DAFTAR ISI DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN Definisi Tujuan
BAB I DEFINISI Biaya pelayanan kesehatan setiap tahun cenderung meningkat meski ternyata sering tidak diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan biaya pelayanan kesehatan sudah tentu mendorong upaya pengendalian biaya (cost containment), seperti yang saat ini telah dilakukan dengan sistem pembiayaan INA-CBG oleh Kementerian Kesehatan dimana didalamnya termasuk upaya menjaga mutu melalui penerapan clinical pathways Clinical Pathway merupakan suatu konsep perencanaan pelayanan terpadu yang merangkum setiap langkah yang diberikan kepada pasien berdasarkan standar pelayanan medis dan asuhan keperawatan yang berbasis bukti dengan hasil yang terukur dan dalam jangka waktu tertentu selama di rumah sakit. Suatu alat untuk mendapatkan perawatan yang terkoordinasi dan hasil yang prima dalam suatu rentang waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Suatu metodologi untuk suatu pembuatan keputusan yang saling menguntungkan dan pengorganisasian pelayanan untuk suatu kelompok pasien dalam suatu jangka waktu tertentu . Suatu rancangan penatalaksanaan multi disiplin klinis terbaik untuk suatu kelompok pasien dengan diagnosis tertentu yang dapat membantu koordinasi dan memberikan kualitas pelayanan yang prima. Suatu alat audit untuk manajemen dan klinis, dimulai sejak kegiatan pasien saat mendaftar dan berakhir saat pasien dinyatakan sembuh dan boleh pulang ke rumah. Ia menyatukan rencana pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan dengan terapi lain seperti terapi; gizi, fisioterapi dan kejiwaaan. CP bukan merupakan standar pelayanan atau pengganti penilaian klinis atau pengganti perintah dokter, melainkan suatu dokumen yang terintegrasi untuk memudahkan proses perawatan pasien dan mengefektifkan pelayanan klinis dan finansial dengan menggabungkan pendekatan tim dan klinis
BAB II RUANG LINGKUP
Clinical Pathway dikembangkan oleh tim multidisiplin yang terlibat aktif dalam tata kelola pasien. Menurut Hill, komponen utama dalam CP adalah timeline, kategori pelayanan atau aktivitas dan intervensi yang dilakukan, kriteria luaaran/outcome jangka menengah dan panjang serta pencatatan variasi yang ada. Penyusunan CP bukanlah sesuatu yang mudah. Terdapat beberapa tahap penyusuna CP, yaitu: 1
Menentukan Topik
2
Menunjuk Koordinator (Penasehat Multidisiplin)
3
Menetapkan Pemain Kunci
4
Kunjungan Lapangan
5
Pencarian Literatur
6
Melaksanakan Customer Focus Group
7
Telaah Pedoman Praktik Klinis (PPK)
8
Analisis Casemix
9
Menetapkan Desain Clinical Pathway
10 Pengukuran Proses dan Outcome 11 Sosialisasi dan Edukasi 12 Evaluasi Tahap pertama penyusunan CP adalah menentukan topik. Topik dipilih berdasarkan beberapa kategori diantaranya high volume, high cost, high risk dan problem prone. Pemilihan topik juga dapat berdasarkan pada data klaim INA-CBG’s yang besar gapnya atau berdasarkan pada data penyakit 10 besar di fasilitas kesehatan terkait. Tahap Kedua adalah menunjuk koordinator yang menjadi penasihat multidisiplin.
Tahap ketiga, menetapkan
pemain kunci yaitu siapa saja yang akan terlibat dalam pelayanan pasien tersebut mulai dari dokter penanggung jawab pelayanan, perawat, laborat, farmasi, gizi, rehabilitasi dan sebagainya. Tahap Keempat, melakukan “kunjungan lapangan”. Pada tahap ini dapat dilakukan bench marking ke RS acuan yang telah terlebih dahulu menerapkan CP agar didapatkan gambaran. Selanjutnya, dilakukan pencarian literatur mengenai ilmu terkini yang digunakan dalam pelayanan penyakit sesuai dengan topik yang telah dipilih. Tahap keenam dapat dilakukan Customer Focus Group atau diskusi dengan para pasien/”mantan” pasien.
Secara garis besar, tujuan disusunnya standar pelayanan kedokteran adalah memberikan jaminan kepada pasien untuk memperoleh pelayanan kedokteran yang berdasarkan pada nilai ilmiah sesuai dengan kebutuhan medis pasien; mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kedokteran yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi. Menurut Permenkes no. 1438 tahun 2010 tentang standar pelayanan kedokteran, Standar pelayanan kedokteran meliputi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan Standar prosedur operasional (SPO). Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran merupakan standar pelayanan kedokteran yang bersifat nasional dan dibuat oleh organisasi profesi sedangkan SPO dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Panduan Praktik Klinis dibuat oleh perhimpunan profesi yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang ada. Panduan Praktik Klinis akan menjadi acuan bagi setiap dokter yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup lingkup pelayanan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif agar substansi pelayanan kesehatan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Panduan Praktik Klinis harus memuat sekurang-kurangnya mengenai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pengertian Anamnesis Pemeriksaan fisik Kriteria diagnosis Pemeriksaan penunjang Terapi Edukasi Prognosis Kepustakaan
Dalam penerapannya, Panduan Praktik Klinis perlu dikaji dan dijabarkan oleh pihak Rumah Sakit menjadi suatu standar yang telah disesuaikan dengan saranan, prasarana, dan peralatan yang dimiliki sehingga Standar atau Pedoman Pelayanan Medis/Klinis tersebut dapat diimplementasikan. Dokter dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan medis harus sesuai dengan standar tersebut. Dalam hal ini, panduan praktik klinis dapat dianalogikan dengan Standar atau Pedoman Pelayanan Medik/Klinis.
BAB III TATA LAKSANA
Penyusunan Clinical Pathway: 1.
Membentuk tim penyusun Clinical Pathway yang terdiri dari staf multidisiplin dari semua tingkat dan jenis pelayanan dari 5 kasus yang terpilih. Tim bertugas untuk menentukan dan melaksanakan langkah-langkah penyusunan Clinical Pathway.
2.
Identifikasi key players untuk mengetahu siapa saja yang terlibat dalam penanganan kasus atau kelompok pasien yang telah ditetapkan dan untuk merencanakan focus group dengan key players bersama dengan pelanggan internal dan eksternal.
3.
Site visit di instalasi rawat inap, rawat jalan, penunjang, dsb yang bersangkutan untuk mengenal praktik yang sekarang berlangsung, menilai sistem pelayanan yang ada, dan memperkuat alasan mengapa.
4.
Studi literatur untuk menggali pertanyaan klinis yang perlu dijawab dalam pengambilan keputusan klinis dan untuk menilai tingkat dan kekuatan evidens.
5.
Diskusi kelompok terarah untuk mengenal kebutuhan pelanggan (internal dan eksternal) dan menyesuaikan dengan kemampuan RS dalam memenuhi kebutuhan tersebut serta mengenal kesenjangan antara harapan pelanggan dan pelayanan yang diterima.
6.
Susun pedoman klinik dengan mempertimbangkan hasil site visit, hasil studi lliteratur (berbasis evidens) dan hasil focus group discussion.
7.
Analisis bauran kasus untuk menyediakan informasi penting baik pada pre dan post penerapan pathway. Meliputi : length of stay, biaya per kasus, obat-obatan yang digunakan, tes diagnosis yang dilakukan, intervensi yang dilakukan, praktisi klinis yang terlibat dan komplikasi.
8.
Menetapkan sistem pengukuran proses dan outcome.
9.
Mendisain dokumentasi Clinical Pathway.
BAB IV DOKUMENTASI
Setelah clinical pathway tersusun, perlu dilakukan uji coba sebelum akhirnya diimplementasikan di rumah sakit. Saat uji coba dilakukan penilaian secara periodik kelengkapan pengisian data dan diikuti dengan pelatihan kepada para staf untuk menggunakan clinical pathway tersebut. Lebih lanjut, perlu juga dilakukan analisis variasi dan penelusuran mengapa praktek dilapangan berbeda dari yang direkomendasikan dalam clinical pathway. Hasil analisis digunakan untuk: mengidentifikasi variasi umum dalam pelayanan, memberi sinyal kepada staf akan adanya pasien yang tidak mencapai perkembangan yang diharapkan,
memperbaiki
clinical
pathway
dengan
menyetujui
perubahan
dan
mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat diteliti lebih lanjut. Hasil analisis variasi dapat menetapkan jenis variasi yang dapat dicegah dan yang tidak dapat dicegah untuk kemudian menetapkan solusi bagi variasi yang dapat dicegah (variasi yang tidak dapat dicegah dapat berasal dari penyakit penyerta yang menyebabkan pelayanan menjadi kompleks bagi seorang individu).
