Naskah akademik Draf Program Alih Jalur S1 Reguler Universitas Gadjah Mada
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional RI 2011
KATA PENGANTAR
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia. Di samping itu, untuk meningkatkan kemajuan, kemandirian, dan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi dalam segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang: a. mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang menguasai ilmu, teknologi, dan/atau seni, mandiri, kritis, inovatif, kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan nasional; b. mampu melakukan pengembangan ilmu teknologi, dan/atau seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan. Mengingat perkembangan masyarakat nasional dan masyarakat internasional dalam berbagai bidang kehidupan yang demikian pesat, maka pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dirasakan masih dapat dikembangkan agar dapat mengakomodasikan berbagai kebutuhan masa depan sesuai dengan perkembangan tersebut. Untuk mengakomodasikan berbagai kebutuhan masa depan, ketentuan tentang pendidikan tinggi di dalam UU Sisdiknas perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat nasional dan masyarakat internasional. Secara umum dapat dikemukakan bahwa penyesuaian ketentuan di dalam UU Sisdiknas meliputi 2 (dua) kelompok ketentuan yaitu kelompok ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kelompok ketentuan tentang pengelolaan perguruan tinggi. Diharapkan dengan penyesuaian kedua kelompok ketentuan di dalam UU Sisdiknas tersebut, amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peran strategis pendidikan tinggi, dan upaya meningkatkan kemajuan, kemandirian, dan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi dapat diwujudkan secara optimal.
DRAFT TUNTUTAN
Kuliah di univesitas gadjah mada merupakan impian semua anak sekolah yang baru menyelesaiakan studinya pada “Sekolah Menegah Atas” diseluruh pelosok indonesia,hal ini membuat setiap tahunnya peminat di ugm lebih dari ribuan bahkan sampai puluh ribuan apa bila dari sabang sampai merauke diakumulasi, jadi bisa kuliah di kampus ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kami, hal ini mungkin karena reputasinya yang sudah diakui dimanamana,UGM dan jati diri nya sebagai kampus” Kerakyatan” , apalagi visi dan misi dari kampus tercinta kami ini ingin menjadi WRCU(World Riset Class University) atau universitas riset bertaraf internasional dan mungkin masih banyak lagi, jadi kesimpulannya kami merasa terpilih walaupun hanya pada Prodi Diploma III .
Tapi itu hanya sebagian dari kondisi yang kami alami di kampus “kerakyatan” ini, sebagiannya lagi merupakan berita duka dan ketidak jelasan terkait keberlanjutan kami setelah lulus dari PRODI ini, apalagi visi ugm menjadi universitas riset bertaraf internasional harus membuat kami yang menjadi korban karena tidak bisa melanjutkan ke program S-1 swadaya maupun ekstensi,” Keputusan rektor UGM No. 599/P/SK/HT/2010 Diktum MEMUTUSKAN bagian KELIMA, Dengan berlakunya keputusan ini,surat rektor UGM Nomor 6087/P/Se.R/2009 tanggal 20 agustus 2009 tentang kesempatan kuliah lulusan Cum-Laude Program D3 dinyatakan tidak berlaku; Analisis pertimbangan hukum Undang-undang Dasar NKRI 1945 Pasal 31 Ayat 1,”Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Ayat 3, Menegaskan “bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan,ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Untuk itu seluruh komponen bangsa termasuk UGM wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1.Pasal 2, “Pendidikan Nasional Berdasarkan UUD NRI 194 5”. 2. Pasal 5 ayat 1, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Ayat 5, “setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”. 3. Pasal 12 ayat 1 huruf e, “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur format, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan”. Penjelasan UU no 20 Tahun 2003 pasal 20 ayat 1,”universitas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan,teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi”. Visi Pendidikan Nasional,”Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”. Misi ;1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat indonesia
2. Membantu dan menfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangkamewujudkan masyarakat belajar. TRI DARMA PERGURUAN TINGGI Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. PP No 66 tahun 2010 pasal 1 no. 2, Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasinal. No. 21, universitas adalah pergruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam jumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Pasal 184 No. 1, syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan pendidikan,sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. KEPUTUSAN DIREKTUR PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001 Tentang PEDOMAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DAN / ATAU JURUSAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 234/U/2000 TENTANG PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI
Menetapkan
:
Pertama
: pembukaan progran studi dan / atau jurusan dilaksanakan melalui tahapantahapan :
a.
Adanya prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program studi tersebut sehingga tidak menimbulkan penganggur baru ( didukung dengan data survei).
c. Untuk menjamin tidak terjadinya kelebihan pasok lulusan, maka program studi yang di usulkan dapat di tutup dan di buka sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu diperlukan kemampuan melakukan relokasi sumberdaya perguruan tinggi. d. Keberlanjutan program studi
Kurikulum program studi yang di usulkan. Berisikan gambaran mengenai bentuk program studi ditawarkan, meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 1) Kualifikasi kompetensi keluaran yang diharapkan 2) Kurikulum 3) Rujukan program yang digunakan
3. Sumberdaya. Berisikan gambaran mengenai kondisi sumberdaya yang disediakan untuk melaksanakan program studi dan / atau jurusan yang diusulkan, meliputi aspek-aspek berikut : 1) Dosen 2) Sarana dan prasarana 3) Tenaga administrasi dan penunjang akademik
Keenam : Izin penyelenggaraan program studi baru dapat diberikan setelah pemrakarsa membuat “surat pernyataan” kesanggupan untuk menanggung segala akibat yang ditimbukan bilamana setelah di evaluasi sesuai “Diktum ke tujuh” ternyata program studi tersebut dianggap tidak layak untuk di lanjutkan operasinya. Ketujuh
: Izin pennyelenggaraan yang diberikan akan di evaluasi setelah 2 (Dua) tahun untuk mengetahui kelayakan penyelenggaraanya dengan kemungkinan :
a. Program studi layak untuk diteruskan penyelenggaraanya. b. Penyelenggaraan program studi harus dihentikan dengan segala konsekwensinya di tanggung oleh pemrakarsa. Kesembilan
: Dengan berlakunya keputusan ini maka semua ketentuan yang dengan keputusan ini dinyatakn tidak berlaku lagi.
Kesepuluh
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal tetapkan.
bertentangan
PERATURAN REKTOR UGM NOMOR 518/SK/HT/200B tentang SEKOLAH VOKASI, didalam mengatur tentang perubahan status diploma beralih menjadi SEKOLAH VOKASI, Pasal 36 ayat 1 Dengan ditetapkan peraturan ini, semua fakultas dilingkungan universitas dilarang menyelenggarakan program Diploma. Tetapi pasal 36 ayat 2, Dalam hal SV menyelenggarakan program D4, maka semua fakultas dilingkungan unversitas yang menyelenggarakan program S-1 swadaya akan diatur kembali berdasarkan keputusan rektor . namun pasal 1 ayat 4, SV adalah lembaga pendidikan diploma sebagaimana dimaksud dalam anggaran rumah tangga UGM yang merupakan unsur pelaksana akademik sederajat dengan
politeknik yang menyelenggarakan program pendidikan Vokasi dan/atau pendidikan profesi mencakup program diploma pada jenjang D1,D2,D3, dan D4 yang bersifat terminal .
BAB 4 KETENTUAN PERALIHAN pasal 35 ayat 4 Pimpinan SV dan pimpinan Fakultas yang terkait bertanggung jawab untuk terselenggaranya kelancaran proses pengalihan status mahasiswa, dosen, aktiva danan pasiva tanpa mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan tidak. merugikan mahasiswa. Berdasarkan analisis dan pertimbangan yang mendalam seperti yang tercantum diatas,maka kami mengambil kesimpulan,bahwa; Pertama
: Kebijakan rektor terkait sekolah vokasi belum matang (sempurna)
Kedua
: Kebijakan rektor terkait sekolah vokasi harus dikaji ulang karena banyak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.
Ketiga
: Bahwa Prospek dari sekolah vokasi belum jelas, terkait minimnya lapangan kerja.
Keempat
: penerapan sekolah vokasi pada Universitas Gadjah Mada tidak berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi negara saat ini.
Dengan pertimbangan diatas kami menuntut; 1.
Dibuka kembali program S-1 alih jalur di jenjang kesarjanaan. Paling lambat pada bulan Februari 2012 program ini wajib diselenggarakan oleh UGM dengan mempertimbangkan jumlah kelulusan angkatan pertama (2009) Sekolah Vokasi UGM. Disertai dengan syarat : a. Tidak ada pra syarat minimal IPK 3.51 atau cumlaude b. Tidak ada pembatasan tahun kelulusan/angkatan c. Tidak ada pembatasan jurusan d. Tidak ada pembatasan kuota penerimaan calon mahasiswa alih jalur e. Penerimaan mahasiswa alih jalur/ekstensi hanya untuk lulusan program studi Diploma III Sekolah Vokasi UGM f. Mahasiswa Diploma maupun S1 UGM dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan tentang alih jalur.
Demikian Surat tuntutan ini kami buat dengan pertimbangan dan kajian yang mendalam, agar Pihak Univesitas Gadjah Mada pada khususnya dan pemerintah indonesia pada umumnya dapat mempertimbangkan lagi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan agar tidak ada pihak yang dirugikan khususnya mahasiswa sekolah vokasi dan tetap berpegang teguh pada cita-cita bangsa indonesia dan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan pada UUD NRI 1945.
LEMBAR PENGESAHAN
Yogyakarta, 5 Desember 2011 Mengetahui Ketua FORKOMSI
Neil Aiwoy
Rektor UGM
Prof. Ir. Sudjarwadi , M.Eng. Ph.D
