PERPAJAKAN
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
KELOMPOK 1 Widi Manuki Yavid Hafidz Thohapani Yayuk Febrianti Riri Andarini Nugraha Adi Putra Rika Amelyza Guntara Syahtiar Ario Mahirnaja Nur Istiqlal Gartiwa Riyadi Fadhil Saidiladha Tanrir
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2010
KELOMPOK 1 PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
A. PEND PENDAH AHUL ULUA UAN N Unda Undang ng-u -und ndan ang g Paja Pajak k Peng Pengha hasi sila lan n (PPh (PPh)) meng mengat atur ur peng pengen enaa aan n paja pajak k penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila meneri menerima ma atau atau mempero memperoleh leh penghasi penghasilan lan,, yang yang kemudian kemudian disebut disebut sebagai sebagai Wajib Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam dalam bagia bagian n tahun tahun pajak pajak apabil apabilaa kewaj kewajiba iban n pajak pajak subje subjekti ktifn fnya ya dimu dimula laii atau atau berakhir dalam tahun pajak. Undang-undang Undang-undang PPh menganut menganut asas materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.
B. SUBJ SUBJEK EK PAJA PAJAK K PPh PPh diken dikenaka akan n terha terhadap dap subje subjek k pajak pajak atas atas pengha penghasil silan an yang yang diter diterima ima atau atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah 1. a. Oran Orang g Pri Priba badi di b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak 2. Badan, Badan, terdiri terdiri dari perseroa perseroan n terbatas terbatas,, perseroa perseroan n komandit komanditer, er, perseroan perseroan lainnya, lainnya, BUMN BUMN/B /BUM UMD, D, firm firma, a, kong kongsi si,, kope kopera rasi si,, dana dana pens pensio ion, n, pers persek ekut utua uan, n, perkump perkumpulan ulan,, yayasan yayasan,, organisa organisasi si sosial sosial politik, politik, lembaga lembaga dan bentuk bentuk usaha usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 3. Bentu Bentuk k Usah Usahaa Tet Tetap ap (BUT (BUT))
Subjek pajak dapat dibedakan menjadi: 1. Subje bjek Pa Pajak da dalam ne negeri eri, ya yang ter terd diri dar dari a. subje subjek k pajak pajak oran orang g pribad pribadi, i, yait yaitu: u: orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia b. b. Subje Subjek k paja pajak k bada badan, n, yai yaitu: tu: Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 1) Pemb Pemben entu tuka kann nnya ya berd berdas asar arka kan n kete ketent ntua uan n pera peratu tura ran n peru perund ndan anggundangan 2) Pembiay Pembiayaan aan bersum bersumber ber dari dari APBN APBN atau atau APBD APBD 3) Pener Penerim imann annya ya dima dimasuk sukka kan n dalam dalam angga anggara ran n peme pemeri rinta ntah h pusat pusat atau atau daerah 4) Pembukuannta Pembukuannta diperiksa diperiksa oleh aparat pengawasan pengawasan fungsional fungsional negara c. subj subjek ek paja pajak k war waris isan an •
•
2.
Subje bjek pa pajak lua luarr ne neger geri yan yang g te terdi rdiri dar darii: a. orang orang pribadi pribadi yang tidak tidak bertemp bertempat at tinggal tinggal di Indonesia, Indonesia, orang orang pribadi pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indoesia b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesai, orang pribadi yang berada di Indoesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indoesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. C. OBJEK PAJAK Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indoesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, temasuk 1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukal lain dalam undang-undang 2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan 3. laba usaha 4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk: a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal b. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan usaha\ d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan 5. penerimaan kembali pembiayaan pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak 6. bunga termasuk p remium, d iskonto, dan i mbalan k arena j aminan pengembalian utang 7. dividen 8. royalti 9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 12. keuntungan karena selisih kurs mata uang 13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 14. premi asuransi 15. iuran yang diterima atau diperoleh dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16.
tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak 17. penghasilan dari usaha berbasis syriah 18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 19. surplus Bank Indonesia
D. DASAR PENGENAAN PAJAK Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut:
Penghasilan kena pajak (WP Badan)
= penghasilan netto
Penghasilan kena pajak (WP orang pribadi) = penghasilan netto - PTKP
E. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PTKP yang berlaku saat ini adalah: Rp. 15.840.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi Rp. 1.320.000,00 untuk wajib pajak yang kawin 3. Rp. 15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat: Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari • satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang PPh pasal 21, dan Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau • pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain 4. Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang)
1. 2.
Perhitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Perhitungan PTKP untuk pegawai lama dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwim. Bagi pegawai yang baru datang menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.
1.
Contoh perhitungan PTKP: Joko sudah menikah dengan mempunyai seorang anak. PTKP Joko adalah: PTKP setahun:
Untuk wajib pajak sendiri Rp. 15.840.000,00 Tambahan WP kawin Rp. 1.320.000,00 Tambahan 1 anak Rp. 1.320.000,00 Jumlah Rp. 18.480.000,00 2. John (warga negara asing) bekerja di Indonesia pada tanggal 1 Maret 2009 dengan kontrak kerja 2 tahun. John sudah menikah dan mempunyai 3 anak. PTKP John adalah: PTKP setahun: Untuk WP sendiri Rp. 15.840.000,00 Tambahan WP kawin Rp. 1.320.000,00 Tambahan 3 anak (Rp.1.320.000,00 x 3) Rp 3.960.000,00 Jumlah Rp 21.120.000,00
F. TARIF PAJAK Tarif Pajak yang berlaku saat ini adalah berdasarkan pada pasal 17 UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebesar:
1.
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp.50.000.000,00 di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp.250.000.000,00 di atas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000,00 di atas Rp.500.000.000,00
Tarif Pajak 5% 15%
25% 30%
Tarif tertinggi bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 2.
Wajib Pajak badan dalam negeri dan BUT Keterangan tahun 2009 tahun 2010 dan seterusnya Perseroan Terbatas yang 40% sahamnya diperdagangan di Bursa Efek Peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000000,00
Tarif Pajak 28% 25% 5% lebih rendah dari yang seharusnya Pengurangan 50% dari yang seharusnya
Cara menghitung pajak: Gunawan pada tahun 2009 mempunyai Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.241.850.600,00. Besarnya PPh yang harus dibayar atau terutang oleh Gunawan adalah: PKP ( dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh) Rp. 241.850.600,00 PPh yang terutang: 5% x Rp.50.000.000,00 Rp. 2.500.000,00 15% x Rp 191.850.000,00 Rp 28.777.500,00
Jumlah
Rp
31.277.000,00
G. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan. 1.
Pemotong Pajak PPh Pasal 21 Yang termasuk pemotong PPh pasal 21 adalah: a. pemberi kerja , yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat, cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apa pun. b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayar gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apa pun. c. Dana pension, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lainnya yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas e. Penyelenggara kegiatan
Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 adalah: a. kantor perwakilan Negara asing b. organisasi-organisasi Internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan c. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 2.
Wajib Pajak PPh pasal 21 Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan: a. pegawai b. penerima uang pesangon, pension, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua termasuk ahli warisnya c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan lain meliputi: tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaris musisi, pembawa acara, artis, model, dan seniman lainnya olahragawan
penasehat, pengajar, penceramah, pelatih, dan moderator pengarang, peneliti, dan penerjemah pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer, telekomunikasi, elektronika, ekonomi, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan agen iklan pengawas atau pengelola proyek pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau ysng menjadi perantara petugas penjaja barang dagangan petugas dinas luar asuransi distributor perusahaan MLM dan kegiatan sejenis lainnya d. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, seperti: perlombaan dalam segala bidang (olahraga, iptek, dll), peserta rapat/sidang/konferensi, anggota atau peserta dalam suatu kepanitiaan, peserta diklat/magang, dll Yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah: a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut. b. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia 3.
Objek Pajak PPh Pasal 21 Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah: a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya c. penghasilan sehubungan dengan PHK dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus d. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan e. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang rapat, uang representasi, hadiah atau pengahrgaan dalam bentuk apapun g. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: bukan wajib pajak
wajib pajak yang dikenakan PPh final, atau wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 21 adalah: a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, iuran tunjangan hari tua d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga zakat e. beasiswa yang memenuh persyaratan tertentu 4.
Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilam bruto untuk perhitungan pemotongan PPh bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.6.000.000,00 setahun atau Rp.500.000,00 sebulan Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan PPh bagi pensiunan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.2.400.000,00 setahun atau Rp.200.000,00 sebulan.
CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 21 Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap
1. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Pegawai Tetap (dengan gaji bulanan).
Ahmad pada tahun 2009 bekerja pada PT Zamrud dengan gaji sebulan Rp.2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp.100.000,00. Ahmad Gaji sebulan Rp.2.500.000,00 menikah tapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh pasal 21 adalah sbb: Pengurangan: 1. Biaya jabatan (5% x Rp.2.500.000) Rp. 125.000,00 2. Iuran Pensiun Rp. 100.000,00 (Rp. 225.000,00) Penghasilan netto sebulan Rp. 2.275.000,00 Penghasilan netto setahun adalah: 12 x Rp.2.275.000 PTKP setahun: - untuk WP sendiri - tambahan WP kawin
Rp.27.300.000,00 Rp. 15.840.000,00 Rp. 1.320.000,00 (Rp.17.160.000,00) Rp.10.140.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun PPh pasal 21 terutang: 5% x Rp.10.140.000,00
=
Rp.
507.000,00
PPh pasal 21 sebulan Rp.507.000,00 : 12
=
Rp.
42.250,00
2. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Pegawai Tetap (dengan gaji mingguan) Manto, menikah dengan satu anak, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Teguh dengan gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp.600.000,00. Perhitungan PPh 21: Gaji sebulan (4 x Rp.600.000,00) Pengurangan: Biaya jabatan (5% x Rp.2.400.000) Penghasilan netto sebulan Penghasilan netto setahun adalah: 12 x Rp.2.280.000,00 PTKP setahun: - untuk WP sendiri - tambahan WP kawin - tambahan 1 anak
Rp.2.400.000,00 (Rp. 125.000,00) Rp. 2.280.000,00
Rp.27.360.000,00 Rp. 15.840.000,00 Rp. 1.320.000,00 Rp 1.320.000,00 (Rp.18.480.000,00) Rp. 8.880.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun PPh pasal 21 terutang: 5% x Rp.8.880.000,00
=
Rp.
444.000,00
PPh pasal 21 sebulan Rp.444.000,00 : 12
=
Rp.
37.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji/upah Mingguan Rp.37.000.00 : 4
=
Rp
9.250,00
3. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Pegawai Tetap (dengan gaji harian) Harun pegawai pada PT Segaran dengan memproleh gaji mingguan Rp.500.000,00. Harun kawin dan mempunyai1 anak. PT Segaran masuk dalam program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. PTsebulan Segaran(4membayar iuran jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% x Rp.500.000,00) Penghasilan Rp.2.000.000,00 dari gaji dan Harun membayar dan Jaminan Premi Jaminan Kecelakaan Kerjaiuran pensiun Rp.10.000,00 Rp. 20.000,00Hari Tua sebesarJaminan 2% dariKematian gaji. Premi Rp. 6.000,00 + Perhitungan PPh pasal 21 adalah sbb: Penghasilan bruto Rp.2.026.000,00 Pengurangan: 1. Biaya jabatan (5% x Rp.2.026.000) 2. Iuran Pensiun 3. Iuran Jaminan Hari Tua
Rp. 101.300,00 Rp. 10.000,00 Rp. 40.000,00 + (Rp. 151.300,00) Rp. 1.874.000,00
Penghasilan netto sebulan Penghasilan netto setahun adalah: 12 x Rp.1.874.000,00 PTKP: - untuk WP sendiri - tambahan WP kawin - tambahan 1 anak
Rp.22.496.400,00 Rp. 15.840.000,00 Rp. 1.320.000,00 Rp 1.320.000,00 (Rp.18.480.000,00) Rp. 4.016.400,00 Rp. 4.016.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Pembulatan PPh pasal 21 setahun: 5% x Rp.4.016.000,00
=
Rp.
243.050,00
PPh pasal 21 sebulan Rp.243.050,00 : 12
=
Rp.
20.254,00
PPh Pasal 21 sehari Rp.20.254,00 : 26
=
Rp
779,00
Perhitungan PPh pasal 21 atas uang pensiun yang dibayarkan secara berkala (bulanan)
Teja status kawin dengan 1 anak. Pegawai PT Mulia. Teja mulai pensiun pada tahun 2009. Tahun 2009 Teja menerima uang pensiun sebulan sebesar Rp.2.000.000,00 Perhitungan PPh 21 adalah sbb: Pensiun sebulan Pengurangan: Biaya pensiun (5% x Rp.2.000.000) Penghasilan netto sebulan Penghasilan netto setahun adalah: 12 x Rp.1.900.000 PTKP setahun: - untuk WP sendiri - tambahan WP kawin - tambahan 1 anak
Rp. 2.000.000,00 (Rp. 100.000,00) Rp. 1.900.000,00
Rp.22.800.000,00 Rp. 15.840.000,00 Rp. 1.320.000,00 Rp. 1.320.000,00 (Rp.18.480.000,00) Rp. 4.320.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun PPh pasal 21 setahun: 5% x Rp.4.320.000,00
=
Rp.
216.000,00
PPh pasal 21 sebulan Rp.216.000,00 : 12
=
Rp.
18.000,00
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Berupa Jasa Produksi, Tantiem Gratifikasi, THR atau Tahun Baru, Bonus, Premi, dan
Penghasilan Sejenis Lainnya yang Sifatnya Tidak Tetap dan Pada Umumnya Diberikan Sekali dalam Setahun
Joko (tidak kawin) bekerja pada PT Qollbu Jaya dengan memperoleh gaji sebulan Rp.2.000.000,00. Dalam tahun yang bersangkutan, Joko menerima bonus sebesar Rp.5.000.000,00. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, sebesar Rp.60.000,00. Cara menghitung PPh pasal 21 atas bonus adalah:
a. PPh pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun)
Gaji setahun (12 x Rp.2.000..000,00) Bonus Penghasilan bruto setahun
Rp.24.000.000,00 Rp. 5.000.000,00 + Rp.29.000.000,00
Pengurangan: 1. Biaya jabatan (5% x Rp.29.000.000) Rp. 1.450.000,00 2. Iuran Pensiun setahun Rp. 720.000,00 (12 x Rp.60.000) Penghasilan netto setahun
(Rp 2.170.000,00) Rp 26.830.000,00
PTKP: - untuk WP sendiri Penghasilan Kena Pajak
( Rp. 15.840.000,00) Rp. 10.990.000,00
PPh pasal 21 terutang: 5% x Rp.10.990.000,00
=
Rp.
549.500,00
b. PPh pasal 21 atas Gaji setahun
Gaji setahun (12 x Rp.2000.000) Pengurangan: 1. Biaya jabatan (5% x Rp.24.000.000) Rp. 1.200.000,00 2. Iuran Pensiun setahun (12 x Rp.60.000) Rp. 720.000,00
(Rp. 1.920.000,00) Rp. 22.080.000,00 (Rp. 15.840.000,00) Rp 6.240.000,00
Penghasilan netto setahun PTKP : untuk WP sendiri Penghasilan Kena Pajak PPh pasal 21 terutang: 5% x Rp.6.240.000,00
Rp. 24.000.000,00
=
Rp.
312.000,00
PPh pasal 21 atas bonus adalah Rp.549.500,00 – Rp.312.000 =
Rp.
237.000,00
c. PPh pasal 21 atas bonus
Perhitungan Pemotongan PPh pasal 21 atas Upah Harian / Satuan / Borongan / yang Upah Diterima Tenaga Harian Lepas tapi Dibayarkan secara Bulanan sehari Rp. 150.000,00 Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan 1. pemotongan Dengan Upah Harian PPh (Rp. 150.000,00) Penghasilan Kena Pajak sehari Rp. 0,00 Sentot dengan status belum menikah bekerja sebagai PPh pasal 21 dipotong atas upah seharipada Januari 2009 Rp. 0,00 buruh harian PT Harapan Sentosa. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Perhitungan pasal 21 terutang: SampaiRp.150.000,00. dengan hari ke-8, karena PPh jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp.1.320.000,00, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong
Pada hari ke-9 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp.1.320.000,00 maka PPh 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Upah s.d hari ke-9 (Rp.15.000 x 9) PTKP sebenarnya: 9 x (Rp.15.840.000 : 360) PKP s.d hari ke-9
Rp
1.350.000,00
(Rp. Rp.
396.000,00) 954.000,00
PPh pasal 21 terutang s.d hari ke-9 5% x Rp.954.000,00 PPh pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-8 PPh pasal 21 yang harus dipotong s.d hari ke-9
Rp. (Rp. Rp
47.700,00 0,00) 47.700,00
Sehingga pada hari ke-9, upah bersih yang diterima Sentot sebesar: Rp.150.000 – Rp.47.700 = Rp.102.300 Pada hari ke-10, jumlah PPh 21 yang dipotong adalah: Upah sehari PTKP sehari -untuk WP sendiri (Rp.15.840.000 : 360) Penghasilan Kena Pajak PPh pasal 21 terutang 5% x Rp.106.000
Rp.
150.000,00
(Rp. Rp
44.000,00) 106.000,00
Rp.
5.300,00
Sehingga pada hari ke-10, Sentot menerima upah bersih sebesar: Rp.150.000 – Rp.5.300 = Rp. 144.700,00
2.
Dengan Upah Satuan
Firman (belum menikah) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada perusahaan elektronik. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp.50.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah Rp.1.200.000,00. Perhitungan PPh 21: Upah sehari adalah Rp. 1.200.000,00 : 6
Rp. 200.000,00
Upah di atas Rp.150.000 sehari: Rp.200.000,00 – Rp.150.000,00
Rp. 50.000,00
Upah seminggu terutang pajak 6 x Rp.50.000
Rp. 300.000,00
PPh pasal 21: 5% x Rp.300.000,00 = Rp.15.000,00 (Mingguan)
3.
Dengan Upah Borongan
Vino mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp.350.000,00. Pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari P Upah borongan sehari = Rp.350.000,00 :2
Rp. 175.000,00
Upah sehari di atas 150.000,00 Rp.175.000,00 – Rp.150.000,00
Rp.
25.000,00
Upah borongan terutang pajak: 2 x Rp.25.000,00
Rp.
50.000,00
PPh pasal 21 = 5% x Rp.50.000,00
Rp.
2.500,00
Perhitungan PPh pasal 21 seluruh atau Sebagian Ditanggung Oleh Pemberi Kerja
Budi adalah pegawai dari PT Mataram dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak, Budi meneriman gaji Rp.4.000.000,00 sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp.150.000,00. Gaji sebulan Pengurangan: 1. Biaya jabatan (5% x Rp.4.0000..000) Rp. 200.000,00 2. Iuran Pensiun Rp. 150.000,00
(Rp. 350.000,00) Rp. 3.650.000,00
Penghasilan netto sebulan Penghasilan netto setahun adalah: 12 x Rp.3.650.000 PTKP setahun: - untuk WP sendiri - tambahan WP kawin - tambahan 3 orang anak
Rp.4.000.000,00
Rp.43.800.000,00 Rp. 15.840.000,00 Rp. 1.320.000,00 Rp. 3.960.000,00
Penghasilan Kena Pajak PPh pasal 21 setahun: 5% x Rp.22.680.000,00 PPh pasal 21 sebulan: Rp.1.134.000,00 : 12
(Rp.21.120.000,00) Rp.22.680.000,00 = Rp.1.134.000,00 = Rp. 94.500,00
PPh pasal 21 sebesar Rp.94.500,00 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp.94500,00 tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan meupakan Penghasilan yang dikenakan pajak kepada Budi
Perhitungan PPh pasal 21 atas Penerimaan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Diberikan oleh Wajib Pajak yang Pengenaan Pajak Penghasilannya Bersifat Final atau Berdasarkan Norma Perhitungan Khusus (Deemed Profit)
Junaidi adalah WNI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma perhitungan khusus, memperoleh gaji sebesar Rp.1.500.000,00 sebulan beserta beras 30kg dan gula 10kg. Junaidi berstatus menikah dengan 1 orang anak. Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar: Harga Beras : Rp.10.000,00 per Kg Harga Gula : Rp. 8.000,00 per Kg Gaji sebulan Beras : 30 x Rp.10.000,00 Gula : 10 x Rp. 8.000,00 Penghasilan bruto sebulan
Rp.1.500.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 80.000,00 + Rp.1.880.000,00
Pengurangan: Biaya jabatan (5% x Rp.1.880..000) Penghasilan netto sebulan
(Rp. 94.000,00) Rp. 1.786.000,00
Penghasilan netto setahun adalah: 12 x Rp.1.786.000,00 PTKP setahun: - untuk WP sendiri - tambahan WP kawin - tambahan 1 orang anak
Rp.21.432.000,00 Rp. 15.840.000,00 Rp. 1.320.000,00 Rp. 1.320.000,00 (Rp.18.480.000,00) Rp. 2.952.000,00
Penghasilan Kena Pajak Penghasilan kena pajak PPh pasal 21 setahun adalah 5% x Rp.2.952.000,00 = PPh pasal 21 sebulan adalah Rp.147.600,00 : 12 =
Rp.147.600,00 Rp. 12.300,00
Perhitungan PPh pasal 21 atas Penerima Honorarium atau Pembayaran Lain
Haji Soleh seorang penceramah memberikan ceramah pada lokakarya dan menerima honor Rp.1.000.000,00. Perhitungan PPh 21: Tarif pasal 17: 5% x Rp.1.000.000,00
= Rp.50.000,00
Perhitungan PPh pasal 21 atas Komisi yang Dibayarkan kepada Penjaja Barang Dagangan atau Petugas Dinas Luar Asuransi
Tri seorang penjaja barang dagangan hasil produksi PT Jaya. Dalam bulan April menerima komisi sebesar Rp.750.000,00 Perhitungan PPh pasal 21: 5% x Rp.750.000.000,00
= Rp.37.500,00
Perhitungan PPh pasal 21 atas Peserta Kegiatan, Penerima Hadiah atau Penghargaan sehubungan dengan Perlombaan
Taufik pemain bulutangkis yang tinggal di Jakarta, menjadi juara dalam suatu turnamen dan mendapat hadiah Rp.30.000.000,00. PPh 21 yang terutang atas hadiah turnamen tersebut adalah: 5% x Rp.30.000.000,00
= Rp.1.500.000,00
Perhitungan PPh pasal 21 atas Honorarium yang Diterima Tenaga Ahli yang Melakukan Pekerjaan Bebas
Dini seorang arsitek, bulan Maret 2009 menerima honorarium Rp.20.000.000,00 dari PT. Abang sebagai imbalan jasa teknik. PPh 21 yang terutang: 15% x 50% x Rp.20.000.000,00 = Rp.1.500.000
sebesar
Perhitungan PPh pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), dan Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus oleh Dana Pensiun yang Telah Disahkan Menteri Keuangan
Eko pada bulan Maret 2009 menerima tebusan dana pensiun dari Dana Pensiun ABC sebesar Rp.70.000.000,00 Penghasilan Bruto Rp.70.000.000,00 dikecualikan dari pemotongan Rp.25.000.000,00 Penghasilan dikenakan pajak Rp.45.000.000,00 PPh pasal 21 terutang: 5% x Rp.45.000.000,00 = R p. 2.250.000,00
H. PEMBAYARAN PPH BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) Yang wajib membayar pajak penghasilan adalah WP orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri , termasuk istri, anggota keluarga sedarah, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak yang bersangkutan 1.
Yang Tidak Dikenakan Kewajiban Membayar Pajak Penghasilan a. WNI yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki dokumen resmi sebagai penduduk negara tersebut b. Jemaah haji yang penyelenggaran ibadahnya dilakukan oleh instansi yang berwenang c. TKI yang bekerja di luar negeri dalam rangka program penempatan TKI dengan persetujuan instansi yang berwenang d. Orang pibadi yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah RI melalui darat e. Penyadang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial f. Anggota misi kesenian, misi kebudayaan, misi olahraga, atau misi keagamaan yang mewakili pemerintah RI ke luar negeri dengan persetujuan isntansi berwenang g. Mahasiswa atau pelajar yang telah berusia 21 tahun yang akan belajar di luar negeri dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar yang diselenggarakan pemerintah atau badan asing dengan persetujuan instansi berwenang h. Mahasiswa dari negara asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari perguruan tinggi tempat mereka belajar dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia i. Tenaga kerja asing yang bekerja di Pulau Batam, P.Bintan, P.Karimun sepanjang PPh-nya telah dipotong oleh pemberi kerja, atau:
j. Orang asing yang berada di Indonesia dan tidak menerima penghasilan dari Indonesia yang melaksanakan: penelitian di bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan di bawah koordinasi lembaga pemerintah terkait program kerjasama teknik dengan mendapat persetujuan Sekretariat Negara, dan/atau tugas sebagai anggota misi keagamaan dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi instansi terkait k. orang asing yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan l. pejabat dari perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek PPh yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, atau: m. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing
2.
Besarnya Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri
Besarnya PPh yang harus dibayar orang pribadi yang bertolak ke luar negeri adalah: a. Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara, dan b. Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan angkutan laut 3.
Perlakuan Pembayaran PPh bagi Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri sebagai Kredit Pajak
Pajak penghasilan yang dibayar wajib pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri merupakan angsuran pembayaran pajak penghasilan. Angsuran pembayaran pajak penghasilan ini dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun yang bersangkutan setelah wajib pajak tersebut memiliki NPWP
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Ketentuan UU Pajak Penghasilan pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri (baik orang pribadi maupun badan) selain Bentuk Usaha Tetap 1.
Objek Pajak Penghasilan pasal 26 a. penghasilan yang dipotong berupa: dividen bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan hadiah dan penghargaan pensiun dan pembayaran berkala lainnya premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan/atau keuntungan karena pembebasan utang dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan, untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. b. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, yang berupa: perhiasan mewah barang antik berlian lukisan emas - mobil dan motor intan kapal pesiar jam tangan mewah pesawat terbang ringan dengan nilai Rp.10.000.000,00 ke atas untuk setiap jenis transaksi c. premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri d. penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan pelrindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia e. Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia dikenai pajak 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indoenesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 2.
Tarif Pajak dan Penerapannya Tarif pajak pasal 26 untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri, termasuk dalam tarif kelompok objek PPh seperti berikut: dividen bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan hadiah dan penghargaan pensiun dan pembayaran berkala lainnya
premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan/atau keuntungan karena pembebasan utang dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan, untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. PPh pasal 26 = Penghasilan Bruto x 20%
CONTOH PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPH PASAL 26
Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consult. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah berisitri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2009. Mike memperoleh gaji US$ 5,000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp.10.500,- per US$ 1 Perhitungan PPh pasal 26: Penghasilan bruto berupa gaji sebulan: 5.000 x Rp. 10.500,= Rp. 52.500.000,Penerapan tarif: 20% x Rp. 52.500.000,-
= Rp. 10.500.000,-
PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2009 adalah Rp.10.500.000,Catatan: Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran atau dibebankan 3.
Sifat Pemotongan
Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final, kecuali: a. pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia b. pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima arau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud c. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status atau menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT 4.
Pemotong Pajak Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh: a. Badan Pemerintah
b. c. d. e. f.
Subjek pajak dalam negeri Penyelenggara kegiatan Bentuk Usaha Tetap Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya Pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26
REFERENCE
Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009 . Penerbit Andi : Yogyakarta Undang-Undang Republik Indonessia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan www.pajak.go.id
