Naskah Hanjar Kodal Opsgab

RAHASIA MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA SEKOLAH STAF DAN KOMANDO

NASKAH DEPARTEMEN TENTANG KOMANDO PENGENDALIAN DALAM OPERASI GABUNGAN TNI BAB I PENDAHULUAN

1.  1. 

Umum a.

Keberhasilan pelaksanaan suatu operasi adalah tercapainya tercapain ya tugas

pokok yang proses pelaksanaannya melalui rangkaian berbagai pengambilan keputusan. Keputusan-keputuan Keputusan-keputuan yang yang diambil diambil dalam dalam operasi operasi tersebut tersebut dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan operasi seperti pengamatan, pengawasan dan tindakan reaksi secara terpadu dan dikenal dengan sistem Komando Pengendalian atau sistem Kodal. b.

Komando pengendalian dalam berbagai bentuk telah mulai dikenal

sejak lahirnya peradaban manusia hingga masa kini dan kegiatan tersebut dilaksanakan mulai dengan menggunakan sarana dan prasarana yang sangat sederhana

sampai

dengan

peralatan

yang

canggih

dimasa

kini.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan canggih menimbulkan pula semakin kompleknya ancaman keamanan negara disertai ciri-cirinya seperti kecepatan yang tinggi, sehingga diperlukan tindakan untuk menghadapinya dengan cepat dan tepat atau dengan perkataan lain diperlukan sistem Kodal yang mempunyai reaksi yang cepat. c.

Dengan berkembangnya berkembangn ya jaman, Komando Pengendalian kemudian

hadir sebagai suatu ilmu yang sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan Operasi Militer sehingga berkembang sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri.

RAHASIA

2

Saat ini Kodal akhirnya suatu falsafah atau sikap berpikir para pemimpin dari berbagai misi militer, sebagai pengambilan keputusan yang menentukan. TNI saat ini telah berkembang melaksanakan berbagai kemampuan yang penggunaannya dilaksanakan dalam bentuk Operasi Gabungan, sehingga melahirkan pula Komando Pengendalian dalam berbagai Operasi Gabungan TNI. 2.

Maksud dan Tujuan. Tujuan. a.

Maksud. Maksud.

Naskah ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk

memberikan gambaran dan penjelasan mengenai komando pengendalian operasi gabungan TNI. b.

Tujuan. Tujuan.

Agar Pasis memahami perencanaan tentang komando

pengendalian operasi gabungan TNI. 3.

Ruang Lingkup dan Tata Urut. Urut. Ruang lingkup naskah ini meliputi Komando

Pengendalian dalam Komando Gabungan TNI maupun dalam Operasi Gabungan TNI, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :

4.

a.

Bab I

: Pendahuluan.

b.

Bab II

: Kedudukan K edudukan dan Fungsi Komando Pengendalian

c.

Bab III

: Komando Komando Pengendalian Pengendalian TNI

d.

Bab IV

: Komando Pengendalian Dalam Komando Gabungan TNI

e.

Bab V

: Komando Pengendalian Dalam Operasi Gabungan TNI

f.

Bab VI

: Penutup.

Dasar. Dasar. a.

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/79/XII/2009 Perpang/79/XII/2009 Tanggal 1

Desember 2009 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Pembentukan Satuan Tugas TNI Dalam Operasi Militer. b.

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/15/IV/2008 Perpang/15/IV/2008 tanggal 14 April

2008 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Operasi TNI tentang Kampanye Militer.

3

c.

Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Skep/163/V/2003 tanggal 12

Mei 2003 tentang Buku Petunjuk Induk TNI tentang t entang Operasi Gabungan d.

Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor : Skep/265/V/1985 Skep/ 265/V/1985 tanggal 15

Mei 1985 tentang petunjuk Operasi Gabungan ABRI.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMANDO PENGENDALIAN

5.  5. 

Umum. Sejarah telah mencatat bahwa Komando Pengendalian dalam suatu

kegiatan sekelompok kekuatan atau organisasi telah menunjukkan memiliki fungsi yang sangat penting dalam mencapai tujuan/kepentingan kelompok tersebut. Selanjutnya Komando Pengendalian berkembang sebagai suatu disiplin ilmu dalam kemiliteran dan memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk mengembangkan suatu pengomandoan

dan

pengendalian

khususnya

komponen-komponen

yang

mendukung kegiatan Komando pengendalian agar waktu penyelengggaraan Kodal menjadi lebih cepat sehingga dapat menunjang para pengambilan keputusan dari para penyelenggara Komando Pengendalian. 6.

Sejarah Komando Pengendalian.

Diawali dengan lahirnya peradaban

manusia yang kemudian mengenal suatu pembentukan kekuatan dalam rangka melaksanakan kehendak atau melindungi kepentingan suatu kelompok, maka dirasakan perlu adanya pengaturan dalam melaksanakan keinginan-keinginan tersebut.

Metode, prosedur, bahasa dan sarana komunikasi yang digunakan

disesuaikan dengan peradaban manusia pada waktu itu, dengan menggunakan bahasa isyarat secara visual berupa bunyi-bunyian sehingga penyampaian instruksi atau kehendakpun menghasilkan menghasilka n jangkauan yang sangat terbatas pula.

Namun

dengan kesederhanaan tersebut, suatu bentuk Komando Pengendalian telah mulai ada dan dikenal dalam suatu bentuk organisasi kekuatan yang sangat sederhana dengan

didukung

oleh

teknologi

persenjataan,

komunikasi yang masih sangat sederhana pula.

kendaraan

maupun

sarana

Dengan demikian Komando

Pengendalian telah dikenal sejak manusia hidup Berkelompok dan memiliki suatu kepentingan yang sama dan menyusun suatu kekuatan untuk melindungi kepentingan terhadap ancaman dari kelompok lain yang memiliki kepentingan yang berbeda atau berlawanan.

4

7.

Tujuan akhir Kodal adalah untuk

Proses Komando Pengendalian.

membantu pimpinan dalam menghadapi ancaman disuatu kawasan Operasi. Dalam hal timbulnya ancaman terhadap suatu daerah Operasi yang mengganggu kestabilan,

harus

tersedia

Komando

yang

memerintahkan

kekuatan

untuk

menghadapi ancaman tersebut dan tindakan tersebut akan membawa konsekuensi dan akibat terhadap keadaan daerah Operasi.

Keadaan tersebut dipantau melalui

sensor yang tersedia, dan informasi dari sensor tersebut dikembalikan sebagai umpan balik.

Hasil umpan balik itu kemudian diolah dan disajikan untuk kemudian

diteruskan sebagai suatu Komando atau Perintah kepada satuan bawahan untuk pelaksanaannya.

Proses tersebut terulang sebagai suatu siklus Komando dan

Pengendalian disingkat Kodal, dan proses ini didukung oleh adanya komunikasi yang memungkinkan terjadinya hubungan diantara satuan-satuan. 8.

Kedudukan dan Fungsi Komando Pengendalian. a.

Apabila kita meninjau bahwa Komando Pengendalian dalam suatu

rangkaian kegiatan kelompok kekuatan mulai dari pengamatan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pengamanan atau perlindungan suatu kepentingan, maka keberhasilan dari pengamanan atau perlindungan tersebut akan sangat menentukan tercapainya kepentingan, untuk itu maka kedudukan pengawalan atau perlindungan itu sendiri mutlak adanya demi tercapainya kepentingan. kepenting an.

Namun mengingat bahwa pengawalan atau

perlindungan itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang ditentukan oleh rangkaian kegiatan pengamatan, pengawasan, reaksi dan pengendalian, maka kedudukan Kodal dalam rangka tercapainya suatu kepentingan dari suatu kelompok atau organisasi atau negara, adalah mutlak perlu adanya. Derajat Kodal itu sendiri berkembang terus dari jaman ke jaman mengingat berkembangnya

pula

bentuk

organisasi

kekuatan,

teknologi,

sarana

komunikadi dan sensor pengamatan, sampai kepada kualitas personil para penyelenggara Kodal tersebut. b.

Pengambilan

keputusan

dan

para

penyelenggara

Komando

Pengendalian akan menentukan tingkat tercapainya tujuan dan hal ini tergantung diperankan. berikut :

dari

beberapa

faktor

sesuai

dengan

fungsi-fungsi

yang

Untuk itu maka secara umum Kodal dapat berfungsi sebagai

5

1)

Data-data

yang terkumpul

diolah, sehingga Kodal dapat

berfungsi sebagai pengolah dan penyimpanan data. 2)

Data-data yang telah diolah dapat dijadikan informasi yang

kemudian disiapkan sebagai bahan pengambilan keputusan para penyelenggara Kodal terutama pimpinan, sehingga Kodal berfungsi sebagai penyaji informasi. 3)

Data-data atau informasi yang telah menentukan pengambilan

keputusan selanjutnya perlu disalurkan dalam kegiatan Kodal sehingga Kodal berfungsi pula sebagai penyalur data atau informasi. 9.

Komando Pengendalian sebagai Falsafah.

Apabila waktu reaksi cepat

dari suatu kekuatan merupakan salah satu tujuan Komando pengendalian, maka dengan tercapainya tujuan tersebut akan menghasilkan suatu kekuatan yang kecilpun akan dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga kemampuan tempur dari kekuatan tersebut menjadi beberapa kali lipat kekuatan yang sebenarnya.

Selanjutnya berangkat dari ketentuan bahwa falsafah dapat diartikan

bahwa Kodal tersebut mendasari sikap berfikir para penyelenggara Kodal khususnya para pemimpin sebagai pengambil keputusan. akhirnya salah satu tujuan Komando Pengendalian yaitu waktu reaksi cepat didapat pula karena kemampuan tempur dari kekuatan tersebut menjadi beberapa kali lipat kekuatan yang sebenarnya, dan itu semua karena Kodal telah menjadi falsafah.

BAB III SISTEM KODAL TNI

10.  Umum. Telah diuraikan terdahulu bahwa dengan berkembangnya teknologi, berkembang pula sistem Komando dan Kendali sebagai suatu ilmu sehingga sampai saat ini TNI telah memiliki ketentuan tentang Komando Pengendalian yang dikenal dengan Pokok-pokok Penyelenggaraan Komando, Kendali, Komunikasi, Komputerisasi, Informasi, Pengamatan dan Pengintaian (K4IPP) yang secara umum

6

merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Kodal pada satuan-satuan pelaksanaan operasi TNI. Untuk itu bagaimana Kodal TNI sebagai sistem disusun perlu diketahui. Bab ini merupakan intisari dari sistem Kodal TNI. 11. 

Tujuan. Kodal TNI memiliki tujuan : a. Untuk menunjang para pengambil keputusan dalam pelaksanaan Kodal terhadap komponen-komponen kekuatan TNI. b. Untuk meningkatkan mutu Pengomandoan dan pengendalian dengan  jalan meningkatkan mutu komponen-komponen pendukung Sistem Kodal sehingga waktu reaksi dari Kodal dilingkungan TNI menjadi lebih cepat.

12. 

Fungsi. Kodal TNI memiliki fungsi : a. Mengumpulkan, mengolah dan menyimpan data guna mendukung operasi-operasi TNI. b. Mengajukan Informasi yang diperlukan oleh pimpinan untuk membantu pengambil Keputusan dalam rangka pengomandoan dan pengendalian TNI. c.

Menyalurkan data, informasi, Instruksi atau Komando diantara

komponen-komponen yang bersangkautan di dalam Sistem Kodal TNI. 13.

Susunan Kodal TNI a.

Sebagai Sistem.

Persyaratan utama dari Sistem Kodal TNI yang

diinginkan adalah dapat mempercepat proses Kodal yang sedang berjalan, bilamana perlu dengan memasukkan perangkat baru yang akan melengkapi suatu Sistem Kodal yang meliputi : 1) Tatanan Sistem Kodal. Suatu sistem Kodal TNI yang diinginkan tersusun dalam tatanan yang tergambar secara makro seperti tergambar garis Komando dan Pengendalian maka terdapat pengendalian terhadap kekuatan gabungan, pengendalian tempur serta pengendalian aktivitas satuan. Organisasi serta sumber dayanya tersusun secara hirarkis dari atas ke bawah, masing-masing adalah pusat komando dan pengendalian TNI yang secara fisik berada di Pusdalops TNI serta pusat-pusat Kodal Kotama Ops dan satuansatuan Pelaksana Operasi. Dari segi hubungan informasi yang dikelola dan dibutuhkan, dan yang secara hirarkis mengikuti organisasi dapat disebutkan :

7

a)

Pada tingkat Strategis atau pada Pusdalops terdapat

 jenis yang strategis yaitu, penentuan kebijaksanaan, penilaian ancaman, penentuan tujuan penilaian kemampuan serta alokasi sumber daya. b)

Pada tingkat Taktis/Stategik terdapat : Struktur kekuatan,

perencanaan taktis, penugasan misi, perintah-perintah berlayar dan terbang, pengendalian manuver, pengendalian saluran tembakan, situasi maritim dan situasi udara. Selain dari hubungan Informasi untuk masalah Kodal tersebut, juga diperlukan adanya hubungan informasi untuk masalah pembinaan kekuatan dalam rangka penggunaan dengan pusat-pusat Kodal Angkatan. 2)

Komunikasi dan Sensor, Komunikasi dari Sistem Kodal TNI

kepulauan

Nusantara

terutama

dalam

batas-batas

Wawasan

Nusantara dan meningkatkan hubungan simpul-simpul yang telah ada serta pemasangan peralatan deteksi baru.

Simpul-simpul komunikasi

serta peralatan deteksi disesuaikan dengan kebutuhan dimasingmasing Matra Darat, Laut dan Udara. 3)

Kaitan Komunikasi dan Kodal.

Gambaran tentang hubungan

komunikasi dan Kodal secara makro, pada saat ini masih merupakan suatu Sistem Kodal yang sedang dibangun. 4)

Pusdalops Cadangan dan Pengganti.

Agar dapat dijamin

kesinambungan dalam pelaksanaan Kodal TNI, maka ada Pusdalops cadangan dan pengganti bilamana Pusdalops TNI tidak berfungsi. Pusdalops TNI cadangan berada dipusat Kodal TNI atau Kotama Ops TNI, sedangkan Pusdalops TNI pengganti berada di BAIS. b.

Tuntutan dan Persyaratan Operasional 1)

Tuntutan.

Dengan adanya sistem Kodal beserta tatanannya

yang dikemukakan di atas, maka sistem ini memberikan tuntutan operasional sebagai berikut :

8

a)

Mampu melaksanakan seleksi dan pemilihan data sesuai

tingkat-tingkat

serta

fungsi-fungsi

yang

berbeda

dalam

tatanannya. b)

Mampu meneruskan

dan menyampaikan

data dan

informasi baik secara dokumen maupun secara sajian layar tampil (display) kepada pengambil keputusan untuk keperluan analisa, dan evaluasi guna mendukung keputusan Pimpinan. c)

Mampu mengkompilasi, merawat dan menyediakan data

untuk melayani setiap tuntutan. d)

Mampu menyampaikan komando dan kebijaksanaan dari

Pimpinan kepada pelaksanaan. e)

Mampu

melakukan

pengendalian

baik

dari

segi

pengelolaan dana dan daya ataupun pelaksanaan operasioperasi militer. f)

Mampu memberikan simulasi dari situasi-situasi baik

dalam rangka dukungan pengambilan keputusan maupun pendidikan dan latihan. 2)

Persyaratan Operasional.

Untuk kegiatan pengendalian rutin,

persyaratan operasional dari sistem Kodal TNI mampu melaksanakan siklus kegiatan TNI yaitu : a)

Pengalokasian kekuatan.

b)

Penyajian satuan.

c)

Perencanaan dan pengendalian operasi.

d)

Memberikan

pengarahan

pada

Mako

lain

yang

didasarkan atas hasil-hasil pengamanan. e)

Menyusun ketentuan untuk saling berhubungan.

f)

Menyelenggarakan dan pengendalian operasi.

g)

Penyelenggaraan pengamatan wilayah Darat, Laut dan

Udara. h)

Pengamatan, analisa dan penanggulangan subversi.

9

14.

Kodal TNI sebagai Sistem a.

Dalam Siskodal TNI dikenal adanya dua bidang kegiatan yang

berhubungan dengan kekuatan yaitu bidang pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan.

Kedua bidang tersebut saling melengkapi satu sama

lainnya sehingga diperoleh suatu Sistem Kodal TNI yang terpadu yang menentukan

keberhasilan

suatu

operasi.

Dengan

dilakukannya

penggabungan kedua bidang tersebut diatas, maka terdapat dua satuan yang merupakan sumber daya dan satuan yang merupakan pengguna.

Satuan

sumber daya merupakan satuan yang akan memanfaatkan sarana-sarana tersebut di atas dalam rangka melaksanakan operasi, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Satuan pengguna dapat mengakses ke seluruh

satuan-satuan TNI melalui jalur Gunkuat, baik di tingkat strategis maupun di tingkat taktik/strategis.

Unsur-unsur satuan pengguna dan satuan sumber

daya Hanneg termasuk TNI di dalamnya adalah sebagai berikut : 1)

Satuan pengguna a)

Tingkat Strategis.

Satuan pengguna tingkat strategis

adalah Mabes TNI sebagai markas tingkat strategis.

Sistem

Kodal TNI melakukan koordinasi dengan unsur-unsur TNI melalui Mabes TNI, serta Departemen-Departemen sampai ke satuan-satuan terbawah. kemampuan

Dapat mengerahkan kekuatan serta

unsur-unsur

Angkatan

dalam

rangka

melaksanakan Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang.

Pengerahan kekuatan dilaksanakan melalui

Kotama Ops TNI. b)

Tingkat Taktik/Strategis.

Satuan pengguna tingkat

Taktik/Strategis adalah : (1)

Komando Gabungan (Kogab) yang dibentuk.

(2)

Komando Pertahanan Udara Nasional (Koha-

nudnas) sebagai Kogab yang telah ada, (3)

Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) yang

saat ini telah ada.

10

2)

Satuan sumber daya.

Satuan ini terdiri dari Departemen-

departemen, Mabes TNI, instansi-instansi sipil sampai dengan unsurunsur satuan tingkat paling bawah yang dapat dikategorikan menjadi : a)

Satuan sumber daya yang dapat digerakkan atau

digunakan dalam Operasi Militer.

Satuan sumber daya ini

berada pada tingkat Kotama Ops TNI dan terdiri dari Kotamakotama Ops TNI. b)

Satuan sumber daya yang merupakan sumber informasi

dalam rangka mendukung Operasi Militer.

Satuan sumber

daya ini berada ditingkat Departemen, Mabes TNI serta instansiinstansi sipil. b.

Konsep umum Sistem Kodal TNI menunjukkan bahwa Sistem Kodal

terdiri dari enam sub-sistem yang dapat diuraikan menurut rentang pandang, kondisi dan situasi saat ini.

Di dalam sistem Kodal TNI selanjutnya

ditentukan sebagai Sistem K4IPP. Sub sistem tersebut adalah seperti : 1)

Tingkat atas atau tingkat strategis ialah Sistem K4IPP .

2)

Tingkat

menengah

atau

tingkat

Taktik/Strategis,

yang

merupakan sub-sistem dari Sistem K4IPP yaitu :

c.

a)

Sistem K4IPP Pertahanan Udara Nasional.

b)

Sistem K4IPP Pengendalian Operasi Darat.

c)

Sistem K4IPP Pengendalian Laut Yurisdiksi Nasional.

d)

Sistem K4IPP Pengendalian Operasi Udara.

e)

Sistem K4IPP Pengendalaian Keamanan.

f)

Sistem K4IPP Operasi Intelijen Strategis.

Dengan berpedoman kepada kebutuhan Sistem dan Sistem Kodal TNI

yang telah dibahas sebelumnya, maka Sistem K4IPP di atas dapat disusun sebagai berikut : 1)

Tingkat Strategis, yang merupakan Sistem K4IPP

Mabes TNI sebagai pusatnya.

dengan

11

2)

Tingkat Taktik/Strategis ialah : a)

Sistem Kodal atau K4IPP Pertahanan Udara Nasional

didukung utama Mabes AU, Kohanudnas, Kosek-I & II serta komponen kekuatan lain yang berkaitan. b)

Sistem Kodal atau K4IPP Pengendalian Operasi Darat

yang didukung oleh Mabes AD, Kodam, Kostrad, Kopassus serta kekuatan lain yang berkaitan. c)

Sistem Kodal atau K4IPP Pengendalian Laut Yurisdiksi

Nasional yang didukung oleh Mabes AL, Armada Barat & Timur, Kolinlamil serta kekuatan lain yang berkaitan. d)

Sistem Kodal atau K4IPP Pengendalian Operasi Udara

yang didukung oleh Mabes AU, Koopsau-I & II serta kekuatan lain yang berkaitan. d.

Pemenuhan kebutuhan Sistem Kodal TNI tersebut, sangat dipengaruhi

oleh struktur komando, sistem informasi dan sistem komunikasi yang ada di dalam Sistem K4IPP.

Hakekat Sistem atau K4IPP yang menyebutkan

bahwa kegiatan utama proses Kodal terdiri dari observasi pengambilan keputusan dan reaksi, dapat diterapkan di dalam Sistem K4IPP.

Dengan

penerapan hakekat Kodal tersebut, maka proses dalam Sistem K4IPP ini dapat divisualisasikan sebagai berikut : 1)

Sensor, merupakan komponen proses dari Sistem K4IPP yang

berfungsi untuk mengumpulkan data yang diperlukan oleh Sistem yang bersangkutan.

Tergantung kepada tingkatan dan kepentingan sistem

K4IPP, sensor ini dapat berupa sensor elektromagnetik, sensor Gambar, manusia, sampai unit kesatuan ataupun sumber detailnya. 2)

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), merupakan Pusat

Komando dan Kendali dari Sistem K4IPP. unsur-unsur

perencana

(pengambilan keputusan).

tugas,

pengolah

Pusdalops ini terdiri dari data

dan

pimpinan

Pengolahan data merupakan komponen

proses yang berfungsi untuk mengolah data yang diperoleh dari sensor dan unsur perencanaan tugas, yang hasilnya berupa informasi untuk disajikan kepada pimpinan.

12

Pimpinan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pengambilan keputusan dan pengomandoan.

Seperti halnya dengan

sensor, pengolahan data ini dapat dilengkapi dengan peralatan komputer yang canggih dan peralatan lain yang mampu beroperasi secara waktu nyata “real time” sampai keperalatan manual yang relatif lambat.

Hal ini tergantung kepada tingkatan dan kepentingan dari

Sistem K4IPP tersebut. 3)

Pelaksanaan

tugas,

adalah pelaksanaan

komando

dari

pimpinan dengan menggunakan kekuatan baik berupa senjata, pasukan maupun lain-lainnya. 4)

Komunikasi, merupakan komponen proses dari Sistem K4IPP

yang berfungsi menyalurkan data dan informasi, maupun komando atau perintah.

Kembali tergantung kepada tingkat dan kepentingan

Sistem K4IPP, maka komunikasi ini dapat mempunyai jaringan yang kompleks atau sederhana, dapat memberikan fasilitas penyaluran suara ataupun data serta dapat mempunyai derajat keamanan yang tinggi dan lain-lain. 15.

Struktur Komando. Pemegang Komando tertinggi dilingkungan TNI adalah

Panglima TNI. Kekuatan

Di atas Panglima TNI adalah Presiden sebagai Pangti TNI.

berintikan kekuatan TNI kekuatan Non TNI lainnya yang memiliki

kemampuan penangkal bagi keperluan

berada pada struktur Kodal TNI.

Oleh

karena itu struktur Komando dapat diidentikkan dalam pembinaan kekuatan atau penggunaan kekuatan serta pembagian kewilayahan TNI, maka struktur Komando TNI dapat diuraikan sebagai berikut : a.

Panglima TNI adalah pemegang Komando tertinggi dilingkungan TNI,

Panglima TNI memberikan komando kepada : 1)

Kodam-kodam,

Kostrad,

Kopassus,

Armada,

Koopsau,

Kolinlamil dan Kohanudnas. 2)

Kepala Staf Angkatan (dalam hal pelimpahan wewenang

Komando untuk operasi-operasi kematraan).

13

3)

Komando gabungan yang sewaktu-waktu dapat dibentuk oleh

Panglima TNI.

Wewenang Komando pada Komandan.

Komando

Gabungan tersebut dapat langsung dipegang oleh Panglima TNI, atau dapat pula dilimpahkan kepada Kotama Ops.

Komando Gabungan

serta Kotama Ops mempunyai satuan-satuan bawah yang langsung dibawah komandonya. membentuk

Komando

Pada situasi tertentu Kotama Ops dapat Tugas

yang

langsung

berada

dibawah

Komandonya. b.

Struktur Komando TNI dalam Sistem K4IPP disusun sebagai berikut : 1)

Markas tingkat Strategis di Mabes TNI atau lokasi Pengganti

dan lokasi Cadangan.

Markas tingkat strategis ini merupakan Pusat

Pengendalian Operasi dari Sistem K3I. 2)

Markas tingkat Taktik/Strategis menangani dua fungsi yaitu

fungsi pembinaan kekuatan (Binkuat) dan fungsi penggunaan kekuatan (Gunkuat). a)

Fungsi Binkuat berada di markas-markas TNI. Markas-

markas ini merupakan Pusat Pengendalian Pembinaan dalam rangka Operasi (Pusdalbinops). b) TNI.

Fungsi Gunkuat berada di Markas-markas Kotama Ops Markas-markas ini merupakan pusat komando dan

kendali operasi (Puskodalops). 3)

Markas tingkat Taktik berada di unsur-unsur atau satuan-satuan

di bawah Kotama Ops TNI.

Markas ini merupakan pusat operasi dari

unsur/satuan tersebut. 16.

Sistem Operasi a.

Didalam pokok-pokok penyelenggaraan Pembinaan Sistem Informasi,

untuk pelaksanaan di lingkungan TNI terdapat 2 penggolongan besar Sistem Informasi yaitu :

14

1)

Sistem Informasi Administrasi (Simin).

Sistem Informasi

Administrasi yang selanjutnya disebut Simin di bidang Pembinaan Kekuatan (Binkuat) terdiri dari : a)

Sistem informasi pembinaan menurut aspek fungsional

yang meliputi materiil, anggaran dan keuangan. b)

Sistem

informasi

perkantoran

yang

meliputi

aspek

penggiatan arus atau informasi ke tiap kantor dalam rangka pembinaan fungsional. 2)

Sistem Informasi Lingkungan Operasi (Silops).

Sistem

informasi lingkungan operasi yang selanjutnya disebut silops dibidang penggunaan (Gunkuat) terdiri dari : a)

Sistem Informasi Operasi

b)

Sistem Informasi Intelijen

c)

Sistem Informasi Teritorial

b. Didalam implementasinya, masing-masing bagian dari kedua Sistem Informasi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam aplikasi, yang menunjang terlaksananya setiap fungsi sesuai dengan kebutuhan. Dalam hubungannya dengan simin dan Silops serta struktur sistem K4IPP , dapat ditujukan dalam 2 konfigurasi sebagai berikut : 1)

Konfigurasi Aliran Informasi Pembinaan Kekuatan (Binkuat).

Konfigurasi yang erat kaitannya dengan Simin ini, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : a)

Tingkat

Strategis,

mengumpulkan

data

yang berada sumber-sumber

di Pusdalops data

TNI

ditingkat

Taktik/Strategis, mengolahnya dan menyajikan dalam bentuk informasi Binkuat.

Dengan adanya Biro Pullahta Dephan yang

 juga mengemban fungsi sebagai Puspullahta TNI, maka sebagian dari beban pengolahan data dari Pusdalops dipindahkan ke Biro Pullahta.

dapat

Dengan kerjasama dan menjaga

keterpaduan maka beban Pusdalops dapat diringankan.

15

b)

Tingkat

Taktik/Strategis,

yang

berada

diruang

Pusdalbinops Angkatan berfungsi sebagai pengumpul, pengolah data dan penyaji informasi tentang Binkuat di masing-masing TNI. c)

Dalam rangka Simin, telah ada hubungannya koordinasi

yang erat antara Biro Pullahta Dephan dengan Dispullahta TNI. Dengan demikian diharapkan keterpaduan data pembinaan operasi lebih terjamin. d)

Informasi Binkuat yang disajikan ditingkat Strategis,

diperoleh berdasarkan permintaan sesuai kebutuhan, maupun melalui laporan-laporan yang bersifat rutin.

Informasi Binkuat

meliputi : (1)

Kekuatan personil, logistik dan lain-lainnya dari

masing-masing

TNI,

serta

informasi

lainnya

dari

Departemen. (2)

Kekuatan Ideologi Politik, Ekonomi, Sosial dan

Budaya. 2)

Konfigurasi Aliran Informasi Pembinaan Kekuatan (Binkuat).

Konfigurasi ini erat kaitannya dengan Biops.

Yang secara garis besar

dapat diuraikan sebagai berikut : a)

Tingkat

Strategis

yang

berada

di

Pusdalops

TNI

berfungsi untuk mengumpulkan data dan mengolah sumber data ditingkat Taktik/Strategis, mengolah dan menyajikannya dalam bentuk informasi Gunkuat. b)

Tingkat Taktik/Strategis yang berada diPuskodal Kotama

Ops TNI dan Mabes TNI berfungsi sebagai pengumpul, pengolah data dan penyaji informasi tentang operasi untuk evaluasi, pengambilan keputusan dan pemberian komando, dalam rangka pelaksanaan tugasnya masing-masing. Selain di Puskodal ini juga mengirimkan data/laporan dan lain-lainnya ke Pusdalops TNI.

16

c)

Informasi Gunkuat disajikan di tingkat Strategis, diperoleh

berdasarkan permintaan sesuai kebutuhan maupun melalui laporan-laporan yang bersifat rutin. Informasi Gunkuat antara lain meliputi :

17.

(1)

Intelijen

(2)

Status kesiapan satuan-satuan operasi

(3)

Perencanaan operasi

(4)

Pelaksanaan operasi.

Sistem Komunikasi.

Sistem K4IPP

didukung oleh sistem komunikasi

dalam bentuk jaringan komunikasi dan data dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan.

Jaringan komunikasi K4IPP akan memanfaatkan Siskomsat TNI yang

didukung dengan penggelaran troposcatter radio, HF/VHF/UHF radio, meteor Burst radio, terestrial/microwave link, kabel dan leased channedl sebagai alternatif route. a.

Dari segi fungsi, jaring komunikasi TNI terdiri dari : 1)

Jaringan komunikasi fungsi Komando.

Jaring Komunikasi

Komando adalah komunikasi yang menghubungkan Panglima TNI (Pang TNI) dengan Kepala Staf Angkatan, serta pejabat-pejabat eselon pimpinan TNI lainnya di Komando strategis TNI, TNI dan Kogab serta Komando Strategis lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan. Jaringan ini merupakan jaring Lintas tipis namun memiliki derajat kendalian yang tinggi. 2)

Jaring komunkasi fungsi operasi.

Jaring komunikasi untuk

hubungan dari antar pejabat eselon pimpinan dan pejabat pimpinan Mabes TNI, Angkatan ke Kotama TNI, Angkatan dan Kogasgab. 3)

Jaringan komunikasi fungsi Administrasi & Logistik (Minlog).

Jaring ini adalah jaring komunikasi untuk hubungan dari dan antar pejabat eselon pelaksana Komando Strategis TNI. b.

Ditinjau dari jenis informasi yang dikirimkan, maka jaring

komunikasi terdiri dari : 1)

Jaring komunikasi suara yang antara lain digunakan untuk

penyampaian perintah-perintah dan laporan lisan.

17

2)

Jaring komunikaksi data yang digunakan untuk penyampaian

perintah-perintah dan laporan-laporan dari sensor-sensor berupa data antara lain dengan menggunakan teleprinter, faximile, komputer, teleconference dan lain-lain. 18.

Termasuk dalam perangkat pendukung adalah

Perangkat Pendukung.

sensor, komunikasi dan pengolah data serta fasilitas pendukung yang lain.

Sensor

merupakan perangkat pendukung sumber data bagi masing-masing simpul sedangkan perangkat komunikasi merupakan penghubung bagi simpul-simpul. Perangkat pengolah data memberikan kemudahan pengumpulan atau penyimpanan dan pengolahan data serta penyajian informasi dari masing-masing sensor. Perangkat pendukung yang lain adalah fasilitas-fasilitas lain yang tidak berhubungan langsung pada proses misalnya sumber daya listrik, pengkondisi udara (AC), pengaman gedung dan lain-lain. a.

Perangkat Sensor 1)

Termasuk dalam pengertian sensor adalah semua sarana yang

dapat menangkap data yang statis, dinamis, yang tenang maupun yang cepat berobah.

Dengan demikian maka sumber data yang

mengirim data bagi kepentingan Sistem Informasi juga termasuk didalamnya.

Bahwa pos-pos pengamat situasipun termasuk sebagai

sensor untuk data yang dinamis yang banyak berperan didalam Sistem Kodal.

Jika dilihat dari struktur Hirarki K4IPP , maka sensor dari

Sistem K4IPP tingkat bawah (taktik) akan mengumpulkan data, kemudian diolah didalam sistem dan hasilnya menjadi data bagi Sistem K4IPP tingkat yang lebih atas.

Demikian seterusnya sampai

ke tingkat paling atas (Tingkat Strategis), simpul-simpul terbawah dalam struktur Komando merupakan sensor bagi simpul diatasnya dan seterusnya. 2)

Data pengamatan dari sensor dapat berupa : a)

Pengamatan yang menghasilkan laporan lisan atau

tulisan antara lain data-data intelijen. b)

Pengamatan situasi yang dinamis yang dilakukan oleh : (1)

Bermacam-macam radar antara lain : (a)

Radar pengintai dini.

18

(b)

Radar GCI.

(c)

Radar gab filter.

(d)

Radar kapal laut.

(e)

Radar di pesawat patroli khusus, kapal

patroli/intai ataupun pesawat peringatan dini. (f)

Radar

medium

level

sebagai

battery

coordination post. (g)

Radar low level untuk battery site.

(h)

Radar pengamat kecepatan lalu lintas di

darat. (2)

Sensor-sensor lainnya dapat berupa kapal patroli,

pesawat intai, pesawat peringatan dini (Early Warning Airbone), peralatan optis, peralatan aptronik, peralatan laser/thermal

imaging,

kendaraan-kendaraan

darat,

satelit pengintai, sensor-sensor khusus bawah air, unsur udara, unsur laut beserta kamlanya, unsur-unsur darat dan unsur-unsur polisi. (3)

Sumber-sumber

informasi

dari

Departemen-

departemen lain juga termasuk dalam kategori dalam sistim Kodal, seperti Departemen Perhubungan ditingkat strategis.

Untuk ini, maka informasi yang diperlukan

adalah yang diperoleh dan dikelola pada sensor-sensor berikut : (a)

ATC (Air Traffic Coltroller) dan daerah-

daerah koordinasi ATC). (b)

MTC (Marine Traffic Coltroller) dan daerah-

daerah koordinasi MTC. (c)

Pos-pos SAR dan Basarnas.

19

(d)

Pos-pos Meteo serta Pusat Meteorologi dan

Geofisika. (e) 3)

Radar-radar Bea Cukai.

Mengingat adanya lima Sub Sistem Kodal dalam Sistem K4IPP,

maka sensor-sensor tersebut di atas akan terdiri dari : a)

Sensor Sistem Pertahanan dan Keamanan Wilayah

Udara.

b.

b)

Sensor Sistem Pengendalian Operasi Darat/Teritorial.

c)

Sensor Sistem Pengendalian Laut Yurisdiksi Nasional.

d)

Sensor Sistem Pengendalian Operasi Udara.

e)

Sensor Sistem Operasi Intelijen Strategis.

Perangkat Komunikasi. 1)

Telah disebutkan, bahwa di dalam Sistem Komunikasi K4IPP

terdapat berbagai jaring komunikasi sesuai dengan fungsinya masingmasing.

Jaring-jaring tersebut perlu didukung oleh perangkat

komunikasi yang handal dengan sistem komunikasi pertahanan modern yang harus mampu menghadapi perang elektronika (Pernika) dengan beberapa persyaratan pokok antara lain : a)

Anti Jamming.

b)

Anti Interference.

c)

Kemungkinan di intersepsi kecil.

d)

Tingkat keamanan yang tinggi pada setiap jalur atau

lintasan komunikasi dari ujung ke ujung pemakai. e)

Mudah

diintegrasikan

dengan

perangkat

lain

yang

strategis,

maka

mempunyai standard berbeda. 2)

Sebagai jaring komunikasi

yang bersifat

penggunaan sistem komunikasi satelit TNI yang ada saat ini maupun sarana komunikasi Perumtel dan sarana komunikasi lainnya dapat dimanfaatkan.

20

c.

Perangkat Pengolah Data 1)

Perangkat Pengolah Data merupakan perangkat pendukung

yang penting bagi sistem informasi didalam sistem K4IPP , perangkat ini pada umumnya dilengkapi dengan komputer untuk mempercepat proses pengolahan data.

Perangkat Pengolah Data ini diletakan di

Pusdalops TNI, Pusat-pusat Kodal Kotama Ops dan Angkatan. Mengenai kemampuan Perangkat Pengolah Data bagi Pusdalops dan pusat-pusat Kodal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, yang jelas Pusdalops atau pusat Kodal yang ditunjuk sebagai Pusdalops

pengganti

bagi

Pusdalops

TNI,

harus

mempunyai

kemampuan pengolahan data yang sama dengan Pusdalops TNI. 2)

Didalam Perangkat Pengolah Data ada 3 faktor penting yang

tidak dapat dipisahkan, ialah perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan personalia sebagai perangkat otak (Brainware). a)

Perangkat lunak komputer.

Tanpa adanya perangkat

lunak, komputer tidak akan dapat berfungsi.

Perangkat lunak

ini secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu : (1)

Perangkat lunak aplikasi.

Perangkat lunak

aplikasi adalah suatu perangkat lunak yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pemakai.

Dalam hal ini Sistem

K4IPP , salah satu aplikasi yang penting ialah penyajian peta situasi Udara, Darat, Laut dan peta Operasi Gabungan.

Penyajian ini meliputi informasi tentang

posisi pesawat Udara pasukan, kapal dan daerah-daerah rawan di seluruh wilayah Indonesia.

Selain informasi

tentang kekuatan TNI, juga dapat disajikan posisi-posisi kekuatan lawan yang bersifat sebagai ancaman baik kekuatan militer maupun non militer.

Selain penyajian

peta situasi secara grafik, juga diperlukan penyajian dalam bentuk tabel tentang status kesiapan kekuatan baik militer maupun non militer di seluruh Indonesia. Untuk mendukung perangkat lunak aplikasi tersebut diperlukan suatu sistem landas data (data base system).

21

(2)

Sistem Landas Data. Sistem landas data ini akan

mempermudah penyimpanan dan pemanggilan kembali data serta pengamannya.

Pemakai Sistem landas data

ini didukung perangkat lunak paket yang disebut sebagai Data Base Management System (DBMS).

Perangkat

lunak ini digunakan untuk menunjang operasi dari perangkat keras dan biasanya sangat tergantung kepada perangkat lunak sistem antara lain ialah Sistem Operasi (Operating System) dan komputer (Compilet). b)

Perangkat keras komputer.

Perangkat keras komputer

yang digunakan disesuaikan dengan tingkat dimana Sistem Kodal atau K4IPP berada dan juga kebutuhan spesifik dari setiap Sistem.

Secara garis besar perangkat keras yang

dibutuhkan adalah sebagai berikut : (1)

Tingkat Strategis.

Sistem perangkat keras

komputer di tingkat strategis yaitu Pusdalops TNI disusun secara rangkat (Redundant) untuk mendapatkan tingkat kesiapan yang tinggi.

Pemindahan dari komputer

pertama ke komputer kedua, jika komputer pertama mengalami gangguan, dilakukan secara otomatis dan tanpa adanya gangguan didalam pemprosesan yang berarti. penyaji

Graphic workstation yang dilengkapi layar graphic

resolusi

tinggi,

prosesor

graphic,

keyboard dan mouse/trackball/touch screen, digunakan untuk penyajian graphic, sedangkan yang satu warna (monocrome) untuk penyajian data dalam bentuk tabel. (2)

Tingkat

Taktik/Strategis.

Perangkat

keras

komputer ditingkat Taktik/Strategis ialah komputer dan peripheralnya yang diletakkan dipusat Kodal Kotamaops TNI dan Pusat Kodal TNI.

Perangkat keras ini pada

dasarnya akan serupa dengan perangkat keras yang ada di Pusdalops TNI, hanya kapasitas dan kemampuannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing yang spesifik.

22

Sebagai contoh pusat Kodal Kohanudnas (Popunas) perlu

mempunyai

perangkat

keras

yang

mampu

memberikan tanggapan lebih cepat dibandingkan ruang pusat Kodal Armada, karena jenis ancaman yang berada. Adapun perangkat keras pada pusat Kodal Kotama Ops dan pusat Kodal TNI yang ditunjuk sebagai pengganti Pusdalops TNI harus mampunyai kemampuan yang minimal sama dengan perangkat keras Pusdalops TNI. d.

Personalia.

Faktor manusia sebagai perencana, pelaksana operasi

dan pemelihara merupakan faktor yang penting dan menentukan dalam menunjang keberhasilan terlaksananya Kodal dalam Sistem K4IPP .

Untuk

itu maka dibutuhkan personel-personel yang cakap dan dididik sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV KOMANDO PENGENDALIAN DALAM KOMANDO GABUNGAN TNI

19.

Umum.

Komando Gabungan adalah suatu Komando yang melaksanakan

Operasi Gabungan dibawah seorang Panglima atau Komandan. melaksanakan

tugas

pokok

secara

baik

dan

berhasil

pengorganisasian dan penentuan fungsi-fungsi secara jelas.

guna dapat perlu

diadakan

Dengan adanya

pengorganisasian yang baik dapat menjamin kesatuan usaha dan tindakan meniadakan duplikasi penggunaan fasilitas dari fungsi komponen masing-masing angkatan. 20.

Pengorganisasian Komando Gabungan a.

Tujuan.

Pembentukan organisasi Komando Gabungan bertujuan

untuk menjamin adanya pimpinan terpusat, desentralisasi pelaksanaan dan kesatuan petunjuk.

23

b.

Dasar

Pembentukan.

Pembentukan Komando Gabungan

didasarkan kepada tugas-tugas tertentu, letak dan bentuk geografi serta fungsi-fungsi militer tertentu. Atas dasar tersebut di atas maka Komando Gabungan dapat berupa Komando Kewilayahan atau Komando fungsional. 1) Komando Gabungan Atas Dasar Wilayah. Hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan Komando atas dasar wilayah adalah sebagai berikut : a)

Tujuan : (1) Mewadahi semua komponen yang ada di wilayah tertentu dibawah satu pimpinan. (2) Mengintegrasikan semua usaha dan kegiatan Komponen angkatan yang ditempatkan dalam wilayah tersebut. (3) Menentukan tanggung jawab bagi operasi-operasi tertentu yang berlanjut. (4) Menentukan Bawahan.

b)

tanggung

jawab

Komandan

Operasi-operasi dalam satu wilayah : (1) Operasi oleh Komando Wilayah. Guna melaksanakan tugas pokok, maka unsur-unsur Komando tersebut dapat melakukan tugas dimana saja dalam batas tanggung jawab wilayahnya. (2) Operasi oleh Komando lain. Komando lain dapat melaksanakan operasi didalam wilayah yang telah dipertanggungjawabkan kepada Komando wilayah tertentu, atas dasar perintah Pangab. (3) Pangkalan yang disiapkan didalam suatu Komando Wilayah tertentu dengan tujuan untuk membantu Komando lain, harus responsif dan kendali operasional berada di bawah Komando wilayah setempat bertanggung jawab terhadap administrasi dan keamanan.

24

(4)

Apabila suatu pangkalan, instansi atau kegiatan

lain dari suatu Komando, sebagian atau seluruhnya unsur-unsurnya ditugaskan kepada Komando lain, maka harus ada koordinasi mengenai tanggung jawab yang  jelas tentang logistik dan operasional. c)

Tanggung Jawab atas Suatu Wilayah.

Tanggung jawab

untuk operasi yang berlanjut didalam suatu wilayah geografis dapat diberikan kepada Panglima atau Komandan Komando Wilayah. d)

Penentuan Daerah-daerah.

Suatu daerah geografis

yang luas dan bersifat strategis dapat ditentukan sebagai Kompartemen Strategis dikomandoi seorang Panglima atau Komandan.

Kompartemen Strategis dapat dibagi menjadi

wilayah-wilayah dikomandoi

kecil

seorang

sebagai Panglima

Kompartemen atau

Strategis

Komandan

yang

pembentukannya ditetapkan oleh Panglima TNI. 2)

Komando Gabungan Atas Dasar Fungsi.

Hal-hal yang perlu

diperhatikan dalam menentukan Komando atas dasar fungsi adalah sebagai berikut : a)

Tujuan (1)

Pemusatan Pengomandoan dan Pengendalian

terhadap fungsi-fungsi militer didalam melaksanakan  jenis-jenis operasi gabungan tertentu yang tidak dibatasi oleh suatu daerah geografis.

Disamping itu dapat pula

melaksanakan kegiatan-kegiatan operasi didalam suatu daerah geografis.

Komando Wilayah tertentu, secara

keseluruhan atau sebagian. (2)

Menentukan tanggung jawab operasional didalam

wilayah tertentu yang berlanjut. (3)

Menentukan koordinasi dukungan logistik khusus

yang diperlukan untuk jenis operasi tertentu.

25

b) Kekhususan Komando Fungsional. Tugas pokok atau tugas yang diberikan kepada Komando Fungsional berakibat bahwa instalasi-instalasi atau kegiatan-kegiatan tertentu dari sebagian atau seluruh wewenang Komando dari Komando Wilayah dilimpahkan kepadanya sesuai dimana Komando Fungsional tersebut berkedudukan dan beroperasi. Pelimpahan wewenang Komando ini ditetapkan oleh Panglima TNI. 21.

Bentuk Komando Gabungan.

Komando gabungan dapat berbentuk

Komando Gabungan paduan, Komando Gabungan Khusus dan Komando Tugas Gabungan.

Komando Gabungan tersebut diatas dapat pula dipecah menjadi

Komando Bawahan. a.

Komando Gabungan Paduan. 1)

Komando

Gabungan

Paduan

(Kogabpad)

adalah

suatu

Komando Gabungan dengan tugas pokok yang luas dan berlanjut dibawah pimpinan seorang Panglima yang komposisinya terdiri dari dua Komponen Angkatan atau lebih dengan peranan seimbang, yang dibentuk oleh Panglima TNI atas persetujuan Presiden. 2)

Syarat-syarat pembentukan.

Pembentukan tersebut dilakukan

atas dasar persyaratan dan pertimbangan sebagai berikut : a)

Tugas Pokok yang luas, bersifat strategis dan berlanjut

serta tidak dapat diselesaikan oleh suatu Angkatan secara mandiri. b)

Memerlukan pengarahan kekuatan cukup besar dengan

komposisi-komposisi yang seimbang peranannya. c)

Suatu wilayah geografis yang memerlukan tanggung

 jawab tunggal. d)

Atasan yang membentuk Kogasgab wajib menentukan

struktur kekuatan, menunjuk seorang Panglima atau beserta wakilnya

dan

menentukan

tugas

pokok,

wewenang

dan

tanggung jawab, kekuatan pasukan yang dibutuhkan serta wilayah geografis tanggung jawabnya.

26

3)

Staf Gabungan Paduan.

Panglima Kogabpad mempunyai

Staf Gabungan yang beranggotakan Perwira-perwira TNI AD, AL dan AU. Susunan Staf Gabungan disesuaikan dengan tugas pokok dan sifat

geografis,

mendapatkan

agar

dapat

informasi

menjamin

mengenai

bahwa

tehnik,

Panglima

taktik,

selalu

kemampuan,

kebutuhan dan keterbatasan dari masing-masing Komponen Angkatan yang ada dibawah Komandonya. 4)

Wewenang Panglima.

Dalam rangka penggunaan kekuatan

Panglima berwenang untuk : a)

Memelihara

kesiagaan

tempur

komponen

Angkatan

didalam Komandonya. b)

Membentuk Kogasgab sesuai kebutuhan dengan struktur

organisasi yang beroperasi langsung dibawahnya. c)

Membentuk Kogabpad atau Kogabsus sesuai kebutuhan

dan mengusulkan untuk disahkan Panglima TNI. d)

Menyusun

ketentuan-ketentuan

yang

jelas

dalam

memberikan tanggung jawab kepada para Komandan Bawahan tentang kegiatan operasi rutin tertentu yang memerlukan usaha koordinasi antara dua komando atau lebih. e)

Menunjuk seorang pejabat yang mewakili bila mana

Panglima berhalangan. f) dan

Menyusun sistem pengendalian untuk pertahanan local menentukan

daerah

yang

menjadi

tanggung

jawab

Komando Bawahan. 5)

Tanggung

Jawab

Panglima.

Panglima

Kogabpad

bertanggung jawab : a)

Memelihara keamanan Komando dan melaksanakan

Pertahanan Negara terhadap ancaman musuh di wilayah tanggung jawabnya.

27

b)

Melaksanakan tugas pokok serta tugas dan tanggung

 jawab yang diberikan. c)

Memberi

tugas

dan

memimpin

koordinasi

antara

Komando-Komando Bawahan untuk menjamin kesatuan usaha didalam melaksanakan tugas pokok. d)

Berhubungan langsung kepada (1)

Kepala

Staf

Angkatan

dalam

hal-hal

yang

menyangkut permasalahan Angkatan. (2)

Pangllima TNI

cq.

Staf

Mabes TNI

dalam

perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan segala kegiatan operasional sesuai tugas pokok. b.

Komando Gabungan Khusus 1) Komando Gabungan Khusus (Kogabsus) adalah suatu Komando dengan tugas pokok yang luas dan berlanjut dibawah pimpinan seorang Panglima yang komposisinya terdiri dari suatu komponen angkatan sebagai inti, diperkuat dan dibantu oleh Angkatan lain. Kogabsus dibentuk oleh Panglima TNI atas persetujuan Presiden. 2)

Syarat-syarat pembentukan.

Pembentukan tersebut dilakukan

atas dasar persyaratan dan pertimbangan sebagai berikut : a) Situasi operasional tertentu memerlukan suatu Komando untuk memimpin dan mengendalikan operasi-operasi yang tugas pokoknya dilakukan dan dititik beratkan pada satu Angkatan. b) Sifat-sifat operasi sesuai dengan identitas dari satu Angkatan sedangkan dalam penyelenggaraannya diperlukan bantuan-bantuan, kemampuan dan fungsi-fungsi dari Angkatan lain. 3) Staf Gabungan Khusus. Panglima Kogabsus mempunyai Staf Gabungan yang beranggotakan Perwira-perwira satu Angkatan sebagai inti, sedangkan Perwira Angkatan lain duduk sebagai Staf Khusus atau sebagai perkuatan.

28

4)

Wewenang Panglima.

Dalam rangka penggunaan kekuatan

Panglima berwenang untuk : a)

Memelihara kesiagaan tempur komandonya.

b)

Membentuk Kogasgab sesuai kebutuhan dengan struktur

organisasi yang beroperasi langsung dibawahnya. c)

Membentuk

Kogabsus

sesuai

kebutuhan

dan

mengusulkan untuk disyahkan Panglima TNI. d)

Menyusun

ketentuan-ketentuan

yang

jelas

dalam

memberikan tanggung jawab kepada Para Komandan bawahan tentang kegiatan operasi rutin tertentu yang memerlukan usaha koordinasi dua Komando atau lebih. e)

Menunjuk seorang pejabat yang mewakili bilamana

Panglima berhalangan. f)

Menyusun sistem pengendalian untuk pertahanan lokal

dan menentukan

daerah yang menjadi tanggung jawab

Komando Bawahan. 5)

Tanggung jawab Panglima.

Panglima Kogabsus bertanggung

 jawab : a)

Memelihara keamanan Komando dan melaksanakan

keamanan Negara terhadap ancaman musuh di wilayah tanggung jawabnya. b)

Melaksanakan tugas pokok serta tugas dan tanggung

 jawab yang diberikan. c)

Memberi

tugas

dan

memimpin

koordinasi

antara

Komando-komando Bawahan untuk menjamin kesatuan usaha dan dalam melaksanakan tugas pokok. d)

Berhubungan langsung dengan : (1)

Kepala Staf Angkatan dalam permasalahan yang

menyangkut Angkatan.

29

(2)

Panglima

perencanaan,

TNI

cq

persiapan,

Staf

Mabes

pelaksanaan

TNI dan

dalam laporan

segala kegiatan operasional sesuai tugas pokok. c.

Komando Tugas Gabungan 1)

Komando Tugas Gabungan adalah suatu Komando yang dapat

bersifat

paduan

atau

khusus,

temporer,

dengan

tugas

pokok

menyelesaikan sasaran tertentu dan dalam jangka waktu terbatas, dibawah pimpinan, seorang Panglima yang unsur-unsurnya terdiri dari dua Angkatan atau lebih.

Bilamana tugas telah selesai dilaksanakan,

Komando tersebut dibubarkan.

Kogasgab dapat dibentuk oleh

Panglima TNI atau Panglima Kogabpad atau oleh Panglima Kogabsus. 2)

Syarat-syarat

Pembentukan.

Pembentukan tersebut

dilakukan atas dasar persyaratan dan pertimbangan sebagai berikut : a)

Tugas pokok bersifat taktis atau strategis terbatas untuk

 jangka waktu yang terbatas. b)

Membutuhkan

usaha

yang

terintegrasi

antara

dua

Angkatan atau lebih. c)

Memerlukan suatu koordinasi dalam suatu daerah dan

atau dalam pelaksanaan suatu pertahanan kecil. d)

Tidak diperlukan pimpinan logistik yang terpusat secara

keseluruhan, walaupun tingkat pengendalian dan pengawasan atas logistik masih dibutuhkan. 3)

Staf Kogabpad.

Panglima Kogabpad mempunyai Staf

Gabungan yang beranggotakan Perwira TNI AD, AL dan AU dari masing-masing Unsur dalam komandonya. 4)

Wewenang Panglima.

Dalam rangka penggunaan kekuatan

Panglima berwenang untuk : a)

Memelihara kesiagaan tempur Komandonya.

30

b)

Menyusun

ketentuan-ketentuan yang jelas

dalam

memberikan tanggung jawab kepada para Komandan Unsurnya tentang kegiatan operasi tertentu yang memerlukan koordinasi antara dua unsur atau lebih. c)

Menunjuk seorang Pejabat yang mewakili bilamana

berhalangan. d)

Menyusun sistem pengendalian untuk pertahanan lokal

dan menentukan daerah yang menjadi tanggung jawab unsur. 5)

Tanggung jawab Panglima.

Panglima Kogabpad bertanggung

 jawab : a)

Memelihara keamanan Komando dan melaksanakan

pertahanan keamanan terhadap serangan-serangan musuh diwilayah tanggung jawabnya. b)

Melaksanakan tugas pokok, serta tugas dan tanggung

 jawab yang diberikan. c)

Memberikan tugas dan memimpin koordinasi antara

unsur untuk menjamin kesatuan dalam melaksanakan tugas pokok. d)

Berhubungan langsung dengan : (1)

Panglima komponen Angkatan dalam Kogabpad

atasannya

dalam

permasalahan

yang

menyangkut

Angkatan. (2)

Panglima

Kogabpad

Atasannya

dalam

perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan segala kegiatan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok. e.

Komando Gabungan Khusus 1)

Komando

Gabungan

Khusus

(Kogabsus)

adalah

suatu

Komando Gabungan yang berada dibawah Pengomandoan dan

31

Pengendalian Panglima Kogabpad atau Kogabsus, yang komposisinya berintikan salah satu unsur Angkatan diperkuat oleh unsur Angkatan lain.

Kogabsus dibentuk oleh Panglima TNI atas usulan dan saran

Panglima Kogabpad atau Kogabsus. 2)

Syarat-syarat pembentukan.

Kogabsus dibentuk berdasarkan

persyaratan dan pertimbangan sebagai berikut : a)

Panglima Kogabpad. (1)

Jika Kogabpad melaksanakan beberapa jenis

operasi dalam waktu yang bersamaan. (2)

Ada jenis operasi yang memerlukan titik berat

kemampuan salah satu unsur Angkatan. (3)

Panglima

Kogabpad

kurang

mampu

mengendalikan secara langsung operasi sebagai wilayah tanggung jawabnya. b)

Staf Kogabsus.

Panglima Kogabsus mempunyai Staf

Gabungan yang beranggotakan Perwira-perwira dari unsur Angkatan sebagai inti dan Perwira unsur Angkatan lainnya sebagai Staf Khusus, perkuatan atau sebagai perwakilan. 22.

Tanggung Jawab Atasan.

Tanggung jawab Atasan terhadap komponen

yang ditugaskan dalam Kogab adalah sebagai berikut : a.

Kepala Staf Angkatan.

Kas Angkatan bertanggung jawab atas

penyediaan kekuatan dan memberikan dukungan administrasi kepada Komponen yang ditugaskan dalam Kogab adalah sebagai berikut : b.

Panglima Kogab. Panglima Kogab melaksanakan Komando dan

kendali atas komponen Angkatan yang ditugaskan kepadanya. 23.

Komponen Angkatan a.

Komponen Angkatan adalah segenap satuan, Formasi, Komando dan

Instalasi yang ditetapkan dibawah Komando Gabungan.

32

Organisasi tiap Komponen Angkatan ditetapkan dengan keputusan tersendiri oleh Kas Angkatan.

Penentuan Panglima Komponen merupakan

wewenang Angkatan yang bersangkutan. b.

Panglima Komponen berwenang : 1)

Pembinaan Administrasi terhadap Unsur yang termasuk dalam

komponennya. 2)

Memilih dan menentukan satuan-satuan khusus untuk dijadikan

unsur-unsur

bawahan

guna

memenuhi

kebutuhan-kebutuhan

operasional. 3)

Memegang

pengendalian

dan

pelaksanaan

operasional

dukungan administrasi dalam komponen sesuai dengan instruksi Markas Besar Angkatan. c.

Panglima Komponen bertanggung jawab : 1)

Didalam Komandonya atas : a)

Administrasi dan disiplin

b)

Melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk taktik dan teknik

Angkatan masing-masing dalam rangka Operasi Gabungan. c)

Fungsi-fungsi

logistik kecuali jika ada ketentuan lain

yang ditetapkan oleh atasan yang berwenang.

2)

d)

Penggelaran taktik unsur-unsur.

e)

Penyediaan data intelijen Angkatan.

Kepala Kas Angkatan dalam rangka pembinaan kekuatan dan

kepada Panglima Kogab dalam rangka penggunaan kekuatan. 24.

Unsur Angkatan a.

Unsur Angkatan terdiri dari satuan, formasi, komando dan instalasi

yang ditetapkan dibawah Komando dan Pengendalian operasional suatu Kogabpad, mempunyai

Kogabsus,

Kogabpad,

sifat operasional.

Kogabsus

dan

Organisasi tiap unsur

penentuan Komandonya ditetapkan oleh Kas Angkatannya.

Kogasgab Angkatan

unsur dan

33

b.

Jumlah dan jenis unsur

Angkatan yang ditugaskan dalam suatu

Kogab tergantung dari bentuk Komando dan tugas yang akan dihadapi. c.

Komandan unsur Angkatan yang ditunjuk bertanggung jawab kepada

Panglima

Kogab

dalam

rantai

Komando

kegiatan

bertanggung jawab pula kepada Panglima komponen

operasional

dan

Angkatan dalam

bidang administrasi. 25.

Fungsi Utama Komando Gabungan.

Dalam rangka melaksanakan tugas

pokok, Komando Gabungan menjalankan fungsi utama sebagai berikut : a.

Membina Komando mengikuti perkembangan situasi untuk memenuhi

hal-hal yang dapat menjadi ancaman serta mencegah dan mengatasinya. b.

Memelihara dan meningkatkan kesiagaan operasional Komandonnya.

c.

Menyelenggarakan operasi di darat, di laut dan di udara secara mandiri

atau kerjasama dengan Komando lain dalam rangka Operasi Gabungan. 26.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan

Fungsi Militer Organik.

fungsi utama tersebut diatas perlu diselengagrakan fungsi militer organik yaitu fungsi-fungsi tersebut sangat erat kaitannya antara tanggung jawab eselon atasan sampai eselon bawahan. 27.

Wewenang Komando.

Panglima Kogab berwenang untuk mengeluarkan

perintah kepada Satuan Bahawannya meliputi kewenangan : a.

Komando Operasional.

Komando Operasional adalah wewenang

Panglima Komando Gabungan untuk : 1)

Menetapkan tugas pokok dan tugas-tugas kepada Komandan

Bawahannya. 2)

Menggelarkan atau menebarkan

3)

Membagi lanjut atau memecah-mecah satuan-satuannya.

4)

Memegang atau melimpahkan pengendalian operasional dan

atau

pengendalian

administrasi.

taktis

termasuk

wewenang

kendali

bidang

34

b.

Kendali Operasional adalah wewenang

Kendali Operasional.

Panglima Komando Gabungan untuk : 1)

Memimpin

satuan-satuan

yang

ditugaskan

kepada

Komandonya, sehingga dapat menyelesaikan tugas pokok maupun tugas khusus. 2)

Menggelarkan

komandonya

atau

menebarkan

satuan-satuan

dalam

untuk menyelesaikan tugas pokok maupun tugas

khusus. 3)

Memegang dan melimpahkan pengendalian taktis terhadap

satuan-satuan dalam komandonya.

Wewenang ini mencakup

wewenang pengendalian di bidang administrasi. 28.

Wewenang Panglima Komando Gabungan.

Panglima Komando

Gabungan berwenang : a.

Merencanakan,

menggelar,

memimpin,

mengendalikan

dan

mengkoordinasikan tindakan-tindakan dari Komponen atau unsur yang ditugaskan kepadanya. b.

Mengatur kebutuhan logistik di dalam Komandonya.

c.

Menentukan kebijaksanaan personil.

d.

Memimpin semua komponen atau unsur dalam komandonya, sesuai

dengan kebijaksanaan dan prosedur yang telah ditentukan oleh atasan yang berwenang. e.

Membuat rencana, menentukan kebijaksanaan dan menyediakan

instalasi bagi kegiatan-kegiatan intelijen di dalam komandonya. 29.

Pelaksanaan Wewenang Komando.

Pelaksanaan wewenang Komando

adalah sebagai berikut : a.

Didalam Komando Gabungan Paduan, wewenang komando harus

dilaksanakan melalui

para Panglima komponen atau para Panglima

Komando bawahannya yang dibentuk oleh Panglima Komando Gabungan Paduan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.

35

b.

Didalam Komando Gabungan Khusus, wewenang Komando harus

dilaksanakan melalui para Panglima Komando Bawahannya yang dibentuk oleh Panglima Komando Gabungan Khusus.

Apabila struktur Komando

Bawahannya tersebut meliputi unsur-unsur lebih dua Angkatan dan terdapat hal-hal

yang

menyimpang

pengomandoan,

dari

prinsip

atau

ketentuan

tentang

maka Panglima Komando Gabungan harus mengajukan

rekomendasi kepada Panglima TNI untuk mendapat persetujuan. c. Didalam Komando Tugas Gabungan, wewenang Komando harus dilaksanakan melalui para Komandan unsur bawahannya yang terlibat dalam Operasi Gabungan. 30.

Penentuan Status a. Staf Satuan. Satuan-satuan dan Kogab tidak merupakan satuan Organik Kogab bersangkutan, tetapi berasal dari Komponen Angkatan yang ditugaskan kedalam Kogab. Setiap Panglima Kogab mempunyai wewenang Komando atas Satuan Bawahannya baik berupa wewenang Komando Operasional dan atau Kendali Operasional. Wewenang yang berbeda itu akan membawa akibat kewenangan Komando maupun perbedaan Status. Dalam Kogab dikenal dua status. 1) Bawah Komando. Bawah Komando adalah status satuan yang mempunyai hubungan operasional dengan atasan yang bukan Atasan Organiknya. Satuan yang menerima Bawah Komando mempunyai wewenang Komando Operasional terhadap satuan yang status Bawah Komando. 2) Bawah Kendali. Bawah kendali adalah suatu Satuan yang telah mempunyai tugas pokok tertentu serta mempunyai hubungan operasional dengan atasan yang bukan atasan organiknya. Satuan yang menerima Bawah Kendali mempunyai wewenang Kendali Operasional terhadap satuan yang berstatus Bawah Kendali. b. Wewenang Penentuan Status. Dalam menentukan status satuan Bawahan, setiap Panglima Kogab mempunyai wewenang sebagai berikut : 1) Panglima Kogabpad dapat menentukan Unsur-unsur suatu komponen Angkatan dalam suatu status Bawah Komando atau Bawah Kendali kepada Komando Bawahannya yang dibentuk.

36

2) Panglima Kogasgab dapat membawah komandokan atau membawah kendalikan salah satu unsur kepada unsur lain dalam komandonya untuk suatu tugas khusus. 3) Panglima Kogasgab yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan Kendali Operasional atas semua unsurnya, dapat pula membawah kendalikan salah satu unsur kepada unsur lain dalam komandonya untuk suatu tugas khusus. c.

Penentuan Status satuan dalam

Hal-hal yang perlu diperhatikan.

suatu Kogab, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1)

Penentuan

status

satuan

bawahan

disesuaikan

dengan

wewenang Komando yang dimiliki oleh Panglima Kogab yang membawahinya yaitu

:

Panglima Kogab yang memiliki wewenang

Komando Operasional, kepadanya dapat diberikan Satuan Bawahan dengan status Bawah Komando dan atau Bawah Komando Kendali. 2)

Panglima

Kogab

dalam

mengomando

satuan,

perlu

Komando,

dapat

memperhatikan Status Satuan tersebut yaitu : a)

Satuan

yang

bersetatus

Bawah

diberikan Bawah komando atau Bawah Kendali, bila ditugaskan dalam Kogab atau Kogasgab. b)

Satuan yang berstatus Bawah Kendali pada Kogab

hanya dapat diberi Status Bawah Kendali pula bila ditugaskan dalam Kogab atau Kogasgab. d.

Status Kesatuan Penerimaan.

Pembawah Komandoan atau

Pembawah Kendalian suatu unsur dari satu atau dua Komponen Angkatan kepada unsur Komponen Angkatan lain, tidaklah berarti secara otomatis membentuk Kogasgab atau suatu Kogabpad baru atau merubah Status Komando yang telah ada. e.

Wewenang Atas Unsur-unsur.

Komando yang menerima Satuan

Bawah Komando atau Bawah Kendali mempunyai wewenang dan tanggung  jawab atas Satuan itu sebagaimana diuraikan dalam perintah, serta mengatur sesuai dengan tata cara umum yang berlaku bagi seluruh Komandonya.

37

f.

Perintah

Penempatan.

Komandan

atau

Panglima

harus

memanfaatkan satuan-satuan yang dibawah Komandokan atau Bawah Kendalikan kepadanya sesuai dengan tugas pokok.

Komandan atau

Panglima tidak dibenarkan menggunakan Satuan-satuan Bawahan itu diluar tugas pokoknya dengan memberikan tugas-tugas lain. g.

Perwakilan Dalam Sat.

Bila suatu Satuan dari satu Komponen

dengan kekuatan yang cukup besar di bawah komandokan atau di bawah kendalikan kepada suatu Komando Gabungan lain dalam jangka waktu lama, maka di dalam Staf Komando itu harus ada perwakilan dari satuan bawah kendali tersebut.

Jika satuan itu kecil, maka Komandannya dapat berfungsi

sebagai Perwira Staf Khusus. h.

Pertimbangan Penentuan Status.

Bilamana seorang Komandan

atau Panglima akan menentukan unsur-unsurnya untuk di bawah komandokan

atau

di

bawah

kendalikan

kepada

suatu

Kogab

maka

bahan

pertimbangan bagi keputusan untuk penentuan tersebut adalah jenis operasi yang akan dilasanakan. 31.

Saling Membantu a. 

Bantuan.

Bantuan adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu

unsur dalam memberikan bantuan melindungi, melengkapi atau memperkuat suatu unsur lain sesuai dengan petunjuk tentang keperluan tindakan-tindakan itu.

Unsur-unsur yang beroperasi dalam jarak dimana mereka dapat saling

membantu, saling memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara berdaya guna dan ekonomis untuk mencapai sasaran bersama. b.

Hubungan antar Unsur-unsur yang saling membantu.

Jika

seorang Komandan mengambil keputusan, bahwa dua unsur dapat saling memberi bantuan tanpa penempatan salah satu unsur dibawah pengendalian operasional yang lainnya, maka ia dapat memerintahkan kepada Komandan unsur-unsur itu untuk melaksanakan saling membantu antara satu dengan yang lainnya.

Unsur-unsur yang saling membantu, secara organisatoris

masing-masing berdiri sendiri.

Kegiatan-kegiatan dikoordinasikan dan

dikendalikan dibawah Atasan yang sama melalui perencanaan gabungan, kontak yang erat dan persetujuan bersama antara Komandan unsur yang bersangkutan.

38

Apabila terjadi perbedaan pendapat diantara para Komandan Unsur tersebut dan tidak dapat dipecahkan oleh mereka sendiri, maka hal itu diajukan kepada Atasan yang bersangkutan. c.

Tanggung Jawab Komandan yang dibantu dan Komandan yang

membantu.

Suatu perintah bagi suatu Unsur untuk membantu Unsur lain

tidak mengakibatkan suatu peralihan Komando, tetapi otomatis memerlukan tindakan-tindakan sebagai berikut : 1)

Komandan Unsur yang dibantu memberikan perincian tugas

pokok yang diinginkan untuk dipenuhi oleh Komandan yang membantu serta

memberikan

informasi-informasi

yang

diperlukan

untuk

koordinasi yang lengkap bagi tindakan-tindakan bantuan tersebut. 2)

Komandan Unsur yang akan memberikan bantuan harus

memberikan kepastian tentang permintaan dari Unsur yang dibantu sesuai dengan kemampuannya dengan memperhatikan prioritas dan permintaan dari Unsur-unsur lainnya. 3)

Kedua

Komandan

itu

merencanakan

operasinya

dengan

koordinasi yang erat untuk mengambil keuntungan semaksimal mungkin sesuai kemampuannya masing-masing. d.

Wewenang Komandan yang membantu.

Komandan yang

membantu menentukan taktik, metoda dan prosedur yang harus digunakan oleh Unsur-unsur sendiri.

Bilamana atasan yang berwenang memberikan

perintah untuk melaksanakan tugas pokok bantuan tidak mencakup tentang  jumlah kekuatannya, maka atas dasar koordinasi Komandan yang membantu menentukan jumlah kekuatannya sendiri. 32.

Rantai Komando.

Susunan Rantai Komando.

Untuk memenuhi prinsip

pengomandoan maka Rantai Komando terbentuk oleh tingkat-tingkat eselon Komando sebagai berikut : a.

Eselon Tertinggi.

Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan

atau menyelenggarakan suatu Operasi gabungan diletakkan kepada seorang Panglima Kogab, yang dalam melaksanakan fungsi Komandonya terhadap satuan-satuan Bawahannya dilakukan melalui suatu Rantai Komando.

39

b.

Eselon Setingkat Lebih Rendah.

Didalam perencanaan Panglima

Kogab harus membagi dan memberi tugas satuannya.

Setiap Komandan

Satuan Bawahan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokoknya kepada Panglima Kogab langsung.

Para Komandan Satuan Bawahan

selanjutnya merupakan atasan langsung bagi Eselon yang lebih rendah berikutnya dalam Komando Gabungan tersebut. 33.

Tanggung Jawab a. Tanggung Jawab Panglima Kogab. Dalam membagikan tugas kepada Satuan Bawahan untuk mencapai tugas pokoknya Panglima Kogab mempunyai tanggung jawab untuk : 1) Menyatakan tugas pokok Satuan Bawahannya sedemikian rupa sehingga menunjuk kejelasan bagaimana cara satuan Bawahan dapat diharapkan menunjang pelaksanaan rencananya. 2) Mengalokasikan kepada Satuan-satuan Bawahan langsung, pasukan dan sarana yang akan digunakan untuk melaksanakan tugasnya. 3) Mendelegasikan kepada Komandan Bawahan wewenang yang sepadan dengan tanggung jawabnya. 4) Memberikan informasi-informasi kepada Satuan Bawahan yang berhubungan dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan dapat timbul. 5) Memberitahukan kepada Satuan Bawahannya tentang perubahan yang terjadi mengenai pelaksanaan tugas yang lainnya, maupun unsur-unsur serta peralatan yang digunakan untuk menghadapi perubahan situasi dan kondisi tersebut di atas. b. Tanggung Jawab Komandan Bawahan. Untuk Dapat melaksanakan tugas pokok atau tugas-tugas yang diberikan oleh seorang Panglima Kogab, maka harus tersedia rencana Kogab pada Komando Satuan Bawahan. Komandan Bawahan diberi keleluasaan yang besar untuk memilih atau merubah cara-cara bertindak guna dapat melaksanakan tugas pokoknya. Selanjutnya bila tugas pokok saling berkaitan dengan tugas para Komandan lainnya, maka pemilihan cara bertindak akan dibatasi oleh petunjuk-petunjuk koordinasi yang diberikan di dalam rencana Kogab.

40

Komandan Bawahan boleh menyimpang dalam batas-batas tertentu dari rencana, bila ada perubahan keadaan dengan jaminan bahwa tindakan itu tidak akan membahayakan pasukan kawan demi tercapainya tugas pokok. Setiap penyimpangan sedapat mungkin wajib dikoordinasikan dengan para Komandan satuan lainnya yang ada hubungannnya dalam penyelesaian tugas pokok, dan bila tidak mungkin dikoordinasikan harus segera diberitahukan. Penyimpangan tersebut harus dilaporkan kepada Panglima Kogab secepat mungkin. 34.

Fasilitas Komandan dan Staf. a.

Fasilitas Komando.

Panglima Kogab untuk melaksanakan fungsi

Komandonya memerlukan fasilitas Komando dalam menyelenggarakan pengomandoan dan pengendalian suatu Operasi Gabungan.

Fasilitas

tersebut pada umumnya disesuaikan dengan keadaan operasi yang sedang berjalan terdiri dari : 1)

Pos Komando Utama (Poskout).

Merupakan eselon Komando

yang terdiri dari Panglima serta personil lainnya dari Markas suatu untuk berpindah secara cepat dan tepat, dapat bekerja meskipun di dalam perjalanan.

Poskout dapat berpindah secara keseluruhan,

sebagian atau secara bertahap berdasarkan kebutuhan operasi yang berjalan.

Perwira Operasi memberi tahukan kepada Komandan

Satuan Bawahan pada saat Poskout ditutup dan dibuka. 2)

Pos Komando Taktis (Poskotis).

Berdasarkan keadaan taktis

Panglima Kogab dapat membentuk Poskotis. Poskotis beranggotakan sejumlah kecil personil Staf dan dapat beroperasi jauh diluar Poskout, dengan tujuan membantu pengendalian Operasi. perlu Panglima akan berada di Poskotis.

Apabila dipandang

Pada umumnya Poskotis

berada di daerah tempur dan tidak mampu beroperasi sendiri secara terus menerus. 3)

Pos Komando Belakang (Poskokang). Merupakan eselon yang

terdiri dari badan Staf beserta personil lain dari Markas Komando Gabungan yang melaksanakan kegiatan administrasi dan tidak langsung berhubungan dengan pengendalian Operasi Gabungan. Poskokang pada umumnya berada di daerah belakang dan dapat dipindahkan atas perintah Kepala Staf Kogab.

41

4)

Pos

Komando

Pengganti

(Poskoganti).

Poskoganti

disiapkan secara fisik dengan menggunakan salah satu Pos Komando Satuan Bawahannya yang sewaktu-waktu dapat beroperasi sebagai pengganti Poskout bila Poskout hancur atau tidak dapat melaksanakan fungsinya. b.

Fasilitas Staf.

Fasilitas staf bertujuan memperlancar pelaksanaan

Pengkomandoan dan Pengendalian Operasi Gabungan.

Fasilitas Staf terdiri

dari : 1)

Pusat Operasi Taktis (Pusoptis). a)

Pusoptis ialah suatu fasilitas staf yang beranggotakan

personil Staf Umum dan Staf Khusus yang berkaitan dengan operasi taktis dan bantuan taktis yang sedang berjalan, personil staf tersebut membantu Panglima Kogab dan Komando Satuan Bawahan dibidang operasi taktis. b)

Kegiatan Staf Pusoptis dalam membantu : (1)

Panglima Kogab : (a)

Memberikan keterangan keadaan operasi

taktis yang sedang berjalan. (b)

Memberikan keterangan tentang bantuan

taktis yang tersedia. (c)

Memberikan

saran

untuk

pengambilan

keputusan yang cepat. (d)

Mengambil

tindakan

berdasarkan

kebijaksanaan yang telah ditetapkan. (e) (2)

Mengeluarkan instruksi pelaksanaan.

Komandan Satuan Bawahan : (a)

Pengawasan,

pengendalian

dan

pengkoordinasian operasi taktis serta bantuan yang sedang berjalan dari semua pasukan di bawah Komando Pengendalian Operasi Komando Gabungan.

42

(b)

Pengintegrasian

semua

bantuan

yang

diterima dari angkatan yang berhubungan dengan operasi taktis dan bantuan taktis. 2)

Pusat

Operasi

Dukungan

Administrasi

(Pusopdukmin).

Pusopdukmin adalah fasilitas staf yang beranggotakan personil dari Staf Umum dan Staf Khusus dari Markas Kogab yang berhubungan dengan dukungan administrasi. 3)

Pusat

Pengendalian

Daerah

Belakang

(Pusdalrahkang).

Pusdalrahkang adalah fasilitas staf yang beranggotakan personil Staf Umum dan Staf Khusus dari Markas Kogab yang kegiatannya mengendalikan penanggulangan gangguan keamanan dan kerusakan akibat pertempuran di daerah belakang. 4)

Pusat

Koordinasi

Bantuan

Tembakan

(Puskorbantem).

Puskorbantem adalah fasilitas staf yang beranggotakan personil Staf Umum dan Staf Khusus untuk merencanakan dan mengendalikan sarana

Bantuan

Tembakan,

agar

dapat

dicapai

penggunaan

semaksimal mungkin. c.

Fasilitas Komlek.

Sistem K4IPP didukung oleh Sistem Komunikasi

dalam bentuk jaringan komunikasi dan data dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan.

Jaringan komunikasi K4IPP

akan memanfaatkan

Siskomsat TNI yang didukung dengan penggelaran troposcatter radio, HF/VHF/UHF radio, meteor Burst radio, terrestrial/microwave link, kabel dan leased channel sebagai alternatif route : 1)

Dari segi fungsi, jarring komunikasi TNI terdiri dari : a)

Jaringan

komunikasi

fungsi

komando.

Jaring

Komunikasi Komando adalah komunikasi yang menghubungkan Panglima TNI (Pang TNI) dengan Kepala Staf Angkatan, serta pejabat-pejabat eselon pimpinan TNI lainnya di Komando Strategis TNI, TNI dan Kogasgab serta Komando Strategis lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan.

Jaringan ini

merupakan jaring Lintas tipis namun memiliki derajat kendalian yang tinggi.

43

b)

Jaring komunikasi fungsi operasi.

Jaring komunikasi

untuk hubungan dari antar pejabat eselon pimpinan dan pejabat pimpinan Mabes TNI, Angkatan ke Kotama TNI, Angkatan dan Kogasgab. c)

Jaring komunikasi

(Minlog).

fungsi

Administrasi dan Logistik

Jaring ini adalah jaring komunikasi untuk hubungan

dari dan antar pejabat eselon pelaksana Komando Strategis TNI. 2)

Ditinjau dari jenis informasi yang dikirimkan, maka jaring

komunikasi terdiri dari : a)

Jaring komunikasi suara yang antara lain digunakan

untuk penyampaian perintah-perintah dan laporan lisan. b)

Jaring

komunikasi

penyampaian

data

perintah-perintah

yang dan

digunakan

untuk

laporan-laporan

dari

sensor-sensor berupa data antara lain dengan mengguna-kan teleprinter, faximile, komputer, teleconference dan lain-lain. 35.

Penyelenggaraan

Komando

Pengendalian.

Penggunaan

dan

pengendalian dalam suatu operasi merupakan sarana Komando yang diperlukan oleh Panglima atau Komando untuk mengatur rencana pengembangan, pengarahan dan pengendalian kekuatan dalam pencapaian sasaran sesuai tugas yang diberikan. Untuk itu penyelenggaraan pengomandoan dan pengendalian dapat disusun sebagai berikut : a. 

Perencanaan.

Perencanaan pengomandoan dan pengendalian

meliputi penyiapan : 1)

Kogab meliputi struktur, fungsi dan tanggung jawab Staf, Rantai

Komando dan Status Unsur. 2)

Personil

yang

mencakup

penunjukkan

Panglima

atau

Komandan atasan atau Komando Bawahan sesuai rantai komando, Perwira Staf dan Personil Ahli sesuai kebutuhan. 3)

Fasilitas meliputi fasilitas Komando dan Staf serta ruangan-

ruangan yang diperlukan seperti ruang yudha, ruang operasi, ruang briefing dan ruang data.

44

4)

Peralatan meliputi alat Pengolah data, papan data dan peralatan

komunikasi. 5) b. 

Data operasi. Pengorganisasian

Pengorganisasian.

Pengomandoan

dan

Pengendalian meliputi : 1)

Pengambil Keputusan.

Pengambil Keputusan yaitu Panglima

atau Komandan atasan yang bertindak sebagai pemberi Komando atau

memberi

perintah

kepada

Komandan

Satuan

Bawahan.

Panglima atau Komandan ini diberikan Staf serta peralatan dan fasilitas untuk memproses data operasi menjadi rencana Operasi yang selanjutnya menjadi Perintah Operasi setelah diputuskan Panglima atau Komandan dan siap untuk dilaksanakan oleh Komandan Bawahan. 2)

Pelaksana.

Setiap Komandan Bawahan sesuai kewenangan

adanya tanggung jawabnya melaksanakan perintah operasi yang tercantum dalam perintah Operasi.

Komandan atasan memberikan

perintah kepada Komandan Bawahan sesuai rantai Komando. 3)

Pengumpulan Informasi.

Pengumpulan informasi memberikan

data yang diperlukan untuk diproses sehingga Panglima atau Komandan dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Pengumpulan informasi ini dapat berupa satuan pengamat atau deteksi (optis, elektronik) intelijen maupun laporan situasi. c. 

Pelaksanaan. Meliputi pengomandoan dan pengendalian. 1)

Pengomandoan.

Setelah data yang diperlukan diproses dan

keluar keputusan panglima, maka keputusan tersebut melalui media komunikasi

diteruskan

kepada

Komandan

bawahan

untuk

dilaksanakan. 2)

Pengendalian.

Perintah Panglima atau Komando Atasan

pelaksanaannya dapat dipengaruhi dengan perkembangan situasi meliputi daerah keadaan operasi. sendiri. informasi.

Keadaan musuh atau keadaan

Perkembangan situasi ini dapat diketahui dari pengumpulan

45

Dalam situasi demikian, maka Panglima atau Komando atas harus memperhatikan perubahan situasi ini dengan mengeluarkan perintah baru yang telah disesuaikan.

Demikian juga bila perintah yang

dikeluarkan dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yang mendasar maka harus segera diadakan perintah koreksi.

Komandan-

komandan Bawahan dapat melaksanakan tindakan yang sama dengan Panglima atau Komandan atasan terhadap Komando Bawahannya sejauh tidak menyimpang dari tujuan yang digariskan dalam tugas pokok. d. 

Pengawasan. Pengawasan dalam pengomandoan dan pengendalian

menyangkut tuntutan disiplin penggunaan fasilitas, sarana Komando dan Staf serta prosedur komunikasi.

BAB V KOMANDO PENGENDALIAN DALAM OPERASI GABUNGAN TNI

36.

Umum.

Operasi Gabungan TNI adalah suatu bentuk operasi militer untuk

perang yang dilakukan oleh TNI, terdiri dari dua angkatan atau lebih, dibawah satu Komando dan direncanakan oleh Staf Gabungan. 37.

Tujuan dan Azas Operasi Gabungan a.

Tujuan.

Operasi Gabungan dilaksanakan dengan tujuan

meningkatkan daya guna dan hasil guna usaha komponen Angkatan secara terpadu untuk menggagalkan setiap serangan dan ancaman nyata dari musuh. b.

Azas-azas. Azas-azas operasi gabungan yang digunakan adalah : 1)

Azas kebersamaan Doktrin

2)

Azas Terpadu

46

38.

Dalam pelaksanaan operasi gabungan dikenal

Jenis Operasi Gabungan.

 jenis-jenis operasi sebagai berikut : Operasi Lintas Udara, Operasi Amfibi, Operasi Pertahanan Pantai, Operasi Gabungan Khusus Pertahanan Udara Nasional, Operasi Laut Gabungan, Operasi Darat Gabungan, Operasi Pendaratan Administrasi dan Kampanye Militer. 39.

Wilayah Operasi a.

Mandala Perang.

Mandala Perang adalah wilayah darat, laut dan

udara yang ditetapkan untuk penyelenggaraan suatu operasi. perang dibagi : 1)

Mandala

Daerah Belakang a) Daerah belakang (Rahkang) adalah bagian dari wilayah nasional didalam Mandala Perang yang tidak termasuk dalam suatu Mandala Operasi. b) Rahkang merupakan tempat untuk menghasilkan dan merehabilitasi barang perbekalan dan mempersiapkan personel yang dibutuhkan guna mendukung operasi. Oleh karena itu Rahkang sedapat mungkin terpisah dari operasi dan keutuhan Rahkang merupakan landasan bagi penyelenggaraan Dukmin Pasukan.

2) Mandala Operasi. Mandala Operasi adalah sebagian dari Mandala Perang yang diperlukan bagi Operasi Militer yang bersifat defensif maupun ofensif dan untuk kegiatan administrasi yang berhubungan dengan operasi tersebut. Pembentukan dan pembagian Mandala Operasi adalah sebagai berikut : a) Pembentukan Mandala Operasi. Mandala Operasi dapat dibentuk didalam wilayah nasional dan diluar wilayah nasional sesuai dengan sifat operasi yang dilaksanakan. b) Pembagian Mandala Operasi. Mandala Operasi dapat dibagi menjadi daerah tempur dan daerah komunikasi. Batas antara kedua daerah ini ditetapkan oleh Panglima Mandala. (1) Daerah Tempur (Rahpur). Daerah tempur adalah bagian Mandala Operasi yang digunakan oleh satuan tempur untuk melaksanakan pertempuran.

47

Rahpur dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Daerah Tempur Depan (Rahpurpan) dan Daerah Perbekalan (Rahbek). (2)

Daerah

Komunikasi

Komunikasi

adalah

(Rahkom).

bagian

belakang

Daerah dari

mandala

Operasi, dimana barang yang dihasilkan di daera belakang ditimbun dan selanjutnya diteruskan ke depan kepada satuan-satuan pemakai.

Rahkom biasanya

terdiri dari satu atau lebih seksi depan dan seksi pangkalan.

Bila perlu dalam suatu Rahkom dapat

dibentuk suatu Komando Daerah (Korah). b.

Wewenang Penentuan Mandala Perang/Mandala Operasi.

Batas

geografi dari Mandala Perang/Mandala Operasi ditentukan oleh Presiden melalui Pang TNI. 40.

Organisasi dan Komando pengendalian Operasi Gabungan Linud a.

Organisasi.

Untuk setiap Operasi Linud dibentuk suatu Kogasgab

Linud dibawah seorang Komandan/ Panglima.

Pembentukan Komando

Gabungan untuk Operasi Linud dilaksanakan dengan batas tanggung jawab, Kodal dan kedudukan sebagai berikut : 1)

Wewenang pembentukan Kogasgab Linud oleh Pangkogab-

pad/Kogabsus. 2)

Dalam keadaan tertentu Pang TNI dapat membentuk secara

langsung Kogasgab Linud. 3) b.

Pembentukan Kogasgab Linud oleh Kogasgab yang telah ada.

Komando Pengendalian Operasi Gabungan Linud 1)

Panglima Kogasgab Linud.

Atasan yang berwenang

membentuk Kogasgab Linud menunjuk Panglima Kogasgab Linud serta

memerintahkan

menyusun

Staf

Komando

Gabungan.

Pangkogasgab Linud menyusun organisasi tugas gabungan untuk disahkan atasan yang mengangkatnya.

Pengisian personel dan

perlengkapan dimintakan kepada Komponen Angkatan.

48

2)

Pangkogasgab

Linud

mempunyai

wewenang

Kendali

Operasional terhadap unsur-unsur yang ditugaskan kepadanya dan melakukan

koordinasi

dengan

panglima

Komponen

untuk

pengendalian dalam bidang Minlog. 3) Staf Komando Gabungan. Staf Komando Gabungan yang mendukung dalam membantu Pangkogasgab Linud melaksanakan fungsi-fungsi Utama Komando dalam Operasi gabungan, meliputi : Intelijen, Operasi, Personel, Logistik, Teritorial, Komlek untuk memungkinkan rencana yang baik, Staf Kogasgab Linud harus koordinasi dengan Staf Komponen Angkatan. c.

Satuan Lintas Udara (Satlinud) 1) Merupakan unsur utama Kogasgab Linud. Sesuai dengan kebutuhan Satlinud dapat terdiri dari Satuan Tempur, Banpur dan Banmin. Satuan-satuan ini dapat terdiri dari Satuan Linud TNI AD, Satuan Paskhas TNI AU dan satuan-satuan lain dengan latihan khusus untuk Operasi Linud. 2) Komandan Satlinud mempunyai wewenang Komando penuh terhadap satuan-satuan bawahannya. 3) Satlinud mempunyai tugas utama merebut dan menduduki sasaran sampai terbentuknya Tumpuan Udara dan mempertahankan sampai dengan selesainya Operasi Linud. 4) Membantu mengamankan dan melindungi Pangkalan yang direbut untuk kelancaran tugas-tugas Satgasud. 5)

Susunan Organisasi Satlinud terdiri dari : a) Timpur. Timpur adalah unsur-unsur utama dan Satlinud yang bertugas untuk merebut dan menguasai sasaran, membentuk serta mempertahankan tumpuan udara. b) Kelompok Banmin dan Banpur. Tugas Banpur dan Banmin untuk membantu Satlanud pada saat perebutan sasaran pembentukan tumpuan udara dan pertahanan tumpuan udara.

49

c)

Timkam.

Timkam merupakan bagian dari Satlinud yang

personelnya disusun dari pandu udara diinfiltrasikan ke daerah operasi sebelum babak serbuan, sebagai bagian dari Kelompok Depan Operasi Lintas Udara (KDOL) untuk mengamankan dan melindungi

Tim

Dalpur

disamping

melaksanakan

tugas

utamanya membantu Satlinud menuju Titik Berkumpul. d.

Satuan Tugas Udara (Satgasud) 1)

Merupakan salah satu unsur utama Kogasgab Linud.

Sesuai

dengan kebutuhan, Satgasud dapat terdiri dari satuan-satuan intai udara, tempur udara, angkut udara, Dallan/Dalpur dan Gugus Khusus serta unsur pangkalan. 2)

Komandan Satgasud mempunyai wewenang Komando Penuh

terhadap satuannya. 3)

Satgasud bertanggung jawab terhadap kelancaran pemindahan

Satlinud dari daerah pemuatan ke daerah penerjunan/pendaratan, sesuai dengan kebutuhan rencana taktis darat. 4)

Satgasud

membantu

Satlinud

dalam

sasaran

sampai

terbentuknya tumpuan udara dan memberikan bantuan terhadap pertahanan Tumpuan Udara. 5)

Mendukung kelancaran penyampaian logistik pasukan dan

evakuasi korban. 41.

Organisasi dan Komando Pengendalian Operasi Gabungan Amphibi a.

Organisasi 1)

Prinsip-prinsip Operasi Amphibi a)

Susunan tugas operasi amphibi harus mencerminkan

adanya hubungan yang erat pda setiap tingkat dalam susunan organisasi Pasrat.

Satuan Tugas Laut dan Satuan Tugas

Udara yang tergabung dalam Kogasgabfib.

Atas dasar hal-hal

tersebut maka dalam susunan Kogasgabfib harus diutamakan pertimbangan-pertimbangan

tentang

penggugus

tugasan,

50

faktor-faktor penggunaan kekuatan secara ekonomis dan kesejajaran komando pada setiap tingkat Pasrat, Satuan Tugas Laut dan Satuan Tugas Udara. (1)

Penggunaan tugas Satuan-satuan Pasrat disusun

kedalam susunan tugas yang telah ditentukan dan selanjutnya dibentuk susunan tugas yang sejajar untuk satuan yang menyediakan kapal-kapal penyerbu serta membantu pasukan.

Susunan tugas Kogasgabfib

terutama didasarkan atas kebutuhan untuk membentuk Pasrat di Darat. (2)

Penggunaan kekuatan secara ekonomis. Operasi

Amfibi membutuhkan kapal-kapal penyerbu dalam jumlah banyak, sehingga Pasrat harus disusun begitu rupa, hanya

terdiri

dari

satuan-satuan

yang

benar-benar

dibutuhkan dalam arti kata kekuatan efektif dan efisien. (3)

Rantai

pembentukan

Komando rantai

yang

sejajar.

komando

Dalam

diperhatikan

hal-hal

sebagai berikut : (a)

Komandan

Komandan

Kogasgabfib

Satuan

Tugas

dijabat

Laut,

oleh

bertanggung

 jawab atas pelaksanaan operasi.

Untuk itu

Komandan Kogasgabfib melaksanakan wewenang komando yang dilimpahkan kepadanya terhadap seluruh kesatuan peserta, kecuali selama babak perencanaan. (b)

Komandan

Komandan

Satuan

Pasrat

Tugas

mempunyai

Laut

dan

kedudukan

komando yang setingkat dalam hal pengendalian terhadap kesatuan masing-masing. (c)

Pada

setiap

tingkat

eselon

komando

bawah, baik di kesatuan-kesatuan laut maupun Pasrat ditentukan adanya para komandan yang sederajat.

51

(d) Persoalan komando yang hanya menyangkut kesatuan tugas laut akan diselesaikan oleh komando kesatuan tugas laut melalui rantai komando satuan tugas laut. (e) Persoalan komando yang hanya menyangkut Pasrat akan diselesaikan oleh Komandan Pasrat melalui rantai komando Pasrat. (f) Persoalan komando yang hanya menyangkut kesatuan tugas laut dan Pasrat akan diselesaikan melalui rantai komando kesatuan tugas unit dan yang sejajar. b) Susunan tugas Kogasfib secara keseluruhan harus memenuhi kebutuhan untuk Embarkasi, gerakan menuju ke daerah sasaran, perlindungan, pendaratan dan bantuan kepada Pasrat. Susunan organisasi Kogasgabfib disesuaikan dengan tugas pokok dan kekuatan yang dialokasikan kepadanya oleh komando atas. Berdasarkan hal tersebut maka susunan tugas ditentukan sesuai kebutuhan taktis yang akan dihadapi. Pada saat perumusan susunan tugas, sekaligus ditentukan nama yang akan dipakai untuk kepentingan operasional, sedangkan sebutan administrasi tetap dipakai untuk tujuan administratif. c) Komandan Kogasgabfib dijabat oleh Komandan Satuan Tugas Laut TNI AL (Satgasla) dan dinyatakan didalam petunjuk pendahuluan. Komando Pasrat dijabat oleh Komando Satuan Korps Marinir atau TNI AD disesuaikan dengan susunan, Pasrat dinyatakan dalam Petunjuk Pendahuluan. Para Komandan Satuan Tugas bahwa Kogasgabfib, apabila tidak dinyatakan dalam petunjuk pendahuluan ditetapkan oleh Komandan Kogasfib atau Komandan Pasrat sesuai garis komando masingmasing. d) Bagi kesatuan didalam organisasi Kogasgabfib digunakan cara penomoran TNI AL. Dalam organisasi pasrat hanya pasukan pendarat yang diberi nomor. Apabila dibentuk gugus serang terpisah, maka satuan pendarat yang sederajat akan juga diberi nomor. Kesatuan tugas penting lainnya juga diberi nomor sesuai dengan kebutuhan.

52

2)

Komando Tugas Gabungan Amfibi (Kogasgabfib). Kogasgabfib

meliputi Kesatuan Tugas Laut dan Pasukan Pendarat dengan satuan penerbangannya apabila ada, serta Kesatuan Tugas Udara apabila diperlukan yang dilayani oleh unsur udara Kogasgab.

Kesatuan-

kesatuan Kogasgabfib terdiri dari : a)

Satuan Tugas Laut (1)

Satuan tugas laut Kogasgabfib meliputi kesatuan-

kesatuan tugas yang dibutuhkan oleh pelaksanaan operasi seperti : (a)

Satuan

Angkut.

Satuan

sangkut

digunakan untuk Embarkasi, gerakan menuju sasaran, pendaratan dan bantuan logistik Pasrat yang terdiri dari semua kapal yang mengangkut Pasrat,

termasuk

Helikopter.

kapal

yang

mengangkut

Sekoci pendarat yang akan dipakai

dalam gerakan kapal ke pantai adalah organik atau dibawah perintah kepada kesatuan tingkat ini. (b)

Satuan Pengendali.

Satuan pengen-dali

ini terdiri atas personel, kapal dan sekoci yang ditujukan untuk mengendalikan gerakan kapal ke pantai. (c)

Satuan Pengendali Udara Taktis.

Satuan

ini merupakan organisasi pengendali udara yang berada di kapal dan yang bertindak sebagai Pusat Operasi Udara dan pusat Pengendalian Udara Taktis untuk mengendalikan operasi udara. (d)

Satuan Bantuan Tembakan.

Satuan ini

terdiri atas satuan penjelajah, perusak, fregat, korvet, kapal roket dan kapal jenis lainnya yang ditunjuk untuk memberikan bantuan tembakan kapal,

termasuk

tembakan

roket

dan

peluru

kendali untuk membantu pendaratan dan operasi di darat.

53

(e)

Satuan Udara TNI AL.

Kesatuan ini

merupakan Satuan Udara Armada yang berada dibawah

komando

penuh

Satuan Tugas Laut,

yang akan ditempatkan didalam daerah operasi Kogasgabfib untuk memberikan bantuan udara kepada Kogasgabfib. (f)

Satuan Tabir.

Satuan ini digunakan untuk

memberikan perlindungan kepada Kogasgabfib selama

lintas

laut

dan

selama

pelaksanaan

operasi di daerah sasaran. (g)

Satuan Penyapu Ranjau.

Satuan ini

melaksanakan operasi ranjau baik ofensif maupun defensif yang dilancarkan oleh Kogasgabfib. (h)

Satuan Demolisi Bawah Permukaan dan

Intai amfibi, Satuan ini meliputi kapal, pasukan intai amfibi dan tim demolisi bawah permukaan, yang

melaksanakan

hidrografi

dan

pengintaian,

penghancuran

penelitian

rintangan

alam

maupun buatan di laut dan di pantai musuh. (j)

Satuan Desepsi.

operasi

desepsi

Satuan ini melaksanakan

terhadap

musuh,

termasuk

dengan cara elektronika, komunikasi, visual dan cara-cara

lainnya,

yang

ditujukan

untuk

memberikan keterangan yang salah, menyesatkan dan membingungkan musuh. (k)

Satuan pelindung Dekat.

Satuan ini terdiri

atas satuan kapal penjelajah, perusak fregat, korvet dan kapal jenis lain yang diperlukan untuk melindungi

Kogasgabfib

terhadap

serangan

pesawat udara kapal perang musuh. (l)

Satuan Bantuan Administrasi.

merupakan

kesatuan

bertugas

di

atau

daerah

badan

Satuan ini staf

sasaran

yang untuk

menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas

54

kelancaran tugas administrative yang mencakup bidang-bidang hidrografi,

perbaikan,

salvage,

penelitian

jala

pelindung,

pemasangan

pemasangan bui dan perambuan, pengendalian dan pengembangan pelabuhan pada saat awal, fungsi pengendalian pelabuhan pool sekoci, dinas pos dan atau tugas lain yang ditentukan.

Selama

tahap

bantuan

awal

serbuan,

administrasi

semua

dilakukan

fungsi

oleh

Komandan

Kogasgabfib atau komando bawahannya yang ikut serta dalam serangan.

Tugas administrasi

diserahkan kepada komandan kesatuan bantuan administrasi

apabila

kemajuan

serbuan

memungkinkan. (2)

Apabila

mencukupi

kapal

kebutuhan

TNI

AL

yang

angkutan

tersedia

keseluruhan,

tidak dapat

digunakan kapal pemerintah dan swasta khususnya sebagai kapal susulan.

Pengadaan kebutuhan kapal

tersebut diatur oleh Komandan Kogasgabfib melalui saluran TNI AL atas seijin Pang TNI. b)

Pasukan Pendarat (1)

Pasukan pendarat berasal dari Korps Marinir dan

atau kesatuan TNI AD dari satuan-satuan tempur, bantuan tempur dan bantuan administrasi beserta satuan penerbangannya apabila ada yang ditugaskan untuk melaksanakan operasi amfibi. (2)

Apabila digunakan kesatuan TNI AD secara

keseluruhan,

maka

diorganisasian,

dilatih

kesatuan dan

tersebut

dilengkapi

untuk

harus dapat

melaksanakan operasi amfibi oleh TNI AL, dengan kesatuan staf Pasrat, satuan Intai Amfibi, Ranfib sekoci pendarat dan pengemudinya menggunakan satuan TNI AL.

Untuk satuan TNI AD yang belum cukup terlatih

sebagai pasrat, dapat digunakan untuk memperkuat satuan

Marinir

merebut

tumpuan

pantai,

dengan

55

Komando Pasrat tetap berada pada Marinir.

Pasrat

dapat dilengkapi dengan personel TNI AD, TNI AU, ahli elektronika, intelijen dan ahli khusus lainnya. (3)

Istilah "Pasrat" hanya dapat digunakan bagi eselon

pasukan yang tertinggi. (4)

Pasrat diorganisasikan untuk menyelenggara-kan

fungsi-fungsi dalam operasi sebagai berikut : (a)

Embarkasi

Pasukan,

pembekalan

dan

peralatannya. (b)

Organisasi Taktis Dasar.

Organisasi taktis

adalah susunan tugas Pasrat untuk melaksanakan pertempuran yang meliputi satuan-satuan tempur, bantuan tempur dan bantuan administrasi untuk melaksanakan tugas di darat.

Bentuk organisasi

tersebut

mungkin

digunakan

secepat

setelah

pendaratan untuk menguasai tumpuan pantai. (5)

Apabila unsur pasukan pendarat diembar-kasikan

ke kapal bukan TNI AL maka Pasrat bertanggung jawab untuk menyediakan : (a)

Pelepon kapal.

(b)

Peralatan khusus seperti sling, alas muatan

(dunage) dan lain-lain. (c)

Personel dan peralatan komunikasi bagi

keperluan Pasrat. c)

Susunan Tugas Udara (1)

Satuan Tugas Udara dilayani oleh Komponen TNI

AU/unsur Udara Kogasgab yang berintikan kekuatan TNI AU (Kogasud). (2)

Satgasud menyelenggarakan fungsi-fungsi operasi

sebagai berikut :

56

(3)

(a)

Pengintaian taktis.

(b)

Pengawalan konvoi.

(c)

Pertempuran laut gabungan.

(d)

Bantuan tembakan udara.

(e)

Khusus

Komandan Kogasgabfib mempunyai wewenang

Komando

operasional

Satgasud.

terhadap

pesawat-pesawat

Pengendalian operasi dilimpahkan pada

suatu badan pengendali yang ditunjuk oleh komponen TNI AU/unsur Udara dan diberikan kepada Kogasgabfib. Wewenang Komando Taktis dilimpahkan kepada Perwira Komando Taktis dilimpahkan

(Pakotis), sedang pengendalian taktis

kepada

kapal

pengendali

udara

yang

ditunjuk oleh Dan Kogasgabfib atau Pakotis. (4)

Dan Kogasgabfib hanya mempunyai wewenang

kendali operasional terhadap Satgasud apabila ada factor keterbatasan yang menyangkut jumlah pesawat udara yang dimiliki oleh unsur udara, rentang kendali dan menyangkut jenis operasi udara yang bukan wewenang Dan Kogasgabfib. d) di

Kesatuan lain. atas,

dapat

Kesatuan lain di luar kesatuan tersebut

diperbantukan

untuk

sementara

kepada

Kogasgabfib, guna melaksanakan tugas-tugas khusus yang tidak merupakan bagian operasi amfibi.

Aparat teritorial dan

satuan pengembangan pangkalan dapat pula diperbantukan kepada Kogasgabfib. atas

Embarkasi

dan

Komandan Pasrat bertanggung jawab pendaratan

satuan

tersebut

serta

pemberian tugas taktis awal sesuai dengan kemajuan operasi di darat. 3)

Satuan tugas serang a)

Didalam beberapa keadaan tertentu perlu dibentuk

satuan tugas yang sejajar dengan pasrat didalam Kogasgabfib.

57

Pembentukan kesatuan tersebut diputuskan oleh Komandan Kogasgabfib

selama

perencanaan,

setelah

berkonsultasi

dengan Komandan Pasrat dan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut : (1) Diperlukan adanya serbuan yang bersamaan atau hampir bersamaan ditempat pendaratan yang letaknya berjauhan didalam daerah sasaran amfibi sehingga tidak memungkinkan pengendalian langsung yang efektif oleh hanya seorang Komandan. (2)

Besar kesatuan yang dilibatkan berada di luar

kemampuan pengendalian staf pusat. b)

Satuan tugas serang dibentuk dalam susunan sebagai

berikut : (1)

Satuan Laut.

Satuan laut adalah organisasi

tugas dibawah satuan tugas serang dilayani oleh Satgasla yang terdiri dari kapal-kapal penyerang dan satuan

Bantu

melindungi,

yang

ditugaskan

mendaratkan

dan

untuk

mengangkut,

membantu

satuan

pendarat. (2)

Satuan Pendarat.

Satuan pendarat adalah

Kesatuan dibawah Satgas serang yang akan dilayani oleh

Pasrat

terdiri

dari

Pasukan

yang

khusus

diorganisasikan, dilatih dan dilengkapi termasuk satuan penerbangannya melaksanakan

apabila operasi

ada,

pendaratan

untuk terhadap

mampu suatu

kedudukan musuh. c)

Komandan Satuan Tugas Serang diberi wewenang

komando terhadap Satuan pendarat yang sejajar. 4)

Satuan Aju a)

Satuan Aju adalah unsur Kogasgabfib

sasaran.

menuju ke

Satuan ini berfungsi untuk menyiapkan daerah

sasaran guna serbuan, dengan cara melaksanakan operasi-

58

operasi pengintaian, menyapu ranjau, pemboman pendahuluan, operasi demolisi bawah permukaan, operasi udara dan lain-lain tanpa

mengabaikan

memperhatikan

factor

klasifikasi

kerahasiaan sasaran.

dan

dengan

Bergantung

kepada

kebutuhan taktis, Satuan Aju dapat terdiri atas :

b)

(1)

Satuan pengendali udara taktis

(2)

Satuan bantuan tembakan kapal

(3)

Satuan bantuan udara taktis

(4)

Satuan Tabir

(5)

Satuan peperangan ranjau

(6)

Satuan intai amfibi dan demolisi bawah

(7)

Satuan lindung dekat

(8)

Satuan desepsi taktis

(9)

Satuan demonstrasi

Bila akan dilaksanakan operasi pendaratan amfibi seperti

perebutan pulau-pulau dilepas pantai, atau operasi pengintaian darat yang lebih luas, maka kedalam organsiasi Satuan Aju dapat dimasukan satuan pendarat, satuan angkut dan satuan pengendali. c)

Pada saat badan induk Kogasgabfib tiba di daerah

sasaran,

satuan

aju

dibubarkan

dikembalikan ke kesatuan semula.

dan Waktu

unsur-unsurnya pembubaran

dan pengembalian unsur-unsur tersebut harus diumumkan, sehingga

semua

komando

yang

berkepentingan

mengetahuinya. d)

Satuan demonstrasi

diorganisasikan

yang dari unsur Kogasgabfib

untuk melaksanakan operasi yang ditujukan

untuk memperdayakan musuh .

Satuan ini dapat terdiri

atas

satuan Pasrat dan satuan-satuan lain seperti yang terdapat dalam satuan aju tersebut di atas.

59

5)

Kesatuan yang membantu Kogasgabfib. Kemungkinan

ada

pula kesatuan lain yang ditugaskan membantu Operasi Amfibi tidak dimaksudkan dalam Operasi Kogasgabfib. tersebut

didasarkan

atas

permintaan

Ikut sertanya kesatuan Kogasgabfib,

sedangkan

pengendaliannya sesuai prosedur komando dan pengendalian Operasi Gabungan yang berlaku. b.

Komando dan pengendalian 1)

Hubungan komando selama perencanaan a) Pada permulaan tahap perencaan sesuai dengan perintah komando atas, para komandan satuan dalam Kogasgab melaporkan diri kepada Komandan Kogasgabfib yang bertanggung jawab atas persiapan perencanaan Operasi Amfibi secara keseluruhan. b) Komandan Pasrat bertanggung jawab atas perencaan dan pelaksanaan pendaratan serta serbuan di darat. Keikut sertaan satuan lain di dalam penyerbuan pada umumnya berbentuk bantuan bagi Pasrat, untuk pembentukan tumpuan pantai. c) Komandan Kogasgabfib bertindak pula sebagai koordinator dalam pembuatan perencanaan. Khususnya selama perencanaan, Komandan Kogasgabfib, Komandan Pasrat dan Komandan Satgasud kedudukannya adalah sederajat.

2)

Hubungan Komando selama pelaksanaan operasi a) Sejak babak pelaksanaan operasi dimulai yaitu saat dimulai pelaksanaan Embarkasi, Komandan Kogasgabfib bertanggung jawab penuh atas seluruh kesatuan dalam Kogasgabfib dan pelaksanaan operasinya. b) Komandan Kogasgabfib melaksanakan Komando bawahannya tersebut melaksanakan melalui rantai komando masing-masing.

wewenang wewenang

c) Di dalam daerah sasaran amfibi Komandan Kogasgabfib diberi wewenang Komando tertentu sesuai ketentuan yang ada dalam petunjuk pendahuluan.

60

Kesatuan lain yang berada di daerah sasaran amfibi harus berada di bawah Komando/Kendali Komandan Kogasgabfib. Apabila satuan tersebut hanya melintas di daerah sasaran amfibi, maka pengendalian dilaksanakan terbatas pada tujuan untuk meniadakan kekacauan. d) Tanggung jawab atas pelaksanaan operasi darat dan pengamanan seluruh personel serta badan yang berada di tangan Komandan Pasrat, dalam lingkup wewenang operasi dari Komandan Kogasgabfib. e) Pada saat ditetapkan oleh Komando atas, para komandan kesatuan Kogasgab melaporkan diri kepada komandan Kogasgabfib untuk pelaksanaan operasi. Bagi Komandan Pasrat paling lambat dilaksanakan pada waktu Embarkasi. f)

Wewenang dan tanggung jawab atas operasi yang

dilaksanakan oleh Pasrat berada pada Komandan Kogasgabfib. Apabila dibentuk suatu kesatuan serang yang terdiri dari kesatuan laut dan kesatuan pendarat, maka komandan tugas serang tersebut mempunyai wewenang kendali operasi dan bertanggung jawab atas pelasanaan operasi satuan pendarat yang ada di bawahnya. g)

Di

Komandan

dalam

melaksanakan

Kogasgabfib

meminta

wewenang dalam

komandonya hal-hal

yang

menyangkut bidang keahlian dan kekhususannya masingmasing.

Namun demikian hal tersebut sama sekali tidak

membatasi kewenangannya komando Komandan Kogasgabfib. h)

Suatu keputusan yang dapat mempengaruhi Komandan

lain tidak boleh diambil tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan komandan komando yang bersangkutan.  j)

Semua

Perintah yang dikeluarkan

oleh seorang

komandan yang dapat mempengaruhi personel di bawah komandan lain yang sederajat mungkin dikeluarkan melalui komandan atau rantai komando yang bersangkutan.

61

Hal tersebut di atas tidak akan mengurangi wewenang seorang komandan kapal atau pesawat udara terhadap personel yang di muat di dalamnya, terutama mengenai soal keamanan dan tata tertib kapal atau pesawat atau kewenangan seorang perwira tertua dalam mengambil tindakan pada keadaan-keadaan darurat. k) Didalam Kogasgabfib perlu ditentukan secara tegas tanggung jawab dan wewenang para komandan bawahan yang sederajat dalam koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas yang harus dilaksanakan bersama. Apabila terdapat perselisihan pendapat yang tidak dapat diselesaikan, maka hal itu diteruskan kepada komandan masing-masing. l) Semua Perintah yang dikeluarkan oleh seorang Komandan yang dapat mempengaruhi personel dibawah komandan lain yang sederajat mungkin dikeluarkan melalui komandan atau rantai komando yang bersangkutan. Hal tersebut diatas tidak akan mengurangi wewenang seorang komandan kapal atau pesawat udara terhadap personel yang dimuat didalamnya, terutama mengenai soal keaman dan tata tertib kapal atau pesawat atau kewenangan seorang perwira tertua dalam mengambil tindakan pada keadaan-keadaan darurat. k) Didalam Kogasgabfib perlu ditentukan secara tegas tanggung awab dan wewenang para komandan bawahan yang sederajat dalam koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas yang harus dilaksanakan bersama. Apabila terdapat perselisihan pendapat yang tidak dapat diselesaikan, maka hal itu diteruskan kepada komandan masing-masing. l) Pengendalian administrative tetap berada pada kesatuan induk masing-masing. 3) Pendelegasian Bawahan

wewenang

Komandan

kepada

Kesatuan

a) Selama pelaksanaan operasional Komandan Kogasgabfib melaksanakan wewenang Komandonya terhadap seluruh Kogasgabfib.

62

Seorang Komandan bawahan satuan laut dapat diberikan wewenang Komando terhadap seorang Komandan bawahan Pasrat yang sejajar, apabila : (1)

Perlu dibentuk dua atau lebih kesatuan tugas

serang yang sederajat untuk melaksanakan serbuan yang bersamaan atau hampir bersamaan di daerahdaerah yang letaknya cukup berjauhan, sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan pengendalian yang efektif oleh hanya seorang Komandan. (2)

Perlu dilaksanakan operasi-operasi terpisah oleh

sesuatu kekuatan dari kesatuan Kogasgabfib, seperti operasi oleh suatu satuan Aju bersama satuan pendarat yang diperlukan. b)

Komandan

Kogasgabfib

dapat

mendelegasikan

kewenangan Komando atas satuan pendarat kepada seorang Komando bawahan satuan laut.

Hal ini diputuskan oleh

Komandan Kogasgabfib didalam tahap perencanaan, setelah berkoordinasi dengan Komandan pasrat dan para Komandan kesatuan lainnya.

Selanjutnya Komandan Kogasgabfib

melaksanakan wewenang Komandonya melalui Komandan bawahan

kesatuan

laut

tersebut.

Apabila

Komandan

Kogasgabfib melaksanakan wewenang Komandonya melalui Komandan bawahan kesatuan laut tersebut.

Apabila

Komandan Kogasgabfib akan memberikan perintah kepada Komandan bawahan satuan laut misalnya Komandan Satuan Tugas Serang atau Satuan Aju, yang akan mempengaruhi satuan pendarat sederajat, maka Komandan pasrat harus diberi informasi dikeluarkan.

dan

diminta

pendapatnya

sebelum

perintah

Apabila wewenang Komando terhadap kesatuan

pendarat dikeluarkan telah didelegasikan kepada seorang Komandan bawahan kesatuan laut, maka hubungan antara Komandan tersebut dengan Komandan satuan pendarat yang bersangkutan sama halnya seperti antara para Komandan Kogasgabfib dengan komandan Pasrat.

63

c) Pertanggung jawaban Komando satuan tugas serang Komandan bawahan yang melaksanakan wewenang komando atas satuan pendarat yang sederajat, dinyatakan berakhir oleh Komandan Kogasgabfib, apabila keadaan atau saat tertentu yang dikuasai. 5) Pengalihan fungsi Pengendalian Bantuan Tembakan apabila seluruh system pengendalian bantuan tembakan telah siap berfungsi di darat, maka Komandan Kogasgabfib akan menyerahkan pengendalian bantuan tembakan kapal. Termasuk roket, peluru kendali dan BTU kepada Komandan pasrat. Selanjutnya Komandan Kogasgabfib dapat menyerahkan pengendalian operasi udara di daerah sasaran amfibi kepada Komandan Pasrat atau kepada seorang Komandan lain di darat yang mempunyai kemampuan mengendalikan operasi tersebut. Pengendalian bantuan tembakan artileri selalu berada pada Komandan pasrat. 42.

Organisasi, Komando dan Pengendalian Operasi Gabungan Hantai a.

Organisasi 1)

Setiap Kompartemen Strategi (Kodam) dipersiapkan sebagai

Komando Tugas Gabungan Pertahanan Pantai (Kogasgabfib Hantai). Organisasi Kogasgabfib Hantai dibentuk langsung oleh Panglima TNI, sedangkan organisasi Satgas Hantai dapat dibentuk oleh Panglima Komando Tugas Gabungan (Pangkogasgab) yang telah dibentuk sebelumnya. 2)

Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Kogasgab Hantai

yang dibentuk oleh Pang TNI atau Satgas Hantai yang dibentuk oleh Pangkogasgab yang telah ada. 3)

Organisasi Kogasgab hantai disusun berdasarkan eselon : a)

Eselon Pimpinan : Panglima

b)

Eselon Pembantu Pimpinan (1)

Staf Gabungan.

Susunan Staf Gabungan

disesuaikan dengan komposisi dari satuan-satuan yang dilibatkan dalam operasi, untuk melaksanakan fungsifungsi Staf Umum.

64

(2)

Staf Khusus.

Susunan Staf Khusus disesuaikan

dengan kebutuhan Operasi, antara lain terdiri dari Ka Balakdukmin, Ka Puskorbantem, Dan Satkomlek dan lain-lain. c)

Eselon Pelayanan Markas.

Detasemen Markas sebagai

eselon pelayanan bertugas untuk memberikan pelayanan markas bagi semua satuan yang tergabung dalam Kogasgab Hantai.

Komandan Detasemen Markas bertanggung jawab

atas terselenggaranya kegiatan pelayanan dan pemeliharaan fasilitas Komando. d) Eselon Pelayanan Staf. Pelayanan staf yang dimiliki oleh Kogasgab Hantai antara lain Badan pelaksana Dukungan Administrasi (Balakdukmin) dan Satuan Komunikasi dan Elektronika (Satkomlek). Balakdukmin dan Satkomlek bertugas untuk memberikan dukungan pelayanan sesuai fungsi dan tanggung jawabnya. e)

Eselon Pelaksanaan.

Eselon ini terdiri dari :

(1) Satuan Darat dipimpin oleh seorang Komandan membawahi Satuan Darat. (2) Satuan Laut dipimpin membawahi Satuan Laut.

seorang

Komandan

(3) Satuan Udara, dipimpin membawahi satuan Udara.

seorang

Komandan

(4) Komando Teritorial dipimpin seorang Komandan membawahi unsur/satuan Teritorial. b.

Komando dan Pengendalian Operasi Gabungan Hantai 1)

Wewenang a) Pangkogasgab mempunyai wewenang Komando Operasional terhadap satuan-satuan dibawahnya. Dalam pelaksanaan Operasi, sebagian wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Komandan bawahannya.

65

b) Komandan satuan Darat mempunyai Komando terhadap satuan Darat bawahannya.

wewenang

c) Komandan Satuan Laut mempunyai Komando terhadap Satuan Laut bawahannya.

wewenang

d) Komandan Satuan Udara mempunyai Komando terhadap Satuan Udara bawahannya.

wewenang

e) Komandan Koter mempunyai terhadap unsur-unsur bawahannya. 2)

wewenang

Komando

Tugas dan Tanggung Jawab a)

Panglima Kogasgab adalah pemegang Komando atas

seluruh satuan/unsur yang berada dan tergabung dalam Komandonya. Tugas dan tanggung jawab Panglima, meliputi : (1)

Melaksanakan

tugas

pokok

dan menentukan

tugas-tugas satuan bawahannya. (2)

Menyusun Organisasi Komando Gabungan.

(3)

Menyusun Staf Gabungan.

(4)

Merencanakan,

mengendalikan

menggelar,

dan

memimpin,

mengorganisasikan

tindakan-

tindakan dari satuan bawahannya. (5)

Mengatur mekanisme dukungan administrasi.

(6)

Bertanggung jawab kepada Panglima TNI atau

Pangkogasgab yang membentuk. b)

Perwira Staf. (1)

Perwira Staf Gabungan. (a)

Tugas.

Membantu

menyelenggarakan melaksanakan bidangnya.

tugas

fungsi-fungsi

Panglima pokoknya sesuai

dalam dalam dengan

66

(b)

Bertanggung

jawab

kepada

Panglima

Kogasgab. (2)

Perwira Staf Khusus. (a)

Tugas.

Membantu

menyelenggarakan melaksanakan

tugas

fungsi-fungsi

Panglima pokoknya sesuai

dalam dalam dengan

bidangnya. (b)

Bertanggung

jawab

kepada

Panglima

Kogasgab. c)

Komandan-Komandan Satuan. (1)

Komandan Satuan Darat. (a) Memimpin pantai darat.

penyelenggaraan

pertahanan

(b) Dalam melaksanakan tugasnya mengadakan koordinasi dengan Satuan Laut, Satuan Udara dan Satuan lain yang terkait. (c) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Panglima Kogasgab. (2)

Komandan Satuan Laut. (a) Memimpin penyelenggaraan pengintai-an laut, patroli laut dan pertempuran laut. (b) Memimpin pemberian bantuan tembakan kapal dan mengkoordinasikannya dengan satuan darat. (c) Dalam melaksanakan tugasnya mengadakan koordinasi dengan satuan darat, satuan udara dan satuan lain yang terkait. (d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Panglima Kogasgab.

67

(3)

Komandan Satuan Udara. (a) Bertanggung Operasi Udara.

jawab

penyelenggaraan

(b) Dalam melaksanakan tugasnya mengadakan koordinasi dengan Satuan Darat, Laut dan Kohanudnas. (c) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Panglima Kogasgab. (4)

Komandan Koter. (a) Bertanggung jawab atas penyeleng-garaan tugas pembinaan dan operasi teritorial serta bantuan teritorial. (b)

Dalam

melaksanakan

tugasnya

mengadakan koordinasi dengan Satuan Darat, Laut dan Udara. (c)

Dalam

tanggung kepada darurat

keadaan

jawab

atas

Panglima

biasa/darurat

sipil

pelaksanaan

tugasnya

Kogasgab,

militer/perang

dalam

ber

keadaan

ber-tanggung

jawab

pelaksanaan tugasnya kepada penguasa Darurat Militer/Perang Pusat. d)

Komandan Detasemen Markas.

Komandan Detasemen

Markas bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan pelayanan Markas Komando. e)

Kepala/Komandan Pelayanan Staf. (1)

Ka Balakdukmin. (a)

Menyelenggarakan koordinasi dengan Ka

Puskordukmin,

Ka

Bakordukmin

Balakdukmin Kogasgab serta Koter.

dan

Ka

68

(b)

Menerima,

menyimpan,

menyalurkan

Dukmin yang diterima. (c)

Melaksanakan

pengendalian

pendistri-

busian Dukmin. (d)

Mengajukan kebutuhan Dukmin.

(e)

Menyelenggarakan/membantu

dalian

kerusakan

daerah

dan

pengenpengamanan

instalasi Dukmin. (f)

Ikut serta menyiapkan dukungan logistik

wilayah

apabila

diperlukan

dalam

operasi

selanjutnya. (g) (2)

Bertanggung jawab kepadaKogasgab.

Dan Satkomlek. (a)

Menyusun analisa dan perkiraan kebutuhan

Komlek. (b)

Menyusun

Protop,

Instop

dan

Insops

Komlek. (c)

Memberikan pengarahan kepada satuan

Komlek. (d)

Merencanakan Siskomlek.

(e)

Melaksanakan

Pernika

terbatas

atas

perintah dengan sasaran efektifitas Siskomlek musuh dan meningkatkan efektifitas Siskomlek sendiri. (f)

Mengadakan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan Komlek. (g)

Bertanggung jawab kepada Pangkogasgab.

69

43. Organisasi dan Komando Pengendalian Operasi Gabungan Khusus Hanud Nasional. a.

Organisasi.

Kohanudnas adalah suatu Komando Gabungan Khusus

dengan TNI-AU sebagai kekuatan inti dibantu oleh unsur-unsur angkatan lain. Kohanudnas dipimpin oleh seorang Panglima yang bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI. 1) Kohanudnas membawahi beberapa Kosek Hanudnas yang merupakan perpanjangan tangan dari Kohanudnas dalam menyelenggarakan Operasi Kohanudnas, sedangkan kebijaksanaan dalam penghancuran tetap berada ditangan Panglima Kohanudnas. Kosek Hanudnas dipimpin oleh seorang Komandan yang bertanggung  jawab kepada Pang Kohanudnas. 2) Unsur-unsur Kohanudnas yang merupakan kekuatan inti Kohanudnas ialah unsur-unsur dari Hanud Aktif yang disusun dalam satuan-satuan dipimpin oleh seorang Komandan yang bertanggung  jawab operasional kepada Pang Kohanudnas. Sedangkan unsurunsur TNI maupun non TNI berperan dalam kegiatan Hanud Pasif dikoordinasikan dalam satuan-satuan oleh Komando Teritorial setempat. b. Komando dan Pengendalaian. Panglima Kohanudnas memegang Komando dan Pengendalian Operasional terhadap semua Komando Sektor Hanudnas maupun Satuan-satuan Hanudnas. Dalam hal tertentu pangkohanudnas dapat melimpahkan wewenang Komando kepada Komandan Kosek Hanudnas. Pangkohanudnas memiliki wewenang untuk memberikan tingkat-tingkat waspada dan siaga. Komandan Kosek Hanudnas diberi wewenang untuk meningkatkan setingkat lebih tinggi sesuai dengan situasi udara disektornya masing-masing. 1) Pengalihan Komando dan Pengendalian. Pengalihan Kodal dapat dilaksanakan apabila terjadi putus hubungan Popunas antara Kosek dengan Posek. Posek dengan satuan pelaksanaan Operasional. a) Popunas terputus dari Posek Hanudnas. Bila terjadi keadaan demikian wewenang pengendalian Popunas dilimpahkan kepada Posek Hanudnas (Pusat Operasi Sektor) yang sebelumnya telah disiapkan sebagai cadangan Popunas. Peralihan wewenang Komando dilaksanakan secara bertahap.

70

b) Posek Hanudnas terputus dari Satuan-satuan Pelaksana Operasional. Apabila hubungan Posek terputus dari satuansatuan pelaksana operasional, wewenang pengendalian dilimpahkan kepada Pusat Operasi Radar GCI (Control and Reporting) yang telah disiapkan sebagai cadangan posek Hanudnas. 2) Koordinasi. Selama proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan Operasi, koordinasi dengan Komando Instansi/Satuan lain tetap dilaksanakan Lingkup Koordinasi yang dilaksanakan adalah : a)

Dengan Unsur TNI (1) Kohanudnas mengadakan koordinasi dengan satuan Darat, Laut yang mempunyai kemampuan Hanud. (2) Kosek Hanudnas mengadakan koordinasi dengan Kosek lainnya. Komando utama Operasi/-Pembinaan Angkatan dan Komando Teritorial setempat.

b)

Dengan Unsur-unsur Sipil (1) Kohanudnas berkoordinasi dengan pusat Penerbangan Sipil (ATCC) untuk mendapatkan informasi dari seluruh kegiatan penerbangan Sipil dan dengan Pusat SAR nasional. (2) Kosek Kohanudnas berkoordinasi dengan Penerbangan Sipil diwilayah udara Kosek Hanudnas bersangkutan dan dengan SAR Daerah. (3) Kohanudnas/Kosek Kohanudnas dengan Pemerintah Pusat/Daerah untuk memberikan pengarahan/bimbingan tentang dan cara menghadapi serangan udara, antara lain membuat perlindungan terhadap serangan bom Konvensional maupun Nubika.

c) Dengan Negara Lain. Dengan negara lain/tetangga perlu diadakan koordinasi untuk mendapatkan informasi atau laporan dari kegiatan Hanud Negara Tetangga terutama mengenai laporan sasaran udara, sehingga dapat tercapai kedalaman Pertahanan Udara.

71

c.

Tanggung Jawab 1)

Pangkohanudnas.

Pangkohanudnas mempunyai wewenang

Komando dan Pengendalian terhadap semua Komando-Komando Sektor Hanudnas maupun Satuan-satuan Hanudnas yang ditugaskan kepadanya.

Kecuali tersebut diatas, Pangkohanudnas mempunyai

wewenang mengarahkan dan mengkoordinasi potensi Sipil, untuk keperluan kegiatan Hanud Pasif.

Pangkohanudnas bertanggung

Jawab kepada Pang TNI. 2)

Pa Staf Kohanudnas.

Kepala

Staf

Kohanudnas

Pa Staf Kohanudnas dipimpin oleh untuk

membantu

Pangkohanudnas

melaksanakan fungsi-fungsi yang meliputi kegiatan Intelijen, Operasi, Personel, Logistik dan Komlek serta hal-hal khusus.

Kepala Staf

Kohanudnas bertanggung jawab kepada Pangkohanudnas.

Pa Staf

yang terlibat langsung dalam pengendalian Operasi Hanudnas, bertanggung jawab kepada Pangkohanudnas. 3)

Dan Kosek.

Dan Kosek mempunyai wewenang kendali

operasi terhadap unsur Hanudnas yang diberikan kepadanya dan bertanggung jawab kepada Pangkohanudnas. 4)

Pimpinan Dep. Perhubungan Cq. Dirjen Perhub Udara a)

Pada Masa Damai.

Bertanggung

jawab dalam

penyampaian informasi penerbangan, cuaca dan fasilitas untuk kebutuhan

operasi

Hanudnas

yang

diselenggarakan

oleh

Kohanudnas. b)

Pada Masa Perang.

Pada masa perang, Unit

Keselamatan Lalu Lintas Udara berada langsung dibawah Komando dan pengendalian dan bertanggung jawab kepada Pangkohanudnas,

sedangkan

pembinaannya

tetap

berada

dibawah tanggung jawab Departemen Perhubungan Cq. Dirjen Perhubungan Udara.

72

44.

Organisasi dan Komando Pengendalian Operasi Laut Gabungan a.

Organisasi 1)

Organisasi

Komando

yang

melaksanakan

Operasi

Laut

Gabungan dapat dibentuk oleh Pang TNI, Pangkogab atau dan Kogasgab.

Apabila Komando itu dibentuk langsung oleh Panglima

TNI atau Pangkogasgab maka disebut Komando Tugas Gabungan Laut (Kogasgabla). (Kogasgabla) .

Apabila Komando itu dibentuk oleh Kogasgab

maka disebut Satuan Tugas Gabungan Laut. 2)

Organisasi Satuan Bawah.

Satuan Bawah diorganisasikan diorganisasik an

sesuai dengan keadaan, baik keadaan ancaman, keadaan daerah operasi maupun keadaan kekuatan sendiri.

Namun demikian secara

garis besar dan umum diorganisasikan menjadi tiga kelompok tugas untuk satuan bawah dari satuan laut, Organsiasi satuan Bawah. b.

Komando pengendalian Operasi Gabungan Laut 1)

Panglima Kogasgabla adalah pemegang Komando atas seluruh

unsur yang bergabung dalam Komandonya.

Panglima mempunyai

tugas wewenang dan tanggung jawab : a)

Menyusun Staf dan Komandonya.

b)

Menyusun tugas organisasi gabungan.

c)

Merencanakan, menggelar, memimpin, mengenda-likan mengenda-lik an

dan mengorganisasikan tindakan-tindakan dari komponen atau unsur yang ditugaskan kepadanya. d)

Mengatur kebutuhan logistik didalam Komandonya.

e)

Pengisian personel dan perlengkapan.

f)

Mempunyai wewenang atas Satuan laut dan Kendali

Operasi Satuan Udara. g)

Bertanggung jawab kepada Pang TNI atau atas an yang

berwenang.

73

2)

Staf

Panglima Kogasgabla. Kogasgabla.

Staf Panglima Kogasgabla

mempunyai tugas wewenang dan tanggung jawab a)

Membantu Panglima dan melaksanakan tugas utama

Komando meliputi Intelijen, Operasi, Personel, Logistik, Komlek dan Khusus untuk memungkinkan penyelenggaraan operasi dan dukungannya secara baik. b) 3)

Bertanggung jawab kepada Panglima Kogasgabla.

Pengendalian Pesawat Udara a)

Proses pengendalian pesawat udara dari pangkalan

udara dilaksanakan sebagai berikut : (1)

Pemberangkatan Pemberangkata n dari pangkalan udara.

(2)

Memasuki sektor mendekat dari satuan laut.

(3)

Identifikasi Identif ikasi pesawat udara yang datang, oleh kapal

piket atau pesawat udara.

b)

(4)

Masuk pengendalian Pusdaludtis.

(5)

Diarahkan kepada koordinator udara.

Pengendalian

pesawat

udara

yang

berasal

dari

pangkalan udara guna membantu satuan laut dalam rangka peperangan

anti

kapal

permukaan

dilaksanakan

sebagai

berikut : (1)

Pesawat udara harus melalui formasi laut/ konvoi,

baru kemudian diarahakn ke sasaran yang diinginkan. (2)

Apabila

karena

sesuatu

hal

pesawat

udara

terpaksa tidak melalui konvoi maka daerah operasi harus cukup aman dan jauh dari daerah operasi satuan laut dengan daerah penyangga yang cukup. c)

Pengendalian

pesawat

udara

yang

berasal

dari

pangkalan darat dalam tugas membantu satuan laut dalam rangka pelaksanaan peperangan dalam anti udara.

74

(1)

Lamanya

dikendalikan dikendalika n

tergantung

atas

jarak

pangkalan itu dari konvoi satuan laut, makin jauh dari konvoi makin sedikit waktu stationnya. (2)

Pesawat udara akan masuk ke sector mendekat

dan

memberikan

tanda-tanda

kapal

pada

pikat

identifikasi. (3)

Pesawat udara oleh Pusdaludtis akan dikendalikan

oleh Perwira Koordinator peperangan anti udara. (4)

Oleh Komandan Sektor PAU ditetapkan pada

station yang ditentukan atau diarahkan ke Pesawat Udara Lawan. (5)

Penggabungan unsur udara dengan satuan laut

(Air Joining Procedure). Untuk menjamin keselamatan, setiap kegiatan usnur udara di daerah pertahanan udara harus diketahui oleh kesatuan, kerjasama taktis unsur TNI AL dalam operasi laut. d)

Pengendalian

pesawat

udara

yang

berasal

dari

pangkalan darat dalam tugas membantu satuan laut dalam rangka pelaksanaan peperangan anti kapal peperangan dan permukaan

ranjau

sama

halnya

dengan

pelaksanaan

peperangan anti udara. 45.

Organisasi dan Komando pengendalian pengendalian Operasi Darat Darat Gabungan a.

Organisasi. Organisasi .

Secara keseluruhan susunan organisasi komando yang

menyelenggarakan menyelenggaraka n Opsratgab adalah sebagai berikut : 1)

Apabila Opsratgab merupakan satu-satunya satu-sat unya operasi di Mandala

Operasi, dibentuk satu Komando yang disebut Komando Tugas Gabungan Darat disingkat Kogasgabrat yang dipimpin oleh seorang Panglima dengan organisasi disusun sebagai berikut :

75

a)

Tingkat Markas Komando (1)

Eselon Pimpinan, Panglima dijabat oleh Pati yang

berasal dari personel TNI AD. (2)

Eselon Pembantu Pimpinan.

Merupakan staf

Gabungan yang disusun sesuai dengan unsur yang dilibatkan dan memiliki kemampuan sebagai berikut : (a)

Staf Intelijen.

dibidang

Memiliki kemampuan staf

penyelidikan,

pengamanan

dan

penggalangan, sesuai matra dari untuk yang terlibat. (b)

Staf Operasi memiliki kemampuan staf

dibidang organisasi, latihan dan operasi. (c)

Staf Personel. Personel.

dibidang

tata

Memiliki kemampuan staf

cara

personel,

pemeliharaan

kekuatan, tenaga pengganti, urusan moril dan pelayanan personel, hukum, disiplin dan tata tertib, serta tawanan perang dan pembinaan Markas Komando. (d)

Staf Logistik. Logistik.

dibidang

Memiliki kemampuan staf

perbekalan,

pemeliharaan,

angkutan

pengngsian korban dan perawatan rumah sakit konstruksi

serta

mengkoordinasi

kebutuhan

logistik antara angkatan sesuai unsur yang terlibat. (e)

Staf Teritorial. Teritorial. Memiliki kemampuan staf

dibidang

teritorial, teritoria l,

perlawanan

rakyat

dan

kekuasaan militer. (f)

Staf komunikasi komunikasi dan elektronika, elektronika, memiliki

kemampuan

staf

dibidang

komunikasi

dan

elektronika. (3)

Eselon Pendukung.

Terdiri dari berbagai unsur

yang terlibat dan memiliki kemampuan untuk mendukung administrasi administrasi Opsratgab.

76

b)

Tingkat Komando Pelaksana terdiri dari : (1)

Satratgab membawahi unsur-unsur Darat yang

dipimpin oleh seorang Komandan dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan. (2)

Satgasla membawahi unsur-unsur laut Laut yang

dipimpin oleh seorang Komandan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan. (3) yang

Satgasud. dipimpin

kebutuhan.

Membawakan unsur-unsur Udara oleh

seorang

Komandan

sesuai

Penggunaan Satgasud ini dialokasikan oleh

Kogasud sesuai kebutuhan. 2) b.

Struktur Organisasi, lihat gambar

Komandan Pengendalian Operasi Darat Gabungan 1)

Tanggung jawab Panglima/Komandan a)

Menyusun organisasi pelaksanaan operasi gabungan

sesuai tugas yang akan dilaksanakan. b)

Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan serta

mengendalikan jalannya operasi sehingga tercapai hasil yang optimal. c)

Melaksanakan koordinasi dengan satuan dan staf yang

terkait. d)

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

Panglima/Pangkogasgab. 2)

Tanggung jawab Perwira Staf Gabungan a)

Membantu

Panglima/Komandan

dalam

menye-

lenggarakan tugas pokoknya dengan melaksanakan fungsifungsi staf, sehingga menghasilkan rencana yang baik serta pelaksanaan operasi yang berhasil dan berdaya guna.

77

b)

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

Panglima/Komandan. 3)

Komandan/Pimpinan Eselon Pendukung.

Bertanggung jawab

kepada penyelenggaraan bantuan/dukungan administrasi, baik dari Mabes Angkatan dari Mabes TNI maupun dari Komando kewilayahah agar pelaksanaan operasi dapat berjalan sesuai dengan rencana. 4)

Komandan Satuan Tugas Darat a)

Memimpin

penyelenggaraan

pertempuran/Operasi

Darat. b)

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

Panglima/Komandan. c)

Dalam pelaksanaan tugasnya mengadakan koordiansi

dengan satuan lain yang terkait. 5)

Komandan Satuan Tugas Laut a)

Memimpin penyelenggaraan blokade laut, patroli laut

pengintaian laut. b)

Memimpin bantuan tembakan kapal dan mengkoor-

dinasikannya dengan satuan darat. c)

Memimpin

penyelenggaraan

angkatan

Laut

dan

Dukminlog. d)

Dalam melaksanakan tugasnya mengaakan koordinasi

satuan yang terkait. e)

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

Panglima/Komandan. 6)

Komandan Satuan Tugas Udara a)

Memimpin penyelenggaraan operasi pengintaian udara.

b)

Memimpin penyelenggaraan operasi serangan udara

langsung (SUL) sesuai permintaan dalam rangka perkuatan satuan Darat.

78

c)

Memimpin penyelenggaraan operasi penyekatan udara

untuk menghancurkan jalur komunikasi musuh. d)

Memimpin operasi angkutan udara baik dalam rangka

pemindahan pasukan dan evakuasi medis udara maupun dukungan administrasi. e)

Memimpin dan merencanakan pelaksanaan SAR tempur.

f)

Mengadakan koordinasi dengan Kosekhanudnas dalam

pengamanan dan pelaksanaan operasi udara. g)

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

Panglima/Komandan. 46.

Organisasi

dan

Komando

pengendalian

Operasi

Pendaratan

Administrasi. a.

Organisasi.

Satuan-satuan yang terlibat Opsratmin diorganisasikan

berdasarkan tugas pada tiap babak/tahap sehingga tercapai efesiensi, efektivitas dan memudahkan serta mempertegas Dasar-dasar

pengorganisasian

dalam

Opsratmin

pelaksanaan Kodal. yaitu

:

Organisasi,

Kogasgabratmin disusun sesuai dengan kebutuhan tiap babak/tahap Ops sebagai berikut : 1)

Struktur Organisasi tahap/babak perencanaan

KOGAB

KOGASGAB FIB

KOGASGAB RAT

SATGAS RAT

KOGASGAB RATMIN

SATGAS LA

SATGAS LINDUNG

KOGASUD

79

2)

Struktur Organisasi Embarkasi KOGASGAB RATMIN

SATGAS LINDUNG

SATGASLA

3)

TERM MOBIL

SATGASRAT

Struktur Organisasi Linla

KOGASGAB RATMIN

SATGAS LAT

4)

SATGAS LINDUNG

SATGASRAT

Struktur Organisasi Debarkasi KOGASGAB RATMIN

SATGAS LA

TERM MOBIL

SATGASRAT

80

b.

Komando dan pengendalian. 1)

Selama pelaksanaan Operasi. a)

Selama pelaksanaan operasi kedudukan Satgasla

dan Pasukan sejajar. b)

Kodal terhadap unsur-unsurnya oleh masing-

masing Komandan. 2)

Selama Embarkasi a)

Mulai pasukan bergerak sampai dengan daerah

kumpul Embarkasi Kodal dipegang Komandan pasukan. b)

Pasukan berada di daerah Embarkasi.

Kodal

oleh Dan Sat Embarkasi, pasukan berada di titik Embarkasi kodal, pasukan dan Satla oleh Dansatgasla. c)

Dari titik Embarkasi sampai penempatan di atas

kapal Kodal oleh Katim Embarkasi dipandu regu Aju Kapal. d)

Pelaksanaan

Embarkasi

Komandan

Tim

Embarkasi lapor kesiapan kepada Dan Kapal sedang Regu Aju lapor ke posko Embarkasi. e)

Selesai Embarkasi Dan Pasukan selaku Dan Sat

Embarkasi lapor ke Dan Satgasla. 3)

Selama Linla. a)

Dan Satgasla mendelegasikan wewenang kepada

Dan Kapal. b)

Dan

Kapal mengendalikan kegiatan

selama di kapal. 4)

Selama Debarkasi. a)

Kodal berada di Dansatgasla

pasukan