Pengelolaan Dana Kapitasi Jkn Pada PuskesmasDeskripsi lengkap
Era JKN menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kapitasiDeskripsi lengkap
Era JKN menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kapitasi
Pengelolaan Dana Kapitasi Jkn Pada PuskesmasFull description
PANDUANDeskripsi lengkap
obat emergency
panduan obat kadaluarsa
Deskripsi lengkap
Panduan Pengelolaan Data Rumah Sakit, untu mememnuhi syarat bab MKI
Panduan Pengelolaan Data Rumah Sakit, untu mememnuhi syarat bab MKI
panduan pengelolaan B3 dan LB3 Laboratorium
Panduan Pengelolaan limbah Infeksius
dddddFull description
Deskripsi lengkap
obat emergencyFull description
sistem utilitasFull description
panduan pengelolaan obat ARVDeskripsi lengkap
khsaggdfrgfghs
Rencana Audit Internal
NEWFull description
PENGELOLAAN PENGELOL AAN KEUANGAN KAPITASI DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PUSKESMAS SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI
A. Definisi
Berdasarkan ketentuan pasal 1angka 6 Perpres 32 Tahun 2014, dana kapitasi adalah besaran permbayaran permbayaran per – bulan bulan yang dibayarkan dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan kesehatan yang diberikan. Dana kapitasi JKN adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan pada PUSKESMAS sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Selain itu dana kapitasi JKN digunakan untuk belanja operasional dan belanja modal Puskesmas. Ketentuan dalam Perpres 32 tahun 2014 menyatakan bahwa rekening dana kapitasi JKN yang dikelola oleh bendahara Dana Kapitasi JKN di PUSKESMAS ditetapkan oleh Kepala Daerah dan merupakan bagian dari rekening Bendahara Umum Daerah. Belanja Daerah dilakukan tanpa melalui mekanisme penerbitan SPD, SPP, SPM, dan SP2D yang mensyaratkan adanya bukti pertanggung tajawaban yang lengkap dan sah, sebagaimana diatur
d. Pedoman penggunaan keuangan Dana kapitasi JKN bagi petugas bendahara keuangan JKN. e.
Penyempurnaan dari tahun sebelumnya dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.
f. Tersusunnya perencanaan tingkat puskesmas untuk penyelenggaraan upaya kesehatan di wilayah kerja. g. Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas yang efektif, efisien, ekonomis dan transparan.
C. Ruang Lingkup
1.
Dana JKN bukan merupakan penerimaan fungsional pemerintah daerah dan bukan dana utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta UKBM, sehingga pemerintah daerah tetap berkewajiban mengalokasikan dana operasional untuk Puskesmas;
2.
Pemanfaatan dana JKN untuk kegiatan Puskesmas dan jaringannya serta Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) harus berdasarkan hasil perencanaan
1.
Keterpaduan Kegiatan pemanfaatan dana Kapitasi JKN dilaksanakan secara terpadu baik dari segi dana, orang, tempat, waktu, kegiatan, serta sarana untuk pencapaian target program kesehatan dengan melibatkan para pelaksana program di Puskesmas, kader kesehatan, lintas sektor serta unsur lainnya.
2. Kewilayahan Pemanfaatan dana Kapitasi JKN menggunakan prinsip satuan kewilayahan, administrasi (Rukun Tetangga [RT], Rukun Warga [RW], dusun, desa/kelurahan, kecamatan, sekolah dan satuan administrasi lainnya). 3.
Efisien Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.
4.
Efektif Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian program kesehatan prioritas nasional.
5.
Transparan Pengelolaan keuangan dana JKN
menyangkut sumber dan jumlah dana,
rincian penggunaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan secara terbuka sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. 6.
