NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANGANTI PROSTITUSI
OLEH KHOIRUNNISA
PRESIDENT UNIVERSITY 2015
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Naskah Akademik tentang Anti Prostitusi. Naskah Akademik ini dibuat sebagai salah satu tugas dalam menyelesaikan Mata Kuliah Legal Drafting pada Program Studi Ilmu Hukum President University. Dokumen naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Anti Prostitusi ini Merupakan upaya untuk melengkapi Peraturan Daerah yang telah ada yaitu Peraturan Daerah Tingkat II Indramayu No. 7 Tahun 1999, dan dimaksudkan untuk menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Semoga Naskah Akademik ini dapat terealisasikan dengan peraturan yang lebih lengkap yang dapat mengatur tentang larangan prostitusi, yang semoga nantinya bias menjadi jawaban bagi keresahan masyarakat luas tentang meluasnya praktek prostitusi.
Cikarang, 13 Mei 2014
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................ i DAFTAR ISI...................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN...................................................................................... 1 1.1.Latar belakang......................................................................................... 1 1.2.Identifikasi Masalah.................................................................................. 3 1.3.Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik..............................3 1.4.Metode..................................................................................................... 4 BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.............................................5 1.1.Kajian Teoretis.......................................................................................... 5 2.2.Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma...8 2.3.Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.......................................................................9 2.4.Kajian Terhadap Penerapan Sistem Baru................................................10 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PROSTITUSI.................................................................................... 11 3.1.Pengaturan Prostitusi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.......11 3.2.Pengaturan Prostitusi Dalam Peraturan Daerah Tingkat II Indramayu No. 7 Tahun 1999......................................................................................... 12 3.3.Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak...........14 3.4.Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang....................................................................14 3.5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik............................................................................................... 15 BAB IV LANDASAN FOLOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANTI PROSTITUSI........................................16 4.1.Landasan Filosofis..................................................................................16 4.2.Landasan Sosiologis............................................................................... 16 4.3.Landasan Yuridis.................................................................................... 16 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.........................................19 5.1.Materi Muatan Peraturan Daerah/Kota...................................................19
2
5.1.1.
Ketentuan Umum......................................................................19
5.1.2.
Asas dan Tujuan.........................................................................19
5.1.3.
Materi Pengaturan.....................................................................21
5.1.4.
Ketentuan Sanksi.......................................................................22
5.1.5.
Ketentuan Penutup....................................................................22
BAB VI PENUTUP........................................................................................... 23 6.1.Kesimpulan............................................................................................. 23 6.2.Saran...................................................................................................... 23 DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... 24
3
4
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar belakang Globalisasi yang terjadi pada zaman sekarang ini, secara signifikan merubah semua tatanan hidup dan budaya yang dahulunya telah berlaku, khususnya di Indonesia ini yang pada awalnya seperti yang kita ketahui Indonesia sangat kental dengan budaya Timur yang sopan santunnya masih sangat kental. Semakin berubahnya tatanan hidup semakin berubah pula gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan konsumtif. Salah satu masalah yang akan timbul adalah kemiskinan yang terjadi dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Hal ini menyebabkan perubahan moral yang signifikan dan meningkatnya permasalahan sosial yang timbul, diantaranya permasalahan pelacuran atau yang disebut prostitusi. Masalah social seperti pelacuran merupakan salahsatu damapak kemiskinan yang terjadi pada masyarakat perkotaan pada umunya tetapi jugas eiring berkembangnya zaman prostitusi ini mulai terjadij uga di pedesaan. Akibat hal tersebut lambat laun tentu akan berimbas pada makin rusaknya moralitas generasi muda dan hilangnya norma masyarakat timur yang terkenal santun. Bangsa Indonesia yang terkenal bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila yaitu sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Pengaturan mengenai masalah prostitusi terdapat pada Kitab UndangUndang Hukum Pidana pasal 296 KUHP dan pasal 506 KUHP. Selain pasal pada KUHP adapula berbagai peratura perundang-undangan yang mengaturnya, meskipun belum secara tegas danspesifik mengatur prostitusi, misalnya mengatur tentang perlindungan anak, perdagangan orang dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Landasan yuridis yang berhubungan dengan materi prostitusi ini adalah UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun dalam pelaksanaanya, terutama dalam hal penegakan, banyak yang menimbulkan polemic dan memunculkan sikap 1
antipasti masyarakat terhadap peraturan tersebut. Padahal tanpa adanya UndangUndang tersebut dapat semakin menimbulkan carutmarutnya moral bangsa itu sendiri. Masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah masyarakat yang sopan, santun dan penuh dengan tatakrama, dalam hati nurani bangsa Indonesia tentunya telah mengakar sikap tersebut. Di daerah Indramayu, kegiatan prostitusi sudah jelas adalah perbuatan illegal namun sangat menjamur dapat dengan mudah ditemukan dan dijumpai, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi berkedok tempat usaha seperti warung-warung yang berkedok seperti menjual makanan, minuman, dan lain-lain. berbagai alasan yang diungkapkan para pelaku prostitusi ini adalah dorongan ekonomi. Sebenarnya Indramayu telah memiliki Peraturan Daerah tentang Prostitusi, yaitu Peraturan Daerah Tingkat II Indramayu No. 7 Tahun 1999. Tetapi sejauh ini belum bias mengatur dengan baik larangan mengenai praktek prostitusi itu sendiri. Dalam peraturan daerah tersebut belum dengan rinci/spesifik mengatur mengenai larangan terhadap aspek-aspek lain yang sebenarnya sangat berkaitan dengan adanya praktek prostitusi tersebut, selain para pelaku ataupun penyedia jasanya. Seiring dengan makin maraknya praktek prostitusi yang terjadi di Indramayu ini, harus diperhatikan pula bukan hanya pemerintah yang berkewajiban untuk meniadakan praktek prostitusi ini, tetapi pihak di luar pemerintah pun harus membantu atau mendorong larangan praktek prostitusi ini. Merujuk pada uraian masalah diatas, perlu adanya Peraturan Daerah baru yang memperbaiki Peraturan Daerah lama yang dirasa kurang bias mengatur mengenai larangan prostitusi ini. Isi Peraturan Daerah yang baru ini juga perlu dilengkapi dengan pengaturan tentang larangan bagi para pemakai jasa prostitusi, dan juga larangan bagi semua pihak yang memudahkan dan/atau memajukan adanya praktek prostitusi ini. Atas latar belakang tersebut maka dibutuhkan suatu kajian untuk penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Indramayu tentang Anti Prostitusi yang diharapkan
2
dapat menjadi sarana mewujudkan daerah Indramayu bebas dan bersih dari praktek prostitusi dan kesejahteraan bagi masyarakat Indramayu. 1.2.
Identifikasi Masalah Kajian ini menjawab masalah-masalah sebagai berikut: 1. Apa saja persoalan-persoalan hokum dan social terkait dengan masalah social prostitusi? Bagaimana permasalahan tersebut telah dan seharusnya diatasi? 2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anti Prostitusi sebagai dasar pemecahan masalah tersebut? 3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anti Prostitusi? 4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anti Prostitusi?
1.3.
Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruanglingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Anti Prostitusi adalah: 1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait prostitusi serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut; 2. Merumuskan permasalahan
hukum
yang
dihadapi
sebagai
alasan
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anti Prostitusi sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anti Prostitusi; 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anti Prostitusi. 1.4.
Metode Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Anti Prostitusi ini didasarkan pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Dengan demikian pendekatan atau metode penelitian hukum sebagai 3
dasar penyusunan naskah ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang mengkaji hokum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasan hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Dalam penelitian ini kami menggunakan data dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 296 KUHP dan pasal 506 KUHP serta Peraturan Daerah Tingkat II Indramayu No. 7 tahun 1999. Selain menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penyusun juga sebelum menyusun Naskah Akademik ini menggunakan metode ROCCIPI (Rule, Opprtunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology) karena dengan ROCCIPI ini membantu penyusun dengan mudah menemukan dan menentukan tujuh indicator dan/atau factor yang harus ada dalam sebuah Naskah Akademik. Dengan adanya ROCCIPI ini mempermudah penyusun dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini. Penyusun juga mendiskusikan mengenai Penyusunan akademik dengan dosen pengajar Mata Kuliah Legal Drafting yang membimbing bagaimana cara menyusun Naskah Akademik.
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS 1.1.
Kajian Teoretis Prostitusi adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuhnya. Di kalangan masyarakat Indonesia, pekerja seks Komersial (PSK) dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat, namun ada pula pihak yang menganggap
4
pekerja seks Komersial (PSK) sebagai sesuatu yang buruk, malah jahat, tapi dibutuhkan oleh beberapa pihak yang sering menggunakan jasa prostitusi ini. Menurut teori definisi pelacuran yang dikemukakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, para ahli maupun Peraturan Pemerintah yaitu: 1. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Hubungan seksual yang dimaksudkan bisa berupa seks oral ataupun hubungan seks, seseorang yang menjual jasa seksual tersebut biasanya disebut dengan pelacur atau Pekerja Seks Komersial (PSK). 2. Menurut Commemge dalam Tjahjo Purnomo(1985:10) prostitusi atau pelacuran adalah suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukan untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang kepada wanita tersebut. 3. Kartini kartono (1992:207) medefinisikan
prostitusi
atau
pelacuran
merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks, dengan imbalan pembayaran. 4. Soerjono Soekanto (1990:374) mengatakan prostitusi atau pelacuran merupakan suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri untuk melakukan perbuatanperbuatan seksual dengan mendapatkan upah.
Berdasarkan beberapa pendapat mengenai prostitusi di atas, dapat disimpulkan beberapa hal: 1. Pelacuran atau prostitusi merupakan proses dimana seseorang menjual jasanya untuk sesuatu yang dianggap berharga oleh dirinya, seperti materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk memenuhi keinginan terhadap materi oleh si pelaku prostitusi. 2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa terkendali dengan banyak orang disertai ekploitasi dan komersialisasi, imppersonal tanpa afeksi sifatnya.
5
3. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada orang banyak untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan bayaran. 4. Pelacuran ialah perbuatan yang dilakukan perempuan dengan meyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapat upah. Menurut Kartini Kartono (1992:209) ada beberapa orang yang termasuk kategori pelacuran atau prostitusi yaitu : 1. Penggundikan yaitu pemeliharaan istri tidak resmi, istri gelap atau perempuan piaraan. Mereka hidup sebagai suami istri, namun tanpa ikatan perkawinan. 2. Tante girang yaitu wanita yang sudah menikah, namun tetap melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain, untuk mengisi waktu kosong dan bersenang-senang dan mendapatkan pengalaman-pengalaman seks lain. 3. Gadis-gadis bar yaitu gadis-gadis yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar dan sekaligus bersedia memberikan layanan seks kepada para pengunjung. 4. Gadis-gadis bebas yaitu gadis-gadis yang masih sekolah atau putus sekolah, putus studi akademik atau fakultas, yang mempunyai pendirian yang tidak baik dan menyebarluaskan kebebasan seks untuk mendapatkan kepuasan seksual. 5. Gadis-gadis panggilan adalah gadis-gadis dan wanita-wanita yang biasa menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai pelacur, melalui penyaluran tertentu. 6. Gadis-gadis taxi, yaitu gadis-gadis panggilan yang ditawar-tawarkan dan dibawa ketempat-tempat hiburan dengan taxi-taxi tersebut. 7. Hotstes atau pramuria yaitu wanita-wanita yang menyamarkan kehidupan malam dalam nightclub. Yang pada intinya profesi hostess merupakan bentuk pelacuran halus. 8. Promisikuitas inilah hubungan seks secara bebas dengan pria manapun juga atau dilakukan dengan banyak laki-laki. Perubahan yang signifikan dari kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang diakibatkan
oleh
globalisasi
membuat
sebagian
individu
tidak
bisa
menyesuaikan dengan keadaan sehingga menyebabkan ketidak harmonisan. Ketidak harmonisan tersebut menyebabkan munculnya konflik internal maupun eksternal dari diri individu tersebut. Berikut adalah beberapa faktor pendorong yang menyebabkan seseorang melakukan praktek prostitusi: 6
1. Faktor internal Faktor internal ini dalam ROCCIPI bisa dokategorikan sebagai capacity, yaitu dorongan yang desebabkan dari diri pelakunya tersebut. Yang termasuk dalam capacity ini berdasarkan kasus prostitusi di Indramayu khususnya adalah rendahnya pendidikan dan keterbatasan skill/keahlian dari pelakunya sendiri. Semakin rendah pendidikan seseorang, keahlian yang dimiliki pun semakin terbatas yang menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang pada umumnya memiliki kualifikasi yang tinggi yang tentu saja sulit untuk dipenuhi oleh yang memiliki pendidikan rendah. Hal itu yang membuat para pelaku prostitusi memilih jalan pintas memilih pekerjaan sebagai pelaku prostitusi. 2. Faktor eksternal Faktor internal ini dalam ROCCIPI bisa dokategorikan sebagai opportunity, yaitu dorongan yang desebabkan dari luar ataupun lingkungan. Faktor eksternal ini bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum atau diluar pernikahan. Hal ini semakin memperbanyak jumlah pelacur, karena tidak adanya sanksi yang tegas yang perlu mereka takuti. merosotnya norma-norma susila dan keagamaan. Masyarakat sekarang sudah bersifat acuh tak acuh dan cenderung cuek sehingga mereka hanya mengurusi kehidupan pribadi tanpa memperdulikan norma-norma susila dan keagamaan dalam masyarakat. bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan-kebudayaan setempat. Hal ini tidak terlepas dari asimilasi kebudayaan, dimana kebudayaan Barat membuat norma-norma susila dan keagamaan semakin merosot. 2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma Asas-asas yang diharapkan dari peraturan daerah yang akan dibuat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ,pasal 5 adalah: 1. Asas kejelasan tujuan. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah untuk membuat undang-undang yang kuat dan dapat disetujui dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat 7
serta melindungi kepentingan masing-masing pihak baik pemerintah maupun masyarakat. 2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan demi hukum,bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 3. Asas dapat dilaksanakan. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan
harus
memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. 4. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Asas kejelasan rumusan. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 6. Asas keterbukaan. Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun asas-asas lain yang diharapkan dalam muatan materi perundangundangan adalah asas keadilan, setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, dimana selama ini dalam semua perturan mengenai prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidna maupun Peraturan daerah belum adanya keadilan, karena pada peraturan tersebut kita hanya menemuukan larangan bagi para penyedia jasa dan para PSK nya saja, sedangkan bagi para konsumen atau pengguna jasa prostitusi tidak ada larangan sama sekali.
8
2.3. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat Di Indramayu peraturan yang mengatur mengenai prostitusi adalah Peraturan Daerah Tingkat II Indramayu No. 7 tahun 1999 Tentang Prostitusi. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa pemerintah daerah Indramayu melarang adanya praktek prostitusi kelompok ataupin individu. Dengan rinci pula dijelaskan men genai apa saja yang diduga termasuk dalam praktek prostitusi dalam bentuk apapun dilarang di Indramayu. Dalam hal penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemenrintah Daerah Indramayu. Wewenang para Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertera dengan jelas dalam Peraturan Daerah ini dari mulai menerima laporan sampai menyerahkan kasus kepada Penuntut Umum. Pemerintah Daerah Indramayu mengeluarkan Peraturan Daerah ini karena menganggap bahwa prostitusi ini memiliki banyak sekali kerugian bagi negara maupun masyarakat. Adanya praktek prostitusi membuat lingkungan masyarakat tidak sehat. Para pelaku prostitusi dipandang rendah oleh masyarakat sekitar, dicemooh, dihina dan lain-lain sebagainya. Pekerjaan prostitusi ini pula dianggap sebagai kegiatan yang merendahkan martabat wanita. Dalam prakteknya juga prostitusi ini tidak jarang terjadi pemerasan tenaga kerja, para wanita dipaksa untuk menjadi PSK. Prostitusi ini merupakan tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dan agama, maka prostitusi hanya akan mengakibatkan efek negtif. Dengan adanya praktek prostitusi ini bisa merusak sendi-sendi kehidupan berkeluarga, memberikan pengarus yang tidak sesuai moral kepada lingkungan masyarakat khususnya anak-anak muda, merusak moral, norma kesusilaan, norma hukum dan juga norma agama. 2.4. Kajian Terhadap Penerapan Sistem Baru Sistem yang harus diterapkan pada proses peniadaan praktek prostitusi di Indramayu adalah harus adanya suatu lembaga yang mengatur dan mengawasi khusus terhadap praktek prostitusi dan selain itu mengenai sanksi yang dikenakan kepada para pelaku praktek prostitusi maupun pengguna jasa prostitusi jangan hanya hukuman pidana kurungan ataupun denda, tetapi sebagai usaha pemerintah
9
untuk mengembalikan lingkungan sehat di masyarakat harus adanya pemberian edukasi dan rehabilitasi kepada mereka, supaya mereka juga bisa memperbaiki hidup mereka kedepannya. Pengaruh yang mungkin akan timbul atas sistem yang akan diterapkan adalah adanya ketimpang tindihan wewenang pengaturan mengenai prostitusi ini antara lembaga yang sebelumnya menangani masalah prostitusi ini dengan badan baru yang dibentuk, untuk itu harus adanya pembagian wewenang. Implikasinya bagi keuangan daerah mungkin akan mengalami pengeluaran yang lebih, tetapi dengan adanya badan ini akan membuat praktek prostitusi lebih terkontrol.
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT PROSTITUSI Bab ini menguraikan sejumlah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan larangan prostitusi. Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan prostitusi adalah Kitab Undang-Undng Hukum Pidana pasal 269 KUHP dan pasal 506 KUHP dan ada juga Peraturan Daerah Tingkat II Indramayu No. 7 tahun 1999. Dalam bab ini akan dijelaskan lebih dahulu bagaimana Kitah Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai larangan prostitusi, kemudian selanjutnya akan dibahas juga bagaimana pengaturan larangan prostitusi diatur dalam Undang-Undang atau peraturan yang terkait dengan larangan prostitusi ini. 3.1.
Pengaturan Prostitusi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dasar pengaturan larangan prostitusi di Indonesia hanya memiliki dua pasal dalam KUHP, yaitu pasal 269 KUHP dan pasal 506 KUHP. Pada dua pasal tersebut memang dengan tegas menyatakan bahwa melarang adanya praktek prostitusi, tetapi hanya dengan dua pasal dalam KUHP tersebut pengaturan mengenai larangan prostitusi dilarang kurang jelas dan tidak tepat sasaran karena terlalu general dan tidak mengatur secara spesifik. Kedua pasal tersebut belum bisa mengakomodir semua aspek yang terlibat dalam praktek prostitusi.
10
Pada pasal 269 KUHP disebutkan bahwa “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”, dan pasal 506 KUHP menyebutkan bahwa “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Jika kita melihat pada isi dan kandungan kedua pasal tersebut, pada kedua pasal tersebut hanya dengan jelas melarang pihak atau orang yang mengakomodir praktek prostitusi atau yang biasa disebut dengan mucikari/germo. Bagi para pelaku prostitusi dan bahkan bagi para pengguna jasa prostitusi ini tidak dengan tegas dilarang oleh KUHP. Salah satu pihak yang membuat praktek prostitusi semakin berkembang adalah para pengguna jasa prostitusi, karena merekalah yang memberikan keuntungan bagi para pembuka praktek prostitusi. Jika dilihat dari unsur-unsur pasal 269 KUHP dan 506 KUHP pengguna jasa prostitusi tidak bisa dijatuhi pertanggung jawaban pidana. Dilihat dari penjabaran diatas, KUHP belum memiliki aturan yang jelas mengenai pidana terhadap pelaku prostitusi (PSK) ataupun bagi pengguna jasa prostitusinya sendiri. Dibutuhkan kajian yang mendalam untuk bisa menjatuhkan pidana kepda PSK dan pengguna jasa prostitusi. 3.2.
Pengaturan Prostitusi Dalam Peraturan Daerah Tingkat II Indramayu No. 7 Tahun 1999 Pengaturan mengenai prostitusi di Indramayu ini ditujukan untuk menertibkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap praktekpraktek prostitusi di Kabupaten Indramayu. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini
juga
menunjukan
keseriusan
Pemerintah
membersihkan Indramayu dari paraktek prostitusi.
11
daerah
Indramayu
untuk
Di dalam Peraturan Daerah ini disebutkan apa yang dimaksud dengan prostitusi dan pelacura. Yang disebut dengan prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan, sedangkan prostitusi adalah suatu perbuatan dimana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan badan dengan lawan jenisnya dan menerima pembayaran baik berupa uang maupun bentuk lainnya. Jika kepala daerah mengetahui atau melihat tindakan yang digolongkan sebagai tindakan prostitusi yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah ini, kepala daerah berhak memerintah untuk menutup tempat-tempat yang menurut penilaian dan keyakinannya digunakan perbuatan prostitusi. Mengenai ketentuan pidana disebutkan bahwa jika melanggar aturan yang ada pada Peraturan daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pihak penyidik praktek prostitusi ini memiliki wewenang yang bisa dijalankan saat melakukan penyidikan kasus prostitusi ini, yaitu adalah: 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakk pidna 2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan 3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 4. 5. 6. 7.
tersangka Melakukan penyitaan benda dan atau surat Mengambil sidik jari dan memotret seseorang Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara 8. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. 9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dipertanggungjawabkan.
12
yang
dapat
Meskipun Peraturan daerah ini mengatur dari mulai apa itu prostitusi, tindakkan apa saja yang termasuk dalam prostitusi sampai dengan tindakan apa yang harus dilakukan oleh kepala daerah dan hukuman apa yang bisa diterapkan pada prostitusi ini, peraturan daerah ini belumlah maksimal dan efektif karena jika kita pada pasal-pasalnya tidak ada satupun pasal yang melarang atau membahas mengenai larangan bagi penggguna jasa prostitusi. Jika kita melihat pada perkembangan prostitusi, tidak lepas dari peran pengguna jasanya yang semakin meningkat yang akhirnya prostitusi itu tidak bisa musnah begitu saja karena masih menghasilkan keuntungan yang banyak. 3.3.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada undang-undang perlindungan anak ini adapula diatur mengenai tindakan cabul pada seorang anak. Karena mengingat bahwa praktek prostitusi bukan hanya pada orang dewasa tetapi juga anak-anak. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi anak-anak, karena anak-anak adalah ptensi, dan generasi penerus bangsa yang akan memimpin bangsa ini selanjut nya. Pada undang-undang ini dituangkan dalam pasal 81 dan 82. Pasal 81 menyatakan bahwa “orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”. Pasal 82 menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”. Dalam undang-undang ini sudah jelas disebutkan larangan untuk melakukan perlkuan cabul ataupun memaksa anakanak melakukan perbuatan cabul.
13
3.4.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada undang-undang ini sudah jelas pengaturan mengenai larangan orang untuk menjual seseorang dengan maksud mengekploitasinya itu dilarang dan akan dikenai ketentuan pidana. Jika kegiatan pelacuran tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan atau peksaan terhadap seseorang untuk mau dujadikan pekerja seks komersial,, maka tindakan tersebut bisa dikenaka pidana berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai eksploitasi orang, bisa dipidana paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 dan paling banyak Rp 600.000.000,00.
3.5.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Setiap oran dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,000.
14
BAB IV LANDASAN FOLOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANTI PROSTITUSI 4.1.
Landasan Filosofis Rancangan Peraturan Daerah tentang Anti Prostitusi ini dibuat untuk Tujuan pembangunan nasisional Indonesia yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan nasional berasaskan Pancasila, sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu sudah selayaknya kalau perilaku pelacuran itu tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat Indonesia. Untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut, maka perlu memperhatikan pembangunan di bidang hukum, yang salah satunya, adalah tentang pelaksanaan hukum pidana. Hukum pidana bagi suatu bangsa merupakan indikasi yang penting tentang tingkat peradaban bangsa itu, karena di dalamnya tersirat bagaimana pan-dangan bangsa tersebut tentang etika (tata susila), moralitas, sistem masyarakat, dan norma-norma sosial. Pengaturan mengenai penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah di Indonesia perlu lebih diarahkan bagi tercapainya keadilan sebuah hukum bagi semua pihak, dan tidak ada yang merasa dirugikan serta bagi tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
15
4.2.
Landasan Sosiologis Pengaturan Prostitusi di daerah Indramayu maupun pada pengaturan nasional belum bisa memenuhi apa yang masyarakat harapkan, karena pada peraturan yang sudah ada hanya mengatur sebagian kecil masalah dari prostitusi, tidak seluruhnya. Dengan masih berkembangnya praktek prostitusi di kalangan masyarakat membuta lingkungan tidak sehat dan bisa saja menyebabkan konflik karena ketidaksesuaian yang terjadi di kalangan masyarakat tersebut.
4.3.
Landasan Yuridis Mengenai prostitusi, Indonesia memiliki peraturan yang mengatur tentang prostitusi ini, yaitu pada pasal 259 dan 506 Kitab Undang-Undanh Hukum Pidana (KUHP). Pasal dalam KUHP tersebut menjadi sumber hukum utama bagi praktek prostitusi. Selain peraturan yang tercantum dalam KUHP, ada pula peraturan lain yang mengatur tentang prostitusi, yaitu peraturan yang hierarkinya lebih rendah dari KUHP, yaitu Peraturan Daerah. Beberapa daerah memiliki peraturannya masing-masing untuk mengatur prostitusi di daerah mereka. Daerah membuat peraturan yang lebih spesifik, karena mereka tau sendiri bagaimana keadaan prostitusi di daerah mereka. Indramayu memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang prostitusi, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Prostitusi. Pada pasal 259 KUHP disebutkan “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Pada pasal ini tidak secara tegas mengatur mengenai larangan seseorang untuk merelakan dirinya sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil) dan tidak secara tegas pula mengatur larangan seseorang untuk menggunakan jasa prostitusi. Tetapi pada pasal ini terdapat unsur objektif mengenai perbuatan yang menyebabkan dilakukannya perbuatan prostitusi dan mempermudah terjadinya prostitusi. Bisa dikatakan bahwa pengguna jasa tersebut adalah orang yang mempermudah terjadinya prostitusi. Pada pasal 506 disebutkan “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan
16
menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.” Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 Tentang prostitusi lebih spesifik dan terperinci melarang kegiatan prostitusi. Pada pasal 2 disebutkan “siapapun dilarang baik secara sendiri maupun kelompok, melakukan, menghubungkan, mengusahakan dan menyediakan orang untuk melakukanperbuatan prostitusi” disini jelas bahwa setiap orang dilarang bekerja sebagai PSK. Pada Peraturan daerah ini pula diatur mengenai beberapa tindakan orang yang berperilaku layaknya prostitusi itu dilarang. Pada peraturan tentang prostitusi harus diperhatikan bukan hanya pelakunya saja yang dilarang. Seharusnya semua pihak yang terlibat dan memudahkan adanya prostitusi ini harus mendapatkan hukumannya juga. Harus pula adanya larangan bagi para pengguna jasa prostitusi ini, karena para pengguna ini menjadi faktor utama mengapa masih banyaknya praktek prostitusi. Karena itu dirasakan harus adanya undang-undang yang mengatur mengenai prostitusi.
17
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Aturan yang akan dibuat adalah Peraturan Daerah Indramayu tentang Anti Prostitusi, yang mana ditujukan bagi semua masyarakat Indramayu, yang diharapkan bisa melaksanakan dan mematuhi peraturan ini dengan baik. Harapan terbesar dari Pembentukan Peraturan Daerah ini yang sebenarnya ingin memperbaiki dan merevisi Peraturan Daerah terdahulu adalah untuk menghapuskan dan membersihkan Indramayu dari praktek prostitusi yang semakin merajalela. 5.1.
Materi Muatan Peraturan Daerah/Kota 5.1.1. Ketentuan Umum 1. Prostitusi adalah pelacuran, pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. 2. Pelacuran adalah suatu perbuatan dimana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan badan dengan lawan jenisnya dan menerima pembayaran baik berupa uang maupun bentuk lainnya. 3. Pekerja seks komersial adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuhnya. 4. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
18
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tongkat II Indramayu. 6. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tongkat II Indramayu. 5.1.2.
Asas dan Tujuan Asas-Asas : 1. Asas kejelasan tujuan. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah untuk membuat undang-undang yang kuat dan dapat disetujui dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat serta melindungi kepentingan masing-masing pihak baik pemerintah maupun masyarakat. 2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan demi hukum,bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. Penyusunan peraturan perundang-undangan ini disusun oleh DPR selaku badan legislatif. 3. Asas dapat dilaksanakan. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. 4. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Asas kejelasan rumusan. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
19
6. Asas keterbukaan. Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan
masukan
dalam
proses
pembentukan
peraturan
perundang-undangan. Adapun tujuannya : 1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika,
berkepribadian
luhur,
menjunjung
tinggi
nilai-nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. 2. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat. 3. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat. 4. Mencegah berkembangnya praktek prostitusi di kalangan masyarakat. 5.1.3.
Materi Pengaturan Hak dan kewajiban: 1. Setiap orang dilarang datang ke tempat prostitusi dan melakukan suatu tindak prostitusi, baik pelaku maupun pekerja seks komersial. 2. Setiap orang dilarang melakukan pornoaksi di depan umum dan mengakibatkan seseorang melakukan prostitusi. 3. Setiap orang dilarang memerdagangkan orang atau anak untuk menjadi pekerja seks komersial. 4. Dilarang membuka tempat prostitusi di setiap tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pihak berwenang, yaitu polisi berhak menyegel tempat-tempat prostitusi tersebut. 6. Tempat-tempat tersebut dilarang dibuka sebelum ada jaminan bahwa tempat tersebut tidak akan dibuka untuk pelacuran. 7. Setiap orang wajib melapor jika mengetahui ada tempat atau tindak prostitusi.
20
Dalam materi pengaturan ini, diatur juga materi mengenai pembentukan badan khusus untuk mengatur, mengawasi dan juga mencegah praktek prostitusi di Indramayu. Yang juga diharapkan kerjasama dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial ini
Penyidikan,Penuntutan dan Pemeriksaan: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap tindak pidana prostitusi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5.1.4.
Ketentuan Sanksi 1. Setiap orang yang dengan sengaja datang ke tempat prostitusi dan melakukan suatu tindak prostitusi, baik pelaku maupun pekerja seks komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 2. Setiap orang yang memerdagangkan orang atau anak untuk menjadi pekerja seks komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan paling singkat 5 (lima)
tahun dan denda paling
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 3. Setiap tempat prostitusi ditutup, apabila tetap dibuka, pemilik beserta isinya dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan paling singkat
10
(sepuluh)
tahun
dan
denda
paling
banyak
Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 4. Setiap orang yang mengerti ada tindak prostitusi maupun tempat prostitusi tapi tidak melapor, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
21
5.1.5. Ketentuan Penutup Selama ketentuan mengenai pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anti Prostitusi belum diterbitkan, maka peraturan Daerah Tingkat II Indramayu No. 7 Tahun 1999 Tentang Anti Prostitusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan daerah ini.
BAB VI PENUTUP 6.1.
Kesimpulan Peraturan daerah Indramayu yang mengatur dengan rinci, jelasm efektif dan tepat sasaran jelas sangat dibutuhkan untuk membersihkan Indramayu dari praktek prostitusi. Praktek prostitusi di Insramayu selalu mengalami peningkatan, karena masih adanya pihak yang menyebabkan peningkatan tersebut yang belum diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dan belum diatur dalam Peraturan daerah yang sebelumnya. Dengan pemerintah daerah yang tidak memerhatikan beberapa aspek dalam pembuatan Peraturan darah tersebut menunjukan bahwa Peraturan Daerah yang sebelumnya yaitu Peraturan daerah Tingkat II Indramayu No. 7 tahun 1999 masih memilik banyak sekali kekurangan dan kurang tepat sasaran, dan masih tidak bisa mengakomodir untuk mencegah ataupun membersihkan Indramayu dari praktek prostitusi. Untuk membersihkan Indramayu dari praktek prostitusi diperlukannya aturan yang bisa mengakomodir semua aspek dan pihak yang menyebabkan prostitusi ini tetap ada yang bahkan semakin meningkat. Peraturan yang harus mengatur mulai dari pelakunya, penyedia tempat, sampai pada para pengguna jasa prostitusi yang sampai sekarang belum terjamah oleh peraturan manapun.
22
6.2.
Saran 1. Setelah mempelajari dan mengkaji berbagai fakta dan data yang ada, kami merekomendasikan perlu adanya suatu Peraturan daerah yang secara khusus, jelas, rinci dan adil mengatur tentang kegiatan prostitusi. 2. Diperlukan suatu lembaga khusus yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan prostitusi agar bisa ditertibkan dan ditanggulangi. 3.
Untuk sanksi bagi para pelaku prostitusi bukan hanya pemberian pidana penjara atau denda, tetapi juga harus diberikan kegiatan advokasi, rehabilitasi, dan edukasi dalam penanggulangan masalah prostitusi.
DAFTAR PUSTAKA
Kartono, K. (2001). Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
23
24