NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 disebutkan untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Tujuan nasional bangsa Indonesia, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum perlu diupayakan pembangunan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terarah dalam semua bidang terutama untuk memajukan kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan sebuah masalah pemerintahan yang masih banyak kendala dalam penyelesaiannya. Pemerintah memerlukan sebuah langkahlangkah penyelesaian masalah kemisikinan yang sistematis dan menyeluruh untuk mencapai kehidupan masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat, guna mengurangi beban negara. Kemiskinan secara konseptuan dapat dibedakan menjadi dua, relatif (Relative Poverty) dan kemiskinan absolut (Absolute Poverty). Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum
diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan absolut menjadi penting saat akan menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antarwaktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). BKKBN mendefinisikan miskin berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS‐I), keluarga sejahtera II (KS‐II), keluarga sejahtera III (KS‐III), dan keluarga sejahtera III plus (KS‐III Plus). Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor‐faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor‐faktor dominan tersebut terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4)kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS) dan KS‐I. Keluarga
prasejahtera
adalah
keluarga
yang
belum
dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pokok (pangan), sandang, papan, kesehatan, dan pengajaran agama. Mereka yang dikategorikan sebagai KPS adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) kriteria KS‐I. Kriteria tersebut yaitu : 1)Makan dua kali sehari atau lebih, 2) Memiliki pakaian yang berbeda, 3) Rumah yang ditempati mempunyai atap,lantai dan dinding yang baik, 4) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan, 5) PUS ingin ber‐KB ke sarana pelayanan kontrasepsi, 6) Semua anak
umur 7‐15 th dalam keluarga bersekolah Selanjutnya, KS‐I adalah keluarga
yang
sudah
dapat
memenuhi
kebutuhan
mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan
yang
sangat
yang lebih tinggi,
yaitu satu atau lebih indikator pada tahapan KS‐II. Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami sesorang atau rumahtangga, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal yang layak bagi kehidupannya. Terdapat 14 variabel rumah tangga miskin program sosial ekonomi dari BPS yang digunakan pada tahun 2008 yaitu: 1) luas lantai < 8 m 2, 2) lantai rumah terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, 3) dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester, 4) tidak punya fasilitas buang air buang air besar atau bersama-sama dengan rumah lain, 5) sumber penerangan rumah bukan listrik, 6) sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan, 7) bahan bakar untuk memasak seharihari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah, 8) hanya mengkonsumsi daging /susu/ayam satu kali dalam seminggu atau tidak pernah, 9) hanya dapat membeli pakaian baru sebanyak satu kali dalam setahun atau tidak pernah, 10) hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari, 11) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik pemerintah, 12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah pertanian dengan luas tanah < 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain dengan pendapatan per bulan < Rp. 600.000,00, 13) pendidikan kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya tamat SD, 14) Tidak mempunyai tabungan/barang yang mudah dijual minimal Rp.500.000,00 seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya. Kemudian terdapat dua indicator tambahan di luar 14 indikator tersebut yaitu : Jenis atap bangunan tempat tinggal terluas adalah sirap, genteng/seng/asbes kondisi jelek/kualitas rendah atau ijuk, rumbia dan Sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari‐hari Kemiskinan merupakan masalah yang menjadi perhatian peting bagi Pemerintah Indonesia. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk penanggulangan kemiskinan yaitu dengan tersedianya data yang akurat mengenai kemiskinan supaya pemerintah dapat mengevaluasi kebijakannya dalam menaggulangi kemiskinan serta menentukan target
penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka menuju kehidupan yang sejahtera. Berdasarkan data pada tahun 2017 penduduk miskin di Kabupaten Bantul mencapai 133. 079 jiwa atau 14,33 persen dari total penduduk 928.676 orang. Angka tersebut masih tergolong tinggi. Mereka yang masuk dalam kategori keluarga miskin sebetulnya masih mempunyai potensi antara lain di bidang pertanian, peternakan, kelautan, kerajinan, katering dan lainnya. Pemberdayaan yang telah, sedang dan akan dilakukan berupa pelatihan ketrampilan, bantuan pinjaman modal, pendampingan, workshop dan sebagainya. Sedang terhadap keluarga miskin yang tidak dapat diberdayakan maka intervensi yang dapat dilakukan berupa pengurangan beban seperti santunan, bantuan, jaminan kesehatan dan sebagainya. B. Identifikasi Masalah Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bantul yang mecapai 133.079 jiwa atau 14,33 persen dari total penduduk 928.676 orang di Kabupaten Bantul, merupakan permasalahan yang membutuhkan keseriusan di dalam langkah-langkah penanggulangannya secara cepat. Program dan kegiatan sebetulnya sudah banyak dikerjakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, baik itu yang merupakan program yang bersumber dari APBN, APBD DIY ataupun yang berasal dari APBD kabupaten Bantul. Namun demikian masih terdapat paling tidak 5 (lima) permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam program penanggulangan kemiskinan yaitu : a. Lemahnya institusi berwajib dalam melakukan penanggulangan kemiskinan b. Data keluarga miskin yang tersedia belum memadai sehingga Pemerintah belum maksimal dalam mengevaluasi kebijakannya c. Dukungan anggaran penanggulangan kemiskinan yang masih terbatas d. Keterbatasan petugas lapangan e. Keterbatasan kesadaran masyarakat
Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan pedoman dalam menyusun regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur dan
mengamanatkan secara tegas mengenai penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan merupakan massalah yang kompleks dan menyangkut banyak hal serta harus segera diselesaikan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat maka perlu keterpaduan antara lembaga, dunia usaha dan partisipasi masyarakat yang besar dalam masalah penanggulangan kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, dan terprogram secara terpadu serta berkelanjutan, maka diperlukan peraturan berupa peraturan daerah bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Bantul, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat. C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 1. Tujuan Seiring dengan hal tersebut, maka tujuan penyusunan naskah akademis ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi mengenai persoalan mendasar dan kebutuhan Pembentukan Produk-Produk Hukum Daerah, yakni Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul. Terkait dengan tujuan dibuatnya naskah akademis ini, antara lain: 1. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Produk Hukum Daerah, yakni Perancangan Peraturan Daerah Kabupaten bantul tentang Penanggulangan Kemiskinan . 2. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang perlunya Produk Hukum Daerah, tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penanggulangan Kemiskinan 3. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penanggulangan Kemiskinan 4.
Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.
2. Kegunaan
Kegunaan dari penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi Perancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dengan demikian diharapkan dengan naskah akademik perancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penanggulangan Kemiskinan dapat berjalan sesuai kegunaannya yaitu : 1. Memberikan landasan hukum atau regulasi dalam Penanggulangan
Kemiskinan. 2. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan terjadi mekanisme yang baku dalam Penanggulangan Kemiskinan. D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library reseacrh ) dengan menelusuri buku-buku dan dokumen yang berkaitan. 2. Subyek Penelitian Dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian adalah warga masyarakat kabupaten Bantul. 3. Teknik Pendekatan Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Hukum (normative ) yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 4. Sumber Data Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : Sekunder yaitu sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau hadir pada waktu kejadian sedang berlangsung. 5. Tekhnik Pengumpulan Data Teknik yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah : Data sekunder, teknik pengumpulan data adalah melalui studi pustaka yang terdiri dari : 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar,peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi,
yurisprudensi, traktat, bahan hukum lainnya yang masih berlaku sebagai hukum positif. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undangundang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainnya. 3) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, indek komulatif, dan lain-lainnya.
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kebijakan yang ingin dibentuk dalam Raperda tentang Penaggulangan Kemiskinan adalah mengakomodir peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan dan dinamika yang dalam masyarakat yang berhubungan dengan bidang kemiskinan. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Penanggulangan Kemiskinan menurut Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dibagi dalam tiga kluster, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi: 1.
Bantuan dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2.
Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat;
3.
Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha/koperasi berskala mikro.
Dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan 4 prinsip utama penanggulangan kemiskinan yaitu: 1.
Memperbaiki Program Perlindungan Sosial, yaitu dengan Bantuan Sosial Berbasis Keluarga (Raskin), Bantuan Kesehatan bagi Keluarga Miskin serta Bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin (Program Keluarga Harapan)
2.
Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar dalam Pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar sanitasi dan air bersih
3.
Memberdayakan Kelompok Masyarakat menyempurnakan pelaksanaan PNPM Mandiri
4.
Pembangunan yang inklusif yaitu dengan membangun yang dapat diakses semua lapisan, golongan masyarakat terutama masyarakat miskin dengan membantu UMKM (KUR dan Bantuan kepada Usaha Mikro), Industri Manufaktur Padat Pekerja, Konektivitas Ekonomi (Infrastruktur), menciptakan Iklim Usaha (Pasar Kerja yang Luwes dan Infrastruktur), Pembangunan Perdesaan serta Pembangunan Pertanian
Miskin
yaitu
dengan
