NASKAH AKADEMIK PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH (PERUSDA) KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2012
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Berlakunya otonomi daerah bermakna dimulailah suatu era baru dalam pembiayaan pembangunan daerah. Pada waktu yang lalu pemerintah pusat memiliki banyak peranan dalam perencanaan pembangunan di daerah, namun sekarang dalam sistem otonomi, daerah memiliki keleluasaan mengatur dirinya sendiri. Di sisi lain daerah juga dituntut lebih mandiri, termasuk membiayai seluruh kegiatannya sehingga Pemda harus bertanggung jawab atas pembangunan di daerahnya. Hal diatas sejalan dengan semangat otonomi daerah yang pada dasarnya memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Pemda untuk mencari sumber-sumber penghasilan bagi peningkatan pendapatan asli daerah sebagai salah satu modal pembangunan daerahnya, dengan demikian daerah dipacu untuk melakukan pemanfaat sumber daya yang dimiliki secara maksimal Pendirian BUMD/Perusahaan Daerah oleh Pemda merupakan salah satu cara untuk memenuhi pendapatan asli daerah, pendirian ini merupakan upaya Pemda untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengeolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebagai mana yang diatur didalam Pasal 157 huruf “a” angka 4 Undangundang Nomor 34 tahun 2004 tentang PemdaSejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah mengisi kemerdekaan dengan berbagai pembangunan di segala bidang. Di Kabupaten Seruyan pembentukan perusahaan daerah ini adalah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Seruyan dan merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Seruyan untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud didalam paragraf di atas. Perusahaan Daerah dibentuk dengan maksud sebagai pelaksana kegiatan usaha berorientiasi komersil dan profit, peningkatan pelayanan masyarakat, pioneering kegiatan usaha berbasis potensi lokal, prime mover untuk meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam, dan penghela perekonomian daerah. Dengan demikian keberadaan Perusahaan Daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Seruyan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan secara luas.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian pada Latar Belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 1
1.
Sejauh manakah tingkat kebutuhan Kabupaten Seruyan untuk membentuk Perusahaan Daerah ?
2.
Apakah Perusahaan Daerah perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah?
3.
Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah ?
4.
Apakah sasaran utama pembentukan Perusahaan Daerah (PD) ?
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut: 1.
Merumuskan tingkat kebutuhan Kabupaten Seruyan untuk membentuk Perusahaan Daerah.
2.
Merumuskan dasar hukum pembentukan peraturan tentang Pembentukan Perusahaan Daerah di Kabupaten Seruyan.
3.
Merumuskan sasaran utama pembentukan Perusahaan Daerah.
4.
Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan
Rancangan Peraturan
Daerah Pembentukan Perusahaan Daerah D. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan, hasil pengkajian dan referensi lainnya.
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 2
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS
A. KAJIAN TEORITIS Berlakunya otonomi daerah dapat diartikan dengan dimulainyalah suatu era baru dalam pembiayaan pembangunan daerah. Pada waktu yang lalu pemerintah pusat memiliki banyak peranan dalam perencanaan pembangunan di daerah, namun sekarang dalam sistem otonomi, daerah memiliki keleluasaan mengatur dirinya sendiri. Di sisi lain daerah juga dituntut lebih mandiri, termasuk membiayai seluruh kegiatannya sehingga Pemda harus bertanggung jawab atas pembangunan di daerahnya. Sejalan dengan upaya pemberdayaan daerah, pemerintah pusat juga melakukan penyerahan berbagai sumber-sumber pembiayaan untuk dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda dan peraturan organiknya mengatur dengan terperinci sumber-sumber pembiayaan Pemda dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pada dasarnya menurut ketentuan yang ada tersebut, sumber-sumber keuangan Pemda terdiri atas: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana Perimbangan, yang terdiri atas: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil (Pajak; terutama PBB, BPHTB dan PPh perseorangan, maupun bukan pajak; khususnya bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam ). 3. Pinjaman daerah. Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, sehingga PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah. Oleh karena PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, merupakan modal bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun porsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu Pemda. Otonomi daerah telah memberikan nuansa baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, antara lain : Pertama, berusaha menarik investor untuk menanamkan investasinya. Kedua, menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar legitimasi untuk menarik berbagai iuran sehingga PAD meningkat. Ketiga, membentuk BUMD. Semangat otonomi daerah
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 3
merangsang gairah Pemda terutama daerah-daerah kaya untuk mendirikan BUMD, dengan kata lain otonomi daerah memberikan ruang bagi Pemda untuk berbisnis. Sehubungan dengan itu, sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari hasil BUMD telah berjalan sejak lama, secara juridis BUMD dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, namun kemudian lebih kurang 7 (tujuh) tahun sejak pengesahannya, dengan alasan pemurnian pelaksanaan UUD 1945. Pemerintah mencabut Undang-undang tersebut melalui Undangundang Nomor 6 tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Pada masa itu pemerintah melakukan peninjauan kembali beberapa produk-produk legislatif yang berbentuk Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti Undangundang, sebagaimana yang ditentukan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 tertanggal 5 Juli 1966 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIX/MPRS/1968 tertanggal 27 Maret 1968 4. Dari hasil peninjauan tersebut direkomendasikan pencabutan beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk di antarannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah secara juridis formal masih berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Pasal 2 menyatakan : “Pernyataan tidak berlakunya Undang-undang yang tercantum dalam Lampiran III Undang-undang ini ditetapkan pada saat Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku “ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tetang Perusahaan Daerah masih berlaku sampai dengan disahkannya Undang-undang penggantinya. Namun sampai saat ini belum ada undang-undang pengantinya, sedangkan dari sudut materi Undang- undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memiliki semangat berbeda dengan situasi dan kondisi sekarang. Semangat demokratisasi
ekonomi belum menjadi paradigma
pembangunan ekonominya, sehingga dalam implementasinya Undang-undang tersebut sudah tidak relevan dan kurang mampu mengakomodasi penyelenggaraan BUMD serta tidak dapat menjawab dinamika manajemen perusahaan yang menyangkut berbagi aspek antara lain personil kelembagaan, tata kerja yang tidak dapat mengemban fungsi dan peranya dalam mendukung fungsi perusahaan sebagai kontributor PAD. Untuk menjawab masalah tersebut banyak Pemda melakukan langkah dengan merubah bentuk badan hukum BUMD yang dimilikinya khususnya pada perusahaan yang Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 4
berorientasi pada keuntungan, perubahan bentuk badan hukum ini secara langsung akan berpengaruh pada aspek kepemilikan yang berkenaan dengan permodalan atau saham. Pada mulanya saham atas perusahan tersebut terpusat pada satu kepemilikan, namun ketika kebijakan merubah bentuk badan hukum BUMD diambil oleh Pemda, maka akan berdampak pada kepemilikan BUMD. Sejatinya keberadaan badan usaha milik daerah (BUMD) memiliki peran sebagai lembaga yang melayani masyarakat. Namun ketika dituntut menjadi sebuah usaha yang profesional, BUMD juga diharapkan bisa menghasilkan atau memberikan profit. Upaya untuk membawa BUMD menjadi sebuah perusahaan yang profesional tetap menjadi agenda utama. Namun harus dilihat bahwa sebagai badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah, BUMD tidak bisa begitu saja berorientasi profit. Dari total jumlah badan usaha milik daerah (BUMD) sebanyak 1.007 perusahaan di seluruh Indonesia, ternyata sekitar 80 persen diantaranya belum dikelola secara profesional. Ketua Umum DPP Badan Kerjasama BUMD Seluruh Indonesia (BK BUMDSI) Arif Afandi mengatakan, saat ini terdapat 1.007 BUMD secara nasional dengan total aset mencapai Rp 343,1 triliun. Sayangnya, potensi yang cukup besar ini belum seluruhnya dikelola secara profesional. Berdasar data di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), per akhir 2011 total aset BUMD sebesar Rp 343,1 triliun dengan rincian Rp 310,716 triliun atau 90,6 persen merupakan aset bank pembangunan daerah (BPD), Rp 11,454 triliun atau 3,3 persen merupakan aset bank perkreditan rakyat (BPR), PDAM sebesar Rp 9,326 triliun atau 2,7 persen, dan aneka usaha Rp 11,6 triliun atau 3,4 persen.
B. PRAKTEK EMPIRIS
1. Tujuan Pembentukan perusahaan daerah di Kabupaten Seruyan adalah : (1) Mengoptimalkan implementasi Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten Seruyan. (2) Memfasilitasi pengembangan industrialisasi komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Seruyan. (3) Mengelola kawasan industri Kabupaten Seruyan. (4) Mengoptimalkan potensi ekonomi di Kabupaten Seruyan menjadi kegiatan produktif yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kabupaten Seruyan dan memberikan kontribusi pada PAD Kabupaten Seruyan.
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 5
(5) Menjadi pemimpin dalam penguatan ekonomi lokal dan mewujudkan kemandirian perekonomian dan keuangan daerah Kabupaten Seruyan.
2. Karakter Perusahaan Daerah Perusahaan daerah Kabupaten Seruyan dibangun sebagai sebuah perusahaan yang dapat mengelola kegiatan usaha/bisnis secara profesional, mampu menjadi mitra investasi di Kabupaten Seruyan, dan tetap menjaga partisipasi aktif serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha/investasi di Kabupaten Seruyan. 3. Bentuk Perusahaan Daerah Dengan pertimbangan tujuan dan karakter perusahaan daerah tersebut diatas, maka bentuk badan hukum dari perusahaan daerah Kabupaten Seruyan adalah PERUSAHAAN DAERAH yang mengacu kepada UU No.5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, Keputusan Mendagri No.3 Tahun 1998, dan tetap fleksibel untuk disesuaikan dengan UU BUMD yang akan diterbitkan kelak. Perusahaan daerah ini akan menjadi holding dari kegiatan usaha yang dikembangkan baik secara mandiri, bermitra dengan swasta/investor, dan bermitra dengan perusahaan daerah di kabupaten/kota/provinsi lainnya. 4. Bidang Usaha Bidang usaha yang dikembangkan oleh perusahaan daerah Kabupaten Seruyan terdiri dari bidang usaha utama (core business) dan bidang usaha lainnya (non-core business). Bidang usaha utama meliputi : 1.
Pengelolaan industrialisasi pisang; meliputi kegiatan budidaya pisang, industri pengolahan pisang, dan industri turunan yang bahan baku utamanya adalah hasil dari industri pengolahan pisang. Industri pengolahan pisang dimaksud meliputi industri tepung pisang, industri gula pisang (sukrosa, fruktosa, glukosa), industri kimia nabati, industri pengolahan bagian lain pisang selain buah, industri makanan/minuman dari pisang, dan industri pengemasan pisang segar.
2.
Pengelolaan kawasan industri; meliputi kerjasama pembangunan kawasan industri, penyediaan jasa/fasilitas pendukung kawasan industri, dan pengelolaan kawasan industri kecil.
3.
Pengelolaan industri agro (industri pengolahan) yang bersumber dari komoditi unggulan Kabupaten Seruyan meliputi ikan, karet, sawit (dari kebun rakyat), singkong, aren, jahe, tanaman minyak atsiri, dan rotan. Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 6
4.
Bidang usaha lainnya meliputi : (1) Fasilitasi pengelolaan 20% lahan perkebunan dan kehutanan yang diperuntukkan bagi CSR bersama masyarakat setempat. (2) Kerjasama kegiatan pertambangan. (3) Kerjasama kegiatan industri pengolahan hasil tambang, terutama besi. (4) Kerjasama jasa transportasi, baik lokal, antar daerah satu provinsi, antar provinsi, antar pulau, dan ekspor impor, terutama untuk barang. (5) Kerjasama pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi. (6) Kerjasama pembangunan dan pengelolaan pembangkitan listrik. (7) Dan bidang usaha lainnya yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kabupaten Seruyan maupun daerah lain.
Adapun struktur bidang usaha Perusahaan Daerah adalh sebagai berikut :
PERUSDA KAB SERUYAN
BIDANG USAHA UTAMA
INDUSTRI AGRO KOMODITI UNGGULAN
INDUSTRI PENGOLAHAN PISANG
BIDANG USAHA LAINNYA
PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI
PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI
5. MANAJEMEN DAN ORGANISASI PERUSDA Perusahaan daerah memiliki organisasi sebagai berikut : (1) Badan Pengawas; yang melibatkan unsur :
Sekda (Ketua Badan Pengawas).
Asisten Daerah Bidang Perekonomian.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
Kepala Dinas Pertanian.
Kepala Dinas Kehutanan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 7
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
(2) Badan Pengurus/Dewan Direksi, yang beranggotakan :
Direktur Utama.
Direktur Umum dan Keuangan.
Direktur Produksi dan Pemasaran.
(3) Manajemen :
Manajer Produksi dan Pemasaran (per bidang usaha); Strategic Business Unit (untuk mengelola unit usaha dari kelompok bidang usaha utama). Jadi ada Manajer SBU Pisang, Manajer SBU Industri Agro, dan Manajer Kawasan Industri.
Manajer Produksi dan Pemasaran (General Manajer); Strategic Business Unit (untuk mengelola unitusaha dari kelompok bidang usaha lainnya).
Manajer Personalia.
Manajer Keuangan.
Sekretaris Perusahaan.
(4) Satuan Tenaga Ahli. (5) Satuan Pengawas Intern. Staf lainnya disusun berdasarkan kebutuhan di masing-masing manajer/setingkat manajer. Dalam pengembangan usaha, perusahaan daerah menitikberatkan pengembangan usaha secara kerjasama dengan pihak swasta atau investor. Kerjasama dilakukan oleh SBU sesuai dengan sub bidang usaha yang dikembangkan. Kerjasama tersebut membentuk anak perusahaan, dimana Perusahaan Daerah akan menjadi pemegang saham. Untuk kegiatan bidang usaha utama diupayakan agar Perusahaan Daerah menjadi pemegang saham mayoritas, sedangkan untuk bidang usaha lainnya sesuai dengan kontribusi yang diberikan/disediakan oleh Perusahaan Daerah. Oleh karena itu di dalam pengelolaan unit usaha akan dibentuk joint management, dimana setiap manajer SBU akan menjadi anggota direksi di dalam anak perusahaan tersebut. Perusahaan daerah sendiri dikembangkan sebagai holding dengan 100% kepemilikan adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan. Secara umum struktur organisasi perusahaan daerah direncanakan sebagai berikut :
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 8
BUPATI BADAN PENGAWAS UNIT TENAGA AHLI/PRAKTISI DIREKSI SEKRETARIS PERUSAHAAN
MANAJER KEUANGAN
MANAJER UMUM
MANAJER SBU KAWASAN INDUSTRI
MANAJER SBU PISANG
MANAJER SBU AGROINDUSTRI
UNIT USAHA ATAU PT PATUNGAN
Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan daerah dan efektivitas pengelolaan, pengawasan dan pengembangan perusahaan daerah maka dilakukan mekanisme :
Laporan berkala dari Direksi kepada Badan Pengawas per 3 bulan.
Laporan bulan dari Manajemen kepada Direksi per 3 bulan.
Rapat Badan Pengawas dan Direksi sekurang-kurangnya satu kali setiap 3 bulan.
Evaluasi berkala kinerja individual per 6 bulan.
6. Pembiayaan, Investasi Dan Kemitraan Pembiayaan perusahaan daerah bersumber dari : (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seruyan. (2) Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Pemerintah Pusat. (3) Penjualan saham anak perusahaan. (4) Pinjaman usaha yang sah. Penyertaan modal pemerintah Kabupten Seruyan dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut : (1)
Biaya operasional perusahaan daerah selama 12 bulan pertama. (overhead, honor,
(2)
Penyusunan Corporate Plan (sebaiknya dilakukan oleh Bappeda).
(3)
Penyusunan feasebility study dan business plan 3 bidang usaha utama (industri pengolahan
pisang,
kawasan
industri,
dan
industri
pengolahan
komoditi
lainnya/industri agro).
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 9
(4)
Sosialisasi keberadaan Perusda di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan asosiasi BUMD Indonesia.
(5)
Pembangunan miniplant industri pengolahan pisang.
Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seruyan kepada Perusda ini diperkirakan mencapai 5 milyar rupiah. Kemitraan dilakukan dalam ketentuan sebagai berikut : (1) Mengelola unit usaha di bawah SBU. (2) Kerjasama kemitraan diawali oleh MOU antara Perusda dan swasta/investor yang disaksikan oleh Bupati Seruyan. (3) Kemitraan dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas, yang didirikan selambatlambatnya 1 tahun setelah MOU. (4) Perhitungan saham perusda dilakukan dalam bentuk penyediaan tanah siap bangun untuk bangunan, pengurusan perijinan, jaminan penyediaan bahan baku, penyediaan sumber daya manusia, dan jaminan keamanan investasi. Sementara itu pihak swasta/investor menyediakan biaya untuk membangun pabrik dan kelengkapannya, modal kerja yang disesuaikan dengan FS dan business plan, dan jaminan pasar. (5) Sekurang-kurangnya saham perusahaan daerah untuk bidang usaha utama adalah 35%, dan untuk bidang usaha lainnya 15%.
7. Sumber Daya Manusia Penyediaan sumber daya manusia adalah persoalan penting dan kritis dalam industrialisasi luar Jawa hampir disemua daerah. Penyediaan sumber daya manusia di Kabupaten Seruyan juga menghadapi hal yang sama, apalagi dalam rangka pembangunan perusahaan daerah menuju perusahaan daerah yang profesional. Oleh karena itu dilakukan beberapa strategi untuk pengembangan sumber daya manusia. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia untuk Perusahaan Daerah Kabupaten Seruyan ini dilakukan tahapan sebagai berikut : (1)
Setelah Perusda ditetapkan melalui Perda, maka selanjutnya dibentuk Badan Pengawas dengan Keputusan Bupati.
(2)
Badan Pengawas kemudian membentuk Unit
Tenaga Ahli/Praktisi untuk
mendampingi Badan Pengawas dalam menyusun struktur perusahaan, target kinerja, dan menetapkan kriteria personal untuk setiap struktur.
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 10
(3)
Rekruitmen Direksi Perusahaan Daerah.
(4)
Penetapan Direksi Perusahaan Daerah. sebagai catatan, Direksi Perusahaan Daerah tidak ditetapkan masa jabatan. Tetapi ditetapkan target kerja berdasarkan kriteria tertentu yang akan dievaluasi per tahun, sehingga untuk efisiensi dan efektivitas, Badan Pengawas dapat mengganti Direksi kapan pun setelah dirapatkan dan direkomendasi Unit Tenaga Ahli/Praktisi.
(5)
Untuk rekruitmen Badan Pengurus/Direksi dilakukan dengan cara terbuka. Calon Direksi dilihat kualifikasinya dari kemampuan menyusun kerangka business plan untuk Perusahaan Daerah.
(6)
Badan Pengurus/Direksi diusulkan oleh Badan Pengawas kepada Bupati dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati beserta target kinerja yang harus dicapai dalam masa tertentu. Badan Pengurus/Direksi langsung menyusun business plan bersamasama dengan Unit Tenaga Ahli/Praktisi.
(7)
Badan Pengurus/Direksi melakukan seleksi Manajer SBU dan setingkat manajer lainnya. Proses seleksi ini dilakukan dengan penekanan pada kemampuan membuat rencana aksi dari business plan yang sudah ditetapkan.
(8)
Manajer ditetapkan oleh Badan Pengurus/Direksi. Selanjutnya para Manajer memperbaiki dan menjalankan rencana aksi serta mengangkat staf berdasarkan kebutuhan.
Untuk meningkatkan kemampuan staf dan kinerja personal, maka setiap 3 bulan sekali akan dilakukan re-assessment dan evaluasi oleh Badan Pengawas bersama Unit Tenaga Ahli/Praktisi.
8. Action Plan/Rencana Tindak Tahun 2012 :
Diselesaikan kerangka dasar perusahaan daerah.
Diselesaikan Rancangan Perda mengenai Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan.
Disepakati nama Perusda.
Didaftarkan Rancangan Perda Perusda dalam Prolegda 2013.
Diusulkan penyertaan modal kepada Perusda sebesar 2 milyar rupiah.
Tahun 2013 :
Diterbitkan Perda Perusda (sebaiknya triwulan pertama).
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 11
Dibentuk dan ditetapkan Badan Pengawas.
Dibentuk dan ditetapkan Unit Tenaga Ahli/Praktisi.
Dilaksanakan rekruitmen Badan Pengurus/Direksi.
Ditetapkan Badan Pengurus/Direksi.
Dilaksanakan penyusunan corporate plan dan business plan.
Dilaksanakan rekruitmen Manajemen dan kelengkapannya.
Ditetapkan cashflow dan rencana kerja tahun 2014.
Sosialisasi perusahaan daerah.
Tahun 2014 :
Dilaksanakan rencana kerja dan cashflow.
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 12
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
Secara umum istilah BUMD baru dikenal pada tahun 1999 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemda, di dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemda menyebutkan bahwa Daerah dapat memiliki BUMD sesuai dengan peraturan perUndang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah, namun ketentuan tersebut tidak memberikan definisi yang jelas tentang BUMD, kemudian keberadaan BUMD ini juga masih dipertegas dalam perubahan Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemda dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 177 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : “Pemda dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perUndang-undangan” Dari uraian kedua Pasal tersebut belum memberi kejelasan tentang batasan maupun definisi tentang BUMD. Batas dan definisi BUMD dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahan Daerah, Undang-undang ini memberikan istilah BUMD sebagai Perusahaan Daerah, dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 menyatakan : ”Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.” Ketentuan ini memberikan batasan tentang BUMD, dinyakan bahwa BUMD merupakan perusahan yang modalnya berasal dari kekayaan Pemda yang dipisahkan. Kemudian Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Perusahan Daerah adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebahagian modalnya dimiliki oleh Pemda. Pada konsideran huruf “b” Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan menyatakan bahwa Perusahan Daerah atau BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebahagian modalnya berasal dari kekayaan darah yang dipisahkan
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 13
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, bahwa Perusahaan Daerah dapat dimiliki sepenuhnya oleh: (a) suatu daerah sepenuhnya, atau (b) dimiliki oleh suatu daerah bersama dengan perorangan atau badan hukum lainnya. Saham Perusahaan Daerah terdiri dari saham prioritet (prioritas) dan saham biasa. Saham prioritet hanya dapat dimiliki oleh daerah. Pemegang saham prioritet adalah Kepala Daerah. Penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah pasar dapat berbentuk barang dan uang. Secara lebih spesifik, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas : 1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari : a. hasil pajak Daerah; b. hasil Retribusi Daerah; c. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 2. Dana Perimbangan; 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Selengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan
Lembaran
Negara Nomor 4844);
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 14
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 15
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
A. LANDASAN FILOSOFIS Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan pemupukan sumber-sumber pendapatan daerah, diperlukan
usaha
nyata
Pemerintah Daerah
untuk mendorong
peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada pihak lain. Bahwa maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Seruyan mandiri, yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara umum prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh perusahan dalam rangkah menuju tata kelola perusahan adalah : a) Akuntabilitas (accountabelity), yaitu kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing masing organ-organ perusahaan yang diangkat setelah melalui fit and propertes, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. b) Kemandirian (independency), yaitu suatu keadaan, perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. c) Transparansi (transparancy), yaitu keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berhubungan dengan kepentingan stakeholders dan publik secara benar dan tepat waktu. d) Pertanggung jawaban
(responsibility)
yaitu
perwujudan
kewajiban organ
perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 16
e) Kewajiban (fairnes) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundang undangan dan perjanjian. Prinsip-prinsip dasar tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kongkrit antara lain dengan dilakukannya pemisahan tanggung jawab dan kewajiban yang disertai dengan mekanisme kerjasama antar organ-organ perusahaan, melakukan pengawasan ketika organorgan itu melakukan tugasnya untuk menghindari adanya tekanan atau benturan kepentingan, melakukan sistem pengendalian internal dan eksternal yang kuat, dan pengungkapan informasi material mengenai perusahaan melalui media yang dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta menetapkan visi, misi tujuan dan strategi secara jelas, sehingga kinerja perusahaan maupun kontribusi masing-masing individu dapat dinilai secara objektif.
B. LANDASAN SOSIOLOGIS Perkembangan Kabupaten Seruyan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi daerah pada saat sekarang sangat membutuhkan adanya tindakan-tindakan pro aktif, terutama dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di segala bidang. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri, dengan demikian dibutuhkan adanya upaya dan kemauan yang keras serta kemampuan yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk dapat menggali, mengelola dan mengembangkan segala potensi yang ada secara optimal untuk mendukung kemampuan keuangan daerah. Guna mendukung hal tersebut diperlukan adanya kiat-kiat khusus serta kejelian dari Pemerintah Daerah dalam melakukan investasi untuk membidik potensi usaha yang prospektif dan menghasilkan dengan menekan sekecil mungkin segala resiko. Tindakan proaktif tersebut diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan melakukan berbagai investasi/penyertaan modal diharapkan mampu mampu
pada
badan-badan usaha dan perseroan yang
memanfaatkan potensi daerah
secara produktif dan diharapkan
memberikan kontribusi secara maksimal pada peningkatan Pendapatan Asli
Daerah untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Seruyan. Pada saat ini seluruh daerah di Indonesia telah memiliki atau merencanakan untuk memiliki perusahaan daerah. Kecenderungan perusahaan daerah yang dibentuk oleh daerah-daerah di Indonesia adalah perusahaan daerah di bidang air minum, pengelolaan pasar dan perkreditan. Sedikit sekali daerah yang membangun perusahaan daerah untuk tujuan membangun industri. Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 17
Kabupaten Seruyan sendiri merencanakan pembentukan perusahaan daerah dengan dilandasi oleh dua alasan utama yaitu : a.
Merealisasikan implementasi KIID Kabupaten Seruyan.
b.
Mengelola kawasan industri di Kabupaten Seruyan.
Kedua alasan tersebut yang menjadi alasan utama pembentukan perusahaan daerah Kabupaten Seruyan. Sementara itu perusahaan daerah seperti di bidang pengelolaan air minum, pengelolaan pasar, perkreditan rakyat dan bidang-bidang lainnya akan menjadi unit usaha independen di bawah perusahaan daerah yang akan dibentuk tersebut. Sehingga konsep dasar perusahaan daerah yang akan dibentuk adalah holding terhadap lebih dari satu bidang usaha.
C. LANDASAN YURIDIS 1. Bentuk Dan Badan Hukum Sebagai salah satu bentuk badan usaha yang ada di wilayah hukum Republik Indonesia, sudah tentu keberadaan BUMD memiliki payung hukum atas keberadaanya. Payung hukum ini menjadi penting mengingat karakteristik BUMD tersebut sangatlah berbeda dengan bentuk badan usaha lain terlebih-lebih dari keikutsertaan Pemda sebagai salah satu pemegang saham. Dalam ilmu hukum ada dikenal dua subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum. Mengenai definisinya, badan hukum atau legal entity atau legal person dalam Black’s Law Dictionary dinyatakan sebagai a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents. Pengaturan dasar dari badan hukum itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1654 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa: Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang swasta , berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan- peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu. Sementara itu, yang merupakan peraturan umum dari badan hukum adalah Pasal 1653 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa selainnya perseroan yang sejati oleh Undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulanperkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-undang atau kesusilaan baik. Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 18
Menurut doktrin, kriteria yang dipakai untuk menentukan ciri-ciri suatu badan hukum adalah apabila perusahaan itu mempunyai unsur-unsur sebagai beriku: (1) adanya harta kekayaan yang terpisah (2) ada hak-hak dan kewajiban. (3) mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri (4) dan adanya organisasi yang teratur. Aturan untuk menentukan kedudukan suatu perusahaan sebagai badan hukum, biasanya ditetapkan oleh perUndang-undangan, kebiasaan atau yurisprudensi. Sebagai contoh, PT dinyatakan sebagai badan hukum di dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Koperasi dinyatakan sebagai badan hukum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perkoperasian. Yayasan dinyatakan sebagai badan hukum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Sedangkan untuk Perusahaan Daerah dinyatakan sebagai badan hukum dalam Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Karena bentuk badan hukum adalah sebagai badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. 2. Pengaturan BUMD Secara umum istilah BUMD baru dikenal pada tahun 1999 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemda, di dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemda menyebutkan bahwa Daerah dapat memiliki BUMD sesuai dengan peraturan perUndang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah, namun ketentuan tersebut tidak memberikan definisi yang jelas tentang BUMD, kemudian keberadaan BUMD ini juga masih dipertegas dalam perubahan Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemda dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 177 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah menyebutkan : “Pemda dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perUndang-undangan” Dari uraian kedua Pasal tersebut belum memberi kejelasan tentang batasan maupun definisi tentang BUMD.
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 19
Batas dan definisi BUMD dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahan Daerah, Undang-undang ini memberikan istilah BUMD sebagai Perusahaan Daerah, dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 menyatakan : ”Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.” Ketentuan ini memberikan batasan tentang BUMD, dinyakan bahwa BUMD merupakan perusahan yang modalnya berasal dari kekayaan Pemda yang dipisahkan. Kemudian Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Perusahan Daerah adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebahagian modalnya dimiliki oleh Pemda. Pada konsideran huruf “b” Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan menyatakan bahwa Perusahan Daerah atau BUMD merupakan badan usahayang seluruh atau sebahagian modalnya berasal dari kekayaan darah yang dipisahkan. 3. Tujuan Pembentukan BUMD Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Pemda untuk mencari sumber-sumber penghasilan bagi peningkatan pendapatan asli daerah sebagai salah satu modal pembangunan daerahnya, dengan demikian daerah dipacu untuk melakukan pemanfaat sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Pendirian BUMD oleh Pemda merupakan salah satu cara untuk memenuhi pendapatan asli daerah, pendirian ini merupakan upaya Pemda untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengeolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebagai mana yang diatur didalam Pasal 157 huruf “a” angka 4 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pemda. 4. Kepemilikan BUMD Kepemilikan suatu usaha atau badan usaha dapat dilihat dari struktur modal perusahan atau badan usaha itu sendiri, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian pada ayat (2) Undang-undang tersebut ditegaskan jika modal Perusahan Daerah seluruhnya berasal dari kekayaan yang dipisahkan dari satu daerah maka modal tidak perlu terdiri dari atas saham-saham, namun jika modal tersebut berasal dari kekayaan lebih dari satu daerah
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 20
maka modal Perusahaan Daerah harus terdiri dari saham-saham. Dalam hal BUMD dimiliki oleh beberapa pegang saham maka saham pada BUMD tersebut harus terbagai dalam dua kategori, saham priorits dan saham biasa. Saham prioritas harus memiliki hakhak tertentu yang tidak terdapat dalam jenis saham biasa. Selain itu saham
BUMD
yang berbentuk Perusahaan Daerah tersebut
dimungkinkan juga untuk dimiliki pihak lain diuar Pemda, ini di pertegas didalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, ayat tersebut menegaskan bahwa saham-saham biasa dapat dimiliki oleh Pemerintaha Daerah, Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum yag didirikan berdasarkan Undang-undang Indonesia dan yang peserta atau pemegang sahamnya terdiri dari Warga Negara Indonesia. Keikutsertaan pihak lain diluar Pemda dimaksudkan untuk mengerahkan funds and forces dari masyarakat di daerah ialah dengan mengikut-sertakan warga negara Indonesia dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari warga negara Indonesia dalam modal yang diperlukan untuk mendirikan suatu BUMD berbentuk Perusahaan Daerah. 5. Tata Kelola Perusahaan Para ahli memberikan beberapa pendapat mengenai tata kelola perusahaan, atara lain: a) Amir Wijaya Tunggal, menyatakan tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur ke arah mana kegiatan usaha akan dilaksanakan, termasuk membuat sasaran yang akan dicapai, untuk apa sasaran tersebut perlu dicapai serta ukuran keberhasilannya. b) Ersnt and young menyatakan Corporate governance terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri atas pemegang saham institusional, Dewan Direksi dan Komisaris, para manejer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investasi terkait dan persediaan produk. c) Forum For Corporate Governance in Indonesia, Corporate Governace adalah seperangkat pengaturan yang mengatur hubungan anatara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan interen dan eksteren lain yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Dengan demikian, corporate governance dapat dijelaskan sebagai seperangkat aturan yang dijadikan manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan secara baik,
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 21
benar dan penuh integritas serta membina hubungan dengan para stakeholders, guna mewujutkan visi, misi dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara umum prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh perusahan dalam rangkah menuju tata kelola perusahan adalah : a) Akuntabilitas (accountabelity), yaitu kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing masing organ-organ perusahaan yang diangkat setelah melalui fit and propertes, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. b) Kemandirian (independency), yaitu suatu keadaan, perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. c) Transparansi (transparancy), yaitu keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berhubungan dengan kepentingan stakeholders dan publik secara benar dan tepat waktu. d) Pertanggung jawaban
(responsibility)
yaitu
perwujudan
kewajiban organ
perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. e) Kewajiban (fairnes) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundang undangan dan perjanjian. Prinsip-prinsip dasar tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kongkrit antara lain dengan dilakukannya pemisahan tanggung jawab dan kewajiban yang disertai dengan mekanisme kerjasama antar organ-organ perusahaan, melakukan pengawasan ketika organorgan itu melakukan tugasnya untuk menghindari adanya tekanan atau benturan kepentingan, melakukan sistem pengendalian internal dan eksternal yang kuat, dan pengungkapan informasi material mengenai perusahaan melalui media yang dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta menetapkan visi, misi tujuan dan strategi secara jelas, sehingga kinerja perusahaan maupun kontribusi masing-masing individu dapat dinilai secara objektif.
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 22
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) yang merupakan perkumpulan
dari
asosiasi-asosiasi
bisnis
dan
profesi
telah
menjabarkan
dan
memformulasikan prinsip-prins dasar tata kelola perusahan yang baik dalam bentuk kongkrit, sebagai berikut : a) Hak para pemegang saham yang harus diberikan informasi dengan benar dan tepat
waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperanserta dalam mengambil keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian keuntungan dari perusahaan. b) Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama pada pemegang saham
minoritas dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (insider traiding). c) Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan
kerjasama yang aktif antara perusahan dan para pemegang saham, kepentingan dalam memciptakan keayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. d) Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai
semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan. e) Tanggung
jawab
pengurus
dan
manjemen,
pengawasan
manjemen
dan
pertangungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Sebagai suatu perusahan BUMD juga harus memiliki dan menjalankan prinsipprinsip tata kelola perusahan yang baik, untuk menganalisa tata kelola BUMD yang berbadan hukum Perusahan Daerah dapat dilihat didalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahan Daerah, dimana Undang-undang tersebut menjelaskan struktur organisasi yang meliputi organ perusahan serta kemandirian perusahaan. 6. Organ BUMD a. Rapat Pemegang Saham. Sebagaimana perusahaan pada umunya, BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah juga memiliki organ Rapat Pemegang Saham, namun Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah tidak memberikan rincian yang jelas tentang peran dan fungsi organ tersebut. Keberadaan organ ini bukanlah sebagai lembaga tertinggi didalam suatu perusahaan sebagimana yang dianut dalam terminologi Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseoan Terbatas atau organ yang memiliki wewenang yag tidak dimiliki oleh organ lain yaitu Direksi dan Dewan Komisaris dalam terminologi Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 23
Pada sebuah Perusahaan Daerah fungsi Rapat Pemegang Saham tidak selalu sebagai pengambil keputusan akhir dalam perjalanan roda perusahaan, hal ini dibatasi bahwa keputusan Rapat Pemegang Saham harus diambil dengan permufakatan seluruh pemegang saham, manakala tidak tercapai permufakatan atas suatu hal yang akan diputuskan maka Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk memutus masalah tersebut dengan tetap memperhatikan pendapat pendapat yang berkembang dalam RUPS, hal mana diatur didalam Bab VI tentang Rapat Pemegang Saham pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang menyatakan : Pasal 18. (1) Tata-tertib rapat pemegang saham/saham prioritet dan rapat umum pemegang saham (prioritet dan biasa) diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah. (2) Keputusan dalam rapat pemegang saham/saham prioriteit dan rapat umum pemegang saham (prioritet dan biasa) diambil dengan kata mufakatan. (3) Jika kata mufakat termaksud pada Ayat (2) tidak tercapai maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Kepala Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah. (4) Kepala Daerah termaksud pada Ayat (3) mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud. b. Direksi Pengurusan BUMD dilakukan oleh suatu Direksi, jumlah anggota serta susunan Direksi diatur didalam peraturan daerah yang merupakan peraturan pendiriannya, pengangkatan anggota Direksi pada BUMD dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah, mengenai pengangkatan anggota Direksi terdapat dua mekanisme, Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi jika modal badan usaha tersebut seluruhnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengangkatan anggota Direksi BUMD dilakukan dari usulan pemegang saham prioritas, bagi badan usaha yang modalnya sebahagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam
menjalankan
perseroan Direksi
menentukan kebijaksanaan dalam
memimpin perusahaan, dengan mengurus dan menguasai kekayaan perusahaan. Untuk pengaturan dan tata tertib serta cara menjalankan pekerjaan tersebut, Direksi secara otonom diberikan kewenangan untuk mengatur tata tertib dan cara menjalankan perusahan dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi sebagaiman yang diatur didalam Pasal 15 Undang-undang No 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam pelaksanannya
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 24
kewenangan yang dimiliki Direksi tersebut dapat dibatasi didalam peraturan daerah tentang pendirian perusahaan milik daerah tersebut, pembatasan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan sifat dan corak perusahaan Daerah masing-masing, maka sewajarnya batas kekuasaan tersebut di atas ditetapkan dalam peraturan pendirian perusahaan yang bersangkutan. Untuk menjalankan fungsi pengurusan Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas, Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah mengatur Direksi antara lain (sebagai contoh) : 1)
Direksi menjalankan pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan yang digariskan oleh Bupati dan atau Badan Pengawas (melalui Corporate Plan) dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan
serta
memperhatikan
ketentuan
yang
sudah
ditetapkan
serta
memperhatikan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. 2)
Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit, pegawai perusahaan berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok perusahan
3)
Direksi mewakili perusahan didalam maupun diluar pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasan mewakili tersebut kepada seorang anggota Direksi atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai perusahaan yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang atau badan diluar perusahan tersebut.
4)
Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi harus menyampaikan rencana anggaran perusahaan kepada Direksi untuk disahkan, pengesahannya yang dilakukan oleh Bupati diambil setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas atas usulan rencana anggaran tersebut.
c. Badan Pengawas Sebagaimana lazim berlaku di dalam tiap-tiap Perusahaan terhadap tugas yang dipercayakan kepada Direksi, yaitu menjalankan pimpinan cara mengurus dan menguasai perusahaan diadakan pengawasan (umum) apakah benar-benar sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh para pemilik/pemegang saham. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah mengatur tentang pengawasan Perusahaan Daerah, Pasal 19 menyatakan bahwa Direksi dalam menjalankan pengurusannya terhadap perusahaan berada di bawah pengawasan Kepala Daerah bagi Perusahaan daerah yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemda. Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Pemegang Saham atau Pemegang Saham Prioritas mana kala sahamsaham perusahaan tersebut dimiliki oleh lebih dari satu pegang saham. Pengawasan juga dapat dilakukan oleh badan yang dibentuk atau ditunjuk dengan diberikan mandat untuk melakukan pengawasan oleh Kepala Daerah atau Pemegang Saham.
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 25
Biasanya tugas pengawasan yang diserahkan kepada suatu Dewan/Badan terhadap suatu perusahaan yang besarnya ditunjuk satu badan, yang menjalankan pengawasan umum terhadap perusahaan sedang untuk perusahaan-perusahaan yang kecil ditunjuk hanya satu badan untuk melakukan pengawasan. Pengelolaan BUMD memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Pemerintah daerah, sebagai contoh dalam hal merumuskan dan melaksanakan oprasional perusahaan , manajemen BUMD harus mengacu pada Rencana Kerja Anggaran dan Pendapatan (RKAP) yang tidak dapat diputus dalam waktu cepat, karena Direksi harus memintah persetujuan Dewan Pengawas, Gubernur atau Bupati/Walikota. Direksi cenderung takut mengambil resiko, yang menyebabkan BUMD dalam bernegoisasi dengan pihak ketiga selalu dibatasi waktu yang menyebabkan hilangnya kesempatan. Dari sisi dunia usaha, BUMD yang berorientasi pada keuntungan harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta asing maupun dalam negeri didalam lingkup usahanya. Dalam prakteknya segala aturan main yang ada di dalam dunia usaha harus diikuti oleh BUMD, agar dapat mempertahankan dan meningkatkan eksistensinya pada core bisnisnya. Tujuan pendirian perusahaan daerah dapat dilihat di dalam Bab II Pasal 5 ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, sangat tidak mungkin untuk meingimplementasikan prinsip ekonomi terpimpin dierah sekarang ini. Terlebih lagi pada kondisi dan perkembangan dunia usaha sekarang ini dimana secara global dunia usaha apakah milik pemerintah ataupun swasta dituntut untuk mampu bersaing secara penuh seiring pemberlakuan pasar bebas. Kemudian dalam ayat (4) disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah diusahakan oleh Perusahaan Daerah. Ketentuan Pasal tersebut pada kenyataannya sudah tidak relevan, masalah ekonomi terpimpin yang terdapat di dalam tujuan perusahaan daerah sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan karena yang ada sekarang adalah era globalisasi dan pasar bebas. Demikian halnya dengan penguasaan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang diusahakan perusahaan daerah. Bidang usaha yang di kelola Perusahaan Daerah Perkebunan sekarang ini adalah bidang perkebunan yang secara umum bukan merupakan hajat hidup orang banyak dan bidang usaha ini sudah merupakan bisnis terbuka yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi ataupun badan usaha lain dan memiliki persaingan yang ketat di dalam pengelolaannya.
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 26
Kerumitan birokrasi juga tidak terlepas dari landasan hukum BUMD, yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahan Daerah, berdasarkan Undangundang tersebut, kebijakan pengembangan sangat ditentukan oleh Pemda sebagai pihak yang mewakili daerah, sebagai pemilik modal BUMD, Undang-undang tersebut menjadikan Direksi dan mayoritas pegawainya, tidak terpisahkan dari birokasi Pemda, sehingga tidak heran pengelola BUMD mirip dengan pengelolaan lembaga birokrasi, yang walaupun visi dan kultur dari brokrasi sangatlah berbeda dengan visi badan usaha. Berangkat dari kultur yang berbeda tidaklah mudah untuk menyamakan visi dimana kultur korporasi berorientasi pada hasil sementara birokrasi mengutamakan proses. Proses yang berbelit seringkali dengan mudah dibaca sebagai upaya mempersulit. Birokrat berlindung dibalik alibi takut melanggar ketentuan, takut risiko hukum. Meningkatkan kinerja pelayanan BUMD menyongsong era globalisasi, hal ini didasari pada rasa peningkatan terhadap pelayanan kepada masyarakat serta mendorong peran swasta dan masyarakat dalam mengelola BUMD sebagaimana yang ada pada konsideran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD. Kepemilikan suatu usaha dapat dibuktikan dengan lembaran-lembaran saham atas suatu usaha. Sehingga saham dapat dikatakan sebagai suatu bagian dalam kepemilikan suatu perusahaan atau suatu modal yang ditanam dalam suatu perusahaan seperti yang diwakili oleh bagian bagian dari modal itu yang dimiliki oleh individu masing-masing dalam bentuk sertifikat saham. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memang tidak membatasasi kepemilikan BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah, Undang-undang tersebut hanya membatasi kewenangan dari pemegang saham, pembatasan ini dapat dilihat dari beberapa Pasal, Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang menyatakan : (1) Saham-saham Perusahaan Daerah terdiri atas saham-saham prioritet dan saham-saham biasa. (2) Saham-saham prioritet hanya dapat dimiliki oleh Daerah. (3) Saham-saham biasa dapat dimiliki oleh Daerah, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari warga negara Indonesia. (4) Besarnya jumlah nominal dari saham-saham prioritet dan saham-saham biasa ditetapkan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 27
Terdapat dua jenis saham pada BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah, saham prioritas dan saham biasa, saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh Pemda namun tidak menutup kemungkinan juga bagi Pemda untuk memiliki saham biasa, sedang perorangan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia hanya dapat memiliki saham biasa pada suatu BUMD. Ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD tidak mengatur tentang klasifikasi saham namun mengatur atau memberikan batasan yang jelas tentang siapa-siapa yang dapat memiliki saham didalam suatu perusahaan yang telah merubah bentuk hukumnya menjadi perseroaan terbatas, Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD menjelaskan, antara lain : a) Saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh Pemda, Perusahaan Daerah, swasta
dan masyarakat. b) Bagian terbesar dari saham Perseroan terbatas dimiliki oleh Pemda dan Perusahaan
Daerah. Ada beberapa hal yang dapat dilihat dari uraian Pasal ini, Pertama saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh Pemda, yang dimaksud Pemda adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemda, sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tenatang Pemda, Kedua, Perusahan Daerah yang merupakan badan hukum dapat juga bertindak sebagai pemegang saham dalam suatu Badan Usaha Milik Daerah. Ketiga, swasta dan masyarakat juga dapat memiliki saham didalam BUMD. Mengenai klasifikasi saham, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, tidak mengatur klasifikasi saham, namun Undang-undang tersebut memberikan keleluasaan kepada pendiri untuk menentukan persyaratan kepemilikan dan hal lain mengenai saham termasuk tentang klasifikasi saham dalam anggaran dasar perseroan, selanjutnya Undang-undang membatasi kewenangan ini dengan mengharuskan pendiri memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang,36 sesuai dengan ketentuan perundang undangan sebagai mana yang diatur didalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sekalipun Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tidak mengatur tentang klasifikasi saham, namun dalam suatu BUMD harus tetap diatur tentang adanya saham dengan hak prioritas sebagimana yang diatur didalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, karena secara juridis formal Undang-undang tersebut masi berlaku bagi BUMD. dalah hal ini penulis berpendapat untuk BUMD harus dibuat
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 28
klasifikasi saham yang mengatur hak prioritas bagi Pemda, walaupun hal ini tidak diatur didalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengaturan saham dengan prioritas kemukinan dapat menjadi perdebatan karena tidak diaturnya hal tersebut didalam Undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas, maka dapat dikatakan bahwa pengaturan tentang saham prioritas pada BUMD merupakan perintah dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, atau dengan kata lain berlaku asas hukum “lex specialis derogat lex generalis”, yang memberikan arti bahwa dalam hal ini Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dapat mengesampingkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 29
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Seruyan Mandiri Kabupaten Seruyan ditujukan untuk memberikan landasan terhadap pembentukan dan aspek-aspek lain yang terkait dalam memenuhi kelengkapan perusahaan daerah ini nantinya. Adapun biaya yang diakibatkan dari pembentukan Perusahaan Daerah Seruyan Mandiri berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 dan seterusnya. A. Rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa : 1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan di daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 4. Bupati adalah Bupati Seruyan; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan; 6. Perusahaan Daerah (PD) adalah Perusahaan Daerah Seruyan Mandiri yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan; 7. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagian dari kekayaan daerah yang berasal dari APBD Kabupaten Seruyan yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah; 8. Direksi adalah unsur organisasi perusahaan daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan; 9. Badan Pengawas adalah unsur organisasi perusahaan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Direksi perusahaan daerah dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan daerah; 10.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan Daerah adalah kelengkapan legalitas Perusahaan Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, untuk memperjelas dan memperinci tata aturan di dalam pengelolaan
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 30
Perusahaan Daerah yang mengacu kepada Perda Pembentukan Perusahaan Daerah dan Akte Notaris Pendirian Perusahaan Daerah; B. Materi yang akan diatur dalam Peratruan daerah ini adalah penormaan tentang : 1. Bentuk Dan Badan Hukum Sebagai salah satu bentuk badan usaha yang ada di wilayah hukum Republik Indonesia, sudah tentu keberadaan BUMD memiliki payung hukum atas keberadaanya. Payung hukum ini menjadi penting mengingat karakteristik BUMD tersebut sangatlah berbeda dengan bentuk badan usaha lain terlebih-lebih dari keikutsertaan Pemda sebagai salah satu pemegang saham. 2. Penyertaan Modal Penyertaan modal yang dilakukan sampai dengan terpenuhinya modal dasar pada Perusahaan Daerah (PD). 3. Pengaturan Perusahaan Daerah Batas dan definisi BUMD dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. 4. Tujuan Perusahaan Daerah Pembentukan Perusahaan Daerah oleh Pemda merupakan salah satu cara untuk memenuhi pendapatan asli daerah, pendirian ini merupakan upaya Pemda untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengeolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 5. Kepemilikan. Kepemilikan suatu usaha atau badan usaha dapat dilihat dari struktur modal perusahaan atau badan usaha yang dibentuk. 6. Tata Kelola Perusahaan Seperangkat aturan yang dijadikan manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan secara baik, benar dan penuh integritas serta membina hubungan dengan para stakeholders, guna mewujutkan visi, misi dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang 7. Struktur Organisasin Perusahaan Daerah. Sebagaimana perusahaan pada umumnya, BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah juga memiliki struktur kepenguruan Perusahaan Daerah.
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 31
BAB VI PENUTUP
A.
KESIMPULAN Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Pemda untuk mencari sumber-sumber penghasilan bagi peningkatan pendapatan asli daerah sebagai salah satu modal pembangunan daerahnya, dengan demikian daerah dipacu untuk melakukan pemanfaat sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Dengan demikian Pembentukan Perusahaan Daerah di Kabupaten Seruyan adalah bertujuan untuk : 1.
Mengoptimalkan implementasi Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten Seruyan.
2.
Memfasilitasi pengembangan industrialisasi komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Seruyan.
3.
Mengelola kawasan industri Kabupaten Seruyan.
4.
Mengoptimalkan potensi ekonomi di Kabupaten Seruyan menjadi kegiatan produktif yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kabupaten Seruyan dan memberikan kontribusi pada PAD Kabupaten Seruyan.
5.
Menjadi pemimpin dalam penguatan ekonomi lokal dan mewujudkan kemandirian perekonomian dan keuangan daerah Kabupaten Seruyan.
B.
SARAN Bahwa berdasarkan uraian pada Naskah Akademik ini perlu disusun materi penormaan yang lengkap terhadap pembentukan Perusahaan Daerah agar tujuan untuk menjadikan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukumya dapat tercapai. Bahwa dengan disusunnya Naskah akademik ini, maka Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Perusahaan Daerah perlu menjadi prioritas penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2014.
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 32
LAMPIRAN
DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH SERUYAN MANDIRI KABUPATEN SERUYAN
Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 33