BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Indonesia merupakan negara besar yang giat-giatnya sedang membangun. Secara umum sebagai negara berkembang, banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh negara kita, yakni tingkat hidup yang masih rendah, produksi bahan makanan yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, sanitasi lingkungan rendah, ekploitasi sumberdaya alam (hutan) yang berlebihan, pertambahan penduduk yang yang tinggi tinggi,, dan masalah masalah lingkunga lingkungan n lainny lainnya. a.
Pemban Pembanguna gunan n yang yang dilakuk dilakukan an
dimaks dimaksudk udkan an untuk untuk mening meningkat katkan kan kualita kualitass hidup hidup masyar masyarakat akatnya nya yang yang sekali sekaligus gus meningkatkan kualitas lingkungan. Dengan dilakukannnya pembangunan, sebagian masalah tersebut dapat dipecahkan atau diperingan; akan tetapi pembangunan yang dilakukan juga akan berdampak negatif pada kondisi lingkungan. Adanya dampak negatif ini, memerlukan pertimbangan secara matang dan tepat akan untung ruginaya pembangunan yang akan dilakukan.
Pada satu pihak kita tidak boleh takut
melakuk melakukan an pemban pembanguna gunan, n, karena karena tanpa tanpa pembang pembangunan unan bangsa bangsa kita kita akan mundur mundur,, terbelakang, dan ambruk; di pihak lain, harus diperhitungkan dampak negatif yang timb timbul ul deng dengan an beru berusa saha ha untuk untuk mene meneka kan n sekec sekecil il-ke -keci ciln lnya ya.. pembangunan
yang
dilakukan
haruslah
pembangunan
Deng Dengan an kata kata lain lain berkelanjutan
yang
berwawasan lingkungan. Prof Zoerain (2005) dalam bukunya yang berjudul Tantangan Lingkungan dan Lanska Lanskap p Hutan Hutan Kota, Kota, menjel menjelask askan an bahwa bahwa pembang pembanguna unan n berkel berkelanju anjutan tan yang yang berwawasan lingkungan adalah pembangunan dengan penghematan penggunaan sumberdaya alam dengan pertimbangan jauh ke depan; yakni pembangunan yang dapa dapatt meme memenu nuhi hi kebu kebutu tuha han n masa masa kini kini tanp tanpaa mengu mengura rang ngii kema kemamp mpua uan n untu untuk k memenuhi kebutuhan generasi mendatang. mendatang. Makna pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah: 1.
Dala Dalam m pemba pembang nguna unan n berkel berkelan anju juta tan n sumbe sumberd rday ayaa alam yang yang diguna digunaka kan n dijaga dijaga keutuhan fungsi ekosistemnya;
2.
Dampak
pembangunan
terhadap
lingkungan
diperhitungkan
dengan
menerapkan sistem AMDAL sehingga dampak negatif dapat dikendalikan dan dampak positif dikembangkan; 3.
Memp Memper erti timb mbang angka kan n kepen kepenti ting ngan an gener generas asii mas masaa dep depan an;;
4.
Pemb Pembang angun unan an denga dengan n wawasa wawasan n jangka jangka penj penjan ang g karena karena peruba perubaha han n lingk lingkung ungan an pada umumnya berlangsung dalam jangka panjang;
1
5.
Hasil Hasil penge pengelol lolaan aan sumb sumberda erdaya ya alam alam harus harus memp memperh erhitu itungka ngkan n sumbe sumberday rdayaa alam alam yang semakin berkurang akibat proses pembangunan. Propin Propinsi si Bengkul Bengkulu, u, saat saat ini juga juga sedang sedang giat-g giat-giat iatnya nya memban membangun gun dalam dalam
rangka meningkat meningkatkan kan kualitas kualitas hidup masyarakatny masyarakatnya. a. Dengan motor motor penggerak di masing-mas masing-masing ing kabupaten, kabupaten, berbagai berbagai bidang pembangunan sedang digalakkan digalakkan sesuai sesuai dengan dengan potens potensii sumber sumberday dayaa alam alam yang yang dimili dimiliki. ki. Berbag Berbagai ai potens potensii yang yang dimili dimiliki ki diantaranya adalah : kandungan bahan tambang (emas, batu bara, dan bijih besi), potensi air (PLTA, bendungan), potensi hutan (kayu), potensi lahan (perkebunan, transmigra transmigrasi, si, pertanian), pertanian), dan potensi sumberday sumberdayaa manusia. manusia.
Turunan Turunan dari potensi
lahan lahan yang yang ada, ada, berkem berkemban bang g pesat pesat juga juga indust industri ri pengola pengolahan han hasil hasil perkebu perkebunan, nan, seperti seperti : industri industri pengolahan karet, kelapa sawit, sawit, dan berbagai bentuk penambangan penambangan galian C (batu gunung, pasir, batu kali) dan sebagainya. Hanya saja perlu diingat dan diperh diperhati atikan kan dengan dengan seksam seksamaa bahwa bahwa pembang pembangunan unan yang yang dilakuk dilakukan an akan akan selalu selalu berhadapan dengan dampak negatif dari pembangunan. Pemb Pemban angun gunan an yang yang dila dilaku kukan kan akan akan berh berhad adapa apan n deng dengan an konse konsekw kwen ensi si terjadi terjadinya nya perubahan perubahan pada tatanan tatanan lingku lingkungan ngan alamnya. alamnya.
Jadi Jadi jelasl jelaslah ah bahwa bahwa
pembangunan secara sadar ditujukan untuk mengubah keseimbangan lingkungan; dan tidak mungkin dilakukan pembangunan yang tidak mengganggu keseimbangan lingkungan. lingkungan. Dalam batas-bata batas-batass kemampuannya, kemampuannya, lingkungan lingkungan akan berusaha untuk mencapai keseimbangan baru dalam upaya peningkatan kualitas lingkungannya. Jika batas
kemampuan
lingkungannya
terlampaui,
maka
tidak
akan
terbentuk
keseimbangan baru yang berarti telah terjadi permasalahan dalam bidang lingkungan. Peri Perist stiw iwaa yang yang mengi mengind ndik ikas asik ikan an tela telah h terl terlam ampa paui ui daya daya
dukun dukung g lingk lingkun ungan gan
dianta diantaran ranya ya adalah adalah terjad terjadii banjir banjir,, tanah tanah longso longsor, r, kekeri kekeringa ngan, n, pencema pencemaran ran udara, udara, pencemaran tanah, pencemaran air, sedimentasi, dan d an lain sebagainya. Hal ini berarti, tela telah h terj terjad adii perma permasa sala laha han n pada pada ling lingkun kunga gan n hidup hidupny nya. a. Pote Potens nsii perm permas asal alaha ahan n lingkungan utama yang terjadi di Propinsi Bengkulu adalah tidak optimal fungsi hutan karena rusaknya rusaknya hutan akibat illegal illegal logging logging dan perambahan perambahan masyarakat, masyarakat, pencemaran air dan tanah akibat kegiatan pertanian, pertambangan, industri, dan pengelolaan limbah sampah. Pada saat ini kondisi lingkungan di Provinsi Bengkulu menunjukkan adanya kerusakan kerusakan akibat berbagai berbagai kegiatan kegiatan usaha. usaha. perkebunan
menyumbang
kerusakan
lingkungan lingkungan di Provinsi Provinsi Bengkulu. Bengkulu.
yang
Kegiatan Kegiatan pertambangan pertambangan dan industri industri cukup
besar bagi permasalahan
Pencemaran Pencemaran air sungai sungai udara, menumpukny menumpuknyaa
sampah yang tidak terkelola menjadi indikator telah terjadi kerusakan lingkungan hidup. Salah satu di antara beberapa beberapa faktor kurang optimalnya optimalnya upaya pengendalian pengendalian kerusa kerusakan kan lingku lingkungan ngan di wilaya wilayah h Provin Provinsi si Bengkul Bengkulu, u, selain selain disebab disebabkan kan masih masih
2
rendahnya rendahnya kesadaran kesadaran masyarakat masyarakat terhadap terhadap fenomena fenomena kerusakan kerusakan lingkungan, lingkungan, juga lemahny lemahnyaa penerap penerapan an pemanf pemanfaat aatan an ruang, ruang, karena karena belum belum mantap mantapnya nya penegak penegakkan kan peraturan perundangan dalam memberikan sanksi yang memadai terhadap pelanggar lingkungan. Di sisi lain kepekaan sebagaian masyarakat terhadap kerusakan kualitas lingkungan, sering dijadikan sebagai isu dalam memacu pertentangan pendapat antar berbagai pihak yang berkepentingan. Belum Belum maksima maksimalny lnyaa koordi koordinas nasii dan sinerg sinergita itass progra program m antar antar instan instansi si di kabupaten/kota dan atau provinsi, juga ikut menjadi penyebab terjadinya percepatan proses pengrusakan lingkungan. Kabupaten hulu seperti sepe rti : Kabupaten Lebong, Rejang Lebong dan Kepahiang mempunyai peran yang penting untuk melindungi kabupaten daer daerah ah hili hilirny rnya. a. Rusa Rusakn knya ya ekos ekosis iste tem m hulu hulu ters terseb ebut ut meru merupa paka kan n satu satu kesa kesatu tuan an permasalahan atas ancaman bencana lingkungan di Provinsi Bengkulu. Kondisi Kondisi saat ini, perangkat perangkat hukum yang ada belum dapat menyentuh esensi komple kompleksi ksitas tas permas permasala alahan han pengend pengendali alian an dan kerusa kerusakan kan lingku lingkungan ngan.. Kebija Kebijakan kan Pemerintah Pemerintah Daerah Daerah belum menyentuh menyentuh hal-hal yang berhubungan berhubungan dengan kegiatan kegiatan usaha yang berdampak berdampak pada kerusakan lingkungan, serta belum mengatur mengatur langsung langsung pada permasalahan mendasar yang dihadapi akibat kerusakan lingkungan. Saat ini penuangan kebijakan tentang lingkungan yang ada, baru diatur dalam peraturan tentang tentang penataan penataan ruang wilayah Provinsi Bengkulu Bengkulu dan peraturan peraturan mengenai baku mutu mutu air, air, sedangk sedangkan an peratu peraturan ran daerah daerah yang yang mengatu mengaturr tentan tentang g pengend pengendali alian an dan kerusakan kerusakan lingkungan akibat berbagai berbagai aktivitas aktivitas masyarakat masyarakat dan badan usaha hingga saat ini belum ada.
Akibatnya, secara sistematis cukup banyak wilayah wilayah di Provinsi
Bengkulu yang menjadi rusak dan tercemar yang disebabkan alih fungsi lahan hutan menjadi menjadi pertanian, pertanian, pencemaran air sungai, sungai, kerusakan kerusakan pesisir pesisir pantai, pantai, pencemaran pencemaran udara, udara, pencem pencemara aran n tanah, tanah, dan menumpu menumpukny knyaa timbuna timbunan n sampah sampah.. Oleh Oleh karena karena itu perlu segera disiapkan perangkat hukum baru dalam bentuk Peraturan Daerah untuk mengat mengatur ur upayaupaya-upay upayaa pencega pencegahan han dan pengend pengendali alian an pencema pencemaran ran dan kerusa kerusakan kan lingkungan di Provinsi Bengkulu. Untuk Untuk member memberika ikan n arah, arah, kejela kejelasan san,, dan kemudah kemudahan an dalam dalam penyusun penyusunan an Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang pengendalian pencemaran dan kerusa kerusakan kan lingkun lingkungan, gan, maka maka dipanda dipandang ng perlu perlu terleb terlebih ih dahulu dahulu dibuat dibuat naskah naskah akadem akademik ik mengin mengingat gat naskah naskah akademi akademik k merupak merupakan an suatu suatu gambar gambaran an secara secara global global tentang kondisi empiris masyarakat. Selain itu, naskah akademis paling tidak telah memberikan format mengenai pokok-pokok pikiran yang seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah.
3
B.
Sasa Sasara ran n Yan Yang g Akan Akan Diwu Diwuju judk dkan an Salah Salah satu satu tugas tugas dan tanggu tanggungj ngjawa awab b negara negara adalah adalah mensej mensejaht ahtera erahka hkan n seluru seluruh h rakyatny rakyatnya. a. Dalam konstitus konstitusii Indonesia disebutka disebutkan n bahwa bahwa salah satu tujuan negara negara adalah adalah memajukan kesejahteraan umum. Dengan menyikapi kondisi sosial sebagaimana yang telah diur diurai aika kan n dan dan seca secara ra yuridi uridiss form formal al bahw bahwaa nega negara ra memi memili liki ki kewe kewena nang ngan an dala dalam m hal hal pemanfaatan dan
pengaturan pendayagunaan seluruh sumber daya yang dimiliki demi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termasuk dalam hal memberikan perlindungan kepada rakyat terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sasaran Sasaran yang yang ingin ingin diwujudk diwujudkan an dengan dengan dibentukn dibentuknya ya rancangan rancangan peraturan peraturan daerah daerah tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai upaya untuk untuk mengatur mengatur dan meminimal meminimalisir isir pencemaran pencemaran dan kerusakan kerusakan lingkungan lingkungan hidup hidup yang yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat maupun badan usaha. Pengendalian ini mutlak segera diatur agar pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah terjadi saat ini dapat dicegah agar tidak semakin parah dan mengakibatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi semakin menuru menurun. n. Selain Selain itu juga juga dihara diharapka pkan n agar agar pemanf pemanfaat aatan an setiap setiap sumber sumber daya daya alam alam dapat dapat dilak dilakuka ukan n dengan dengan terenc terencana ana dan teruku terukurr dengan dengan tetap tetap memperh memperhati atikan kan upaya upaya-up -upay ayaa pelestarian lingkungan lingkungan hidup.
C.
Identifikasi Mas Masalah 1.
Bagaim Bagaimana anakah kah penyel penyeleng enggara garaan an pengend pengendali alian an pencema pencemaran ran dan kerusa kerusakan kan lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu, apa saja permasalahan yang dihadapi dan upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasinya, serta bagaimanakah perkembangan
konsep,
teori,
dan
pemikiran
mengenai
pelaksanaan
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan h idup ? 2.
Bagaimanakah pengaturan mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingku lingkungan ngan hidup hidup dan mengapa mengapa diperl diperlukan ukan Rancang Rancangan an Peratu Peraturan ran Daerah Daerah Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup?
3.
Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam dalam pembent pembentuka ukan n Rancang Rancangan an Peratu Peraturan ran Daerah Daerah mengen mengenai ai pengenda pengendali lian an pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ?
4
4.
Bagaimanakah ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan serta tujua tujuan n
penga pengatu tura ran n
meng mengen enai ai penge pengenda ndali lian an pence pencema mara ran n
dan dan
kerus kerusak akan an
lingkungan hidup?
D.
Tujuan Dan Kegunaan
1.
Merumuskan
permasalahan
yang
dihadapi
dalam
penyelenggaraan
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. 2.
Meru Merumu musk skan an perma permasa sala lahan han hukum hukum yang yang dihada dihadapi pi sebag sebagai ai alasa alasan n pemben pembentu tuka kan n Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
3.
Meru Merumu musk skan an pert pertim imba bang ngan an atau atau land landas asan an filo filoso sofi fis, s, sosi sosiol olog ogis is,, dan dan yurid uridis is dalam dalam pembent pembentukan ukan Rancang Rancangan an Peratu Peraturan ran Daerah Daerah tentan tentang g Pengend Pengendali alian an Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
4.
Mer Merumus umuska kan n sas sasaran aran yang ang akan akan diwu diwuju judk dkan an,, ruang uang ling lingku kup p peng pengat atur uran an,, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
E.
Metode Pe Penelitian
1.
Tehnik Pen Pengumpu umpullan Data ata. Tekn Teknik ik pengu pengump mpula ulan n data data dalam dalam meny menyusu usun n nask naskah ah akade akademi mik k ini ini dilakukan menggunakan 2 (dua) metode yakni : a.
pengumpulan data sekunder 1
1
Sri mamuji,d mamuji,dkk. kk. Metode Metode Peneliti Penelitian an dan Penulisan Penulisan Hukum, Badan Badan Penerbit Penerbit Fakultas Fakultas Hukum Universit Universitas as Indonesia Indonesia,ceta ,cetakan kan pertama, pertama,2005, 2005,hala halaman man 28-31. 28-31. Disebutka Disebutkan n bahwa bahwa Sumber Sumber Data sekunder sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, mencakup: 1. Sumber Data Sekunder/Bahan Pustaka dalam bidang Non Hukum berupa buku, makalah-makalah makalah-makalah , surat kabar, skripsi, tesis dan peaturan perundangundangan; 2. Sumber Data Sekunder/Pustaka Hukum dilihat dari kekuatan mengikatnya yang dibedakan atas: a. Sumber Primer meliputi : Norma Dasar, Peraturan Dasar, TAP MPR, UU,PP,Kepres dll; b. Sumber Sekunder Sekunder berupa berupa RUU, RUU, Laporan Laporan Penleiti Penleitian, an, Makalah Makalah berbagai berbagai pertemua pertemuan n ilmiah, ilmiah, dll; c. Sumber Sumber tersier tersier meliputi abstrak, almanak, kamus, dll. Lihat : RonnyHanitijo Soemitro, Metodologi Penelitia Hukum, Galilea Indonesia,; Cetakan Kedua 1985, Hal 24. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , Penelitian Hukum Normatif Suatu Suatu Tinjauan Singkat Singkat , PT. Raja Grafindo Grafindo Persada. Jakarta, Jakarta, Cetakan Ketuju Ketuju 2003 Hal 13.
5
Untuk memperoleh data tersebut, akan dilakukan Inventarisasi Peraturan Peru Perund ndan angg-Un Unda dang ngan an
yang ang
berk berkai aita tan n
deng dengan an
ling lingku kung ngan an
hidu hidup p
khususnya khususnya pengendalian pengendalian pencemaran dan kerusakan kerusakan lingkungan lingkungan hidup serta dilengkapi dengan data-data lain yang berasal dari hasil kajian atau pendapat pakar dalam berbagai literatur yang ada baik berupa buku, makalah makalah seminar, seminar, surat kabar, internet internet dan bahan-bahan bahan-bahan kepustakaan kepustakaan lainnya. b.
pengumpulan data primer 2. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan melakukan wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang diangga dianggap p mengeta mengetahui hui tentan tentang g lingku lingkugan gan hidup hidup di Provin Provinsi si Bengkul Bengkulu. u. Untuk itu, akan dilakukan wawancara atau pengamatan langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan ketenagalisrikan di wilayah Provinsi Bengkulu.
2.
Tehn Tehnik ik Peng Pengol olah ahan an dan dan Anal Analis isis is Data Data.. Data yang yang telah diperoleh diperoleh baik melalui melalui pengumpul pengumpulan an data sekunder sekunder maupun pengumpulan data primer selanjutnya diedit3, untuk memeriksa apakah data data ters terseb ebut ut laya layak k atau atau vali valid d untuk untuk dila dilanj njut utkan kan kemu kemudia dian n sert sertaa untu untuk k menjamin menjamin apakah data tersebut tersebut sudah dapat dipertanggu dipertanggungjawab ngjawabkan kan sesuai sesuai dengan dengan kenyataa kenyataan, n, untuk untuk selanju selanjutny tnyaa dianal dianalisi isiss untuk untuk memper memperole oleh h suatu suatu kesimpulan. Analis Analisis is data data dilaku dilakukan kan dengan dengan menggu menggunaka nakan n metode metode deskri deskripti ptiffanalitis, yaitu suatu metode penulisan yang menggunakan data atau fakta yang ada dengan menggambarkan setiap aspeknya sebagaimana adanya.
2
Sri Mamudji,dkk.I Mamudji,dkk.Ibid. bid. Halaman 49-50. Yang dimaksud dimaksud dengan dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang dapat dilakukan melalui pengamatan dan/atau wawancara. 3 Sri Mamudji,dkk, ibid halaman 62. Lihat Juga : Ronny Hanitjo Soemitro, Studi Hukum dan Masyarakat. Alumni. Bandung , 1982, halaman 80.
6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A.
Kajian Teoritis
B.
Asas Dan Prinsip
C.
Prakt raktik ik Peny Penyel elen engg ggar araa aan, n, Kondi ondisi si Yang Yang Ada, Ada, Sert Serta a Perm Permas asal alah ahan an Yang Yang Dihadapi Masyarakat.
D.
Impl Implik ikas asii Pene Penera rapa pan n Sist Sistem em Baru Baru
7
BAB III EVAL EVALUA UASI SI
DAN
ANAL ANALIS ISIS IS
PER PERATUR ATURAN AN
PERU PERUND NDA ANG-U NG-UND NDAN ANGA GAN N
TERKAIT
B.1. Kondisi Umum Provinsi Bengkulu
Propinsi Bengkulu merupakan salah satu propinsi di Pulau Sumatera yang secara geografis terletak antara 2o-5o LS dan 101o – 104o BT dan berada di bagian Barat sebelah Selatan Pulau Sumatera. Sumatera. Di sebelah Utara, Utara, Propinsi Bengkulu berbatasan dengan Propinsi Sumate Sumatera ra Barat, Barat, di sebela sebelah h Selata Selatan n dengan dengan Propin Propinsi si Lampung Lampung,, sebela sebelah h timur timur dengan dengan Propinsi Jambi dan Sumatera Selatan, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas wilayah Propinsi Bengkulu adalah 1.978.870 hektar dengan bentuk wilayah relatif memanjang sejajar garis pantai, dengan panjang garis pantai pantai sekitar 525 km. Lebar daratan dari garis pantai bervariasi, dari yang tersempit sekitar 32,5 km dan yang terlebar sekitar sekitar 102 km. Fisiografi Fisiografi wilayahny wilayahnyaa terdiri terdiri atas jalur dataran rendah dan jalur dataran dataran tinggi. Jalur dataran rendahnya tidak begitu lebar, membentang membentang dari ujung bagian Utara ke bagian Selatan di sebelah barat sejajar dengan garis pantai; sedangkan dataran tingginya umumnya terletak disebelah Timur yang merupakan gugusan Pegunungan Bukit Barisan. Topografi Topografi wilayah di Propinsi Propinsi Bengkulu didominasi oleh topografi topografi yang curam (> 25 %) sekitar 44,45 % dari total luas seluruh wilayah, daerah yang datar/landai (0-15%) hanya sekitar 18,12 % dari total total luas wilayah. Ketinggian tempatnya berkisar 0-1600 meter dari permukaan laut. Secara geomorfologi, wilayah Propinsi Bengkulu memiliki 4 karakter utama yakni dataran pantai, dataran aluvial, zona lipatan, dan zona vulkanik. Tipe iklim di daerah ini didominasi oleh Tipe A sistem Schimth Ferguson dengan curah hujan tahunan berkisar antara 3.000 – 4.000 mm, dengan 130 – 200 jumlah hari hujan. Arah dan pola aliran aliran sungai sungai dapat dapat dikelo dikelompo mpokkan kkan menjadi menjadi 3 pola pola utama, utama, yaitu yaitu sungai sungai-su -sungai ngai yang yang mengal mengalir ir ke Samuder Samuderaa Hindia Hindia (Barat (Barat), ), sungai sungai-su -sunga ngaii yang yang mengali mengalirr ke Selat Selat Bangka Bangka (Timur) dan sungai-sungai sungai-sungai di Pulau Enggano yang mengalir ke Samudera Samudera Hindia. Sungaisungai besarnya diantaranya adalah Sungai Musi, Sungai Ketahun, Sungai Majunto, dan Sungai Manna. Manna. Daerah Daerah aliran sungainya sungainya (DAS) (DAS) ada yang mencangkup mencangkup antar propinsi, propinsi, seperti DAS Majunto (Bengkulu-Jambi), DAS Musi (Bengkulu-Sumatera Selatan), DAS Manula (Bengkulu-Lampung).
8
Jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu adalah 1.715.518 jiwa, dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki berjumlah 877.159 jiwa dan perempuan berjumlah 838.359 jiwa (BPS Provinsi Bengkulu, 2011). Laju pertumbuhan pada kurun waktu 2010-2011 2010-2011 adalah sebesar sebesar 2,92 %. Mata pencaharian pencaharian penduduknya penduduknya berdasarkan umur produktif sebagian besar adalah petani (58,06 %). Tantangan dalam bidang kependudukan adalah masalah jumlah angkatan kerja yang semakin banyak, masalah infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, serta masalah urba urbani nisa sasi si dan ling lingkun kunga gan. n.
Dari Dari sisi sisi lingk lingkun unga gan, n, seba sebaga gaii daera daerah h agra agrari ris, s,
peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan meningkatnya permintaan lahan pertanian. Di lain pihak, jumlah lahan pertanian tetap. Saat ini, cukup banyak masyarakat yang menyerobot lahan hutan menjadi lahan garapan. Permasalahan penyerobotan lahan hutan menjadi lahan garapan hampir terjadi di semua kabupaten di Provinsi Bengkulu. B.2. Sumberdaya Alam di Provinsi Bengkulu B.2.1. Kawasan Hutan Hutan merupakan asosiasi kehidupan masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang,
yang menyimpan banyak sekali bahan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan umat manusia, manusia, baik secara langsung langsung ataupun tidak tidak langsung. Hutan dapat menjaga menjaga kualitas kualitas sumberdaya sumberdaya tanah dapat meningkatkan meningkatkan kesuburannya kesuburannya.. Selain Selain itu hutan dapat memberikan memberikan manfaa manfaatt ekonomi ekonomi berupa berupa hasil hasil kayu dan non kayu. kayu.
Disamp Disamping ing memberik memberikan an manfaat manfaat
sebagai penyedia barang yang diperlukan manusia, hutan juga menghasilkan jasa yang dapat menjaga menjaga kualit kualitas as lingkungan lingkungan hidup agar agar tidak tidak mengalam mengalamii kemunduran. kemunduran.
Manfaat Manfaat
hutan sebagai perlindungan perlindungan lingkungan lingkungan adalah sebagai sebagai pengatur pengatur tata air, perlindungan perlindungan kesuburan tanah, perlindungan sumber genetik, dan penyegar udara dengan cara menyerap karbon dioksida dari berbagai sumber di alam dan mengeluarkan oksigen yang diperlukan oleh manusia manusia dan hewan. Dewasa Dewasa ini, rusaknya hutan tropis tropis dianggap sebagai salah salah satu terjadinya pemanasan global di bumi ini. Berdasarkan tata guna lahannya, wilayah Propinsi Bengkulu terdiri dari wilayah kawasan kawasan hutan seluas 920.753,50 hektar (46,53 %) dan sisanya seluas 1.058.116,5 hektar (53,47 %) berupa areal pemanfaatan lain di luar sektor kehutanan seperti pemukiman, perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Propinsi Bengkulu terdiri dari : hutan lindung seluas 251.269,70 hektar (27,29 %); hutan konservasi seluas 444.397,80 hektar (48,26 %); hutan produksi seluas 218.221 hektar (23,71 %); dan fungsi khusus hutan (Pusat Pelatihan Gajah) seluas 6.865 ha (0,75 %). B.2. 2. Pertanian Tanaman Pangan
9
Komoditi utama sektor pertanian tanaman pangan di Propinsi Bengkulu adalah padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang kedelai. Selain Selain tanama tanaman n pangan, pangan, di bebera beberapa pa kabupat kabupaten en Provin Provinsi si Bengkul Bengkulu u sepert sepertii Kabupat Kabupaten en Kepahiyang Kepahiyang dan Rejang Rejang Lebong, Lebong, juga terkenal sebagai penghasil tanaman holtikultura holtikultura seperti sayur-sayuran, sayur-sayuran, buah-buahan semusim, buah-buahan tahunan, dan biofarmaka. Jenis sayur-sayuran yang dihasilkan diantaranya adalah kol, wortel, kentang, cabe merah, tomat, sawi, sawi, dan sayuran sayuran lainny lainnya; a; sedang sedangkan kan jenis jenis buah-b buah-buaha uahanny nnyaa adalah adalah pepaya pepaya,, pisang, pisang, alpokat, durian, dan buah-buahan lainnya. Pada umumnya pengelolaan pertanian tanaman pangan ini masih pada skala rumah tangga. Berdasarkan RTRW Propinsi Bengkulu tahun 2011, kawasan yang berpotensi digunakan untuk penghasil tanaman pangan luasnya sekitar 212.290 hektar atau 10, 60 % dari luasan wilayah Provinsi Bengkulu. B.2.3. Perkebunan
Komodi Komoditas tas perkeb perkebunan unan yang yang dikemb dikembangk angkan an dan mempuny mempunyai ai nilai nilai ekonom ekonomii di Propin Propinsi si Bengkul Bengkulu u adalah adalah Kelapa Kelapa Sawit, Sawit, Karet, Karet, Kopi Robusta Robusta,, Kopi Kopi Arabik Arabika, a, Kakao, Kakao, Kelapa, Lada, Cengkeh, Aren, Kayu Manis, Pinang, Kapuk, Kemiri, dan Teh. Komoditas pekebunan yang paling luas adalah perkebunan kopi arabika, diikuti oleh kelapa sawit dan karet. Pengelolaan komoditas perkebunan dilakukan oleh masyarakat (perkebunan rakyat), negara (PTPN/PBN) (PTPN/PBN),, dan swasta (PBS). Luas perkebunan perkebunan rakyat adalah sekitar sekitar 349.940 hektar, perkebunan negara seluas 11.100 hektar dan perkebunan swasta sekitar 62.546 hektar. hektar. Luas Luas areal areal perkeb perkebunan unan aktif aktif keselu keseluruh ruhan an adalah adalah sekita sekitarr 423.586 423.586 hektar hektar (Dinas (Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu, 2010). Saat ini tanaman kelapa sawit menjadi primadona bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu.
Telah banyak lahan masyarakat yang
dikemb dikembang angkan kan untuk untuk usaha perkebuna perkebunan n sawit sawit..
Sejala Sejalan n dengan dengan itu, itu, pihak pihak swasta swasta pun
banyak yang membuka perkebunan kelapa sawit beserta dengan membangun industri pengolahannya.
Berdasarkan
RTRW
Propinsi
Bengkulu
tahun
2011,
potensi
pengembangan perkebunan mencapai luasan 491.395, 36 hektar atau sekitar 24,21 % dari luas wilayah total Provinsi Bengkulu. Indust Industri ri pengol pengolaha ahan n hasil hasil perkeb perkebunan unan yang yang ada di Propin Propinsi si Bengkul Bengkulu u adalah adalah indust industri ri pabrik pabrik CPO kelapa kelapa sawit, sawit, minya minyak k goreng, goreng, indust industri ri pengola pengolahan han daun daun teh, teh, dan pengolahan karet. Beberapa industri hasil perkebunan dan kapasitasnya disajikan dalam tabel berikut. Tabel 1. Perusahaan Perkebunan di Provinsi Bengkulu No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Nama Perusahaan PT. Agricinal PTPN VII PIR Talo Pino PT. Agri Andalas PT. Bio Nusantara Tekn. PT. Mitra Puding Mas PT. Daria Darma Pratama
Jenis olahan Kelapa Sawit Kelapa Sawit Kelapa Sawit Kelapa Sawit Kelapa Sawit Kelapa Sawit
Kapasitas 45 Ton/Jam 30 Ton/Jam 60 Ton/Jam 30 Ton/Jam 60 Ton/Jam 60 Ton/Jam
Lokasi BU Seluma Seluma Benteng BU Mukomuko
10
7. 8. 9. 10. 11.
PT. Agromuko SBE PT Bengkulu Mandiri PT. Agromuko PTPN VII Padang Plawi PT. BAM
Kelapa Sawit CPO Karet Karet
60 Ton/Jam 200 ltr/jam 5.400 ton/th 12.000
Mukomuko BU Mukomuko Seluma
Karet
ton/th 30.000
BU BU BU Kepahyang Mukomuko Mukomuko
12. 13. 14. 15. 16.
PT. Pamor Ganda PTPN VII Ketahun PT. Sarana Mandiri Mukti PT. Bumi Mentari Karya PT. Mukomuko Indah
Karet Karet The Kelapa Sawit Kelapa Sawit
ton/th 5.400 ton/th 3.000 ton/th 45 Ton/Jam 45 Ton/Jam
17.
Lestari PT. Sapta Sentosa Jaya Kelapa Sawit
30 Ton/Jam
Mukomuko
18. 19. 20. 21. 22.
Abadi PT. Alno Agro Utama PT. Sandabi Indah Lestari PT. Agro Sawitindo PT. Jembar Agro Lestari PT. Sepang Makmur
45 Ton/Jam 30 Ton/Jam 45 Ton/Jam
BU BU Benteng Kaur Kaur
Kelapa Sawit Kelapa Sawit Kelapa Sawit Kelapa Sawit Kelapa Sawit
Perkasa 23. PT. Era Guna Mitra Kelapa Sawit Kaur 24. PT. Dinamika Selaras Jaya Kelapa Sawit Kaur Sumber : Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu, 2006 dan 2010; BLH Kabupaten Kaur, 2011. B.2.4. Pertambangan Dan Energi
Sektor pertambangan di Propinsi Bengkulu belum dimanfaatkan secara optimal, padahal cukup banyak sumber-sumber bahan tambang yang potensial. Wilayah Propinsi Bengkulu terbentang dan berada di jalur pegunungan bukit barisan. Aktifitas magmatis yang yang terjad terjadii selama selama puluha puluhan n juta juta tahun tahun mengha menghasil silkan kan bebera beberapa pa jenis jenis minera mineral, l, maupun maupun galian galian golongan golongan C, terdistri terdistribusi busi diberbagai tempat dengan potensi yang berbeda-beda. berbeda-beda. Potensi Potensi alam untuk sektor pertambang pertambangan an ini sebagian sebagian besar belum dapat dikembangkan dikembangkan,, namun pada masa yang akan datang sangat berpotensi untuk digarap dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah atau para investor. Beber Beberap apaa bahan bahan tamb tambang ang yang yang diper diperki kira rakan kan terd terdap apat at di Propi Propins nsii Bengk Bengkul ulu u diantaranya adalah batu bara, emas, tembaga, pasir besi, andesit, obsidian, batu apung, dan pasir vulkanik. Untuk bahan tambang emas, batu bara, dan tembaga pada umumnya terletak di dalam kawasan hutan lindung sehingga dalam pengelolaannya harus dipertimbangkan secara arif dan terintegrasi. Tabel 2. Perusahaan Pertambangan di Provinsi Bengkulu No. 1.
Nama Perusahaan PT. Berrick Service Inter
Jenis BT Emas
Luas (Ha) 230.400
Lokasi Keterangan Kaur, BS, Penyelidikan Seluma
11
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
PT. Nusa Palapa Mineral Emas 249.989 Muko2, BU, RL PT. Aneka Tambang Bijih besi 18.891 BU PT. Pandu Adi Jaya Batu Bara 25.000 Kaur PT. Konstruktor Batu Bara 217 BU PT. Ratu Samban Mining Batu Bara 3.849 BU PT. Indonesia Ria SAC Batu Bara 3.980 BU PT. Bukit Sunur Batu Bara 885 BU PT. Danau Mas Hitam Batu Bara 800,65 BU PT. Bara Indah Lestari Batu Bara 995 Seluma PT. Firman Ketahun Batu Bara 959,90 BU PT. Semaku Selatan Sakti Pasir Besi 1.922 Seluma PT. Famiaterdio Nagara Pasir Besi 3.645 Seluma PT. Kresna Tambang Emas 398,60 Lebong Sawah Sumber : Dinas Pertamanagan Propinsi Bengkulu, Mei 2007
Penyelidikan Penyelidikan Ekplorasi Ekplorasi Ekplorasi Ekplorasi Ekploitasi Ekploitasi Ekploitasi Ekploitasi Ekploitasi Ekploitasi Ekploitasi
Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan Provinsi Bengkulu, per bulan Mei tahun 2007, perusahaan pertambangan yang melakukan penyelidikan umum untuk bahan tambang emas emas dan dan mine mineral ral biji biji besi besi berj berjum umla lah h 3 perus perusah ahaa aan, n, denga dengan n luas luas area areall peny penyel elid idik ikan an 499.279,85 499.279,85 hektar. Perusahaan Perusahaan pertambangan pertambangan yang melakukan melakukan kegiatan ekplorasi ekplorasi untuk bahan tambang batu bara sebanyak 5 perusahaan dengan luasan sekitar 34.474 hektar, sedangkan perusahaan pertambangan yang telah dan sedang melakukan ekplotasi adalah sebanyak 23 perusahaan dengan luas KP sekitar 53.782,62 hektar. Selain pertambangan milik perusahaan, ada juga pertambangan yang dikelola sendiri oleh masyarakat, seperti pertambangan galian C dan beberapa pertambangan emas rakyat. Pertambangan emas rakyat banyak terdapat di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara. Utara. Umumnya Umumnya petambangan emas rakyat rakyat ini berupa pertambangan pertambangan tanpa ijin, dengan lokasi pertambangan sebagian besar di dalam kawasan hutan. Disamping bahan galian tersebut diatas, Propinsi Bengkulu mempunyai sumber daya air yang saat ini sudah dimanfaatkan sebagai pembangkit Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) yakni yakni PLTA PLTA Musi Musi di Kepah Kepahiy iyang ang dan dan PLTA PLTA Tes Tes di Lebon Lebong. g. PLTA PLTA Musi Musi yang yang akan akan menghasilka menghasilkan n daya listrik sebesar sebesar 3 x 70 MW. PLTA ini diharapkan diharapkan menjadi menjadi salah satu sumber energi listrik di Propinsi Bengkulu, sehingga permasalahan krisis listrik diberbagai daerah di Bengkulu Bengkulu dapat diatasi. diatasi. Sumber energi energi listrik listrik lainnya adalah PLTD di masingmasingmasing masing kabupate kabupaten. n. Khusus Khusus di Kota Kota Bengkul Bengkulu, u, di suplay suplay dari PLTD Suka Merindu Merindu dan PLTD Pulau Baai.
B.3. Permasalahan Pembangunan di Provinsi Bengkulu
Di negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, tingkat kemakmuran dan keseja kesejahte hteraa raan n masyar masyarakat akatnya nya masih masih rendah, rendah, kehidupa kehidupan n pendudu pendudukny knyaa serba serba kurang kurang di
12
bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu pembangunan perlu dilakukan untuk meningkatkan meningkatkan tingkat tingkat kesejateraan kesejateraan masyarakatnya. masyarakatnya. Pembangunan Pembangunan yang dilakukan akan akan berhad berhadapan apan dengan dengan konsek konsekwen wensi si terjadi terjadinya nya perubah perubahan an pada tatana tatanan n lingku lingkungan ngan alamny alamnya. a.
Jadi Jadi jelasl jelaslah ah bahwa bahwa pembang pembanguna unan n secara secara sadar ditujuka ditujukan n untuk untuk menguba mengubah h
kese keseim imban bangan gan ling lingkun kunga gan; n; dan dan tida tidak k mung mungki kin n dila dilaku kukan kan pemb pemban angun gunan an yang yang tida tidak k mengganggu mengganggu keseimbangan keseimbangan lingkungan. lingkungan. Dalam batas-batas batas-batas kemampuanny kemampuannya, a, lingkungan lingkungan akan akan berusa berusaha ha untuk untuk mencap mencapai ai keseim keseimban bangan gan baru baru dalam dalam upaya upaya peningka peningkatan tan kualit kualitas as lingkun lingkungan gannya nya..
Jika Jika batas batas kemamp kemampuan uan lingkun lingkungan gannya nya terlam terlampaui paui,, maka maka tidak tidak akan akan
terben terbentuk tuk keseim keseimban bangan gan baru baru yang yang berart berartii telah telah terjad terjadii permas permasala alahan han dalam dalam bidang bidang lingkungan. lingkungan. Peristiwa Peristiwa yang mengindikasi mengindikasikan kan telah terlampaui terlampaui daya dukung lingkungan lingkungan dian dianta tara rany nyaa adal adalah ah terj terjad adii banj banjir ir,, tana tanah h longs longsor or,, keke kekeri ringa ngan, n, pence pencema mara ran n udar udara, a, pencemaran tanah, pencemaran air, sedimentasi, dan lain sebagainya. Hal ini berarti, b erarti, telah terjadi permasalahan permasalahan pada lingkungan hidupnya. Potensi permasalahan lingkungan utama utama yang terjadi di Propinsi Bengkulu adalah tidak optimal fungsi hutan karena rusaknya hutan, pencemaran air dan tanah akibat kegiatan pertanian, pertambangan, industri,
dan
pengelolaan limbah sampah. Permasalahan lingkungan yang terjadi di Propinsi Bengkulu adalah : 1. Terjad Terjadiny inyaa kerusa kerusakan kan hutan hutan akibat akibat peneban penebangan gan liar liar dan peramb perambahan ahan hutan hutan oleh oleh masyarakat menjadi kebun. 2. Terjad Terjadiny inyaa bentur benturan an tata tata ruang ruang dalam dalam pemban pembanguna gunan; n; sepert sepertii kawasa kawasan n hutan hutan yang yang di dala dalamn mnya ya terd terdap apat at bahan bahan tamb tamban ang g (kas (kasus us : di Kabup Kabupat aten en Lebon Lebong, g, Kepah Kepahiy iyang ang,, Bengkulu Utara, Seluma, Seluma, dll). Di beberapa kabupaten, ditemukan ditemukan kawasan hutan yang telah beralih fungsi mejadi perkebunan rakyat, dan bahkan perkebunan swasta besar. 3. Pengel Pengelola olaan an sampah sampah yang yang belum belum optima optimal, l, dibeber dibeberapa apa ibu kota kota kabupat kabupaten en belum belum memiliki TPA yang permanen. 4. Pencemaran air sungai karena kegiatan pertanian (pupuk dan pestisida), pertambangan (emas, batu bara, bijih besi), ataupun industri lain (pabrik kelapa sawit, karet, dll). Beberapa Beberapa sungai sungai yang tersebar di Provinsi Provinsi Bengkulu telah mengalami mengalami pencemaran pencemaran akibat limbah limbah pabrik kelapa sawit, sawit, karet, dan kegiatan pertambangan batu bara. Masih banyak perusahaan perkebunan atau kegiatan pertambangan yang membuang limbahnya ke sungai; baik secara langsung ataupun tidak langsung. 5.
Pencema Pencemaran ran udara yang diakib diakibatk atkan an oleh oleh asap asap kendar kendaraan aan bermotor bermotor,, cerobo cerobong ng asap asap pabrik kelapa sawit dan karet dan beberapa industri pembangkit listrik.
6.
Terj Terjad adii keru kerusa sakan kan yang yang cukup cukup tingg tinggii pada pada ekosi ekosist stem em teru terumb mbu u kara karang ng;; dima dimana na persentase karang hidupnya termasuk katagori sangat rendah.
C. Pentingnya Peraturan Daerah Pengendalian Pengendalian Kerusakan Lingkungan
13
Propinsi Propinsi Bengkulu, Bengkulu, saat ini juga sedang giat-giatnya giat-giatnya membangun. membangun. Dengan motor motor penggerak di d i masing-masing kabupaten, berbagai bidang pembangunan sedang digalakkan sesuai sesuai dengan potensi sumberdaya sumberdaya alam yang dimiliki. dimiliki. Berbagai Berbagai potensi yang dimiliki dimiliki diantaranya adalah : kandungan bahan tambang (emas, batu bara, pasir besi, dll), pabrik semen, potensi air (PLTA, bendungan), potensi hutan (kayu), potensi lahan (perkebunan, transmigrasi, pertanian), dan potensi sumberdaya manusia; telah siap untuk dikembangkan dan dan diban dibangu gun n untu untuk k kese keseja jaht hter eraa aan n masy masyar araka akatn tnya ya..
Hanya Hanya saja saja perl perlu u diin diingat gat dan
diperhatikan dengan seksama bahwa pembangunan yang dilakukan akan selalu berhadapan dengan dampak negatif dari pembangunan. Upaya yang harus dilakukan dalam pembangunan ini agar dapat meraih hasil yang diharapkan, adalah dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dan melakukan melakukan efisiensi efisiensi dan efektifit efektifitas. as.
Sektor andalan andalan yang dimiliki dimiliki perlu dipriorit diprioritaskan askan
untu untuk k dikel dikelol ola, a, akan akan teta tetapi pi teta tetap p memp memper erhat hatik ikan an kese keseim imban bangan gan pemba pembangu nguna nan n dan dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya sekarang, tidak berarti melupakan kebutuhan sumber daya tersebut untuk dimasa depan. Apabila sumber daya yang dikelola tersebut adalah sumber sumber daya yang dapat diperbaharui diperbaharui,, maka setelah setelah dimanfaatkan/ dimanfaatkan/dieksp dieksploita loitasi, si, segera harus di perbaharui. Mengacu pada pendapat Prof Zoeraini, alangkah tepatnya jika pembangunan di Prov Provin insi si Beng Bengkul kulu u beaz beazas askan kan pada pada pemb pemban angun gunan an berk berkel elan anjut jutan an yang yang berw berwaw awas asan an lingkungan. lingkungan.
Dengan pembangunan pembangunan berkelanjut berkelanjutan an berwawasan berwawasan lingkungan lingkungan akan terjadi
penghematan penggunaan sumberdaya alam dengan pertimbangan jauh ke depan. dep an. Dengan konsep ini, keberadaan sumberdaya alam akan dijaga keutuhan ekosistemnya, dalam setiap pembangunan dianalisis dampak negatif dan positifnya sehingga dampak negatif dapat dikendalikan dan dampak positif dikembangkan (AMDAL dan atau UPL/UKL), dalam pemanfaatannya akan mempertimbangkan kepentingan generasi masa depan sehingga hasil sumberdaya alam yang akan diekplotasi tetap harus memperhitungkan sumberdaya alam yang semakin berkurang akibat proses pembangunan. Dala Dalam m
upay upayaa
menga engant ntis isip ipas asii
pela pelang ngga gara rann-pe pela lang ngga gara ran n
ling lingku kung ngan an
yang ang
diakibatkan oleh kegiatan usaha, perlu disusun seuatu peraturan daerah yang melingkupi upaya-upaya untuk pengendalian kerusakan lingkungan. C.1. Landasan Filosofis
Sumber Daya Alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia, seperti tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Sumber daya alam merupakan sumber daya yang belum tergan tergantik tikan an dalam dalam memberi memberikan kan dukunga dukungan n dan kehidupa kehidupan n bagi seluru seluruh h mahluk mahluk hidup. hidup.
14
Sehingga Sehingga keberad keberadaan aannya nya harus harus dijadi dijadikan kan priori prioritas tas utama utama dalam dalam pelest pelestari arianny annyaa untuk untuk memberikan kehidupan bagi seluruh mahluk hidup. C.2. Landasan Sosiologis
Sumber daya alam adalah mutlak diperlukan oleh manusia dan mahluk hidup lainnya, serta mempunyai arti dan peran penting dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Sumber daya alam yang memiliki sifat multi sektoral ini, semakin berkembang dan maju tingkat penghidupan
masyarakat semakin banyak banyak kegiatan yang mungkin akan
menurunkan kualitas sumber daya alam tersebut. Kegiatan-kegiatan yang bias memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup antara lain adalah kegiatan di bidang indust industri, ri, kegiata kegiatan n bidang bidang pertam pertambang bangan, an, kegiata kegiatan n bidang bidang pertan pertanian ian,, kegiat kegiatan an bidang bidang perkebunan, kegiatan bidang kehutanan, kegiatan bidang perumahan dan bidang kegiatan usaha lainnya. Dampak negative dari kegiatan-kegiatan tersebut harus diminimalisir agar kualitas lingkungan hidup dapat dipertahankan untuk kepentingan hidup dan kehidupan manusi manusia. a. Berkena Berkenaan an dengan dengan hal terseb tersebut ut perlu perlu adanya adanya pengatu pengaturan ran untuk untuk pengend pengendali alian an pencemaran dan perusakan lingkungan hidup agar sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dapat terjaga kelestariannya. C.3. Landasan Yuridis
Diundang-unda Diundang-undangkanny ngkannyaa Undang-Undang Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No 11 tahun 2009 Tentang Indonesia Hijau telah menetapkan bahwa sejalan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkan terkandung dung didala didalamny mnyaa dikuas dikuasai ai oleh oleh negara negara dan diperg diperguna unakan kan untuk untuk sebesa sebesar-b r-besa esar r kemakmuran rakyat. Negara menjamin setiap orang untuk mendapatkan pemenuhan pokok masyarakat sehari-hari, untuk itu sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dijaga kelestariannya. Sumber daya alam adalah bukan merupakan warisan dari nenek moyang tetapi merupakan sumber daya yang nantinya harus dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Sela Selain in itu, itu, pengu penguas asaa aan n negar negaraa atas atas sumb sumber er daya daya alam alam
dise disele leng ngga gara raka kan n oleh oleh
pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat adat beserta hak-hak ulayat sepanjang keberadaannya masih diakui, dan sesuai sesuai dengan dengan perkem perkemban bangan gan masya masyaraka rakatt dan prinsi prinsip p negara negara kesatu kesatuan an Republ Republik ik Indonesia. Indonesia. Hal ini seiring pula dengan diundangkannya diundangkannya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentan Tentang g Pemeri Pemerinta ntahan han Daerah Daerah,, maka maka perlu perlu dibuat dibuatnya nya sebuah sebuah produk produk peratu peraturan ran perundang-undangan berupa peraturan daerah di wilayah di provinsi Bengkulu tentang Pemulihan dan Perusakan Lingkungan Hidup.
15
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS
A. Landasan Teoritis
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk makhluk hidup, termasuk termasuk manusia manusia dan perilakunya perilakunya,, yang mempengaruhi mempengaruhi alam itu sendiri, sendiri, kelang kelangsun sungan gan perike perikehid hidupan upan,, dan keseja kesejahte hteraa raan n manusi manusiaa serta serta makhlu makhluk k hidup hidup lain. lain. Sedangkan sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sumber daya alam perlu dilakukan perlindungan perlindungan untuk mencegah mencegah dan atau mengurangi mengurangi kerusakan yang disebabkan karena adanya kegiatan-kegiatan yang berpotensi terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut disebabkan oleh berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk memberikan sumbangan terhadap penurunan kualitas lingkungan tersebut diantaranya adalah : A.
Kegiatan Pertambangan
B.
Kegiatan industri
C. Kegia Kegiata tan n rumah rumah tang tangga ga D. Kegiata Kegiatan n perkebun perkebunan an dan pertani pertanian an E. Kegia Kegiata tan n keh kehut utan anan an
Perlin Perlindung dungan an dan pengelo pengelolaa laan n lingkun lingkungan gan hidup hidup adalah adalah upaya upaya sistem sistemati atiss dan terpad terpadu u yang yang dilakuk dilakukan an untuk untuk melest melestari arikan kan fungsi fungsi lingku lingkungan ngan hidup hidup dan menceg mencegah ah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pe negakan hukum.
A. Kegiatan Penambangan Batubara
Dala Dalam m Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 32 tahu tahun n 2009 2009 tent tentan ang g Perl Perlin indu dung ngan an dan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dampak lingkungan didefinisikan sebagai suatu perubahan ling lingkun kunga gan n hidu hidup p yang yang diak diakib ibat atkan kan oleh oleh suat suatu u dan dan atau atau kegi kegiat atan an.. Sement Sementar araa itu, itu, Soemarwoto (2005) mendefinisikan dampak sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas di mana aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik, dan biologi. Lebih lanjut didefinisikan dampak pembangunan terhadap lingkungan adalah perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan akan ada setela setelah h ada pembang pembanguna unan. n. Pembang Pembangunan unan yang yang dimaks dimaksud ud termas termasuk uk kegiata kegiatan n penambangan batubara yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan secara umum.
16
Gambar 1.Dampak yang timbul akibat aktifitas penambangan -' Dampak penambangan penambangan batubara batubara berarti berarti perubahan perubahan lingkungan lingkungan yang disebabkan oleh oleh kegi kegiat atan an usah usahaa eksp eksplo loit itas asii batu batuba bara ra baik baik peru peruba baha han n sosi sosial al,, ekono ekonomi mi,, buday budaya, a, keseha kesehatan tan maupun maupun lingku lingkungan ngan alam. alam. Dampak Dampak penamba penambangan ngan batuba batubara ra bisa bisa positi positiff bila bila perubahan yang ditimbulkannya menguntungkan dan negatif, jika merugikan, mencemari, dan merusak lingkungan hidup. Dampak yang diakibatkan oleh penambangan batubara menjadi penting bila terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar. Adapun kriteria dampak penting, yaitu : (1) jumlah manusia yang akan kena dampak, (2) luas wila wilaya yah h peny penyeba ebara ran n dampa dampak, k, (3) (3) inte intens nsit itas as dan lama lamany nyaa damp dampak ak berl berlan angs gsung ung,, (4) (4) banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak, (5) sifat komulatif dampak, dan (6) berbalik (reversible) atau tidak berbalik (ireversible). Konsekuensi dari sebuah pembangunan akan dapat membawa dampak terhadap lingkun lingkungan gan baik baik dampak dampak positi positiff maupun maupun negati negatif. f. Semua Semua manusi manusiaa berkei berkeingi nginan nan bahwa bahwa adanya sebuah kegiatan (usaha) atau pembangunan akan dapat meningkatkan kesejateraan masy masyara arakat kat dan dan menge mengelo lola la damp dampak ak negat negatif if denga dengan n sebai sebaikk-ba baik ikny nyaa sehi sehingg nggaa dapat dapat dieliminir dieliminir sehingga kehadiran usaha atau pembangunan tersebut dapat berhasil berhasil guna bagi semua mahluk hidup (manusia, flora dan fauna, air, tanah dan ekosistem lainnya). Kegiatan pertambangan batubara merupakan kegiatan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui dan umumnya membutuhkan investasi yang besar terutama untuk membangun fasilitas infrastruktur. Karakteristik yang penting dalam pertambangan batubara ini adalah ad alah bahwa pasar dan harga sumberdaya batubara ini yang sangat prospektif
17
menyebabkan industri pertambangan batubara dioperasikan pada tingkat resiko yang tinggi baik dari segi aspek fisik, perdagangan, sosial ekonomi maupun aspek politik. Kegiatan Kegiatan penambangan penambangan khususnya batubara dikenal dikenal sebagai sebagai kegiatan kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Karena itu, penambangan sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan. Disamping itu kualitas lingkungan di tempat penambangan meningkat dengan tajam, bukan saja menyangkut kualitas hidup manusia yang berada di lingkungan tempat penambangan itu, namun juga alam sekitar menjadi tertata lebih baik, dengan kelengkapan infrastru infrastrukturny kturnya. a. Kegiatan Kegiatan penambangan penambangan dapat menjadi daya tarik, sehingga sehingga penduduk penduduk banyak yang berpindah mendekati lokasi penambangan tersebut. Sering pula dikatakan bahwa bahwa kegiatan penambangan telah menjadi lokomotif pembangunan di daerah tersebut. Kegiatan penambangan dapat menimbulkan dampat negatif terhadap lingkungan, terutama penambangan yang hanya mementingkan laba, yang tidak menyisihkan dana yang cukup untuk memulihkan lingkungannya. Hal ini dapat dipahami jika disadari bahwa investasi telah menelan banyak biaya, yang bila semuanya dihitung dengan harga dana, yaitu bunga pinjaman, pinjaman, maka faktor faktor yang paling
mudah
dihapuskan
adalah
faktor lingkungan.
Kesadaran
manusia
untuk
mening meningkat katakan akan kualit kualitas as lingkun lingkungan gan dan memper memperhit hitungk ungkanny annyaa sebaga sebagaii biaya biaya dalam dalam kegiatan kegiatan tersebut, tersebut, atau dikenal dikenal sebagai sebagai internasio internasionalis nalisasi asi biaya biaya eksternal, eksternal, menyebabkan menyebabkan perhitungan cost-benefit suatu penambangan berubah. Dalam hal ini, faktor harga komoditas mineral sangat penting, tetapi lebih penting lagi pergeseran cut off grade, yaitu pada tingkat dimana suatu jebakan mineral dapat disebut ekonomis. Sistem penambangan batubara yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Bengkulu adalah system tambang terbuka (Open Cut Mining). Penamba Penambanga ngan n batubar batubaraa dengan dengan system system tambang tambang terbuka terbuka dilaku dilakukan kan dengan dengan membuat membuat jenjang (Bench) sehingga terbentuk lokasi penambangan yang sesuai dengan kebutuhan penambangan. Metode penggalian dilakukan dengan cara membuat jenjang serta membuang dan menimbun kembali lapisan penutup dengan cara back filling per filling per blok penambangan serta menyesuaikan kondisi penyebaran deposit sumberdaya mineral. Dampak Dampak negati negatiff yang yang ditimb ditimbulk ulkan an kegiat kegiatan an penamba penambangan ngan berska berskala la besar, besar, baik baik dala dalam m ukur ukuran an tekn teknol olog ogii maup maupun un inve invest stas asi, i, dapa dapatt beru beruku kura ran n besa besarr pula pula.. Namu Namun n pengendaliannya lebih memungkinkan ketimbang pertambangan yang menggunakan teknologi yang tidak memadai apalagi danannya terbatas. Memang pada kenyataannya, perubahan permukaan bumi yang disebabkan oleh kegiatan penambangan terbuka dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Hal ini disebabkan kerena dengan mengambil mineral seperti Mangan tubuh tanah atau soil harus dikupas sehingga hilanglah media untuk tumbuh tumbuhan dan pada akhirnya merusak
18
keaneka keanekarag ragama aman n hayati hayati yang yang ada di permuk permukaan aan tanah tanah yang yang memerl memerlukan ukan waktu waktu ribuan ribuan tahun untuk proses pembentukannya. Di samping pengupasan tubuh tanah atau soil dan bopeng-bopengnya permukaan bumi, penambangan juga menghasikan gerusan batu, mulai dari yang kasar sampai yang halus halus yang yang merupak merupakan an sisa sisa atau atau ampas ampas buangan buangan disebu disebutt Tailin Tailing. g. Dan biasany biasanyaa selalu selalu menggunung di lokasi penambangan atau dibuang ke sungai sehingga menyebabkan banjir dan sungai mengalami kedangkalan. Selain itu juga bisa berakibat pada pencemaran sungai yang menyebabkan ekosistem sungai bisa terganggu. Manusia yang ditinggal disekitar sungai juga akan terkena dampak dari pencemaran ini. Dampak Negatif yang ditimbulka ditimbulkan n dari kegiatan pertambangan pertambangan adalah masalah lingkungan dan dapat diuraikan sebagai berikut : •
Pertama, usaha pertambangan dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan kea daan muka tanah (land impact), sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya;
•
Kedua, usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain; pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tailing serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa suara bising dari berbagai alat berat, suara ledakan eksplosif (bahan peledak) dan gangguan lainnya;
•
Ketiga, Ketiga, pertambangan pertambangan yang dilakukan dilakukan tanpa mengindahkan mengindahkan keselamatan keselamatan kerja dan kondisi kondisi geologi lapangan, lapangan, dapat menimbulkan menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, tambang, keruntuhan tambang dan gempa.
•
Dampak Dampak hidrol hidrologi ogi akibat akibat pertam pertambang bangan an ini berpen berpengar garuh uh pada pada penggun penggunaan aan air akuifer dangkal, dimana dapat menurunkan level air di sekitarnya dan juga dapat meng menguba ubah h arah arah alir aliran an dalam dalam akuif akuifer er;; pence pencema mara ran n akuif akuifer er akib akibat at aktiv aktivit itas as penambangan terjadi karena infiltrasi atau perkolasi air tambang, serta akibat peningkatan infiltrasi curah hujan pada tumpukan batubara. Pada tumpukan batubara, akibat adanya infiltrasi air hujan pada tumpunkan batubara dapat mengakibatka mengakibatkan n peningkatan peningkatan limpasan air yang mempunyai mempunyai kualitas kualitas buruk serta membawa membawa material yang tererosi. Hal ini mengakibatka mengakibatkan n terjadinya terjadinya peresapan peresapan air dengan kualitas rendah pada akuifer air tanah dangkal, atau terjadinya aliran air dengan kualitas buruk menuju sungai, sehingga dapat mencemari air tanah dalam jangka panjang baik pada akuifer dangkal maupun sungai. Danau yang terbentuk akbat penambangan batubara, airnya cenderung bersifat asam.Sementara itu asam sulfat yang terbentuk ketika mineral yang mengandung sulfida teroksidasi pada saat terjadinya kontak udara dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Di samping itu
19
sisa-sisa bahan kimia dari bahan peledak biasanya bersifat racun dan meningkatkan jumlah air yang tercemar dalam jangka waktu panjang.
B.Kegiatan Industri
Perkembangan Perkembangan industri yang sangat cepat di Provinsi Bengkulu baik industri industri karet (pabrik karet), industri sawit (pabrik CPO), mengahsilkan limbah dalam jumlah yang relatif besar. Pembuangan limbah yang kurang terkontrol karena kurangnya teknologi untuk membuat membuat limbah limbah menjadi menjadi barang barang yang yang terura teruraii atau atau ramah ramah lingkun lingkungan gan mengaki mengakibat batkan kan terjadinya penurunan terhadap kualitas lingkungan. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu untuk mengurangi mengurangi dampak terhadap terhadap kualitas kualitas lingkungan. Limbah adalah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga, yang ang lebi lebih h dike dikena nall seba sebaga gaii samp sampah ah)) atau atau juga juga dapa dapatt diha dihasi silk lkan an oleh oleh alam alam yang ang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki memiliki nilai ekonomis. ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan kesehatan manusia, manusia, sehingga sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah.penanganan limbah ini tentunya tidak hanya sekedar mengolahnya/ mendaur ulangnya langsung tanpa memperhatikan jenis limbah dan cara penangannanya klarena dari setiap limbah yang ada mempunyai ciri berbeda terhadap dampak yang ditimbulkanya. Dampak yang ditimbulkan limbah terutama limbah kimia biasanya tidak sekedar berdampak pada orang yang terkena tetapi dapat mengakibatkan turunannya turunann ya mengalami hal serupa. Dari karakteristik limbah di atas pencemaran limbah juga didukung oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran limbah terhadap lingkungan diantaranya: 1.Volume Limbah. Tentunya semakin banyak limbah yang dihasilkan oleh oleh suatu industry tertentu dampak yang akan ditimbulkan semakin besar pula terasa. 2.Kandungan Bahan Pencemar Kandunngan yang terdapat di limbah ini mengakibatkan pencemaran lingkungan apabila kandunganya berbahaya dapat mengakibatkan pencemaran yang fatal bahkan dapat membunuh manusia serta mahluk hidup sekitar. 3.Frekuensi Pembuangan Limbah Pada saat sekarang ini pembuangan limbah semakin naik frekuensinya dikarenakan banyaknya industry yang berdiri. Dengan semakin banyak frekuensi limbah tentunya pembuangan limbah menjadi tidak terkandali dan usaha untuk mengolahnya tidak
20
dapat maksimal dikarenakan pengolahan limbah yang masih jauh dari harapan kita semua.
C.Kegiatan Rumah Tangga
Aktivi Aktivitas tas sehari sehari-ha -hari ri yang yang kita kita lakuka lakukan n sepert sepertii mandi mandi,, mencuc mencucii dan berbag berbagai ai aktifitas lain yang kita anggap sepele namun menghasilkan sisa buangan, ternyata dapat membaha membahayak yakan an bagi manusi manusiaa dan lingku lingkungan ngan.. Dari Dari sekian sekian banyak banyak aktifi aktifitas tas manusi manusiaa ternyata yang paling berbahaya adalah limbah rumah tangga. Walaupun kita tidak hidup di wilayah dengan jumlah limbah industri yang tidak diolah dapat membahayakan manusia denga dengan n limb limbah ah ruma rumah h tang tangga ga yang yang tidak tidak diol diolah ah sert sertaa diha dihasi silk lkan an seti setiap ap hari hari.. Dapa Dapatt dikatakan kerusakan karena limbah rumah tangga lebih besar dari pada limbah industri. Limbah rumah tangga yang dirasa sangat berbahaya bagi lingkungan antara lain limbah bahan kimia baik dari MCK, emisi gas CO2 maupun aktifitas lain dan sampah plastik. Limbah plastik merupakan salah satu musuh besar yang banyak diperangi oleh berbagai pihak yang peduli terhadap lingkungan. Berikut adalah dampak negatif dari limbah rumah tangga yang masuk ke dalam lingkungan laut: 1. Eutrofikas Eutrofikasii, penyebab penyebab terbes terbesar ar adalah adalah sungai sungai yang yang bermua bermuara ra di laut, laut, limbah limbah yang yang terbaw terbawaa salah salah satuny satunyaa adalah adalah bahan bahan kimia kimia yang yang diguna digunakan kan sebaga sebagaii pupuk pupuk dalam dalam pertanian maupun limbah dari peternakan dan manusia. Salah satu yang paling sering ditemukan adalah detergen. Eutrofikasi adalah perairan menjadi terlalu subur sehingga terjadi ledakan jumlah alga dan fitoplankton yang saling berebut mendapat cahaya untuk fotosintesis. Karena terlalu banyak maka alga dan fitoplankton di bagian bawah akan mengalami mengalami kematian secara massal, massal, serta serta terjadi terjadi kompetisi dalam mengkonsumsi mengkonsumsi O2 karena terlalu banyak organisme organisme pada tempat tempat tersebut. tersebut. Sisa respirasi respirasi menghasilka menghasilkan n banyak CO2 sehingga kondisi perairan menjadi anoxic dan menyebabkan kematian massal pada hewan-hewan di perairan tersebut. 2. Peningkatan emisi CO2 akibat dari banyaknya kendaraan, penggunaan listrik berlebihan sert sertaa buan buangan gan indu indust stri ri akan akan memb member erii efek efek penin peningka gkata tan n kada kadarr keas keasam aman an laut laut.. Peningkatan CO2 tentu akan berakibat buruk bagi manusia terkait dengan kesehatan pernafasan. Salah satu fungsi laut adalah sebagai penyerap dan penetral CO2 terbesar di bumi. Saat CO2 di atmosfir meningkat maka laut juga akan menyerap lebih ban yak CO2 yang yang mengaki mengakibat batkan kan mening meningkat katnya nya deraja derajatt keasam keasaman an laut. laut. Hal ini mempeng mempengaru aruhi hi kemampuan kemampuan karang dan hewan bercangkang lainnya untuk membentuk membentuk cangkang. Jika hal ini berlangsung secara terus menerus maka hewan-hewan tersebut akan punah dalam jangka waktu dekat.
21
3. Plastik, yang menjadi masalah terbesar dan paling berbahaya. Banyak hewan yang hidup pada atau di laut mengkonsumsi mengkonsu msi plastik karena kesalahan,karena tak jarang plastik yang terdapat di laut akan tampak seperti makanan bagi hewan laut. Plastik tidak dapat dicerna dicerna dan akan terus berada berada pada organ pencernaan pencernaan hewan ini, sehingga sehingga menyumbat menyumbat saluran saluran pencernaan pencernaan dan menyebabkan menyebabkan kematian melalui melalui kelaparan kelaparan atau infeksi. Plastik terakumulasi karena mereka tidak mudah terurai, mereka akan photodegrade (terurai oleh cahaya matahari) matahari) pada paparan sinar matahari, matahari, tetapi hanya dapat terpjadi terpjadi dalam kondisi kondisi kering. Sedangkan dalam air plastik plastik hanya akan terpecah terpecah menjadi potonganpotongan potongan yang lebih kecil, namun tetap polimer, bahkan sampai ke tingkat molekuler. Keti Ketika ka part partik ikel el-p -par arti tike kell plas plasti tik k menga mengamb mban ang g hing hingga ga seuk seukur uran an zoopl zooplan ankt kton on dan dan dikonsumsi oleh hewan lain yang lebih besar, dengan cara inilah plastik masuk ke dalam dalam rantai rantai makanan. makanan. Banyak Banyak dari dari potonga potongan n plasti plastik k ini berakhir berakhir di perut perut burung burung- burung laut dan hewan laut lain termasuk penyu. Bahan beracun b eracun yang digunakan dalam pembuatan bahan plastik dapat terurai dan masuk ke lingkungan ketika terkena air. Racun ini bersifat hidrofobik (berikatan dengan air) dan menyebar di permukaan laut. Dengan demikian plastik jauh lebih mematikan di laut daripada di darat. Kontaminan hidrofobik juga juga dapa dapatt tera terakum kumula ulasi si pada pada jari jaring ngan an lema lemak, k, sehi sehingg nggaa racu racun n plas plasti tik k diketahui mengganggu sistem endokrin ketika dikonsumsi, serta dapat menekan sistem kekebalan tubuh atau menurunkan tingkat reproduksi.
22
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT A.
KETERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Merencanakan dan menyusun suatu peraturan daerah tentu tidak bisa dipisahkan dengan eksistensi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia. Suatu peraturan daerah tidak dapat dibentuk jika substansi hukum yang akan diatur bertentangan dengan kaidah yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dijelaskan bahwa Lingkungan Hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut, dapat diketahui secara eksplisit bahwa lingkungan hidup merupakan suat suatu u kesa kesatu tuan an unsu unsurr-un unsu surr ling lingkun kunga gan n hidup hidup yang yang keber keberada adaan anny nyaa tida tidak k dapat dapat dipisahkan dengan manusia dan kehidupannya termasuk makhluk hidup lainnya. Hal ini berarti, segala sesuatu yang terjadi dalam kaitannya dengan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung akan memberi dampak pada aktivitas manusia serta makhlu makhluk k hidup hidup lainny lainnya. a. Secara Secara sederh sederhana ana dapat dapat dikata dikatakan kan bahwa bahwa pada dasarn dasarnya ya manusi manusiaa serta serta makhluk makhluk hidup hidup lainny lainnyaa menjad menjadika ikan n lingku lingkungan ngan hidup hidup sebaga sebagaii lahan lahan untuk hidup dan beraktivitas. UUD NRI Tahun 1945
sangat sangat mengakom mengakomodi odirr akan penting pentingnya nya lingkunga lingkungan n
hidup. Hal ini tercermin secara tegas dalam Pasal 28 A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan penghidupannya. Selain itu, pentingnya arti lingkungan hidup bagi bag i manusia ditegaskan juga dalam Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan menyebutkan bahwa Setiap Setiap orang berhak hidup hidup sejahtera sejahtera lahir dan batin, batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah yang telah diberikan berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 untuk membuat produk hukum daerah, dapat mengatur sendiri terkait dengan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di daerahnya selama pengaturan tersebut selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
23
KETERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Peraturan tentang Dasar Pokok-pokok Agraria;
Secara umum umum Undang-Undang Undang-Undang Nomor 05 Tahun Tahun 1960 tentang tentang Peraturan Peraturan tentang tentang Dasar Pokok-pokok Pokok-pokok Agraria Agraria (UUPA) (UUPA) dapat dikatakan lebih berorientas berorientasii kepada kepada konserv konservasi asi sumber sumber daya daya alam alam (SDA) (SDA) khusus khususnya nya tanah. tanah. Dengan Dengan tegas tegas dinyat dinyatakan akan dalam dalam Pasal Pasal 15 UUPA, UUPA, bahwa bahwa dengan dengan memperh memperhati atikan kan pihak pihak taraf taraf ekonomi lemah, maka setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib memelihara tanah itu, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya. UUPA bahkan mengancam pelanggar ketent ketentuan uan itu dengan dengan pidana pidana atau atau hukuman hukuman kurung kurungan an selama selama-la -laman manya ya 3 Bulan Bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000 (Pasal 52 ayat (1)). Orientasi konservasi dari UUPA juga dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (2) huruf a. Amanah untuk memelihara bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak hanya dibebankan kepada setiap orang yang mempunyai hubungan hukum dengannya tetapi juga merupakan tanggung jawab dan dan
wewenang ang
Negara ara.
Di
sampi ampin ng
berwenang
unt untuk
meng engatu atur
dan dan
menyelenggar menyelenggarakan akan peruntukan, peruntukan, penggunaan dan persediaan persediaan bumi, air dan ruang angkasa, angkasa, Negara juga mengatur mengatur dan menyelenggar menyelenggaraan aan pemeliharaa pemeliharaannya. nnya. Hal ini ditujukan agar bumi, air dan ruang angkasa tersebut dapat memberi manfaat kepada bangsa Indonesia secara berkelanjutan atau sepanjang masa. Di samping berorientasi konservasi, UUPA juga mengandung prinsip nasionalisme, bahwa bumi, air dan ruang angkasa Indonesia harus dimanfaatkan utamanya untuk kepentingan Warga Negara Indonesia (WNI). Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa (Pasal 9 ayat (1)).
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan;
Sejak dari konsiderans sudah terlihat bahwa undang-undang ini beorientasi kepada eksploitasi. Ketentuan “Menimbang” pada huruf a menyatakan, bahwa guna memper mempercepa cepatt terlak terlaksan sanany anyaa pembang pembangunan unan ekonom ekonomii Nasion Nasional al dalam dalam menuju menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, materil dan nonmateril berdasarkan Pancasila maka perlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap kekuatan ekonomi potensiil di bidang pertambangan menjadi kekuatan kekuatan ekonomi riil. Secara yuridis, yuridis, peraturan peraturan mengenai mengenai pertambanga pertambangan n tidak hanya terdiri dari undang-undang nomor 11 tahun 1967, ada sumber-sumber hukum
24
pertambangan lain4 yang cenderung bersifat khusus (ius special) yang substansi pengaturannya disesuaikan dengan kebutuhan dunia pertambangan terkini. Namun yang terpenting, kegiatan pertambangan tentu memiliki korelasi yang erat dengan keberlangsungan lingkungan hidup terutama dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Konservasi Sumberdaya Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
Berd Berdas asar arka kan n kons konsid ider eran anss dan bata batang ng tubu tubuhn hnya ya terl terlih ihat at bahwa bahwa secar secaraa keselu keseluruh ruhan an undangundang-unda undang ng ini berori berorient entasi asi kepada kepada konser konservas vasi, i, bukan bukan kepada kepada produksi. Konsiderans “Menimbang” huruf a menyatakan, bahwa SDA hayati Indonesia dan ekosistemnya perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini mau pun masa depan. Sejalan dengan itu, Konsiderans “Menimbang” huruf d juga menegaskan, bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan SDA hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan diperlukan langkah-lang langkah-langkah kah konservasi konservasi sehingga selalu selalu terpelihara terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Pasal 2 undang-undang ini memuat “asas” konservasi SDA hayati dan ekosistemnya yaitu pelestarian kemampuan dan pemanfaatan SDA hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Hal itu dikuatkan lagi oleh Pasal 3 yang meny menyat ataka akan n tuju tujuan an kons konser ervas vasii SDA SDA haya hayati ti dan dan ekos ekosis iste temn mnya ya adal adalah ah untuk untuk meng mengus usah ahak akan an
terw terwuj ujud udny nyaa
kele kelest star aria ian n
SDA SDA
hay hayati ati
sert sertaa
kese keseim imba bang ngan an
ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Peratu Peraturan ran ini juga menyat menyatakan akan bahwa bahwa kewajib kewajiban an menjaga menjaga kelangs kelangsung ungan an fungsi fungsi perlindungan perlindungan wilayah juga merupakan merupakan kewajiban setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan (Pasal 9 ayat (1)). Secara rinci, orientasi konservasi dari UU ini dapat dilihat dari ruan ruang g ling lingku kup p kegi kegiat atan an dala dalam m peng pengel elol olaa aan n sumb sumber er day daya alam alam hay hayati ati dan dan ekosistemnya. Pasal 5 undang-undang ini menyatakan, konservasi SDA hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan; b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.
4
H. Salim HS., SH, Hukum Pertambangan Pertambangan di Indonesia, Indonesia, 2005, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 17.
25
4. UndangUndang-Und Undang ang Nomor Nomor 41 Nomor Nomor 1999 tent tentang ang Keh Kehutan utanan; an;
Jika dilihat secara keseluruhan mulai dari konsiderans sampai kepada batang tubuhnya, maka tergambar bahwa undang-undang ini secara normatif berorientasi pada eksploitasi dan konservasi. Mungkin hal ini dapat dimaklumi karena lebih dari 3 (tiga) dekade sebelumnya, hutan Indonesia sudah (hampir) hancur akibat dari eksplo eksploita itasi si yang yang difasi difasilit litasi asi oleh oleh peratu peraturan ran perunda perundangng-und undanga angan n yang yang berlak berlaku. u. Konsiderans “Menimbang” huruf a menunjukkan kecenderungan seperti itu, bahwa hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara wajib disyukuri, diurus, dan dimanf dimanfaatk aatkan an secara secara optima optimal, l, serta serta dijaga dijaga kelest kelestari arianny annyaa untuk untuk sebesa sebesar-b r-besa esar r kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang mau pun generasi mendatang. Para Para pemben pembentuk tuk undangundang-unda undang ng ini menyad menyadari ari bahwa bahwa hutan hutan cender cenderung ung menurun menurun kondisinya, kondisinya, oleh karena itu keberadaanny keberadaannyaa harus dipertahankan dipertahankan secara secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, adil, arif, arif, bijaks bijaksana, ana, terbuka terbuka,, profes profesion ional, al, serta serta bertan bertanggun ggung-g g-guga ugatt (huruf (huruf b). pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan berkeadilan dengan tetap menjaga menjaga kelestari kelestariannya annya (Pasal 23). Kemudian, Kemudian, Pasal 24 memberi kelonggaran bagi usaha pemanfaatan kawasan hutan, bahwa pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Bahkan, kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru pun masih bisa dimanfaatkan yang diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 25). Begitu juga dengan hutan lindung juga dapat dimanfaatka dimanfaatkan n untuk pemanfaatan pemanfaatan jasa lingkungan, lingkungan, dan pemungutan pemungutan hasil hutan bukan kayu (Pasal 26 ayat (1)). Hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu (Pasal28 ayat (1)).
5. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 07 Tahun Tahun 2004 2004 tentang tentang Sumberdaya Sumberdaya Air; Air;
Undan Undangg-Un Unda dang ng
ini ini
memb member erik ikan an
perhat perhatia ian n
seca secara ra sungg sungguh uh-s -sun ungg gguh uh
terhadap terhadap keseimbangan keseimbangan antara peningkatan peningkatan nilai ekonomis ekonomis produksi produksi air dengan konservasi Sumber Daya Alam (SDA). Bahkan jika dicermati sejak dari pasal-pasal awal awal samp sampai ai akhir akhir,, nuans nuansaa kons konser erva vasi si SDA SDA lebi lebih h mewa mewarn rnai ai.. Ungka Ungkapa pan n ini ini dikemukakan untuk tidak menyatakan bahwa UUSDA ini sebenarnya lebih berat memberikan memberikan perhatian terhadap upaya mengkonserv mengkonservasi asi atau melestarikan melestarikan SDA. Dalam setiap tahapan pengelolaan SDA terdapat ketentuan yang menekankan pada
26
upaya konservasi. Bahkan dalam ketentuan mengenai pemanfaatan SDA secara komersialpun masih mencantumkan dengan tegas perlunya melestarikan SDA. Kese Keseim imba bang ngan an
perh perhat atia ian n
terh terhada adap p
nila nilaii
ekono ekonomi miss
produ produks ksii
denga dengan n
konervasi sudah ditunjukkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. Dalam ketiga Pasal tersebut dinyatakan : a. SDA mempunyai mempunyai fungsi fungsi sosial, sosial, lingkun lingkungan gan hidup, hidup, dan ekonom ekonomii yang yang harus harus diujudkan secara selaras. SDA di satu pihak mempunyai fungsi ekonomi dalam artian air dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai ekonomis tertentu atau keuntu keuntungan ngan terten tertentu tu baik baik secara secara langsu langsung ng sepert sepertii penjual penjualan an air itu itu sendir sendirii maupun tidak langsung seperti pemanfaatan daya air untuk menghasilkan sesuatu yang yang lain lain yang yang kemu kemudi dian an diju dijual al.. Namu Namun n di piha pihak k lain lain,, fungs fungsii sosi sosial al dan dan lingkungan hidup dari air tidak boleh diabaikan dan bahkan wajib diselaraskan dengan fungsi ekonomisnya. Air dari sudah lingkungan hidup mempunyai fungsi untuk untuk melest melestari arikan kan unsurunsur-uns unsur ur dari dari SDA lainny lainnyaa sepert sepertii tanah tanah pertan pertanian ian,, pepohonan, pencegahan terjadinya tanah kritis, dan hutan. Kelestarian unsurunsur SDA lain tersebut pada gilirannya akan dapat mencegah terjadinya daya rusak rusak air. air. Ketika Ketika daya daya rusak rusak air dapat dapat dimini diminimal malisi isir, r, maka maka nilai nilai ekonomi ekonomiss produksi air akan juga dapat diujudkan; b. SDA harus dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidu hidup. p. Kete Ketent ntua uan n
ini ini
meng mengar arah ahka kan n
agar agar peng pengel elol olaa aan n
SDA SDA
seja sejak k
dari dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi harus diarahkan pada upaya keselarasan antara konservasi dan pendayagunaan SDA serta pengendalian daya rusak air. Begitu juga pengelolaan SDA harus melibatkan lintas sektor, lint lintas as pemil pemilik ik kepen kepenti ting ngan an,,
dan dan
lint lintas as wila wilaya yah h
admin adminis istr trat atif if..
Tera Terakh khir ir,,
pengelolaan SDA harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistemmdan daya dukung lingkungan; dan c. Pengelolaan SDA berlandaskan pada asas kelestarian dan keseimbangan.
6. UndangUndang-Und Undang ang Nomor Nomor 31 Tahun Tahun 2004 tentan tentang g Perikanan Perikanan;;
UU ini memberikan perhatian yang relatif seimbang terhadap peningkatan produksi dan upaya memelihara konservasi sumberdaya ikan. Pasal 2 dan Pasal 3 memberikan gambaran yang jelas tentang perhatian yang seimbang tersebut. Kedua Pasal tersebut secara tekstual menentukan, yaitu: a.
Di antara antara asas-a asas-asas sas yang yang harus harus diguna digunakan kan dalam dalam pengel pengelola olaan an perika perikanan nan
adalah adalah asas asas efisie efisiensi nsi dan kelest kelestari arian an berkel berkelanj anjuta utan. n. Efisie Efisiensi nsi member memberika ikan n arahan arahan agar agar pengel pengelola olaan an sumber sumberday dayaa ikan ikan dapat dapat mengha menghasil silkan kan ikan ikan baik baik perikanan laut maupun darat (tambak) sebanyak-banyaknya dengan biaya yang
27
relatif ditekan
serendah mungkin. Dengan asas demikian, proses terjadinya
eksplo eksploit itasi asi terhad terhadap ap sumber sumberday dayaa ikan ikan terutam terutamaa perika perikanan nan laut laut mendapa mendapatt pembenaran dari asas tersebut. Namun demikian, pengelolaan sumberdaya perikanan juga dituntut untuk mendasarkan juga asas lainnya yaitu kelestarian sumb sumber erda daya ya ikan ikan seca secara ra berk berkel elan anju juta tan. n. Peng Penggu guna naan an dua dua kons konsep ep yaitu aitu kele kelest star aria ian n
dan dan
berk berkel elan anju juta tan n
yang yang
memp mempun unya yaii
sem semanga angatt
yang ang
sama sama
menu menunju njukk kkan an kesu kesungg ngguha uhan n pada pada upaya upaya mele melest star arika ikan n sumb sumber erday dayaa
ikan ikan..
Kelest Kelestari arian an mengan mengandung dung makna makna bahwa bahwa sumber sumberday dayaa ikan ikan di satu satu sisi sisi boleh boleh dimanf dimanfaat aatkan kan melalu melaluii kegiat kegiatan an penangk penangkapan apan,, namun namun di sisi sisi lain lain hendakny hendaknyaa tidak tidak melakuk melakukan an penangk penangkapa apan n secara secara eksplo eksploita itatif tif.. Sumber Sumberday dayaa ikan ikan harus harus terb terbuk ukaa kemu kemungk ngkin inan an untuk untuk berk berkem emba bang ng-bi -biak ak dan dan hal ini ini hany hanyaa dapa dapatt diupa diupaya yakan kan jika jika beni benihh-ben benih ih atau atau ikan ikan-i -ika kan n yang yang keci kecill tida tidak k terj terjar arin ing. g. Berk Berkel elan anjut jutan an memp mempuny unyai ai arti arti bukan bukan hany hanyaa sumb sumber erday dayaa ikan ikan yang yang teru teruss berkembang biak dengan membiarkan anak-anak ikan terus tumbuh dan bertelur, juga bermakna sebagai pemberian kesempatan kepada generasi bangsa Indonesia yang akan datang untuk menikmati sumberdaya ikan. b.
Di antara antara tujuan tujuan yang yang hendak hendak diujud diujudkan kan dari dari peratu peraturan ran terseb tersebut ut adalah adalah
peningkatan produksi dan konservasi sumberdaya ikan.
7. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 26 Tahun Tahun 2007 2007 tentang tentang Penataan Penataan Ruang Ruang ;
Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, bumi, sebagai sebagai tempat manusia dan makhluk makhluk lain hidup, melakukan melakukan kegiatan, kegiatan, dan memelihara memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya dasarnya ketersediaan ketersediaannya nya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, undang-undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap setiap proses proses perenca perencanaa naan n tata tata ruang ruang wilaya wilayah, h, sebagai sebagaiman manaa dijela dijelaska skan n dalam dalam Penjelasan Umum butir 3. Dengan kata lain, orientasi penataan ruang dalam hal ini adalah dalam rangka mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :
28
a. Terwujudny Terwujudnyaa keharmonisan keharmonisan antara antara lingkungan lingkungan alam alam dan lingkungan lingkungan buatan; buatan; b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c.
Terwujudny Terwujudnyaa pelindungan pelindungan fungsi ruang dan pencegahan pencegahan dampak dampak negatif negatif
terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Pasal 3).
8. Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pengelolaan Wilayah Wilayah Pesisir Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
Secara umum, peraturan ini beorientasi konservasi dan eksploitasi secara relatif berimbang. Hal itu terlihat sejak dari konsiderans “Menimbang” huruf a dan b. Ketentuan ini menyatakan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3 (W P3K) K) perl perlu u dija dijaga ga kele kelest star aria ianny nnyaa dan dan dima dimanf nfaa aatk tkan an untu untuk k sebe sebesa sarr-be besa sar r kemakmuran kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang sekarang maupun bagi generasi generasi yang akan datang. Sebagai bagian dari SDA, WP3K memiliki keragaman potensi SDA yang ting tinggi gi,, dan dan sang sangat at pent pentin ing g bagi bagi peng pengem emba bang ngan an sosi sosial al,, ekon ekonom omi, i, buda budaya ya,, lingkun lingkungan, gan, dan penyangg penyanggaa kedaul kedaulata atan n bangsa bangsa.. Oleh Oleh karena karena itu perlu perlu dikelo dikelola la secara berkelanjutan dan berwawasaan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang sejak dari konsiderans “Menimbang” huruf a dan b. Ketentuan ini menyatakan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Pulau-pulau Kecil (WP3K) (WP3K) perlu dijaga kelestaria kelestariannya nnya dan dimanfaatka dimanfaatkan n untuk sebesa sebesar-b r-besa esarr kemakm kemakmura uran n rakyat rakyat,, baik baik bagi genera generasi si sekara sekarang ng maupun maupun bagi bagi generasi yang akan datang. Sebagai bagian dari SDA, WP3K juga memiliki keragaman potensi SDA yang yang tinggi tinggi,, dan sangat sangat penting penting bagi pengemb pengembang angan an sosial sosial,, ekonom ekonomi, i, budaya, budaya, lingkun lingkungan, gan, dan penyangg penyanggaa kedaul kedaulata atan n bangsa bangsa.. Oleh Oleh karena karena itu perlu perlu dikelo dikelola la secara berkelanjutan dan berwawasaan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional berdasarkan norma hukum nasional.
9. Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pengelolaan Sampah; Sampah; dan
Kehadiran undang-undang ini cukup relevan kiranya untuk dilihat sebagai upaya solutif atas persoalan sampah. Dalam konteks sebagai upaya solutif tersebut, maka regulasi muncul dan diperlukan guna memberi (jaminan) kepastian hukum, keje kejela lasa san n tangg tanggun ungj gjawa awab b dan dan kewen kewenan angan gan Peme Pemeri rint ntah ah,, Pemd Pemda, a, sert sertaa peran peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien (Konsiderans huruf d).
29
Namun, karena UU ini relatif masih baru, maka belum dapat dilihat sejauh mana mana pera peratu tura ran n ters terseb ebut ut dapa dapatt berj berjal alan an dan dan berl berlak aku u seca secara ra efek efekti tiff dala dalam m menyel menyelesai esaikan kan persoa persoalan lan lingku lingkungan ngan melalu melaluii pengelo pengelolaa laan n sampah sampah.. Sekalip Sekalipun un demikian, permasalahan sampah juga merupakan permasalahan lingkungan hidup sehingga layak untuk ditelaah terkait regulasi dan penegakannya. 10. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan Peraturan tersebut tersebut pada dasarnya dasarnya telah memberikan memberikan perhatian perhatian yang sama terhadap peningkatan produksi di satu pihak dan konservasi sumberdaya mineral dan batubar batubaraa (mine (minerba rba)) sendir sendirii dan lingkun lingkungan gannya nya.. Kewenan Kewenangan gan negara negara untuk untuk mengelola sumberdaya mineral, di samping dijalankan oleh Pemerintah pusat, juga dilakukan oleh Pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan dalam kondisi tertentu DPRRI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dilibatkan dalam pelaksanaan kewenangan Negara. Hal Ini menunjukkan bahwa semangat otonomi daerah sudah mendasari pembentukan peraturan mengenai mengenai pertambangan mineral dan batubara. 11. 11. Unda Undang ng-U -Und ndan ang g
Nomo Nomorr
32
Tah Tahun
2009 2009
tent tentan ang g
Perl Perlin indu dung ngan an
dan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Pemrak Pemrakars arsaa UndangUndang-Unda Undang ng 32 Tahun Tahun 2009 2009 tentan tentang g Perli Perlindun ndungan gan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sepertinya menyadari akan pentingnya lingkungan hidup yang berkualitas bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini tercermin pada landasan filosofis dalam butir koniderans undang-undang tersebut yang menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap setiap warga negara sebagaimana sebagaimana diamanatkan diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia. Sebagai Sebagaiman manaa digamb digambark arkan an dalam dalam konsid konsidera erans ns huruf huruf b undangundang-unda undang ng tersebut, tersebut, dengan terbitnya terbitnya Undang-Undang Undang-Undang tentang Perlindungan Perlindungan dan Pengelolaan Pengelolaan Lingku Lingkungan ngan Hidup Hidup disadar disadarii merupak merupakan an salah salah satu satu indika indikator tor keberh keberhasi asilan lan dari dari bagian rencana strategi pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan ekonomi ekonomi nasional. nasional.
Tanpa adanya adanya pengatura pengaturan n yuridis yuridis mengenai mengenai lingkunga lingkungan n hiduo
tentu akan membawa dampak negatif yang sangat luas di masyaarakat. Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 32 Tahu Tahun n 2009 2009 tent tentan ang g Perl Perlin indu dung ngan an dan dan Pengelolaan Lingkungan hidup secara umum pada prinsipnya telah mengakomodir permasalahan lingkungan hidup, pencegahan dari kerusakan dan pencemaran serta penegakan
hukumnya.
Sektor-sektor
tersebut
meliputi
limbah
industri,
pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya. Namun, kehadiran UndangUndang ini tidak serta merta dapat menjawab setiap permasalahan yang ada secara
30
spesifik di daerah-daerah. Untuk itu diperlukan adanya peraturan tindak lanjut atau pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah.
12. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN
Perkebu Perkebunan nan merupak merupakan an segala segala kegiata kegiatan n yang yang mengus mengusaha ahakan kan tanama tanaman n tertentu tertentu pada tanah dan/ atau media media tumbuh tumbuh lainnya lainnya dalam ekosistem ekosistem yang sesuai, sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen. Mencermati definisi terseb tersebut, ut, secara secara intris intristik tik dapat dapat diketa diketahui hui bahwa bahwa Perkeb Perkebunan unan merupak merupakan an suatu suatu kegiata kegiatan n usaha usaha yang yang dilaku dilakukan kan secara secara sistem sistemati atis. s. Dalam Dalam mengus mengusahak ahakan an suatu suatu kegiatan perkebunan, selain dilakukan secara personal oleh warga masyarakat juga dilakukan dilakukan melalui melalui badan hukum. Permasalaha Permasalahan n yang muncul adalah adalah apabila apabila dalam melaku melakukan kan kegiat kegiatan an usaha usaha perkeb perkebunan unan terseb tersebut ut adalah adalah permas permasala alahan han limbah limbah pembunagan. Usaha perkebunan yang dilakukan oleh suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas pada umumnya memiliki izin-izin tertentu yang meliputi aspek perlindungan lingkungan hidup seperti Izin Analisi Mengenai Dampak Lingkungan, Surati Izin Usaha Perkebunan dan izin lainnya. Menyimak pada izin-izin tersebut dapa dapatt dipa dipaha hami mi bahw bahwaa
prak prakte tek k
kegi kegiat atan an dala dalam m
usah usahaa
perk perkeb ebun unan an dapa dapatt
mempengaruhi kualitas lingkungan sekitar.
B.
KETERKAITAN DENGAN INSTRUMEN INTERNASIONAL
Permasalahan lingkungan hidup juga tidak bisa dilepaskan dengan berbagai perjanjian internasional (convention/treaty/conference) yang dibentuk dibentuk negara-negar negara-negaraa baik melalui kerja sama multilateral ataupun global. Perjanjian internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup dibentuk dengan berdasarkan pada suatu prinsip bahwa permasalahan lingkungan hidup beserta ekosistem di dalamnya merupakan kebutuhan universal yang suka atau tidak suka menjadi masalah yang harus menjadi daftar daftar tunggu tunggu pengat pengatura uran n oleh oleh setiap setiap negara. negara. Ekses Ekses lingkun lingkungan gan hidup hidup yang yang lintas lintas regional juga merupakan alasan betapa penting setiap wilayah perlu juga mengacu pada berbagai perjanjian internasional yang ada sekalipun secara konkrit belum tentu suatu negara telah meratifikasi perjanjian internasional tertentu. Cukup banyak perjanjian internasional yang bersinggungan dengan lingkungan hidup hidup yang yang perlu perlu untuk untuk diketa diketahui hui untuk untuk dapat dapat dijadi dijadikan kan sebagai sebagai pedoma pedoman n dalam dalam membuat membuat suatu regulasi terutama peraturan daerah. Diantarany Diantaranyaa adalah adalah Konferensi Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hukum Laut (United Nations Conference on the Law of the Sea) pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika. Jamaika. Dalam konverensi ini
31
telah telah ditanda ditandatan tangani gani suatu suatu perjan perjanjia jian n intern internasi asional onal yang yang mencak mencakup up hampir hampir seluru seluruh h permasalahan di d i bidang kelautan. Disamping itu terdapat juga konferensi k onferensi internasional tentang perubahan iklim, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change ( Konvensi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2007. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protokol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim Iklim). ). Keselu Keseluruh ruhan an bentuk bentuk kerja kerja sama sama intern internasi asional onal terseb tersebut ut menunju menunjukka kkan n bahwa bahwa secara luas, masyarakat universal amat menyadari pentingnya lingkungan hidup yang bermutu baik.
C.
KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
Ada Ada bany banyak ak Pera Peratu tura ran n Peme Pemeri rint ntah ah yang ang merup erupak akan an tind tindak ak lanj lanjut ut atau atau pelaksanaan
dari
Undang-Undang
yang
berkaitan
dengan
lingkungan
hidup
sebaga sebagaima imaana ana yang yang telah telah disebu disebutka tkan. n. Salah Salah satuny satunyaa adalah adalah Peratu Peraturan ran Pemeri Pemerintah ntah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izini Lingkungan. Peraturan Pemerintah dimaksud dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah tersebut mendeskripsikan mengenai izin lingkungan yaitu Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegi Kegiat atan an.. Setia Setiap p Usah Usahaa dan/ dan/at atau au Kegia Kegiata tan n yang yang berd berdam ampa pak k pent pentin ing g terh terhada adap p lingkungan hidup oleh peraturan pemerintah ini wajib memiliki Amdal. 1.
Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan; Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pendelegasian dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan pemerinta tersebut juga merupakan suatu bentuk konkrit dari parameter penilaian kuali kualita tass atau atau mutu mutu ling lingku kunga ngan n hidu hidup. p. Deng Dengan an adan adanya ya para parame mete terr ters terseb ebut ut,, diharapkan peraturan pemerintah tersebut dapat meminimalisir dampak lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat dari aktivitas, kegiatan atau setiap usaha yang dilakukan manusia sebagaimana tersebut dalam isi konsideran. 2.
Pera Peratu tura ran n Pemer Pemerin inta tah h Nomor Nomor 82 Tah Tahun un 2001 2001 Ten Tenta tang ng Peng Pengel elol olaa aan n Kuali Kualita tass
dan Pengendalian Pencemaran Air;
32
Peraturan pemerintah ini merupakan pendelegasian dari Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Disadari bahwa air merupakan komponen lingkun lingkungan gan hidup hidup yang yang pentin penting g bagi kelangs kelangsung ungan an hidup hidup dan perike perikehid hidupa upan n manusia. Secara obyektif pada dasarnya peraturan pemerintah ini merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup. Peraturan pelaksanaan tersebut dianggap perlu sebagai bentuk pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara secara bijaks bijaksana ana dengan dengan memperl memperlihat ihatkan kan kepenti kepentingan ngan generas generasii sekara sekarang ng dan mendatang serta keseimbangan ekologis. 3.
Pera Peratu tura ran n Peme Pemeri rint ntah ah Nomor Nomor 41 Tahu Tahun n 1999 1999 Tent Tentan ang g Penge Pengenda ndali lian an
Pencemaran Udara; Udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya dipandang penting untuk dijaga dan dipelihara kelestarian fung fungsi siny nyaa untuk untuk pemel pemeliha ihara raan an kese keseha hata tan n dan dan kese kesejah jahte tera raan an manu manusi siaa sert sertaa perlindungan bagi makhluk hidup lainnya. Peraturan pemerintah tersebut Udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka udara udara perl perlu u dipe dipeli liha hara ra,, dija dijaga ga dan dan dijai dijaini nin n mutu mutuny nyaa mela melalu luii peng pengend endal alia ian n pencemaran udara 4.
Pera Peratu tura ran n Peme Pemeri rint ntah ah Nomor Nomor 19 Tahu Tahun n 1999 1999 Tent Tentan ang g Penge Pengenda ndali lian an
Pencemaran dan atau Perusakan Laut; Menurut peraturan pemerintah ini lingkungan laut beserta sumber daya alamnya yang berdasarkan Wawasan Nusantara Nusantara merupakan merupakan salah satu bagian lingkungan lingkungan hidup yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, berfungsi sebagai ruang bagi kehidupan Bangsa. Pengelolaan Penge lolaan lingkungan laut beserta sumber daya alamnya bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan kelangsungan hidup makhluk makhluk hidup lainnya lainnya baik masa sekarang maupun masa yang yang akan akan datang datang.. Meningka Meningkatny tnyaa kegiata kegiatan n pembang pembanguna unan n di darat darat dan di laut laut maupun maupun pemanf pemanfata ataan an laut laut besert besertaa sumber sumber daya daya alamny alamnyaa dapat dapat mengaki mengakibat batkan kan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut yang akhirnya menurunkan mutu serta fungsi laut. 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian
Kerusa Kerusakan kan Dan Atau Atau Pencem Pencemara aran n Lingkun Lingkungan gan Hidup Hidup yang yang Berkai Berkaitan tan Dengan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan; Hutan dan atau lahan merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi fungsi,, baik baik ekolog ekologi, i, ekonomi ekonomi,, sosial sosial maupun maupun budaya, budaya, yang yang diperl diperluka ukan n untuk untuk menunja menunjang ng kehidupa kehidupan n manusi manusiaa dan makhlu makhluk k hidup hidup lainny lainnya, a, karena karena itu perlu perlu dilakuk dilakukan an pengend pengendali alian an terhad terhadap ap kerusa kerusakan kan dan atau atau pencem pencemara aran n lingkun lingkungan gan
33
hidup. Kebakaran Kebakaran hutan dan atau lahan merupakan salah satu penyebab penyebab kerusakan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, baik berasal dari lokasi maupun dari luar lokasi usaha dan atau kegiatan. Kebakaran hutan dan atau lahan telah menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, baik nasional maupun lintas batas negara, yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Untu Untuk k
itu itu
dipe diperl rluk ukan an adan adany ya
legi legisl slas asii
yang yang tega tegass
untu untuk k
meng mengak akom omod odir ir
permasalahan tersebut. 6.
Pera Peratu tura ran n Pemer Pemerin inta tah h Nomo Nomorr 18 Tahu Tahun n 1999 1999 Tent Tentan ang g Penge Pengelo lola laan an Lim Limbah bah
Bahan Berbahaya dan Beracun; Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusi manusiaa serta serta makhlu makhluk k hidup hidup lainny lainnyaa Mening Meningkat katnya nya kegiat kegiatan an pemban pembanguna gunan n di berbagai bidang terutama bidang industri dan perdagangan, terdapat kecenderungan sema semaki kin n menin meningk gkat at pula pula pengg pengguna unaan an bahan bahan berba berbahay hayaa dan dan berac beracun. un. Untu Untuk k mencegah mencegah terjadinya terjadinya dampak yang dapat merusak merusak lingkungan lingkungan hidup, kesehatan kesehatan manusia, manusia, dan makhluk makhluk hidup lainnya lainnya diperlukan diperlukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun secara terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 7.
Pera Peratu tura ran n Peme Pemeri rint ntah ah Nom Nomor or 68 68 Tahu Tahun n 1998 1998 ten tenta tang ng Kaw Kawas asan an Sua Suaka ka Ala Alam m
dan Kawasan Pelestraian Alam; Peraturan pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipanda dipandang ng perlu perlu mengat mengatur ur kawasan kawasan suaka suaka alam alam dan kawasa kawasan n pelest pelestari arian an alam alam dengan Peraturan Pemerintah.. Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam merupa merupakan kan kekayaa kekayaan n alam alam yang yang sangat sangat tinggi tinggi nilainy nilainya, a, karena karena itu perlu perlu dijaga dijaga keutuhan keutuhan dan kelest kelestari arian an fungsi fungsinya nya untuk untuk dapat dapat dimanfa dimanfaatk atkan an bagi sebesa sebesarr besarnya kemakmuran rakyat. 8.
Pera Peratu tura ran n Peme Pemeri rint ntah ah Nomo Nomorr 06 Tahun Tahun 2007 2007 tent tentan ang g Tata Tata Huta Hutan n dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan; Peraturan Pemerintah ini untuk melaksanakan Pasal 22, Pasal 39, Pasal 66, Pasal 80, 80,
Unda Undang ng-U -Und ndan ang g
Nomo Nomorr
41 Tahu Tahun n
1999 1999 tent tentan ang g
Kehu Kehuta tana nan n
sete setela lah h
diundangkan diundangkan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusu Penyusunan nan Rencana Rencana Pengel Pengelola olaan an Hutan, Hutan, Pemanfa Pemanfaata atan n Hutan Hutan dan Pengguna Penggunaan an Kawa Kawasa san n Huta Hutan. n. Untu Untuk k menga mengata tasi si aju aju pertu pertumb mbuha uhan n pemb pemban angun gunan an nasio nasiona nall berkelanjutan yang semakin tinggi diperlukan beberapa langkah strategis yang
34
dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian
masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui deregulasi dan
debirokratisasi yang dilandasi prinsip good governance dan pengelolaan hutan lestari. 9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang yang merupak merupakan an satu satu kesatu kesatuan an dengan dengan sungai sungai dan anak-a anak-anak nak sungai sungainya nya,, yang yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentan tentang g Kehuta Kehutanan nan,, dengan dengan terjadi terjadinya nya penurun penurunan an daya daya dukung dukung Daerah Daerah Aliran Aliran Sungai yang dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan, yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupa kehidupan n masya masyaraka rakat, t, maka maka daya daya dukung dukung Daerah Daerah Aliran Aliran Sungai Sungai harus harus segera segera ditingkatka ditingkatkan. n. Berdasarkan Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 2004 tent tentan ang g Sumb Sumber er Day Daya Air, Air, seba sebagi gian an kewe kewena nang ngan an peme pemeri rint ntah ah dala dalam m pengelolaan sumber daya air a ir dapat diselenggarakan oleh pemerintah p emerintah daerah, dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
D.
KETERKAITAN DENGAN PERATURAN MENTERI
Pera Peratu tura ran n Ment Menter erii meup meupaka akan n perat peratur uran an perun perundan dangg-un unda danga ngan n yang yang tida tidak k termasuk hierarki peraturan perundang-undangan namun merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 2011 tentan tentang g Pembent Pembentuka ukan n Peratu Peraturan ran Perunda Perundangng-Und Undanga angan. n. Peratu Peraturan ran Menter Menterii pada pada dasarny dasarnyaa merupak merupakan an peratu peraturan ran intern internal al kelemb kelembagaa agaan n sebagai sebagai bentuk bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk melaksanakan kegiatan kegiatan yang bersifat bersifat teknis teknis sesuai sesuai dengan kelembagaan kelembagaan masing-mas masing-masing.Pe ing.Peratur raturan an Menteri yang berkaitan dengan lingkungan hidup banyak sekali yang sudah diterbitkan. Dianta Diantaran ranya ya adalah adalah Peratu Peraturan ran Menter Menterii Lingkun Lingkungan gan Hidup Hidup Nomor Nomor 11 Tahun Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengen Mengenai ai Dampak Dampak Lingku Lingkungan ngan Hidup. Hidup. Peratu Peraturan ran
ini dibuat dibuat untuk untuk melaks melaksanak anakan an
ketent ketentuan uan Pasal Pasal 3 ayat ayat (2) Peraturan Peraturan Pemeri Pemerinta ntah h Nomor Nomor 27 Tahun Tahun 1999 tentang tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau
35
Kegiatan Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dilengkapi Dengan Analisis Analisis Mengenai Mengenai Dampak Dampak Lingkungan Lingkungan Hidup.
E. PERA PERATU TURA RAN N DAER DAERAH AH
Prov Provin insi si Bengk Bengkul ulu u dike diketa tahui hui belum belum menga mengatu turr seca secara ra kompl komplek ekss regu regula lasi si mengenai mengenai lingkungan lingkungan hidup. Padahal sebagai salah satu Provinsi Provinsi yang telah diberikan diberikan hak otonom otonomii daerah daerah dalam dalam penyele penyelengga nggaraa raan n pemeri pemerintah ntahan an di daerah daerah berdas berdasark arkan an Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Provinsi Bengkulu perlu untuk mengatur secara hukum peraturan daerah tentang Lingkungan Hidup. Terlebih lagi, dengan tingkat kemajuan ekonomi daerah yang cukup baik dan seiring dengan semakin banyak dan maraknya investor, industri, perkebunan, pertambangan dan lain sebagainya di Provinsi Bengkulu, harus disadari akan memberikan dampak yang luas terhadap terhadap lingkungan lingkungan hidup di Provinsi Provinsi Bengkulu. Peraturan daerah menjadi penting untuk diatur
terutama untuk menghindari terjadinya pencemaran dan
keru kerusa sakan kan lingk lingkun ungan gan di Prov Provin insi si Bengk Bengkul ulu u yang yang tent tentuny unyaa lamb lambat at laun laun dapat dapat merugikan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat. Pengatu Pengaturan ran tentan tentang g lingku lingkungan ngan hidup hidup dalam dalam bentuk bentuk peratu peraturan ran daerah daerah pada pada dasarnya dasarnya telah diterbitkan diterbitkan melalui melalui Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahu Tahun n 2005 2005 tent tentan ang g Pene Peneta tapa pan n Baku Baku Mutu Mutu Air Air dan dan Kela Kelass Air Air Sung Sungai ai Lint Lintas as Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu. Namun, substansi yuridis dari peraturan daerah tersebut dirasa belum cukup untuk memberikan pengaturan secara komperhensif mengenai lingkungan hidup. Sehingga. pengaturan baru tentang lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu mutlak diperlukan.
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
36
A. LAND LANDASA ASAN N FILOSO FILOSOFI FIS S
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan landasan hukum utama (fundamental) dalam merumuskan arah arah dan dan dasa dasarr peng pengam ambi bila lan n kebij kebijak akan an sosi sosial al,, poli politi tik k dan dan huku hukum m keneg kenegar araa aan. n. Pengambilan Pengambilan kebijakan ini pada dasarnya disesuaikan disesuaikan dengan dasar kebutuhan kebutuhan hukum dan kondisi sosial sosial yang terjadi terjadi termasuk termasuk dengan memberi ruang ruang pengaturan pengaturan secara khusus mengenai lingkungan hidup. Dalam Pembukaan (Preambule) UUD NRI Tahun 1945 Alenia ke- IV disebutkan bahwa : UUD NRI Tahun 1945: PEMBUKAAN (Preambule) …Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…
Secara eksplisit, dalam pengertian yang termaktub dalam serangkaian kalimat terseb tersebut ut tercer tercermi min n beberap beberapaa tujuan tujuan nasion nasional al bangsa bangsa Indone Indonesia sia.. Lingku Lingkungan ngan hidup hidup sebagai salah satu aspek penting demi keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan yang harus dilindungi, dikelola, dan dilestarikan mutlak harus diperhatikan diperhatikan oleh negara dan dan sege segenap nap masy masyar araka akat. t. Tent Tentuny unyaa tinda tindaka kan n untuk untuk meli melind ndun ungi gi,, menge mengelo lola la dan dan melest melestari arikan kan lingkun lingkungan gan hidup hidup terseb tersebut ut tidak tidak cukup cukup dilakuk dilakukan an dengan dengan cara-c cara-cara ara tradisional semata. Perlu dilakukan upaya untuk melegalisasi berbagai aspek tentang lingkungan hidup secaa tegas. Sehingga, dengan adanya perlindungan secara hukum tersebut diharapkan tujuan nasional sebagaimana telah disebutkan dapat tercapai. Selain sebagai landasan hukum utama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga merupakan pengintegrasian landasan falsafah dan nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Berbagai aspek yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 mengis mengisya yaratk ratkan an cara cara berfik berfikir ir dan cermin cerminan an kehenda kehendak k bangsa bangsa Indone Indonesia sia yang yang salah salah satunya satunya adalah adalah menghendaki menghendaki terjaganya terjaganya lingkungan lingkungan hidup beserta beserta ekosistem ekosistem yang ada di dalamny dalamnya. a. Senanti Senantiasa asa melind melindungi ungi,, merawa merawatt dan melest melestari arikan kan lingkun lingkungan gan hidup hidup bukan barang baru di mata bangsa Indonesia. Menjaga lingkungan hidup merupakan suatu penghargaan terhadap alam yang merupakan salah satu sumber penghidupan masyarakat sejak dahulu. Di Sumatera Barat, dikenal dengan tanah ulayat beserta hak-hak masyarakat adat di dalamnya. Tanah Ulayat merupakan tanah adat yang harus dilindungi dan dijaga kelestariannya untuk keberlangsungan hidup masyarakat setempat terutama di sebagian
37
wilayah di Sumatera Barat. Di lokasi tanah ulayat, masyarakat terutama pendatang luar dilarang keras untuk merusak dan mencemarkan tanah tersebut. Bagi yang melanggar, pelaku perusakan dan pencemaran tanah ulayat tersebut akan diberikan sanksi tegas oleh oleh para para pema pemang ngku ku adat adat..
Pelr Pelrin indu dunga ngan n terh terhad adap ap lingk lingkun ungan gan hidu hidup p beser beserta ta
ekosistemnya sebagaimana yang terjadi di Sumatera Barat juga ditemui di berbagai pelosok daerah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak dahulu masyarakat Indonesia sangat menghargai alam dan lingkungannya. Pentingnya melindungi, mengelola dan melestarikan lingkungan hidup diatur secara implisit dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945: BAB XA HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28 A
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
Pasal 28 H ayat (1)
‘Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan’ Pasal-pasal tersebut memberikan suatu pengertian pengertian yang jelas dan konkrit bahwa UUD NRI Tahun 1945 pada hakikatnya menjamin kehidupan dan penghidupan yang baik dan sehat yang diperuntukkan bagi setiap orang tanpa terkecuali. Adanya jaminan terseb tersebut ut menunj menunjukka ukkan n bahwa bahwa secara secara filoso filosofi fiss yuridi yuridis, s, lingkun lingkungan gan hidup hidup besert besertaa ekosistemnya perlu diatur secara yuridis oleh pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara terutama Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
B. LAND LANDASA ASAN N SOSIOL SOSIOLOG OGIS IS
Pada hakikatnya, pembangunan merupakan campur tangan manusia terhadap hubunga hubungan n timba timball balik balik antara antara diriny dirinyaa dengan dengan lingku lingkungan ngan hidupny hidupnyaa dalam dalam upaya upaya memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingannya. Sejak saat itu dirasakan bahwa
38
segala segala upaya manusia manusia tersebut tersebut telah menimbulkan menimbulkan permasalahan permasalahan di berbagai bidang bidang ilmu yang mengkaji tentang saling keterkaitan antar unsur/komponen lingkungan. Saat itu juga dapat dicatat sebagai awal tahun tujuh puluhan sebagai akibat dari kesadaran akan permasalahan lingkungan, yaitu merosotnya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh oleh tidak tidak berfun berfungsi gsinya nya unsurunsur-unsu unsurr atau atau kompon komponen-k en-komp omponen onen lingkun lingkungan gan hidup, hidup, seperti air, tanah, udara, vegetasi dan lain sebagainya (sumber daya alam hayati dan sumber sumber daya alam non hayati) karena ulah manusia dalam memanfaatka memanfaatkan n unsur-unsur unsur-unsur tersebut berkat kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.5 Kualitas lingkungan harus diakui merupakan nilai yang demiliki oleh unsurunsur lingkungan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, di samping nilai intristik yang ada dalam lingkungan itu sendiri. Penurunan (degradasi) dan peningkatan (increase) kualitas lingkungan hidup menjadi indikator apakah sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berjalan dengan baik atau belum. Di
Prov Provin insi si
Beng Bengku kulu lu,,
penu penuru runa nan n
kual kualit itas as
ling lingku kung ngan an
meni menim mbulk bulkan an
permasalahan-permasalahan di bidang lingkungan hidup. Tidak jarang permasalahan lingkungan hidup yang terjadi menghambat dan mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Permasalahan tersebut terjadi dapat dengan berupa tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan baik yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa transendent seperti bencana alam ataupun akibat dari campur tangan manusia itu sendiri. Provinsi Bengkulu sebagai salah satu wilayah yang sedang dalam fase tumbuh kembang pembangunan menjadi suatu episentrum pertumbuhan ekonomi yang meliputi berbagai sektor. Pembangunan menjadi pendorong bagi perkembangan sektor-sektor strategis seperti sektoor kehutanan, sektor industri, sektor perkebunan, sektor pertanian, sektor lingkungan rumah tangga, sektor pariwisata, dan sektor-sektor lainnya. Adapun bebeberapa permasalahan lingkungan yang bersifat faktual yang merupakan hasil kajian empiris yang terjadi di Propinsi Bengkulu adalah : 1. Terjadinya Terjadinya kerusakan kerusakan hutan akibat penebangan penebangan liar dan perambahan perambahan hutan oleh masyarakat menjadi kebun. 2. Terjadinya Terjadinya benturan benturan tata ruang dalam pembangunan; pembangunan; seperti kawasan hutan yang di dalamn dalamnya ya terdap terdapat at bahan bahan tamban tambang g (kasus (kasus : di Kabupat Kabupaten en Lebong, Lebong, Kepahiy Kepahiyang, ang, Bengkul Bengkulu u Utara, Utara, Seluma, Seluma, dan lain-lai lain-lain). n).
Di beberapa beberapa kabupat kabupaten, en, ditemukan ditemukan
kawasan hutan yang telah beralih fungsi mejadi perkebunan rakyat, dan bahkan perkebunan swasta besar. 3. Pengelolaan Pengelolaan sampah sampah yang belum optimal, dibeberapa dibeberapa ibu kota kabupaten kabupaten belum memiliki TPA yang permanen.
5
Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan Lingkungan,, PT Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 2.
39
4. Penc Pencem emar aran an air air sung sungai ai kare karena na kegi kegiat atan an pert pertan ania ian n (pup (pupuk uk dan dan pest pestis isid ida) a),, pertambangan (emas, batu bara, bijih besi), ataupun industri lain (pabrik kelapa sawit, sawit, karet, karet, dll).
Beberap Beberapaa sungai sungai yang tersebar tersebar di Provin Provinsi si Bengkulu Bengkulu telah
mengala mengalami mi pencema pencemaran ran akibat akibat limbah limbah pabrik pabrik kelapa kelapa sawit, sawit, karet, karet, dan kegiata kegiatan n pertambangan batu bara.
Masih banyak perusahaan perkebunan atau kegiatan
pertambangan yang membuang limbahnya ke sungai; baik secara langsung ataupun tidak langsung. 5. Pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor, cerobong asap pabrik kelapa sawit dan karet dan beberapa industri pembangkit listrik. 6. Terjad Terjadii kerusa kerusakan kan yang yang cukup cukup tinggi tinggi pada pada ekosist ekosistem em terumb terumbu u karang; karang; dimana dimana persentase karang hidupnya termasuk katagori sangat rendah. Menurunnya Menurunnya kualitas kualitas lingkungan harus disadari disadari akan memberikan pengaruh yang yang signi signifik fikan an terhada terhadap p kualita kualitass kehidupa kehidupan n masyar masyarakat akat di Provin Provinsi si Bengkul Bengkulu. u. Penurunan tersebut dapat terjadi karena faktor-faktor sebagaimana berikut6 : 1. Perma Permasa sala lahan han kepend kependudu uduka kan; n; Permasalaha Permasalahan n kependudukan kependudukan yang diantarany diantaranyaa meliputi meliputi perhitungan perhitungan koefisiensi koefisiensi antara luas wilayah, jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, wilayah hunian penduduk dan proses migrasi penduduk lokal dengan penduduk pendatang. Semakin bertambahnya jumlah penduduk jelas dapat mempengarui kadar kualitas lingkungan di sekitarnya; 2. Perma Permasa sala lahan han Pem Pemuk ukim iman; an; Permas Permasala alahan han pemukim pemukiman an yang yang melipu meliputi ti keadaa keadaan n ekonom ekonomii per Rumah Rumah tangga, tangga, infrastru infrastruktur ktur pembunagan pembunagan limbah limbah rumah rumah tangga termasuk pembuangan sampah, sampah, tempat tempat pembuan pembuangan gan air tinja tinja tanpa tanpa tanki tanki septic septic menjad menjadii salah salah satu satu indika indikator tor perubahan kualitas lingkungan hidup. 3. Perma Permasa sala lahan han Kes Keseh ehat atan an;; Keterkaitan antara kualitas lingkungan hidup dengan kesehatan lebih disebabkan oleh oleh pembua pembuang ngan an limb limbah ah di luar luar amban ambang g bata batass norma normall yang yang meng mengak akiba ibatk tkan an terjad terjadiny inyaa pencem pencemaran aran lingku lingkungan ngan hidup hidup sehing sehingga ga mengaki mengakibat batkan kan timbul timbulnya nya berbagai penyakit kesehatan pada masyarakat. 4. Permas Permasala alahan han di di Bida Bidang ng Pert Pertani anian; an; Luas lahan sawah dan perkebunan, jumlah hewan ternak yang dipelihara di atas lahan, jumlah perkiraan pelepasan emisi gas metan (CH4) dari lahan sawah dan peternakan serta jumlah perkiraan pelepasan emisi gas karbondioksida (CO2) dari penggunaan pupuk urean ikut memberikan dampak terhadap lingkungan hidup. 5. Permas Permasala alahan han di di Bida Bidang ng Indus Industr tri; i; 6
Buku Data Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010.
40
Juml Jumlah ah indu indust stri ri atau atau kegi kegiat atan an usah usahaa kecil kecil,, menen menenga gah h dan dan besa besarr sert sertaa beba beban n pencemaran
limbah
cair
yang
dikeluarkan
dari
industri
tersebut
dapat
mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. 6. Permas Permasala alahan han di Bidang Bidang Perta Pertamba mbanga ngan; n; Luas Luas area areall dan dan prod produk uksi si sert sertaa jeni jeniss dan klas klasif ifik ikas asii pert pertam amban banga gan n term termas asuk uk pertambangan rakyat ikut memberikan dampakterhadap kualitas lingkungan hidup. 7. Permas Permasala alahan han di Bidang Bidang Energi Energi;; Jumlah Jumlah kendar kendaraan aan bermot bermotor or menuru menurutt jenis jenis kendara kendaraan an serta serta bahan bahan bakar bakar yang yang digunak digunakan, an, perkir perkiraan aan jumlah jumlah pelepas pelepasan an emisi emisi karbon karbondio dioksi ksida da (CO2), (CO2), jumlah jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) serta konsumsi masyarakat terhadap ke-2 (dua) jenis bahan bakar tersebut ikut memicu terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup. 8. Permas Permasala alahan han di Bida Bidang ng Trans Transpor portas tasi; i; Tingk Tingkat at mobi mobili lita tass pendu pendudu duk k yang yang sema semaki kin n tingg tinggii seir seirin ing g deng dengan an sema semaki kin n meni mening ngkat katny nyaa
ting tingka katt
kema kemaju juan an ekinom ekinomii di Provi Provins nsii Beng Bengku kulu lu menun menuntu tutt
peningkatan pembangunan jalan, sarana terminal, pelabuhan laut, sungai, danau dan udara serta perkiraan jumlah limbah padat dari sarana transportasi mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. 9. Permas Permasala alahan han di Bida Bidang ng Pariwi Pariwisat sata; a; dan Lokasi obyek wisata, luas kawasan kawasan wisata, wisata, perkiraan perkiraan pembuangan limbah cair dan limbah cair merupakan salah satu pemicu perubahan kualitas lingkungan hidup. 10. Permasalaha Permasalahan n Limbah B3. B3. Semak Semakin in mara marak k berdi berdiri riny nyaa peru perusa saha haan an teru teruta tama ma pengh penghas asil il limb limbah ah B3 dapa dapatt mempengaruhi perubahan kualitas lingkungan hidup sehingga dapat berdamnpak pada degradasi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
C. LAND LANDASA ASAN N YURI YURIDI DIS S
Permas Permasala alahan han lingkun lingkungan gan hidup hidup merupak merupakan an permasa permasalaha lahan n komple kompleks ks yang yang memberikan ekses pada sendi-sendi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berd Berdas asar arka kan n Pasa Pasall 1 angka angka 1 Unda Undangng-Un Unda dang ng Nomo Nomorr 32 Tahu Tahun n 2009 2009 tent tentang ang Perlindungan Perlindungan dan Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup didefinisa didefinisaikan ikan sebagai Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk termasuk manusia dan perilakunya, perilakunya, yang mempengaruhi mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ketentuan Pasal 1 angka 1 apabila dikaitkan dengan Ekologi sebagai salah satu bidang ilmu, memang lingkungan hidup tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah
41
negara maupun wilayah administrasi. Namun apabila lingkungan hidup itu dikaitkan dengan pengelolaan sebagai suatu kegiatan (aktivitas), maka batas wilayah itu harus jelas, karena akan menyangkut kewenangan pengelola. Batas kewenangan kewen angan pengelolaan ini harus jelas karena berkaitan dengan tanggung jawab pengelola7. Peratu Peraturan ran Daerah Daerah di Provin Provinsi si Bengkul Bengkulu u yang yang berkai berkaitan tan dengan dengan lingku lingkungan ngan hidup baik yang mengatur secara umum (ius generalis) generalis) ataupun secara khusus (ius specialis) belum belum begitu begitu banyak banyak diterb diterbitk itkan an dan diatur diatur secara secara lengka lengkap p (kompl (kompleks eks). ). Peraturan Perundang-undangan di level daerah yang pernah dibuat adalah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2005 tentang Penetapan Baku Mutu Air dan Kelas Air Sungai Lintas Kabupaten.Kota Dalam Provinsi Bengkulu. Dalam butir kons konsid ider erans ans huruf huruf (c) (c) dike diketa tahu huii bahwa bahwa pera peratu tura ran n daer daerah ah ters terseb ebut ut dibu dibuat at untuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Kabu Kabupat paten en/K /Kot otaa Dalam Dalam Prov Provin insi si Bengk Bengkul ulu. u. Dala Dalam m buti butirr kons konsid ider erans ans itu itu juga juga disebutkan disebutkan bahwa salah satu satu tujuan dibuat dibuat dan disusunnya disusunnya peraturan peraturan daerah yang yang bersangkutan adalah untuk melestarikan fungsi air termasuk sungai yang merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan manusia di Provinsi Bengkul Bengkulu. u. Menili Menilik k dari dari bunyi bunyi kaidah kaidah peratu peraturan ran terseb tersebut ut cukup cukup jelas jelas bahwa bahwa dapat dapat dipahami bahwa peraturan daerah tersebut mengatur tentang sebahagian aspek-aspek lingkungan, yaitu pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam berupa air. Berd Berdas asar arka kan n Pasa Pasall 18 ayat ayat (6) (6) Unda Undangng-Und Undan ang g Dasa Dasarr Negar Negaraa Repub Republi lik k Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) diketahui bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dae rah dan da n peraturan-peraturan lain untuk u ntuk melaksanakan otonom otonomii dan tugas tugas pembant pembantuan. uan. Berdas Berdasark arkan an hal terseb tersebut, ut, secara secara ekspli eksplisit sit bisa bisa ditegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah daerah dapat membuat suatu peraturan sendiri dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangundangan. Pada Pada
prin prinsi sipn pnya ya,,
pera peratu tura ran n
peru perund ndan angg-un unda dang ngan an
tela telah h
cuku cukup p
bany banyak ak
mengak mengakomo omodir dir permas permasala alahan han yang yang berkai berkaitan tan dengan dengan lingkun lingkungan gan hidup. hidup. Peratu Peraturan ran perundang-undangan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria A graria (UUPA) dan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 05 Tahun Tahun 1990 tentang tentang Konserv Konservasi asi Sumberdaya Sumberdaya Alam Haya Hayati ti dan Ekos Ekosis iste temn mnya ya..
Selai Selain n pera peratu tura ran n perund perundan angg-un undan danga gan n seba sebaga gaim iman anaa
disebutkan, terdapat juga peraturan teknis pelaksana Undang-Undang berupa Peraturan
7
Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, SH, Hukum Pidana Lindkungan, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 111.
42
Pemerintah dan Peraturan Menteri seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan . Namun, mengingat telah lahirnya telah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah pada dasarnya diberikan kewenangan secara luas untuk mengatur daerahnya sendiri. Pengaturan tersebut secara yuridis dapat berupa produk-produk hukum seperti Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, Peraturan Gubernur, Walikota atau Bupati, Peraturan DPRD termasuk Peraturan Desa. Sejumlah bentuk peraturan daerah sebagaimana yang telah disebutkan adalah salah satu wujud konkrit dari pemerintah pemerintah untuk menyelenggar menyelenggarakan akan sistem sistem pembangunan pembangunan yang merata. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Un Perundang-Undangan dangan disebutkan bahwa materi muatan muatan peraturan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan peraturan perundang-un perundang-undangan dangan yang lebih tinggi. tinggi. Berdasarkan Berdasarkan hal tersebut, tersebut, jelas bahwa pada prinsipny prinsipnyaa pembuatan pembuatan peraturan peraturan daerah lebih menitik beratkan kepada hak eksklusif pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya daerahnya sendiri sendiri dengan tetap pada platform platform peraturan peraturan perundang-und perundang-undangan angan yang lebih tinggi sebagimana sebagimana diatur diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara konkrit, ada beberapa beberapa alasan alasan perlu diakomodir diakomodir permasalaha permasalahan n mengenai mengenai lingkungan hidup di dalam suatu peraturan daerah, yaitu : 1.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan
Penge Pengelo lola laan an Ling Lingku kunga ngan n meru merupa pakan kan penga pengatu tura ran n yang yang bers bersif ifat at umum umum yang yang efek efekti tivi vita tass pener penerapa apanny nnyaa kara karakt kter eris isti tik k
masi masih h harus harus dise disesu suai aika kan n
masi masing ng-m -mas asin ing g
daer daerah ah
yang ang
denga dengan n kebut kebutuha uhan n dan dan
tent tentun uny ya
mem memilik ilikii
dife difere rens nsia iall
permasalahan lingkungan hidup; 2.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Peraturan Peraturan Perundang-und Perundang-undangan angan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengatur permasalahan lingkungan hidup secara mandiri selama substansi yang diatur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan 3.
Per Peratur aturan an daer daerah ah yang yang suda sudah h ada ada di Prov Proviinsi nsi Bengk Bengkul ulu u yang ang menga engattur
tentang lingkungan hidup yaitu Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Penetapan Baku Mutu Air dan Kelas Air Sungai Lintas Kabupaten//Kota Dalam Propin Propinsi si Bengkul Bengkulu u belum belum sepenuh sepenuhnya nya mengat mengatur ur secara secara umum umum permas permasala alahan han lingkungan hidup yang ada di Provinsi Bengkulu.
43
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
A. KE KETE TENT NTUA UAN N UMUM UMUM
Ketent Ketentuan uan Umum Umum dalam dalam Rancang Rancangan an Peratu Peraturan ran Daerah Daerah Provin Provinsi si Bengku Bengkulu lu tentan tentang g Perli Perlindun ndungan gan dan Pengel Pengelola olaan an Lingku Lingkungan ngan Hidup Hidup merupa merupakan kan rangkai rangkaian an batasan pengertian atau definisi dari kata-kata yang tersebar dalam yang memerlukan penjabaran atau penjelasan lebih lanjut. Bab dalam ketentuan umum juga untuk
44
memberikan penafsiran yang tegas, lugas dan memberikan kepastian hukum. Secara spesifik, ketentuan umum dalam suatu peraturan berisikan : 1.
Bat Batasan asan peng penger erttian ian atau atau def definisi nisi ;
2.
Sing Singka kata tan n atau atau akron akronim im yang yang ditua dituang ngka kan n dala dalam m bata batasa san n peng penger erti tian an atau atau
definisi; dan/atau 3.
HalHal-ha hall lain lain yang yang bers bersif ifat at umum umum yang yang berla berlaku ku bagi bagi Pasa Pasall atau atau beber beberap apaa
Pasal Pasal beriku berikutny tnyaa antara antara lain lain ketent ketentuan uan yang yang mencer mencermin minkan kan asas, asas, maksud maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Pera Peratu tura ran n
Daer Daerah ah Prov Provin insi si Beng Bengku kulu lu deng dengan an judu judull
Perl Perlin indu dung ngan an dan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur aspek pluralisme aspek ingkungan hidup. Dalam menjabarkan pengaturan tersebut, tidak sedikit yang harus dirumuskan suatu ketentuan definisi atau istilah dalam suatu bab tersendiri yaitu bab tentang ketentuan umum. Secara konkrit, kaidah-kaidah yang terkandung dalam bab ketentuan umum adalah sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kot Kota adal adalah ah Kota ota Beng Bengku kullu. 2. Pem Pemeri erintah ntah Daer Daerah ah adal adalah ah Wali alikota kota dan dan per perangk angkat at daer daerah ah seba sebaga gaii unsu unsur r penyelenggara pemerintahan daerah. 3.
Dewa Dewan n Perw Perwak akil ilan an Raky Rakyat at Daer Daerah ah yang yang sela selanj njut utny nyaa disi dising ngka katt DPRD DPRD adal adalah ah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu
4.
Gube Gubern rnur ur adal adalah ah Guber Gubernu nurr Pro Provi vins nsii Beng Bengku kulu lu..
5.
Instan Instansi si yang yang bertan bertanggu ggungja ngjawab wab adal adalah ah instan instansi si yang yang bertan bertanggun ggungja gjawab wab di bida bidang ng pengendalian dampak lingkungan hidup Provinsi Bengkulu.
6.
Instan Instansi si yang yang berwen berwenang ang adala adalah h instan instansi si yang yang membe memberik rikan an keputu keputusan san izin izin usah usahaa dan/atau kegiatan.
7.
Lingkun Lingkungan gan Hidu Hidup p adala adalah h kesatu kesatuan an ruan ruang g dengan dengan semu semuaa benda, benda, daya daya keadaan keadaan dan dan makhl makhluk uk hidup hidup term termas asuk uk manus manusia ia dan peri perila lakun kunya ya,, yang yang memp mempeng engar aruh uhii kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8.
Ekos kosiste istem m adal adalah ah tatan atanan an unsu unsurr lingku ngkung ngan an hidu hidup p yang ang merup erupak akan an seca secara ra kesa kesatu tuan an utuh utuh meny menyel elur uruh uh dan dan sali saling ng memp mempen enga garu ruhi hi dala dalam m memb memben entu tuk k keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
9.
Keanek Keanekara aragam gaman an hayati hayati adal adalah ah keaner keaneragam agaman an di anta antara ra makhl makhluk uk hidup hidup dari dari sem semua ua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kom kompleks-kompleks pleks ekologi ekologi yang merupakan merupakan bagian dari keanekaragam keanekaragamannya annya
45
mencakup keaneragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem. 10 .
11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 .
19 .
Pencemaran Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkanny dimasukkannyaa makhluk makhluk hidup hidup,, zat, zat, energ energii dan/a dan/ata tau u kompo kompone nen n lain lain kedal kedalam am ling lingkun kunga gan n hidu hidup p oleh oleh kegiat kegiatan an manusi manusiaa sehing sehingga ga kualit kualitasny asnyaa turun turun sampai sampai ke tingka tingkatt terten tertentu tu yang yang meny enyebab ebabka kan n ling lingku kung ngan an hidu hidup p tidak dak dapa dapatt ber berfung fungsi si sesu sesuai ai deng dengan an peruntukannya. Kerusa Kerusakan kan lingkun lingkungan gan hidup hidup adalah adalah peruba perubahan han langsu langsung ng atau atau tidak tidak langsu langsung ng terhadap terhadap sifat sifat fisik fisik dan/atau dan/atau hayatinya hayatinya yang mengakibatkan mengakibatkan lingkungan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Peng Pengen enda dali lian an ling lingku kung ngan an hidu hidup p adal adalah ah upay upayaa terp terpad adu u menanggulangi, dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
untu untuk k
menc menceg egah ah,,
Pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup melalui cara-cara yang tidak member peluang berlangsungnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan h idup. Penanggulanga Penanggulangan n kerusakan kerusakan dan/atau dan/atau pencemaran pencemaran lingkungan lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya. Pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya. Daya Daya dukung dukung lingku lingkungan ngan hidup hidup adalah adalah kemamp kemampuan uan lingku lingkungan ngan hidup hidup untuk untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Daya Daya tampun tampung g lingku lingkungan ngan hidup hidup adalah adalah kemamp kemampuan uan lingku lingkungan ngan hidup hidup untuk untuk menyer menyerap ap zat, zat, energi energi dan/at dan/atau au kompone komponen n lain lain yang yang masuk masuk atau atau dimasu dimasukkan kkan kedalamnya. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy atau komponen yang ada/atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditengg ditenggang ang keberad keberadaan aannya nya dalam dalam suatu suatu sumber sumber daya daya terten tertentu tu sebaga sebagaii unsur unsur lingkungan hidup. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
20 . 21 . 22
Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Pesisi Pesisirr adalah adalah lingku lingkungan ngan perair perairan an pantai pantai,, lingku lingkungan ngan pantai pantai itu sendir sendirii dan lingkungan daratan pantai.
.
Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kepada aspek fungsional.
23
Emis Emisii adal adalah ah zat, zat, ener energi gi dan/ dan/at atau au komp kompon onen en lain lain yang ang diha dihasi silk lkan an dari dari suat suatu u
46
.
kegi kegiat atan an yang ang masuk asuk dan/ dan/atau atau dim dimasuk asukka kann nny ya ke dalam dalam udara udara ambi ambien en yang ang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
24
Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber sumber berger bergerak, ak, sumber sumber berger bergerak ak spesif spesifik, ik, sumber sumber tidak tidak berger bergerak ak maupun maupun sumber tidak bergerak spesifik.
. 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 .
31 .
32 . 33 .
34 . 35
Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan meliputi limbah cair, limbah padat, limbah gas dan limbah B3. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limb Limbah ah pada padatt adal adalah ah limb limbah ah dala dalam m wuju wujud d pada padatt yang ang diha dihasi silk lkan an oleh oleh usaha/ usaha/kegi kegiata atan n yang yang dibuang dibuang ke lingku lingkungan ngan dan diduga diduga dapat dapat menuru menurunkan nkan kualitas lingkungan. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan/aktivitas permukiman, rumah sakit dan sarana pelayanan medis, dan restoran. Peng Pengel elol olaa aan n sam sampah pah adal adalah ah kegi kegiat atan an yang ang sist sistem emat atis is,, meny menyel elur uruh uh,, berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
dan dan
Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, langsung, dapat mencemarkan mencemarkan dan/atau dan/atau merusak merusak lingkungan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk lainnya. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dan/atau dapat membahayakan membahayakan lingkungan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, p emanfaatan, pengelolaan dan penimbunan limbah B3. Bahan Bahan galian galian golonga golongan n C adalah adalah golong golongan an bahan bahan galian galian yang yang tidak tidak termas termasuk uk dala dalam m golo golong ngan an A (str (strat ategi egis) s) atau atau golo golonga ngan n B (vit (vital al)) yang yang tida tidak k diang diangga gap p langsung langsung mempengaruhi mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifatnya sifatnya maupun maupun karena kecilnya jumlah letakan (leposit) bahan galian itu digolongkan ke dalam golongan ketiga. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang di akibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
.
Tata Tata ruan ruang g adal adalah ah wuju wujud d stru strukt ktur ural al dan dan pola pola pema pemanf nfaa aata tan n ruan ruang, g, baik baik direncanakan maupun tidak.
36
Rencan Rencanaa tata tata ruang ruang adalah adalah hasil hasil perenc perencanaa anaan n tata tata ruan ruang. g.
47
. 37
Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
. 38
Benda cagar budaya adalah:
.
39 . 40 . 41 .
42 .
43 . 44 . 45 . 46 .
47 .
a. Benda buatan buatan manusia, manusia, bergera bergerak k atau tidak tidak bergerak bergerak yang yang berupa kesatua kesatuan n atau atau kelomp kelompok, ok, atau atau bagian bagian-bag -bagian iannya nya atau atau sisa-s sisa-sisa isany nya, a, yang yang berumu berumur r sekurangkurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta diangg dianggap ap mempuny mempunyai ai nilai nilai pentin penting g bagi sejara sejarah, h, ilmu ilmu pengeta pengetahuan huan,, dan kebudayaan; dan b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Usaha dan/atau kegiatan adalah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran Lingkungan Hidup. Pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Anal Analis isis is Menge Mengena naii Damp Dampak ak Lingk Lingkung ungan an Hidup Hidup (AMD (AMDAL AL)) adala adalah h kaji kajian an menge mengena naii dampak dampak besa besarr dan dan pent pentin ing g suat suatu u usaha usaha dan/ dan/at atau au kegi kegiat atan an yang yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Upay Upayaa Penge Pengelo lola laan an Lingk Lingkun ungan gan dan dan Upaya Upaya Pemant Pemantau auan an Ling Lingkun kunga gan n yang yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rencana kerja atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa yang sifatnya mengikat. Kajian Dampak Lingkungan Hidup merupakan dokumen yang berisikan kajian dampak terhadap lingkungan hidup sebagai akibat adanya kegiatan usaha yang sudah beroperasional. Surat Surat Pernya Pernyataa taan n Pengel Pengelola olaan an Lingkun Lingkungan gan yang yang selanju selanjutny tnyaa dising disingkat kat SPPL adalah surat yang dibuat oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL dan tidak wajib melakukan UKL-UPL. Komisi penilai adalah komisi di tingkat Daerah yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Audi Auditt ling lingku kunga ngan n hidu hidup p adal adalah ah suat suatu u pros proses es eval evalua uasi si yang yang dila dilakuk kukan an oleh oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiat kegiatanny annyaa yang yang menimb menimbulka ulkan n dampak dampak lingku lingkungan ngan baik baik berupa berupa pencem pencemara aran n maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.
48
48 . 49 . 50 . 51 . 52 .
53 .
54 .
Orang Orang adalah adalah orang orang perseo perseoran rangan, gan, dan/at dan/atau au kelomp kelompok ok orang, orang, dan/ata dan/atau u badan badan hukum. Orga Organi nisa sasi si ling lingkun kunga gan n hidu hidup p adal adalah ah kelom kelompo pok k oran orang g yang yang terb terben entu tuk k atas atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antar 2 (dua) pihak atau lebih yang ditimb ditimbulka ulkan n oleh oleh adanya adanya atau atau diduga diduga adanya adanya pencema pencemaran ran dan/ata dan/atau u perusa perusakan kan lingkungan hidup. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab di Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur. Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya selanjutnya disingkat disingkat PPNS Lingkungan Hidup adalah penyidik pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan tinda tindak k pida pidana na lingk lingkun unga gan n hidup hidup berdas berdasar arka kan n keten ketentu tuan an Undan Undangg-Un Undan dang g Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi diberi wewenan wewenang g khusus khusus oleh oleh UndangUndang-Unda Undang ng untuk untuk melakuk melakukan an penyidi penyidikan kan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. (defin (definisi isi/pe /penger ngertia tian n lain lain diubahs diubahsuai uaikan kan sesuai sesuai dengan dengan kebutuh kebutuhan an Peratu Peraturan ran Daerah)
B. MATERI MATERI YANG YANG AKAN AKAN DIATUR DIATUR
Materi Materi pokok pokok yang yang akan diatur diatur dalam dalam Peratu Peraturan ran Daerah Daerah Provin Provinsi si Bengkul Bengkulu u tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah aspek-aspek yang mencakup : 1.
Sistem perlindungan lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan ekosistem, yang yang memaduk memadukan an kepenti kepentinga ngan n sosial sosial,, ekonom ekonomi, i, budaya, budaya, dan fungsi fungsi lingkun lingkungan gan hidu hidup p sesu sesuai ai denga dengan n bata batass kewen kewenan angan gan yang yang dimi dimili liki ki peme pemeri rint ntah ah daer daerah ah.. Perl Perlin indu dung ngan an
ling lingku kung ngan an
hidu hidup p
dala dalam m
Ranc Rancan anga gan n
Pera Peratu tura ran n
Daer Daerah ah
ini ini
diimplementasikan dalam bentuk tahapan-tahapan yang tereduksi di dalam bab-bab pengaturan secara tersendiri. Tahapan-tahapan tersebut berupa pemberlakuan hakhak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah, tindakan pemeliharaan, tindakan pengawasan dampak lingkungan hidup, dan peran serta masyarakat ; dan 2.
Sistem pengendalian lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pelaksanaan, tahap pemanfaatan, tahap pemantauan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan tahap penegakan hukum.
49
Muatan Muatan materi materi yang berkaitan berkaitan dengan aspek-aspek aspek-aspek lingkungan hidup perlu diterapkan diterapkan sesuai selaras selaras dan bersandarkan bersandarkan asas-asas asas-asas sebagaimana sebagaimana diatur diatur dalam Pasa Pasall 2 Undan Undangg-Un Undan dang g Nomo Nomorr 32 Tahun Tahun 2009 2009 tent tentan ang g Perl Perlin indu dung ngan an dan Pengelolaan Lingkungan Lingkungan hidup, yaitu : 1.
Tanggung jawab daerah
8.
Ekoregion
2. 3.
Kelestarian da dan ke keberlanjutan Keserasian dan keseimbangan
9. 10
Keanekaragaman ha hayati Pencemar membayar
Keterpaduan
. 11
Partisipatif
Ma Manfaat
. 12
Kearifan local
Kehati-hatian
. 13
Tata kelola pemerintahan yang baik
Keadilan
. 14
Otonomi daerah
4. 5. 6. 7.
. Untuk Untuk member memberika ikan n suatu suatu kesatu kesatuan an pemaham pemahaman an dalam dalam pembuat pembuatan an Naskah Naskah Akademik terutama jika mencermati definisi dari lingkungan hidup sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perli Perlindun ndungan gan dan Pengelo Pengelolaa laan n Lingku Lingkungan ngan hidup hidup yang yang memberi memberikan kan interp interpres restas tasii mengenai aspek lingkungan hidup yang begitu luas terutama yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan pencemaran pencemaran dan kerusakan kerusakan lingkungan, lingkungan, maka perlu diklasifikasi diklasifikasikan kan jenis jenis pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yaitu : 1.
Pencemaran air permukaan dan air bawah tanah;
2.
Pencemaran udara;
3.
Pencemaran tanah;
4.
Limbah padat dan limbah domestik; dan
5.
Bahan dan limbah B3. Mencermati begitu luasnya aspek lingkungan berdasarkan definisi lingkungan
hidup hidup itu sendir sendirii sebaga sebagaima imana na ditent ditentuka ukan n dalam dalam Pasal Pasal 1 angka angka 1 UndangUndang-Unda Undang ng Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, perlu dilakukan pengkalisifikasian sektor lingkungan hidup yang menjadi bagian muatan materi dalam Peraturan Daerah provinsi Bengkulu tentang Perlindngan dan Penge Pengend ndal alia ian n
Lingk Lingkun ungan gan
Hidu Hidup. p.
Pengk Pengkla lasi sifi fika kasi sian an
sekt sektor or
lingk lingkun unga gan n
hidup hidup
diperl diperlukan ukan untuk untuk membata membatasi si ruang ruang pengat pengatura uran n yang yang akan akan diatur diatur dalam dalam Peratu Peraturan ran Daerah. Adapun sektor-sektor lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut : 1.
Sektor Limbah Industri;
50
2.
Sektor Li Limbah Pe Pertambangan;
3.
Sekt Sektor or Pem Pemukim ukiman an Ter Term masuk asuk Pen Penge gellolaa olaan n Sam Sampah; pah;
4.
Sektor Transportasi;
5.
Sektor Pariwisata;
6.
Setor Perkebunan;
7.
Sektor Kehutanan;
8.
Sektor Sumber Daya Alam (SDA) hayati dan non hayati di Air, Laut dan
Udara.
C. KE KETE TENT NTUA UAN N SANK SANKSI SI
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menjelaskan bahwa Lingkungan Hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manu manusi siaa dan dan peri perila laku kuny nya, a, yang yang memp mempeng engar aruhi uhi alam alam itu itu send sendir iri, i, kelan kelangs gsung ungan an perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari batasan pengertiaan tersebut, dapat diartikan bahwa lingkungan hidup merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati (flora dan fauna), lingkungan alam non hayati (bumi, air, air, tanah tanah dan udara), udara), lingkun lingkungan gan buatan buatan (Buday (Budaya, a, pabrik pabrik,, jembat jembatan, an, waduk) waduk) dan ling lingku kung ngan an
sosi sosial al
(kon (kondi disi si
sosi sosial al,,
ekon ekonom omi, i,
dan dan
buda budaya ya
masy masyar arak akat at))
yang ang
mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Unsur-unsur yang disebutkan itu satu dengan yang lain saling berkaitan dan merupakan satu sistem, sehingga kalau salah satu unsur (komponennya) mengalami perubahan akan berpengaruh lebih lanjut pada komponen yang lain8. Suatu peraturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya dibentuk untuk melindungi berbagai unsur-unsur lingkungan hidup agar selalu berada dalam ambang batas normal sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup. Ambang Ambang batas batas normal normal yang yang sesuai sesuai dengan dengan daya daya dukung dukung lingkun lingkungan gan hidup hidup dapat dapat meng menghi hind ndar arii dari dari degr degrad adas asii negat negatif if lingk lingkun ungan gan hidup hidup send sendir iri. i. Bahka Bahkan, n, besa besar r kemungkinan untuk terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas, bersih, dan sehat . Melindungi dan mengelola suatu lingkungan hdup dapat dilakukan dengan cara mencip menciptak takan an peratu peraturan ran yang yang berkai berkaitan tan dengan dengan lingku lingkungan ngan hidup. hidup. Peratu Peraturan ran yang yang dibentuk dibentuk pada dasarnya merupakan buah kesadaran kesadaran dan kebijakan (policy) pemerintah (policy) pemerintah untuk melndungi dan mengendalika mengendalikan n lingkungan lingkungan hidup. Peraturan Peraturan tersebut agar dapat lebih berjalan efektif dan efisien tentu membutuhkan penerapan sanksi di dalamnya. Penerapan sanksi diberikan adalah untuk mencegah dan menindak pihak-pihak yang terindikasi mencemarkan atau merusak lingkungan hiduo itu sendiri. 8
Hukum Pidana Lingkungan, hlm 111
51
Peratu Peraturan ran Daerah Daerah
sebaga sebagaii suatu suatu jenis dan hierar hierarki ki peratu peraturan ran perundang perundang--
undangan dapat mencantumkan pemberian sanksi. Pencantuman sanksi dalam suatu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan yang ada diatasnya diatasnya berdasarkan berdasarkan hierarki hierarki peraturan peraturan perundang-und perundang-undangan. angan. Ketentuan Ketentuan penerapan penerapan sanksi dalam suatu Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tentan tang Pembe mbentu ntukan Peratur atura an Perundang-Undangan BAB III JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
Pasal 15
1.
Mat Materi eri mua muattan menge engena naii ket keten enttuan uan pid pidan anaa han hany ya dapa dapatt di dimuat uat dal dalam am : c.
Undang-Undang;
d.
Pera Peratturan uran Dae Daera rah h Prov Provin insi si;; atau atau
e.
Pera Peratu tura ran n Daer Daerah ah Kabu Kabupa pate ten/ n/Ko Kota ta..
2.
Kete Ketent ntua uan n pida pidana na seb sebag agai aim mana ana dima dimaks ksud ud pada pada ayat ayat (1) (1) hur huruf b dan dan hur huruf uf
c berupa ancaman ancaman pidana kurungan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 3.
Pera Peratturan uran Dae Daerrah Pr Provi ovinsi nsi dan dan Pera Peratturan uran Dae Daera rah h Kabu Kabupa pate ten/ n/Ko Kotta dapa dapatt
memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Mencermati ketentuan sebagaimana bunyi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan apabila dikaitkan dengan dengan legali legalitas tas suatu suatu Peratu Peraturan ran Daerah Daerah mengen mengenai ai perlin perlindung dungan an dan pengelo pengelolaan laan lingkungan hidup, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan : 1.
Pera Peratu tura ran n Daera Daerah h Provi Provins nsi/ i/Ka Kabu bupa pate ten/ n/Ko Kota ta dapa dapatt memua memuatt sanks sanksii pidan pidanaa
kurungan atau denda namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam dalam peratu peraturan ran perunda perundang-u ng-undan ndangan gan yang yang lebih lebih tinggi tinggi berdas berdasark arkan an jenis jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan; 2.
Seca Secara ra imp impli lisi sitt sebag sebagai aima mana na ters terseb ebut ut dala dalam m Pasal Pasal 15 15 ayat ayat (3), (3), sel selai ain n dapat dapat
memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda suatu Peraturan Daerah dapat
52
memuat ketentuan pidana sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain seperti sanksi administratif dan sanksi moral; dan 3.
Pene Penera rapa pan n san sanks ksii dil dilua uarr apa apa yang yang dia diatu turr dal dalam am Pasa Pasall 15 15 aka akan n men mengak gakib ibat atka kan n
muat muatan an mate materi ri meng mengen enai ai pene penera rapa pan n sank sanksi si dala dalam m suat suatu u pera peratu tura ran n daer daerah ah bertentangan dengan peraturan p eraturan yang lebih tinggi sehingga besar kemungkinan suatu Peraturan Daerah akan dibatalkan. Sebagaimana Sebagaimana diketahui bahwa aspek pengaturan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah daerah disusu disusun n berdas berdasark arkan an 2 (dua) (dua) terit teritori ori pengat pengatura uran n yaitu yaitu tahap tahap perli perlindun ndungan gan lingk lingkun ungan gan hidu hidup p yang yang meli melipu puti ti pener penerap apan an hak hak dan kewaj kewajib iban an masy masyar araka akatt dan pemerintah, pemeliharaan lingkungan hidup dan tindakan pengawasan aparatur pemerintah melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait serta aspek pengendalian lingkungan hidup yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, pemanfaatan, tahap pemantauan dan pemulihan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan kerusakan lingkungan hidup, dan tahap penegakan hukum. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penerapan sanksi dire direnc ncan anaka akan n akan akan ters terseba ebarr dalam dalam berb berbag agai ai taha tahapan pan upay upayaa perli perlind ndun ungan gan dan dan pengendalian lingkungan hidup. Tidak semua tahap dapat memuat sanksi. Penerapan sanksi tersebut menyesuaikan dengan materi muatan yang diatur berdasarkan substansi mate materi ri yang yang diat diatur ur dala dalam m Pera Peratu tura ran n Daer Daerah. ah. Sanks Sanksii-San Sanks ksii yang yang dimu dimuat at dala dalam m Pera Peratu tura ran n Daera Daerah h Provi Provins nsii Bengk Bengkul ulu u tent tentan ang g Perli Perlind ndung ungan an dan dan penge pengend ndal alia ian n lingkungan hidup terbagi menjadi beberapa jenis sanksim yaitu : 1.
Sanksi Moral ;
Sanksi Sanksi moral moral dilekat dilekatkan kan dalam dalam Bab-Ba Bab-Bab b yang yang mengat mengatur ur masalah masalah perlin perlindung dungan an lingkungan hidup dan Bab-Bab yang mengatur tentang pengendalian lingkungan hidup yang tercermin dalam tahapan-tahapan. 2.
Sanksi Admnistrasi ;
Sanksi Administrasi dilekatkan dalam Bab-Bab yang mengatur mengenai tahapan pengendalian
lingkungan
hidup
yang
meliputi
tahap
perencanaan,
tahap
pengendalian, dan tahap pemanfaatan. Sanksi Administrasi yang diterapkan melipu meliputi ti tindaka tindakan n paksa paksa dari dari pemeri pemerinta ntah h (Bestuursdwang) pencabutan pencabutan izin-izin izin-izin tertentu, pencabutan hak dan pembayaran ganti rugi (dwangsom) ; dan 3.
Sank Sanksi si Pida Pidana na (tah (tahap ap pene penega gakan kan hukum hukum)) yang yang akan akan dican dicantu tumk mkan an dalam dalam Bab Bab
tersendiri. Sanksi Sanksi pidana pidana berupa berupa sanksi sanksi pidana pidana kurung kurungan an dan sanksi sanksi pidana pidana denda denda akan akan ditempatkan dalam suatu Bab tersendiri pada tahap penegakan hukum yang memuat tentang
53
D. KET KETENT ENTUAN UAN PERALI PERALIHAN HAN
Ketent Ketentuan uan Perali Peralihan han dalam dalam Peratu Peraturan ran Daerah Daerah Provin Provinsi si Bengkul Bengkulu u tentan tentang g Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup ini memuat penyesuaian pengaturan tindak tindakan an hukum hukum atau atau hubunga hubungan n yang yang sudah sudah ada berdas berdasark arkan an peratu peraturan ran perunda perundangngunda undanga ngan n yang yang lama lama terh terhad adap ap perat peratur uran an peru perund ndang ang-u -und ndan angan gan yang yang baru baru,, yang yang bertujuan untuk : a. Menghi Menghindar ndarii terjadi terjadinya nya kekos kekosong ongan an hukum; hukum; b. Menjamin kepastian hukum; c. Memb Member erik ikan an perl perlin indun dunga gan n hukum hukum bagi bagi piha pihak k yang yang terk terken enaa damp dampak ak peru perubah bahan an ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan d. Mengatur Mengatur hal-hal hal-hal yang bersifa bersifatt transision transisional al atau bersifa bersifatt sementara. sementara. Selain Selain sebagaimana sebagaimana yang telah disebutkan, disebutkan, secara secara konkrit konkrit Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Bengkulu tentang tentang Perlindungan Perlindungan dan Pengendalian Pengendalian Lingkungan Hidup juga memuat mengenai ketidak berlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Penetapan Baku Mutu Air dan Kelas Air Sungai Lintas Lintas Kabupat Kabupaten/ en//Ko /Kota ta Dalam Dalam Propin Propinsi si Bengku Bengkulu lu yang yang secara secara substa substansi nsi menjadi menjadi bagian pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN A. KE KESI SIMP MPUL ULAN AN
Keseluruhan materi muatan yang ada dalam Naskah Akademik ini perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu, karena : 1. Unda Undangng-Un Unda dang ng Dasar Dasar 1945 1945 Pasa Pasall 18 ayat ayat (6) (6) memb member erik ikan an kewe kewenan nanga gan n bagi bagi pemerintah daerah untuk menetakan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan; 2. Seiri Seiring ng deng dengan an sema semaki kin n bert bertam ambah bah ting tinggi giny nyaa pert pertum umbu buhan han juml jumlah ah pendu penduduk duk,, persebaran
pemukiman,
Pertambangan,
Perkebunan,
Transportasi,
Industri,
Pariwi Pariwisat sataa dan juga juga dipicu dipicu dengan dengan bermek bermekara aranny nnyaa bebera beberapa pa daerah daerah menjad menjadii kabupaten baru di Provinsi Bengkulu secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi mempengaruhi kualitas kualitas lingkungan lingkungan hidup sehingga sehingga dapat memberi memberi dampak yang luas terhadap sektor kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; 3.
Bahwa semangat otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesa Kesatu tuan an
Repu Republ blik ik
Indo Indone nesi siaa
tela telah h
memb membaw awaa
peru peruba baha han n
hubu hubung ngan an
dan dan
54
kewen kewenan angan gan anta antara ra Pemer Pemerin inta tah h dan dan pemer pemerin inta tah h daer daerah ah,, term termas asuk uk di bida bidang ng perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga daerah yaitu Provinsi Bengkulu perlu membuat suatu Peraturan Daerah yang sesuai dengan karakteristik permasalahan dan kebutuhan di Provinsi Bengkulu; dan 4.
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan pera peratu tura ran n daer daerah ah Kabu Kabupat paten en/K /Kot otaa beri berisi si mate materi ri muat muatan an dala dalam m rangk rangkaa penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan peraturan perundang-unda perundang-undangan ngan yang lebih tinggi. Upaya Upaya Perlindungan Perlindungan dan pengelolaan pengelolaan lingkungan lingkungan hidup ssebagimana ssebagimana yang diatur dalam naskah akademik ini pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan asas seba sebagai gaima mana na term termua uatt dalam dalam Pasal Pasal 2 Undan Undangg-Un Unda dang ng Nomo Nomorr 32 Tahu Tahun n 2009 2009 tentan tentang g Perli Perlindun ndungan gan dan Pengel Pengelola olaan an Lingku Lingkungan ngan hidup, hidup, namun namun disesu disesuaik aikan an dengan kewenangan dan kebutuhan di Provinsi Bengkulu, yaitu : 1. Tangg Tanggung ung jawa jawab b daera daerah; h; 2. Kelest Kelestari arian an dan keberl keberlanj anjuta utan; n; 3. Kesera Keserasia sian n dan keseim keseimban bangan; gan; 4. Ket Keterpa erpadu duan an;; 5. Manfaat; 6. Keha Kehati ti-h -hat atia ian; n; 7. Keadilan; 8. Ekor koregio gion; 9. Kean Keanek ekar arag agam aman an hay hayat ati; i; 10. Pencemar Pencemar membaya membayar; r; 11. Partisipat Partisipatif; if; 12. Kearifan Kearifan lokal; lokal; 13. Tata kelola kelola pemerintahan pemerintahan yang baik; dan 14. Otonomi Otonomi daerah. daerah.
B. SARAN
1. Perlu penmila penmilahan han substansi substansi Naskah Naskah Akademi Akademik k yang berkaitan berkaitan dengan dengan Perlindung Perlindungan an dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk agar tidak bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan diat diatas asny nyaa sesu sesuai ai deng dengan an jeni jeniss dan dan hier hierar arki ki pera peratu tura ran n peru perund ndan angg-un undan danga gan n berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
55
2. Mereko Merekomen mendas dasikan ikan agar penyusun penyusunan an dan pembahasa pembahasan n Naskah Naskah Akademik Akademik beserta beserta Rancanngan Rancanngan Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Provinsi ini menjadi skala prioritas prioritas dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Bengkulu; 3.
Untuk Untuk materi materi muatan muatan yang yang memerl memerlukan ukan peratu peraturan ran pelaks pelaksanaa anaan n dari dari Peratu Peraturan ran Daerah Daerah Provin Provinsi si Bengkul Bengkulu u tentan tentang g Perlin Perlindung dungan an dan Pengel Pengelola olaan an Lingkun Lingkungan gan Hidup disarankan perlu segera untuk mempersiapkan membuat Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu;
4.
Untuk menjamin kepastian hukum di Provinsi Bengkulu, perlu disegerakan untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai pencabutan Peraturan Daerah Daerah Provin Provinsi si Nomor Nomor 06 Tahun Tahun 2005 tentang tentang Peneta Penetapan pan Baku Baku Mutu Mutu Air dan Kelas Air Sungai Lintas Kabupaten//Kota Dalam Propinsi Bengkulu; dan
5. Dala Dalam m peny penyus usun unan an dan dan pemb pembah ahas asan an Ranc Rancan anga gan n Pera Peratu tura ran n Daer Daerah ah Prov Provin insi si Bengkul Bengkulu u tentan tentang g Perli Perlindun ndungan gan dan Pengelo Pengelolaa laan n Lingkun Lingkungan gan Hidup, Hidup, Naskah Naskah Akademik ini berdasarkan Pasal … Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentan tentang g Tata Tata Cara Cara … dapat dapat dijadi dijadikan kan acuan acuan atau atau rujukan rujukan untuk pemnyu pemnyusuna sunan n Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
56
DAFTAR PUSTAKA
57