BAB I PENDAHULUAN
A. Lata Latarr Bela Belaka kang ng Industri Jasa Konstruksi di Indonesia mulai diatur secara komprehensif, pasca reform reformasi asi politik politik di Indon Indonesi esia, a, melalu melaluii Undang Undang Undang Undang Nomor Nomor 18 Tahun 1999 1999 tentang Jasa Konstruksi. Selanutn!a, ter"it #eraturan #emerintah terkait tentang Jasa Konstruksi, !aitu, #eraturan #emerintah Nomor $8%$&&& tentang Usaha dan #eran 'as!arakat Jasa Konstruksi, ## No $9%$&&& tentang #en!elenggaraan Jasa Kons Konstru truks ksi, i, dan dan ## No (&%$ (&%$&& &&& & tent tentan ang g #en! #en!el elen engg ggar araa aan n #em" #em"in inaa aan n Jasa Jasa Konstruksi. Seak ter"itn!a UU Jasa Konstruksi dan aturan turunann!a, peran mas!arakat asa konstruksi semakin meningkat, setidakn!a ika dilihat dari meningkatn!a umlah asosiasi dalam tu"uh )em"aga #engem"angan Jasa Konstruksi *)#JK+. Setelah 1 tahun usia UU Jasa Konstruksi, disin!alir m unculn!a asosiasi "aru "ukan karena ke"utuhan anggota, tetapi seringkali karena merupakan tandingan dari asosiasi !ang sudah ada aki"at adan!a konflik di tingkat elit pengurus asosiasi. -dan!a aturan UU Jasa Konstruksi !ang mem"uka peluang "agi asosiasi untuk melak melakuka ukan n sertif sertifika ikasi, si, diduga diduga menad menadii salah salah satu satu da!a da!a tarik tarik "erdir "erdirin! in!a a asosia asosiasi si asoisasi, asoisasi, karena asosiasi asosiasi le"ih menadi semacam semacam profit-center dari pada pada servicescenter . Kondis Kondisii semaca semacam m itu men!e men!e"a" "a"kan kan asosia asosiasi siaso asosia siasi si tidak tidak optima optimall atau atau "ahkan merasa tidak perlu melakukan peningkatan profesionalisme anggota. Karena tanpa menalank menalankan an fungsi fungsi pem"inaan pem"inaan,, asosiasia asosiasiasosi sosiasi asi tetap di"utuhka di"utuhkan n karena karena sertifikatn sertifikatn!a !a dapat dapat memenuhi memenuhi pers!arata pers!aratan n dalam dalam proses proses pengadaa pengadaan n "arang "arang dan asa pemerintah. #adahal spirit dari UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah untuk mem"erikan mem"erikan arah pertum"uh pertum"uhan an dan perkem"ang perkem"angan an asa konstruks konstruksii untuk me/uu me/uudka dkan n strukt struktur ur usaha usaha !ang !ang kokoh, kokoh, andal andal,, "erda! "erda!a a saing saing tinggi tinggi,, dan hasil hasil pekeraan konstruksi !ang "erkualitas, dimana -sosiasi se"agai uung tom"ak dalam pem"inaan profesionalisme pen!edia asa konstruksi.
NASKAH AKADEMIK
B. Identi Identifik fikasi asi Masala Masalah h 0erdas 0erdasark arkan an latar latar "elaka "elakang ng !ang !ang telah telah diurai diuraikan kan terse" terse"ut, ut, secara secara umum umum asosiasi asa konstruksi menghadapi ( *tiga+ permasalahan utama, !aitu dari aspek finansial, manaerial dan regulasi. Ketiga aspek terse"ut dapat diuraikan se"agai "erikut 1. Aspek spek Finan inansi sial al 'asalah !ang termasuk dalam masalah finansial di antaran!a adalah a. tidak adan! adan!a a pendekatan pendekatan !ang !ang sistematis sistematis dalam dalam pendanaan pendanaan asosiasi2 asosiasi2 ". kurang kurangn! n!a a akses akses ke sum"e sum"err dana dana formal formal,, dise" dise"a"k a"kan an oleh oleh tidak tidak tersedian tersedian!a !a informasi !ang memadai2 c. asosia asosiasi si !ang "elum "elum bankable, bankable, "aik dise"a"kan "elum adan!a manaemen
keuangan keuangan !ang transparan transparan maupun kurangn!a kurangn!a kemampuan kemampuan manaerial manaerial dan finansial2 2. Aspek spek Man Manaj aje eria rial Sedangkan !ang termasuk dalam masalah manaerial diantaran!a adalah a. kurang kurangn! n!a a penget pengetah ahuan uan atas atas teknol teknologi ogi konstr konstruks uksii dan 3uali 3ualit! t! contro controll !ang !ang dise"a dise"a"ka "kan n oleh oleh minimn minimn!a !a kesemp kesempata atan n untuk untuk mengik mengikuti uti perke perkem"a m"anga ngan n teknologi serta kurangn!a pendidikan dan pelatihan2 ". kurangn!a kurangn!a pengetahuan pengetahuan akan pemasaran, pemasaran, !ang dise"a"k dise"a"kan an oleh ter"atasn!a ter"atasn!a informasi !ang dapat diangkau oleh asosiasi mengenai pasar, selain karena keter" keter"ata atasan san kemam kemampu puan an untuk untuk men!e men!edia diakan kan produ produk% k% asa asa !ang !ang sesua sesuaii dengan keinginan pasar2 c. keter" keter"ata atasan san sum"er sum"er da!a da!a manusi manusia a *S4'+ *S4'+ secara secara kurang kurangn! n!a a sum"e sum"erda rda!a !a untuk mengem"angkan S4'2 d. kurangn!a pemahaman pemahaman mengenai mengenai keuangan keuangan dan akuntansi. 4i samp sampin ing g dua dua perm permas asal alah ahan an utam utama a di atas atas,, asos asosia iasi si uga uga meng mengha hada dapi pi perm permas asal alah ahan an linkage dengan dengan perusa perusahaa haan n "esar "esar.. #ermas #ermasala alahan han !ang !ang terkai terkaitt dengan linkage antar linkage antar perusahaan di antaran!a se"agai "erikut a. Indust Industri ri pendu pendukun kung g !ang !ang ter"ata ter"atas2 s2 ". kurangn!a kurangn!a informasi informasi mengena mengenaii profil lengkap lengkap perusahaan perusahaan asa konstruk konstruksi. si. 0e"e 0e"era rapa pa
hal hal
!ang ang
dite diteng ngar arai ai
men menad adii
fakt faktor or
pen! pen!e" e"a" a"
perm permas asal alah ahan an
permasalahan di atas adalah pelaksanaan undangundang dan peraturan !ang "erka "erkaita itan n denga dengan n asa asa konstr konstruks uksi, i, termas termasuk uk masala masalah h perpa perpaak akan an !ang !ang "elum "elum “PENYELENGGARAAN “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
B. Identi Identifik fikasi asi Masala Masalah h 0erdas 0erdasark arkan an latar latar "elaka "elakang ng !ang !ang telah telah diurai diuraikan kan terse" terse"ut, ut, secara secara umum umum asosiasi asa konstruksi menghadapi ( *tiga+ permasalahan utama, !aitu dari aspek finansial, manaerial dan regulasi. Ketiga aspek terse"ut dapat diuraikan se"agai "erikut 1. Aspek spek Finan inansi sial al 'asalah !ang termasuk dalam masalah finansial di antaran!a adalah a. tidak adan! adan!a a pendekatan pendekatan !ang !ang sistematis sistematis dalam dalam pendanaan pendanaan asosiasi2 asosiasi2 ". kurang kurangn! n!a a akses akses ke sum"e sum"err dana dana formal formal,, dise" dise"a"k a"kan an oleh oleh tidak tidak tersedian tersedian!a !a informasi !ang memadai2 c. asosia asosiasi si !ang "elum "elum bankable, bankable, "aik dise"a"kan "elum adan!a manaemen
keuangan keuangan !ang transparan transparan maupun kurangn!a kurangn!a kemampuan kemampuan manaerial manaerial dan finansial2 2. Aspek spek Man Manaj aje eria rial Sedangkan !ang termasuk dalam masalah manaerial diantaran!a adalah a. kurang kurangn! n!a a penget pengetah ahuan uan atas atas teknol teknologi ogi konstr konstruks uksii dan 3uali 3ualit! t! contro controll !ang !ang dise"a dise"a"ka "kan n oleh oleh minimn minimn!a !a kesemp kesempata atan n untuk untuk mengik mengikuti uti perke perkem"a m"anga ngan n teknologi serta kurangn!a pendidikan dan pelatihan2 ". kurangn!a kurangn!a pengetahuan pengetahuan akan pemasaran, pemasaran, !ang dise"a"k dise"a"kan an oleh ter"atasn!a ter"atasn!a informasi !ang dapat diangkau oleh asosiasi mengenai pasar, selain karena keter" keter"ata atasan san kemam kemampu puan an untuk untuk men!e men!edia diakan kan produ produk% k% asa asa !ang !ang sesua sesuaii dengan keinginan pasar2 c. keter" keter"ata atasan san sum"er sum"er da!a da!a manusi manusia a *S4'+ *S4'+ secara secara kurang kurangn! n!a a sum"e sum"erda rda!a !a untuk mengem"angkan S4'2 d. kurangn!a pemahaman pemahaman mengenai mengenai keuangan keuangan dan akuntansi. 4i samp sampin ing g dua dua perm permas asal alah ahan an utam utama a di atas atas,, asos asosia iasi si uga uga meng mengha hada dapi pi perm permas asal alah ahan an linkage dengan dengan perusa perusahaa haan n "esar "esar.. #ermas #ermasala alahan han !ang !ang terkai terkaitt dengan linkage antar linkage antar perusahaan di antaran!a se"agai "erikut a. Indust Industri ri pendu pendukun kung g !ang !ang ter"ata ter"atas2 s2 ". kurangn!a kurangn!a informasi informasi mengena mengenaii profil lengkap lengkap perusahaan perusahaan asa konstruk konstruksi. si. 0e"e 0e"era rapa pa
hal hal
!ang ang
dite diteng ngar arai ai
men menad adii
fakt faktor or
pen! pen!e" e"a" a"
perm permas asal alah ahan an
permasalahan di atas adalah pelaksanaan undangundang dan peraturan !ang "erka "erkaita itan n denga dengan n asa asa konstr konstruks uksi, i, termas termasuk uk masala masalah h perpa perpaak akan an !ang !ang "elum "elum “PENYELENGGARAAN “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
mema memada dai2 i2 masi masih h tera teradi din! n!a a mismatch antar antara a fasili fasilitas tas !ang !ang disedi disediaka akan n oleh oleh pemerintah dan ke"utuhan asosiasi asa konstruksi2 serta kurangn!a kurangn!a linkage antar linkage antar anggot anggota a asosia asosiasi si sendir sendirii atau atau antara antara asosia asosiasi si dengan dengan perusa perusahaa haan n !ang !ang le"ih le"ih "esar di luar daerah. 5al ini tentun!a mem"utuhkan penanganan !ang serius serta
terka rkait
erat
dengan
ke"iakan
pemer merintah
!ang ang
di"uat
untuk
mengem"angkan usaha asa konstruksi di 'aluku. . Aspek !eg"lasi Seperti Seperti sudah sudah dise"utka dise"utkan n se"elumn! se"elumn!a, a, permasala permasalahan han asosiasi asosiasi uga tidak terlep terlepas as dari dari aspek aspek regula regulasin sin!a !a,, "ahkan "ahkan dalam dalam defini definisi si skala skala perusa perusaha haann ann!a !a.. -dan!a "er"agai macam definisi di atas mem"a/a "er"agai konsekuensi !ang strate strategis gis.. 4efini 4efinisi si merup merupaka akan n konsen konsensus sus terhad terhadap ap entita entitas s UK' se"ag se"agai ai dasar dasar formulasi ke"iakan !ang akan diam"il, sehingga paling tidak, ada dua tuuan adan!a defini definisi si !ang !ang elas elas !aitu !aitu untuk untuk tuuan tuuan admin administ istrat ratif if dan pengat pengatura uran2 n2 serta serta untuk untuk pem"inaan *German *German Agency For Technical Technical Cooperation, 2002 +. +. Tuua Tuuan n pertam pertama a "erkai "erkaitan tan dengan dengan ketent ketentuan uan !ang !ang mengha mengharus ruskan kan suatu suatu perus perusaha ahaan an memenu memenuhi hi ke/a ke/ai"a i"ann! nn!a, a, sepert sepertii mem"a! mem"a!ar ar paak, paak, melaks melaksana anakan kan tanggung a/a" sosial dan lingkungan, serta mematuhi ketentuan ketenagekeraan seperti keamanan dan hak pekera lainn!a. Sementara tuuan kedua le"ih pada pem" pem"ua uata tan n ke"i ke"ia aka kan n
!ang ang
tera terara rah h sepe sepert rtii
upa! upa!a a
pem" pem"in inaa aan, n, peni pening ngka kata tan n
kemampuan teknis, serta ke"iakan pem"ia!aan. 6leh karena itulah, upa!a untuk mem"ua mem"uatt kriter kriteria ia !ang !ang le"ih le"ih rele7 rele7an an dengan dengan kondis kondisii saat saat ini !ang !ang uni7e uni7ersa rsall di seluruh 'aluku perlu dilakukan. Ter"itn!a Undangundang Nomor & Tahun $&& tentang #erseroan Ter"atas !ang ang dala dalam m sala salah h satu satu pasa pasaln ln! !a memu memuat at ke/a ke/ai i"a "an n "agi "agi pers perser eroa oan n !ang ang menalankan kegiatan usahan!a di "idang dan%atau "erkaitan dengan sum"er da!a alam, alam, untuk untuk melaks melaksana anakan kan Tanggun nggung g Ja/a" Ja/a" Sosial Sosial dan )ingk )ingkung ungan an *TJS)+ *TJS)+,, dita ditang ngga gapi pi
deng dengan an
"era "eraga gam m
sikap ikap
oleh oleh
"er" "er"ag agai ai
piha pihak. k.
Se"a Se"agi gian an
piha pihak k
menang menangga gapin pin!a !a dengan dengan penuh penuh pengha pengharap rapan an ke/ai" ke/ai"an an ini dapat dapat dipenu dipenuhi hi dan dan perser perseroan oan dapat dapat turut turut "erpe "erperan ran dalam dalam mengur mengurang angii perma permasal salaha ahan n sosial sosial dan kerusakan kerusakan lingkungan. lingkungan. Namun Namun "agi se"agian se"agian pihak lainn!a, lainn!a, ke/ai"an ke/ai"an terse"ut dinilai tidak tepat karena menam"ah "e"an "agi perusahaan, sehingga auh dari prinsip kesukarelaan dalam orporate Social :esponsi"ilit! *S:+. Sehingga salah “PENYELENGGARAAN “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
satu satu poin poin pentin penting g dalam dalam :aperd :aperda a nantin nantin!a !a adalah adalah perus perusah ahaan aan asa asa konst konstruk ruksi si "ertanggunga/a" "ertanggunga/a" sesuai dengan usia konstruksi !ang dikerakann!a. 0erdasarkan halhal terse"ut di atas terutama dari ketiga aspek !aitu aspek finansial, aspek manaerial dan aspek regulasi, maka dalam rangka mem"erikan landas landasan an ilmiah ilmiah "agi "agi :ancan :ancangan gan #eratu #eraturan ran 4aera 4aerah h tentan tentang g Jasa Jasa Konstr Konstruks uksi, i, disusunlah naskah akademik dengan melakukan pengkaian dan penelitian !ang mendalam mengenai "e"erapa rumusan masalah 1. -pa urgensi urgensi di"ent di"entukn! ukn!a a #eraturan #eraturan 4aerah 4aerah tentang tentang Jasa Konstruk Konstruksi; si; $. 0aga 0agaim iman ana a lang langka kah h harm harmon onis isas asii
huku hukum m
!ang ang
perl perlu u dipe diperh rhat atik ikan an dala dalam m
perumusa perumusan n :ancanga :ancangan n #eraturan #eraturan 4aerah 4aerah tentang tentang Jasa Jasa Konstruks Konstruksi, i, khususn! khususn!a a terhadap peraturan perundangundangan !ang "erlaku, "aik !ang kedudukann!a le"ih tinggi maupun !ang sama; #. $"j"an $"j"an Dan %eg"naan %eg"naan %egiatan %egiatan Pen&"s"nan Pen&"s"nan Naskah Akade'ik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah !ang dikemukakan di atas, tuuan pen!usunan Naskah -kademik ini dirumuskan se"agai "erikut 1. 'erumuska 'erumuskan n permasalah permasalahan an !ang dihadapi dihadapi dalam dalam menangani menangani dan mengatur mengatur Jasa Jasa Kons Konstru truks ksii di 4aer 4aerah ah #ro7 #ro7in insi si 'alu 'aluku ku serta serta cara carac car ara a meng mengat atas asii permasalahan terse"ut. $. 'erumuska 'erumuskan n permasalah permasalahan an hukum !ang !ang dihadapi dihadapi se"agai se"agai alasan alasan penetapan penetapan :aperda tentang Jasa Konstruksi se"agai dasar hukum pen!elesaian atau solusi solusi permasalah permasalahan an dalam dalam penataan penataan Jasa Jasa Konstruks Konstruksii di 4aerah 4aerah #ro7insi #ro7insi 'aluku2 (. 'erumuska 'erumuskan n pertim"anga pertim"angan n atau landasan landasan filosofis, filosofis, sosiologis sosiologis,, !uridis #erda #erda tentang Jasa Konstruksi2 . 'eru 'erumu musk skan an sasa sasara ran n !ang !ang akan akan di/u di/uu udk dkan an,, ruan ruang g ling lingku kup p peng pengat atur uran an,, angkauan, dan arah pengaturan dalam #erda tentang tentang Jasa Konstruksi. Konstruksi. Sementara itu, kegunaan pen!usunan Naskah -kademik ini adalah se"agai acua acuan n atau atau refe refere rens nsii "ers "ersam ama a "agi "agi 4e/a 4e/an n #er/ #er/ak akila ilan n :ak! :ak!at at 4aer 4aerah ah dan dan #emerintah #ro7insi 'aluku dalam pen!usunan dan pem"ahasan :aperda tentang Jasa Konstruksi. #eraturan 4aerah Te Tentang ntang Jasa konstruksi di #ro7insi 'aluku "ertuuan untuk
“PENYELENGGARAAN “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
1. mengatur agar setiap "angunan akan di"angun -man, Sehat, n!aman, mudah di angkau
serta adan!a keseim"angan dan keserasian dengan lingkungan.
#enelasan atas tuuan pertama ini dapat di"aca pada )ampiran I Naskah -kademis. $. 'engatur agar setiap "angunan di"angun Sesuai dengan :encana Tata :uang dan :encana Tata 0angunan%:encana 4etail Tata :uang. (. 'endapatkan pengesahan atas "angunan !ang didirikan. 4engan adan!a I'0 "angunan terse"ut ke"eradaann!a sudah sah dengan sahn!a "angunan terse"ut melekat pula hak dan ke/ai"an #emilik "angunan, pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan !ang "erlaku.
D. Met(de )ang Diperg"nakan Untuk pem"uatan naskah akademik tentang
menitik"eratkan
pada
penelitian
lapangan
*field
research+
untuk
mendapatkan data primer, selain itu uga diperlukan penelitian kepustakaan *library research+ !ang "erfungsi untuk melengkapi dan menunang data !ang diperoleh di lapangan.
#enelitian kepustakaan ini uga menggunakan data
sekunder !ang "erasal dari $ *dua+ "ahan hukum !ang dipergunakan dalam penelitian ini !aitu "ahan hukum primer dan "ahan hukum sekunder. 0ila enis data !ang dikumpulkan adalah data sekunder se"agaimana haln!a dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan se"agai alat pengumpulan data *'aria S> Soemardono. 1989+. 0erdasarkan data primer dan data sekunder !ang terkumpul #eneliti akan melakukan pengkaian dan analisa sehingga dapat ditemukan tuuan khusus dari penelitian ini. 1.
*ifat Penelitian 5asil penelitian ini "ersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gam"aran secara men!eluruh *holistik +, mendalam dan sistematis tentang Jasa Konstruksi. 4ikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan
analisis terhadap "er"agai aspek
!ang
diteliti,
selain
menggam"arkan secara elas tentang asasasas hukum, kaedah hukum,
“PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
"er"agai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan !ang "erkaitan dengan penelitian !ang dilakukan. 2.
Bahan ata" Materi Penelitian Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada $
*dua+ macam, !aitu a. Untuk #enelitian Kepustakaan 1+0ahan 5ukum
#rimer terdiri dari
peraturan
perundangundangan
mengenai Jasa Konstruksi2 $+0ahan 5ukum Sekunder terdiri dari "uku"uku, diktat, urnal hukum, maalah hukum, hasil penelitian dan di internet2 ".
Untuk #enelitian )apangan 4ata !ang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu !ang ada kaitann!a dengan masalah !ang diteliti 4alam memperoleh data terse"ut ditentukan /ila!ah dan o"!ek penelitian. 1+ >ila!ah #enelitian #enelitian ini dilakukan di /ila!ah hukum #ro7insi 'aluku. $+ 6"!ek #enelitian Se"agai o"!ek penelitian dalam penelitian ini adalah Jasa Konstruksi !ang ada di #ro7insi 'aluku.
.
+alann&a Penelitian 4alam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkahlangkah ditempuh terdiri dari ( *tiga+ tahap, se"agai "erikut a. Tahap #ersiapan #ada tahap ini dimulai dengan pengumpulan "ahan kepustakaan, dilanutkan dengan pen!usunan usulan penelitian. ". Tahap #elaksanaan #ada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkaian terhadap data sekunder, !ang meliputi "ahan hukum primer dan "ahan hukum sekunder. 4alam penelitian lapangan dilakukan pengumpulan data primer melalui o"ser7asi. c. Tahap #en!elesaian #ada tahap ini dilakukan "er"agai kegiatan !aitu penulisan laporan a/al hasil penelitian dan menganalisis !ang dilanutkan dengan konsultasi serta per"aikan dan diakhiri dengan laporan akhir. “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
,.
Analisis Data -nalisis !ang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 4ata !ang telah terkumpul "aik dari hasil o"ser7asi maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan !ang akan di"ahas. 4ata terse"ut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan keelasan *pemecahan dari masalah !ang akan di"ahas+. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, !aitu data diinterpretasikan dan dia"arkan dengan mendasarkan pada suatu normanorma dan teoriteori ilmu hukum !ang "erlaku, sehingga pengam"ilan keputusan !ang m en!impang seminimal mungkin dapat dihindari.
“PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
BAB II %A+IAN $E-!I$I* DAN P!A%$I% EMPI!I*
A.
%ajian $e(ritis )andasan hukum se"agai kaian dan pen!usunan Naskan -kademik :ancangan #eraturan 4aerah tentang Jasa Konstruksi adalah 1. UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi2 $. #eraturan #emerintah Nomor $8 Tahun $&&& tentang Usaha dan #eran 'as!arakat Jasa Konstruksi se"agaimana telah diu"ah "e"erapa kali, terakhir dengan #eraturan #emerintah Nomor 9$ Tahun $&1& tentang #eru"ahan Kedua atas #eraturan #emerintah Nomor $8 Tahun $&&& tentang Usaha dan #eran 'as!arakat Jasa Konstruksi2 (. #eraturan #emerintah Nomor $9 Tahun $&&& tentang #en!elenggaraan Jasa Konstruksi se"agaimana telah diu"ah dengan #eraturan #emerintah Nomor
?9 Tahun $&1& tentang #eru"ahan atas #eraturan #emerintah
Nomor $9
Tahun $&&& tentang Usaha dan #eran 'as!arakat Jasa
Konstruksi2 . #eraturan #emerintah Nomor (& Tahun $&&& tentang #em"inaan Jasa Konstruksi2
Jasa konstruksi merupakan "idang usaha !ang "an!ak diminati oleh anggota mas!arakat di "er"agai tingkatan se"agaimana terlihat dari makin "esarn!a umlah perusahaan !ang "ergerak di "idang usaha asa konstruksi. #eningkatan umlah perusahaan ini tern!ata "elum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kineran!a, !ang tercermin pada ken!ataan "ah/a mutu produk, ketepatan /aktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sum"er da!a manusia, modal, dan teknologi dalam pen!elenggaraan asa konstruksi "elum se"agaimana !ang diharapkan. 5al ini dise"a"kan oleh karena pers!aratan usaha serta pers!aratan keahlian dan keterampilan "elum diarahkan untuk me/uudkan keandalan usaha !ang profesional. 4engan tingkat kualifikasi dan kinera terse"ut, pada umumn!a pangsa pasar “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
pekeraan konstruksi !ang "erteknologi tinggi "elum sepenuhn!a dapat dikuasai oleh usaha asa konstruksi nasional. Kesadaran hukum dalam pen!elenggaraan pekeraan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, !akni pengguna asa dan pen!edia asa, dalam pemenuhan ke/ai"ann!a serta pemenuhan terhadap ketentuan !ang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, agar dapat me/uudkan "angunan !ang "erkualitas dan mampu "erfungsi se"agaimana !ang direncanakan. 4i sisi lain, kesadaran mas!arakat akan manfaat dan arti penting asa konstruksi masih perlu ditum"uhkem"angkan agar mampu mendukung ter/uudn!a keterti"an dalam pen!elenggaraan pekeraan konstruksi secara optimal. Kondisi asa konstruksi nasional de/asa ini se"agaimana tercermin dalam uraian terse"ut di atas dise"a"kan oleh dua faktor a. faktor internal, !akni 1+ pada umumn!a asa konstruksi nasional masih mempun!ai kelemahan dalam manaemen, penguasaan teknologi, dan permodalan, serta keter"atasan tenaga ahli dan tenaga terampil2 $+ struktur usaha asa konstruksi nasional "elum tertata secara utuh dan kokoh !ang tercermin dalam ken!ataan "elum ter/uudn!a kemitraan !ang sinergis antar pen!edia asa dalam "er"agai klasifikasi dan%atau kualifikasi2 ". faktor eksternal, !akni 1+ kekurangsetaraan hu"ungan kera antara pengguna asa dan pen!edia asa2 $+ "elum mantapn!a dukungan "er"agai sektor secara langsung maupun tidak langsung !ang mempengaruhi kinera dan keandalan asa konstruksi nasional, antara lain akses kepada permodalan, pengem"angan profesi keahlian dan profesi keterampilan, ketersediaan "ahan dan
komponen
"angunan !ang standar2 (+ "elum tertatan!a pem"inaan asa konstruksi secara nasional, masih "ersifat parsial dan sektoral.
Sealan dengan meningkatn!a tuntutan mas!arakat akan perluasan cakupan, kualitas
hasil
maupun
terti"
pem"angunan,
telah
mem"a/a
konsekuensi
“PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
meningkatn!a
kompleksitas
pekeraan
konstruksi,
tuntutan
efisiensi,
terti"
pen!elenggaraan, dan kualitas hasil pekeraan konstruksi. Selain itu, tata ekonomi dunia telah mengamanatkan hu"ungan kera sama ekonomi internasional !ang semakin ter"uka dan mem"erikan peluang !ang semakin luas "agi asa konstruksi nasional. Kedua fenomena terse"ut merupakan tantangan "agi asa konstruksi nasional untuk meningkatkan kineran!a agar mampu "ersaing secara profesional dan mampu menghadapi dinamika perkem"angan pasar dalam dan luar negeri. #eningkatan kemampuan usaha asa konstruksi nasional memerlukan iklim usaha !ang kondusif, !akni a. ter"entukn!a kepranataan usaha, meliputi 1+ pers!aratan usaha !ang mengatur klasifikasi dan kualifikasi perusahaan asa konstruksi2 $+ standard klasifikasi dan kualifikasi keahlian dan keterampilan !ang mengatur "idang dan tingkat kemampuan orang perseorangan !ang "ekera pada perusahaan
asa
konstruksi
ataupun
!ang
melakukan
usaha
orang
perseorangan2 (+ tanggung a/a" profesional !akni penegasan atas tanggung a/a" terhadap hasil pekeraann!a2 + ter/uudn!a perlindungan "agi pekera konstruksi !ang meliputi kesehatan dan keselamatan kera, serta aminan sosial2 ?+ terselenggaran!a proses pengikatan !ang ter"uka dan adil, !ang dilandasi oleh persaingan !ang sehat2 @+ pemenuhan kontrak kera konstruksi !ang dilandasi prinsip kesetaraan kedudukan antar pihak dalam hak dan ke/ai"an dalam suasana hu"ungan kera !ang "ersifat ter"uka, tim"al "alik, dan sinergis !ang memungkinkan para pihak untuk mendudukkan diri pada fungsi masingmasing secara konsisten2 ". dukungan pengem"angan usaha, meliputi 1+ tersedian!a permodalan termasuk pertanggungan !ang sesuai dengan karakteristik usaha asa konstruksi2 $+ terpenuhin!a ketentuan tentang aminan mutu2 “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
(+ "erfungsin!a asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi dalam memenuhi kepentingan anggotan!a termasuk memperuangkan ketentuan im"al asa !ang adil2 c. "erkem"angn!a partisipasi mas!arakat, !akni tim"uln!a kesadaran mas!arakat akan mendorong ter/uudn!a terti" asa konstruksi serta mampu untuk mengaktualisasikan hak dan ke/ai"ann!a2 d. terselenggaran!a
pengaturan,
pem"erda!aan,
dan
penga/asan
!ang
dilakukan oleh #emerintah dan%atau 'as!arakat Jasa Konstruksi "agi para pihak dalam pen!elenggaraan pekeraan konstruksi agar mampu memenuhi "er"agai ketentuan !ang dipers!aratkan ataupun ke/ai"anke/ai"an !ang diperanikan2 e. perlun!a 'as!arakat Jasa Konstruksi dengan unsur asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi mem"entuk lem"aga untuk pengem"angan asa konstruksi. Untuk mengem"angkan asa konstruksi se"agaimana telah diuraikan di atas memerlukan pengaturan asa konstruksi !ang terencana, terarah, terpadu, dan men!eluruh dalam "entuk Undangundang se"agai landasan hukum. Undangundang tentang Jasa Konstruksi mengatur tentang ketentuan umum, usaha asa konstruksi, pengikatan pekeraan konstruksi, pen!elenggaraan pekeraan konstruksi, kegagalan "angunan, peran mas!arakat, pem"inaan, pen!elesaian sengketa, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. #engaturan terse"ut dilandasi oleh asas keuuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseim"angan, kemandirian, keter"ukaan, kemitraan, serta keamanan dan keselamatan demi kepentingan mas!arakat, "angsa, dan negara. 4engan
Undangundang
tentang
Jasa
Konstruksi
ini,
maka
semua
pen!elenggaraan asa konstruksi !ang dilakukan di Indonesia oleh pengguna asa dan pen!edia asa, "aik nasional maupun asing, /ai" mematuhi seluruh ketentuan !ang tercantum dalam Undangundang tentang Jasa Konstruksi. 4isamping itu #eraturan #emerintah Nomor $8 Tahun $&&& tentang Usaha dan #eran 'as!arakat Jasa Konstruksi se"agaimana telah diu"ah "e"erapa kali, terakhir dengan #eraturan #emerintah Nomor 9$ Tahun $&1& tentang #eru"ahan Kedua atas #eraturan #emerintah Nomor $8 Tahun $&&& tentang Usaha dan #eran 'as!arakat Jasa Konstruksi2 #eraturan #emerintah Nomor $9 Tahun $&&& tentang #en!elenggaraan Jasa Konstruksi se"agaimana telah diu"ah dengan #eraturan “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
#emerintah Nomor ?9 Tahun $&1& tentang #eru"ahan atas #eraturan #emerintah Nomor $9
Tahun $&&& tentang Usaha dan #eran 'as!arakat Jasa Konstruksi2
#eraturan
#emerintah
Nomor
(&
Tahun
$&&&
tentang
#em"inaan
Jasa
Konstruksimenegaskan pula -gar keikutsertaan mas!arakat pada umumn!a. mas!arakat asa konstruksi pada khususn!a terse"ut dilakuakn dengan penuh kesadaran, keter"ukaan, sukarela, efektif serta efisien , terti" dan tidak menim"ulkan konflik, perlu adan!a kesadaran akan fungsi, hak dan ke/ai"an mas!arakat pada umumn!a, mas!arakat asa konstruksi pada khususn!a dalam pen!elengaraan pekeraan konstruksi. Untuk itu sesuai dengan #asal (( Undangundang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diperlukan upa!a pem"inaan !ang "erupa pengaturan, pem"erda!aan dan penga/asan terhadap mas!arakat asa konstruksi !ang pen!elenggaraann!a Ka"upaten
dan
dilakukan
#emerintah
oleh #emerintah #usat, 4aerah
Kota
sesuai
#emerintah 4aerah dengan
ke/enangan
masingmasing. -gar upa!a pem"inaan terse"ut dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan efektif serta efisien dan mampu mendukung peran strategis asa konstruksi dalam pem"angunan nasional, diperlukan arahan mengenai pen!elenggaraan pem"inaan dan pem"ia!aan untuk pelaksanaan pem"inaan asa konstruksi.
B.
%ajian $erhadap AsasAsas )ang Berkaitan Dengan Pen&"s"nan N(r'a Austa7 :ad"uch *198$+, seorang ilmuan hukum mem"erikan pendapat
tentang hukum, "eliau men!atakan "ah/a2 < hukum memiliki asas-asas dasar dan jga tjan dalam dirinya. Ketiga asas dasar terse"ut adalah2 Kepastian 5ukum *!echtssicherheit +, Keadilan *Gerechtigkeit", dan Kegunaan *#$eckmassigkeit". -sas atau tuuan pertama adalah Kepastian 5ukum !ang sering dimaknai se"agai suatu keadaan dimana telah pastin!a hukum karena telah adan!a kekuatan !ang pasti "agi hukum !ang "ersangkutan.
Ini merupakan se"uah perlindungan
!ustisia"el terhadap tindakan se/enang/enang, !ang "erarti "ah/a seseorang akan dapat memperoleh sesuatu !ang diharapkan dalam keadaan tertentu *Sudikno 'ertokusumo,199(+.
Terkait kepastian hukum, )ord )lo!d *198?+,
mem"erikan penelaskann!a se"agai "erikut “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
% &a$ seems to re'ire a certain minimm degree of reglarity and certainty, for $ithot that it $old be impossible to assert that $hat $as operating in a given territory amonted to a legal system() 5ukum dalam paradigma positi7istik mengharuskan adan!a
mas!arakat
tetap
memperhatikan,
memelihara
dan
mempertahankan keterti"an se"agai fungsi klasik dari hukum. Ini dimaksudkan agar selama perkem"angan dan peru"ahan teradi, keterti"an dan keteraturan tetap terpelihara *:usdi K Iskandar, $&&1+. Untuk itu salah satu unsur !ang dimiliki oleh negara hukum adalah asas legalitas !ang terimplementasi dalam "entuk adan!a peraturan perundangundangan. 4engan demikian, ke"eradaan peraturan perundangundangan sangatlah penting dalam me/uudkan konsep atau gagasan hukum *:usdi K Iskandar,$&&1+. Secara sederhana pengertian rechtsstaat adalah negara menempatkan hukum se"agai dasar kekuasaan negara dan pen!elenggaraan kekuasaan terse"ut dalam segala "entukn!a dilakukan di "a/ah kekuasaan hukum. 4alam “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
rechtsstaat maka ikatan antara negara dan hukum tidaklah "erlangsung dalam kaitan !ang lepas atau pun "ersifat ke"etulan, melainkan ikatan !ang hakiki *-"dul )atif,$&&?+. 4alam Negara hukum, hukum ditempatkan se"agai aturan main dalam pen!elenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kenegaraan, sementara tuuan hukum itu sendiri antara lain
4
NASKAH AKADEMIK
dikoordinasikan melainkan disusun secara "erenang *super ordinasi dan su" ordinasi+. Selanutn!a, tidak mungkin untuk menentukan "atas"atas !ang memisahkan fungsifungsi ini satu sama lain, karena per"edaan antara pem"entukan dan penerapan hukum !ang mendasari dualisme kekuasaan legislatif dan eksekutif *dalam arti luas+ han!a "ersifat relatif2 se"agian "esar tindakan negara secara "ersamaan merupakan tindakantindakan mem"entuk dan menerapkan hukum+. 4ari apa !ang dikemukakan oleh 5ans Kelsen terse"ut diatas, se"enarn!a han!a ada dua fungsi *"ukan organ atau alat perlengkapan negara+ kekuasaan !ang ada dalam suatu negara !aitu fungsi pem"entukan hukum dan penerapan hukum. Kedua fungsi terse"ut tidak dalam posisi !ang sederaat artin!a adalah kedua fungsi kekuasaan terse"ut ada !ang "erkedudukan su"ordinasi dan ada !ang "erkedudukan se"agai superordinasi. Cang dimaksud dengan fungsi kekuasaan !ang "erkedudukan superordinasi adalah fungsi kekuasaan negara dalam pem"entukan hukum, sedangkan !ang memiliki kedudukan su"ordinsai adalah fungsi kekuasaan Negara dalam penerapan hukum. -lasan sederhanan!a adalah "ah/a tidak mungkin untuk melaksanakan atau menerapkan hukum apa"ila "elum ada hukum !ang akan diterapkan artin!a adalah fungsi pem"entukan hukum harus terle"ih dahulu "eralan *ada hukum !ang telah di"entuk oleh organ !ang mengem"an fungsi pem"entukan hukum+ "aru kemudian fungsi penerapan hukum dapat dilaksanakan oleh organ !ang mengem"an fungsi penerapan hukum. #em"entukan hukum merupakan a/al dari "ergulirn!a proses pengaturan kehidupan "ersama, merupakan momentum !ang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan !ang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, seak saat itu keadian dalam mas!arakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum. )e"ih lanut dikatakan "ah/a pem"uatan hukum meliputi "ahan dan struktur. 0ahan menunuk kepada isi, sedangkan struktur menunuk pada sekalian kelengkapan organisatoris !ang memungkinkan hukum itu di"uat. Tanpa /adah struktur tertentu, pem"uatan hukum "elum tentu "isa dialankan. #engadaan struktur men!angkut pen!usunan suatu organisasi
“PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
!ang akan mengatur kelem"agaan dan mekanisme kera *Cohanes Aatot Tu"a 5elen,$&&@+. Untuk itulah dalam pem"entukan peraturan perundangundangan hendakn!a meli"atkan mas!arakat, selain mem"antu pemerintah dalam mempertim"angkan a/al dalam perancangan peraturan, uga "erfungsi memas!arakatkan peraturan terse"ut le"ih dahulu se"elum peraturan itu di"erlakukan. -rtin!a, tidak menim"ulkan "an!ak protes dari mereka !ang terkena peraturan itu. Kaidah hukum dikatakan memiliki ke"erlakuan faktual ika kaidah itu dalam ken!ataan sungguhsungguh di dalam mas!arakat n!atan!ata dipatuhi oleh mas!arakat dan pemerintah%pea"at. Ini "erarti kaidah hukum itu efektif karena ia "erhasil mempengaruhi para /arga dan pemerintah. 4alam perspektif sosiologi hukum, maka hukum itu tampil se"agai das sein-sollen, !akni ken!ataan sosiologikal *perilaku sosial !ang sungguhsungguh !ang teradi dalam ken!ataan mas!arakat riil !ang mengacu keharusan normatif *kaidah+. 0erkenaan dengan pem"entukan peraturan, 'ontes3uieu dalam < &4esperit des &ois= mengemukakan seumlah pers!aratan !ang harus dipenuhi dalam pem"entukan peraturan perundangundangan, !aitu *Sumali, $&&$+ 1. Aa!a penuturann!a hendakn!a padat dan sederhana, mengandung arti "ah/a pengutaraan dengan menggunakan ungkapan ke"esaran dan retorik han!a merupakan tam"ahan !ang men!esatkan dan mu"aDir2 $. Istilahistilah !ang dipilih hendakn!a "ersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculn!a per"edaan pendapat !ang indi7idual2 (. 5ukum hendakn!a mem"atasi diri pada halhal !ang riil dan aktual dengan menghindari halhal !ang "ersifat metaforis dan hipotesis2 . 5ukum hendakn!a tidak dirumuskan dalam "ahasa !ang tinggi, karena dituukan kepada rak!at !ang memiliki tingkat kecerdasan ratarata, "ahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan han!a penalaran sederhana !ang "isa dipahami oleh orang ratarata2 ?. 5ukum hendakn!a tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pem"atasan atau
pengu"ahan,
gunakan
semua
itu
ika "enar"enar
diperlukan2
“PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
@. 5ukum hendakn!a tidak "ersifat debatable *argumentatif+, di mana "aha!a memerinci alasanalasan !ang akan menim"ulkan konflik2 #em"entukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara !ang "er"eda, !aitu pertama norma !ang le"ih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pem"entukan dan isi dari norma !ang le"ih rendah2 kedua, menentukan sendiri prosedur pem"entukan serta isi dari norma !ang le"ih rendah terse"ut atas ke"iaksanaann!a sendiri. Suatu norma !ang le"ih tinggi sekurangkurangn!a menentukan organ !ang mem"uat norma !ang le"ih rendah. Suatu norma !ang pem"entukann!a sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain *Cohanes Aatot Tu"a 5elen,$&&@+. 4alam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam "erotonomi tidak "erarti daerah dapat mem"uat peraturan perundangundangan atau keputusan !ang terlepas dari sistem perundangundangan secara nasional. #eraturan perundangundangan tingkat daerah merupakan "agian !ang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundangundangan secara nasional. Karena itu tidak "oleh ada peraturan perundangundangan tingkat daerah !ang "ertentangan dengan peraturan
perundangundangan
!ang
le"ih
tinggi
tingkatn!a
atau
uga
"ertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum !ang harus diperhatikan "ukan saa kepentingan rak!at "an!ak daerah !ang "ersangkutan, tetapi uga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rak!at Indonesia *-"dul )atif, $&&?+. 4alam UU4 19? se"agai peraturan perundangundangan tertinggi dalam Negara *staatsgrundgesetD+
dise"utkan pada #asal
18 a!at *@+
"ah/a
<#emerintahan daerah "erhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pem"antuan=. Sealan dengan uraian terse"ut di atas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas "antuan satuansatuan pemerintahan !ang le"ih rendah dalam "entuk otonomi dan tugas pem"antuan. Urusan pemerintahan !ang telah diserahkan dan menadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pem"erian ke/enangan, sehingga daerah dapat "er/enang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara mem"entuk peraturan perundangundangan sendiri *legislatie7e “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
"e7oegheid, legislati7e po/er+ *)endi Siar, $&&1+. #eraturan !ang di"uat oleh daerah itu "erlaku untuk masingmasing /ila!ah%teritorial. #eraturan daerah se"agai peraturan perundangundangan mengikat setiap orang *"adan+ atau "ersifat umum dan tidak mengidentifikasikan indi7idu tertentu. 4engan kata lain perda "erlaku "agi setiap su"ek hukum !ang memenuhi unsur unsur !ang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku. 4alam rangka men!usun perda kiran!a perlu uga memperhatikan asas hukum. 5al ini karena asas hukum merupakan sesuatu !ang menadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk "erpikir atau "erpendapat dalam men!usun, merumuskan, menemukan dan mem"entuk ketentuanketentuan dan peraturan peraturan hukum. 4engan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirin!a. Ia lahir dilatar"elakangi oleh filosofi tertentu, !ang laDim dinamakan dengan asas hukum. #eraturan hukum tidak lain merupakan konkritisasi dari asas hukum. #erda
se"agai
"entuk
peraturan
perundangundangan
merupakan
pengee/antahan dari "e"erapa sendi ketatanegaraan "erdasarkan UU4 19?, seperti 1. Sendi Negara "erdasarkan atas hukum dan Negara "erkonstitusi. $. Sendi
kerak!atan
!ang
dipimpin
oleh
hikmat
ke"iaksanaan
dalam
permus!a/aratan%per/akilan. (. Sendi keseahteraan umum dan keadilan sosial "agi seluruh rak!at. -sas
hukum
ini
merupakan <antungn!a=
peraturan hukum.
5al
ini
dikarenakan asas hukum merupakan landasan !ang paling luas "agi lahirn!a suatu peraturan hukum. Ini "erarti, "ah/a peraturanperaturan hukum itu pada akhirn!a "isa dikem"alikan kepada asasasas terse"ut. Kecuali dise"ut landasan, asas hukum la!akn!a dise"ut se"agai alasan "agi lahirn!a peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. -sas hukum tidak akan ha"is kekuatann!a dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saa ada dan akan melahirkan peraturanperaturan selanutn!a *)end! Siar,$&&1+. 4alam pem"entukan suatu #erda !ang "aik perlu memperhatikan asasasas pem"entukan peraturan perundangundangan, "aik secara formal dan secara materiil, Caitu *Sucipto raharo,198@+ “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
a. Asasasas f(r'al 1. -sas keelasan tuuan dalam pem"entukan peraturan perundangundangan +het beginsel van de didelijk doelstelling"5 $. -sas !ang menentukan ke/enangan lem"aga atau organ !ang "erhak mem"entuk dan menerima delegasi pem"entukan peraturan perundang undangan +het beginsel van het jiste organ"5 (. -sas keperluan !ang mendesak +het nood *akelijk heids beginsel"5 . -sas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan !ang di "entuk +het beginsel van de voorbaarheid"5 ?. -sas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rak!at +het beginsel van de consenss") /. Asasasas 'ateriil 1. -sas peristilahan dan sistematik !ang elas +het beginsel van didelijk
terminology en didelijk sistematiek"5 2. -sas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang +het
beginsel van de kenbaarheid"5 3. -sas kepastian hukum +het rechts*akerheids beginsel"5 4. -sas perlakuan !ang sama terhadap hukum +het rechtsgelijkheids beginsel"5 5. -sas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu +het beginsel van de
individale rechts bedeling") UndangUndang No. ($ Tahun $&& tentang #emerintahan 4aerah mengatur asasasas pem"entukan peraturan daerah dan asasasas materi muatan peraturan daerah. #engaturan !ang sama dilakukan uga dalam UndangUndang No. 1$ Tahun $&11
tentang
#em"entukan
#eraturan
#erundangundangan.
-sasasas
pem"entukan peraturan daerah dimaksud, !akni keelasan tuuan, kelem"agaan atau organ pem"entuk !ang tepat, kesesuaian antara enis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, keda!agunaan dan kehasilgunaan, keelasan rumusan dan keter"ukaan. 1.
Asas %ejelasan $"j"an 4engan
2.
Asas %ele'/agaan ata" Peja/at Pe'/ent"k &ang $epat “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
0erdasarkan
Asas %eses"aian Antara +enis0 Hierarki0 dan Materi M"atan Cang dimaksud dengan
4.
Asas Dapat Dilaksanakan Applicable Cang dimaksud dengan
peraturan
perundangundangan
harus
memperhitungkan
efekti7itas peraturan perundangundangan terse"ut di dalam mas!arakat, "aik secara filosofis, sosiologis, maupun !uridis. 3.
Asas %eda&ag"naan dan %ehasilg"naan Efisiensi dan Efekti4itas Cang dimaksud dengan
5.
Asas %ejelasan !"'"san 4engan
harus
memenuhi
pers!aratan
teknis
pen!usunan
peraturan
perundangundangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta "ahasa hukum !ang elas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menim"ulkan "er"agai macam interpretasi dalam pelaksanaann!a. 7.
Asas %eter/"kaan Transparancy 0erdasarkan
“PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
!ang
seluasluasn!a
untuk
mem"erikan
masukan
dalam
pem"entukan
peraturan perundangundangan. Kemudian, "erkaitan dengan materi muatan peraturan perundangundangan !ang "ersangkutan, ketentuan dalam #asal @ a!at *1+ UndangUndang Nomor 1$ Tahun $&11 menentukan "ah/a materi muatan peraturan perundangundangan uga harus mencerminkan asas 1.
Asas Penga&('an Cang dimaksud dengan
peraturan
perundangundangan
harus
"erfungsi
mem"erikan
pelindungan untuk menciptakan ketentraman mas!arakat. 2.
Asas %e'an"siaan 4engan
maka setiap materi muatan peraturan
perundangundangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan marta"at setiap /arga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3.
Asas %e/angsaan Cang dimaksud dengan
4.
Asas %ekel"argaan Cang dimaksud dengan
5.
Asas %en"santaraan 4engan
senantiasa
memperhatikan
kepentingan
seluruh
/ila!ah Indonesia dan materi muatan peraturan perundangundangan !ang di"uat di daerah merupakan "agian dari sistem hukum nasional !ang "erdasarkan #ancasila dan UndangUndang 4asar 19?. “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
6 .
Asas Bhinneka $"nggal Ika Unity in Diversity Cang dimaksud dengan
7 .
Asas %eadilan Justice0 Gerechtigheid Cang dimaksud dengan
perundangundangan
harus
mencerminkan
keadilan
secara
proporsional "agi setiap /arga negara. 8.
Asas %esa'aan %ed"d"kan dala' H"k"' dan Pe'erintahan Cang dimaksud dengan
9 .
Asas %eterti/an dan %epastian H"k"' Rechtsorde en rechrs zekerheid Cang dimaksud dengan
materi
muatan
peraturan
perundangundangan
harus
dapat
me/uudkan keterti"an dalam mas!arakat melalui aminan kepastian hukum. 10.
Asas %esei'/angan0 %eserasian0 dan %eselarasan. Cang dimaksud dengan
keseim"angan,
keserasian,
dan
keselarasan,
antara
kepentingan indi7idu, mas!arakat dan kepentingan "angsa dan negara. #entingn!a asasasas hukum dalam pem"entukan perundangundangan adalah untuk dapat melihat <"enang merah= dari sistem hukum positif !ang ditelusuri dan di teliti. -sasasas hukum ini
dapat diadikan se"agai patokan "agi
pem"entukan undangundang agar tidak melenceng dari cita hukum +rechtsidee" !ang telah disepakati "ersama. Namun secara teoritis asasasas hukum "ukanlah aturan hukum +rechtsregel", se"a" asasasas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap suatu peristi/a konkrit dengan menganggapn!a se"agai "agian “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
dari norma hukum. Namun demikian, asasasas hukum tetap diperlukan dalam pem"entukan peraturan perundangundangan karena hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asasasas hukum *Suprin NaEa, $&&(+. Se"agaimana haln!a pem"entukan produk hukum, maka hendakn!a persoalan pengaturan atas Jasa Konstruksi pun di tetapkan dalam "entuk #eraturan 4aerah #ro7insi 'aluku2 #engaturan dalam "entuk #erda atas Jasa Konstruksi !ang ada di #ro7insi 'aluku harus "erpiak pada acuan teoritik maupun acuan formal asasasas perundangundangan
!ang
"erfungsi
menadi
acuan
paradigmatik
dalam
pen!usunan dan pem"ahasan :ancangan #eraturan 4aerah #ro7insi 'aluku. Sehingga perda !ang akan disusun nanti memperhatikan asas hukum !ang sesuai dengan ketentuanketentuan hukum, "erda!a guna dan tepat guna, dapat dilaksanakan dan dipertahankan, adan!a saling kesesuaian di antara aneka hukum !ang rele7an, kesederhanaan dalam konstruksi naskah ketentuan hukumn!a, elas naskah peraturan hukumn!a, dan uga dapat diterima oleh semua pihak ketentuan hukumn!a. #erda tentang Jasa Konstruksi hendakn!a dalam implementasin!a le"ih efektif. Sehingga pada akhirn!a dalam melaksanakan dan mengatur Jasa Konstruksi mampu mem"erikan keadilan "agi pihakpihak !ang "erkepentingan, mem"erikan kepastian, dalam arti kepastian hukum, "ah/a dengan "erlakun!a peraturan itu akan elas "atas"atas hak *recht , right + dan ke/ai"an * plicht , dty + semua pihak terkait dalam sesuatu hu"ungan hukum serta mem"erikan manfaat !ang elas "agi !ang "erkepentingan dengan kehadiran peraturan itu.
“PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
BAB III E6ALUA*I DAN ANALI*I* PE!A$U!AN PE!UNDAN7 UNDAN7AN $E!%AI$
A. HA*IL IN6EN$A!I*A*I PE!A$U!AN PE!UNDAN7UNDAN7AN )AN7 MEN+ADI
!U+U%AN
*EBA7AI
A#UAN
PEN7A$U!AN
!AN#AN7AN
PE!A$U!AN DAE!AH
1. UndangUndang N('(r 18 $ah"n 1999 tentang +asa %(nstr"ksi: #asal ( #engaturan asa konstruksi "ertuuan untuk a. mem"erikan arah pertum"uhan dan perkem"angan asa konstruksi untuk me/uudkan struktur usaha !ang kokoh, andal, "erda!a saing tinggi, dan hasil pekeraan konstruksi !ang "erkualitas2 ". me/uudkan terti" pen!elenggaraan pekeraan konstruksi !ang menamin kesetaraan kedudukan antara pengguna asa dan pen!edia asa dalam hak dan ke/ai"an,
serta
meningkatkan
kepatuhan
pada
ketentuan
peraturan
perundangundangan !ang "erlaku2 c. me/uudkan peningkatan peran mas!arakat di "idang asa konstruksi. #asal a!at *1+ Jenis usaha asa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan
konstruksi,
masingmasing
dan
dilaksanakan
usaha oleh
penga/asan
perencana
konstruksi
konstruksi,
!ang
pelaksana
konstruksi, dan penga/as konstruksi. #asal ? *1+ Usaha asa konstruksi dapat "er"entuk orang perseorangan atau "adan usaha. *$+ 0entuk usaha !ang dilakukan oleh orang perseorangan se"agaimana dimaksud pada a!at *1+ selaku pelaksana konstruksi han!a dapat melaksanakan pekeraan konstruksi !ang "erisiko kecil, !ang "erteknologi sederhana, dan !ang "er"ia!a kecil. *(+ 0entuk usaha !ang dilakukan oleh orang perseorangan se"agaimana dimaksud “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
pada a!at *1+ selaku perencana konstruksi atau penga/as konstruksi han!a dapat melaksanakan pekeraan !ang sesuai dengan "idang keahliann!a. *+ #ekeraan konstruksi !ang "erisiko "esar dan%atau !ang "erteknologi tinggi dan%atau !ang "er"ia!a "esar han!a dapat dilakukan oleh 0adan usaha !ang "er"entuk perseroan ter"atas atau "adan usaha asing !ang dipersamakan.
2. Perat"ran Pe'erintah N('(r 28 $ah"n 2;;; tentang Usaha dan Peran Mas&arakat +asa %(nstr"ksi se/agai'ana telah di"/ah /e/erapa kali0 terakhir dengan Perat"ran Pe'erintah N('(r 92 $ah"n 2;1; tentang Per"/ahan %ed"a atas Perat"ran Pe'erintah N('(r 28 $ah"n 2;;; tentang Usaha dan Peran Mas&arakat +asa %(nstr"ksi:
#asal ( Usaha asa konstruksi mencakup enis usaha, "entuk usaha, dan "idang usaha asa konstruksi. #asal *1+ Jenis usaha asa konstruksi se"agaimana dimaksud dalam #asal ( meliputi asa perencanaan, asa pelaksanaan, dan asa penga/asan konstruksi. *$+ Usaha asa perencanaan pekeraan konstruksi mem"erikan la!anan asa konsultansi perencanaan !ang meliputi "idang pekeraan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan. *(+ Usaha asa pelaksanaan pekeraan konstruksi mem"erikan la!anan asa pelaksanaan !ang meliputi "idang pekeraan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan. *+ Usaha asa penga/asan pekeraan konstruksi mem"erikan la!anan asa konsultasi penga/asan !ang meliputi "idang pekeraan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
#asal 9 *1+ Usaha orang perseorangan dan atau "adan usaha asa konsultasi perencanaan dan atau asa konsultasi penga/asan konstruksi han!a dapat melakukan la!anan asa perencanaan dan la!anan asa penga/asan pekeraan konstruksi “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi !ang ditetapkan oleh )em"aga. *$+ Usaha
orang
perseorangan
selaku
pelaksana
konstruksi
han!a
dapat
melaksanakan pekeraan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi !ang ditetapkan oleh )em"aga untuk pekeraan !ang "erisiko kecil, "erteknologi sederhana, dan "er"ia!a kecil. *(+ 0adan usaha asa pelaksana konstruksi !ang "er"entuk "ukan "adan hukum han!a dapat mengerakan pekeraan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi !ang ditetapkan oleh )em"aga untuk pekeraan !ang "erisiko kecil sampai sedang, "erteknologi sederhana sampai mad!a, serta "er"ia!a kecil sampai sedang. *+ 0adan usaha asa pelaksana konstruksi !ang "er"entuk "adan hukum dapat mengerakan pekeraan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi !ang ditetapkan oleh )em"aga. *?+ Untuk pekeraan konstruksi !ang "erisiko tinggi dan atau !ang "erteknologi tinggi dan atau !ang "er"ia!a "esar han!a dapat dilakukan oleh "adan usaha !ang "er"entuk #erseroan Ter"atas *#T+ atau "adan usaha asing !ang dipersamakan.
#asal 1 *1+
0adan usaha nasional !ang men!elenggarakan usaha asa konstruksi /ai" memiliki iDin usaha !ang dikeluarkan oleh #emerintah 4aerah di tempat domisilin!a.
*$+
IDin
usaha
se"agaimana
dimaksud
dalam
a!at
*1+
"erlaku
untuk
melaksanakan kegiatan usaha asa konstruksi di seluruh /ila!ah :epu"lik Indonesia. *(+
IDin usaha se"agaimana dimaksud dalam a!at *1+ di"erikan pada "adan usaha nasional !ang telah memenuhi pers!aratan a. memiliki tanda registrasi "adan usaha !ang dikeluarkan oleh )em"aga2 ". melengkapi
ketentuan
!ang
dipers!aratkan
oleh
peraturan
perundangundangan lainn!a !ang terkait dengan kegiatan usaha. *+
0adan usaha asing !ang men!elenggarakan usaha asa konstruksi /ai" “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
memiliki iDin usaha !ang di"erikan oleh #emerintah dengan pers!aratan se"agai "erikut a. memiliki tanda registrasi "adan usaha !ang dikeluarkan oleh )em"aga2 ". memiliki kantor per/akilan di Indonesia2 c. mem"erikan laporan kegiatan tahunan "agi perpanangan2 d. memenuhi
ketentuan
!ang
dipers!aratkan
oleh
peraturan
perundangundangan. #asal $& *1+ Forum asa konstruksi merupakan sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara mas!arakat asa konstruksi dan #emerintah dalam "entuk pertemuan tetap !ang sifatn!a independen dan mandiri untuk mem"ahas secara transparan "er"agai hal !ang "erhu"ungan dengan asa konstruksi. *$+ 'as!arakat umum, mas!arakat asa konstruksi, dan dunia usaha !ang "erkepentingan dengan asa konstruksi dapat men!ampaikan aspirasin!a kepada Forum. *(+ 5asil Forum disampaikan kepada #emerintah, )em"aga, dan asosiasi !ang terkait se"agai "ahan pertim"angan untuk pengem"angan asa konstruksi nasional.
. Perat"ran Pe'erintah N('(r 29 $ah"n 2;;; tentang Pen&elenggaraan +asa %(nstr"ksi se/agai'ana telah di"/ah dengan Perat"ran Pe'erintah N('(r 39 $ah"n 2;1; tentang Per"/ahan atas Perat"ran Pe'erintah N('(r 29 $ah"n 2;;; tentang Usaha dan Peran Mas&arakat +asa %(nstr"ksi:
#asal *1+ #emilihan perencana konstruksi dan atau penga/as konstruksi oleh pengguna asa dengan cara pelelangan umum se"agaimana dimaksud dalam #asal ( a!at *1+, "erlaku untuk semua pekeraan perencanaan dan penga/asan konstruksi. *$+ #emilihan perencana konstruksi dan penga/as konstruksi se"agaimana dimaksud dalam a!at *1+ dilakukan dengan s!arat a. diumumkan secara luas melalui media massa sekurangkurangn!a 1 *satu+ media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum2 “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
". peserta !ang "er"entuk "adan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada )em"aga2 dan c. tenaga ahli dan tenaga terampil !ang dipekerakan oleh "adan usaha atau usaha orang perseorangan harus "ersertifikat !ang dikeluarkan oleh )em"aga. *(+ Tata
cara
pemilihan
perencana
konstruksi
dan
penga/as
konstruksi
se"agaimana dimaksud dalam a!at *1+ terdiri dari a. pengumuman2 ". pendaftaran untuk mengikuti pelelangan2 c. penelasan2 d. pemasukan pena/aran2 e. e7aluasi pena/aran2 f. penetapan calon pemenang dilakukan "erdasarkan penilaian kualitas dan atau ga"ungan kualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah2 g. pengumuman calon pemenang2 h. masa sanggah2 dan i.
penetapan pemenang.
*+ #emilihan cara e7aluasi pena/aran se"agaimana dimaksud dalam a!at *(+ huruf e ditetapkan oleh pengguna asa.
#asal 1? #engguna asa dalam pemilihan pen!edia asa "erke/ai"an untuk a. mengumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman setiap pekeraan !ang dita/arkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan ter"atas2 ". mener"itkan dokumen pelelangan umum, pelelangan ter"atas, dan pemilihan langsung secara lengkap, elas, dan "enar serta dapat dipahami, !ang memuat 1+ petunuk "agi pena/aran2 $+ tata cara pelelangan dan atau pemilihan mencakup prosedur, pers!aratan, dan ke/enangan2 (+ pers!aratan kontrak mencakup s!arat umum dan s!arat khusus2 dan “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
+ ketentuan e7aluasi2 c. mengundang semua pen!edia asa !ang lulus prakualifikasi untuk memasukkan pena/aran2 d. mener"itkan dokumen penunukan langsung secara lengkap, elas, dan "enar serta dapat dipahami !ang memuat 1+ tata cara penunukan langsung mencakup prosedur, pers!aratan, dan ke/enangan2 dan $+ s!arats!arat kontrak mencakup s!arat umum dan s!arat khusus2 e. mem"erikan penelasan tentang pekeraan termasuk mengadakan peninauan lapangan apa"ila diperlukan2 f. mem"erikan tanggapan terhadap sanggahan dari pen!edia asa2 g. menetapkan pen!edia asa dalam "atas /aktu !ang ditentukan dalam dokumen lelang2 h. mengem"alikan aminan pena/aran "agi pen!edia asa !ang
kalah,
sedangkan "agi pen!edia asa !ang menang mengikuti ketentuan !ang diatur dalam dokumen pelelangan2 i.
menunukkan "ukti kemampuan mem"a!ar2
.
menandatangani kontrak kera konstruksi dalam "atas /aktu !ang ditentukan dalam dokumen lelang2
k. mengganti "ia!a !ang dikeluarkan oleh pen!edia asa untuk pen!iapan pelelangan apa"ila pengguna asa mem"atalkan pemilihan pen!edia asa2 dan l.
mem"erikan penelasan tentang risiko pekeraan termasuk kondisi dan "aha!a !ang dapat tim"ul dalam pekeraan konstruksi dan mengadakan peninauan lapangan apa"ila diperlukan.
#asal 1@ #engguna asa dalam pemilihan pen!edia asa "erhak untuk a.
memungut "ia!a penggandaan dokumen pelelangan umum dan pelelangan ter"atas dari pen!edia asa2
".
mencairkan aminan pena/aran dan selanutn!a memiliki uangn!a dalam hal pen!edia asa tidak memenuhi ketentuan pelelangan2 dan
c.
menolak seluruh pena/aran apa"ila dipandang seluruh pena/aran tidak “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
menghasilkan kompetisi !ang efektif atau seluruh pena/aran tidak cukup tanggap terhadap dokumen pelelangan.
#asal 1 #en!edia asa dalam pemilihan pen!edia asa "erke/ai"an untuk a.
men!usun dokumen pena/aran !ang memuat rencana dan metode kera, rencana usulan "ia!a, tenaga terampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kera, dan peralatan2
".
men!erahkan aminan pena/aran2 dan
c.
menandatangani kontrak kera konstruksi dalam "atas /aktu !ang ditentukan dalam dokumen lelang.
#asal 18 #en!edia asa dalam pemilihan pen!edia asa "erhak untuk a.
memperoleh penelasan pekeraan2
".
melakukan peninauan lapangan apa"ila diperlukan2
c.
mengaukan sanggahan terhadap pengumuman hasil lelang2
d.
menarik aminan pena/aran "agi pen!edia asa !ang kalah2 dan
e.
mendapat ganti rugi apa"ila teradi pem"atalan pemilihan asa !ang tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang.
#asal 19 *1+ #engguna asa atau /akil !ang di"eri /e/enang, menetapkan
secara tertulis
pen!edia asa se"agai pemenang dalam pemilihan pen!edia asa. *$+ #enetapan perencana konstruksi dan penga/as konstruksi didasarkan pada pemilihan kualitas dan atau ga"ungan kualitas dan harga dan atau kualitas dengan harga tetap dan atau harga terendah. *(+ #enetapan pelaksana konstruksi didasarkan pada harga terendah tere7aluasi di antara pena/aran !ang telah memenuhi pers!aratan serta tanggap terhadap dokumen pelelangan. *+ #enetapan pen!edia asa dalam penunukan langsung didasarkan pada hasil “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
negosiasi antara pengguna asa dan pen!edia asa. #asal ( Kegagalan 0angunan merupakan keadaan "angunan !ang tidak "erfungsi, "aik secara keseluruhan maupun se"agian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kera, dan atau keselamatan umum se"agai aki"at kesalahan #en!edia Jasa dan atau #engguna Jasa setelah pen!erahan akhir pekeraan konstruksi. #asal 9 *1+ #en!elesaian sengketa dalam pen!elenggaraan asa konstruksi di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara a. melalui pihak ketiga !aitu 1+ mediasi *!ang ditunuk oleh para pihak atau oleh )em"aga -r"itrase dan )em"aga -lternatif #en!elesaian Sengketa+2 $+ konsiliasi2 atau ". ar"itrase melalui )em"aga -r"itrase atau -r"itrase -d 5oc. *$+ #en!elesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi se"agaimana dimaksud dalam a!at *1+ huruf a dapat di"antu penilai ahli untuk mem"erikan pertim"angan profesional aspek tertentu sesuai ke"utuhan
,. Perat"ran Pe'erintah N('(r ; $ah"n 2;;; tentang Pe'/inaan +asa %(nstr"ksi: #asal *1+ #ihak !ang harus di"ina dalam pen!elenggara pem"inaan asa konstruksi terdiri atas pen!edia asa, pengguna asa dan mas!arakat. *$+ #en!edia asa se"agaimana dimaksud dalam a!at *1+ terdiri dari a. usaha orang perseorangan2 ". "adan usaha !ang "er"adan hukum atau pun !ang "ukan "er"adan hukum. *(+ #engguna asa se"agaimana dimaksud dalam a!at *1+ terdiri atas a.
intitusi #emerintah #usat dan #emerintah 4aerah
".
orang perseorangan
c.
"adan usaha !ang "er"adan hukum atau pun !ang "ukan "er"adan
hukum. #asal 1$ “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
*1+ #elaksanaan pem"inaan terhadap pen!edia asa, pengguna asa, dan mas!arakat oleh #emerintah #usat dan #emerintah 4aerah se"agaimana dimaksud dalam #asal @, #asal , #-sal 9 dan #-sal 11 dapat dilakukan "ersamasama dengan )em"aga. *$+ dalam hal )em"aga 4aerah "elum "er"entuk, maka pem"inaan asa konstruksi diselenggarakan oleh #emerintah #usat atau #emerintah 4aerah "ersama )em"aga Nasional.
B. %E$E!%AI$AN !AN#AN7AN PE!A$U!AN DAE!AH PE!A$U!AN PE!UNDAN7UNDAN7AN )AN7 MEN+ADI PEN7A$U!AN !AN#AN7AN PE!A$U!AN DAE!AH
DEN7AN !U+U%AN
:ancangan #eraturan 4aerah tentang Jasa Konstruksi telah dilakukan kaian dan harmonisasi dengan peraturan perundangundang !ang menadi dasar pem"entukann!a serta dengan aturanaturan !ang sudah ada di 4aerah khususn!a di #ro7insi dan Ka"upaten%Kota di 'aluku dan sudah sealan dengan keempat "uah peraturan perundangundangan terse"ut diatas !ang menadi acuan dalam :aperda ini, karena dalam :aperda ini merupakan amanat dari semua peraturan perundang undangan terse"ut. 4imana 4aerah dalam melaksanakan dan melakukan penga/asan dalam "idang asa konstruksi di"eri ke/enangan untuk mengatur ke"iakan daerah untuk menamin pekeraan konstruksi agar dapat dilaksanakan sesuai dengan !ang diharapkan. Namun tentu saa dalam penerapann!a nanti :aperda ini dapat sealan dan tidak "ertentangan dengan peraturan perundangundangan !ang "erlaku dan dapat tetap "erada dalam sistem hukum nasional.
“PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
BAB I6 LANDA*AN FIL-*-FI*0 *-*I-L-7I* DAN )U!IDI*
A.
Landasan Fil(s(fis #em"inaan
Jasa konstruksi se"agaimana
diatur dalam
#eraturan
#emerintah Nomor (& Tahun $&&& tentang #em"inaan Jasa konstruksi meliputi pengaturan, pem"erda!aan dan penga/asan "agi pen!edia asa, pengguna asa dan mas!arakat. #engaturan peraturan perundangundangan dalam 0idang usaha asa konstruksi !ang mencakup pekeraan arsitektural dan%atau sipil dan%atau mekanikal dan%atau elektrikal dan%atau tata lingkungan, masingmasing "eserta kelengkapann!a, untuk itu dalam rangka melaksanakan upa!a pem"inaan se"agaimana !ang diamanatkan #eraturan #emerintah Nomor (& Tahun $&&& tentang #en!elenggaraan #em"inaan Jasa Konstruksi maka diperlukan arah pen!elenggaraan pem"inaan Jasa Konstruksi #emerintah 4aerah dalam suatu #eraturan 4aerah. Jasa konstruksi mempun!ai peran strategis dalam pen!elenggaraan pem"angunan dan memiliki nilai ekonomi dalam me/uudkan mas!arakat seahtera, sehingga
perlu
dilakukan pem"inaan terhadap pen!edia asa,
pengguna asa dan mas!arakat guna menum"uhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan ke/ai"an masingmasing
dalam me/uudkan terti" usaha asa konstruksi, terti"
pen!elenggaraan pekeraan konstruksi, dan terti" pemanfaatan hasil pekeraan konstruksi.
B.
Landasan *(si(l(gis Untuk mendorong sinergisitas antara pelaku usaha asa konstruksi, kecil dan nonkecil perlu pen!eragaman dalam melaksanakan pekeraan konstruksi !ang di"ia!ai oleh #emerintah maupun non#emerintah. “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
#eraturan 4aerah tentang Jasa Konstruksi se"agai dasar hukum di 'aluku dalam melaksanakan #em"inaan. Untuk #engaturan terkait dengan mekanisme pen!elenggaraan
pem"inaan
asa
konstruksi,
sistem
pen!elenggaraan
pem"inaan asa konstruksi dan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kera, serta tata lingkungan dan pers!aratan pen!elenggaraan asa kontruksi. Untuk #em"erda!aan terkait dengan pengem"angan sistem informasi asa konstruksi, penelitian dan pengem"angan asa konstruksi, pengem"angan Sum"er 4a!a 'anusia "idang Jasa Konstruksi dan
pelaksanaan pelatihan
"im"ingan teknis dan pen!uluhan serta pelaksanaan pem"erda!aan terhadap )#JK daerah dan -sosiasi.
#.
Landasan )"ridis
UNDAN7 UNDAN7 Undang Undang +asa %(nstr"ksi N(. 18 tah"n 1999 $entang +asa %(nstr"ksi UUJK No. 18 Tahun 1999 ini mengatur kontrak pro!ek konstruksi di Indonesia terutama !ang asal danan!a "erasal dari pemerintah%kas negara. UUJK mengatur hu"ungan antara #engguna Jasa dan #en!edia Jasa Konstruksi seperti misaln!a !ang tertulis dalam UUJK No.18%1999 #asal $$ a!at $. PE!A$U!AN PEME!IN$AH #eraturan pemerintah ini merupakan peraturan pendukung atas peraturan asa konstruksi !ang tertulis dalam UU Jasa Konstruksi No 18 Tahun 1999. 1. ## No. $8%$&&& Tentang Usaha dan #eran 'as!arakat Jasa Konstruksi $. ## No. $9%$&&& Tentang #en!elenggaraan Jasa Konstruksi (. ## No. (&%$&&& Tentang #en!elenggaraan #em"inaan Jasa Konstruksi PE!A$U!AN P!E*IDEN 1. Keppres 8&%$&&( Tentang #engadaan 0arang dan Jasa #emerintah $. Keppres 8%$&&@ 'em"ahas Keppres 8&%$&&(
PE!A$U!AN MEN$E!I 1. Kepmen #U No. ((9%$&&( tentang #etunuk #elaksanaan #engadaan Jasa Konstruksi
“PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
$. Kepmen #U No. ?%$&& Tentang Standar dan #edoman #engadaan Jasa Konstruksi (. Kepmen #U No. (%$&& Tentang Standar dan #edoman #engadaan Jasa Konstruksi PE!A$U!AN LEMBA7A 1. #eraturan )#JK No. 11 -%$&&8 Tentang :egistrasi Usaha Jasa #elaksana Konstruksi
“PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
BAB 6 +AN7%AUAN0 A!AH PEN7A$U!AN DAN !UAN7 LIN7%UP MA$E!I MUA$AN PE!A$U!AN DAE!AH A.
*A*A!AN )AN7 A%AN DI
pem"inaan
asa
konstruksi,
sistem
pen!elenggaraan
pem"inaan asa konstruksi dan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kera, serta tata lingkungan dan pers!aratan pen!elenggaraan asa kontruksi. Untuk #em"erda!aan terkait dengan pengem"angan sistem informasi asa konstruksi, penelitian dan pengem"angan asa konstruksi, pengem"angan Sum"er 4a!a 'anusia "idang Jasa Konstruksi dan
pelaksanaan pelatihan
"im"ingan teknis dan pen!uluhan serta pelaksanaan pem"erda!aan terhadap )#JK daerah dan -sosiasi.
B. A!AH DAN +AN7%AUAN Untuk melaksanakan Fungsi #em"inaan oleh #emerintah #ro7insi 'aluku dalam "idang asa konstruksi di 4aerah #ro7insi 'aluku dilaksanakan oleh 0alai #em"inaan Jasa Konstruksi dan Tim #em"ina Jasa Konstruksi. #. MA$E!I )AN7 A%AN DIA$U! :ancangan #eraturan 4aerah tentang Jasa Konstruksi memuat 1( 0a" dan @$ #asal se"agai "erikut 1.
0-0 I KGTGNTU-N U'U' 0a" ini memuat pengertian dan istilahistlah dalam :aperda, asas, maksud, dan tuuan pem"entukan :aperda.
$.
0-0 II :U-NA )INAKU# 4alam "a" ini mengatur mengenai pihakpihak pen!elenggara asa konstruksi !ang meliputi pen!edia asa2 pengguna asa2 dan mas!arakat asa kontruksi.
(.
0-0 III #G:IHIN-N US-5- J-S- K6NST:UKSI
“PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
4alam "a" ini memuat ke/enanganke/enangan !ang dimiliki oleh #emerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pen!elenggaraan asa konstruksi !ang meliputi pengaturan2 pem"erda!aan2 dan penga/asan .
0-0 I #GNCG4I- J-S-, #GNAAUN- J-S- 4-N K6NT:-K KG:J'emuat mengenai pelaksanaan ke/ai"an pemerintah daerah dalam rangka pem"inaan Jasa Konstruksi !ang dilakukan oleh tim pem"ina dan 0alai kepada a.
pen!edia asa, !ang meliputi 1. usaha orang perseorangan2 $. "adan usaha !ang "er"adan hukum maupun !ang "ukan "er"adan hukum.
".
pengguna asa, !ang meliputi 1. instansi pemerintah2 $. orang perseorangan2 dan (. "adan usaha !ang "er"adan hukum maupun !ang "ukan "er"adan hukum. . mas!arakat.
a. 0-0 #G:)IN4UNA-N TGN-A- KG:J-.
?.
0-0 I #G'0IN--N J-S- K6NST:UKSI
@.
0-0 II #G:-N SG:T- '-SC-:-K-T Keikutsertaan
'as!arakat
asa
konstruksi
dan
dunia
usaha
!ang
"erkepentingan dengan asa konstruksi dengan cara mem"entuk Forum Jasa Konstruksi .
0-0 III KGA-A-)-N 0-NAUN-N
8.
0-0 I #GNCG)GS-I-N SGNAKGT4alam rangka #en!elesaian sengketa asa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan
9.
0-0 S-NKSI -4'INIST:-TIF 0a" ini mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaranpelanggaran dalam "idang asa konstruksi
1&.
0-0 I KGTGNTU-N #I4-N-
11.
0-0 II KGTGNTU-N #G'0I-C--N “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
1$.
0-0 III KGTGNTU-N #GNUTU#
“PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
BAB 6I PENU$UP
A.
%esi'p"lan 1. -dan!a rencana untuk men!usun pem"entukan :aperda tentang Jasa Konstruksi merupakan gagasan !ang sangat "aik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka me/uudkan tata kelola pemerintahan !ang le"ih "aik di #ro7insi 'aluku . $. 4alam hu"ungann!a dengan keinginan !ang kuat untuk me/uudkan pem"entukan :aperda tentang Jasa Konstruksi, semakin menunukkan adan!a suatu kesadaran dan komitmen politik !ang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan persoalan transporasi alan darat dalam rangka mempercepat dan mendukung pem"angunan daerah #ro7insi 'aluku (. Secara filosofis, pem"entukan :aperda tentang Jasa Konstruksi dalam pen!elenggaraan urusan pemerintahan dengan tuuan demi me/uudkan kepentingan rak!atn!a. . Secara Curidis, dengan pem"entukan perda tentang
Jasa Konstruksi ini
maka akan semakin memperelas pengaturan tentang Jasa Konstruksi di #ro7insi 'aluku !ang disesuaikan dengan amanat UndangUndang !ang ada di atasn!a. ?. Secara Sosiologis, "er"agai aspek !ang menadi permasalahan krusial !ang teradi akan terselesaikan dengan "erfungsin!a hukum untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, selain uga "erfungsi
se"agai
sarana
untuk
memperlancar
proses
interaksi
mas!arakatn!a. @. Seluruh #eraturan Jasa Konstruksi di atas merupakan peraturan !ang saat ini digunakan
dan
merupakan
dasar
hukum
pen!elenggaraan
kegiatan
konstruksi dalam mem"uat perencanaan, pelaksanaan dan penga/asan asa konstruksi.
B. *aran “PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
1. #erlun!a pemilahan !ang selektif terhadap su"tansi apa saa !ang se"aikn!a
di atur dalam :aperda tentang Jasa Konstruksi. 2. 'engingat ke"utuhan dan strategisn!a persoalan Jasa Konstruksi maka
percepatan pem"ahasan "ersama antara 4#:4 #ro7insi 'aluku
dengan
#emerintah 4aerah #ro7insi 'aluku merupakan kenisca!aan dan keharusan untuk segera dilaksanakan.
“PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4
NASKAH AKADEMIK
DAF$A! PU*$A%A
-"dul )atief ) $&&?..km dan 6eratran /ebijaksanaan +beleidsregel" 6ada 6emerintahan 7aerah) Cog!akarta UII #ress. Analisis Faktor-Faktor 8konomi 9akro :ang 9empengarhi ;nvestasi
7i
;ndonesia.
http%%repositor!.usu.ac.id%"itstream%1$(?@89%19@(8%?,
diakses
$$
-pril
$&1$. :id/an 5alim, 198. 8valasi /liah Filsafat .km, Ahalia Indonesia, Jakarta. 4onald - :umoko!. $&&1. 6erkembangan Tipe =egara .km dan 6eranan .km Administrasi =egara di 7alamnya terpetik dari bk 7imensi-7imensi .km Administrasi =egara) Cog!akarta UII #ress. Austa7 :ad"ruch dalam Satipto :ahardo, 198$. ;lm .km, . :aa/ali, Jakarta. 5aeruman Ja!adi. $&&9. /eddkan dan 9ateri 9atan 6eratran 9ahkamah /onstitsi >erdasarkan ?ndang-?ndang =omor 0 Tahn 200@ Tentang 6embentkan 6eratran 6erndang-?ndangan) 0andung *Tesis+ #rogram #ascasarana Unpad. 5ans Kelsen. 19(. General Theory f &a$ and
6engantar Filsafat .km, 0andung
'andar 'au. )ord )lo!d dan '.4.-m 198?. Freeman, &loyd4s ;ntrodction of Brisprdence, Ste7en Son, )ondon. 'aria S>
Soemardono. 1989.
6edoman
6embatan
?slan 6enelitian,
Cog!akarta Fakultas 5ukum Uni7ersitas Aadah 'ada.
“PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI”
4