MAKALAH CIVIC EDUCATION “Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI”
Di susun oleh: 1. Nessri Meryani 2. Rismanto
Dosen Pembimbing: Dr. H. Sirajudin, M., M.Ag., M.H
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu (STAIN) Kota Bengkulu Tahun Ajaran 2011/2012
1
OTONOMI DAERAH Arti Otonomi Daerah Istilah otonomi daerah dan disentralisasi dalam konteks bahasan system penyelenggaraan pemerintahan sering di gunakan secara campur aduk. Pembahasan otonomi daerah di ulas dengan memakai istilah desentralisasi. Kedua istilah tersebut bagaikan dua mata koin yang saling menyatu namun dapat di bedakan. Di mana desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggaraan Negara,sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Desentralisasi bukan merupakan sitem yang berdiri sendiri melinkan merupakan rangkaian kesatuan dari suatu sitem yang lebih besar. Suatu Negara bangsa menganut desentralisasi bukan karena alternative dari sentralisasi. Otonomi dalam makna sempit dapat di artikan sebagai “mandiri”. Sedangkan dalam makna yang lebih luas dapat di artikan sebagai „berdaya”. otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut,maka daerah dapat di katakana sudah berdaya untuk melakukan apa yang saja secara mandiri tanpa tekanan dari luar (eksternal intervention). Otonomi daerah: “kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai daerahnya sendiri.” M. Turner dan D. Hulme (dalam Teguh Yuwono, ed., 2001, hlm.27) berpandangan bahwa yang di maksud dengan desentralisasi adalah transfer kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada public dari seseorang atau agen pemerintah pusat kepada beberapa individu atau agen pemerintah pusat kepada public yang di layani.landasan yang mendasari transfer ini adalah territorial dan fungsional. Dengan territorial yang di maksud adalah menempatkan kewenangan kepada level pemerintahan yang lebih rendah dalam
2
wilayah hirarkis yang secara geografis lebih dekat kepada penyedia layanan dan yang di layani. Dengan fungsional artinya transfer kewenangan kepada agen yang secara fungsional terspesialisasi. Desentralisasi: “pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.” Rondinelli mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer tanggung jawab dalam perencanaan, manajemen dan alokasi sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agen-agennya kepada unit kementrian pemerintah pusat, unit yang ada di bawah level pemerintah, otoritas atau korporasi public semi otonomi, otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang luas, atau lembaga privat non pemerintah dan organisasi nirlaba. Jadi desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. ARTI PENTING OTONOMI DAERAH DESENTRALISASI Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah porak-porandakan hamper seluruh sendi-sendi ekonomi dan politik negeri ini yang telah di bagun cukup lama. Lebih jauh lagi, krisis ekonomi dan politik yang berlanjut menjadi multi krisis telah mengakibatkan semakin rendahnya tingkat kemampuan
dan
kapasitas
Negara
dalam
menjamin
kesinambungan
pembangunan. Krisis tersebut salah satunya di akibatkan oleh system manajemen Negara dan pemerintahan yang sentralistik, dimana kewenangan dan pengelolaan segala sector pembangunan berada dalam kewenangan pemerintahan pusat, sementara daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengola dan mengatur daerahnya. Sebagai respon dari krisis tersebut, pada masa reformasi di canangkan suatu kebijakan resrukturisasi system pemerintahan yang sukup penting yaitu melaksanakan otonomi daerah dan pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
3
Desentralisasi
di
anggap
dapat
menjawab
tununan
pemerataan,
pembangunan social ekonomi, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan kehidupan berpolitik yang efektif. Sebab desentralisasi menjamin penanganan tuntunan masyarakat secara variatif dan cepat. Arti penting otonomi: daerah desentralisasi: 1. Untuk terciptanya efisiensi-efektivitas penyelenggaraan pemerintah. 2. Sebagai sarana pendidikan politik. 3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lamjutan. 4. Stabilitas politik. 5. Kesetaraan politik. 6. Akuntabilitas publik. VISI OTONOMI DAERAH Visi Desentralisasi merupakan symbol adanya trust (kepercayaan) dari pemerintah pusat kepada daerah. Ini dengan sendirinya mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Kalau dalam system sentralistik mereka tidak bias berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, dalam system ini mereka di tantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi dari berbagai masalah masalah yang di hadapi. Sekarang, dengan berlakunya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, kewenangan itu di desntralisasi ke daerah. Artinya pemerintah dan masyarakat di daerah di persilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Visi otonomi daerah itu dapat di rumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama: politik, ekonomi, serta social dan budaya,. Di bidang politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi, maka ia harus di pahami sebagai sebuah proses untuk membuat ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan
daerah yang di pilih secara demokrasi,
memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsive terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban public. 4
Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan local untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Di bidang social dan budaya otonomi daerah daerah harus di kelola sebaikbaiknya demi menciptakan dan memelihara harmoni social, dan pada saat yang sama, memelihara nilai-nilai local yang di pandang kondusif dalam menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon di namika kehidupan di sekitarnya. Konsep dasar otonomi daerah: 1. Penyerahan
sebanyak
mungkin
kewenangan
pemerintahan
dalam
hubungan domestic kepada daerah. 2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat local dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. 3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula. 4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif 5. Peningkatan efesiensi adminitrasi keuangan daerah 6. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasan kepada daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat. Model-model Desentralisasi: 1. Dekonsentrasi 2. Delegasi 3. Devolusi 4. Privatisasi. Dekonsentrasi adalah pembagian kewenangan dan tanggung jawab administrasi antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan tanpa
5
adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan. Delegasi: Pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Devolusi: transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah. Privatisasi: tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat. Sejarah otonomi daerah di Indonesia 1. UU No. 1 Tahun 1945 2. UU No. 22 Tahun 1948 3. UU No. 1 Tahun 1957 4. UU No 18 tahun 1965 5. UU No 5 tahun 1974 6. UU No 22 tahun 1999 7. UU No 25 tahun 1999 Prinsip-prinsip otonomi daerah dalam UU No. 22 tahun 1999: 1. Demokrasi, keadilan, potensi, dan keanekaragaman daerah. 2. Otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. 3. Otonomi daerah yang luas dan utuh di letakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. 4. Sesuai dengan konstitusi Negara 5. Kemandirian daerah otonom 6. Meninggalkan peranan dan fungsi badan legislative daerah. 7. Asas dekonsentrasi di letakkan pada daerah provinsi sebagai wilayah administrasi. 6
Kewenangan pemerintah pusat dalam UU No. 22 tahun 1999: Hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, agama, dan berbagai jenis urusan yang memang lebih efisiensi di tangani secara sentral oleh pemerintah pusat, seperti kebijakan makro ekonomi, standarisai nasional, adminitrasi pemerintahan, badan usaha milik Negara dan pengembangan sumber daya manusia. Kewenangan provinsi sebagai daerah administrasi dalam UU No. 22 tahun 1999: 1. Kewenangan bersifat lintas kabupaten dan kota 2. Kewenangan pemerintahan lainnya, seperti perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro. 3. Kewenangan kelautan 4. Kewenangan yang tidak atau belum dapat di tangani daerah kabupaten dan kota. Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom: 1. Pertahanan 2. Pertanian 3. Pendidikan dan kebudayaan 4. Tenaga kerja 5. Kesehatan 6. Lingkungan hidup 7. Pekerjaan umum 8. Perhubungan 9. Perdagangan dan industry 10. Penanaman modal 11. Koperasi
7
Keterkaitan otonomi daerah dengan demokratisasi: Memberikan otonomi daerah tidak saja bearti melaksanaan demokrasi, tapi mendorong berkembangnya auto aktiviteit. Auto aktiviteit adalah bertindak sendiri, melakukan sendiri, malaksanakan sendiri apa yang di anggap penting bagi lingkungan sendiri Konsekuensi otonomi daerah dengan demokratis: 1. Otonomi daerah harus di pandang sebagai instrument desentralisasi dalam rangka mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa. 2. Otonomi daerah harus di definisikan sebagi otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi pemerintahan daerah (pemda) juga bukan otonomi bagi “daerah” 1
1
Azra,azyumardi, demokrasi,HAM dan masyarakat madani,Jakarta hlm147-176
8
DAFTAR PUSTAKA
Azra,azyumardi, demokrasi,HAM dan masyarakat madani,Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidyatullah Jakarta,2000 UU No. 22 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah UU No. 5 Tahun 1947 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah
9
