NURSING STAFF BY LAW

RUMAH SAKIT MAGISTER KEPERAWATAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulilah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, dan kesehatan pada kami sehingga bisa menyelesaikan suplemen peraturan internal staf keperawatan (nursing staff by laws) ini. Dalam penyusunan suplemen ini, tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih sebesar – besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan suplemen ini. Kami (penulis) menyadari bahwa tiada gading yang tak retak, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis demi kesempurnaan suplemen ini. Dan semoga suplemen ini dapat bermanfaat bagi kita yang memerlukan.

Semarang,

Agustus 2015

Penulis

Prodi Magister Keperawatan Undip Angkatan 2014

Page 1


DAFTAR ISI JUDUL ............................................................................................................

i

KATA PENGANTAR ......................................................................................

ii

DAFTAR ISI ...................................................................................................

iii

PENDAHULUAN.............................................................................................

3

BAB I

Ketentuan Umum ...........................................................................

7

BAB II

Tujuan.............................................................................................

9

BAB III

Kewenangan Klinis ........................................................................

9

BAB IV

Penugasan Klinis ............................................................................

11

BAB V

Komite Keperawatan .....................................................................

12

BAB VI

Rapat ..............................................................................................

15

BAB VII

Sub Komite Kredensial, Mutu Profesi, Etika dan Disiplin Profesi

16

BAB VIII Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Klinis .....................................

18

BAB IX

BAB X

Tata

Cara

Review

dan

Perbaikan

Insternal

Staf

Keperawatan ..................................................................................

18

Penutup...........................................................................................

19


Peraturan

Page 2


PENDAHULUAN Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit di Indonesia terus berkembang baik jumlah, jenis maupun kelas rumah sakit sesuai dengan kondisi atau

masalah

kesehatan

masyarakat,

letak

geografis,

perkembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi, peraturan serta kebijakan yang ada. Dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan dan/atau perawatan serta dilakukan berdasarkan ilmu

kedokteran

dan

ilmu

keperawatan

atau

cara

lain

yang

dapat

dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya. Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat

dilakukan

oleh

tenaga

kesehatan

yang

mempunyai

keahlian

dan

kewenangan untuk itu. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit ditentukan oleh tiga komponen utama yaitu: jenis pelayanan keperawatan dan kebidanan yang diberikan, sumber daya manusia tenaga keperawatan sebagai pemberian pelayanan, dan manajemen sebagai tata kelola pemberian pelayanan. Diperlukan tenaga keperawatan yang kompeten, mampu berpikir kritis, selalu berkembang serta memilki etika profesi sehingga pelayanan keperawatan dan kebidanan dapat diberikan dengan baik, berkualitas dan aman bagi pasien dan keluarganya. Agar profesionalisme dan pertumbuhan profesi tenaga keperawatan dan kebidanan di sebuah rumah sakit dapat terjadi dan terus berkembang diperlukan adanya suatu mekanisme dan sistem pengorganisasian yang terencana dan terarah yang diatur oleh suatu wadah keprofesian yang sarat dengan aturan dan tata norma profesi sehingga dapat menjamin bahwa sistem pemberian pelayanan dan asuhan


Page 3

keperawatan dan kebidanan yang diterima oleh pasien, diberikan oleh tenaga keperawatan dan kebidanan dari berbagai jenjang kemampuan atau kompetensi dengan benar (scientific) dan baik (ethical) serta dituntun oleh etika profesi keperawatan dan kebidanan. Mekanisme dan sistem pengorganisasian tersebut adalah Komite Keperawatan. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada kepala/direktur rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Komite Keperawatan bertugas membantu kepala/direktur rumah sakit dalam melakukan kredensial, pembinaan disiplin dan etika profesi keperawatan dan kebidanan, serta pengembangan profesional berkelanjutan termasuk memberi masukan guna pengembangan standar pelayanan dan standar asuhan keperawatan dan kebidanan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, diperlukan dukungan, kebijakan internal staf keperawatan, serta dukungan sumber daya dari rumah sakit. Berdasarkan Permenkes No 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan pada pasal 15 ayat 1 “Setiap rumah sakit wajib menyusun peraturan internal staf keperawatan dengan mengacu pada peraturan internal korporasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Peraturan internal staf keperawatan (nursing staff by laws) merupakan peraturan penyelenggaraan profesi staf keperawatan dan mekanisme tata kerja komite keperawatan. Staf keperawatan meliputi perawat dan bidan. Peraturan ini dirasakan penting karena staf keperawatan merupakan jumlah terbesar dari tenaga kesehatan lain di rumah sakit, memiliki kualifikasi berjenjang dan sebagai profesi yang berhubungan langsung dengan pasien dan keluarganya. Sehingga peraturan ini sebagai upaya untuk memastikan agar hanya staf keperawatan yang kompeten sajalah yang boleh melakukan asuhan keperawatan dirumah sakit. Kebijakan ini didukung oleh pihak pemilik rumah sakit. Rumah Sakit wajib menyusun peraturan internal staf keperawatan dengan mengacu pada peraturan internal korporasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan internal staf keperawatan berbeda untuk setiap rumah sakit sesuai dengan visi dan misi rumah sakit. Peraturan internal staf keperawatan ini

mengatur

tentang

penugasan

klinis

staf


keperawatan,

mekanisme

Page 4

mempertahankan dan pendisiplinan profesi keperawatan. Peraturan internal staf keperawatan disusun oleh Komite Keperawatan dan disahkan oleh kepala/direktur Rumah Sakit. Peraturan internal staf keperawatan sebagai acuan serta dasar hukum yang sah bagi Komite Keperawatan dan kepala/direktur Rumah Sakit dalam hal pengambilan keputusan tentang staf keperawatan. Termasuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban Komite Keperawatan kepada kepala / direktur Rumah Sakit tentang profesionalisme staf keperawatan rumah sakit. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan adanya Pedoman Penyelenggaraan Peraturan internal staf keperawatan (nursing staff by laws) sehingga dapat diimplementasikan, berkontribusi meningkatkan kinerja pengelolaan klinik bagi tenaga keperawatan yang akhirnya dapat menjamin pasien dan masyarakat menerima pelayanan berkualitas dan aman.


Page 5


PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN (NURSING STAF BY LAWS) RUMAH SAKIT MAGISTER KEPERAWATAN UNDIP SEMARANG

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan profesi staf keperawatan dan mekanisme tata kerja keperawatan perlu dibuat peraturan internal staf keperawatan (nursing staf by laws);

b. Bahwa agar peraturan internal staf keperawatan dapat terlaksana dengan baik,

perlu

adanya

kebijakan

Pimpinan

Rumah

Sakit

Magister

Keperawatan Undip Semarang sebagai landasan bagi penyelenggaraan peraturan internal staf keperawatan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Rumah Sakit Magister Keperawatan Undip Semarang

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996 tentangTenaga Kesehatan. 3. Keputusan Menteri Kesehatan No 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan.


Page 6

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang

Ijin

dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagai mana telah

diubah dengan Peraturan Menteri kesehatan No 17 tahun 2013. 5. Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011

tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN

PIMPINAN

RUMAH

SAKIT

MAGISTER

KEPERAWATAN TENTANG PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN (NURSING STAF BY LAWS) RUMAH SAKIT MAGISTER KEPERAWATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Internal Staf Keperawatan yang dimaksud dengan : 1.

Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nursing

Staf

Bylaws) adalah

peraturan. 2.

Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai profesionalisme

fungsi

utama

tenaga

mempertahankan

keperawatan

melalui

dan mekanisme

meningkatkan kredensial,

penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. 3.

Staf

Keperawatan

adalah

kelompok

staf perawat fungsional

yang

dikelompokan berdasarkan empat kelompok besar pasien di Rumah Sakit Magister Keperawatan Undip Semarang yaitu Medikal Bedah, Anak, Maternitas, dan Perawatan Kritis.


Page 7

4.

Staf

Keperawatan

adalah

seluruh

perawat

Rumah

Sakit

Magister

Keperawatan Undip Semarang, termasuk perawat anestesi, perawat gigi, dan bidan. 5.

Kewenangan Klinis adalah uraian intervensi keperawatan dan kebidanan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan sesuai dengan area praktiknya.

6.

Penugasan Klinis adalah penugasan yang diberikan oleh Pimpinan Rumah Sakit Magister Keperawatan Undip Semarang terhadap staf keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan di Rumah Sakit

Magister

Keperawatan

Undip

Semarang

berdasarkan

daftar

kewenangan klinis.

7.

Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis.

8.

Panitia Adhoc adalah panitia yang dibentuk oleh Komite Keperawatan untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi komite keperawatan

9.

Mitra

Bestari (Peer

Group) adalah sekelompok

profesional tenaga

keperawatan yang berasal dari rumah Sakit lain, organisasi profesi perawat, organisasi profesi bidan, dan/atau institusi pendidikan keperawatan dan institusi pendidikan kebidanan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Magister Keperawatan Undip Semarang dengan reputasi dan kompetensi yang

baik

untuk

menelaah segala hal yang terkait dengan tenaga

keperawatan. 10.

Rapat Kerja yaitu rapat yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun untuk membahas rencana kerja.

11.

Rapat Pleno yaitu rapat koordinasi yang diadakan untuk mengeluarkan rekomendasi.

12.

Sidang Tahunan yaitu siding yang dilakukan oleh Keperawatan untuk melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan.


Page 8

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)

Maksud dibuatnya peraturan internal staf keperawatan adalah agar Komite Keperawatan dapat menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance) melalui mekanisme kredensial, peningkatan mutu profesi, dan penegakan disiplin profesi perawat di Rumah Sakit Magister Keperawatan Undip Semarang.

(2)

Tujuan dari peraturan internal staf keperawatan adalah a.

Mewujudkan

profesionalisme

perawat

di Rumah

Sakit

Magister

Keperawatan Undip Semarang. b.

Mengembangkan dan meningkatkan

mutu pelayanan

keperawatan

di Rumah Sakit Magister Keperawatan Undip Semarang. c.

Menegakan etik dan disiplin profesi perawat di Rumah Sakit Magister Keperawatan Undip Semarang.

d.

Memberikan dasar hukum bagi mitra bestari dalam pengambilan keputusan profesi melalui Komite Keperawatan.

BAB III KEWENANGAN KLINIS Pasal 3 Asuhan Keperawatan hanya boleh dilakukan oleh staf keperawatan yang telah diberi Kewenangan Klinis melalui proses Kredensial.

Pasal4 Kewenangan Klinis yang diberikan kepada staf keperawatan disesuaikan dengan kategori jenjang klinis keperawatan.

Pasal 5 Jenjang Klinis Keperawatan terdiri dari : (1)

Jenjang PerawatKlinik 1

(2)

Jenjang Perawat Klinik 2


Page 9

(3)


(4)


(5)


Pasal 6 Dalam keadaan tertentu Kewenangan Klinis dapat diberikan kepada staf keperawatan dengan melihat kondisi berupa : (1)

Kewenangan klinis sementara.

(2)

Kewenangan klinis dalam keadaan darurat.

(3)

Kewenangan klinis bersyarat.

Pasal 7 Penjabaran Kewenangan Klinis seperti tersebut dalam pasal 5 dan pasal 6 diatur dalam buku putih (white paper).

Pasal 8 Penyusunan buku putih kewenangan klinis keperawatan disusun oleh Panitia Adhoc

yang dibentuk

oleh Komite Keperawatan Rumah Sakit Magister

Keperawatan Undip Semarang dengan melibatkan Mitra Bestari (Peer Group).

Pasal 9 Dalam rangka mendapatkan Kewenangan Klinis, staf keperawatan mengajukan secara tertulis kepada Komite Keperawatan Rumah Sakit Magister Keperawatan Undip Semarang dengan melampirkan syarat – syarat yang telah ditentukan.

Pasal 10 Komite

Keperawatan

melakukan

proses

menugaskan

kredensial

kepada Sub

kepada

staf

Komite Kredensial untuk

keperawatan

sebagai

dasar

mengeluarkan rekomendasi kewenangan klinis staf keperawatan.

Pasal 11 Dalam hal proses kredensial memerlukan tenaga yang banyak maka Sub Komite


Page 10

Kredensial mengajukan kepada Ketua Komite Keperawatan agar dibentuk Panitia Adhoc untuk melakukan proses kredensial staf keperawatan.

Pasal 12 Dalam hal proses kredensial telah selesai maka Sub Komite Kredensial mengeluarkan rekomendasi kepada Komite Keperawatan.

Pasal 13 Rekomendasi Sub Komite Kredensial dapat berupa : (1)

Direkomendasikan diberi kewenangan klinis

(2)

Tidak direkomendasikan

(3)

Direkomendasikan dengan syarat

Pasal 14 Komite Keperawatan menetapkan kewenangan klinis staf keperawatan atas dasar rekomendasi dari Sub Komite Kredensial.

BAB IV PENUGASAN KLINIS Pasal 15 Komite Keperawatan mengusulkan kepada Pimpinan Rumah Sakit Magister Keperawatan

Undip

Semarang

agar

mengeluarkan

Penugasan

Klinis

staf

keperawatan sesuai dengan KewenanganKlinis.

Pasal16 Direktur/Pimpinan

Rumah

Sakit

Magister

Keperawatan

Undip

Semarang

mengeluarkan Penugasan Klinis kepada staf keperawatan untuk jangka waktu lima tahun.

Pasal 17 Dalam hal tertentu Direktur Rumah Sakit Magister Keperawatan Undip Semarang


Page 11

berhak

mengeluarkan

surat

pengakhiran

Penugasan

Klinis

kepada

staf

keperawatan atas rekomendasi Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi melalui Komite Keperawatan.

BAB V KOMITE KEPERAWATAN Pasal 18

1. Susunan organisasi Komite Keperawatan terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Sub Komite 2. Sub komite sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Ayat 1 huruf d, terdiri dari : a. Sub Komite Kredensial b. Sub Komite Mutu c. Sub Komite Etik dan Disiplin 3. Bagan Struktur Organisasi Komite Keperawatan adalah sebagai berikut :

4. Ketua Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur/Pimpinan Rumah Sakit Magister Keperawatan Undip Semarang dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit Magister Keperawatan Undip Semarang. 5. Sekretaris dan Sub Komite diusulkan oleh Ketua Komite Keperawatan dan


Page 12

ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Magister Keperawatan Undip Semarang dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit Magister Keperawatan Undip Semarang.

Pasal 19 Personil Komite Keperawatan harus memiliki kompetensi yang tinggi sesuai jenis pelayanan atau area praktik, mempunyai semangat profesionalisme serta reputasi baik.

Pasal 20 Komite

Keperawatan

memberikan jaminan kepada Direktur Rumah Sakit

Magister Keperawatan Undip Semarang bahwa tenaga keperawatan memiliki kompetensi kerja yang tinggi sesuai standar pelayanan dan berperilaku baik sesuai etika profesinya.

Pasal 21 1)

Komite Keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Direktur Rumah Sakit Magister Keperawatan Undip Semarang dalam melakukan kredensial, pembinaan

disiplin

dan

etika

profesi

tenaga

keperawatan

serta

pengembangan profesional berkelanjutan. 2)

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komite Keperawatan mempunyai fungsi : a.

Penyelenggaraan konsultasi keperawatan

b.

Penyelenggaraan

tukar

pendapat,

kebijakan,

dan

pelaksanaan

pelayanan c.

Pemberian

motivasi

dalam

pemecahan

masalah

profesi

Keperawatan melalui pembelajaran. d.

Penggalian inovasi dan ide – ide yang membangun dan pembaharuan ke arah perbaikan profesi keperawatan.

e.

Penyelenggaraan

pendidikan

dan

pembelajaran

kepada

profesi

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki.


Page 13

f.

Penyelenggaraan

advokasi dengan

memberikan perlindungan dan

dukungan

Pasal 22 1)

Tanggungjawab Komite a.

KomiteKeperawatan

bertanggungjawablangsungkepada

Direktur

Rumah Sakit Magister Keperawatan Undip Semarang b.

Menjaga citra dan nama baik Komite Keperawatanpada dan

seluruh

khususnya

pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Magister

Keperawatan Undip Semarang pada umumnya.

2)

Wewenang Komite Keperawatan a.

Membuat

dan

membubarkan

panitia

kegiatan

keperawatan

(PanitiaAdHoc) secara mandiri maupun bersama Bidang Keperawatan b.

Mengusulkan rencana kebutuhan tenaga keperawatan dan proses penempatan tenaga keperawatan berdasar tinjauan profesi

c.

Mengusulkan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keperawatan

d.

Membimbing perawat dalam kesuksesan kerja dan karir

e.

Memberikan

pertimbangan

tentang

bimbingan

dan

konseling

keperawatan

Pasal 23 Dalam melaksanakan fungsinya Komite Keperawatan dibantu oleh Panitia AdHoc yang terdiri dari Mitra Bestari sesuai dengan disiplin/spesifikasi dan peminatan tenaga keperawatan berdasarkan kebutuhan rumah sakit.

Pasal 24 Komite Keperawatan sebagai mitra kerja dari Bidang Keperawatan dan tidak bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan


Page 14

Pasal 25 Komite Keperawatan bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Keperawatan serta saling memberikan masukan tentang perkembangan profesi keperawatan dan kebidanan di rumah sakit.

BAB VI RAPAT Pasal 26

1)

Komite Keperawatan dan Bidang Keperawatan melaksanakan kerja dan koordinasi secara berkala dan berkesinambungan melalui rapat koordinasi keperawatan.

2)

Rapat Koordinasi Keperawatan terdiri dari : Rapat Kerja, Rapat Rutin, Rapat Pleno, dan Sidang Tahunan.

3)

Rapat Kerja a)

Rapat Kerja Keperawatan dilaksanakan dalam setahun sekali dan bersifat terbuka.

b)

Rapat Kerja Keperawatan dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan atau Kepala

Bidang Keperawatan dan dihadiri oleh Sekretaris Komite

Keperawatan,

Bendahara

Komite

Keperawatan, SubKomite, Kasie

Keperawatan, Panitia Panitia Keperawatan, danKepala Ruang Keperawatan. c)

Agenda rapat kerja adalah membuat rencana kerja keperawatan dalam 5 (lima) tahun.

4)

Rapat Rutin a)

Rapat Rutin Keperawatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam seminggu diikuti oleh Bidang Keperawatan, Komite Keperawatan, dan Kepala Ruang Keperawatan.

b)

Agenda rapat rutin adalah membahas masalah – masalah harian Keperawatan.

c)

Rapat rutin keperawatan dipimpin oleh

Kepala Bidang Keperawatan atau

Ketua Komite Keperawatan 5)

Rapat Pleno a)

Rapat Pleno Keperawatan diadakan sewaktu – waktu bila dibutuhkan.

b)

Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan atau Kepala Bidang Keperawatan dan dihadiri oleh Sekretaris Komite Keperawatan, Sub


Page 15

Komite, dan Kasie Keperawatan. c)

Agenda rapat pleno adalah membahas persoalan etik dan disiplin staf keperawatan

d) 6)

Kehadiran rapat pleno adalah 100% peserta rapat.

Sidang Tahunan

a)

Sidang tahunan keperawatan diadakan satu kali setahun

b)

Sidang tahunan dipimpin oleh ketua komite keperawatan atau kepala Bidang

Keperawatan

dan

dihadiri

oleh

Sekretaris

Komite

Keperawatan, Bendahara Komite Keperawatan Sub Komite, Kasie Keperawatan, Panitia Keperawatan, dan Kepala Ruang Perawatan. c)

Agenda sidang tahunan adalah membuat rencana kerja keperawatan dalam satu tahun.

d)

Keputuan yang diambil harus disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 peserta yang hadir.

BAB VII SUB KOMITE KREDENSIAL, MUTU PROFESI, ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI

Pasal 27 1)

Sub Komite Kredensial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf a bertugas : a.

Menyusun daftar rincian kewenangan klinis

b.

Menyusun buku putih

c.

Menerima hasil verifikasi persyaratan kredensial

d.

Merekomendasikan tahapan proses kredensial

e.

Merekomendasaikan pemulihan kewenangan klinis bagi setiap tenaga keperawatan

f. 2)

Melakukan kredensial ulang secara berkala setiap lima tahun

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut dalam pasal 27 ayat (1) Sub Komite Kredensial dapat mengusulkan dibentuknya team Ad Hoc kepada Ketua Komite Keperawatan.


Page 16

Pasal 28 1) Sub Komite Mutu Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf b bertugas : a.

Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik.

b.

Merekomendasikan perencanaan pengembangan professional berkelanjutan tenaga keperawatan.

c.

Melakukan audit asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.

d.

Memfasilitasi

proses

pendampingan

tenaga

keperawatan

sesuai

kebutuhan. 2)

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut dalam pasal 28 ayat (1), Sub Komite Mutu profesi dapat mengusulkan dibentuknya team adhoc kepada ketua komite keperawatan baik insidental atau permanen.

Pasal 29

1)

Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c bertugas : a.

Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan.

b.

Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan.

c.

Melakukan penegakan disiplin profesi keperawatan dan kebidanan.

d.

Merekomendasikan

penyelesaian masalah –

masalah pelanggaran

disiplin dan masalah – masalah etik dalam kehidupan profesi, asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan. 2)

Guna menindak lanjuti rekomendasi dari Sub Komite Etik dan Disiplin sebagaimana tersebut dalam pasal 29 ayat (1), komite keperawatan membentuk panitia adhoc baik insidental atau permanen.

3)

Hasil kerja panitia AdHoc sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 ayat (2) dibawa dalam rapat pleno sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (4).


Page 17

BAB VIII PERATURAN PELAKSANAAN TATA KELOLA KLINIS

Pasal 30 1)

Dalam memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan diperlukan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional dan kebutuhan dasar pasien.

2)

Memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut dalam pasal 30 ayat (1), Komite Keperawatan

bersama

–

sama

Bidang

Keperawatan

berkewajiban

menyusun :

3)

a.

Standar profesi keperawatan dan kebidanan.

b.

Standar pelayanan keperawatan dan kebidanan.

c.

Standar prosedur operasional keperawatan dan kebidanan.

d.

Standar kebutuhan dasar pasien.

Dalam keadaan tidak mampu, setiap staf keperawatan berkewajiban melakukan konsultasi dan/atau merujuk pasien kepada tenaga keperawatan lain yang dianggap lebih mampu.

BAB IX TATA CARA DAN REVIEW PERBAIKAN PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN Pasal 31 1)

Segala sesuatu yang belum diatur dalam aturan ini akan diatur dikemudian hari melalui Rapat Pleno Keperawatan.

2)

Apabila ada pasal dan/atau ayat dalam peraturan internal keperawatan ini yang dikemudian hari dianggap tidak sesuai, dapat ditinjau ulang melalui sidang tahunan keperawatan.


Page 18

BAB X PENUTUP Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan peraturan internal keperawatan dilaksanakan dengan berpedoman pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 33 Peraturan internal keperawatan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 10 Agustus 2015 Direktur RS X

Ttd. ……………………………….


Page 19

NURSING STAFF BY LAW

Recommend Documents