masyarakat (community development).

E. Draf Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN)Tahun 2010-2014

Presiden RI telah meluncurkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2010. Turut hadir menyaksikan peluncuran Perpres tersebut adalah para Menteri KIB II dan Kepala UKP4, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), para Gubernur seluruh Indonesia, Staf Khusus Presiden, Kepala LPNK, dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia. Penyusunan RPJMN ini merupakan tugas pemerintah yang diamanatkan kepada Bappenas dan tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). UU SPPN menyatakan bahwa dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMN) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat tiga bulan setelah Presiden dilantik. Secara umum perencanaan yang disusun di dalam dokumen tersebut merupakan penerjemahan dari visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih, serta mengakomodasi arahan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN 2010-2014 merupakan tahap

cxxiv kedua dari RPJPN 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 disusun dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh: Buku I memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang

merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut telah disusun 3 (tiga) misi jangka menengah, yaitu pertama, melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera; kedua, memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan ketiga, memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Buku II memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan

masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025 yang bertema memperkuat sinergi antarbidang pembangunan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. Di dalam rencana berbagai bidang tersebut, diletakkan pengarusutamaan pembangunan yang meliputi pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik serta kesetaraan gender. Di samping itu, didalam Buku II ini juga ditekankan 4 (empat) isu lintas bidang, yaitu penaggulangan kemiskinan, perlindungan . anak, perubahan iklim, serta pembangunan kelautan berdimensi kepulauan Buku III menguraikan pembangunan wilayah Indonesia, yang dibagi ke dalam 7

(tujuh) wilayah pembangunan, yaitu wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, serta Papua. Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah jangka menengah adalah pertama, mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali; kedua, meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antar wilayah untuk mendukung perekonomian ; dan ketiga, meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah. Penyusunan ketiga buku tersebut diarahkan untuk dapat menyinergikan perencanaan pembangunan, baik sektoral maupun regional untuk mencapai prioritas nasional jangka menengah.

cxxv Lebih jauh lagi, semua rencana kerja ini disusun lebih realistis dan implementatif. Rencana kerja yang disusun dilengkapi dengan indikator dan sasaran yang terukur sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta meningkatkan akuntabilitas dari pelaksanaan rencana tersebut. Perkuatan akuntabilitas juga ditekankan melalui kejelasan institusi penanggung jawab dan pelaksana setiap program dan kegiatan. Di dalam penyusunannya, dokumen perencanaan ini telah diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodasikan dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dokumen ini menampung tiga hal utama, yakni dengan memperhatikan, pertama, visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan; kedua, pelaksanaan National Summit yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders, serta ketiga, pelaksanaan Musrenbangnas RPJMN 2010-2014 yang bertujuan untuk menyosialisasikan 11 Program Prioritas Pembangunan Nasional dan mendapatkan masukan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat luas. RPJMN ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi para pemangku kepentingan dan pelaksana pembangunan, baik pada tingkatan kementerian/lembaga di pusat dalam menyusun Renstra Kementerian/Lembaga dan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerahnya masing-masing serta masyarakat pada umumnya. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan RAPBN 2011 yang akan kita mulai segera untuk dapat mewujudkan visi pembangunan jangka menengah kita, yaitu terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.

cxxvi PENUTUP

Politik merupakan suatu rangkaian asas, keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan tertentu. Didalam politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Negara kesatuan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi aau alokasi sumber daya. Dimana Negara kesatuan merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Permasalahan pembangunan nasional masih rendahnya pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia semakin rendah, dan rendahnya kualitas pelayanan umum sekarang ini. Masalah etika merupakan masalah yang makin mendapat perhatian di dunia, bahwa cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis, adanya dan ditegakkannya hukum untuk supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Bangunan Indonesia Baru dari hasil reformasi atau perombakan tatanan kehidupan Orde Baru adalah sebuah "masyarakat multikultural Indonesia" dari puingpuing tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak "masyarakat majemuk" (plural

society). Sehingga, corak masyarakat Indonesia yang bhinneka tunggal ika bukan lagi keanekaragaman suku bangsaa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan (Fay 1996, Jary dan Jary 1991, Watson 2000).

cxxvii SOAL LATIHAN Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini :

1. Jelaskan pengertian politik dan strategi nasional 2. Jelaskan mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional RI! 3. Jelaskan Stratifikasi politik nasional 4. Jelaskan makna pembangunan nasional

BAHAN BACAAN

Abdul Wahab, S. 2000. Desentralisasi dan Pembangunan Untuk Rakyat Miskin. PPS UB : Malang. Azra, Azyumardi. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Prenada Media : Jakarta. ----------.2004. Himpunan Perundang-undangan. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).Fokusmedia : Jakarta. Basrie, Chaidir. 2005. Politik Nasional dan Strategi Nasional Perwujudannya Dalam Perencanaan Berbangsa dan Bernegara.Dirjendikti, makalah SUSCADOS Angkatan I 2005. Jakarta ----------.2005. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Sinar Grafika : Jakarta. Mansoer, Handan, dkk.2001. Pendidikan Kewarganegaraan.Gramedia : Jakarta. Soeminarno, Slamet. 2005. Geopolitik Indonesia.Dirjendikti, Makalah SUSCADOS Angkatan I 2005. Jakarta. ----------.2005. Beningan Materi Pendidikan Kewarganegaraan. Power Point Suscadoswar 2005. Jakarta. Tim Dosen Kewarganegaraan Hasanuddin,Makassar,2008

Unhas.

Pendidikan

Kewarganegaraan.

Universitas

cxxviii

BAB VII DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan demokrasi diIndonesia bertujuan untk kepentingan bangsa dan negera Indonesia, yaitu mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan demokrasi juga diarahkan untuk civil society (masyarakat madani ), di dalamnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sangatlah besar. Dalam masyarakat madani partisipasi dan kemandiriaan masyarakat sangat di perlukan untuk menyukseskan tujuan pembangunan nasional khususnya, dan umumnya tujuan Negara. Menurut pandangan Welzer (1999:1) masalah civil society yang di Indonesia disebut “masyarakat madani”, yang kini menjadi pusat perhatian dan perdebatan akademis di berbagai belahan bumi, merupakan pengulangan kembali perdebatan

“American

Liberalisme/communitarianism” yang terpusat pada persoalan: the state atau negara di satu pihak, dan civil society di lain pihak, yang sesungguhnya di antara tersebut satu sama lain saling berkaitan. Menurut Welzer (1999) seorang civil republikan, Jacobin, yang memihak pada pandangan pentingnya negara, berpendapat bahwa dalam kehidupan ini hanya ada satu komunitas yng dianggap penting, yakni “the political community” atau masyarakat politik yang anggotanya adalah warga negara yang kesemuanya dilihat sebagai active participant in democratic decision making atau partisipan yang aktif dalam pengambilan keputusan yang demokratis. Di Indonesia, sebagaimana telah dibahas terdahulu, konsep masyarakat madani ini terhitung masih baru dan masih banyak diperdebatkan, baik istilah maupun karateristiknya. Misalnya, Culla (1999:3; Raharjo:1999) memandang istilah masyarakat madani hanyalah salah satu dari berbagai istilah sebagai padanan kata civil society. Selain itu, masih ada beberapa padanan istilah lainnya, seperti masyarakatwarga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab, masyarakat berbudaya. Sementara itu, Tim Nasionol Reformasi Menuju Masyarakat Madani (1999:32) menyarankan untuk menggunakan istilah masyarakat madani sebagai terjemahan dari civil society.

cxxix Dalam perjalanan sejarah bangsa, sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat diambil, terutama pelaksanaan demokrasi di bidang politik. Ada tiga

macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan

ketatanegaraan indonesia, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Ketiga demokrasi tersebut dalam realisasinya mengalami kegagalan, mengapa demikian? Juga, bagaimana pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi ini? Marilah kita simak uraian berikut!

B. Ruang Lingkup

Bahan pembelajaran ini akan membahas : 1. Definisi demokrasi; 2. Jenis-jenis demokrasi; 3. Norma dasar dan asas demokrasi; 4. Demokrasi langsung; 5. Demokrasi perwakilan; 6. Perbedaan sistem pemerintah demokrasi dan oteriter; 7. Nilai-nilai demokrasi; 8. Macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di indonesia; 9. Pendidikan demokrasi; serta 10. Pemilu indonesia.


Mahasiswa dapat mengerti, memahami tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi, serta dapat mengembangkan sikap demokrasi dalam kehidupannya sehari-hari. disamping itu, kelak setelah menamatkan pendidikannya dari perguruan tinggi umum dapat memiliki keterampilan yang dilandasi oleh jiwa sportif dan demokratis. Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan makna demokrasi. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk demokrasi.

cxxx 3. Mahasiswa mampu menjelaskan keunggulan demokrasi. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan secara terperinci nilai-nialai demokrasi. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam demokrasi yang pernah berlaku diindonesia. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melaksana demokrasi. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pendidikan Demokrasi.

cxxxi URAIAN BAHAN PEMBELAJARAN

A. Arti dan Makna Demokrasi Demokrasi

berasal

dari

bahasa

Yunani

t

artinya

rakyat,

kratos

berarti

pemerintahanm. Demokrasi, artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Di dalam The Advancced Learner’s Dictionary of Current Enghlish ( Hornby, dkk.: 261) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Demcracy adalah:

“ (1) country with principles of government in which all adult citizens share through their ellected representatives; (2) country with governmen which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speeach, religion, opinion, and associayion, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minoritiea; (3) society in which there is treatment of each other by citizans as equals”. Dari kutipan pengertian tersebut, tampak bahwa kata demokrasi merujuk pada konsep kehiduoan negara atau masyarakat tempat warga negara dewasa turut berpartisipasi dalm pemerintahan melalui wakilnya yang terpilih. Lalu, pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of

law. Selain itu, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan mayarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama. Istilah Demokrasi pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya di kota Athena, untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku di sana. Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu kecil-kecil. Penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Dalam rapat tersebut, diambil keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijaksaan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segal permasalahan kemayarakatan. Karena rakyat ikut berpartisipasisecara langsung,

pemerintahan itu disebut

pemerintahan demokrasi langsung. Pemerintahan demokrasi langsung di Indonesia dapat dilihat dalam pemerintahan desa. Kepala desa atau lurah dipilih langsung oleh rakyat desa itu sendiri. Pemilihan kepala desa itu dilakukan secara sederhana sekali. Para calon menggunakan tanda gambar hasil pertanian, seperi padi atau pisang. Rakyat memberi suara pada calon masing-masing yang dipilih dengan memasukkan lidi kedalam tabung bambu

cxxxii milik caloon yang dipilihnya. Calon yang memiliki lidi terbanyaklah yang terpilih menjadi kepala desa. Disamping memilih kepala desa, pada hari-hari tertentu warga desa dikumpulkan oleh

kepala desa di balai desa untuk membicarakan masalah yang

menyangkut kepentingan bersama. Peristiwa semacam ini dikenal istilah musyawarah desa. Dalam perjalanan sejarah, kota-kota terus berkembang dan penduduknyapun terus bertambah demokrasi langsung tidak lagi diterapkan karena: a. Tempat yang dapat menampung seluruh warga kota yang jumlahnya besar tidak mungkin disediakan. b. Musyawarah yang baik dengan jumlah peserta yang besar tidak mungkin dilaksanakan. c. Hasil persetujuan secara bulat atau mufakat tidak mungkin tercapai karena sulitnya memungut suara dari semua peserta yang hadir Bagi negara-negagra besar yang penduduknya berjuta-juta, yang tempat tinggalnya bertebarandi beberapa daerah atau kepulauan, penerapan demokrasi langsung juga mengalami kesukaran. Untuk memudahkan pelaksanaannya, setiap penduduk dalam jumlah tertentu memilih wakilnya untuk duduk dalam suatu badan perwakilan. Wakilwakil rakyat yang duduk dalam badan perwakilan inilah yang menjalankan demoknrasi. Rakyat ttetap merupakanpemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini disebut demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Bagi negara-negara modern, demokrasi tidak langsung dilaksanakan karena halhal berikut: a. Penduduk yang selalu bertambah sehingga suatu musyawarah pada suatu tempat tidak mungkin dilakukan. b. Masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintah makin rumit dan tidak sederhana lagi, berbeda dengan masalah yang dihadapi desa yang tradisional. c. Setiap warga negara memiliki

kesibukan sendiri-sendiri

di

dalam

aktivitas

kehidupannya sehingga masalah perintahan cukup diserahkan kepada orang yang berminat dan mempunyai keahlian di bidang pemerintahan negara. Istilah demokrasi yang berarti pemerintah rakyat itu sesudah zaman Yunani kuno tidak disebut lagi. Baru setelah meletusnya Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis, istilah

cxxxiii demokrasi muncul kembali sebagai lawan sistem pemerintahan yang absolut (monarki mutlak), yang menguasai pemerintahan Di dalam kenyataannya, demokrasi dalam arti sistem pemerintahan yang baru ini mempunyai arti yang luas sebagai berikut. a. Mula-mula demokrasi berarti politk yang mengcakup pengertian tentang pengakuan hak-hak asasi manusia, seperti hak kemerdekaan pers, hak berapat, serta hak memilih dan dipilih untuk badan-badan pewakilan. b. Kemudian, digunakan istilah demokrasi dalam arti luas, selain meliputi sistem politik, juga mengcakup sistem ekonomidan sistem sosial. Dengan demikian, demokrasi dalam arti luas, selain mencakup pengertian demokrasi pemerintahan, juga meliputi demokkrasi ekonomi danpolitik. Namun, pengertian demokrasi yang paling banyak dibahas dari dahulu sampai sekarang ialah demokrasi pemerintahan. Landasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintah

demokrasi ialah

pengakuan hakekat manusia, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai kemanpuan yang sama dalam hubungan yang satu dengan yang lain. Berdasarkan gagasan dasar itu, dapat ditarik dua buah asas pokok sebagai berikut. a.

Pengakuan partisipasi didalam pemerintahan . misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia

b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya, tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS ( 1995:6 ) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11(sebelas) pilar atau soko guru, yakni “ kedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan pesetujuan dari yang diperintah, kekusaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur,persamaan didepan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara kostitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, serta kerja sama dan mufakat.”

cxxxiv B. Jenis-Jenis Demokrasi

Pada kegiatan belajar 2, anda akan diperkenalkan lebih jauh tentang jenis-jenis demokrasi sehingga anda akan lebih jelas dimana kedudukan demokrasi langsung / tidak langsungm, demokrasi Pancasila, dan seterusnya. a. Demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat terbagi ke dalam : 1)

Demokrasi langsung, dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.

2)

Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi ini, pengambilan keputusan dijalankan

oleh rakyat melalui wakil rakyat yang

dipilihnya melalui Pemilu. Rakyat memilih wakilnya sendiri untuk membuat keputusan politik. Dengan kata lain, dalam demokrasi tidak langsung, aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat duduk di lembaga perwakilan rakyat. 3)

Demokrasi

perwakilan

dengan

sistem

pengawasan

langsung

dari

rakyat.Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk didalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui raferendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi ini antara lain dijalankan di Swiss . Tahukah anda apa yang dimaksud dengan referendum? Ya referendum adalah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung.Referendum dibagi menjadi tiga macam” a. Referendum wajib Referendum ini dilakukan ketika ada perubahan atau pembentukan norma penting dan mendasar dalam UUD (konstitusi) atau UU yang sangat politis UUD atau UU tersebut yang telah dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan rakyat melalui pemungutan suara terbanyak. Jadi, referendum

ini

dilaksanakan untuk meminta

persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap sangat penting atau mendasar. b. Referendum tidak wajib Referendum ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah rancangan undang-undang

diumumkan,

sejumlah

rakyat

mengsulkan

diadakan

cxxxv referendum. Jika dalam wakyu tertentu tidak ada permintaan dari rakyat, rancangan undang-undang itu dapat menjadi undang-undanmg yang bersifat tetap. c. Referendum konsultatif Referendum ini hanya sebatas meminta persetujuan saja karena rakyat dianggap

tidak

pertimbangangan

mengerti pada

ahli

permasalahannya. bidang

tertentu

Pemerintah yang

meminta

berkaitan

dengan

permasalahan tersebut.

b. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau perioritasnya terdiri dari : 1) Demokrasi formal Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Indifidu diberi kebebasan yang luas. sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal 2) Demokrasi material Demokrasi material memandang manusia mempunya kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini dikembangkan di Negara sosialis komunis. 3) Demokrasi campuran Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua jenis demokrasi sebelumnya. Demokrasi

ini

berupa

menciptakan

kesejahteraan

seluruh

rakyat

dengan

menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.

c. Demokrasi dibagi berdasarkan prisip ideologi : 1) Demokrasi liberal Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemeritah diminimalkan, bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya dihindari. Pemerintah bertindak atas kostitusi (hukum dasar).

cxxxvi 2) Demokrasi rakyat atau demokrasi Proletar Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik.

d. Bedasarkan wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi dibagi menjadi : 1) Demokrasi sistem parlementer Ciri-ciri pemerintahan parlementer antara lain : a) DPR lebih kuat dari pemerintah ; b) Menteri bertanggung jawab pada DPR; c) Program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen ;serta d) Kedudukan kepala negara sebagai simbol idak dapat diganggu gugat. Dapatkah anda memberi contoh, negara manakah yang menganut demokrasi parlementer? 2) Demokrasi sistem pemisahan/pebagian kekuasaan (Presidensil). Ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial adalah sebagai berikut : a) Negara dikepalai presiden ; b) Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan ; c) Presiden mempunya kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri ; d) Menteri tidak bertanggung jawabkepada DPR, tetapi kepada presiden; serata e) Presiden dan DPR mempunya kedudukan yang sama sebagai lembaga negara, dan tidak dapat saling membubarkan.

cxxxvii C. Nilai-Nilai Demokrasi

Sebenarnya pengertian pokok demokrasi ialah adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan partisipasi rakyat. Akan tetapi, dalam pertumbuhanya, pengertian pokok itu telah mengalami banyak perubahan, terutama karena faktor politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Suatu negara dapat memberikan isi dan sifat pada demokrasi yang bebeda dari isi dan sifat demokrasi di negara lain. Dengan demikian, bentuk demokrasi negara yang satu akan berbeda dengan bentuk demokrasi dengan negara yang lain. Disamping itu, bentuk demokrasi itu pada suatu masa akan berbeda dari bentuk demokrasi masa yang lain. Misalnya, bentuk demokrasi pada masa sekarang berbeda dari bentuk demokrasi pada masa UUD RIS tahun 1949 dan masa UUD sementara tahun 1950. Adapun yang paling utama dalam menetukan berlakunya sistem demokrasi disuatu negara ialah ada atau tidaknya asas demokrasi pada sistem itu, sebagai berikut; a)

pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai penghargaanterhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum.

b)

Adanya partisipasi dan dukungan rakyat pada pemerintah. Jika dukungan rakyat tidak ada, sulitlah dikatakan bahwa pemerintah itu adalah suatu pemerintahan demokrasi.

Di dunia Barat, demokrasi berkembang dalam suatu sistem masyarakat yang liberal (bebas dan merdeka). Oleh karena itu, lahirlah suatu bentuk demokrasi yang dinamakan demokrasi liberal, yang menjunjung hak-hak asasi manusia setinggi-tingginya, bahkan kadang-kadang diatas kepetingan umum. Sebagai akibat demokrasi liberal ini, lahirlah sistem-sistem pemerintahan yang liberal. Didalam sistem pemerintahan ini, peranan dan campur tangan pemerintah tidak terlalu banyak didalam kehidupan masyarakat. Karena sistem ini sesuai dengan aspirasi rakyat didunia Barat, sistem pemerintahan yang liberal ini mendapat dukungan penuh dari rakyat. Atas dasar itu, berikut akan dibahas bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (value). Henry B.Mayo telah mencoba untuk memerinci nilai-nilai ini, dengan catatan tentu saja tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis memiliki semua nilai-nilai ini, tetapi bergantung pada perkembangan sejarah, aspirasi, dan budaya poltik masingmasing. Berikut adalah nilai-nilai yang diutarakan Henry B.Mayo: a. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;

cxxxviii b. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; c. menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur; d. membatasi pemakaian kekerasan sampai munimum; e. mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman; serta f. menjamin tegaknya keadilan. Dengan

demikian,

untuk

melaksanakan

nilai-nilai

demokrasi

perlu

diselenggarakan beberapa lembaga berikut a. pemerintahan yang bertanggung jawab. b. Satu dewan perwakilan rakyat yang mewakil golongan-golongan dan kepentingankepentingan dalam masyarakat yang diplih melalui pemilahan umum secara bebas dan rahasia. Dewan ini harus mempunyai fungsi pengawasn terhadap penerintah. Tentu saja pengawasan yang konstruktif (titik membangun) dan sesuai normatif (akuran yang berlaku). c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Parpol ini menjaling hubungan yang rutin dan berkesinambungan, juga menghubungkan antara rakyat dan pemerintah d. Pers dan media masa yang bebas untuk menyatakan pendapat. e. Sistem peradilan yang bebas untuk mejamin hak-hak dan mempaertahankan keadilan. Berdasarkan UUD 1945 nagara Indonesia adalah negara demokrasi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan demokrasi itu?. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Abraham Lincoln menyebutkan, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan

untuk rakyat (is a government of the people, by the people, and the people). Hampir semua negara di dunia sekarah ini mengatakan dirinya negara demokrasi, walaupun pelaksanaan demokrasi di setiap negara sudah beraneka ragam. Misalnya, ada demokrasi liberal, seperti di Amerika Serikat dan ada demokrasi Pancasila, seperti di Indonesia. Dalam demokrasi liberal, pemerintah dipegang oleh partai yang menang dalam pemilihan umum dan partai yang kalah menjadi pihak oposisi.

cxxxix Dengan adanya suatu kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban diharapkan akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi pacasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi. Kegagalan demokrasi Pancasila zaman orde baru, tidak berasal dari konsep dasar demokrasi Pacasila, tetapi lebih pada praktik atau pelaksanaannya yang mengingkari keberadaan demokrasi Pancasila itu. Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sependukungnya. Pelaksanaan demokrasi pancasila harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena pembangunan adalah proses perubahan ke arah kemajuan dan proses pendidikan bangsa untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Kegagalan demokrasi pancasila pada zaman orde baru membuat banyak penafsiran mengenai asas demokrasi. Belajar dari pengalaman tersebut, dalam era reformasi perlu penataan ulang dan penegasan kembali arah dan tujuan demokrasi pancasila; menciptakan prasarana dan sarana yang diperlukan bagi pelaksanaan demokrasi pancasila; membuat dan menata kembali progrm-program pembangunan di tengahtengah berbagai persoalan yang dialami masyarakat sekarang ini; serta bagaimana program-program itu dapat menggerakkan partisipasi seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus akan menjadi kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, khususnya bagi pemerintah, baik dipusat maupun daerah. Dengan demikian, dapat dicegah hal-hal yang negatif dalam pembangunan, seperti korupsi, penyalagunaan wewenang, dan lain-lain. Dengan telah diletakkannya dasar-dasar pelaksanaan demokrasi pancasila, persoalan berikutnya adalah bagaimana menggerakkan rakyat untuk berpartisipasi secara penuh dalam pelaksanaan pembangunan politik. Keberhasilan pelaksanaan suatu sistem demokrasi dapat ditunjukkan dengan tingkat partisipasi rakyat pendukungnya. Partisipasi yang dibutuhkan bukan hanya karena adanya hasil pembangunan yang dapat dinikmati, melainkan karena adanya pertisispasi yang timbul berdasarkan kesadaran dan pengertian terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat. Kunci semua pelaksanaan demokrasi

cxl tersebut adalah bagaimana pancasila dan UUD 1945 dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Usaha tersebut telah dilakukan oleh pemerintah orde baru, tetapi dalam pelaksanaannya banyak yang menginkarinya sehingga menimbulkan KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme). Sebagaimana telah dijelaskan, meski orde baru jatuh, demokrasi pancasila tidak ikut

jatuh.

Hal

ini

karena

pemerintahan

orde

reformasi

tetap

menjalankan

pemerintahannya dengan demokrasi pancasila. Penegakan kehidupan yang lebih demokratis pada orde reformasi telah banyak diupayakan, antara lain sebagai berikut. a. Diselenggarakannya pemilu tahun 1999 dengan berasaskan

langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, serta adil dan beradab. b. Diberikannya kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan partai politik pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik. c. Pers diberi kebebasan sehingga banyak sekali bermunculan media massa (cetak dan elektronik) baru. d. Kedudukan ketua MPR terpisah dari ketuaDPR. e. Amandemen UUD 1945 yang banyak membatasi kekuatan Presiden. f. Refungsional lembaga-lembaga tinggi negara. g. Diselenggarakannya pemilu 2004, dengan pemilihan lagsung anggota DPR, DPRD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Dengan demikian, dalam tahap awal reformasi ini, pemerintah baru menata bidang politik dan hukum (konstitusi), sedangkan bidang lainnya masih terus dalam tahap penataan. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada Orde Reformasi ini tetap harus bersumberkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Keunggulan Demokrasi

Sebagaimana telah diuraikan, ciri-ciri demokrasi antara lain : a. b.

keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama, kepentingan bersama lebih kepentingan daripada kepentingan individu atau golongan;

cxli c.

kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala sesuatu yang dijalankan pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat; serta

d.

kedaulatan ada di tangan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat mempunyai kedudukan penting dalam sistem kekuasaan negara. Setelah anda munyimak ciri dari demokrasi dan nilai-nilai demokrasi sebagaimana

telah diuraikan, coba bandingkan dengan bentuk pemerintah berikut:

Oligarki adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir orang banyak. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan dibatasi atau bahkan ditoadakan dengan dihapusnya lembaga perwakilan rakyat dan keputusan hukum tertinggi ada pada tangan segelintir orang tersebut.

Anarki adalah pemerintahan yang kekuasaannya tidak jelas, tidak ada peraturan yang benar-benar dapat dipatuhi. Setiap individu bebas menentukan kehendaknya sendiri-sendiri tanpa aturan yang jelas.

Moboraksi adalah pemerintahan yang dikuasai olah kelompok orang untuk kepentingan kelompok yang berkuasa, bukan untuk kepentingan rakyat. Biasanya mobokrasi dipimpin oleh sekelompok orang yang mempunyai motivasi yang sama.

Diktator ialah kekuasaan yang terpusat pada seseorang yang berkuasa mutlak (otoriter). E. Demokrasi dan Pelaksanaannya di Indonesia

Dalam perjalanan sejarah bangsa, sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat diambil, terutama pelaksanaan demokrasi di bidang politik. Ada tiga macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi

Pancasila. Ketiga demokrasi tersebut dalam realisasinya mengalami kegagalan, mengapa demikian? Juga, bagaimana pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi ini? Marilah kita simak uraian berikut! Demokrasi liberal bermuara pada kegagalan konstituante menetakan UUD pengganti UUDS 1950. Demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Orde Lama dan demokrasi Pancasila di bawah pemerintahan Orde Baru. Meskipun konsep awal pada periode tersebut

cxlii dimaksudkan sebagai implementasi dari sila keempat Pancasila, tetapi pada akhirnya kekuasaan terpusat pada tangan seorang Presiden. Semua ini diungkapkan dan dibahas sebagai bahan kajian dan pembelajaran. Dengan belajar dari pengalaman, pelaksanaan demokrasi pada era reformasi sekarang ini diharapkan tidak salah arah. Jadi, janganlah melupakan masa lalu dan jasa para pemimpin terdahulu. Bukankah pengalaman itu adalah guru yang terbaik? Berdasarkan pengalaman yang dijadikan pelajaran, diharapkan tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan nilai-nilai sikap cerdas, seperti analisis, kritis, teliti, penuh perhitungan, rasional, antisipatif, serta pengendalian diri. Kegagalan orde lama dan orde baru untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi menyebabkan bergulirnya reformasi. Dalam era reformasi ini, diharapkan nilai-nilai demokrasi dapat ditegakkan. Adapun nama demokrasi itu semuanya harus tetap dalam kerangka supremasi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk dapat mewujudkan keadaan seperti itu, tidak bisa tidak, harus dimiliki nilai dan sikap disisplin yang tercermin pada sikap taat asas, tegas, lugas, demokratis, terbuka, ikhlas, kooperatif, terti, serta menjaga keamanan dan kebersamaan. Siapkah kita menyongsong demokrasi masa depan seandainya sesuai dengan harapan? Demokrasi yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang dipraktikkan di negara lain. Demokrasi yang berlaku ddii negara ini (misalnya, demokrasi Pancasila) berlainan prosedur pelaksanaannya dengan demokrasi Barat yang lieral. Hal ini bukanlah pengingkaran terhadap demokrasi, sepanjang hakikat demokrasi tercermin dalam konsep dan pelaksanaannya. Dalam perjalanan sejarah politik bangsa, negara kesatuan RI pernah melaksanakan demokrasi Parlementer, demokrasi Terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Untuk lebih memahami perkembangan pemerintahan demokrasi yang pernah ada Indonesia, dibawah ini akan diuraikan penjelasannya.

a. Demokrasi Parlementer (Liberal)

Demokrasi Parlementer di negara kita telah dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949), kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya RIS 1949 dan UUDS 1950. Pelaksanaan Demokrasi Parlementer tersebut

cxliii secara yuridis formal berakhir pada tanggal 5 juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. Pada masa berlakunya Demokrasi Parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil sehingga program dari suatu kabinet tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Salah satu faktor penyebab ketidak stabilan tersebut adalah sering bergantinya kabinet yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Misalnya, selama tahun 1945-1959 dikenal beberapa kabinet, antara lain Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, dan Kabinet Amir Syarifuddin. Sementara itu, 1950-1959 umur kabinet kurang lebuh hanya satu tahun dan terjadi tujuh kali pergantian kabinet, yaitu Kabinet Natsir, Sukimin, Wilopo, Ali Sastro Amidjojo II, dan Kabinet Juanda. Mengapa dalam sistem pemerintahan parlementer, kabinet sering diganti? Hal ini terjadi karena dalam negara demokrasi dengan sistem kabinet parlementer, kedudukan kabinet berada di bawah DPR (parlemen) dan keberadaannya sangat bergantung pada dukungan DPR. Apabila kebijakan kabinet tidak sesuai dengan aspirasi rakyat yag tercermin di DPR (parlemen), maka DPR dapat menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya. Faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya stabilitas politik adalah perberdaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada saat itu. Sebagai contoh dapat dikaji peristiwa kegagalan konstituante memperoleh kesepakatan tentang dasar negara. Pada saat itu, terdapat dua kubu yang bertentangan, yaitu satu pihak ingin tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan dipihak lain menghendaki kembali pada Piagam Jakarta yang berarti menghendaki Islam sebagai dasar negara. Pertentangan tersebut terus berlanjut dan tidak pernah mencapai kesepakatan. Merujuk pada kenyataan politik pada masa itu, jelas bahwa keadaan partai-partai politik pada saat itu lebih menonjolkan perbedaan-perbedaan paham dari pada mencari persamaan-persamaan yang dapat mempersatukan bangsa. Beranjak dari berbagai kegagalan dan kelemahan itulah maka demokrasi parlementer di indonesia ditinggalkan dan diganti dengan demokrasi terpimpin sejak 5 Juli 1959.

cxliv b. Demokrasi Pancasila Terpimpin Adanya kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD baru, yang diikuti suhu politik yang memanas dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara, maka pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan yang dikenal dengan Dekrit Presiden. Dekrit presiden dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat untuk mencapai hal tersebut, di Indonesia pada saat itu digunakan demokrasi terpimpin. Istilah Demokrasi terpimpin untuk pertama kalinya dipakai secara resmi dalam pidato presiden Soekarno pada 10 November 1956 ketika membuka sidang konstituante di Bandung. Persoalan

sekarang,

mengapa

lahir

demokrasi

Terpimpin?

Demokrasi

terpimpintimbul dari keisyafan, kesadaran,dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik Demokrasi Parlementer (liberal) yang melahirkan tepecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi. Secara konsepsional,demokrasi terpimpin berarti pemerintah rakyat yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam konteks ini, mengandung arti bahwa yang membimbing dan sekaligus landasan kehidupan demokrasi di Indonesia adalah sila keempat pancasila, dan tidak pada perseorangan atau pimpinan. Apabila dikaji dari hakikat dan ciri negara demokrasi, dapat dikatakan bahwademokrasi terpimpin dalam banyak aspek telah menyimpang dari dari demokrasi konstitusional. Deemokrasi Terpimpin menonjolkan “kepimimpina” yang jauh lebih besar daripada demokrasinya sehingga idedasar demokrasi kehilangan artinya. Akibat dominannya kekuasaan presiden dan kurang berfungsinya lembaga legislatif dalam mengontrol pemerintahan, maka kebijakan pemerintah sering kali menyipan dari ketentuan UUD 1945.misalnya, pada 1960 presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 dan digantikan oleh DPR Gotong Royong melalui penetapan Presiden;pimpinan DPR/MPR dijadikan menteri sehingga otomatis menjadi pembantu Presiden;dan pengankatan III/MPRS/1963.

Presiden

seumur

hidup

melalui

Tap.

MPRS

No.

cxlv Secara konsepsional pula, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat pada waktu itu. Hal itu dapat dilihat dari ungkapan Bung Karno ketika memberikan amanat pada konstituante tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin antara lain: 1) demokrasi Terpimpin bukanlah diktator, berlainan dengan demokrasi sentralisme, dan berbeda pula dengan demokrasi liberal yang dipraktikkan selama ini; 2) demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia; 3)

demokrasi

Terpimpin

adalah

demokrasi

di

segala

soal

kenegaraan

dan

kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi dan sosial; 4) inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan, penyiasatan yang di akhiri dengan pengaduan kekuatan, serta penghitungan suara pro dan kontra; serta 5) oposisi, dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun, diharuskan dalam alam demokrasi terpimpin. Adapun yang penting ialah perwakilan yang harus dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan: a)

Tujuan

Melaksanakan

Demokrasi

Terpimpin

Ialah

Mencapai

Suatu

Masyarakat Yang Adil Dan Makmur, Yang Penuh Dengan Kebahagiaan Material Dan Spiritual; b) Sebagai Alat, Demokrasi Terpimpin Mengenal Juga Kebebasan Berpikir Dan Berbicara, Tetapi Dalam Batas-Batas Tertentu, Yakni Batas Keselamatan Negara, Kepentingan Rakyat Banyak, Kesusilaan, Dan Pertanggung Jawaban Kepada Tuhan: c) masyarakat adil makmur tidak lain daripada suatu masyarakat teratur dan terpimpin. Berdasarkan pokok pikiran di atas, tampak bahwa demokrasi Terpimpin tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945, serta budaya bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya sehingga seing kali menyimpang dari nilai-nilai pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. Penyebab penyelewengan tersebut, selain terletak pada presiden, juga karena

cxlvi kelemahan Legislatif sebagai partner dan pengontrol eksekutif, serta situasi sosial politik yang tidak menentu saat itu.

c. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru 1. Latar Belakang dan Makna Demokrasi Pancasila

Banyaknya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin, dianggap karena kedua jenis demokrasi tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong- royong. Sejak lahirnya Orde Baru diberlakukan Demokrasi Pancasila sampai saat ini. Secara konsepsional, demokrasi pancasila masih dianggap dan dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila bersumberkan pada pola

pikir dan tata nilai sosial budaya

bangsa Indonesia, dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Misalnya, “kebebasan” berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi oleh penguasa. Dalam demokrasi Pancasila hak tersebut tetap dihargai, tetapi harus diimbangi dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Secara lengkap makna demokrasi pancasila adalah: “ Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; yang berketuhanan Yang Maha Esa; yang berkemanusiaan yanng adil dan beradab; yang berpersatuan Indonesia; serta yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan rumusan tersebut terkandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut

keyakinan

agama

masing-masing;

menjunjung

tinggi

nilai-nilai

kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia; haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa; serta harus dimanfaatkan untuk mewujutkan keadilan sosial. Jadi demokrasi pancasila berpangkal tolak dari kekeluargaan dan gotongroyang. Semangat kekeluargaanitu sendiri sudah lama danut dan berkembang dalam masyarakat indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan. Menurut Soepomo dalam masyarakat yang dilandasi semangat kekeluargaan, sumber filosofi yang paling tepat adalah aliran pikiran Integralistik.

cxlvii Dengan demikian, dalam demokrasi Pancasila nilai-nilai perbedaan tetap dipelihara sebagai sebuah kekayaan dan anugrah Tuhan YME.

2). Ciri dan Aspek Demokrasi Pancasila

Demokrasi pancasila memiliki ciri khas, antara lain bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bernafaskan Ketuhanan Yang maha Esa;menghargai hak-hak asasi manusia dan menjamin adanya hak-hak miniritas; pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untik mufakat; serta bersendi atas hukum. Dalam demokrasi pancasila, kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan hal ini bertujuan untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui saluran-saluran tertentu sesuai dengan UUD 1945. hal ini penting untuk menghindari adnya kegoncangan politik dalam negara. Selain mewarnai berbagai bidang kehidupan seperti poltik, ekonomi, sosial, dan budaya, demokrasi pancasila pun mengandung berbagai aspek. Menurut S.Pamudji dalam bukunya “Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional”, aspek-aspek yang terkandung demokrasi pancasila itu adalah: a. Aspek Formal, yakni aspek yang mempersoalkan proses dan caranya rakyat menunjuk wakilnya dalam badan perwakilan rakyat dan dalam pemerintahan, serta bagaimana mengatur permusyawaratan wakil rakyat secara bebas,terbuka, dan jujur untuk mencapai konsensus bersama; b. Aspek Materil,yakni aspek yang mengemukakan gambaran manusia, indonesia sesuai dengan gambaran, harkat, dan martabat tersebut; c. Aspek Normatif (kaidah), yakni aspek yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang menjadi pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan kenegaraan. Norma penting yang harus diperhatikan adalah persatuan dan soladaritas, keadilan,serta kebenaran; d. Aspek Optatif, yakni aspek yang mengetengahkan tujuan atau keinginan yang hendak dicapai. Tujuan ini meliputi tiga hal,yaitu terciptanya negara Hukum, negara Kesejahteraan,dan negara kebudayaan

cxlviii e. Aspek Organisasi, yakni aspek yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi pancasila. Wadah tersubut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. Organisasi ini meliputi sistem pemerintahan atau lembaga negara serta organisasi sosial-politik di masyarakat; serta f. Aspek Kejiwaan, aspek kejiwaan demokrasi pancasila ialah senangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintahan. dalam jiwa demokrasi pancasila dikenal; i.

Jiwa demokrasi pancasila pasi, yakni hak untuk mendapat perlakuan secara demokratis pancasila;

ii.

Jiwa demokrasi pancasila aktif, ijwa yang mengandung kesediaan untuk memperlakukan pihak lain sesuai dengan hak-hak yang diberikan oleh demokrasi pancasila;

iii. Jiwa Demokrasi Pancasila Rasional, Yakni Jiwa Objektif Dan Masun Akal Tanpa Meninggalkan Jiwa Kekeluargaan Dalam Pergaulan Masyarakat; Serta iv. Jiwa Pengabdian, Yakni Kesediaan Berkorban Demi Menunaikan Tugas Jabatan Yang Dipangkunya, Serta Jiwa Kesediaan Berkorban Untuk Sesama Manusia Dan Warga Negara.

Apabila kita kaji ciri dan prinsip demokrasi Pancasila, dapat dikatakan bahwa

demokrasi

Pancasila

tidak

bertentangan

dengan

prinsip

demokrasi

konsttusional. Namun, praktik demokras yang dijalankan pada masa orde baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi pancasila. Penyingpangan tersebut secara transparan terungkap setelah munculnya gerakan “Reformasi” dan jatuhnya kekuasaan Orde Baru.Di antara penyimpangan yang dilakukan penguasa Orde Baru, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi pancasila, yaitu: a. penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil: b. penegakan kebebasan berpolitik bagi pegawai Negeri Sipil (monoloyalitas) khususnya dalam pemilihan umum. PNS seolah-olah digiring untuk mendukung OPP tertentu sehingga pemilihan umum tidak kompetitif c. masih ada intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan;

cxlix d. kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat sehingga sering terjadi penculikan terhadap aktivis vokal; e. sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah, serta format politik yang tidak demokratis; f. maraknya pratik kolusi, korupsi, dan nepotisme, baik dalam bidang ekonomi maupum dalam bidang politik dan hukum; g. menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR; h. menciutkan jumlah partai politk dan sekaligus membatasi kesempatan partisipasi politik rakyat (misalnya, kebijakan floating mass); serta i.

adanya

pembatasan

kebebasan

pers

dan

media

massa

melalui

pencabutan/pembatalan SIUP. F. Pelaksanaan Demokrasipada Orde Reformasi

Pelaksanaan demokrasi pancasila pada Orde Reformasi tanpak lebih marak dibandingkan dengan masa Orede Baru. Orde Reformasi ini merupakan konsensus untuk mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Diantara bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama untuk direformasi adlah bidang politik, ekonomi, dan hukum. Reformasi ketiga bidang tersebut harus dilakukan sekaligus karena reformasi politik yang berhasil mewujudkan demokratisasi politik, tidak menjadi demokratisasi kolusi. Demikian pula, tanpa demokratisasi poltik, prinsip rule of law sulit diwujudkan. Sehubungan dengan ini, badan peradilan yang otonom, berwibawa, dan yang mampu menerapkan prinsip rule

of law itu hanya dapat terwujud apabila ada demokratisasi poltik. Perubahan yang terjadi pada Orde reformasi ini dilakukan secara bertahap karena memang reformasi berbeda dengan revolusi yang bekonotasi perubahan mendasar pada semua komponen dalam suatu sistem politik yang cendrun menggunakan kekerasan. Menurut Hutington (Chaedar, 1998), reformasi mengandung arti: “ perubahan yang

mengarah pada persamaan politik, sosial, dan ekonomi yang lebih merata termasuk perluasan basis partisipasi politik rakyat” pada reformasi di Indonesia sekarang ini,

cl upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara merupakan salah satu sasaran agenda reformasi Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi pancasila.

Perbedaanya

penyelenggaraan.untuk

tyerletak mewujudkan

pada praktik

aturan

pelaksanaan

demokrasi

yang

dan

praktik

sesuai

dengan

tuntunanreformasi,harus dimulai dari pembentukan peraturan yang mendorong terjadinya demokratisasi dalam bidang kehidupan. Untuk itu, pada 10 s.d . 13 November 1998, MPR mengadakan Sidang Istimewa dan berhasil mengubah, menambah, serta mencabut ketetapan MPR sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Selain itu, ditetapkan pula beberapa ketetapan MPR yang mengtur materi baru. Lahirnya ketetapan MPR diikuti oleh ditetapkannya undang-undang organik berkaitan dengan kehidupan demokratis. Misalnya, undang-undang bidang politik, undangundang tentang otonomi daerah, dan undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, untuk memahami demokrasi pada Orde Reformasi ini, pertama harus mengkaji keterangan ketetapan MPR hasil sidang istimewa MPR 1998 beserta ini, peraturan perundang lainnya; kemudian melihat praktik pelaksanaan peraturan tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi tersebut, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini yaitu: a.

Pemilihan umum lebih demokratis;

b.

Partai politik lebih mandiri;

c.

Pengaturan ham; serta

d.

Lembaga demokrasi lebih berfungsi.

Secara khusus, perkembangan demokrasi dalam negara-kebangsaan indonesia dapat dikembalikan pada dinamika kehidupan bernegara indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini. Hal tersebut daat diketahui dengan mengacu kepada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS

cli 1950, serta praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung, dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi, serta dampak perkembangan internasional pada setiap zamannya.

G. Pendidikan demokrasi

a. Pendidikan demokrasi: 1). Pedidikan demokrasi secara formal, yaitu pendidikan yang melewati tatap muka, diskusi timbal balik, perensentasi, serta studi kasus untuk memberikan gambaran kepada siswa bagaimana agar mencintai negara dan bangsa. Pendidikan formal biasanya dilakukan di sekolah dan di perguruan tinggi. 2). Pedidikan demokrasi secara informal, yaitu pendidikan yang melewati tahap pergaulan

di

rumah

ataupun

masyarakat

sebagai

bentuk

aplikasi

nilai

berdemokrasi. Selain itu, sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya yang langsung dirasakan hasilnya. 3). Pendidikan nonformal, yaitu pendidikan yang melewati tahap diluar lingkungan masyarakat. Pendidikan ini lebih makro dalam berinteraksi sebab pendidikan di luar sekolah mempunyai variable ataupun parameter yng signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang. b. Visi Pendidikan Demokrasi sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial kultural untuk membangun citacita, nilai, konsep, prisip, sikap, serta keterampilan demokrasi dalam diri earga negara melalui pengalaman hidup dan kehidupan demokrasi dalam berbagai konteks. c. Misi Pendidikan Demokrasi Memfasilitasi warga negara untuk mandapatkan ber4bagai akses kepada dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi tentang demokrasi dalam teori dan praktik untuk berbagai konteks kehidupan. Dengan demikian, dapat dimiliki wawasan yang luas dan memadai. Pendidikan nonformal, yaitu pendidikan yang melewati tahap di luar lingkungan masyarakat. Pendidikan ini lebih makro dalam berinteraksi sebab pendidikan di luar sekolah mempunyai variable ataupun parameter yng signifikan

clii PENUTUP

Demokrasi berasal dari kata yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi, artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyat yang memegang peranan yang sangat menentukan. Istilah demokrasi pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya di kota Athena, untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku disana. Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu kecil-kecil. Penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Dalam rapat tersebut, diambil keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan kemasyarakatan. Pendidikan demokrasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan demokrasi yang benar. Dengan demikian, sasaran yang akan dicapai adalah mengajak warga Negara, terutama mahasiswa pada umumnya untuk melaksanakan pendidikan ini secara baik dan benar. Proses semacam ini mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap cara-cara berdemokrasi yang benar dengan memperhatikan kaidah-kaidah ataupun asas dalam berdemokrasi masyarakat.


1.

Jelaskan pengertian demokrasi

2.

Jelaskan demokrasi sebagai system politik, system ketatanegaraan dan sebagai system budaya

3.

Jelaskan jenis-jenis demokrasi

4.

Jelaskan pengertian demokrasi pancasila dan bandingkan dengan system demokrasi lainnya.

cliii

5. Jelaskan, bagaimana pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di Indonesia? 6. Simak uraian berikut! Bergulirnya era reformasi di Indonesi, yang ingin mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai akibat kegagalan masa-masa sebelumnya, menciptakan banyak hal yang harus diperbaiki. Namun, dari sekian hal yang harus diubah atau diperbaiki, wakil-wakil rakyat tidak ada yang mengusulkan perubahan pancasila sebagai dasar negara, Jelaskan mengapa? 7. Hal-hal apa sajakah yang harus diperbaiki pada masa reformasi sekarang ini ? NO

BIDANG

HAL-HAL YANG HARUS DIPERBAIKI

1.

Politik

………………………………………………..

2.

Ekonomi

…………………………………………………

3.

Sosial

………………………………………………..

4.

Budaya

………………………………………………..

5.

Hankam

………………………………………………..

6.

Agama

………………………………………………..

8. Sebutkan keunggulan dan kelemahan demokrasi dibandingkan bentuk pemerintahan yang lain sesuai dengan persepsi anda! Coba tulislah dalam daftar berikut!

Keunggulan Demokrasi

Kelemahan Demokrasi

……………………………….

…………………………………………………

Keunggulan Sistem lain

Kelemahan Sistem lainnya (sebutkan sistemnya)

……………………………….

…………………………………………………

9. Dapatkah anda membandingkan ketiga demokrasi yang pernah ada di Indonesia? Demokrasi Liberal

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Pancasila

cliv DAFTAR BACAAN

Betham, David. 2000., Demokrasi, Kanisius: Yogyakarta. Budiardjo, Miriam. 1986. Dasar-dasar Ilmmu Politik. Jakarta. Burns, James McGregor. 1966. Goverment By the People. University of california: USA. Daji darmodihardjo. 1995. Santiaji Pancasila, Suatu tinjauan Filosofis, Historis, Yudiris konstitusional. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Harris soche. 1985. Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia. PT Hanindita: Yogyakarta. Kanil, CST. 1989. Tata Negara Edisi Kedua. Penerbit Erlangga: Jakarta. Kelsen, Hans, or. 1949. General Theoryof Law and State. Rahmat A, dkk.2000.Panduan Menguasai Tata negara. Ganesha Exact: Bandung. Setiadi, Elly M. 2003 Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Suny Ismail. 1968. Mekanisme Demokrasi Pancasila. Lembaga Pembinaan Hukum nasional: Jakarta. Winataputra, Udin S. 2005. Demokrasi dan pendidikan Demokrasi, disampaikan Pada Suscadorwas 2005. Dikti: Jakarta. Perundangan: UUD 1945, amandeman terakhir; UU tentang partai politik; UU tentang pemilu DPR, DPRD, DPD; UU tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; serta UU tentang Pemilu presiden.

clv

BAB VIII HAK ASASI MANUSIA PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat (tilaar 2001). HAM bersifat umum (universal) karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. HAM juga bersifat supralegal, artinya tidak bergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi (Tuhan). UU No.39 1999 tentang HAM mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia dengan makhluk Tuhan YME.

Ruang lingkup HAM meliputi a. hak pribadi : hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain: b. hak milik pribadi dalam sekelompok social tempat seseorang berada: c. kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta d. hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

B. Ruang Lingkup

Bahan pembelajaran ini akan membahas : 1. Pengertian, Sejarah dan Macam-macam HAM 2. HAM dalam tataran Global 3. HAM di indonesia : Permasalahan dan Penegakannya 4. HAM dalam UUD 1945 5. Implementasi hak asasi dan kewajiban asasi dalam sila-sila pancasila

clvi C. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa dapat menganalisis dan mengidentifikasi Hak Asasi Manusia. Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, sejarah dan macam-macam HAM 2. Mahasiswa mampu menjelaskan HAM dalam Tataran Global 3. Mahasiswa mampu menganalisa HAM di Indonesia dalam konteks permasalahan dan penegakannya

clvii URAIAN BAHAN PEMBELAJARAN

A. Pengertian, Sejarah dan Macam-Macam HAM 1. Pengertian HAM

Hak asasi ialah hak-hak dasar (pokok) yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan YME. Hak-hak itu antara lain : Hak Hidup, Hak Kebebasan dan Hak Kesamaan. Namun untuk mencermati apa sesungguhnya hak asasi manusia? Banyak ragam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, aktivis maupun pengambil kebijakan, yang

memiliki titik kesamaan dalam menjelaskan apa itu hak asasi manusia. Menurut G.J. Wolhoff, hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya, yang tak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena bila dicabut hilang juga kemanusiaannya. Mr Soenarko, merumuskan hak-hak dasar ialah hak-hak manusia yang pokok dan tak dapat dikurangi oleh siapapun juga dalam negara yang sopan. Dari pendapat ini bisa diambil titik kesamaan bahwa hak asasi manusia itu merupakan hak yang melekat dalam diri manusia, yang tidak bisa dikurangi atau dicabut hakhaknya oleh siapapun.

Hak asasi manusia memiliki prinsip-prinsip utama dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam kehidupan umat manusia. Ada delapan prinsip hak asasi manusia,

yakni:

Pertama, prinsip universalitas. Prinsip universalitas adalah prinsip yang dimiliki dalam nilainilai etik dan moral yang tersebar di seluruh wilayah di dunia, dan pemerintah termasuk masyarakatnya harus mengakui dan menyokong hak-hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa hak-hak asasi manusia itu ada dan harus dihormati oleh seluruh umat manusia di dunia manapun, tidak tergantung pada wilayah atau bangsa tertentu. Ia berlaku menyeluruh sebagai kodrat lahiriah setiap manusia. Universalitas hak-hak asasi manusia, pada kenyataannya, masih juga tidak sepenuhnya diterima oleh negara-negara tertentu yang menolak kehadiran prinsip universalitas. Perdebatan ini sesungguhnya muncul di saat memperbincangkan apakah

Universal Declaration of Human Rights 1948(Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, selanjutnya disingkat DUHAM 1948) itu memiliki prinsip universal, ataukah tidak (?). Sebagaimana mantan Perdana Menteri Mahathir Mohammad yang menyatakan bahwa,

clviii DUHAM 1948 itu sangat menganut paham kebebasan yang bersala dari konsep barat, dimana penandatangan deklarasi tersebut hanya seperempat negara-negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekarang, artinya hanya sekitar 50-an negara yang kebetulan mayoritas dari negara-negara yang disebut ‘barat’. Ia (Mahathir), mencontohkan soal betapa hak-hak politik dan kebebasan begitu dominan mewarnai hak-hak asasi manusia, padahal di negara-negara miskin maupun berkembang (negara dunia ketiga), hak-hak ekonomi sosial budaya (Hak Ekosob) menjadi hak yang sangat penting. Bagi negara dunia ketiga, mengisi perut orang yang lapar (hak atas pangan) dan hak pendidikan lebih penting dibandingkan soal hak pilih dalam pemilu. Begitu juga, Perbincangan ini sebenarnya tidak perlu terjadi bilamana memahami hak-hak asasi manusia yang universal maupun tidak, didasarkan pada kontekstualisasi tertentu, yang bisa dipengaruhi oleh kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, maupun realitas sosial budaya yang melahirkan keragaman pendapat soal tersebut. Artinya, HAM tidak menjadi universal bilamana dilihat dari perspektif tertentu, dari sudut pandang yang berbeda.

Prinsip yang kedua, pemartabatan terhadap manusia (human dignity). Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pluralisme sosial, termasuk di dalamnya keragaman budaya dan hukum-hukum lokal, menjadi identitas peradaban tertentu yang sangat berharga dalam mengemban amanat saling menjaga dan mendorong upaya kebersamaan untuk hidup

berdampingan,

khususnya

manusia

sebagai

sesama

makhluk

ciptaan

Allah.

Penghormatan terhadap manusia, bukanlah sekedar pekerjaan individual manusia, tetapi juga dalam kolektiva-kolektiva lebih luas seperti dalam kehidupan masyarakat maupun bernegara. Sehingga kewajiban untuk menghormati manusia sebagai manusia tersebut merupakan tanggungjawab hak-hak asasi manusia. Oleh sebabnya, dengan adanya prinsip ini maka tidak mungkin

praktek

yang

memperkenankan

siapapun

untuk

melakukan

eksploitasi,

memperbudak, menyiksa, ataupun bahkan membunuh hak-hak hidup manusia. Dalam prinsip ini setiap orang harus menghargai manusia tanpa membeda-bedakan umur, budaya, keyakinan, etnisitas, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, komunitas disable/berbeda kemampuan, atau kelas sosial, sepatutnya dihormati dan dihargai.

clix Prinsip yang ketiga, non-diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi sebenarnya bagian integral dengan prinsip persamaan, dimana menjelaskan bahwa tiada perlakuan yang membedakan dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak seseorang. Pembedaan, baik berdasarkan kelas/bangsa tertentu, agama, suku, adat, keyakinan, jenis kelamin, warna kulit dan sebagainya, adalah praktek yang justru menghambat realisasi hakhak asasi manusia. Jelas dan tegas, bahwa hak-hak asasi manusia melarang adanya diskriminasi yang merendahkan martabat atau harga diri komunitas tertentu, dan bila dilanggar akan melahirkan pertentangan dan ketidakadilan di dalam kehidupan manusia.

Prinsip yang keempat, equality atau persamaan. Prinsip ini bersentuhan atau sangat dekat dengan prinsip non-diskriminasi. Konsep persamaan menegaskan pemahaman tentang penghormatan untuk martabat yang melekat pada setiap manusia. Hal ini terjelaskan dalam pasal 1 DUHAM 1948, sebagai prinsip hak-hak asasi manusia: “Setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama.” Konsekuensi pemenuhan persamaan hak-hak juga menyangkut kebutuhan dasar seseorang tidak boleh dikecualikan. Persamaan, merupakan hak yang dimiliki setiap orang dengan kewajiban yang sama pula antara yang satu dengan yang lain untuk menghormatinya. Salah satu hal penting dalam negara hukum, adalah persamaan di muka hukum, merupakan hak untuk memperoleh keadilan dalam bentuk perlakuan dalam proses peradilan. Prinsip yang kelima, indivisibility. Suatu hak tidak bisa dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terkait dengan pandangan yang menyesatkan tentang membeda-bedakan atau pengutamaan hak-hak tertentu dibandingkan hak-hak lain. Hak sipil dan politik, sangat tidak mungkin dipisahkan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, karena keduanya satu kesatuan, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Prinsip yang keenam, inalienability. Pemahaman prinsip atas hak yang tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dirampas atau dipertukarkan dengan hal tertentu, agar hakhak tersebut bisa dikecualikan. Misalnya, hak pilih dalam pemilu, tidak bisa dihilangkan hanya dengan dibeli oleh orang yang mampu dan kemudian menggantikan posisi hak pilih. Atau juga hak atas kehidupan yang layak, tidak bisa dipertukarkan dengan perbudakan, meskipun dibayar atau diupahi. Manusia sebagai makhluk yang memiliki hak-hak asasi tidak bisa dilepaskan dari hak-hak tersebut.

clx Prinsip yang ketujuh, interdependency (saling ketergantungan). Prinsip ini juga sangat dekat dengan prinsip indivisibility, dimana setiap hak-hak yang dimiliki setiap orang itu tergantung dengan hak-hak asasi manusia lainnya dalam ruang atau lingkungan manapun, di sekolah, di pasar, di rumah sakit, di hutan, desa maupun perkotaan. Misalnya, kemiskinan, dimana dalam situasi tidak terpenuhinya hak atas pendidikan, juga sangat bergantung pada penyediaan hak-hak atas pangan atau bebas dari rasa kelaparan, atau juga hak atas kesehatan yang layak, dan hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Artinya, hak yang satu dengan yang lainnya sangat tergantung dengan pemenuhan atau perlindungan hak lainnya.

Prinsip yang kedelapan, responsibilitas atau pertanggungjawaban ( responsibility). Prinsip pertanggungjawaban hak-hak asasi manusia ini menegaskan bahwa perlunya mengambil langkah atau tindakan tertentu untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia, serta menegaskan kewajiban-kewajiban paling minimum dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk memajukannya. Pertanggungjawaban ini menekankan peran negara, sebagai bagian dari organ politik kekuasaan yang harus memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Termasuk mempertanggungjawabkan setiap langkah atau tindakan yang diambil sebagai kebijakan tertentu dan memiliki pengaruh terhadap kelangsungan hak-hak rakyat. Peran negara menjadi vital, bukan soal mengambil tindakan tertentu (by commission), tetapi ia juga bisa dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia, sementara negara sama sekali tidak mengambil tindakan apapun (by omission). Unsur pertanggungjawaban (terutama negara), adalah bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip hak-hak asasi manusia agar bisa terwujudkan. Selain negara, aktor non-negara juga mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memajukan hakhak asasi manusia, baik secara individual maupun kolektiva sosial dalam organisasi kemasyarakatan. Secara individu, setiap orang dituntut untuk berani melawan ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia di depan matanya, mengajarkan dan mendorong pemahaman dan penghormatan hak-hak asasi manusia bagi sesama. Kedelapan prinsip-prinsip tersebut, merupakan hal yang mendasar untuk mengkaji hak-hak asasi manusia, baik terhadap tekstualitas maupun kontekstualitasnya, dalam pengertian untuk mempelajari sejarahnya, instrumen hukum, dan praktek implementasinya di lapangan.

clxi 2. Sejarah Ham

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran/kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Berawal dari 2 perang besar didunia ( PD I dan PD II) timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia dalam naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya

Universal Declaration of Human Rights(pernyataan sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.

Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal dan asasi. Naskah tersebut adalah : a. Magna Charta (piagam Agung, 1215) dokumen yang berisi hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada para bangsawan bawahannya dan juga membatasi kekuasaan Raja John b. Bill of rights (Undang-Undang Hak, 1689) c. Declaration des droits de I’homme et du citoyen (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789) d. Bill of Rights (Undang-Undang Hak) naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789

Hak-hak yang dirumuskan pada abad ke-17 dan ke-18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam (Natural Law) seperti yang dirumuskan oleh John Locke dan Jean Jaques Rousseau (1712-1778) dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dsb. Pada abad ke-20 hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna, dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya. Yang sangat terkenal adalah empat hak yang dirumuskan oelh Presiden Amerika Serikat, Frangklin D Roosevelt yang dikenal dengan istilah The Four Freedoms (Empat Kebebasan), yaitu : a. Kebebaan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech) b. Kebebasan beragama (freedom of religion)

clxii c. Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear) d. Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want) Sejalan dengan pemikiran itu, maka Komisi Hak-Hak Asasi Manusia (Commission on

Human Rights) yang pada tahun 1946 didirikan oleh PBB, menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial, disamping hak-hak politik. Pada tahun 1948 hasil pekerjaan komisi ini, pernyataan sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of

Human Rights), diterima secara aklamasi oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.

3..Macam-Macam Ham

Dari ketiga hak dasar diatas berkembang menjadi : •

Hak asasi pribadi (personal right) = yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, menyatakan pikiran dan kebebasan bergerak

•

Hak asasi ekonomi (economical right) = yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, mensual, dan memanfaatkannya

•

Hak asasi untuk memperoleh pengakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (legal of equality right) yaitu hak yang sama dikenakan sanksi/hukuman dan duduk

dalam pemerintahan negara. •

Hak asasi social dan budaya (social and culture right) yaitu hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan pendidikan dan kebudayaan.

•

Hak asasi politik (political right) yaitu hak untuk ikutserta dalam politik, haku untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, hak masuk dan ikut dalam parpol, mendirikan dan mengembangkan parpol

•

Hak asasi untuk memperoleh perlakuan dan tata cara peradilan dan perlindungan yang adil dan sama, misalnya dalam penangkapan, pemeriksaan, penyidikan,

pembelaan, penggeledahan, dan peradilan

B. Ham pada Tataran Global

Sebelum konsep HAM diratifikasi PBB terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM, yaitu:

clxiii a.

HAM menurut konsep Negara-negara Barat: 1) ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak; 2) ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas, negara sebagai koordinator dan pengawas; 3) filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia: serta 4) hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan negara.

b.

HAM menurut konsep Sosialis: 1) hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat; 2) hak asasi manusia tidak ada sebelum negara ada;

serta

3) negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki.

c.

HAM menurut konsep bangsa-bangsa

Asia dan Afrika:

1) tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama/sesuai dengan kodratnya; 2) masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga; serta 3) individu tunduk kepada adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. d.

HAM menurut konsep PBB: Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor Roosevelt (10 Desember 1948) dan secara resmi disebut

“Universal

Decl ar at io n of Hu man Ri gh ts ”. Di dalamnya menjelaskan tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang dinikmati manusia di dunia yang mendorong perhargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Sejak tahun 1957 konsep HAM tersebut dilengkapi dengan tiga perjanjian, yaitu 1) Hak ekonomi sosial dan budaya; 2) Perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik; serta 3) Protokol opsional bagi perjanjian hak sipil dan politik internasional. Pada Sidang Umum PBB tanggal 16 Desember 1966 ketiga dokumen tersebut diterima dan diratifikasi.

clxiv

Universal Declaration af Human Rights

menyatakan bahwa setiap orang

mempunyai: 1) hak untuk hidup; 2) kemerdekaan dan keamanan badan; 3) hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum; 4) hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum; 5) hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum dan dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah; 6) hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara; 7) hak untuk mendapat hak milik atas benda; 8) hak untuk bebas untuk mengutarakan pikiran dan perasaan; 9) hak untuk bebas memeluk agama, serta mempunyai dan mengeluarkan pendapat; 10) hak untuk berapat dan berkumpul; 11) hak untuk mendapatkan jaminan sosial; 12) hak untuk mendapatkan pekerjaan; 13) hak untuk berdagang; 14) hak untuk mendapatkan pendidikan; 15) hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat; serta 16) hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

C. HAM di Indonesia : Permasalahan dan Penegakannya.

Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahma hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya. dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya (Wirayuda: 2005). Sesuai dengan Pasal l (3), Pasal 55, dan 56 Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antarnegara serta hukum internasional berlaku.

yang

clxv HAM di Indonesia di dasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu Pembukaan UUD 1945 (aline I), Pancasila sila ke-4, Batang Tubuh UUD 1945 (Pasal 27, 29, dan 30), UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. HAM di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Program penegakkan hukum dan HAM (PP No. 7 tahun 2005) meliputi pemberantasan korupsi, antiterorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakkan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok penegakkan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut.

a. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009. b. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-2009 sebagai gerakan nasional. c. Peningkatan penegakkan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya. d. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah serta memberantas korupsi. e. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia. f.

Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum

melalui

keteladanan

kepala

negara

beserta

pimpinan

lainnya

untuk

mematuhi/menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen. g. Penyelenggaraan audit reguler atas seluruh kekayaan pejabat pemerintah dan pejabat Negara. h. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, dan tepat, serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. i.

Peningkatan betbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia

clxvi dalam rangka rnenyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat bcrjalan sewajarnya. j.

Pmbenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik, serta pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan accountable.

k. Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan. l.

Penyelamatan barang bukit accountability kinerja berupa dokumen/arsip lembaga Negara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakkan hukum dan HAM.

m. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM. n. Pembaruan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi. o. Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan, baik ke luar maupun masuk ke wilayah Indonesia. p. Peningkatan fungsi intelejen agar aktivitas terorisme dapat dicegah pada tahap yang sangat dini, serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban. q. Peningkatan

penanganan

dan

tindakan

hukum

terhadap

penyalahgunaan

narkotika/obat berbahaya melalui identifikasi serta memutus jaringan peredarannya. meningkatkan

penyidikan,

penyelidikan,

penuntutan,

dan

menghukum

para

pengedarnya secara maksimal.

D. Hak Asasi dalam UUD 1945

a. Dalam Pembukaan UUD 1945 1. alinea 1 : Kebebasan untuk merdeka 2. alinea 2 : Negara yang adil 3. alinea 3 : Menyatakan kemerdekaan 4. alinea 4 : Menunjukkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak

asasi (dalam

bidang politik, hukum, sosial budaya dan ekonomi) b. Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 Hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatarbelakanginya. Menurut Pancasila, hakikat

clxvii manusia adalah tersusun alas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan Makhluk pribadi, adapun sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam pengertian inilah maka hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia tersebut, Konsekuensinya dalam realisasinya maka hak asasi manusia memiliki hubungan yang koralatif dengan wajib asasi manusia karena sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Dalam rentang berdirinya bangsa dan negara Indonesia dalam kenyataannya secara resmi deklarasi. Bangsa Indonesia telah lebih dulu dirumuskan dari Deklarasi Universal Hak-hak, asasi Manusia PBB. karena Pembukaan UUD 1945 dan pasalpasalnya diundangkan tanggal 18 Agustus 1945, adapun Deklarasi PBB pada tahun 1948. Hal ini merupakan fakta pada dunia bahwa bangsa bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia PBB. Telah mengangkat hakhak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan negara yang tertuang dalam UUD 1945. Hal ini juga telah ditekankan oleh para petinggi negara misalnya pernyataan Moh. Hatta dalam sidang BPUPKI sebagai berikut :

“Walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari negara agar jangan sampai timbul negara kekuasaan (Machtsstaal atau negara penindas) (Yamin 1959 : 287-289). Deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah Pembukaan UUD 1945, dan Pembukaan UUD 1945 inilah yang merupakan sumber nomiatif bagi hukum positif Indonesia terutama penjabaran dalam pasal-pasal UUD 1945.

Dalam Pembukaan UUD 1945

alinea I dinyatakan bahwa : “Kemerdekaan

adalah hak setiap bangsa”. Dalam pernyataan terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam : deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB Pasal. 1. Dasar filosofis hak asasi manusia tersebut bukanlah kebebasan individualis, melainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa (makhluk sosial). Sehingga, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia. Kata-kata berikutnya pada alinea III Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut :

clxviii

“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Pernyataan tentang “atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa..” mengandung arti bahwa dalam deklarasi bangsa Indonesia terkandung pengakuan manusia yang berketuhanan Yang Maha Esa, dan diteruskan dengan kata “...supaya berkehidupan yang kebangsaan bebas...”, maka pengertian bangsa, maka negara Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia untuk memeluk agama sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB Pasal 18 dan dalam pasal UUD 1945 dijabarkan dalam Pasal 29 terutama ayat (2).

Melalui pembukaan UUD 1945 dinyatakan dalam alinea IV bahwa negara Indonesia sebagai suatu persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Adapun tujuan negara tersebut adalah sebagai berikut :

“... Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa....”

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Demikian pula negara Indonesia juga memiliki ciri, tujuan negara, hukum material, dalam rumusan tujuan negara “...Memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan pada tujuan negara sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rokhaniah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi bidang

clxix politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, Pendidikan, dan agama. Rincian hak-hak asasi manusia dalam pasal-pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut:

BAB XA HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28-A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28-B

(3) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (4) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28-C

(3) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan dan demi kesejahteraan umat manusia. (4) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28-D

(5) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (6) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (7) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (8) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28-E

(4) Setiap orang bebas memeluk Agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tingal di wilayah negara dan meningalkannya serta berhak kembali.

clxx (5) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. (6) Setiap orang berhak, atas kebebasan berserikat, Berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28-F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28-G

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannva, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak, berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (4) Setiap orang berhak untuk, bebas dan penyiksaan atau perlakuan yang

merendahkan

derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28-H

(5) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dari sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (6) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (7) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (8) Setiap orang berhak mempunyai milik pribadi dan hak milik tersebut tidak diambil alih secara sewenang-wenang oleh Pasal 28-I

(6) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak izin untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,. dan hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

clxxi (7) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindugan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (8) Identitas budaya dan hak masyarakat, tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (9) Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. (10)Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28-J

(3) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (4) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang maksud semata-mata untuk menjamin perlakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan. Antara lain sejak kekuasaan Rezim Soeharto telah dibentuk KOMNAS HAM, walaupun pelaksanaannya belum optimal.

Dalam proses reformasi dewasa ini terutama akan perlindungan hak-hak asasi manusia semakin kuat bahkan merupakan tema sentral. Oleh karena itu jaminan hak-hak asasi manusia sebagaimana terkandung dalam UUD 1945, menjadi semakin efektif terutama dengan diwujudkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi manusia. dalam Konsiderans dan Ketentuan Umum Pasal I dijelaskan, bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaban manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain hak asasi juga dalam LJU

clxxii No. 39 tahun 1999, terkandung kewajiban dasar manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. UU No. 39 tahun 1999 tersebut terdiri atas 105 pasal yang meliputi macam Hukum asasi, perlindungan hak asasi, pembatasan terhadap kewenangan pemerintah serta KOMNAS HAM yang merupakan lembaga pelaksana atas perlindungan hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi tersebut meliputi, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Demi tegaknya asasi setiap orang maka diatur pula kewajiban dasar manusia, antara lain kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, dan konsekuensinya setiap orang harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan serta memajukan hak-hak asasi manusia tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dengan diundangkannya UU No. 39 tahun 1999 tentang hak-hak asasi manusia tersebut bangsa Indonesia telah masuk pada era baru terutama dalam menegakkan masyarakat yang demokratis yang melindungi hak-hak asasi manusia. Namun demikian sering dalam pelaksanaannya mengalami kendala yaitu dimana antara penegakkan hukum dengan kebebasan sehingga kalau tidak konsisten maka akan merugikan bangsa Indonesia sendiri.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002, telah memberikan jaminan secara eksplisit tentang hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam Bab XA, pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Jikalau, dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan amandemen, ketentuan yang mengatur tentang jaminan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002 dikembangkan dan ditambah pasalnya dan lebih rinci. Rincian tersebut antara lain misalnya tentang hak-hak sosial dijamin dalam Pasal 29-B ayat (1), (2), Pasal 28-C ayat (2), Pasal 28-H ayut (3), hak ekonomi diatur dalam Pasal 28 ayat (2), hak politik diatur dalam Pasal 28-D ayat (3), Pasal 28-E ayat (3), hak budaya pada Pasal 28-1 ayat (3), hak perlindungan hukum yang sama pada Pasal 28-G ayat (1), hak memeluk, meyakini dan beribadah menurut agama yang dianutnya, serta hak

clxxiii memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dan berkomunikasi melalui berbagai saluran yang ada.

Konsekuensi pengaturan atas jaminan hak-hak asasi manusia tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan, serta jaminan hukum yang memadai. Untuk ketentuan yang lebih rinci atas pelaksanaan dan penegakan hak-hak asasi tersebut, diatur dalam Undang-undang No. 9 tahun 1999. Satu kasus yang cukup penting, bagi bangsa Indonesia dalam menegakkan hakhak asasi, adalah dengan dilaksanakannya Pengadilan Ad Hocc, atas pelanggar hak-hak asasi manusia di Jakarta, atas pelanggaran di Timur-Timur. Hal ini menunjukkan kepada masyarakat Internasional, bahwa bangsa Indonesia memiliki komitmen atas penegakan hakhak asasi manusia. Memang pelaksanaan Pengadilan Ad Hoc atas pelanggaran hak-hak asasi manusia di Timur-Timur tersebut penuh dengan kepentingan-kepentingan politik. Di satu pihak pelaksanaan pengadilan Ad Hoc tersebut atas desakan PBB, yang taruhannya adalah nasib dan kredibilitas bangsa Indonesia di mata intemasional, di pihak lain perbenturan kepentingan antara penegakan hak-hak asasi dengan kepentingan nasional serta rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya mereka-mereka yang dituduh melanggar HAM berat di Tiinur-Timur pada hakikatnya berjuang demi kepentingan bangsa dan negara. Terlepas dari berbagai macam kelebihan dan kekuranggannya, bagi suatu kemajuan yang sangat berarti, karena bangsa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi atas jaminan serta penegakan hak-hak asasi manusia.

E. Implementasi Hak Asasi Dan Kewajiban Asasi Dalam Sila-Sila Pancasila

a. Sila Pertama Hak Asasi

Kewajiban Asasi

= Hak memilih dan mengakui agama dan = Melaksanakan perintah dan larangan Tuhan kepercayaan kepada Tuhan YME

YME menurut agama dan masing-masing

kepercayaan

clxxiv b. Sila Kedua Hak Asasi

Kewajiban Asasi

= Manusia sebagai mahluk individu, = Saling membantu, saling menolong dan memiliki hak asasi yang dapat bekerjasama dengan sesama manusia dinikmati dan dipertahankan terhadap godaan dari segala arah c. Sila Ketiga

Kewajiban Asasi Hak Asasi

= Persatuan Indonesia, artinya sikap = Mengutamakan kepentingan umum atau mengutamakan kepentingan bangsa di bersama daripada kepentingan golongan, atas kepentingan suku, golongan, suku, agama, kelompok atau kepentingan partai dll. Berarti persatuan antar suku, pribadi golongan, partai itu memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama di Indonesia, dalam arti adanya keseimbangan dengan tidak mengutamakan yang satu dan mengabaikan yang lainnya. d. Sila Keempat Hak Asasi

=

Negara RI dibentuk dari, oleh, dan = Patuh dan taat kepada rambu-rambu hukum untuk rakyat dalam kehidupan demokrasi

e. Sila Kelima Hak Asasi

=

Kewajiban Asasi

Kewajiban Asasi

Keadilan Sosial barujud hendak = Melakukan kontrol sosial kepada para melaksanakan kesejahteraan umum pembimbing negara baik yang formal bagi seluruh anggota masyarakat, maupun non formal demi kepentingan yaitu keadilan yang memberi bersama perimbangan dimana hak milik berfungsi sosial

Kewajiban Asasi Manusia

Kewajiban adalah keharusan moral untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu pekerjaan. Sedangkan Perbedaan Kewajiban 1. Kewajiban Perintah (Affirmatif) : yaitu menuntut dilaksanakannya suatu perbuatan

clxxv 2. Kewajiban larangan (Negatif) : menuntut ditinggalkannya perbuatan/tindakan. Kewajiban dalam Pasal-Pasal UUD 1945 •

Wajib membayar pajak (23)

•

Wajib menghormati orang lain yang berbeda agama, toleransi dan kerukunan beragama (29)

•

Wajib menghormati orang lain

•

Wajib bela negara, jika saatnya diperlukan secara fisik dan mental ideologik (30)

F. Sarana Perlindungan Hak Asasi Manusia

Salah satu pemahaman (dari banyak varian konsep) terhadap penyejahteraan warga negaranya dalam konsep tanggung jawab negara adalah upaya perlindungan hukum bagi warganya sendiri. Artinya, hukum sebagai sarana dan sistem perlindungan bagi rakyat yang efektif, terutama dari berbagai upaya pemaksaan kehendak atau bentuk kekerasan yang dilakukan oleh organ/struktur yang berkuasa. Pendekatan sistem dalam bidang hukum, sebagaimana dikatakan oleh Victor M. Tschchikvadse dan Samuel L. Zivs, “It is the system

approach that makes it possible to visualize more clearly the whole of law as a complex series or relationship between branches of law and legal institutions. The system approach helps to reveal the special quality of law, considered as a whole in comparison with one of its branches or with a simple aggregate of branches. The system approach also makes it possible to reveal more clearly such important features of law as a unity and differentiation, the interaction and ”30 Ini berarti, pendekatan sistem dalam bidang interrelation of the separate parts of elements. hukum memperhatikan pula bagaimana organ/struktur negara yang memiliki lembagalembaga (pembentuk, penegak) hukum bekerja untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dalam ruang kehidupan warga negaranya.

Penelusuruan terhadap pengakuan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi akan menjadi tema penting dilihat sebagai bagian dari kajian sistem ketatanegaraan yang ada. Karena pengalaman bangsa Indonesia yang berulang kali mengalami pergantian dan perubahan UUD, dan pergantian UUD dalam suatu negara, berarti peralihan dari tertib

clxxvi ketatanegaraan yang lama ke tertib ketatanegaraan yang baru, yang tentunya (atau seharusnya) menuju ke arah yang lebih sempurna dibandingkan sebelumnya. Dan ini pulalah yang menjelaskan situasi pendekatan hukumnya pemerintah dalam hak asasi manusia.

Membicarakan pendekatan hukum, sebagai sarana perlindungan hukum bagi rakyat, adalah pendapat Hadjon, yang menyatakan “tindak pemerintahan” sebagai titik sentral, dibedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sifatnya mencegah sengketa. Adanya perlindungan hukum yang preventif tentunya akan mendorong pemerintah untuk bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.31 Sedangkan untuk perlindungan hukum yang represif adalah berdasarkan penyelesaian suatu sengketa, dimana terdapat keragaman dalam berbagai sistem hukum di dunia ini. Misalnya, negara-negara dengan “civil law system” mengakui adanya dua set pengadilan, yaitu pengadilan umum (biasa) dan pengadilan administrasi; sedangkan negaranegara dengan “common law system”, hanya mengenal satu set pengadilan, yaitu “ordinary court”. Di samping kedua sistem tersebut, negara-negara Skandinavia telah mengembangkan sendiri suatu lembaga perlindungan hukum bagi rakyat yang dikenal dengan nama “Ombudsman”.32

Dalam konteks hak-hak asasi manusia, khususnya yang diberlakukan dalam sistem hukum di Indonesia, kita mengenal adanya lembaga-lembaga yang menjadi sarana perlindungan hak-hak masyarakat. Lembaga-lembaga yang memiliki kewajiban dalam memberikan sarana perlindungan hukum bisa dilakukan oleh lembaga peradilan (judicial

system) dan lembaga non-peradilan (non-judicial system).

Lembaga peradilan yang menangani persoalan hak-hak asasi manusia, khususnya terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, dan khusus hanya menangani persoalan pelanggaran HAM berat (kejahatan genosida dan kejahatan terhadap

clxxvii kemanusiaan).33 Sedangkan persoalan hak-hak asasi manusia lainnya, di luar pelanggaran HAM berat, dikategorikan sebagai tindak kriminal maka akan diselesaikan melalui proses peradilan umum. Dalam perspektif perlindungan publik atas kebijakan atau keputusan administratif pemerintah, maka perlindungan hak asasi manusia bisa diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketiga lembaga peradilan tersebut merupakan sarana perlindungan hak-hak asasi manusia yang dikenal dalam konteks sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Sedangkan lembaga non-peradilan yang dibentuk pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), dan Komisi Ombudsman Nasional. Kelembagaan non-peradilan yang juga terkait langsung dengan upaya perlindungan hak asasi manusia secara koordinatif membangun komunikasinya dengan lembaga atau departemen pemerintah lainnya, termasuk institusi kepolisian dan TNI.

Meskipun demikian, pandangan terhadap sarana-sarana perlindungan hak asasi manusia tidak bisa dikerdilkan hanya pada lembaga peradilan dan lembaga non-peradilan yang disebutkan di atas, tetapi haruslah lintas departemen, dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran pemerintahan mulai dari Presiden hingga unit pemerintahan terkecil di bawah tanpa terkecuali. Bahkan bilamana diperlukan sarana-sarana tersebut membuka terhadap kerjasama internasional untuk mendukung upaya perlindungan hak-hak asasi manusia, sehingga permasalahan pelanggaran HAM akan dapat tercegah dan diselesaikan secara komprehensif, koordinatif dan strategis. Sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya sektoralisme penyelesaian masalah-masalah penegakan hak asasi manusia.

G. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Setiap permasalahan semestinya harus ada mekanisme penyelesaian yang disiapkan sebagai satu kebijakan. Demikian pula halnya dengan masalah pelanggaran HAM. Setiap

clxxviii orang dan atau kelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak azasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.

Pengaduan hanya akan mendapat pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asazinyna dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran HAM tertetu berdasarkan kepentingan Komnas HAM. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila :

1. 2. 3. 4. 5.

Tidak memiliki bukti awal yang memadai Materi pengaduan bukan masalah pelanggaran HAM Pengajuan diadukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu. Terdapat upaya hokum lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan Sedang berlansung penyelesaian melalui upaya hokum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan pelanggaran HAM dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh

Komnas HAM. Pihak pengadu, korban, saksi dan atau pihak lainnya yang terkait wajib memenuhi permintaan/panggilan Komnas HAM. Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang atau menolak memberikan keterangan, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk memenuhi panggilan secara paksa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Komnas HAM berfungsi mediasi yang bertugas dan berwenang melakukan : 1. Perdamaian kedua belah pihak 2. Penyelesaian melalui cara konsultasi 3. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan 4. Penyampaian rekomendasi pelanggaran HAM kepada Pemerintah atau DPR untuk ditindaklanjuti. Sedangkan untuk pengadilan pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan Umum.

clxxix PENUTUP

Hak asasi adalah hak-hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insane ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu hak hidup,hak kebebasan dan hak kesamaan. Dalam UUD 1945 hak-hak asasi manusia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama : kebebasan untuk merdeka, alinia ke 2 : negara yang adil, alinia 3 : menyatakan kemerdekaan, dan alinia 4 : menunjukkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi ( dalam bidang politik, hukum, sosial, budaya dan ekonomi ). Dalam pasal-pasal batang tubuh undang-undang dasar 1945 : 

Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan



Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.



Hak untuk berserikat dan berkumpul



Hak untuk memeluk agama dan beribadah



Hak untuk ikut bela negara.



Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran



Pemerintah mengajukan kebudayaan nasional.


1. Jelaskan pengertian Hak Asazi Manusia 2. Jelaskan prinsip-prinsip Hak asazi manusia 3. Jelaskan secara singkat sejarah HAM di dunia 4. Jelaskan implementasi HAM di Indonesia dan mekanisme pemecahan masalah pelanggaran HAM

clxxx BAHAN BACAAN

Ismail Sunny, Pembagian Kekuasaan Negara, Pen. Departemen Penerangan R.I., Jakarta, 1962. R.H. Purnomo. Pengimplementasian UUD’45, Pen, Seko ABRI, Bandung. 1982. CST. Kansil, Pancasila dan UUD'45 (I, II, III) Pen. Paramitha Pradnya. Jakarta, 1973. -----------------Sistem Pemerintahan Indonesia.Pen. Bursa Buku FH-UI. Jakarta. 1973. JCT. Simorangkir. Tentang dan Sekitar UUD’45,Pen, Jambatan, Jakarta, 1970. S. Gunawan. Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Idiologi Pancasila. Pen. Kanisius. Yogyakarta. 1993. M. Hutauruk. Hak-hak dan Kewajiban Warga Negara. Pen. Erlangga. Jakarta. 1968. Dra. Elly M. Setiadi, M.Si. Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Pen. Gramedia Pustaka Utama.Jakarta. 2005. Drs. Kaelan, M.Si. Pendidikan Pancasila. Pen. Pradnya Paramitha. Yogyakarta. 2003. -----------------. Kajian tentang UUD’ Negara R.I. (hasil Amandemen disahkan tanggal 16 Agustus 2002) (Anallsis Filosofis & Yuridis). Pen. Pradnya Paramitha. Yogyakarta. 2002. Tim

Dosen

Pancasila

Unhas.Pendidikan

Pancasila

Perguruan

Tinggi. Universitas

Hasanuddin,Makassar,2003 Tim Dosen Pancasila Unhas.Pendidikan Pancasila Bunga Rampai.STIMIK DIPANEGARA ,Makassar,2004 Azra, azyumardi. 2003. Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani, Jakarta : Prenada Media Indonesia. UUD 1945 dan Amandemennya.Bandung: Fokus Media. Soegito, A T. 2005. Hak dan Kewajiban Warga Negara (makalah suscados PKn desember 2005 di Jakarta). Jakarta : Dikti Soemarsono, S. Dan H. Mansyur. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Soemiarno, S. 2005. Hak Asasi Manusia. Makalah yang disampaikan dalam kursus calon dosen Kewarganegaraan angkata I, 12-23 Desember 2005. Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta. Syarbani, Syahrial. 2002. Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi Edisi Revisi , Jakarta: Ghalia Indonesia.

clxxxi

BAB IX RULE OF LAW PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke 19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Doktrin tersebut lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan konsep tentang common law tempat segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the

law dan bukan rule by man. Konsep ini lahir untuk mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, serta menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi di mana doktrin rule of law ini lahir. Ada tidaknya rule of law dalam suatu negara ditentukan oleh ”kenyataan”, apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil, baik sesama warganegara, maupun dari pemerintah? Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu premis bahwa kaidah-kaidah yang dilaksanakan itu merupakan hukum yang adil, artinya kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat.

Untuk membangun kesadaran di masyarakat tentang pentingnya rule by the law,

not rule by the man, maka dipandang perlu memasukkan materi instruksional rule of law sebagai salah satu materi di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn sendiri merupakan desain baru kurikulum inti di PTU yang menunjang pencapaian Visi Indonesia 2020 ( Tap. MPR No. VII/MPR/2001) dan Visi Pendidikan Tinggi 2010 ( HELTS 2003-2010-DGHE ), serta merupakan elemen dalam kelompok Mata-kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Materi ini merupakan salah satu bentuk penjabaran UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak lagi menyinggung

clxxxii masalah Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) atau di perguruan Tinggi disebut Pendidikan Kewiraan, serta ditiadakannya Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah tersendiri dari kurikulum Perguruan Tinggi.

B. Ruang Lingkup

Bahan pembelajaran ini akan membahas : 1. Latar Belakang Rule of Law 2. Pengertian dan Lingkup Ru Rule of law; 3. Isu-Isu Ru Rule of La Law, 4. Prinsipp-pr prinsip Ru Rule of La Law Secara Formal di Indonesia; 5. Prinsipp-Prinsip Ru Rule of La Law Secara Hakiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia; serta 6. Strategi Pelaksanaan Ru Rule of La Law.

C. Sasaran Pembelajaran Modul

Bertujuan mengantarkan peserta didik agar dapat berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual yang memiliki kesadaran tentang pentingnya rule of law dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan kompetensi

tersebut,

peserta

didik

diharapkan : peka terhadap

permasalahan pelaksanaan rule of law yang ada di lingkungannya; mampu menjadi katalis bagi proses penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif untuk tumbuh-suburnya kesadaran akan rule of law.

clxxxiii URAIAN BAHAN PEMBELAJARAN

A. Pengertian dan LingkupRule of Law

Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi 2 (dua), yaitu pengertian secara formal ( in the formal sense) dan pengertian secara hakiki/materiil (ideological sence).

Secara formal, rule of law diartikan sebagai

kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public power), misalnya negara. Sementara itu, secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan rule of law karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk ( just and unjust law ). Rule of law terkait erat dengan keadilan sehingga rule of law harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Rule of law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom.

B. Isu-Isu Rule of Law

Hal-hal yang sering mengemuka dalam kaitannya dengan rule of law, antara lain (1) Masih relevankah rule of law di Indonesia ? (2) Bagaimana seharusnya rule of law itu dilaksanakan? (3) Sejauh mana komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip rule of law ? (4) Apa yang harus dilakukan agar rule of law dapat berjalan efektif ?

C. Prinsip-Prinsip Rule of Law Secara Formal di Indonesia

Di Indonesia, prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan : a. bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa,… karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan “peri keadilan”; b. ,..kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, “adil” dan makmur; c. ,.untuk memajukam “kesejahteraan umum”,… dan “keadilan sosial”;

clxxxiv d. ,.disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”; e. “… kemanusiaan yang adil dan beradab”; serta f. … serta dengan mewujudkan suatu “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia, juga “keadilan sosial” sehingga Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, inti dari rule of

law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip-prinsip di

atas

merupakan

dasar

hukum

pengambilan

kebijakan

bagi

penyelengaraan

negara/pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan terutama keadilan sosial.

Penjabaran prinsip-prinsip Rule of Law secara formal termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu :

a. Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat [3 b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 Ayat [1 c. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 Ayat [1 d. Dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia,

memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ( Pasal 28 D Ayat [1 serta e. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ( Pasal 28 D Ayat [2]).

clxxxv D. Prinsip-Prinsip Rule of law Secara Hakiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Prinsip-Prinsip Rule of Law secara hakiki (materiil) sangat erat kaitannya dengan “ the

enforcement of the rules of law” dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian, menunjukkan bahwa

keberhasilan “ the

enforcement of the rules of law” bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa (Sunarjati Hartono: 1982). Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula.

Rule of law ini juga merupakan legalisme; suatu aliran pemikiran hukum yang didalamnya terkandung wawasan sosial. Rule of law juga merupakan gagasan tentang hubungan antarmanusia, masyarakat, dan negara, yang dengan demikian memuat nilainilai tertentu yang memiliki struktur sosiologisnya sendiri. Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom.

Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rule of law telah banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya belum mencapai hasil yang optimal sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

E. Strategi Pelaksanaan (Pengembangan)Rule of Law.

Agar pelaksanaan (pengembangan) rule of law berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka : 1)

Keberhasilan “ the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing

2)

bangsa; Rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa;

clxxxvi 3)

Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antarmanusia, masyarakat dan negara, harus dapat ditegakkan secara adil, juga hanya memihak pada keadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dikembangkan hukum progresif (Satjipto Rahadjo : 2004), yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik yang memihak pada kekuasaan, seperti yang selama ini terjadi. Hukum progresif merupakan gagasan yang ingin mencari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia secara lebih bermakna. Asumsi dasar hukum progresif bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya, hukum bukan merupakan institusi yang absolut dan final, hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus ‘menjadi’(law as process, law in the making). Hukum progresif memuat kandungan moral yang sangat kuat. Dalam konteks ini, hukum tidak dijadikan sebagai teknologi yang tidak bernurani, tetapi sebagai suatu institusi yang bermoral, yaitu berdimensi kemanusiaan. Hukum progresif peka terhadap perubahan-perubahan dan terpanggil

untuk tampil melindungi rakyat menuju hokum yang ideal. Hukum progresif

menolak keadaan status quo, ia bebas untuk mencari format, pikiran, asas serta aksi-aksi karena ”hukum untuk manusia”.

Arah dan watak hukum yang dibangun harus berada dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, atau “back to law and order”, kembali pada orde hukum dan ketaatan dalam konteks Indonesia. Artinya, bangsa Indonesia harus berani mengangkat “Pancasila” sebagai alternatif dalam membangun “negara berdasarkan hukum” versi Indonesia sehingga dapat menjadi

“rule of moral” atau ‘rule of justice” yang bersifat

“ke-Indonesia-an” yang lebih mengedepankan “olah hati nurani” dari pada ‘olah otak”atau lebih mengedepankan komitmen moral.

clxxxvii PENUTUP

Rule Of Law adalah suatu doktrin hokum yang muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Rule Of Law merupakan konsep tentang Common Law. Tempat segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kebanggaannya menjungjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan dan egalitarian. Pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku disuatu negara merupakan merupakan hukum yang adil, artinya kaidah hukumyang menjamin perlakuan adil bagimasyarakat.

Negara bukanlah institusi kebal hukum. Negara dapat dipersalahkan jika pelaksanaanya terjadi pelanggaran hukum. Rule Of Law mengandung asas “dignity of man “ yang harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang Pemerintah / penguasa. “inti dari Rule of Law adalah terciptanya tatanan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana rakyat bisa memperoleh kepastian hukum, rasa keadilan, rasa aman, dandijamin hak-hak asasinya


1. Jelaskan pengertian rule of law dan sejarahnya 2. Jelaskan prinsif rule of law secara formal di Indonesia 3. Jelaskan strategi pelaksanaan rule of law 4. Jelaskan tujuan dari implementasi rule of law

BAHAN BACAAN

Sugito, H.A.T. 2005. Rule of Low. Materi kursus Calon Dosen Kewarganegaraan, 12-23 Desember 2005, Jakarta. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.

MPR RI. 2005. Undang-Undang dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI: Jakarta.

clxxxviii

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena satu kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Depdikbud, hlm. 89). Dengan demikian, bangsa Inndonesia adalah sekeompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam satu wilayah Nusantara/Indonesia. Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Negara dapat memungkinkan rakyatnya maju berkembang serta mengekspresikan daya cipta atau kreativiatas sebebasnya, bahkan Negara memberikan pembinaan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan hubungan fungsional antara negara dengan warga negara.

B. Ruang Lingkup

Bahan pembelajaran ini akan membahas : 1. Pengertian ba bangsa dan Ne Negara; 2. Penduduk dan warga Ne Negara; 3. Kewaji jiba ban Ne Negara dan Pemerintah; 4. Hak Warga Ne Negara 5. Kewaji jiba ban Warga Ne Negara; 6. Asas kewarganegaraan; 7. Probl blem status kewarganegaraan;

clxxxix C. Sasaran Pembelajaran

Setelah

proses

pembelajaran,

mahasiswa

diharapkan

mampu

mengidentifikasi Hak dan Kewajiban warga Negara Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan : 8. Pengertian bangsa dan Negara; 9. Pendudud dan warga Negara; 10. Asas kewarganegaraan; 11. Problem status kewarganegaraan; 12. Hak Warga Negara 13. Kewajiban Warga Negara; 14. Kewajiban Negara dan Pemerintah;

menganalisis

dan

cxc URAIAN BAHAN PEMBELAJARAN

A. Pengertian Bangsa dan Negara

Bangsa adaah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena satu kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Depdikbud, hlm. 89). Dengan demikian, bangsa Inndonesia adalah seeompok manusia yang memepunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsaserta berproses dalam satu wilayah: Nusantara/Indonesia.

Banyak para ahli memberikan defenisi tentang Negara, tetapi syarat dan pengertiannya mencakup elemen berikut. a.

Penduduk, yaitu semua orang yang berdomisili dan mengatakan dirinya ngin bersatu.

b.

Wilayah, yaitu batas territorial yang jelas atas darat, laut, serta udara di atasnya.

c.

Pemerintah, yaitu organisasi uutama yang menyelenggarakan kekuasaan, fungsi-

d.

fungsi, dan kebijakan dalam mencapai tujuan. Kedaulatan, yaitu supremasi wewenang secara merdeka dan bebas dari dominasi Negara lain, serta Negara memperoleh pengakuan dunia internasioanal.

Negara memiliki sifat yang membedakannya dengan organisasi lain, sifat tersebut adalah: a.

Sifat memaksa

b.

Sifat monopoli, dan

c.

Sifat totalitas.

Negara

merupakan

wadah

yang

memungkinkan

seseorang

dapatmengembangkan bakat dan potensinya. Negara dapaat memungkinkan rakyatnya maju berkembang serta mengekspresikan daya cipta atau kreativiatas sebebasnya, bahkan Negara memberikan pembinan. Secara umum, setiap Negara mempunyai 4 fungsi utama bagi bangsanya, yaitu:

cxci

a.

Fungsi pertahanan dan keamanan;

b.

Fungsi pengaturan dan ketertiban;

c.

Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran; serta

d.

Fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban.

Bagaimana fungsi-fungsi Negara itu terlaksana, sangat bergantung pada partsipasi politik semua warga Negara dan mobilisasi sumber daya kekuatan Negara.

Adapun elemen kekuatan Negara tercermin dalam hal-hal berikut. a. Sumber daya manusia, yaitu jumlah penduduk, tingkat pendidikan warga, nilai budaya masyarakat, dan kondisi kesehatan masyarakat. b. Teritorial negeri, yaitu mencakup luas wilayah Negara (darat dan laut), letak geografis, dan situasi Negara tetangga. c. Sumber daya alam, yaitu kondisi alam material buminya, berupa andungan mineral, kesuburan, serta kekayaan lat dan hutan. d. Kapasitas pertanian dan industry, yaitu tingkat budaya, usaha warga Negara dalam bidang pertanian, industry, dan perdagangan. e. Kekuatan militer dan mobilitasnya, yaitu kapasitas power (kekuatan) yang dimiliki militer dalam hal mewujudkan kekuasaan dari pemerintah demi tecapainya tujuan Negara. f. Elemen kekuatan yang tidak nyata (tidak berwujud), yaitu segala factor yang mendukung kedaulatan Negara, berupa kepribadian dan kepemimpinan, efisiensi birokrasi, persatuan bangsa, dukungan intenasional, reputasi bangsa (nasionalisme) an sebagainya.

1. Penduduk dan warga Negara

Penduduk Indonesia menurut pasal 26 Ayat (2) UUD1945 ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tingal di Indonesia. Adapun warga Negara menurut Pasal 26 Ayat (1) ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang

cxcii bansa lalin yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara. Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 62/1958

tentang Kewarganegaraan Indonesia,

dinyatakan bahwa Warga Negara Inonesia adalah orang yang berdasarkan perundangundangan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga Negara Republik Inonesia. Warga Negara dari suatu Negara berarti anggota dari Negara itu yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu Negara. Oleh sebab itu, seorang menjadi anggota atau warga suatu Negara haruslah ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh Negara tersebut. Sebelum Negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, terlebih dahulu Negara harus mengakui bahwa setiap orang harus memiliki kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah

Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali

sebagaimana dinyatakan oeh Pasal 28 E Ayat (1) UUD 1945. Pernyataan ini mengandung bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah Negara dapat diklasifikasikan sebagai berikut. a. Penduduk, ialah yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah negara itu, yang dapat dibedakan warga negara dengan warga negara asing (WNA). b. Bukan Penduduk, yaitu orang orang asing yang tinggal sementara dalam suatu negara sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara (kantor imigrasi) yang bersangkutan, misalnya turis.

B. Asas Kewarganegaraan

Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan, dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman, yaitu :

a. Asas Kelahiran (Ius Soli)

Asas Kelahiran (ius soli) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Pada awalnya asas kewarganegaraan hanyalah ius soli saja, sebagai suatu anggapan bahwa seseorang lahir di

suatu wilayah negara, maka

cxciii otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut. Akan tetapi, dengan tingginya mobilitas mausia akan diperlukan asas lain yang tidak hanya berpatokan pada kelahiran sebagai realitas. Sebagai contoh, orang tua yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda akan menjadi bermasalah jika orang tua tersebut melahirkan ditempat salah satu orang tuanya (misalnya ditempat ibunya). Jika asas ius soli ini tetap dipertahankan, si anak tidak berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar inilah maka muncul asas ius sanguinis.

b. Asas Keturunan (ius sanguinis)

Asas Keturunan (ius sanguinis) adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Jika suatu negara menganut asas ius sanguinis, seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara, seperti Indonesia maka anak tersebut berhak mendapat status kewarganegaraan orang tuanya, yaitu warga negara Indonesia.

c. Asas Perkawinan

Status kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi perkawinan. Yang memiliki asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami isteri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan suasana sejahtera, sehat, dan bersatu. Di samping itu, asas perkawinan mengandung asas persamaan derajat. Hal ini karena suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan setiap pihak. Asas ini menghindari penyelundupan hukum, misalnya laki laki yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan cara berpura pura melakukan pernikahan dengan seorang perempuan di negara tersebut, lalu setelah mendapat kewarganegaraan itu, dia menceraikan isterinya.

d. Unsur Pewarganegaraan (naturalisasi)

Dalam naturalisasi ada yang bersifat aktif, yaitu seorang yang dapat menggunakan hak

opsi untuk memilih atau mengajukan kehandak untuk menjadi warga negara dari suatu negara. Adapun naturalisasi pasif, yaitu seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh negara atau tidak mau diberi status warga negara suatu negara. Dengan demikian,

cxciv yang bersangkutan menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.

C. Problem Status Kewarganegaraan

Apabila asas kewarganegaraan di atas diterapkan secara tegas dalam sebuah negara, akan mengakibatkan status kewarganegaraan seseorang menjadi sebagai berikut : a. Apatride, yaitu seseorang tidak mendapatkan kewarganegaraan disebabkan oleh orang tersebut lahir di sebuah negara yang menganut asas ius sanguinis. b. Bipatride, yaitu seseorang akan mendapatkan dua kewarganegaraan apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang negara asalnya menganut sanguinis, sedangkan ia lahir di suatu negara yang menganut ius soli.

c. Multipatride, yaitu seseorang (penduduk) yang tinggal di perbatasan antar – dua negara. Dalam rangka memecahkan problem kewarganegaraan di atas, setiap negara memiliki peraturan sendiri sendiri yang prinsip prinsipnya bersifat universal sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (4) bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Oleh sebab itu, negara Indonesia melalui UU no. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia dinyatakan bahwa cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia sebagai berikut: a. Karena kelahiran ; b. Karena pengangkatan ; c. Karena dikabulkan permohonan ; d. Karena pewarganegaraan ; e. Karena perkawinan ; f. Karena turut ayah dan ibu ; serta g. Karena pernyataan.

cxcv D. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Serta Tugas Dan Tanggung Jawab Negara

Untuk memahami hak dan kewajban, terlebih dahulu harus dipahami pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang sebagai ciptaan Tuhan agar mampu menjaga harkat, martabat, dan keharmonisan lingkungan. Hak asasi merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada diri manusia dengan sifatnya yang universal dan abadi. Oleh karean itu, hak asasi harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Selain itu, hak ini tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia perlu mendapat jaminan perlindungan dari negara melalui pernyataan tertulis yang harus dimuat dalam UUD negara. Peranan negra sesuai dengan pasal 1 Ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM menyatakan bahwa negara, hukum dan pemerintah, serta setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi manusia.

a. Hak Warga Negara

Dalam UUD 1945, telah dinyatakan bahwa hak warga negara adalah sebagai berikut : 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2) Berhak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran. 3) Berhak untuk hidup dan mempertahankan keidupan 4) Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan 5) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 6) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. 7) Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan tekhnologi, serta seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. 8) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 9) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. 10) Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan, serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

cxcvi 11) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 12) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 13) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal di wilayah negara juga meninggalkannya serta berhak kembali. 14) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 15) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 16) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Selain itu, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 17) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya. Di samping itu, setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 18) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, serta berhak memperoleh suaka poitik negara lain. 19) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan. 20) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan. 21) Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagi manusia yang bermartabat. 22) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi. Hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. 23) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati murni, hak beragama hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keaadaan apapun.

cxcvii 24) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, serta berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 25) Identitas

budaya

dan

hak

masyarakat

tradisional

dihormati

selaras

dengan

perkembangan zaman dan peradaban.

b. Kewajiban Warga Negara adalah :

1). wajib menjunjung hukum dan pemerintahan; 2). wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara; 3). wajib ikut serta dalam pembelaan negara; 4). wajib menghormati hak asasi manusia orang lain; 5). wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebabasan orang lain; 6). wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; serta 7). wajib mengikuti pendidikan dasar.

c. Tugas dan tanggung jawab negara

Dalam rangka terpeliharanya hak dan kewajiban warga negara, negara memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. 1) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. 2) Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar. 3) Pemerintah

berkewajiban

mengusahakan

dan

menyelenggarakan

satu

system

pendidikan nasional. 4) Negara memperioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. 5) Pemeritah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 6) Negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat, dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

cxcviii 7) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional. 8) Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak. 9) Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. 10) Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. 11) Negara

mengembangkan

sistem

jaminan

social

bagi

seluruh

rakyat,

serta

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 12) Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

cxcix PENUTUP


1. Jelaskan pengertian bangsa, negara, penduduk dan warga negara 2. Jelaskan Hak dan Kewajiban sebagai warga Negara di bidang ekonomi 3. Jelaskan azas kewarganegaraan dan permasalahn kewarganegaraan di Indonesia 4. Jelaskan yang maksud warga negara menurut Undang-Undang No. 12/2006

BAHAN BACAAN

Azra, Azyumardi. 2003. Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media. Marlian, S. Marjuki (editor). 2003. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak AsasiManusia. UII Press:Yogyakarta. Mansoer, Hamdan (Pnyt). 2002 Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan Bagian I. Jakarta: Depdiknas. Pasha, Mustfa Kamal.2002. Pendididkan Kewarganegaraan.Yogykarta: Citra Karsa Mandiri. Soegito, A T. 2005. Hak dan Kewajiban Warga Negara (Makalah Suscados PKn Desember 2005 di Jakarta. Jakarta: Dikti. Soemasono, S. dan H. Mansyur.2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Soemiarno, S. 2005. Hak Asasi Manusia. Makalah yang disampaikan dalam ursus Calon Dosen Kewarganegaraan Angkatan I , 12 – 23 Desember. 2005. Dirjen Dikti Dediknas, Jakarta . Syarbani, Syarial. 2002. Pendididkan Pancasila di Perguruan Tinggi Edisi Revisi,Jakarta: Ghalia Indonesia.

cc

BAB XI GEOPOLITIK INDONESIA PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Geopolitik dan geostrategi merupakan permasalahan yang sangat penting pada dua abad terakhir ini. Permasalahan ini menjadi penting karena manusia yang telah berbangsa membutuhkan wilayah sebagai tempat tinggalnya yang kemudian di kenal dengan Negara. Dalam perkembangannya pengertian Negara tidak saja di arikan sebagai wilayah, tetapi di artikan lebih luas, yaitu sebagai intitusi. Prasarat Negara sebagai initusi menurut Prof. DR. Sri Soemantri (Dikti, 2001 : 36) secara minimal meliputi unsur wilayah, rakyat, dan

pemerintah yang berkuasa. Unsur rakyat suatu Negara di samping warga Negara juga meliputi bukan warga Negara. Agar Negara mencapai tujuan nasioal aman dan sejahtera (Pembukaan UUD’45 Alinea IV) perlu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan yang dimaksud agar warga Negara Indonesia tahu tentang hak dan kewajiban, serta mampu berdiri dan tetap menjaga jati dirinya di tengah arus globalisasi.

Bertitik tolak dari amanat UU No. 20/2003 tentang sis diknas,khususnya penjelasan pasal 37,tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terperinci visi dan misi bahan ajar adalah agar peserta didik mampu : 5. Menjelaskan landasan histories perkembangan pengetahuan tentang geopolitik yang kini menjadi salah satu unsur dalam konsep perencanaan pembangunan bangsa dan Negara.agar tecapai tujuan banga, 6. Menjelaskan konsepsi cara pandang wawasan nasional bangsa Indonesia yang didasari filsafat pancasilayang pada hakekatnya merupakan konsepsi geopolitik Indonesia, 7. Menguasai dan memahamiberbagai masalah dasar kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia dengan menerapkan pandangan babngsa Indonesia tentang diri meliputi: sejarah,filsafat,kebhekaan etnik, budaya,agama,dan lingkungan geografiyang berbentuk Negara kepulauan yang berada diposisi silang antara dua benua dan dua lautan: serta

cci 8. Mengaplasikan cara pandang bangsa Indonesia dalam pembinaan dan pengendalian hidup bangsa di NKRI.

B. Ruang Lingkup

Bahan pembelajaran ini akan membahas : 1. Perkemba bangan Teori Geopo politik 2. Wawasan nasional 3. Wawasan nusantara 4. Geopo politik Dan Hukum Kewilayahan 5. Geopo politik Dan Otonomi Daerah

C. Sasaran Pembelajaran Modul

Setelah proses pembelajaran, membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat : 1.

Menjalaskan landasan histories perkembangan pengetahuan tentang geopolitik yang kini menjadi salah satu unsur dalam konsep perencanaan pembangunan bangsa dan Negara.agar tecapai tujuan banga,

2.

Menjelaskan konsepsi cara pandang wawasan nasional bangsa Indonesia yang didasari filsafat pancasilayang pada hakekatnya merupakan konsepsi geopolitik Indonesia,

3.

Menguasai dan memahami berbagai masalah dasar kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia dengan menerapkan pandangan babngsa Indonesia tentang diri meliputi: sejarah, filsafat, kebhinekaan etnik, budaya, agama,dan lingkungan geografi yang berbentuk Negara kepulauan yang berada diposisi silang antara dua benua dan dua lautan: serta

4.

Mengaplasikan cara pandang bangsa Indonesia dalam pembinaan dan pengendalian hidup bangsa di NKRI.

ccii URAIAN BAHAN PEMBELAJARAN

A. Latar Belakang Geopolitik

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Demikian, kata Ir. Sukarno pada 1 juni 1945 dihadapan siding BPUPKI (Setneg RI, tt: 66). Oleh karena itu, setelah membangsa orang menyatakan tempat tinggal sebagai Negara. Dalam perkembangan selanjutnya pengertian Negara tidak hanya tempat tinggal, tetapi diartikan lebih luas lagi yang meliputi institusi, yaitu pemerintah, rakyat, kedaulatan, dan lain - lain. Karena orang dengan tempat tinggalnya dapat di pisahkan,perebutan ruang yang menjadi hal yang menimbulkan konflik antar manusia _induvidu, keluarga, masyarakat dan bangsa_ hingga kini, meskipun bentuknya dapat secara fisik ataupn nonfisik. Untuk dapat mempertahankan ruang hidupnya, suatu bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai wawasan nasional. Para ilmuwan politik dan militer menyebutnya sebagai geopolitik yang merupakan kepanjangan dari geografi politik.

Konsep wawasan nasional setiap bangsa berbeda. Hal ini berkaitan dengan profil diri bangsa sejarah, pandangan hidup, ideology, budaya dan sudah barang tentu ruang hidupnya, yaitu geografi. Kedua unsure pokok profil bangsa dan geografi inilah yang harus diperhatikan dalam membuat konsep geopolitik bangsa dan Negara. Geopolitik Indonesia dinamakan wawasan nusantara, dengan alasan sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan (Setneg RI, tt: 66) 2. Indonesia berada di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua lautan (Lautan India dan Lautan pasifik) sehinnga tepatlah jika di namakan nusa diantara laut/air yang selanjutnya dinamakan Nusantara. 3. Keunikan lainnya adalah bahwa wilayah Nusantara berada di Garis Khatulistiwa dan diliwati oleh Geostationery Satellite Orbit( GSO ).

Konsep wawasan bangsa tentang wilayah mulai dikembangkan sebagai ilmu pada akhir abad XIX dan awal abad XX dan dikenal sebagai geopolitik, yang pada mulanya membahas

cciii geografi dari segi politik negara (state). Selanjutnya, berkembang konsep politik _dalam arti distribusi kuatan_ pada hamparan geografi negara sehingga tidaklah berlebihan bahwa geopolitik sebagai ilmu “baru” dicuragai sebagai pembenaran pada kosepsi ruang (Sunardi ,2004:157). Oleh karena itu, dalam membahas masalah wawasan nasional bangsa, di samping membahas sejarah terjadinya konsep wawasan nasional, akan dibahas pula teori geopolitik dan implementasinya pada negara Indonesia.

1.

Geomorfologi Negara

Sebelum membahas masalah geopolitik suatu negara, perlu didalami ciri khusus negara berdasarkan bentuk geomorfologinya (ciri fisik dan nonfisik). Setelah abad XIX, perkembangan geopolitik dipengaruhi oleh orentasi manusia pada konstelasi wilayah. Pada masa lalu _sebelum abad XIX, pengertian negara identik dengan tanah sehingga banyak bangsa menamakan negaranya dengan unsur tanah, misalnya England, Holland, Poland,

Rusland, atau Thailand.

Negara berdasarkan bentuk geografinya dapat dibedakan dalam dua yaitu, pertama dikelilingi daratan (land lock country); dan yang kedua berbatasan dengan laut, yang kemudian dapat dibedakan menjadi: a. negara pulau (oceanic archipelago) b. negara pantai (coastal archipelago) c. negara kepulauan (archipelago).

Adapun pengertian Asas Kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982 adalah Kepulauan sebagai

suatu kesatuan utuh wilayah yang batas-batasannya ditentukan oleh laut, dalam lingkungan terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau. Selain itu, kepulauan dapat diartikan : gugusan pulau-palau ddengan perairan diantaranya dan angkasa di atasnya sebagai kesatuan utuh, dengan unsur air senagai penghubung.

cciv 2. Perkembangan Teori Geopolitik

Istilah geopolitik semula sebagai ilmu politik, kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi ciri _khas negara yang berupa bentuk, Luas, letak, iklim, dan sumber daya alam_ sutau negara untuk membangun dan membina negara. Para penyelenggara pemerintah nasional hendaknya menyusun pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geomorfologi secara ilmiah berdasarkan citacita bangsa. Adapun geostrategi diartikan sebagai pelaksanaan geopolitik dalam negara (Poernomo: 1972).

Kemudian, teori geopolitik berkembang menjadi konsepsi wawasan nasional bangsa. Oleh karena itu, wawasan nasional bangsa selalu mengacu pada geopolitik. Dengan wawasan nasional suatu negara, dapat dipelajari kemana arah arah perkembangan sautu negara.

3. Beberapa Pandangan para pemikir geopolitik

Sebelum membahas wawasan nasional, terlebih dahulu perlu pembahasan tentang beberapa pendapat dari para penulis geopolitik. Semula geopolitik adalah ilmu bumi politik yang membahas masalah politik dalam suatu negara, lalu berkembang menjadi ajaran yang melegitimasi Hukum Ekspansi suatu negara. Hal ini tidak terlepas sumbangsih pemikiran dari pada penulis, diantaraya:

a.

Teori Geopolitik Kontinental

Friedrich Ratzel (1844-1904).

Teori yang dikemukakannya adalah teori ruang yang dalam konsepsinya dipengaruhi oleh ahli biologi Charles Darwin. Ia menyamakan negara sebagai makhluk hidup yang makin sempurna serta membutuhkan ruang hidup yang makin meluas karena kebutuhan. Dalam teorinya, bahwa bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang “primitif”. Pendapat ini dipertegas Rudolf Kjellen (1864-1922) dengan teori kekuatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara

adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektual.

ccv Dengan kekuatannya, ia mampu mengeksploitasi negara “primitif” agar negaranya dapat swasembada. Beberapa pemikir sering menyebutnya sebagai Darwinisme social.

Karl Haushofer (1869-1946). Haushofer yang pernah menjadi atase militer di Jepang meramalkan bahwa Jepang akan

menjadi negara yang jaya di dunia. Untuk menjadi jaya, suatu bangsa harus mampu menguasai benua-benua di dunia. Ia berpendapat bahwa pada hakekatnya dunia dapat dibagi atas empat kawasan benua (Pan Region) dan dipimpin oleh negara unggul. Teori Ruang dan Kekuatan merupakan hasil penelitiannya serta dikenal pula sebagai teori Pan Regional, yaitu:

1)

Lebensraum (ruang hidup) yang “cukup”;

2)

Autarki (swasembada); serta

3)

Dunia dibagi empat Pan Region, tiap region dipimpin satu bangsa ( nation) yang unggul, yaitu Pan Amerika, Pan Asia Timur, Pan Rusia India, serta Pan Eropa Afrika. Dari pembagian daerah inilah, dapat diketahui percaturan politik masalah lalu dan masa depan.

Pengaruh Haushofer _menjelang Perang Dunia II_ sangat besar di Jerman ataupun di Jepang. Semboyan Macht und Erde di Jerman serta doktrin Fukoku Kyohei di Jepang melandasi pembangunan kekuatan angkatan perang kedua negara tersebut menjelang Perang Dunia II.

b.

Wawasan Geopolitik

Selanjutnya masih ada beberapa pandangan geopolitik lain, akan tetapi lebih cenderung menunjukkan kepada suatu wawasan yaitu 1) Wawasan Benua Sir Halford Mackinder(1861-1947)

Teori Daerah Jantung (dikenal pula sebagai wawasan benua). Dalam teori ahli geografi ini, mungkin terkandung maksud agar negara lain selalu berpaling pada pembentukan

ccvi kekuatan darat. Dengan demikian, tidak mengganggu pengembangan armada laut Inggris. Teorinya dapat disimpulkan sebagai berikut : a.

Dunia terdiri atas 9/12 air, 2/12 pulau dunia (Eropa, Asia, Afrika), serta sisanya 1/12 pulau lainnya.

b.

Daerah terdiri atas Daerah Jantung (Heartland), terletak di pulau dunia, yaitu Rusia, Siberia, sebagian Mongolia, Daerah Bulan Sabit Dalam ( inner cresent) meliputi Eropa Barat, Eropa Selatan, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, serta Bulan Sabit Luar (outer cresent) meliputi Afrika, Australia, Amerika / Benua Baru.

c.

Apabila suatu negara ingin menguasai dunia, harus menguasai Dunia Jantung, untuk itu diperlukan kekuatan darat yang memadai. Teori geopolitik Mackinder dapat disimpulkan sebagai berikut

(Sunardi,

2004: 166): Who rules East Europe commands the Heartland; who rules the Heartland

commands the world; Island, Who rules the world Island commands the World. 2) Wawasan Bahari Sir Walter Raleigh (1554-1618) dan Alfred T. Mahan (1840-1914)

Teori Kekuatan Maritim yang direncanangkan oleh Raleigh, bertepatan dengan kebangkitan armada Inggris dan belanda yang ditandai dengan kemajuan teknologi perkapalan dan pelabuhan, serta semangat perdagangan yang tidak lagi mencari emas dan sutra di Timur (Simbolon,1995 : 425). Pada masa ini pula, lahir pemikiran hukum laut internasional yang berlaku sampai tahun 1994 (setelah UNCLOS 1982 disetujui melalui SU PBB). a. Sir W.Raleigh: Siapa yang kuasai laut akan menguasai perdagangan dunia/kekayaan dan akhirnya menguasai dunia, karena itu ia harus memiliki armada laut yang kuat. Sebagai tindak lanjut, maka Inggris berusaha menguasai pantai-pantai benua, paling tidak menyewanya. b. Alfred T.Mahan: Laut untuk kehidupan, sumber daya alam banyak terdapat di laut, maka harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya. Menurut Mahan, di samping hal tersebut, juga perlu diperhatikan masalah akses ke laut dan jumlah penduduk karena faktor ini juga akan memungkinkan kemampuan industri untuk kemandirian suatu bangsa dan negara.

ccvii 3) Wawasan Dirgantara Giulio Douhet (1869-1930) William Mitcel (1879-1936).

Awal abad XX merupakan kebangkitan ilm pengetahuan pener_bangan. Kedua orang ini mencita-citakan berdinya Angkatan Udara. Dalam teorinya, disebutkan bahwa kekuatan udara mampu beroperasi hingga belakang lawan, serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara.

4) Wawasan Kombinasi Nicholas J. Spijkman (1893-1943).

Teori Daerah Batas (Rimland theory).

Teorinya dipengaruhi oleh Mackinder dan

Haushover, terutama dalam membagi daerah. Karena ia adalah bangsa Belanda yang pada

dasarnya bangsa mari_tim, maka menurutnya penguasa daerah jantung harus ada akses ke laut hendaknya menguasai pantai Eurasia. Dalam teorinya tersirat: a. Dunia menurunya terbagi empat daerah, yaitu daerah jantung ( Hearland), Bulan Babit Dalam(Rimland), Bulan Sabit Luar, dan Dunia Baru(Benua amerika); b. Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, udara untuk kuasai dunia; c. Daerah Bulan Sabit Dalam ( Rimland) akan lebih besar panga_ruhnya dalam percaturan politik dunia dari pada daerah jantung; serta d. Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat.

4. Bangsa Indonesia

Wawasan bangsa Indonesia tersirat melalui UUD 1945 antara lain: a. Ruang hidup bangsa terbatas diakui internasional; b. Setiap bangsa sama derajatnya, berkewajiban menjaga per_damaian dunia; serta c. Kekuatan bangsa untuk mempertahankan eksistensi dan kemakmuran rakyat. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori geopolitik menjadi doktrin dasar bagi terbentuknya Negara nasional yang kuat dan tangguh. Sebagai doktrin dasar, ada empat unsur yang perlu diperhatikan, yaitu (Sunardi, 2004: hlm. 189 s.d. 177): 1. Konsepsi Ruang, yang merupakan aktualisasi dari pemikiran Negara sebagai organisasi hidup. Ruang yang merupakan inti dari konsepsi geopolitik merupakan wadah dinamika

ccviii politik dan militer. Hal ini juga dapat dirasakan pada era Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur_ ketika kedua kutub saling mencari pengaruh di dunia ketiga (Negara Sedang Berkembang). 2. Konsepsi Frontier, yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan. Frontier merupakan batas imajiner di antara dua Negara yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, batas resmi (boundary) dapat bergeser karena berbagai pengaruh, terutama masalah social, budaya, ataupun ekonomi. Pengaruh negara asing/tetangga _yang lebih maju_ apabila tidak ditangani secara serius, akan menimbulkan gejolak politik yang melibatkan pemerintah. 3. Konsepsi Politik Kekuatan, yang ingin menjelaskan tentang kehi_dupan bernegara. Politik kekuatan yang merupakan faktor dinamika kehidupan bangsa karena dinamika organisme bangsa. Dunia yang meyempit dan percepatan jalannya sejarah (Wright, 1941: hlm. 5 s.d. 7) sebagai akibat revolusi teknik. Dengan demikian dunia semakin terbuka dan cita-cita dunia tanpa batas (Ohmae, 1990: 214) merupakan ciri globalisasi. Fenomena ini harus dapat ditangkal oleh setiap Negara, lebih-lebih bagi negara sedang berkembang. 4. Konsepsi Keamanan Negara dan Bangsa, yang kemudian melahirkan konsepsi geostrategi. Geopolitik akhirnya bertujuan untuk pengamanan negara, baik secara fisik maupun social (ekonomi, budaya, dan kehidupan social lainnya). Untuk itu, perlu dipersiapkan daerah penyangga yang dikenal sebagai daerah frontier yang berbatasan dengan Negara jira dan dipersiapkan secara sistematis pembangunannya.

B. GEOPOLITIK INDONESIA Wawasan Nasional

Wawasan berasal darai kata wawas yang berarti meninjau, memandang, atau mengamati. Dengan demikian, wawasan dapat diartikan konsepsi cara pandang (KBBI, 2002: 1271). Pada awal era revormasi, istilah ini menjadi kurang popular sehingga para politisi pun enggan menggunakannya (tidak lagi tersurat dalm GBHN 19999 sebagai wawasan bangsa).

ccix Wawasan nasional suatu bangsa terbentuk karena bangsa tersebut tinggal dalam suatu wilayah yang diakui sebagai miliknya untuk kehidupannya. Oleh karena itu, apabila suatu bangsa dibahas, akan terkait pula masalah sejarah diri dan budaya, falsafah hidup, serta tempat tinggal dan lingkungan bangsa tersebut. Dari ketiga aspek itu, tercetus aspirasi bangsa yang kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis-konstitusi-ataupun tidak tertulis. Perjanjian ini tetap menjadi catatan hidup-motivasi –yang semuanya dituangkan menjadi ajaran –doktrin dasar untuk membanngun negara yang berupa wawasan nasional. Wawasan nasioal bangsa Indonesia dinamakan wawasan nusantara yang merupakan implementasi perjuangan pengakuan se-bagai negara kepulauan yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Pada masa lalu negara kepulauan yang meliputi kumpulan pulaupulau_berdasarkan contour yang dipisahkan oleh laut. Paham Nusantara menunjukkan dua arah pengaruh, yaitu : 1. ke dalam: berlaku asas kepulauan yang menuntut terpenuhnya unsur tanah dan air yang selaras dan serasi untuk merealisasikan wujud tanah air;serta 2.

ke luar: berlakunya asas posisi antara yang menuntut posisi kuat bagi Indonesia untuk dapat berdiri tegak dari tarikan segala penjuru.

Wawasan Nusantara

Geopolitik Indonesia dinamakan wawasan nusantara, yang secara umum didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya yang bhineka, serta lingkungan geografinya yang berwuud negara kepulauan berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, dan turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Kesemua itu dalam rangka mencapai Tujuan Nasional. Oleh karena itu, hakikat tujuan Wawasan Nusantara adalah kesatuan dan persatuan dalam kebhinekaan, yang mengandung arti sebagai berikut : 1. Penjabaran tujuan nasional yang telah diselaraskan dengan kondisi, posisi dan potensi geografi, serta kebhinekaan budaya. 2. Pedoman dan pola tindak serta pola pikir kebiaksanaan nasional. 3. Hakekat Wawasan Nusantara dasar persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

ccx Kedudukan Wawasan Nusantara

Dalam system kehidupan nasional Indonesia sebagai paradigma kehidupan nasional Indonesia yang urutannya sebagai berikut : 1. Pancasila sebagai falsafah, ideology bangsa, dan dasar negara. 2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara. 3. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia. 4. Ketahanan Nasional sebagai geostrategi bangsa dan Negara Indonesia. 5. Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pebangunan nasional.

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sebagai doktrin dasar pengaturan kehidupan nasional. Sementara itu, politik dan strategi nasional, sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam bentuk GBHN- masa ORBA- yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijaksanaan strategi pada strata di bawahnya.

Doktrin dasar adalah himpunan prinsip atau teori yang diajarkan,

dianjurkan dan

diterima sebagai kebenaran, untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan, serta dalam usaha mencapai tujuan. Doktrin dasar adalah doktrin yang timbul dari pemikiran yang bersifat falsafah.

Peranan Wawasan Nusantara

Dalam kehidupan kehidupan nasional,Wawasan Nusantara dijelaskan peranannya untuk : 1. Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan, yang serasi dan selaras pada segenap aspek kehidupan nasional. 2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pamanfaatan lingkungannya. Peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dan ruang hidupnya. Oleh karena itu, pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab. Jika tidak, maka akan menimbulkan kerusakan lingkugan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa.

ccxi 3. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa. Apabila suatu bangsa kepentingan nasionalnya sejalan atau parallel dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan mudah terjalin hubungan persahabatan. 4. Merentang hubungan Internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian.

Wajah Wawasan Nusantara

Pengertian istilah wajah adalah roman muka. Wajah manusia hanya satu, tetapi wajah itu memiliki beberapa roman muka dan tiap roman muka berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dalam hubungan itu, dapat dikatakan bahwa geopolitik Indonesia hanya satu, yaitu Wawasan Nusantara (Wasantara). Namun, wajahnya lebih dari satu, yaitu ada 4 wajah yang meliputi : 1. Wajah Wasantara sebagai Wawasan Nasional yang melandasi konsepsi Ketahanan Nasional. 2. Wajah Wasantara sebagai wawasan pembangunan nasional. 3. Wajah Wasantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. 4. Wajah Wasantara sebagai wawasan kewilayahan.

Wasantara Sebagai Landasan Konsepsi Ketahanan Nasional

Wajah Wasantara dalam pengembangannya dipandang sebagai konspsi politik ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Sebagai suatu konsepsi politik yang di dasarkan pada pertimbangan konstelasi geografis, wawasan nusantara dapat di katakan merupakan penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia.

Dengan demikian, wawasan nusantara selanjutnya menjadi landasan penentuan kebijaksanaan politik Negara. Dalam perjuangan mencapai tujuan nasional, akn banyak menghadapi tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar negri maupun dari dalam negri sendiri. Untuk menanggulanginya,dibutuhkan suatu kekuatan baik fisik maupun

ccxii mental. Semakin tinggi kekuatan itu makin tinggi pula kemampuannya. Kekuatan dan kemampuan yang diistilahkan ketahanan nasional berdasarkan rangkaian pemikiran tersebut maka ketahanan nasional diartikan sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan dalam mencapai persatuan serta kesatuan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan dan keamanan nasional. Bertolak dari pandangan ini maka ketahanan nasional merupakan geostrategi nasional untuk mencapai sasaran yang telah ditegaskan dalam wawasan nusantara dan perlu ditingkatkan dengan berpedoman pada wawasan nusantara.

Wasantara sebagai Wawasan Pembangunan Nasional

Menurut UUD 1945 MPR wajib membuat GBHN. GBHN_masa ORBA_ menegaskan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang bersumber pada pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping itu, dengan mengutamakan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini mencakup :

1. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yang

berarti :

a. bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa b. bahwa bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk/menyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan suatu kesatuan bangsa yang bulat dalam artian seluas-luasnya. c. bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merata satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. d. bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideology bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan menyerahkan bangsa menuju tujuannya.

ccxiii e. bahwa kehidupan politik diseluruh wilayah Nusantara merupakan suatu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan pancasila dan UUD 1945. f. bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan system hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukun nasional yang mengabdi kepentingan nasional;serta g. bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban nasional yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negri bebas dan aktif serta diabadikan pada kepen_tingan nasional 2. Pewujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yang berati: a. bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air; b. tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan kehidupan ekonominya; serta c. kehiduan perekonomian di setiap wilayah Nusantara meru_pakan satu kesatuan ekonomi

yang

diselenggarakan

sebagai

usaha

bersama

mendasar

atas

asas

kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. 3. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya yang berarti: a. bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, maka perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapat tingkat kemajuan masyarakat yang sama merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa; serta b. bahwa budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekanyaan budaya bangsa. Kekayaan ini menjadi modal dan landasan pengembagan budaya bangsa seluruhnya. Tentunya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, serta hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. 4. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan, yang berarti: a. bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan Negara; serta

ccxiv b. bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Dari rangkaian uraian di atas, dapat di simpulkan sebagai berikut. 1. Wawasan Nusantara merupakan penjabaran tujuan nasional yang telah diselaraskan dengan kondisi, posisi dan potensi geografi, serta kebhinnekaan bangsa dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan. 2. Wawasan Nusantara merupakan pola tindak dan pola pikir dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Wasantara sebagai Wawasan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang me-liputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Mengingat bentuk dan letak geografis Indonesia yang merupakan suata wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya dan mempunyai letak ekuator besarta segala sifat dan corak khasnya,maka implementasi nyata dari Wawasan Nusantara yang menjadi kepentingankepentingan pertahanan keamanan negara harus ditegakkan. Realisasi penghayatan dan pengisian Wawasan Nusantara di satu pihak menjamin keutuhan wilayah nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta penyelarasannya, sedangkan di lain pihak dapat menunjukkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Untuk dapat memenuhi tuntutan itu dalam perkembangan dunia, maka seluruh potensi pertahanan ke amanan Negara haruslah sedini mungkin ditata dan di atur menjadi suatu kekuatan yang utuh dan menyeluruh. Kesatuan pertahanan dan keamanan negara mengandung arti bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah mana pun pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

ccxv Wasantara sebagai Wawasan Kewilayahan

Sebagai faktor eksistensi suatu Negara, wilayah nasional perlu di tentukan batasbataasnya agar tidak terjadi sengketa dengan Negara tetangga. Oleh karena itu, pada umumnya batas-batas wilayah suatu negara dirumuskan konstitusi negara (baik tertulis maupun tidak tertulis). Namun, UUD’45 tidak memuat secara jelas ketentuan wilayah negara Republik Indonesia, baik dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasalnya. Adapun pasal-pasal yang menyebut wilayah/daerah, yaitu: 1. Pada pembukaan UUD’45, alinea IV di sebutkan “…seluruh tumpa darah

Indonesia…”; serta 2. Pasal 18, UUD’45: “Pembagian daerah indnesia atas daerah besardan kecil…”. Untuk dapat memahami manakah yang di maksudkan dengan wilayah atau tumpah darah Indonesia itu, maka perlu ditelusuri pemba_hasan-pembahasan yang terjadi pada sidingsidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada Mei s.d. Juni 1945, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Adapun pembahasan-pembahasan tersebut bersumberkan pada Rancangan UUD dan Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh BPUPKI. Dalam rangkaian siding-sidang BPUPKI bulan Mei s.d. Juni 1945, telah dibahas masalah wilayah Negara Indonesia merdeka yang lebih populer disebut tanah air atau juga “tumpah darah” Indonesia.

Dalam sidang-sidang ini yang patut dicatat adalah pendapat Dr. Supomo, S.H. dan Muh.Yamin, S.H. pada 31 Mei 1945, serta Ir.Sukarno pada 1 Juli 1945.

Supomo menyatakan,antara lain: “Tentang syarat mutlak lain –lainnya, pertama tentang daerah, saya mufakat dengan

pendapat yang menga-takan: pada dasarnya Indonesia yang harus meliputi batas Hindia Belanda…” (Setneg RI, tt : 25). Muh.Yamin menghendaki, antara lain:

“….. bahwa Nusantara terang meliputi Sumatera, Jawa-Madura, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku-Ambon, dan Semenanjung Malaya, Timor dan Papua…..Daerah

ccxvi kedaulatan negara Republik Indonesia ialah daerah yang delapan yang menjadi wilayah pusaka bangsa Indonesia” (Setneg RI, tt : 49). Sokarno dalam pidaonya, antara lain:

“…Orang dan tempat tidak dapat dipisihkan. Tidak dapat di pisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. … Tempat itu yaitu tanah-air. Tanah-air itu adalah satu kesatuan. Allah SWT membuat peta dunia, meyusun peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana “kesatuan-kesatuan” di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat dunia, ia dapat menunjukakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan…”(Setneg RI, tt: 66).

Adapun yang disepakati sebagai wilayah negara Indonesia adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Namun, dalam rancangan UUD atau pun dalam keputusan PPKI tentang UUD 1945 ketentuan tentang wilayah negara Indonesia itu tidak dicantumkan. Hal ini di jelaskan oleh ketua PPKI__Ir. Sukarno__bahwa dalam UUD yang modern, daerah (=Wilayah) tidak perlu masuk dalam UUD (Setneg RI, tt: 347). Berdasarkan penjelasan dari Ketua PPKI tersebut, jelaslah bahwa wilayah, tanah air, atau tumpah darah Indonesia meliputi batas bekas Wilayah Hindia Belanda.

Untuk menjamin pelestarian kedaulatan, serta melindungi unsur wilayah dan kepentingan nasional, dibutuhkan ketegasan tentang batas wilayah. Ketegasan batas wilayah tidak saja untuk mempertahankan wilayah, tetapi juga untuk menegaskan hak bangsa dan negara

dalam

pergaulan

internasional.

Wujud

geomorfologi

Indonesia

berdasarkan

pancasila—dalam arti persatuan dan kesatuan—menuntut suatu konsep kewilayahan yang memandang daratan/pulau, lautan, serta udara angkasa di atasnya sebagai satu kesatuan wilayah. Dari dasar inilah, laut bukan lagi sebagai alat pemisah wilayah.

Dalam menentukan batas wilayah negara, Pemerintah RI meng-acu pada Aturan Peralihan UUD’45, Pasal II—“Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung

berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ”—yang memberlakukan undang-undang sebelumnya. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan wilayah dan termuat dalam Ordonantie tahun 1939 yang

ccxvii diundangkan pada 26 Agustus 1939 yang dimuat dalam Staatblad No. 422 tahun 1939, tentang “Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie ”.

Berdasarkan ketentuan ordonansi ini, penentuan lebar laut wilayah sepanjang 3 mil laut dengan cara penarikan garis pangkal berdasarkan garis pasang surut, yang dikenal pula mengikuti contour pulau/darat. Ketentuan demikian itu mempunyai konsekuensi bahwa secara hipotetis setiap pulau yang merupakan bagian wilayah negara Republik Indonesia mempunyai laut territorial sendiri-sendiri.

Sementara itu, di sisi luar atau sisi laut ( outer limits) dari tiap-tiap laut territorial dijumpai laut bebas. Jarak antara satu pulau dengan pulau lain yang menjadi bagian wilayah negara Republik Indonesia “dipisahkan” oleh adanya kantong-kantong laut yang berstatus sebagai laut bebas yang berada di luar yuridiksi nasional. Dengan demikian, dalam kantongkantong laut nasional tidak berlaku hukum nasional.

Berdasarkan hal itulah, pada 13 Desember 1957 dikeluarkan pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang wilayah perairan Negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai “Deklarasi Juanda” – Ir. Juanda pada periode itu sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia – yang pada hakikatnya melakukan perubahan terhadap ketentuan ordonansi pada lembaran negara (staatblad) No. 442 tahun 1939. Isi pengumuman tersebut sebagai berikut: 1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi didasarkan pada garis pasang surut (low water

line), tetapi didasarkan pada system penarikan garis lurus ( straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pada pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia (= point to point

theory). 2. Penentuan lebar laut wilayah dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. Deklarasi Juanda pada hakikatnya adalah menerapkan asas archipelago atau Nusantara. Di dalam deklarasi ini terkandung kepentingan dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu keutuhan wilayah negara di lautan.

ccxviii Selanjutnya, deklarasi ini diakomodasikan dalam rangkaian peraturan perundangundangan sebagai berikut: 1.

Undang-Undang No. 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Dalam UU ini, diberikan penjelasan dan kejelasan sebagai berikut: a. Alasan atau argumentasi perlunya meninjau kembali peraturan tentang penentuan batas laut wilayah; b. Makna dan pengertian perairan Indonesia, laut wilayah Indonesia, serta perairan pedalaman Indonesia.

2.

Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1960 tentang lalu-lintas laut damai perairan Indonesia. Peraturan ini menentukan aturan-aturan, antara lain tentang lalu lintas laut damai kendaraan air asing di perairan pedalaman, pengertian, dan makna lalu lintas damai kendaraan asing, serta bentuk dan luas kedaulatan wilayah Nusantara sejak “Deklarasi Juanda 1957”.

Tantangan Bangsa Indonesia Akibat Deklarasi Juanda

Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal negara Indonesia menjadi utuh tidak terpecah lagi. Hal ini menimbulkan reaksi beberapa negara yang beragam dan dapat dikatagorikan menjadi 4 macam reaksi sebagai berikut (Kusumaatmaja, 2002: 26): 1. Negara-negara ASEAN termasuk Australia dan kini Timor Leste; 2. Negara-negara yang berkepentingan terhadap usaha perikanan laut; 3. Negara-negara maritim yang memiliki armada angkutan niaga besar; serta 4. Negara maritim besar—terutama negara adidaya—dalam rangka mencapai tujuan strategi global. Tidak kalah penting adalah tantangan ke dalam, yakni mema-hami makna negara kepulauan dan makna “benua maritime” (Zen, 2005). Selain itu, menghilangkan paham bahwa batas wilayah tidak lagi berdasarkan garis pantai atau contour/coastline base, tetapi atas dasar

base line.

ccxix C. GEOPOLITIK DAN HUKUM KEWILAYAHAN Hukum Laut dan Perkembangannya

Perkembangan Sejarah hukum laut tidak lepas dari kemajuan teknologi maritime— perkapalan dan kepelabuhanan – Belanda dan Inggris, serta orientasi komoditi perdagangan dunia (Simbolon, 1995). Setelah Perang Salib sampai dengan bagian akhir zaman pencerahan (renaissance), laut praktis hanya menjadi milik Spanyol dan Portugal sehingga ada semacam pembagian wilayah yuridiksi dari kedua Negara tersebut. Bagian akhir zaman pencerahan (renaissance), teknologi maritime Belanda dan Inggris melampaui Spanyol dan Portugal. Oleh Karena itu, hukum laut banyak ditentukan oleh polemik bangsa Belanda dan Inggris.

Namun, sebelum membahas polemik yang menghasilkan rezim hukum laut, ada baiknya dibahas terlebih dahulu hakikat laut. Hakikat laut adalah: 1.

bebas, merdeka dan bergerak, serta relatif tetap dan tidak mudah dirusak;

2.

datar dan tebuka, serta tidak dapat dipakai sembunyi;

3.

tidak dapat dikuasai secara mutlak (tidak dapat dikaveling, sulit diberi tanda); serta

4.

media untuk bermacam-macam alat angkut, terutama yang bervolume besar.

Dari hakikat tersebut timbul, falsafah hukum laut yang berbuntut pada perebutan wilayah laut yakni: 1.

Res Nullius: Laut tidak ada yang memiliki, karena itu dapat diambil dan dimiliki setiap negara;

2.

Res Communis: Laut milik masyarakat dunia, karena itu tidak dapat diambil/dimiliki oleh setiap negara.

Belanda dan Inggris merasa bahwa mereka tidak harus tunduk pada negara yang lebih “primitif”. Oleh karena itu, para ahli hukum dari kedua negara tersebut saling berpolemik mengeluarkan argumentasi tentang hak atas laut. 1.

Hugo Grotius, seorang ahli hukum internasional Belanda memberikan teori “ Mare Liberum” (laut bebas). Laut tidak dapat di kuasai suatu negara dengan jalan “okupasi”

(menduduk), karena itu laut menjadi bebas.

ccxx 2.

John Selden, seorang ahli hukum Inggris yang pada tahun 1635 menulis tentang hukum

laut dengan judul, “Mare Clausum” (hak kuasa laut), sebagai jawaban atas teori Grotius. Menurutnya, setiap negara dapat menguasai laut.

Sebagai koreksi atas tulisan tersebut di atas, Grotius memuat argument bahwa, laut wilayah dapat dimiliki sepanjang dapat dikuasai dari darat. Ini berarti laut hanya milik negara pantai. Selanjutnya , Selden menginginkan adanya hak lintas damai bagi kapal-kapal dengan alasan untuk membeli suplai segar dari negara pantai.

Cornelis Bijenkershoek (seorang Belanda) berpandapat bahwa laut wilayah adalah 3

mil laut dari pantai pada saat pasang surut. Argumentasi ini didasari bahwa jangkauan meriam kurang lebih 3 mil.Ketentuan ini berlaku hingga tahun 1994, yaitu dengan adanya pengesahan melalui Sidang Umum PBB, yang merupakan tindak lanjut dari United Nations Convention on

the of the sea—di kenal UNCLOS 1982—berdasarkan persetujuan 118 negara di Montego Bay, Jamaica, tahun 1982.

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Dekla-rasi tanggal 13 Desember 1957 mengajukan NKRI perlu laut wilaya (territory water) selebar 12 mil laut dari Garis Pangkal/Garis Dasar (base line) atas dasar “point to point theory”. Dengan demikian, laut antar pulau menjadi Perairan pedalaman (internal water) Selanjutnya, laut wilayah dan laut pedalaman dikenalkan sebagai laut Nusantara. Akibat konvensi hukum laut, timbul bermacam tipe perairan, hal ini tidak terlepas karena perhatian orang yang besar pada laut. Untuk itu, dibahas beberapa masalah yang menyangkut hukum laut:

1.

Laut Teritorial/Laut Wilayah ( Territorial Sea): wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil dari garis pangkal/garis dasar (base line). Garis dasar adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau terluar.

2.

Perairan Pedalaman (Internal Waters): wilayah laut sebelah dalam dari daratan/sebelah dalam dari GP. Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh.

ccxxi 3.

Zona Tambahan (Contigous Zone): wilayah laut yang lebarnya ti-dak boleh melebihi 12 mil dari Laut Teritorial, merupakan wilayah Negara Pantai untuk melakukan pengawasan pabean, fiskal, imi-grasi, serta sanitasi dalam wilayah laut territorial.

4.

Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone): wilayah laut yang tidak melebihi 200 mil dari GP. Negara yang bersangkutan mempunyai hak berdaulat untuk kepentingan eksplorasi dan eksploi-tasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan hayati perairan.

5.

Landas Kontinen (Continental Shelf): wilayah laut Negara Pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, terletak di luar laut teritorial sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah. Jarak 200 mil GP atau maksimal 350 mil, atau tidak melebihi 100 mil dari kedalaman 2.500 m.

6.

Laut Lepas (High Seas): dikenal pula sebagai laut bebas/laut Inter-nasional : Wilayah laut > 200 mil dari Garis Pangkal. Dengan adanya ketentuan di atas, Negara lain menuntut beberapa hak—yang

sebenarnya adalah jaminan—dari Negara ke pulauan,antara lain: 1.

Lintas: berlayar/bernavigasi melalui laut territorial, termasuk masuk dan keluar perairan pedalaman untuk singgah di salah satu pelabuhan;

2.

Lintas damai: bernavigasi melalui laut teritorial suatu negara sepanjng tidak merugikan kedamaian, ketertiban,atau keamanan negara yang bersangkutan; serta

3.

Lintas transit: bernavigasi melintasi pada selat ynag di gunakan untuk pelayaran internasional antara laut lepas/ZEE yang lain.

4.

Alur Laut Kepulauan: a. alur laut ditentukan oleh Negara Kepulauan untuk alur laut dan jalur penerbangan di atasnya yang cocok di gunakan untuk lintas kapal dan jalur pesawat terbang asing; b. alur yang di tentukan dengan merangkai garis sumbuh pada peta,kapal dan pesawat terbang tidak boleh melintas lebih dari 25 mil kiri/kanan dan garis sumbuh.

5.

Laut Lepas: a. semua bagian laut yang tak termaksud laut territorial baik perairan pedalam maupun ZEE; b. laut terbuka untuk semua negara, baik berpantai maupun tidak berpantai; serta

ccxxii c. untuk laut lepas semua negara berhak berlayar, terbang riset ilmiah dan menangkap ikan.

Beberapa Perhatian Manusia Terhadap Laut

1.

Perubahan peta bumi terjadi setelah perang dunia ke II karena telah lahir banyak Negara nasional baru yang memiliki laut. Dengan demikian, perlu di perhatikan: a. b.

2.

Laut untuk kelangsungan hidup bangsa dan kesejahteraan rakyat; Perlu pengaturan bersama pemanfatan laut dan lingkungan untuk bangsa-bangsa.

Kemajuan teknologi berdampak pada meningkatnya kemampuan manusia dalam memanfatakan laut.

3.

Bertambahnya jumlah penduduk harus diimbangi dengan kenaikan produksi, khususnya dari sumber kekayaan laut.

4.

Bagi bangsa Indonesia, laut untuk menjamin integrasi, sarana perhu-bungan dan tersportasi, serta menjadi salah satu penghidupan, selain itu ditinjau dari segi militer merupakan wahana pertahanan.

Hukum Dirgantara dan Perkembangannya

Ruang digantara dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu Ruang Udara dan Ruang Antariksa. Ruang Udara berada di atas suatu wilayah negara dan dikategorikan sebagai Ruang Udara Nasional atau wilayah kedaulatan negara kolong, yang pemanfaatannya dikendalikan oleh negara tersebut. Adapun Ruang Antariksa, pemanfaatannya diken-dalikan secara internasional dan tidak boleh di jadikan subjek negara kolong.

Beberapa teori yang menjadi polemic para hukum di antaranya:

1. Teori Udara Bebas (Air Freedom Theory): bahwa Ruang Udara Be-bas dapat digunakan siapa saja, karena itu timbul perbedaan persepsi, pembebasan udara tanpa batas atau kebebasan udara terbatas?;

2. Teori Negara berdaulat di Udara (Ari Sovereignty Theory ): behwa Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas ke atas. Hal ini juga menimbulkan perbedaan persepsi: kedaulatan negara kolong berdaulat penuh tetapi dibatasi oleh hak lintas damai?;

ccxxiii

3. Masalah Ketinggian. Sampai kini masih belum ada kesepakatan (tahun 1910 pernah di tentukan batas ketinggian kurang lebih 500 km). Teori penguasaan Cooper menyatakan bahwa batas ketinggian ditentukan kemampuan teknologi setiap Negara. Sementara itu, menurut Teori Udara Schacter, bahwa batas ketinggian s.d. 30 km atau s.d. balon dan pesawat terbang dapat mengapung dan diterbangkan;

4. Batas Wilayah Udara. Cara menentukan wilayah udara ada perbedaan, yaitu apabila ditarik garis tegak lurus dari permukaan bumi ke atas, luas daratan dan lautan = luas udara, tetapi ada daerah yang lowong dan dapat menimbulkan masalah. Kemudian, disepakati ditarik garis dari “pusat bumi” sampai batas ruang angkasa/antariksa yang membentuk kerucut terbalik. Oleh karena itu, luas daerah udara lebih luas dari pada luas daratan dan lautan.

5. Perjanjian Ruang Antariksa (Space Treaty): 6. Penggunaan damai bagi antariksa. Antariksa dan badan-badannya dianggap menjadi wilayah internasional. Namun dalam perjanjian ini juga berlaku pemafaatan ruang antariksa berdasarkan “first come,first serve” yang merugikan negara sedang berkembang. Indonesia memiliki ruang digantara yang luas,apalagi di bawah khatulistiwa yang memiliki jalur GSO. Sementara itu, batas ruang udara dan ruang antariksa di tetapkan 100/110 km.

Seperti halnya dengan hukum laut, Indonesia juga menuntut perlakuan yang sama terhadap ukum udara. Dalamhal ini, Indonesia menuntut berlakunya kedaulatan negara kolong terhadap Ruang Digantara. Paling sedikit tujuan yang ingin di capai Indonesia ialah Ruang Udara Indonesia sebagai wilayah udarah (air soverignty) nasional dan ruang antariksa Indonesia sebagai wilayah kepentingan (air juridiction) ZEE atau landas kontinen, yang meliputi manfaatan wilayah Geostationary Satellite Orbit (GSO), Medium Earth Orbit (MEO), Low Earth Orbit (LEO).

Geostationery Satellite Orbit (GSO)

Geostationery Satellite Orbit adalah suatu orbit yang berbentuk cincin terletak pada enam radian bumi di atas garis khatulistiwa. GSO untuk meletakkan satelit komunikasi agar satelit tersebut berada pada posisi tetap di ruang angkasa terhadap bumi. Ketinggian GSO km di atas permukaan bumi. GSO mempunyai tiga keunikan, antara lain:

ccxxiv 1.

GSO hanya pada padang khatulistiwa, ruas GSO ada di negara khatulistiwa;

2.

Ukuran terbatas, yaitu tebal

3.

Satelit pada orbit ini akan mengelilingi bumi dari barat ke timurdengan masa orbit

30 km lebar 150 km; serta 24

jam (23 jam, 56 menit, 4 detik). Panjang garis khatulistiwa Indonesia 6.110 km, GSO Indonesia 9.997 km atau 12,5% keliling GSO. GSO menjadi sumberdaya alam terbatas.

Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia

1.

Masa Penjajahan (Belanda dan Jepang). Dasar: Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim No.422/1939 (territoralle Zee

en Maritiem Krigen OrdonantieNo.422/1939) Ukuran: 3 mil dari garis pantai pada saat pasang surut ( low water) Luar Wilayah: 2.

2 juta km2

Setelah Proklamasi s.d. 13 Desember 1957. Dasar: Ketentuan Peralihan UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, tetap berlaku Ordonansi No. 442?1939.

3.

Deklarasi Pemerintahan RI tanggal 13 Desember 1957 ( Deklarasi Juanda). Dasar: Pengumuman Pemerintahan RI tanggal 13 Desember 1957 PEPERPU No. 4/1960 tentang Pemerintahan Indonesia. Ukuran: 12 mil dari garis pangkal (point to point theory) Luas Wilayah: bertambah

4.

3,9 juta km2.

Deklarasi Pemerintahan RI tanggal 17 Februari 1969 (Landasan Kontinen). Dasar: Deklarasi Pemerintahan RI tanggal 17 Februari 1969. UU No. 1/1973 tentang Landasan Kontinen. Luas Wilayah: Bertambah

5.

0,8 juta km2, menjadi

6,7 km2

Pengumuman Pemerintah tahun 1980 (Zone Ekonomi Eksklusif). Dasar: Pengumuman Pemerintah tentang Zone Ekonomi Eksklusif UU No. 5/1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif (Pembenahan Kekayaan Alam dan Potensi Alam). Luas Wilayah: Bertambah

2

2,5 juta km , menjadi

2

9,2 juta km

ccxxv D. GEOPOLITIK DAN OTONOMI DAERAH Latar Belakang

Sentralisasi pelayanan dan pembinaan kepada rakyat tidak mungkin dilakukan dari pusat saja. Oleh karena itu, wilayah negara dibagi atas daerah besar dan daerah kecil. Untuk keperluan tersebut, diperlukan asa dalam mengelola daerah, yang meliputi:

1. Desentralisasi pelayanan rakyat/public. Adapun filsafat yang dianut adalah: Pemerintah Daerah ada karena ada rakyat yang harus dilayani.

Desentralisasi merupakan

powersharing (otonomi formal dan otonomi material). Otonomi daerah bertujuan memudahkan pelayanan kepada rakyat/publik. Oleh karena itu, output-nya hendaknya berupa pemenuhan bahan kebutuhan pokok rakyat—public goods—dan peraturan daerah

public regulation—agar rakyat tertib dan adanya kepastian hukum. Kebijakan

desentralisasi mempunyai tujuan politis dan tujuan administrasi, tetapi tujuan utamanya adalah pelayanan kepada rakyat/publik. 2. Dekonsentrasi: diselenggarakan karena tidak semua tugas-tugas teknis pelayanan kepada rakyat dapat diselenggarakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah (kabupaten/kota). Dekonsentrasi terdiri atas fungsional (kanwil/kandep) dan integrasi (kepala wilayah). Pada kenyataanya, otonomi daerah di Indonesia secara luas tidak/belum pernah terlaksana. Sejak masa masa penjajahan Belanda, Jepang, dan setelah kemerdekaan otonomi masih dalam bentuk dekonsentrasi.

Pembagian Daerah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi,serta daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah (pasal 2 UU No. 32/2004). Pemerintah provinsi yang berbatasan dengan laut memiliki kewenangan laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kea rah laut lepas dan ke arah perairan kepulauan (pasal18 ayat [4] UU No. 32/2004). Asas ini bertentangan dengan Deklarasi Pemerintaan RI yang telah dilakukan melalui UNCLOS, serta telah diratifikasi dengan UU No. 6/1996 tentang perairan Indonesia.

ccxxvi Sehubungan dengan ini, ada yang patut diwaspadai bahwa semangat otonomi seharusnya tidak menjurus pada semangat pembentukan daerah berdasarkan etnik atau subkultur. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah Indonesia terbagi berdasarkan subkultur dengan dibentuknya daerah keresidenan. Selanjutnya, wilayah-wilayah tersebut terbagi habis menjadi provinsi, keresidenan, kabupaten/kota, kewedaan, dan kecamatan.

Globalisasi yang menyebabkan adanya Global Parados (Naisbit, 1987: 55) jangan sampai menyemangati pemekaran wilayah atas dasar pendekatan kebudayaan sehingga menimbulkan benturan budaya yang berakibat pecahnya negara nasional (Huntington, 1996:100). Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus pada wilayah yang dilalui Alur Laut Kepulauan

Riau, Riau Kepulauan, Kalimantan Barat, Bangka-Belitung, Banten,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Pulau Lombok, serta Maluku dan Maluku Utara—yang bebrapa saat lalu hingga kini tetap bergejolak, baik yang berupa konflik fisik maupun konflik nonfisik (keinginan memisahkan diri dengan membentuk provinsi baru).

Pembagian Kewenangan (UU No.32/2004 tentang Pemerintaan Daerah)

1.

2.

Kewenangan Pemerintah (Pasal 10 Ayat [3]): a. b.

politik luar negeri; pertahanan;

c.

keamanan;

d.

yustisi;

e.

moneter dan fiskal nasional; dan

f.

agama.

Kewenangan Wajib Pemerintah Daerah Provinsi (Pasal 13) a.

Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b.

Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d.

penyediaan sarana dan prasarana umum;

e.

penanganan bidang kesehatan;

f.

penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;

g.

penanggulangan masalah sosial llintas kabupaten/kota

ccxxvii h.

pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota

i.

fsilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah, termasuk lintas kabupaten/kota;

j.

pengendalian lingkungan hidup;

k.

pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota

l.

pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;

m. n.

pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota

o.

penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;

p. 3.

urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (pada dasarnya sama, tetapi dalam skala kabupaten/kota, Pasal 14): a.

perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b.

perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c.

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masayarakat;

d. e.

penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan;

f.

penyelenggaraan pendidikan;

g.

penanggulangan masalah sosial;

h.

pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i.

fsilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;

j.

pengendalian lingkungan hidup;

k.

pelayanan pertanahan;

l.

pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;

m.

pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n.

pelayanan administrasi penanaman modal;

o.

penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

p.

urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

ccxxviii 4.

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya di wilayah laut (Pasal 18): a.

eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan laut;

b.

pengaturan administrasi;

c.

pengaturan tata ruang;

d.

penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang

e.

dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; ikut serta pemeliharaan keamanan; dan

f.

ikur serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Adapun batas wilayahnya adalah paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan 1/3-nya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Sumber Penerimaan Pelaksanaan Desentralisasi

Membagi adil dan merata hasil potensi masyarakat. Agar adil dan merata, diperlukan aturan yang baku. Dari ketentuan tersebut, dikeluarkan beberapa istilah tentang dana untuk keperluan pembinaan wilayah, antara lain: 1.

Pendapatan Asli Daerah : a. pajak daerah; b.retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah; dan d.lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2.

Dana Perimbangan Daerah, terdiri atas: a. dana bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam; b.dana alokasi umum; dan c. dana alokasi khusus.

3.

Pinjaman daerah: daerah dapat meminjam dari dalam negeri dan luar negeri (melalui Pemerintah Pusat) dengan persetujuan DPR.

4.

Lain-lain penerimaan yang sah termasuk Dana Darurat, berasal dari pinjaman APBN.

ccxxix Daerah Frontier

Banyak pimpinan daerah politisi dan pejabat daerah yang tidak menyadari dan mendalami makna filosofi otonomi daerah sehingga ada wilayah yang terpencil, bahkan terisolasi pada era globalisasi. Mereka sering mengabaikan daerah "hinterland' (pedalaman), tetapi apabila hinterlatid ini berada di tapal batas - batas resmi, yang dikukuhkan melalui perjanjian internasional dengan negara jiran, daerah ini merupakan daerah "frontier". Daerah frontier terbentuk karena sifat manusia yang saling bergantung, baik dengan manusia maupun dengan alam sehingga terjadi simbiosis. Kehidupan masyarakat Indonesia dengan masyarakat negara jiran menjadi saling mempengaruhi. Akibatnya, terjadi pergeseran batas negara secara imajiner.

Daerah frontier (Sunardi, 2004: 151) terjadi antara lain: 1.

Dorongan ekonomi, berupa kemudahan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup;

2.

Dorongan sosial budaya, berupa kesamaan subkultur (suku) dan kemudahan mendapatkan fasilitas perlindungan masa depan (sekolah, kesehatan/social security, dan lain-lain); serta

3.

Dorongan politik, antara lain adanya kepastian hukum dan tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan referendum.

Pembinaan wilayah frontier laut hendaknya mendapat prioritas, mengingat banyak pulaupulau sepanjang perbatasan yang rawan untuk dikuasai negara tetangga. Dari 91 pulau yang menjadi titik batas (point) ada 12 pulau yang rawan diserobot oleh negara lain, baik melalui okupasi diam-diam (silent occupation) maupun melalul penetrasi budaya dan ekonomi. Untuk itu, perlu berdirinya jawatan pencatatan pulau/pantai yang dikenal sebagal Marine Cadastre.

Rencana Tata Ruang Wilayah

Berkaitan dengan diundangkannya UU No. 32/2004, perlu ditinjau kembali rencana tata ruang wilayah (RTRW), baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Pada saat mengacu UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, RTRW Provinsi sudah sesuai, dan telah menjadi Perda. Namun, RTRW Kabupaten dan Kota masih di bawah 50% yang telah menjadi Perda (dikukuhkan). Dengan diundangkannya UU No. 32/2004, ternyata perlu mengubah

ccxxx RTRW. Pengubahan RTRW hendaknya mengacu pada kepentingan nasional, tidak hanya mengacu pada kepentingan daerah semata (UU No. 24/1992). Oleh karena itu, perlu standardisasi penataan ruang dan sudah barang tentu mengacu pada asas negara kepulauan. Selama ini sering RTRW lebih berorientasi pada negara kontinen sehingga upaya pembenahan pantai kurang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Kurangnya pemahaman akan makna hakikat negara Nusantara, menyebabkan meningkatnya kerusakan lingkungan tidak saja di darat, tetapi juga di daerah maritim. Sebagai contoh, reklamasi pantai utara DKI Jakarta dengan menebang hutan bakau menimbulkan banjir yang tidak saja menimpa DKI Jakarta, tetapi juga provinsi lain.

Kasus yang sekarang masih terkatung-katung hingga kini adalah masih adanya limbah B-3 dari Singapura yang dionggokkan di pulau-pulau Provinsi Kepulauan Riau. Pulau-pulau tempat teronggoknya limbah B-3 temyata belum terencana peruntukannya oleh Pemerintah, baik oleh pusat maupun daerah. Masuknya limbah B-3 sebagai barang impor menandakan bahwa Indonesia masih belum—mungkin tidak—tahu akan bahaya limbah B-3 yang dimasukkan sebagai pupuk untuk pertanian. Kerusakan lingkungan pada pulau-pulau yang tidak berpenghuni seperti halnya kasus di atas pada gilirannya akan merugikan masyarakat. Dari gambaran tersebut, jelaslah bahwa masyarakat dan pemerintah sering mengabaikan baku mutu lingkungan, yaitu dengan terabaikannya salah satu sektor. Kewajiban memiliki analisis dampak lingkungan (amdal) sering terabaikan karena kurang disadari oleh para pejabat di daerah. Padahal, semua komponen masyarakat hendaknya mengacu pada filsafat yang mendasarinya, yaitu: 1.

Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingm secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan;

2.

Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlinclungan hukum. Dengan menyadari akan filsofi ini, maka akan didapat hal-hal berikut:

1.

Tercapainya kelestarian, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan alam;

2.

terwujudnya manusia indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap untuk melindungi dan membina lingkungan hidup;

3.

Terjaminnya generasi masa kini clan generasi masa depan;

4.

Tercapainya kelestarian lingkungan hidup;

ccxxxi 5.

Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; serta

6.

Terlindungnya nkri dari dampak kegiatan di luar wilayah nkri yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penyusunan rtrw perlu benar-benar terpadu.

Pendaftaran Wilayah Maritim(Marine Cadastre)

Tanah Air Indonesia memiliki sebanyak 17.504 pulau dan yang bernama hanya 5.703 pulau dan sisanya sebanyak 11.801 belum bernama (Data Mabes TNI, 2005). Akibatnya, dokumentasi nasional tentang konfigurasi kepulauan Indonesia tidak jelas, bahkan gelap. Ini juga disebabkan kurangnya perhatian pengambil kebijakan—negarawan, politisi, serta para pemimpin nonformal—di negeri ini. Walhasil, banyak pulau-pulau yang hilang—dituntut kepemilikannya oleh negara jiran ataupun menjadi rusak karena alam dan manusia Indonesia—yang tidak diketahui. Untuk itu, perlu berdirinya jawatan pencatatan pulau/pantai yang dikenal sebagai

Marine Cadastre. Dengan adanya Marine Cadastre, dengan upaya proaktif, diharapkan Indonesia mampu menginventarisasi jumlah pulau, lengkap dengan tata letak (koordinat pada peta taut) dan konfigurasinya—luas, letak, serta ciri flora dan fauna—sehingga akan mudah bagi Indonesia untuk mendaftarkan diri ke PBB di New York. Adapun keuntungan yang didapat dari Marine Cadastre, antara lain:

1.

Dapat menuntut hak (claim) atas pulau tersebut di wilayah Indonesia apabila diduduki secara diam-diam oleh negara tetangga;

2.

Jangan sampai Indonesia kehilangan pulau, tetapi tidak tabu apa atau pulau mana yang hilang; serta

3.

Memberikan batas wewenang pada daerah otonom tentang batas laut berdasarkan koordinat tidak berdasarkan perkiraan, seperti sekarang ini yang berakibat pada konflik di kalangan masyarakat.

ccxxxii E. Upaya Menghadapi Geopolitik dan Geostrategi Negara Jiran

Dalam menghadapi ASEAN dan Australia, tindakan Indonesia paling tidak : 1.

Mewaspadai "silent occupation" dengan pemantapan pembinaan kekuatan maritim;

2.

Dalam menghadapi australia dengan proyek australia maritimeidentification zone (amiz), indonesia harus segera mengidentifikasikan pulau-pulau yang tersebar luas.

3.

Dalam menghadapi malaysia dan singapura yang menggunakan kekerasan, perlu diwaspadai adanya ”five power defence agreement” yang masih berlaku; serta

4.

Dengan adanya kunjungan presiden dan wakil presiden ke perbatasan diharapkan akan meningkatkan rasa nasionalisme rakyat indonesia.

Apabila menghadapi negara yang berkepentingan dengan perikanan: 1.

Meningkatkan kemampuan nelayan dari nelayan pantai menjadi nelayan laut, karena itu nelayan harus belajar membaca peta laut dan menggunakan peralatan navigasi dengan lebih baik;

2.

Pembangunan desa pantai, yang diisi oleh keluarga nelayan/pelaut, tidak seperti sekarang ini yang masih dibangun oleh petani gunung; serta

3.

nelayan ikut memonitor para pengganggu negara yang melakukan pencurian ikan, pencemaran lingkungan, dan perusakan alat navigasi laut. Dalam menghadapi negara yang memiliki armada angkutan laut besar yang ingin tetap

berperan dalam era globalisasi: 1.

penambahan ALKI sesuai dengan permintaan International Maritime Organization harus tetap ditolak karena pada hakikatnya akan membuat wilayah Indonesia menjadi terbuka sehingga kontraproduktif dibandingkan dengan Deklarasi Juanda.

2.

ALKI perlu diinformasikan lebih intensif kepada masyarakat maritim Indonesia, dengan ditindak lanjuti secara proaktif dalam bentuk pengawasan.

Dalam menghadapi negara adidaya yang sejak semula menentang negara Nusantara, hendaknya Indonesia tetap menolak penambahan ALKI. Penambahan ALKI dapat mengakibatkan wilayah Indonesia terbuka kembali. Dengan demikian, laut nusantara menjadi ”high seas”.

ccxxxiii PENUTUP

Dari pembahasan tentang Geopolitik Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Menurut etimologi geopolitik berasal dari dua kata yaitu “geo” yang berarti bumi dan “politik” yang berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan, sedangkan menurut istilah geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu social, dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. 2) Geopolitik penting untuk dipelajari dan diketahui karena mengkaji makna strategis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah Negara tersebut. 3) Geopolitik indonesia dinamakan wawasan nusantara, yang secara umum didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa indonesia tentang dirinya yang bhinneka, serta lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan pancasila dan UUD 1945. 4) Tujuan bangsa indonesia dilihat dari konsep geopolitknya adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. 5) Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) 6) Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. SOAL LATIHAN Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini :

1. Jelaskan pengertian geopolitik 2. Jelaskan konsepsi-konsepsi geopolitik

ccxxxiv 3. Gambarkan secara singkat kondisi geopolitik Indonesia 4. Jelaskan wawasan nusantara sebagai landasan geopolitik Indonesia

BAHAN BACAAN

Basrie, Chaidir Drs., M.Si. 1995. Wawasan Nusantara, Wawasan Nasional Indonesia. Serpong: Lembaga Ilmu Humaniora ITI. Depdiknas. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta : Balai Pustaka. Ditjen Dikti, 2001. Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan (untuk Mahasiswa) bag I & II . Jakarta: Ditjen Dikti Depnas. ---------, 2002. Modul Acuan Proses Pembelajaran MPK Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Ditjen Dikti. Collins, John M. 1974. Grand Strategy, Principle and Practices. Anna-polis, Ma : US Naval Institutem Djalal, Hasyim. 1995. Indonesia and the Law of the Sea. Jakarta: C S I S Huntington, Samuel P. 1996. The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order.London. UK: Touchstone Book Co. Kusumatmadja, Prof. DR. Mochtar . 2003. Konsep Hukum Negara Nusantara Pada Konvensi Hukum Laut III. Bandung: Alumni. Naisbitt, John (terjemahan). 1994. Global Paradox, Semakin Besar Ekonomi Dunia Semakin Kuat Perusahaan Kecil.Jakarta: Binarupa Aksara. Ohmae, Kenichi. 1991. The Borderless World, Power and Strategyin the Interlined Economy. London: Fontana. Simbolon, Parakitri T. 1995, Menjadi Indonesia, Buku I, Akar-akar Kebangsaan Indonesia. Jakarta: Kompas. Soewarso. 1981. Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional.Hak Cipta. Sumardi, Juajir. 1996. Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar). Jakarta: PT Pradnya Paramita. Sunardi, R. M. 2004. Pembinaan Ketahanan Bangsa, dalam rangka nemperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: PT Kuadernita Adidarma. Suradinata, Ermaya dan Alex Dinuth (Pnyt). 2001. Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional. Jakarta: Paradigma Cipta Tatrigama

ccxxxv

BAB XII GEOSTRATEGI INDONESIA A. Latar Belakang

Geostrategi merupakan masalah penting bagi setiap bangsa, baik pada masa lampau, kini, maupun masa mendatang. Geostrategi menjadi sangat penting karena setiap bangsa yang telah menegara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional. Semua ini dalam rangka menentukan kebijakan, sarana, dan sasaran perwujudan kepentingan, serta tujuan nasional melalui pembangunan. Dengan demikian, suatu bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis, politis, ekonomis, sosial budaya, dan hankam.

Pembukaan UUD 1945 memberikan amanat kepada para penyelenggara negara agar dalam hidup berbangsa dan negara dalam lingkup nasional diarahkan untuk mewujudkan upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional

untuk

merancang arahan tentang kebijakan, sarana, serta sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional tersebut. Geostrataegi Indonesia dirumuskan dalam wujud Konsepsi "Ketahanan Nasional".

B. Ruang Lingkup

Bahan pembelajaran ini akan membahas : 1. Jelaskan Pengertian geostrategi 2. Jelaskan perkembangan geostrategi Indonesia 3. Jelaskan landasan geostrategi Indonesia 4. Jelaskan konsepsi dasar ketahanan nasional

ccxxxvi C. Sasaran Pembelajaran Modul

Setelah proses pembelajaran, Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis konsep Geostiategi Indonesia yang berupa konsep Ketahanan Nasional Indonesia Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menjelaskan pengertian Ketahanan Nasional; 2. Menggambarkan keterkaitan berbagai aspek Ketahanan Nasional; 3. Menggunakan konsep Ketahanan Nasional dalam memecahkan persoalan atau mencari solusi persoalan yang muncul dalam masyarakat; 4. Menyadari bahwa Ketahanan Nasional sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta 5. Menganalisis isu-isu aktual berdasarkan perspektif Ketahanan Nasional.

ccxxxvii URAIAN BAHAN PEMBELAJARAN

A. Pengertian Geostrategi Dan Geostrategi Indonesia a. Pengertian Geostrategi

Geostartegi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik.

b. Pengertian Geostrategi Indonesia

Merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan

geopolitik untuk kepentingan

politik dan perang, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

B. Perkembangan Konsep Geostrategi Indonesia

Pada awalnya pengembangan awal geostrategi Indonesia digagas Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) Bandung tahun 1962. Isi konsep geostrategi Indonesia yang tenimus adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh Komunis. Geostrategi Indonesia pada waktu itu dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indocina.

Pada tahun

1965-an

lembaga

ketahanan

nasional

mengembangkan

konsep

geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut: Bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, juga untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan

ccxxxviii menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik bersifat internal maupun ekstemal. Gagasan ini agak lebih progresif, tapi tetap terlihat konsep geostrategi Indonesia baru sekadar membangun kemampuan nasional sebagai faktor kekuatan penangkal bahaya.

Sejak tahun 1972 Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia. Pada era itu konsepsi geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan untuk menjaga identitas kelangsungan serta integritas nasional sehingga tujuan nasional dapat tercapai.

Terhitung mulai tahun 1974 geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Pengembangan konsep geostrategi Indonesia bahkan juga dikembangkan oleh negara-negara yang lain dengan bertujuan :

a.

Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan hankam, maupun aspek-aspek alamiah. Hal ini untuk upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional.

b.

Menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia dalam: 1 ) menegakkan hukum dan ketertiban (law and order), 2)

terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (welfare and prosperity),

3)

terselenggaranya pertahanan dan keamanan (defense and prosperity),

4)

terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (yuridical justice and social justice), serta

5)

tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan din (freedom of the people).

Geostrategi Indonesia sebagai pelaksanaan geopolitik Indonesia memiliki dua sifat pokok sebagai benkut.

ccxxxix a.

Bersifat daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi Indonesia ditujukan menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, serta eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

b.

Bersifat developmental/pengembangan, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankarn sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.

C. Ketahanan Nasional Sebagai Perwujudan Geostrategi Indonesia a. Perkembangan KonsepPengertian Tannas

1)

Gagasan Tannas oleh Seskoad tahun 1960-an.Tannas adalah pertahanan wilayah oleh seluruh rakyat.

2)

Gagasan Tannas oleh Lemhanas tahun 1963-an.Tannas adalah keuletan dan daya tahan nasional dalam menghadapi segala kekuatan, baik yang datang dari luar maupun dan dalam yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia.

3)

Gagasan Tannas oleh Lemhanas tahun 1969-an. Tannas adalah keuletan dan daya tahan nasional dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia.

4)

Gagasan

Tannas

berdasar

SK

Menhankam/Pangab

No.

SKEP/1382/XG/1974.Ketahanan Nasional adalah merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan. ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang langsung ataupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan nasional. 5)

Gagasan Tannas menurut GBHN 1978-1997.Tannas adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara.

ccxl

b. Hakikat Ketahanan Nasional

Pada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional ini bergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina aspek alamiah serta aspek sosial sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional

di

segala bidang.

Ketahanan

Nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional, baik fisik maupun sosial, serta memiliki hubungan erat antargatra di dalamnya secara komprehensif integral. Kelemahan salah satu bidang akan mengakibatkan kelemahan bidang yang lain, yang dapat memengaruhi kondisi keseluruhan.

c. Sifat-Sifat Ketahanan Nasional.

Untuk mewujudkan ketahanan nasional, dilaksanakan dengan mengelola dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan terhadap sistem kehidupan nasional. Sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, metode pendekatan dan pengkajian ketahanan nasional terdiri atas pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraaan. Sifat-sifat ketahanan nasional adalah sebagai benkut : 1) manunggal; 2) mawas ke dalam; 3) kewibawaan; 4) berubah menurut waktu; 5) tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan; 6) percaya pada din sendiri; serta 7) tidak bergantudg pada pihak lain.

ccxli d. Konsepsi Dasar Ketahanan Nasonal

1) Model Astagatra

Model ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan Model

menggunakan

kemampuannya.

yang dikembangkan oleh Lemhanas ini menyiinpulkan adanya 8 unsur

aspek kehidupan nasional yaitu: a) Aspek Trigatra Kehidupan Alamiah: (1) Gatra letak dan kedudukan geografi; (2) Gatra keadaan dan kekayaan alam; serta (3) Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. b) Aspek Pancagatra Kehidupan Sosial: (1) Gatraldeologi, (2) Gatra Politik, (3) Gatra-Ekonomi, (4) Gatra Sosial Budaya, dan (5) Gatra Pertahanan Keamanan. 2) Model Morgenthau

Model ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jumlah gatra yang cukup banyak. Bila model Lemhanas berevolusi dan observasi empiris perjalanan perjuangan bangsa, maka model ini diturunkan secara analitis. Dalam analisisnya, Morgenthau menekankan pentingnya kekuatan nasional dibina dalam kaitairnya

dengan negara-negara lain. Artinya, ia menganggap pentingnya perjuangan untuk mendapatkan power position dalam satu kawasan. Sebagai konsekuensinya, maka terdapat advokasi untuk memperoleh power position sehingga muncul strategi ke arah balanced power.

ccxlii 3) Model Alfred Thayer Mahan

Mahan dalam bukunya "The Influence Seapower on History" mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a) Letak geografi b) Bentuk atau wujud bumi c) Luas wilayah d) Jumlah penduduk e) Watak nasional atau bangsa f) Sifat pemerintahan

4) Model Cline

Cline melihat suatu negara dan luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Baginya hubungan antemegara pada hakikatnya amat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara lainnya, termasuk di dalamnya persepsi atau sistem penangkalan dan negara lainnya. Menurut Cline suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik yang wilayahnya besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Model ini mengatakan bahwa suatu negara kecil bagaimanapun majunya tidak akan dapat

memproyeksikan

diri sebagai negara besar. Sebaliknya, suatu negara dengan wilayah yang besar, tetapi jumlah penduduknya kecil juga tidak akan menjadi negara besar walaupun berteknologi maju.

e. Komponeri Strategi Astagatra

Komponen strategi Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini. Dengan memanfaatkan dan menggunakan secara memadai segala komponen strategi tersebut, dapat dicapai peningkatan dan pengembangan kemampuan nasional.

ccxliii 1)

Trigatra

Komponen strategi trigatra ialah gatra geografi, sumber kekayaan alam, dan penduduk. Trigatra merupakan kelompok gatra yang tangible atau bersifat kehidupan alamiah. 2)

Pancagatra

Komponen strategi pancagatra adalah gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancagatra merupakan kelompok gatra yang

intangible atau bersifat kehidupan sosial.

f.

Hubungan Komponen Strategi Antargatra

Hubungan komponen strategi antargatra dalam trigatra dan pancagatra. serta antargatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat dan lazim hubungan

(korelasi)

disebut

dan ketergantungan (interdependency). Oleh karena itu,

hubungan komponen strategi dalam trigatra dan pancagatra tersusun secara utuh menyeluruh (komprehensif integral) di dalam komponen strategi astagatra.

ccxliv PENUTUP

Dalam negara republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip keadilan merupakan hal yang senantiasa ditegakkan karena keadilan adalah daya hidup manusia. Kondisi rasa keadilan merupakan tolak ukur yang kongkrit bagi terwujudnya ketahanan nasional dalam pengertian kualitas dan tujuan ( in terms of quality-in terms of output .) Lemah dan teguhnya kondisi ketahanan nasional sangat ditentukan oleh terpenuhinya rasa keadilan sosial, sebab “musuh utama” dari bangsa Indonesia adalah “ketidakadilan sosial”. Oleh karena itu, kondisi demikian akan membawa implikasi yang sangat luas terhadap eksistansi bangsa dan negara. Dengan demikian kondisi ketahanan nasional erat kaitannya dengan kondisi rasa keadilan. Adapun perumusannya, yaitu ketahanan nasional adalah integrasi kondisi keadilan disegenap aspek sistem kehidupan masyarakat Indonesia.


1. Jelaskan Pengertian geostrategi 2. Jelaskan perkembangan geostrategi Indonesia 3. Jelaskan landasan geostrategi Indonesia 4. Jelaskan konsepsi dasar ketahanan nasional

BAHAN BACAAN

Ichlasul Amal, Armaidy Armawi (ed). 1996. Sumbangan ilmu Sosial Terhadap Ketahanan Nasional. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. -----------------, (ed). 1997. Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional . Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. -----------------, (ed). 1998. Regionalisme.Nasionalisme dan Ketahanan Nasional. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. Lemhanas. 1996. Kewiraan Untuk Mahasiswa. Diterbitkan dengan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud dan Gramedia: Jakarta.

ccxlv ----------------, 2004. Pendidikan Kewarganegaraan. Gramedia: Jakarta. Sunardi, RM. 2004. Pembinaan Ketahanan Bangsa. PT Kuatemita Adidarma: Jakarta. Nasution, A H. 1977. Sishankamrata/Ketahanan Nasional. Jakarta, Mimeo: Jakarta. Santoso, Budi. S.S.2002. Peranan Para Pemimpin dan Patriot Bangsa dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidup Bangsa dan Negara. Jumal Ketahanan Nasional. Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM: Yogyakarta. Suniodiningrat, Gunawan. Ekonomi Inlegrasi Bangsa. Jurnal Ketahanan Nasional. Program2001. Studi Pembangunan Ketahanan Nasional S.Ps - dan UGM: Yogyakarta. Suryohadiprojo, Sayidiman.2001. Integrasi Bangsa, Jumal Ketahanan Nasional. Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM: Yogyakarta.

ccxlvi EVALUASI

A. KONTRAK PEMBELAJARAN 1. Manfaat Mata Kuliah

Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan manfaat beruapa menjadikan ilmuan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban. Serta menjadi warga negara yang memiliki daya saing;berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem pancasila.

2. Deskripsi Mata Kuliah

Matakuliah ini merupakan penggabungan dua materi inti kurikulum nasional yaitu pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan pancasila diarahkan pada materi pancasila sebagai sistem filsafat, etika, idiologi bangsa dan sistem konstitusi serta sistem politik dan ketatanegaraan indonesia. Adapun pendidikan kewarganegaraan diarahkan pada materi civic, democrasi dan citizenship education serta muatan PPBN (pendidikan pendahuluan bela negara) secara parsial berupa wawasan kebangsaan dan konsep ketahanan nasional.

3. Tujuan Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu : 1. Mahasiswa dapat memahami latar belakang, tujuan dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan 2. Mahasiswa dapat memahami nilai-nilai jati diri bangsa melalui pengkajian aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat Pancasila sehingga dengan pemahaman tersebut dapat tumbuh personal wisdom yang integratif dalam dimensi kompentensi kewarganegaraan (civic knowledge, civic skills, civic commitment, civic convidence, dan civic competence) . 3. Mahasiswa dapat memahami pancasila sebagai idiologi bangsa dan negara 4. Mahasiswa dapat mengenali karakteristik identitas nasional sehingga dapat memiliki daya tangkal terhadap berbagai hal yang akan menghilangkan identitas nasional indonesia 5. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar ketatanegaraan secara konstitusional, Hasil Amandemen UUD 1945 dan Hubungan Antara Lembaga- Lembaga 6. Mahasiswa dapat mengenali masalah-masalah strategis dalam politik dan strategi nasional 7. Mahasiswa dapat mengerti, memahami tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi, serta dapat mengembangkan sikap demokrasi dalam kehidupannya sehari-hari. 8. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis HAM.

ccxlvii Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami aturan hukum di indonesia serta memiliki kesadaran tentang pentingnya rule of law dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 10. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Hak dan Kewajiban warga Negara 11. Mahasiswa dapat memahami Geo Politik Indonesia 12. Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis konsep Geostiategi Indonesia yang berupa konsep Ketahanan Nasional Indonesia 9.

Bagan 1. Skema Materi Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan

1. Menjadi ilmuan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban. 2. Menjadi warga negara yang memiliki daya saing;berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem pancasila

↑ GEOSTRATEGI INDONESIA

↑ GEOPOLITIK INDONESIA

↑ HAK DAN KEWAJIBAN WN

↑ HAM DAN RULE OF LAW

↑

DEMOKRASI INDONESIA

↑ POLITIK DAN STRATEGI Sistem konstitusi Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia

↑ IDENTITAS NASIONAL

↑ FILSAFAT PANCASILA Pancasila sebagai sistem Filsafat Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara

↑ LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN KOMPETENSI PENDIDIKAN KEW ARGANEGARAAN

ccxlviii 4.

Strategi Pembelajaran

Metode

: SCL

Model

: Collaboratif Learning

YANG DILAKUKAN

YANG DILAKUKAN

MAHASISWA

DOSEN

Bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas

Merancang tugas yang bersifat open ended.

KEMAMPUAN YANG BISA DIPEROLEH MAHASISWA

Penghargaan

Apresiasi pendapat/toleansi Membuat rancangan proses dan bentuk penilaian

Sebagai fasilitator dan

berdasarkan konsensus

motivator

kelompoknya sendiri.

Networking Share vision Group decision making Time management

Mata kuliah ini menggunakan metode collaboratif learning yang diawali dengan kuliah/ceramah dengan topik tertentu sesuai dengan pokok pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi kelompok untuk mencari kesepahan terhadap materi yang dipelajari. Selanjutnya diberikan tugas mandiri dan tugas kelompok dengan maksud labih memahami materi dan memperkaya pengetahuan dengan berbagai referensi yang didapatkan dari perpustakaan maupun dari sumber lainya, baik dari internet maupun dari media massa lainnya.

Minggu berikutnya dilanjutkan pada materi selanjutnya dengan kembali memulai proses sebelumya yaitu kuliah interaktif dan dilanjutkan dengan tugas kelompok dan tugas individu yang kemudian diskusikan. Diskusi kelompok yang dilakukan dalam bentuk diskusi panel dikelas yang mana seluruh peserta mata kuliah dapat berkonstrubusi dalam proses tersebut.

ccxlix 5.

Tugas

1. Sesuai dengan strategi pembelajaran (Collaboratif Learning) maka: a. Setiap kelas dibagi menjadi 11 (sebelas) kelompok diskusi, sesuai dengan jumlah substansi materi Pend. Kewarganegaraan b. Setiap kelompok membuat makalah kelompok sesuai dengan subtansi materi yang ditugaskan. c. Setiap kelompok diskusi mempresentasikan materi dalam bentuk Microsoft Power Point (sesuai jadwal pada GBRP) PEMBAGIAN KELOMPOK DISKUSI KELOMPOK I II III IV V VI VII VIII IX

X XI

MATERI PANC NCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT PANC NCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NA NASIONA NAL IDENT NTITAS NA NASIONA NAL SISTEM KONS NSTITUSI POLITIK DAN STRATEGI DEMOKRASI IND NDONE NESIA HAK AZASI MANU NUSIA RULE OF LAW HAK DAN KEWAJIBAN WN

GEOPOLITIK IND NDONE NESIA GEOSTRATEGI IND NDONE NESIA

2. Persyaratan tugas kelompok Pemateri : a. Syarat tugas “makalah kelompok” :

•

Struktur Makalah (Sampul, Kata Pengantar, Daftar Isi, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, Daftar Pustaka)

•

Ruang lingkup Pembahasan sesuai dengan sasaran tugas dan kasus yang ditetapkan.

•

Makalah diketik computer pada kertas ukuran kwarto, huruf times new roman 12, spasi 1 ½, warna sampul (sesuai kesepakatan kelas)

•

Makalah dikumpul dalam bentuk soft copy dan hard copy

– Hard Copy dikumpul pada saat diskusi – Soft Copy (CD) dikumpul satu minggu setelah diskusi.

ccl b. Syarat tugas “power point ”

•

Microsoft Office Power Point

•

Memenuhi kaidah-kaidah power point berisi kalimat kunci/ kata- kata kunci (Singkat,padat,jelas dan menarik)

•

Soft Copy (CD) dikumpul bersama Soft Copy Makalah Kelompok

3. Tugas Kelompok/Mahasiswa peserta : a. Kelompok Peserta

•

Sub-Materi yang didiskusikan pada minggu perkuliahan dibagi pada kelompok yang tidak mempresentasi.

•

Setiap kelompok peserta diwakili salah seorang anggota menjelaskan sub materi yang ditugaskan (Power Point maks. 2 slide).

•

Membuat pertanyaan kelompok maksimal 2 (dua) pertanyaan dan dikumpulkan diawal perkuliahan.

b. Mahasiswa Peserta

•

Setiap peserta mencermati sub-materi yang menjadi tugasnya untuk diumpan balik

•

Setiap peserta membuat paper sesuai dengan sub tema yang ditugaskan diketik komputer pada kertas ukuran kwarto, huruf times new roman 12, spasi 1 ½, dikumpulkan diakhir sesi perkuliahan.

c. Pembagian Sub materi setiap kelompok peserta : Kelompok I : Pancasila Sebagai Sistem Filsafat SUB MATERI Hierarkhi/ Jenja jang Pengetahuan Perba bandingan filsafat dengan ilmu pe pengetahuan Ilmu filsafat dan caba bang-caba bangnya Pancasila Seba bagai Sistem Filsafat Pengertian sistem P la seba bagai siasntecm filsafat (ont,aenpi pis,aksiologi) Paonkcoaks-ipo pokok sila pa p asila (isi arti pa p casila) Fungsi dan tuju juan filsafat pa pancasila Filsafat Pancasila Dlm Konteks PKN

KELOMPOK II III, IV V VI VII VIX III X XI

ccli

Kelompok II : Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dan Negara SUB MATERI Pengertian ideologi Isi ideologi Pancasila ideologi nasional Dimensi-dimensi ideologi Ideologi terbu buka , ideologi tertutup Ideologi ba bangsa-ba bangsa didunia Reformasi sosio moral Kelompok III : Identitas Nasional SUB MATERI Latar Belakang dan Pengertian Muatan dan Unsur-unsur Keterkaitan Globa balisasi dengan Identitas Na Nasional Keterkaitan Intergrasi Na Nasional dan Identitas Na Nasional Paham Na Nasionalisme Revitalisasi Pancasila seba bagai Pembe berdayaan Identitas Na Nasional Kelompok IV : Sistem Konstitusi SUB MATERI Konstitusi Dinamika pe pelaksanaan UUD 1945 Lemba baga Ne Negara Kelompok V : Politik Dan Strategi SUB MATERI Pengertian po politik, strategi, dan po polstranas Stratifikasi po politik nasional Politik pe pemba bangunan nasional dan manaje jemen nasional. Permasalahan dan agenda pe pemba bangunan nasional tahun 2004-2009 Kelompok VI: Demokrasi Indonesia SUB MATERI Makna demokrasi. Bentuk-be bentuk demokrasi. Keunggulan demokrasi. Ni Nilai-nilai demokrasi. Macam-macam demokrasi yang pe pernah be berlaku di indonesia. Demokrasi dan pe pelaksanaannya di indonesia. Pendidikan demokrasi

KELOMPOK I III IV-VI VII VIII IX, X XI

KELOMPOK I II,IV V,VI VII,VIII IX X,XI

KELOMPOK I-III V-VII VIII-XI KELOMPOK I-II III-IV VI-VIII IX-XI

KELOMPOK I II,III IV V VII,VIII IX,X XI

cclii

Kelompok VII: Hak Azasi Manusia SUB MATERI Pengertian dan ruang lingkup HAM Seja jarah HAM Hak asasi dalam UUD 1945 HAM Menurut UU NO NO 39 TH1999 Kewaji jiba ban Asasi Manusia HAM pa pada tatanan globa bal; serta HAM di Indonesia: Permasalahan dan pe penegakannya Kelompok VIII: Rule Of Law SUB MATERI Latar Belakang Rule of Law Pengertian dan Lingkup Ru Rule of law; Isu-Isu Ru Rule of La Law, Prinsipp-pr prinsip Ru Rule of La Law Secara Formal di Indonesia; Prinsipp-Prinsip Ru Rule of La Law Secara Hakiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia; serta Strategi Pelaksanaan Ru Rule of La Law. Kelompok IX : Hak Dan Kewajiban Warga Negara SUB MATERI Pengertian ba bangsa dan Ne Negara; Penduduk dan warga Ne Negara;

KELOMPOK I,II III IV V,VI VII IX X,XI

KELOMPOK I II III,IV V,VI VIII,IX X,XI

KELOMPOK I II

Asas kewarganegaraan; Probl blem status kewarganegaraan; Hak Warga Ne Negara Kewaji jiba ban Warga Ne Negara; Kewaji jiba ban Ne Negara dan Pemerintah;

III,IV V-VII VIII X XI

Kelompok X : Geopolitik Indonesia SUB MATERI Perkemba bangan Teori Geopo politik Wawasan nasional Wawasan nusantara Geopo politik Dan Hukum Kewilayahan Geopo politik Dan Otonomi Daerah

KELOMPOK I II III,IV V-VII VIII,IX,XI

Kelompok XI : Geostrategi Indonesia SUB MATERI Pengertian geostrategi Perkemba bangan konsep geostrategi indonesia Ketahanan Na Nasional Seba bagai Perwuju judan Geostrategi Indonesia

KELOMPOK I,II III-VI VII-X

ccliii 4. Tugas akhir mahasiswa : a.

Mahasiswa menjawab pertanyaan yang ada pada buku teks pembelajaran dan dikumpulkan pada MINGGU VIII Mahasiswa menyatukan simpulan setiap materi dan membuatnya dalam bentuk paper dan dikumpulkan pada MINGGU XIV Syarat Tugas Akhir : • Ruang lingkup paper sesuai dengan sub materi yang telah ditetapkan. • Paper diketik komputer pada kertas ukuran kwarto, huruf times new roman 12, spasi 1 ½, warna sampul (sesuai kesepakatan kelas)

b. c.

• •

Paper maksimal satu halaman per sub materi Paper dikumpul dalam bentuk hard copy .

6. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan sesuai dengan bentuk strategi pembelajaran : a. Penilaian substansi kajian : SUBSTANSI KAJIAN SKOR (%) Pendahuluan 5% Pancasila seba 10 % bagai sistem filsafat Pancasila seba 5% bagai ideologi nasional Identitas nasional 10 % Sistem konstitusi 5% Politik dan strategi nasional 5% Demokrasi Indonesia 10 % Hak azasi manusia Rule of law Hak dan kewaji jiba ban warga negara Geopo politik ind. Geostrategi indonesia

5% 5% 10 % 15 % 15 %

b. Rekapitulasi penilaian substansi kajian: NO

SUBSTANSI KAJIAN

PROSES SCL I

II III

Pendahuluan  Pengantar  Kontrak pe perkuliahan  Penje jelasan materi-materi pe perkuliahan Penyaji jian subs bstansi T FIUNG AA LSTM EA S NDIRI TOTAL REMEDIAL

SKOR % 100%

KONSTRIBUSI NILAI

5%

60

95% 1 10 00 0% %

100%

1 25 5 100 Maksimal B-

ccliv

c. Remedial dan Rentang Nilai: Ketentuan Remedial : 1. Nilai Mahasiswa Maksimal B-

2. MHS DENGAN NILAI < 66 3. MHS DENGAN KEHADIRAN >= 80 %

RENTANG NILAI :

Pasal 33 (Nilai Hasil Belajar) ayat 4 (Kesetaraan nilai angka, nilai mutu, dan konversi untuk program diploma dan sarjana (S-1) sebagai berikut :

NILAI ANGKA >85 81-85 76-<81 71-<76 66-<71 61-<66 51-<61

NILAI MUTU A AB+ B BC+ C

NILAI KONVERSI 4,00 3,75 3,50 3,00 2,75 2,50 2,00

45-<51 <45

D E

1,00 0,00

d. Kriteria penilaian: •

PENDAHULUAN MINGGU INDIKATOR Kehadiran I Kehadiran, Pelaksanaan aturan II perkuliahan Kehadiran, Pelaksanaan aturan III perkuliahan

BOBOT 50

SKOR

25 5% 25

cclv •

DISKUSI KELOMPOK “PEMAKALAH” MINGGU INDIKATOR MAKALAH Ketepatan waktu pengumpulan Terpenuhinya bagian makalah Kemutakhiran referensi PRESENTASI Ketepatan ide IV-XIV Kejelasan uraian Kerjasama tim presentasi Kedisiplinan Kreativitas Ketuntasan materi

•

KN

…%

20 10 10 20

DISKUSI KELOMPOK “PESERTA”

MINGGU

IV-XIV

7.

BOBOT 100 15 60 25 100 20 20

INDIKATOR Pertanyaan kelompok Kehadiran dgn aturan perkuliahan Tugas (pr/kuis/modul) Partisipasi/ konstribusi Total

BOBOT 20 20 20 40 100

KN

…%

Aturan Perkuliahan

a. Peraturan Akademik Unhas

•

• •

Kelompok Mata Kuliah – Pasal 1 ayat 34, 38 – Pasal 11 ayat 1,5,6 & 7 Persyaratan Ujian – Pasal 29 Nilai T – Pasal 30 ayat 7 & 8

b. Surat Edaran UPT MKU

Dalam upaya lebih meningkatkan disiplin dan etika mahasiswa dalam mengikuti setiap perkuliahan, maka kepada seluruh mahasiswa peserta mata kuliah Bidang UPT. MKU Universitas Hasanuddin agar dalam mengikuti perkuliahan dan atau praktikum kiranya mengindahkan hal-hal berikut :

cclvi 1. Hadir di ruangan kuliah/praktikum tepat pada waktunya sesuai jadwal yang ada. 2. Kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan minimal 80% baru dapat dievaluasi. (Sesuai dengan aturan akademik) 3. Kegiatan Extra Kurikuler (seperti Bina Akrab, dll) tidak boleh mengganggu jadwal perkuliahan UPT. MKU. 4. Berpakaian bersih, rapi dan bersepatu. Tidak diperbolehkan memakai sandal, baju kaos oblong dan celana compang-camping dalam mengikuti perkuliahan dan atau praktikum. 5. Rambut disisir rapi dan tidak acak-acakan. 6. Selama kuliah berlangsung Hand Phone (HP) dimatikan dan tidak diperbolehkan keluar masuk ruangan dan atau mondar-mandir dalam ruangan yang mengganggu perkuliahan. 7. Menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah dalam ruangan, tidak mencoretcoret dinding kursi atau meja kuliah. Dosen pengajar dapat mengambil tindakan penertiban apabila mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat mengganggu jalannya perkuliahan di dalam kelas, termasuk apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak diindahkan oleh mahasiswa c. Kesepakatan Dalam Kelas Perkuliahan

……………………………

8. MINGGU

HARI/TGL/WAKTU/RU

KE-

ANGAN

Jadwal Perkuliahan TOPIK BAHASAN

BACAAN/BAB

PENDAHULUAN

I-III

1. Penjelasan tentang materi dan aturan perkuliahan 2. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan 3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 4. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

IV

Pancasila sebagai sistem filsafat

V

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara

VI VII

Buku Pend. KWN Bab.I &Literatur lain

Buku Pend. KWN Bab.II&Literatur lain Buku Pend. KWN Bab.III&Literatur lain

Identitas nasional

Buku Pend. KWN Bab.IV &Literatur lain

Sistem Konstitusi Indonesia

Buku Pend. KWN Bab.V &Literatur lain

cclvii Buku Pend. KWN Bab.VI&Literatur lain

VIII

Politik dan strategi nasional

IX

Demokrasi dan pendidikan demokrasi Hak asasi manusia,

Buku Pend. KWN Bab.VII &Literatur lain

Rule of law

Buku Pend. KWN Bab.IX &Literatur lain

Hak dan kewajiban wn

Buku Pend. KWN Bab.X

X XI XII XIII

&Literatur lain

Geo politik indonesia Geo strategi indonesia

XIV

XV XVI

Buku Pend. KWN Bab.VIII &Literatur lain

Tugas Akhir UJIAN AKHIR SEMESTER REMEDIAL

Buku Pend. KWN Bab.XI &Literatur lain Buku Pend. KWN Bab.XII &Literatur lain

Buku Pend. KWN & Literatur lain Buku Pend. KWN & Literatur lain Buku Pend. KWN & Literatur lain

B. KEGIATAN BELAJAR PROSES PEMBELAJARAN A. Tahap Awal Pembelajaran ( 10 menit ) :

1. Dosen/Fasilitator : a. Menyampaikan pengantar perkuliahan b. Mengingatkan tentang aturan perkuliahan/kontrak belajar terkait dengan materi danstrategi pembelajaran pada minggu tersebut 2. Mahasiswa (kelompok pemateri) : a. Mempersiapkan presentasi materi (mengatur media pembelajaran) b. Menyerahkan makalah kelompok kepada dosen/fasilitator. 3. Mahasiswa (kelompok peserta) menyerahkan pertanyaan kelompok kepada dosen/fasilitator. B. Tahap Presentasi Kelompok Pemateri ( 30 menit ) :

1. Mahasiswa (kelompok pemateri) mempresentasikan materi dengan ruang lingkup sesuai dengan GBRP 2. Mahasiswa (anggota kelompok peserta) mencermati presentasi dengan fokus pada sub materi yang menjadi tugasnya untuk diumpan balik. 3. Dosen/Fasilitator : a. Mencermati presentasi dan mengamati dinamika kelas pembelajaran

cclviii b. Mengumpan balik secara tertulis tugas makalah (mengoreksi/menambahkan) c. Membaca, memilah dan memilih pertanyaan kelompok peserta diskusi d. Mengisi kolom-kolom penilaian C. Tahap Umpan Balik Kelompok Peserta ( 40 menit ) :

kelompok

1. Dosen/fasilitator menyerahkan pertanyaan pilihan kepada kelompok pemateri. 2. Mahasiswa (perwakilan kelompok peserta) menjelaskan (umpan balik) pada sub materi yang menjadi tugasnya masing-masing. 3. Mahasiswa (kelompok pemateri) : a. umpan balik pertanyaan kelompok peserta b. Mencermati Mempersiapkan jawaban kelompok peserta 4. Dosen/Fasilitator : a. Mencermati umpan balik kelompok peserta dan mengamati dinamika kelas pembelajaran b. Mencatat hal-hal yang penting, berbeda dengan penjelasan kelompok pemateri untuk dijelaskan pada akhir perkuliahan. c. Mengisi kolom-kolom penilaian

D. Tahap Diskusi Kelas ( 50 menit ) :

1. Mahasiswa (kelompok pemateri) menyampaikan jawaban terhadap pertanyaanpertanyaan kelompok peserta. 2. Mahasiswa (anggota kelompokkelompok peserta) mengumpan balik jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut.. 3. Dosen/Fasilitator : a. Mencermati diskusi dan dinamika kelas pembelajaran b. Mengarahkan dan memberi alternatif pada hal-hal yang bermasalah. c. Mengisi kolom-kolom penilaian E. Tahap Akhir Pembelajaran ( 20 menit ) :

1. Dosen/Fasilitator : a. Menyampaikan simpulan materi pembelajaran b. Bila sasaran pembelajaran dianggap belum tercapai dengan diskusi maka dapat dimunculkan kasus terkait dengan materi pembelajaran 2. Mahasiswa (kelompok pemateri) menerima makalah yang telah diumpan balik oleh dosen untuk diperbaiki dan dikumpul minggu berikutnya 3. Mahasiswa (setiap anggota kelompok peserta) mengumpulkan tugas individunya.

cclix C. RUBRIK PENILAIAN

a. Penilaian kelompok pemateri INDIKATOR MAKALAH Ketepatan waktu pengumpulan Terpenuhinya bagian makalah Kemutakhiran referensi PRESENTASI Ketepatan ide Kejelasan uraian Kerjasama tim presentasi Kedisiplinan Kreativitas Ketuntasan materi

KODE M M1 M2 M3

BOBOT 100 15 60 25

P P1 P2 P3 P4 P5 P6

100 20 20 20 10 10 20

Keterangan : • M1 = Ketepatan waktu pengumpulan o Tepat waktu ( satu minggu setelah dipresentasikan) o Tidak tepat waktu o Melewati dua minggu setelah dipresentasikan • M2= Terpenuhinya bagian makalah o Terpenuhinya bagian makalah yang disyaratkan o Tidak sesuai dengan syarat tugas Syarat tugas “makalah kelompok” :

KN

…%

= 15 = 7,5 =0 = 60 = 30

•

•

•

Struktur Makalah (Sampul, Kata Pengantar, Daftar Isi, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, Daftar Pustaka) • Ruang lingkup Pembahasan sesuai dengan sasaran tugas dan kasus yang ditetapkan. • Makalah diketik computer pada kertas ukuran kwarto, huruf times new roman 12, spasi 1 ½, warna sampul (sesuai kesepakatan kelas) M3= Kemutakhiran referensi o Minimal satu jurnal dan empat buku pustaka = 25 o Kurang dari ketentuan = 20 o Tidak memiliki referensi/daftar pustaka =0 P1= Ketepatan ide o Penyampaian argument bedasarkan data dan fakta, dengan o o

rujukan buku dan ahli Kurang/tidak tepat Tidak menyampaikan pendapat

= 20 = 10 =0

cclx

•

•

•

•

•

P2= Kejelasan uraian o Mampu mendekripsi, kesesuaian penjelasan dengan Topik bahasan o Kurang/tidak tepat o Tidak menyampaikan pendapat P3= Kerjasama tim presentasi o Setiap anggota kelompok bertugas mempresentasi dan Menguasai penjelasan o Setiap anggota kelompok bertugas mempresentasi/ Menguasai penjelasan o Tidak membagi tugas sesame anggota kelompok

= 20 = 10 =0

= 20 = 10 =0

P4= Kedisiplinan o Ketepatan waktu memulai diskusi, efisiensi penggunaan waktu presentasi o Ketepatan waktu memulai diskusi/ efisiensi penggunaan waktu presentasi

= 10

P5= Kreativitas o Presentasi sesuai dengan kaidah-kaidah power point dan Penggunaan contoh kasus dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh peserta. o Presentasi sesuai dengan kaidah-kaidah power point/ Penggunaan contoh kasus dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh peserta.

= 10

P6= Ketuntasan Materi o Penjelasan materi oleh masing-masing anggota kelompok selesai sesuai dengan waktu yang disediakan dan terjawabnya semua pertanyaan pada sesi diskusi. o Penjelasan materi oleh masing-masing anggota kelompok selesai sesuai dengan waktu yang disediakan dan terjawabnya semua pertanyaan pada sesi diskusi.

= 20

=5

=5

= 10

b. Penilaian kelompok peserta INDIKATOR Pertanyaan kelompok Kehadiran dgn aturan perkuliahan

Tugas Individu (paper) Konstribusi Total

KODE K1 K2

BOBOT 20 20

KN

K3 K4 K

20 40 100

…%

cclxi Keterangan : • K1 = Pertanyaan Kelompok o Ada pertanyaan klp, pertanyaan sesuai dengan materi dan dikumpul sebelum presentasi o Ada pertanyaan klp/ pertanyaan sesuai dengan materi / dikumpul sebelum presentasi o Tidak ada pertanyaan kelompok

= 20 = 10 =0

K2 = Kehadiran dengan pelaksanaan aturan kuliah o Mahasiswa hadir dengan mengikuti aturan perkuliahan o Mahasiswa hadir tapi melanggar aturan perkuliahan o Tidak hadir

•

= 20 = 10 =0

K3 = Tugas individu o Mahasiswa mengumpulkan tugas pada waktu pembelajaran o Mahasiswa mengumpulkan tugas melewati waktu pembelajaran (dua minggu setelah perkuliahan) o Tidak mengumpulkan tugas individu

•

= 20 = 10 =0

K4 = Konstribusi o Mahasiswa yang mewakili kelompoknya mengumpan balik Sub materi yang ditugaskan/ mahasiswa yang berargumen terkait dengan materi yang dibahas o Mahasiswa yang hanya berpartisipasi (menjaga suasana diskusi yang kondusif) o Mahasiswa tidak berpartisipasi dan berkonstribusi

•

= 40 = 20 =0

D. DAFTAR PENILAIAN DAFTAR NILAI MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN MATAKULIAH: PENDIDIKAN KEWA RGANEG ARAAN

HARI/WAKTU

:

FAKULTAS :

RUANGA N

:

JURUSAN

DOSEN

: RAHM ATULLAH,M.Si

:

NO N IM NAMA

n a ri d a h e K

L C S

PROSES PEMBELAJARAN

P I-III 5 %

IV

V

1 10 %

2 5 %

VI 3 10 %

VII VIII 4 5 %

5 5 %

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

Jum

6 10 %

7

8

9

10

11

lah

5 %

5 %

10 %

15 %

15 %

s e T l a n i F

. h k A . s g T

XV

XVI

25 %

15 %

r o k S l ta o T

I A L I N

100 %

60 %

100 %

1

0

0

0

E

2

0

0

0

E

3

0

0

0

E

cclxii

Modul PKN

Recommend Documents