Panduan penyusunan KTSP SMA

BAB I PENDAHULUAN  A. Latar Belakang Kurikulum 2013 digulirkan sebagai langkah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah diberlakukan pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan,

dan

keterampilan

secara

terpadu.

Berdasarkan,

Surat

Edaran

Menteri

Pendidikan Dan Dan Kebudayaan Nomor 156928/MPK.A/KR/2013, 156928/MPK.A/KR/2013, tanggal 8 November 2013, perihal Implementasi Kurikulum 2013 dan Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri No 420/176/SJ dan Mendikbud No 0258/MPK.A/KR/2014 tgl 9 Januari 2014 perihal Implementasi kurikulum 2013, maka diperlukan suatu acuan yang dapat menjadi panduan sekolah pelaksanan kurikulum 2013 dalam menyusun KTSP yang sesuai dengan ketentuan kurikulum 2013. Elemen perubahan kurikulum 2013 difokuskan pada empat standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Dengan demikian perubahan akan terjadi pada penyesuaian beban belajar, penguatan proses,

pendalaman pendalaman

dan perluasan

materi, penataan pola pikir dan tata kelola, serta program peminatan maupun lintas minat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang tentang Standar Standar Nasional Nasional Pendidikan (SNP)  Atas Peraturan Pemerintah Nomor dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengamanatkan setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan

dilaksanakan

di

pedoman penyelenggaraan mencakup tiga

domain,

masing-masing kegiatan yaitu

satuan

pembelajaran

sikap, sikap,

pendidikan, pendidikan, untuk

pengetahuan, pengetahuan,

yang

berfungsi sebagai

mencapai kompetensi

yang

dan keterampilan yang harus

terintegrasi, serta dapat menggambarkan kesesuaian dan kekhasan kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Pemberlakuan Kurikulum 2013 bagi sekolah - sekolah memerlukan panduan dalam menyusun menyesuaika menyesuaikan n regulasi regulasi

yang

kurikulum

tingkat

satuan

pendidikan,

dengan

terkait. terkait. Dengan Den gan berpe doman doma n pada Regulasi Regu lasi yang ada dan

Panduan Pengembangan KTSP SMA yang disusun oleh Direk Direkto torat rat

Pembin Pembinaan aan

SMA, maka maka

Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah membuat Pandauan Penyusunan KTSP SMA di Jawa Tengah. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017

1

B. Tujuan Tujuan Pedoman/Panduan Pedoman/Panduan Penyusunan Penyusunan dan Pengelolaan Pengelolaan KTSP SMA ini adalah: 1. Menjadi acuan operasional operasion al bagi kepala sekolah dan guru dalam menyusun dan mengelola KTSP secara optimal o ptimal di satuan pendidikan (SMA) di Jawa Tengah; 2. Menj Menjadi adi acu acuan an oper operas asio iona nall bag bagii Dina Dinass Pen Pend didik idikan an d a n K e b u d a y a a n P rov rovins insi J a w a T e n g a h dan B P 2 M K D i s d i k b u d P r o v i n s i J a w a Tengah dalam melakukan koordinasi dan supervisi penyusunan dan pengelolaan kurikulum 2013 di setiap satuan pendidikan SMA. 3. Pemangku kepentingan bidang bidang pendidikan dalam membantu penyusunan kurikulum kurikulum di SMA. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Panduan Pengembangan KTSP SMA terdiri atas: 1. Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Landasan Hukum. 2. Pengertian dan Acuan Pengembangan KTSP 3. Langkah Kerja Pengembangan dan Sistematika KTSP 4. Pelaksanaan dan Supervisi KTSP D. Pengguna Panduan/Pedoman Panduan/Pedoman KTSP KTSP Pedoman penyusunan KTSP ini digunakan dalam rangka penyusunan dan pengelolaan KTSP oleh: 1. Kepala sekolah, Tim Pengembang KTSP dan Guru; 2. Pengawas Sekolah; dan 3. BP2MK BP2MK Disdikbud Disdikbud Provinsi Provinsi Jawa Tengah. E. Landasan Hukum 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pen didikan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Standar Kualifikasi Kualif ikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik I ndonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh ol eh Pemerintah Daerah. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017

2

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nasio nal Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, yang telah direvisi melalui Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi, yang telah direvisi dengan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan dasar dan Menengah, 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan telah direvisi melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan, dan telah direvisi melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum SMA/MA 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA/MA 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Ekstra kurikuler; 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah 20. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 sebagai perubahan atas Permendikbud Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013; 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal; 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang telah direvisi melalui Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses. 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan Nomor N omor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah; 25. Peraturan Menteri Pendidikan dan dan Kebudayaan Nomor 159 tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017

3

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. 27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti; 28. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan. (Permen ini setiap tahun ajaran berganti). 29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses 30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, 31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Pendidikan Dasar dan Menengah 32. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah dari BSNP Tahun 2006 33. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 156928/MPK.A/ KR/2013, tanggal 8 November 2013, perihal Implementasi Kurikulum 2013. 34. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri No 420/176/SJ dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0258/MPK.A/KR/2014 tgl 9 Januari 2014 perihal Implementasi kurikulum 2013. 35. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa; 36. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, dan telah direvisi melalui Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2014; 37. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/015552/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pembelajaran Bahasa Jawa di Propinsi Jawa Tengah; 38. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 424/13242 Tanggal 23 Juli 2013 Tentang Implementasi Muatan Lokal Bahasa Jawa di Jawa Tengah; 39. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 423.3/14995 tentang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa untuk jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/M.Ts, SMA/SMALB/MA dan SMK/MAK Negeri dan Swasta di Provinsi Jawa Tengah. 40. Dst   Bila ada mulok kab./kota perlu dicantumkan dasar hukumnya, dan juga bila ada mulok sekolah, dan regulasi lain-lain yang dikeluatkan oleh daerah kab/kota dan SK kepala sekolah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan (sekolah) perlu dicantumkan. 41. Kalau ada peraturan menteri yang berkaitan dengan kurikulum 2013 atau terkait dengan KTSP yang belum dicantumkan mohon bisa dicantumkan dengan urutan sesuai ketentuan yang berlaku. ….

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017

4

BAB II PENGERTIAN DAN ACUAN PENGEMBANGAN KTSP  A. Pengertian KTSP Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran

serta

cara

kegiatan pembelajaran

yang

untuk

digunakan

mencapai

sebagai

tujuan

pedoman

pendidikan

penyelenggaraan

tertentu

Tujuan tertentu

ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang dikembangkan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Dasar Dan Struktur kurikulum, dan pedoman-pedoman implementasi kurikulum. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan bahan acuan

dalam pelaksanaan

proses pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013 yaitu pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masingmasing satuan pendidikan. Pengembangan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, dan pedoman implementasi Kurikulum. KTSP dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah, dan kemudian disahkan oleh kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. B. Komponen KTSP KTSP meliputi 3 dokumen, yaitu: 1. Dokumen I yang disebut dengan Buku I KTSP berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan, muatan kurikulum, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Dokumen 1 (Buku 1) dikembangkan oleh sekolah dibawah tanggung jawab kepala sekolah SMA yang bersangkutan 2. Dokumen II yang disebut dengan Buku II KTSP berisi KI, KD dan silabus yang telah dikembangkan, baik yang disusun oleh pusat, daerah maupun satuan pendidikan 3. Dokumen I I I disebut dengan Buku III KTSP berisi rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun oleh pendidik sesuai potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang telah direvisi melalui Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017

5

C. Konsep Pengembangan KTSP Pengembangan KTSP SMA mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan peraturan pendukung implementasi Kurikulum 2013, dikembangkan, ditetapkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sesuai potensi , kebutuhan, dan karakteristik masing masing satuan pendidikan. Pengembangan KTSP dilaksanakan di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Provinsi dan BP2MK sesuai dengan kewenangannya. D. Acuan pengembangan KTSP meliputi; 1. Acuan Operasional 1) Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia Iman, takwa, dan akhlak mulia menjadi dasar pengembangan kepribadian peserta didik secara utuh, sehingga perlu dituangkan dalam KTSP, agar semua kegiatan yang terkait pembelajaran dapat meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. 2) Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama Kurikulum dikembangkan untuk memelihara dan meningkatkan toleransi dan kerukunan inter-umat dan antar-umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah. 3) Persatuan Nasional dan Nilai-Nilai Kebangsaan Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. Oleh karena itu, kurikulum harus menumbuh kembangkan wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI, melalui kegiatan terkait yang diatur dan dituangkan dalam KTSP 4) Peningkatan Potensi, Kecerdasan, Bakat, dan Minat sesuai dengan Tingkat Perkembangan dan Kemampuan Peserta Didik  Pendidikan merupakan proses holistik/sistemik dan sistematik untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang memungkinkan potensi diri (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, bakat, minat, serta tingkat perkembangan kecerdasan; intelektual, emosional, sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik, melalui berbagai kegiatan yang diatur dan dituangkan dalam KTSP. 5) Kesetaraan Warga Negara Memperoleh Pendidikan Bermutu Kurikulum diarahkan kepada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang holistik dan berkeadilan dengan memperhatikan kesetaraan warga negara memperoleh pendidikan bermutu, yang dapat dituangkan dalam proses dan mekanisme rekruitmen dan mutasi peserta didik. 6) Kebutuhan Kompetensi Masa Depan Kompetensi peserta didik yang diperlukan antara lain berpikir kritis dan membuat keputusan, memecahkan masalah yang kompleks secara lintas bidang keilmuan, berpikir kreatif dan kewirausahaan, berkomunikasi dan berkolaborasi, meng-gunakan ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017

6

pengetahuan kesempatan secara inovatif, mengelola keuangan, kesehatan, dan tanggung jawab warga negara. Hal tersebut dapat tertuang dalam komponen kurikulum nasional, daerah, sekolah, maupun pengembangan diri. 7) Tuntutan Dunia Kerja Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup untuk membekali peserta didik dalam melanjutkan studi dan/atau memasuki dunia kerja. bagi peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut antara lain dapat dikembangkan melalui pengembangan muatan lokal maupun pengembangan diri. 8) Perkembangan IPTEKS Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan IPTEK, melalui pengaturan dalam kurikulum satuan pendidikan. 9) Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah serta Lingkungan Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan dan karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum perlu memuat hal tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah dan lingkunganya, yang dituangkan dalam pengembanganKTSP. 10) Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional Dalam era otonomi dan desentralisasi, kurikulum adalah salah satu media pengikat dan pengembang keutuhan bangsa yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional. 11) Dinamika Perkembangan Global Kurikulum dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian, baik pada secara individu, masyarakat maupun bangsa dan Negara. Kemandirian sangat penting di era globalisasi. Hubungan antar bangsa yang tidak lagi mengenal batas wilayah, persaingan dalam pelaksanaan pasar bebas, menuntut kemandirian dan ketangguhan daya saing, oleh karena itu perlu dipersiapkan generasi yang siap menghadapi persaingan dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain, yang mendasari pengembangan KTSP. 12) Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik social budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017

7

apresiasi pada budaya setempat ditumbuhkembangkan terlebih dahulu sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain. 13) Karakteristik Satuan Pendidikan Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan ciri khas satuan pendidikan, sehingga KTSP memiliki ke khasan satuan pendidikan.

Pada poin 1 s.d. 13 tersebut sekolah perlu menjelaskan bagaimana sekolah dalam rangka menggunakan acuan konseptual tersebut didalam pengembangan KTSP masing-masing satuan pendidikan (sekolah) 2. Prinsip pengembangan KTSP a.

Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya pada masa kini dan yang akan datang. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan pada masa kini dan yang akan datang. Memiliki posisi sentral berarti bahwa kegiatan pembelajaran harus berpusat pada peserta didik.

b.

Belajar sepanjang hayat Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan kemampuan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

c. Menyeluruh dan berkesinambungan Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar jenjang pendidikan.

Pada poin 1 s.d. 3 tersebut sekolah perlu menjelaskan bagaimana sekolah dalam rangka menggunakan prinsip pengembangan tersebut didalam pengembangan KTSP masingmasing satuan pendidikan (sekolah). 3. Prosedur operasional pengembangan KTSP Prosedur operasional pengembangan KTSP sekurang-kurangnya meliputi l angkah-langkah: a. Analisis yang mencakup: 1) analisis ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kurikulum; 2) analisis kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan lingkungan; 3) analisis ketersediaan sumber daya pendidikan. b. Penyusunan yang mencakup: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017

8

1) perumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan; 2) pengorganisasian muatan kurikuler satuan pendidikan; 3) pengaturan beban belajar peserta didik dan beban kerja pendidik tingkat kelas; 4) penyusunan kalender pendidikan satuan pendidikan; 5) penyusunan silabus muatan lokal atau mata pelajaran muatan lokal; dan 6) penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran setiap muatan pembelajaran. c. Penetapan yang dilakukan kepala sekolah berdasarkan hasil rapat dewan pendidik satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah. d. Pengesahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yaitu untuk SMA dan SMK oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017

9

BAB III LANGKAH KERJA PENGEMBANGAN DAN SISTEMATIKA KTSP  A. Langkah Kerja Pengembangan KTSP Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dilaksanakan oleh 1. Tim Pengembang Kurikulum (TPK) sekolah, dikoordinasikan oleh kepala sekolah dengan melibatkan komite sekolah, dan guru, 2. Pengawas S e k o l a h s e l a k u pembina dengan bimbingan dan kerjasama BP2MK Disdikbud Prov. Jateng 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Jawa Tengah, dan 4. Instansi lain yang terkait. Kerjasama dengan dinas/instansi terkait dapat dilakukan untuk menambah atau memperkaya muatan kurikulum sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah, keunggulan lokal, dan sosial budaya lingkungan setempat. Kurikulum Sekolah yang telah disusun harus dilaksanakan dengan penuh tanggung  jawab oleh kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah setelah disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Memperhatikan prosedur operasional dan langkah kerja seperti diatas, pengembangan KTSP  jenjang SMA dapat digambarkan seperti pada bagan 1 berikut ini :

Validasi/Veri fik asi oleh Pengawas dan, Rekomendasi BP2MK serta Pengesahan Disdikbud Prov. Jawa Tegah

Bagan 1: Langkah Kerja Pengembangan KTSP Jenjang SMA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 10

Pada bagan 1 di atas terdapat 5 (lima) besaran kegiatan yaitu; 1) Kegiatan Koordinasi dan Persiapan, 2) Pelaksanaan Pengembangan, 3) Supervisi, 4) Sosialisasi dan Implementasi, dan 5) Evaluasi. Masing-masing kegiatan tersebut akan dijelaskan berikut ini. 1. Kegiatan Persiapan dan Koordinasi Kegiatan persiapan yang dapat dilakukan antara lain; a. Kepala SMA berkoordinasi dengan pengawas membentuk atau melakukan revitalisasi fungsi Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Sekolah dan memberi pengarahan teknis untuk melakukan proses pengembangan KTSP, antara lain tentang; 1. Evaluasi Kurikulum tahun sebelumnya, yang meliputi analisis keberhasilan, kendala, dan kekurangan, baik pada dokumennya maupun dalam implementasinya. 2. Telaah regulasi yang relevan pengembangan Kurikulum Sekolah, antara lain implementasi Kurikulum 2013; 3.  Analisis konteks, yaitu analisis pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di sekolah, antara lain Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah. 4. Tujuan yang ingin dicapai dan manfaat pengembangan kurikulum sekolah, difokuskan pada pencapaian kompetensi Kurikulum 2013 sesuai Visi dan Misi sekolah. Manfaat pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai acuan dalam implementasi kurikulum. 5. Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengembangan Kurikulum Sekolah terkait dengan pengembangan potensi peserta didik yang mencakup tiga domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 6. Unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam pelaksanaan pengembangan Kurikulum Sekolah.

b. Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Sekolah selanjutnya menyusun rencana, jadwal, materi, dan strategi pengembangan Kurikulum untuk tahun berjalan. Pada kegiatan ini dapat melibatkan pengawas atau nara sumber lain yang kompeten, sehingga diperoleh suatu pemahaman untuk diaplikasikan dalam penyusunan kurikulum sekolah. Kegiatan tersebut antara lain : Penyamaan persepsi terhadap Kurikulum 2013 berikut peraturanperaturan yang berlaku, antara lain PP No. 32 Tahun 2013, PP No. 13 Tahun 2015; Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 20 tahun 2016 tentang SKL, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi, Permendikbud Nomor 65 d a n P e r m e n d i k u d N o m o r 2 2 t a h u n 2 0 1 6 tentang Standar Proses, Permendikbud Nomor 66 dan Permendikbud Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian, Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Permendikbud 59 Tahun 2014 tentang Struktur Kurikulum SMA/MA, Permendikbud Nomor 103/2014; Permendikbud Nomor 104/2014 yang sudah diperbaharui melalui Permendikbu No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah; dan Panduan Penilaian Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan SMA yang ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 11

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Tahun 2017.

c. Pengumpulan data dan

informasi yang berkaitan dengan keberhasilan dan kendala pelaksanaan Kurikulum yang dilakukan melalui kajian analisis terhadap dokumen kurikulum tahun sebelumnya, serta kemungkinan kendala dalam pelaksanaan Kurikulum Sekolah yang akan disusun untuk tahun berjalan.

d. Analisis kondisi riil sekolah terutama yang berkaitan dengan tenaga pendidik, sarana dan prasarana yang akan dijadikan dasar dalam menyusun program peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat (lihat lampiran Mekanisme dan Prosedur Peminatan, Lintas Minat, Pendalaman Minat). Hasil analisis tersebut merupakan gambaran kondisi riil sekolah, terutama tentang ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana- prasarana sekolah sebagai acuan dalam menyusun program peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat.

e. Perencanaan penambahan mata pelajaran kelompok Umum B, penambahan jam dan mata pelajaran, sesuai hasil analisis kondisi riil sekolah atau berdasarkan keputusan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing, misalnya penambahan Bahasa Daerah. Penambahan ini dapat dipadukan pada mata pelajaran kelompok Umum B atau berdiri sendiri sebagai mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok). Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 57 Tahun 2013 mata pelajaran mulok Bahasa Jawa berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, harus masuk dalam struktur kurikulum dengan alokasi waktu 2 jam per minggu pada setiap kelas. f. Penyusunan rencana program peminatan dan lintas minat untuk kelas X berdasarkan hasil analisis tenaga pendidik, kondisi sarana-prasarana, dan hasil angket peserta didik kelas X tentang minat dan lintas minat (lihat lampiran tentang mekanisme dan prosedur peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat). 2. Pengembangan KTSP Hasil analisis pada kegiatan persiapan dan koordinasi, dijadikan bahan dan materi, serta strategi pengembangan kurikulum sekolah dengan langkah kegiatan antara lain; a. Menyusun draf KTSP TPK mengembangkan draf KTSP untuk tahun berjalan berdasarkan hasil analisis tersebut di atas; b. Kegiatan Review, Revisi, dan Finalisasi. Setelah draf KTSP jadi, maka TPK melakukan review, revisi, dan finalisasi untuk memastikan kebenaran dan keterlaksanaannya. Kegiatan ini dapat melibatkan pengawas atau stakeholder lain, misalnya orang atau sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan muatan lokal. Review dan revisi juga harus dilakukan terhadap RPP, sehingga RPP yang dikembangkan benar-benar sudah mencakup kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Kegiatan pengembangan RPP dilakukan oleh guru mata pelajaran dengan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang menggunakan ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 12

pendekatan saintifik yang mencakup tiga domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan mengacu kepada silabus dan buku yang diterbitkan oleh Kementerin Pendidikan (lihat EKatalog untuk buku). (lihat model Pengembangan RPP, Model Pengembangan Penilaian, dan Analisis Hasil Belajar Peserta Didik). c. Pemantapan dan Penilaian Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan hasil finalisasi, yang dilakukan oleh TPK sekolah dengan melibatkan Kepala Sekolah dan Pengawas atau Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan d a n K e b u d a y a a n Provinsi Jawa Tengah atau BP2MK Disdikbud Prov. Jateng (dapat menggunakan instrumen verifikasi/validasi), serta persetujuan dari Komite Sekolah. d. Pengesahan KTSP 1. Kepala SMA dan ketua Komite Sekolah menandatangani dokumen kurikulum hasil pemantapan dan penilaian dan menetapkan pemberlakuan kurikulum tersebut di sekolahnya, 2. Dokumen I, II dan III oleh BP2MK Diskdikbud Prov. Jateng wilayah masing-masing dilakukan verifikasi/validasi oleh Pengawas yang ditunjuk. Apabila Dokumen I, Dokumen II dan Dokumen III hasil verifikasi sudah memenuhi ketentuan yang berlaku kemudian direkomendasikan ke Dinas Pendidikan dan Kebuda yaa n Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan. Tetapi apabila belum mememuhi kriteria, maka Dokumen tersebut dikembalikan ke sekolah untuk dilakukan revisi KTSP. 3. Dokumen KTSP yang sudah mendapat rekomendasi dari BP2MK selanjutnya dibawa ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. 4. Setelah disupervisi /diverifikasi oleh Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMA dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku kemudian dilakukan pengesahan, dan apabila ternyata belum sesuai maka Dokumen tersebut perlu dilakukan revisi. 5. Pengesahan Dokumen KTSP dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, atau Pejabat yang diberi wewenang yaitu Kepala Bidang Pembinaan SMA. 6. Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Sekolah menggandakan dokumen kurikulum dan Kurikulum SMA tersebut siap untuk disosialisasikan dan diimplementasikan disekolah.  Adapun alokasi waktu untuk tahapan penyusunan s.d. penetapan/pengesahan dan implementasinya dapat dilihat pada bagan berikut ini :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 13

NO 1

KEGIATAN

KS

Kom ite

2

3

4

PELAKSANA TP Di Gu K  nas ru 5

6 

7 

guru BK  8

Kelengkapan

MUTU BAKU Waktu

9

10

Output 11

Keterangan 12

1

Membentuk dan menetapkan TPK

Agenda Kerja KS

Mei Minggu ke- 2

SK Kasek ttg Tim Peng. Kur.

Dilaksanakan oleh Sekolah

2

Melakukan analisis konteks Menyiapkan Draft Kurikulum

Re ulasi SDM Sarpras Draft Kurikulum Atau

Mei Min u ke- 3

La oran Analisis Konteks Draft Kurikulum

Dilakukan oleh sekolah

4

Review/Revisi melalui workrshop

ur u um sebelumnya ATK Media Sarpras Regulasi Terkait

Juni Minggu ke1

5

Finalisasi

Dokumen

Juni

Kurikulum hasil review dan revisi

Min 2

3

Mei Minggu ke- 4

u ke-

Dokumen Kurikulum Hasil Riview dan Revisi, Dokumen  pendukung Dokumen

Pemantapan dan Penilaian

Instrumen Validasi kurikulum dan Rekomendasi

Juni Minggu ke3 s.d. ke-4

Berita acara Pemantapan dan penilaian

7

Penetapan

bar Penetapan

Juni Minggu ke3 s.d. ke-4

SK Penetapan Kasek

Juli Minggu ke-1 s.d. ke2

Dokumen Kurikulum yang Sah

Juli Minggu ke-3(mulai awal tahun ajaran baru)

Dokumen Kurikulun yang berlaku

8

Pengesahan

9

Pemberlakuan Dokumentasi Kurikulum

Berita acara serah terima Dokumen Kurikulum

oor nas pihak terkait Dokumen Pendukung : Undangan, Daftar Hadir, Notulen, dan Berita Acara

Kurikulum Final

6

Dokumen Kurikulum Lembar Pengesahan Dakumen Kurikulum

Dilakukan oleh sekolah Dengan

Validasi oleh Dinas Pend. Kab/Kota Rekomendasi oleh Kadinas Kab/Kota

Oleh Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Perpustakaan , Waka Kurikulum, Prodi

B. Daya Dukung Daya dukung pengembangan dan pelaksanaan KTSP meliputi: a. Kebijakan Satuan Pendidikan Pengembangan dan pelaksanaan KTSP merupakan kewenangan dan tanggung jawab penuh dari satuan pendidikan. Oleh karena itu untuk dapat mengembangkan dan melaksanakan KTSP diperlukan kebijakan satuan pendidikan yang ditetapkan dalam rapat satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah baik langsung maupun tidak langsung. b. Ketersediaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 14

Pengembangan dan pelaksanaan KTSP merupakan proses perwujudan kurikulum yang sesungguhnya. Oleh karena itu tenaga pendidik merupakan unsur yang mutlak diperlukan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Selain itu tenaga kependidikan pada masing-masing satuan pendidikan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan KTSP. c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Pengembangan dan pelaksanaan KTSP memerlukan dukungan berupa ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan. Yang termasuk sarana satuan pendidikan adalah segala kebutuhan fisik, sosial, dan kultural yang diperlukan untuk mewujudkan proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selain itu unsur prasarana seperti lahan, gedung/bangunan, prasarana olahraga dan prasarana kesenian, serta prasarana lainnya sangat diperlukan sebagai unsur penunjang yang memberikan kemudahan pelaksanaan KTSP. 4. Pihak yang terlibat Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan KTSP antara lain : a. Tim Pengembang Kurikulum (TPK) satuan pendidikan terdiri atas: tenaga pendidik, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. b. Dalam kegiatan pengembangan KTSP, tim pengembang kurikulum (TPK) satuan pendidikan dapat mengikutsertakan komite sekolah, nara sumber, dan pihak lain yang terkait.

Dinas pendidikan da n Ke buda yaan provinsi Jawa Tengah dan BP2MK melakukan koordinasi dan supervisi. Sistematika Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Buku (Dokumen) 1 Jenjang SMA minimal memuat sebagai berikut: COVER (HALAMAN JUDUL) LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR  DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN BAB I. PENDAHULUAN  A. Latar Belakang 1. Pengertian Kurikulum 2. Rasional Pengembangan Kurikulum 2013 a)Tantangan Internal b)Tantangan Eksternal c) Penyempurnaan Pola Pikir d)Penguatan Tata Kelola Kurikulum B. Karateristik Kurikulum 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 15

C. Tujuan Kurikulum 2013 D. Landasan Yuridis Pengembangan Kurikulum E. Tujuan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan BAB II. TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN  A. Tujuan Pendidikan Menengah B. Visi Satuan Pendidikan (Sekolah) 1. Misi Sekolah 2. Tujuan Satuan Pendidikan BAB III. STRUKTUR KURIKULUM DAN MUATAN KURIKULUM  A. Sta nda r Ko mp ete ns i Lul usan SMA B. Kerangka Dasar 1. Landasan Filosofis 2. Landasan Sosiologis 3. Landasan Psikopedagogis 4. Landasan Teoritis 5. Landasan Yuridis C. Struktur Kurikulum D. Muatan Kurikulum 1. Muatan KTSP 2. Muatan Kurikulum Nasional 3. Muatan Lokal (Mulok) 4. Jumlah mata pelajaran 5. Pengaturan Beban Belajar a) Sistem Paket b) Sistem Kredit Semester 6. Beban Belajar Tambahan 7. Penilaian 8. Pembelajaran 9. Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal (KKM) 10. Kegiatan Ekstrakurikuler 11. Kegiatan Kepramukaan 12. Bimbingan dan Konseling 13. Kriteria Kelulusan 14. Kriteria tentang Kenaikan Kelas 15. Peminatan 16. Mutasi peserta didik 17. Pendidikan Kewirausahaan 18. Pendidikan Kecakapan Hidup BAB IV. KALENDER PENDIDIKAN  A. Pengertian Kalender Pendidikan ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 16

B. Dasar Hukum Kalender Pendidikan C. Rencana Kegiatan atau jadwal D. Alokasi waktu untuk setiap kegiatan E. Permulaan Tahun Ajaran F. Pengaturan Waktu Belajar Efektif G. Minggu efektif belajar H. Waktu pembelajaran efektif I. Pengaturan Waktu Libur J. Kalender Kegiatan Sekolah. BAB. V. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN  A. Surat Keputusan Tim Pengembang Kurikulum ( T P K ) di tingkat Sekolah B. L e mb ar Ins tr u me n Hasil verifikasi dan Validasi oleh Pengawas SMA yang ditunjuk oleh BP2MK Disdikbud Prov. Jateng Wilayah masingmasing (foto copy), Lembar aslinya ada diluar buku. C. SK Mulok sekolah (bagi sekolah yang memiliki Mulok Sekolah) D. Rekomendasi dari BP2MK Disdikbud Prov. Jateng Wilayah masingmasing, (foto copy), Lembar aslinya ada di luar buku. Dari sistematika tersebut dapat dijelaskan mengenai isi masing-masing bagian adalah sebagai berikut : 1. COVER (HALAMAN JUDUL) Berisi judul, logo sekolah atau logo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (untuk SMA Negeri), Logo Sekolah (untuk SMA Swasta), tahun pelajaran, dan alamat sekolah (lihat contoh). 2. LEMBAR PENGESAHAN Ditandatangani oleh kepala sekolah, ketua komite sekolah, dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Jawa Tengah dalam hal ini pejabat yang diberi wewenang adalah Kepala Bidang Pembinaan SMA (lihat contoh). 3. KATA PENGANTAR  4. DAFTAR ISI 5. DAFTAR LAMPIRAN 6. BAB I. PENDAHULUAN  A. Latar Belakang 1) Pengertian Kurikulum 2) Rasional Pengembangan Kurikulum 2013 a. Tantangan Internal b. Tantangan Eksternal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 17

3) 4) 5) 6)

c. Penyempurnaan Pola Pikir d. Penguatan Tata Kelola Kurikulum Karakteristik Kurikulum 2013 Tujuan Kurikulum 2013 Dasar pemikiran pengembangan KTSP serta pemberlakuan Kurikulum 2013. Untuk sekolah yang melaksanakan Sistem Kredit S emester (SKS) uraikan pula tentang dasar pemikiran pengembangan/pelaksanaan SKS tersebut.

B. Landasan Berisi landasan hukum terkait pengembangan KTSP, termasuk PP No. 13 tahun 2015 dan PP No. 32 Tahun 2013 sebagai pengganti atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berikut Permendikbud yang mengiringinya, dan Peraturan Daerah untuk Mulok. C. Tujuan Penyusunan Berisi Tujuan Pengembangan KTSP termasuk pencapaian kompetensi yang mencakup tiga domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan 7. BAB II. TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN  A. Tujuan Pendidikan Menengah Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan memiliki keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terpadu dalam kehidupan sehari-hari B. Visi Satuan Pendidikan (Sekolah)  Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan, yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. 1. Satuan Pendidikan merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya. 2. Visi Satuan Pendidikan: a) dijadikan sebagai cita-cita bersama warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang; b) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepen-tingan; c) dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga satuan pendidikan dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional; d) diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah; e) disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan; f) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. C. Misi Sekolah Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 18

rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. 1) memberikan arah dalam mewujudkan visi satuan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional; 2) merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu; 3) menjadi dasar program pokok satuan pendidikan; 4) menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh satuan pendidikan; 5) memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program satuan pendidikan; 6) memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit satuan pendidikan yang terlibat; 7) dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah; 8) disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan; 9) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. D. Tujuan Satuan Pendidikan 1. Satuan Pendidikan merumuskan dan menetapkan tujuan serta mengembangkannya. 2. Tujuan Satuan Pendidikan: Tujuan SMA ...... a. Tujuan pendidikan adalah gambaran tingkat kualitas yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu . b. Tujuan satuan pendidikan : menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan); c. mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat; d. mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan dan Pemerintah; e. Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah; f. Disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan. 8. BAB III. STRUKTUR KURIKULUM DAN MUATAN KURIKULUM  A. S t a nd a r Ko mp e t e n si Lu l u sa n S M A Sta nda r K om pet ens i Lul us an (SK L) SMA men g acu pa da Per men di k bud N o m o r 5 4 t ahu n 2 013 yan g tel ah di re vi s i mel a l ui Perm en di kbu d N o mor ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 19

20 tah un 201 6 ten t ang S tandar Kompeten si Lulusan Pe ndidikan Dasar dan Men en gah. B. Kerangka Dasar Dapat disalin dari; 1) Lampiran 1 Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, Landasan Psikopedagogis, La nd as an Teor i ti s , L a nd as an Yu ri di s , dan ditambah dengan landasan lain yang menjadi landasan kerangka dasar yang sesuai dengan karakteristik daerah atau sekolah, misalnya untuk penambahan muatan lokal pada mata pelajaran kelompok umum B. 2) Peraturan Daerah tentang kebijakan pelaksanaan muatan lokal. B. Struktur Kurikulum 1. Kompetensi Inti (mengacu pada Permendikbud nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Isi, yang sudah direvisi melalui Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. 2. Kompetensi Dasar (mengacu pada Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk kelas X dan XI tahun pelajaran 2017/2018 sedangkan Kelas XII mengacu pada Permendikbud nomor 64 tahun 2013. 3. Mata Pelajaran Pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didikdalam kegaiatan pembelajaran, termasuk muatan local, penambahan mata pelajaran, peminatan, lintas minat/pengembangan minat serta pengembangan diri. 4. Disusun berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik dan sekolah terkait dengan upaya pencapaian SKL yang mencakup domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan struktur kurikulum yang meliputi mata pelajaran kelompok umum dan mata pelajaran pilihan (peminatan, lintas minat/pendalaman minat) 5. Dikembangkan mengacu lampiran 1 Permendikbud No. 59 tahun 2014 tentang Kurikulum SMA-MA 6. Mengatur alokasi waktu pembelajaran tatap muka seluruh mata pelajaran minimal 44 jam pelajaran per minggu untuk kelas X dan 46 jam per minggu untuk kelas XI dan XII. 7. Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri, baik Sistem Paket maupun yang melaksanakan Sistem Kredit Semester (SKS). 8. Beban belajar tambahan : Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar perminggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, baik dalam jam pelajaran maupun dalam satuan kredit semester (sks). 9. Mencantumkan jenis mata pelajaran muatan lokal yang dilaksanakan yang dapat dicantumkan pada mata pelajaran kelopok umum B, baik terintegrasi pada mata pelajaran yang tersedia atau berdiri sendiri. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 20

10. Bagi sekolah yang melaksanakan SKS uraikan tentang struktur dan jam pelajaran dalam sks, serta jumlah sks maksimal dan minimal yang harus ditempuh oleh peserta didik, per semester, per tahun, atau selama masa pendidikan di SMA sesuai dengan hasil analisis dan perhitungan internal sekolah serta mengacu kepada Permendikbud 158 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Pada Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Tahun 2017. C. Muatan Kurikulum 1. Muatan KTSP Muatan KTSP terdiri atas muatan umum yang berupa muatan nasional dan muatan lokal; muatan peminatan akademik; muatan peminatan lintas minat/pendalaman minat. Muatan KTSP diwujudkan dalam bentuk struktur kurikulum satuan pendidikan dan penjelasannya. a. Muatan Kurikulum Nasional Muatan kurikulum pada tingkat nasional dikembangkan oleh pemerintah pusat, terdiri atas kelompok mata pelajaran kelompok Umum A, kelompok mata pelajaran kelompok umum B, dan kelompok mata pelajaran peminatan (C), termasuk bimbingan konseling dan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Muatan kurikulum pada tingkat nasional yang dimuat dalam KTSP adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, untuk SMA mengacu pada Permendikbud No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA; yang diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Struktur Kurikulum SMA/MA. b. Muatan Lokal (Mulok) Muatan Kurikulum pada Tingkat Daerah (Muatan lokal) yang dikembangkan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan/atau satuan pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya yang menjadi: 1) bagian mata pelajaran kelompok B; dan/atau 2) mata pelajaran yang berdiri sendiri pada kelompok B sebagai mata pela-jaran muatan lokal dalam hal pengintegrasian tidak dapat dilakukan. Muatan kurikulum pada tingkat daerah yang dimuat dalam KTSP terdiri atas sejumlah bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan oleh daerah yang bersangkutan. Penetapan muatan lokal didasarkan pada keunggulan dan kearifan serta kebutuhan dan kondisi setiap daerah, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota, bahkan satuan pendidikan. berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan dengan  Muatan lokal yang peraturan gubernur, kemudian disiapkan Kurikulumnya (KD dan Silabus dengan mengacu pada Kompetensi Inti (KI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) kurikulum 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 21



Muatan lokal yang berlaku hanya untuk satuan pendidikan (mulok sekolah) ditetapkan Yayasan (bagi sekolah swasta).

Muatan Lokal dapat berbentuk : 1) bagian mata pelajaran kelompok B (terintegrasi kedalam mata pelajaran yang sudah ada); dan/atau 2) mata pelajaran yang berdiri sendiri pada kelompok B sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam hal apabila pengintegrasian ke dalam mapel yang sudah ada tidak dapat dilakukan. Bahasa Jawa sebagai muatan lokal provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 tahun 2013 sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri terpisah dan dimasukan dalam struktur kurikulum satuan pendidikan dengan alokasi waktu 2 jam per minggu untuk semua kelas (kelas X, XI dan XII) semester 1 dan semester 2. 2. Jumlah mata pelajaran: a.

J umlah mata pelajaran di kelas X minimal 15 mata pelajaran yang terdiri atas 6 mata pelajaran umum A sebagai muatan kurikulum nasional seluruhnya, minimal 3 mata pelajaran kelompok umum B dan dapat ditambah dengan muatan daerah, dan 5 mata pelajaran peminatan. b. Untuk mata pelajaran peminatan peserta didik dapat minimal memilih 3 (tiga) dari 4 (empat) mata pelajaran dalam satu kelompok (MIPA, IPS, atau Bahasa dan Budaya), dan maksimal 3 (tiga) mata pelajaran dari kelompok lain sebagai lintas minat, atau dapat memilih 4 mata pelajaran dalam satu kelompok (MIPA, IPS, atau Bahasa dan Budaya), dan maksimal 2 (dua) mata pelajaran dari kelompok lain sebagai lintas minat, kecuali untuk peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya dapat memilih 6 mata pelajaran dalam kelompoknya. Misalnya untuk kelas X terdiri atas 16 mata pelajaran dengan 6 mata pelajaran kelompok umum A, 4 mata pelajaran Umum B, 3 mata pelajaran dalam satu kelompok peminatan, dan 3 mata pelajaran dari kelompok yang lain sebagai lintas minat. c. Jumlah mata pelajaran di kelas XI dan kelas XII untuk semua peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial , dan peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya minimal 14 mata pelajaran yang terdiri atas 6 mata pelajaran wajib A, minimal 3 mata pelajaran Umum B, 5 mata pelajaran peminatan yang dipilih dari kelas X. 3. Pengaturan Beban Belajar a. Beban belajar dalam KTSP jenjang SMA diatur dalam bentuk Sistem Kredit Semester (SKS) atau Sistem Paket b. Ketentuan tentang Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk SKS dan Sistem Paket disesuaikan dengan ketentuan masing-masing c. Beban belajar tambahan disesuaikan dengan hasil analisis kondisi riil sekolah yang menjadi tanggungjawab sekolah masing-masing. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 22

d. Pengaturan pola belajar harus memperhatikan 14 prinsip pembelajaran sesuai Lampiran Permendikbud No. 65 Tahun 2013 halaman 1   2 yang mencakup domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan . e. Proses pembelajaran mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif (untuk kelas X, XI dan XII) dengan menggunakan pendekatan saintifik (Scientific Approach)  dan penilaian autentik ( authentic assessment   ). f. Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 Tentang pembelajaran Pada pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah dan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses harus dijadikan acuan; g. Perlu diperhatikan pula permendikbud Nomor 59 tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 61 tahun 2014 Jumlah minggu efektif dan alokasi waktu jam tatap muka yang digunakan. h. Beban belajar untuk SMA diatur dalam Sistem Paket atau Sistem Kredit Semester.  – 

1) Sistem Paket Beban belajar dengan sistem paket sebagaimana diatur dalam struktur kurikulum setiap satuan pendidikan merupakan pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester gasal dan genap dalam satu tahun ajaran. Beban belajar pada sistem paket terdiri atas pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri. Satu jam tatap muka 45 menit. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri, maksimal 60% untuk SMA/MA/SMK/MAK dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran. a) Beban belajar di SMA dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu. 1. Beban belajar satu minggu Kelas X adalah minimal 42 jam pelajaran (nasional) sedangkan di Jawa Tengah ditambah 2 jam pelajaran untuk Mulok Bahasa Jawa, sehingga jumlah seluruhnya minimal menjadi 44 jam per minggu. 2. Beban belajar satu minggu Kelas XI dan XII adalah minimal 44 jam pelajaran (secara nasional) dan di Jawa Tengah ditambah 2 jam pelajaran untuk Mulok Bahasa Jawa, sehingga jumlah seluruhnya minimal menjadi 46 jam per minggu. b) Beban belajar di Kelas X dan XI dalam satu semester minimal 18 minggu. c) Beban belajar di kelas XII pada semester ganjil minimal 18 minggu. d) Beban belajar di kelas XII pada semester genap minimal 14 minggu. 2) Sistem Kredit Semester Sistem Kredit Semester (SKS) dapat diselenggarakan pada SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK yang terakreditasi A dari BAN S/M. Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang menggunakan SKS mengikuti aturan sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 23

Pada SMA/MA/SMK/MAK 1 (satu) sks terdiri atas: 45 menit kegiatan tatap muka, 45 menit kegiatan terstruktur, dan 45 menit kegiatan mandiri. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran. a. Beban belajar di SMA/MA dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu. 1. Beban belajar satu minggu Kelas X adalah minimal 42 jam pelajaran (nasional) dan di Jawa Tengah ditambah 2 jam pelajaran untuk Mulok Bahasa Jawa, sehingga jumlah seluruhnya minimal menjadi 44 jam per minggu. 2. Beban belajar satu minggu Kelas XI dan XII adalah minimal 44 jam pelajaran (nasional) dan di Jawa Tengah ditambah 2 jam pelajaran untuk Mulok Bahasa Jawa, sehingga jumlah seluruhnya minimal menjadi 46 jam per minggu. b. Beban belajar di Kelas X dan XI dalam satu semester minimal 18 minggu. c. Beban belajar di kelas XII pada semester ganjil minimal 18 minggu. d. Beban belajar di kelas XII pada semester genap minimal 14 minggu. Secara garis besar sistem kredit semester (SKS) dapat dijelas kan sebagai berikut : 1. Sistem Kredit Semester selanjutnya disebut SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar. 2. SKS diselenggarakan dengan prinsip fleksibel, keunggulan, maju berkelanjutan, dan keadilan. a. Prinsip fleksibel merupakan penyelenggaraan SKS dengan fleksibilitas pilihan mata pelajaran dan waktu penyelesaian masa belajar yang memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri. b. Prinsip keunggulan merupakan penyelenggaraan SKS yang memung-kinkan peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar. c. Prinsip maju berkelanjutan merupakan penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik dapat langsung mengikuti muatan, mata pelajaran atau program lebih lanjut tanpa terkendala oleh peserta didik lain. d. Prinsip keadilan merupakan penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memper-oleh perlakuan sesuai dengan kapasitas belajar yang dimiliki dan prestasi belajar yang dicapainya secara perseorangan. 3. Pengorganisasian pembelajaran bervariasi dilakukan melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik. Variasi pembelajaran normal ditempuh rata-rata enam semester dengan beban rata-rata 44 s.d 46 jam pelajaran per minggu. Variasi pembelajaran lebih cepat dapat diselesaikan dalam waktu empat atau lima semester. Layanan seperti ini ditempuh dengan beban belajar 54 s.d 70 jam pelajaran per minggu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 24

Pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Peserta didik dengan kecepatan belajar dan prestasi tinggi dapat mengambil beban lebih banyak dibanding dengan lainnya. Layanan pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk individu dan/atau kelompok. 4. Ketentuan lebih lanjut tentang Sistem Kredit Semester (SKS) bagi satuan pendidikan SMP, SMA/MA dan SMK/MAK diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah dan Buku Panduan Model-model Pengembangan SKS yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA. Dan apabila sudah ada Panduan yang baru maka penjelasan ini disesuaikan dengan Panduan yang baru tersebut. Ketentuan lebih lanjut tentang beban belajar dalam SKS agar berpedoman kepada Pedoman Penyelenggaraan SKS SMA yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2017. b. Beban Belajar Tambahan Satuan pendidikan boleh menambah beban belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan dan/atau daerah, atas beban pemerintah daerah atau satuan pendidikan yang menetapkannya. Beban belajar yang diatur dalam Permendikbud 59 tahun 2014 maupun pada peraturan Menteri sebelumnya pada dasarnya adalah beban belajar minimal, sekolah tidak diperkenankan mengurangi alokasi waktu yang telah ditetapkan setiap mata pelajaran, dan Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting, namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu. Penambahan jam selain 2 jam pelajaran/minggu yang diperhitungkan oleh pemerintah tersebut tidak dapat dipergunakan oleh guru dalam pemenuhan jam mengajar 24 jam per minggu (pemenuhan jam mengajar untuk keperluan sertifikasi/mendapatkan tunjangan profesi), karena penghitungan pada DAPODIK mengacu pada jam pelajaran yang ada pada Struktur Kurikulum SMA/MA berdasar Permendikbud 59 tahun 2014. 9. Penilaian Penilaian pada kurikulum 2013 adalah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, dan juga Peraturan Menteri Pendidian dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015, dan Panduan Penilaian SMA yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah / Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2017. Penilaian pada kurikulum 2013 harus mengembangkan model Penilaian HOTS agar pesera didik mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 25

10. Pembelajaran Pembelajaran pada kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses yang telah diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, dan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran. Bagaimana pendidik melaksanakan desain pembelajaran pada kurikulum 2013 dapat dicermati melalui RPP yang disusun oleh guru (pendidik). Dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran harus mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir tingkat tinggi (HOTS). 11. Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal (KKM) Penetapan KKM berpedoman pada Permendikbud 53 tahun 2015, P e r m e n d i k b u d N o m o r 2 3 T a h u n 2 0 1 6 Panduan Penilaian oleh Dirjen Dikdasmen tahun 2017 dan juga berdasar Panduan Penilaian SMA yang diterbitkan Dirjen Dikdasmen Tahun 2017. KKM ditentukan oleh satuan pendidikan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dengan mempertimbankan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran dan kondisi satuan pendidikan. 12. Kegiatan Ekstrakurikuler a. Kegiatan Ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengem-bangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional yang terdiri atas ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. b. Bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler yang dilaksanakan satuan pendidikan, dapat berupa: Krida, misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya; Karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya; Latihan olah-bakat latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya; Keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis alquran, retreat; atau Bentuk kegiatan lainnya. 13. Kegiatan Kepramukaan dilaksanakan melalui tiga kegiatan, yaitu: a. Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014. b. Kegaitan Blok dilaksanakan melalui perkemahan (wajib untuk semua peserta didik) dapat dilakukan pada saat MOPDB atau pada libur semester 36 jp per tahun. c.  Aktualisasi Mata Pelajaran (wajib untuk semua peserta didik); kegiatankegiatan sebagai aktualisasi mata pelajaran yang dirancang oleh guru mata pelajaran untuk dilaksanakan kepada pembina pramuka dan dilaksanakan pada kegiatan kepramukaan, wajib 120 menit perminggu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 26

d. Gugus Depan (untuk peserta didik yang berminat, lihat pedoman/peraturan pelaksanaan ekstrakurikuler dan Kepramukaan) 14. Bimbingan dan Konseling Bimbingan dan konseling mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling.  A. Konsep B. Fungsi Layanan BK C. Komponen Program BK: D. Prinsip BK E. Komponen Program BK: F. Struktur program G. Bentuk layanan BK di luar kelas: 15. Kriteria Kelulusan Berisi tentang kriteria kenaikan kelas dan kelulusan, serta strategi penanganan peserta didik yang tidak naik atau tidak lulus yang diberlakukan oleh sekolah, dengan memperhatikan ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan melalui uji pencapain kompetensi mengacu kepada Permendikbud No. 66 Tahun 2013 (lihat juga Panduan Pengembangan Penilaian), dan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian, beserta Panduan Penilaian SMA yang diterbitkan oleh Dirjen Dikdasmen Tahun 2017. Permendikbud No 3 tahun 2017 (regulasi ini tiap tahun ada perubahan karena Menteri selalu mengeluarkan ketika akan ujian) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan. Kriteria kelulusan pada KTSP tahun berjalan mengacu pada Permendikbud tentang Kelulusan Tahun sebelumnya, dan apabila ada perubahan akan mengikuti ketentuan kelulusan tahun yang terbaru. 16. Kriteria tentang Kenaikan Kelas a. Kriteria kenaikan kelas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015, dan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 beserta Panduan Penilaian oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2017 b. Uraian tentang pelaksanaan penilaian hasil belajar siswa (penilaian harian, penilaian akhir semester dan penilaian kenaikan kelas), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015, serta Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian, dan Juknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikdasmen Tahun 2017 17. Peminatan. Kriteria Peminatan, Lintas minat, dan Pendalaman minat dan Mutasi, berisi tentang: a. Diawali konsep dasar rekruitmen peserta didik baru. b. Kriteria peminatan dan lintas minat, serta tata cara pemilihan mata pelajaran lintas minat sesuai hasil analisis kondisi riil sekolah (lihat Panduan Peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat) untuk kelas X, antara lain waktu penentuan ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 27

pemilihan minat (sebelum atau sesudah diterima), dan penyediaan menu mata pelajaran pilihan. c. Peserta didik dapat memilih 4 atau 3 mata pelajaran peminatan, dan 2 atau 3 mata pelajaran lintas minat. d. Peraturan pindah peminatan atau pindah lintas minat, diatur oleh satuan e. pendidikan dengan mengacu pada Permendikbud No. 64 tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah. f. Tata cara dan strategi pelaksanaan pendalaman minat yang dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi sesuai dengan tuntutannKurikulum 2013. (Menunggu Panduan Pendalaman Minat di SMA oleh Direktorat PSMA) 18. Mutasi peserta didik  Pengaturan mutasi peserta didik antar satuan pendidikan diatur oleh satuan pendidikan masing- masing dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. 19. Pendidikan Kewirausahaani. Menjelaskan bagaimana bentuk pendidikan kewirausahaan dikembangkan di sekolah, (dapat dilakukan dengan penanaman nilai-nilai kewirausahaan melalui integrasi berbagai kegiatan sekolah, maupun kegiatan riil praktik wira usaha. a. Sekolah melakukan analisis internal sekolah dan dukungan lingkungan (eksternal sekolah) untuk memperoleh jenis kewirausahaan yang sesuai un tuk dilaksanakan. b. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dapat dipadukan pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan, dengan mengambil Kompetensi Dasar pada Kewirausahaan yang sesuai dengan hasil analisis. c. Dapat diwujudkan dalam kegiatan, misalnya Pameran seni. (lihat Panduan Pelaksanaan Kewirausahaan di SMA). 20. Pendidikan Kecakapan Hidup Berisi tentang bagaimana penerapan pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan di sekolah. Dapat berupa implementasi dari mata pelajaran pada domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan, atau pembiasaan yang dilakukan di sekolah. BAB IV. KALENDER PENDIDIKAN a. Pengertian Kalender Pendidikan. b. Dasar Hukum Kalender Pendidikan yang berlaku pada tahun pelajaran berjalan. c. Berisi tentang kalender pendidikan dan rencana time schedule kegiatan yang akan dilaksanakan, dan disusun berdasarkan kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan setempat, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kegiatan sekolah, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan aturan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam Standar Isi. d. Rencana Kegiatan atau jadwal memuat antara lain; kegiatan awal tahun, minggu efektif (Proses Pembelajaran, Ujian, Ulangan, hari libur, PPDB, MOPDB/Pengenalan Lingkungan Sekolah , dll) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 28

e. Alokasi waktu untuk setiap kegiatan (Contoh kalender pendidikan terlampir). f. Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. g. Permulaan Tahun Ajaran Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan. Permulaan Waktu Pelajaran yaitu dimulai pada setiap awal tahun pelajaran, dengan kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB)/Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa kelas X, dan dengan mengacu kepada Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru. h. Pengaturan Waktu Belajar Efektif  1) Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan, 2) Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu  yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan, yang pengaturannya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi daerah. 3) Dengan berpedoman kepada Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor:  420/006752/2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diupayakan penyelenggaraan pendidikan dengan waktu belajar 5 hari dalam seminggu. i. Pengaturan Waktu Libur Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antarsemester, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.  Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur, dan kegiatan lainnya tertera pada Tabel 1 di bawah ini.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 29

Tabel 1: Alokasi Waktu pada Kalender Pendidikan NO

KEGIATAN

ALOKASI WAKTU

KETERANGAN

Minggu efektif belajar Jeda antar semester

Minimum 34 minggu dan maksimum 38 Maksimum 2 minggu

Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan

3.

Libur akhir tahun pelajaran

Maksimum 3 minggu

Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun

4.

Hari libur keagam aan

5.

Hari libur umum/nasi

Maksimum 2 minggu

Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah

6.

Hari libur

Maksimum 1 minggu

Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing

7.

Kegiatan khusus Maksimum 3 minggu sekolah/madrasah

Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

1.

2.

2  4 minggu  – 

Antara semester I dan II

Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

 j. Kalender Kegiatan Sekolah. Berisi kegiatan-kegiatan sekolah selama satu tahun pelajaran mulai dari awal tahun sampai akhir tahun, yang dituangkan dalam kalender bulan Juli 2017 s.d. Juni 2018. BAB. V. PENUTUP Berisi pernyataan sebagai penutup pada Dokumen KTSP Lampiran-Lampiran a. Hasil analisis keterkaitan kompetensi dengan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian; b. Laporan Hasil Analisis Konteks

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 30

E. CONTOH PENULISAN STRUKTUR KURIKULUM 2013 SMA DALAM KTSP Struktur Kurikulum SMA Kelas X Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) (dasar Permendikbud 59 tahun 2014 dan Permendikbud 64 tahun 2014) No

Kelompok Wajib I. Kelompok A (Wajib) 1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 Bahasa Indonesia 4 Matematika 5 Sejarah Indonesia 6 Bahasa Inggris II. Kelompok B (Wajib) 7 Seni Budaya 8 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 9 Prakarya dan Kewirausahaan 10 Bahasa Jawa Jumlah jam pelajaran Kelompok Wajib III. Kelompok C (Peminatan) 11 Matematika 12 Biologi 13 Fisika 14 Kimia Jumlah Jam Peminatan 15 16

Semester

Mata Pelajaran

Mata Pelajaran Pilihan Lintas Kelompok Peminatan Memilih dua atau tiga mata pelajaran pada peminatan IPS dan/atau Bahasa & Budaya TOTAL

1

2

3 2 4 4 2 2

3 2 4 4 2 2

2 3 2 2 26

2 3 2 2 26

3 3 3 3 9 atau 12

3 3 3 3 9 atau 12

3 3

3 3

6/9 44

6/9 44

Keterangan :  Sekolah menyelenggarakan mata pelajaran kelas X MIPA, IPS dan BAHASA & BUDAYA, Mapel A wajib 6 mapel, B wajib 4 mapel termasuk Mulok Bahasa Jawa, Mapel Peminatan 4 atau 3, dan Lintas Minat 2 atau 3.  Jika siswa mengambil mapel peminatannya 4 maka lintas minatnya 2 mapel masing-masing 3 jam/minggu, dan bila peminatannya 3 mapel maka lintas minatnya 3 mapel masing-masing 3 jam/minggu.  Masing-masing mapel tidak boleh ada yang dihilangkan, dan tidak boleh mengurangi alokasi waktu (jam) perminggu.  Jam keseluruhan 44 jam per minggu (minimal), Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting, namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua)  jam/minggu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 31

STRUKTUR KURIKULUM SMA KELAS X ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)

No

Semester

Mata Pelajaran

Kelompok Wajib I. Kelompok A (Wajib) 1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 Bahasa Indonesia 4 Matematika 5 Sejarah Indonesia 6 Bahasa Inggris II. Kelompok B (Wajib) 7 Seni Budaya 8 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 9 Prakarya dan Kewirausahaan 10 Bahasa Jawa Jumlah jam pelajaran Kelompok Wajib III. Kelompok C (Peminatan) 11 Geografi 12 Sosiologi 13 Sejarah 14 Ekonomi Jumlah Jam Pelajaran Peminatan

1

2

3 2 4 4 2 2

3 2 4 4 2 2

2 3

2 3

2 2 26

2 2 26

3 3 3 3 9 atau 12

3 3 3 3 9 atau 12

3 3

3 3

Matapelajaran Pilihan Lintas Kelompok Peminatan

15 16

Memilih dua atau tiga mata pelajaran pada peminatan MIPA dan/atau Bahasa & Budaya TOTAL

6/9 44

6/9 44

Keterangan : sama dengan peminatan MIPA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 32

STRUKTUR KURIKULUM SMA KELAS X ILMU BAHASA DAN BUDAYA No

Semester

Mata Pelajaran

Kelompok Wajib I. Kelompok A (Wajib) 1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 Bahasa Indonesia 4 Matematika 5 Sejarah Indonesia 6 Bahasa Inggris II. Kelompok B (Wajib) 7 Seni Budaya 8 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 9 Prakarya dan Kewirausahaan 10 Bahasa Jawa Jumlah jam pelajaran Kelompok Wajib III. Kelompok C (Peminatan) 11 Bahasa dan Sastra Indonesia 12 Bahasa dan Sastra Inggeris 13 Bahasa Asing Lain (Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, Perancis) 14  Antropologi Jumlah Jam Mapel Peminatan

1

2

3 2 4 4 2 2

3 2 4 4 2 2

2 3

2 3

2 2 26

2 2 26

3 3 3

3 3 3

3 9 atau 12

3 9 atau 12

3 3

3 3

Matapelajaran Pilihan Lintas Kelompok Peminatan

15 16

Memilih dua atau tiga mata pelajaran pada peminatan MIPA dan/atau IPS TOTAL

6/9 44

6/9 44

Keterangan : sama dengan peminatan MIPA dan IPS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 33

STRUKTUR KURIKULUM SMA KELAS XI MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA) No

Mata Pelajaran

Kelompok Wajib I. Kelompok A (Wajib) 1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 Bahasa Indonesia 4 Matematika 5 Sejarah Indonesia 6 Bahasa Inggris II. Kelompok B (Wajib) 7 Seni Budaya 8 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 9 Prakarya dan Kewirausahaan 10 Bahasa Jawa Jumlah jam pelajaran Kelompok Wajib III. Kelompok C (Peminatan) 11 Matematika 12 Biologi 13 Fisika 14 KIMIA  Jumlah Jam Mapel Peminatan

Semester 1

2

3 2 4 4 2 2

3 2 4 4 2 2

2 3

2 3

2 2 26

2 2 26

4 4 4 4 12 atau 16

4 4 4 4 12 atau 16

4/8

4/8

46

46

Matapelajaran Pilihan Lintas Kelompok Peminatan

15

Memilih satu atau dua diantara dua atau tiga mapel lintas minat di kelas X TOTAL

Keterangan :  Sekolah menyelenggarakan mata pelajaran kelas XI MIPA, IPS dan BAHASA & BUDAYA, Mapel A wajib 6 mapel, B wajib 4 mapel termasuk Mulok Bahasa Jawa, Mapel Peminatan 4 atau 3, dan Lintas Minat 1 atau 2.  Jika siswa mengambil mapel peminatannya 4 maka lintas minatnya 1 mapel alokasi waktu 4 jam/minggu, dan bila peminatannya 3 mapel maka lintas minatnya 2 mapel masing-masing 4 jam/minggu .  Masing-masing mapel tidak boleh ada yang dihilangkan, dan tidak boleh mengurangi alokasi waktu (jam) minimal perminggu.  Jam keseluruhan 46 jam per minggu (minimal), Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting, namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 34

STRUKTUR KURIKULUM SMA KELAS XI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) No

Mata Pelajaran

Kelompok Wajib I. Kelompok A (Wajib) 1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 Bahasa Indonesia 4 Matematika 5 Sejarah Indonesia 6 Bahasa Inggris II. Kelompok B (Wajib) 7 Seni Budaya 8 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 9 Prakarya dan Kewirausahaan 10 Bahasa Jawa Jumlah jam pelajaran Kelompok Wajib III. Kelompok C (Peminatan) 11 Geografi 12 Sosiologi 13 Sejarah 14 Ekonomi Jumlah Jam Mapel Peminatan

Semester 1

2

3 2 4 4 2 2

3 2 4 4 2 2

2 3

2 3

2 2 26

2 2 26

4 4 4 4 12 atau 16

4 4 4 4 12 atau 16

4/8

4/8

46

46

Matapelajaran Pilihan Lintas Kelompok Peminatan

15

Memilih satu atau dua diantara dua atau tiga mapel lintas minat di kelas X TOTAL

Keterangan : sama dengan kelas XI MIPA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 35

STRUKTUR KURIKULUM SMA KELAS XI ILMU BAHASA DAN BUDAYA No

Mata Pelajaran

Kelompok Wajib I. Kelompok A (Wajib) 1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 Bahasa Indonesia 4 Matematika 5 Sejarah Indonesia 6 Bahasa Inggris II. Kelompok B (Wajib) 7 Seni Budaya 8 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 9 Prakarya dan Kewirausahaan 10 Bahasa Jawa Jumlah jam pelajaran Kelompok Wajib III. Kelompok C (Peminatan) 11 Bahasa dan Sastra Indonesia 12 Bahasa dan Sastra Inggeris 13 Bahasa Asing Lain (Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, Perancis) 14  Antropologi Jumlah Jam Mapel Peminatan

Semester 1

2

3 2 4 4 2 2

3 2 4 4 2 2

2 3

2 3

2 2 26

2 2 26

4 4 4

4 4 4

4 12 atau 16

4 12 atau 16

4/8

4/8

46

46

Matapelajaran Pilihan Lintas Kelompok Peminatan

15

Memilih satu atau dua mapel diantara dua atau tiga mapel lintas minat di kelas X TOTAL

Keterangan : sama dengan kelas XI MIPA dan IPS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 36

STRUKTUR KURIKULUM SMA KELAS XII MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA) No

Mata Pelajaran

1

2

3 2 4 4 2 2

3 2 4 4 2 2

2 3 2 2 26

2 3 2 2 26

Jumlah Jam Mapel Peminatan

4 4 4 4 12 atau 16

4 4 4 4 12 atau 16

Matapelajaran Pilihan Lintas Kelompok Peminatan Melanjutkan mapel lintas minat di kelas XI

4/8

4/8

TOTAL

46

46

Kelompok Wajib I. Kelompok A (Wajib) 1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 Bahasa Indonesia 4 Matematika 5 Sejarah Indonesia 6 Bahasa Inggris II. Kelompok B (Wajib) 7 Seni Budaya 8 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 9 Prakarya dan Kewirausahaan 10 Bahasa Jawa Jumlah jam pelajaran Kelompok Wajib III. Kelompok C (Peminatan) 11 Matematika 12 Biologi 13 Fisika 14 KIMIA 

15

Semester

Keterangan : Sekolah menyelenggarakan mata pelajaran kelas XII MIPA, IPS dan BAHASA & BUDAYA, Mapel A wajib 6 mapel, B wajib 4 mapel termasuk Mulok Bahasa Jawa, Mapel Peminatan 4 atau 3, dan Lintas Minat 1 atau 2 mapel (meneruskan lintas minat kelas XI),  Jika siswa mengambil mapel peminatannya 4 maka lintas minatnya 1 mapel dengan aloasi waktu 4 jam/minggu, dan bila peminatannya 3 mapel maka lintas minatnya 2 mapel masing-masing 4 jam/minggu .  Masing-masing mapel tidak boleh ada yang dihilangkan, dan tidak boleh mengurangi alokasi waktu (jam) perminggu.  Jam keseluruhan 46 jam per minggu (minimal), satuan pendidikan dapat menambah 

beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting, namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 37

BAB. V PELAKSANAAN DAN SUPERVISI KTSP A. Pengorganisasian Pengembangan Kurikulum Sekolah dilaksanakan oleh Tim Pengembang Kurikulum Sekolah, dikoordinasikan kepala sekolah, dengan melibatkan komite sekolah, dan guru, serta pengawas pembina

dengan

pendampingan

atau

bimbingan

dan

kerjasama

dinas

pendidikan

kabupaten/kota, atau dinas/instansi lain yang terkait. Kerjasama dengan dinas/instansi terkait dapat dilakukan untuk menambah atau memperkaya muatan Kurikulum Sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah, keunggulan lokal, dan sosial budaya lingkungan setempat. Kurikulum Sekolah yang telah disusun dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh setiap pendidik

dan tenaga kependidikan di sekolah yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah setelah disahkan oleh

kepala dinas pendidikan provinsi/ pejabat

yang berwenang di dinas pendidikan provinsi.

B. Pelaksanaan Pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan dilakukan setelah ada sosialisasi kurikulum. sosialisasi ini dapat dilakukan sebelum atau setelah dokumen kurikulum disahkan oleh kepala dinas pendidikan provinsi/pejabat yang berwenang di dinas pendidikan provinsi , tetapi telah ditandatangani dan ditetapkan pemberlakuannya oleh kepala sekolah dan komite sekolah. Pelaksanaan kurikulum yang telah disusun merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur satuan pendidikan yakni kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, maka untuk optimalnya pelaksanaan memerlukan daya dukung yang mencakup kebijakan, ketersediaan dan komitmen tenaga, dan sarana dan prasarana pendidikan.

C. Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan

kegiatan

supervisi

disini

tidak

diartikan

sebagai

supervisi

pada

saat

implementasinya di sekolah, tetapi merupakan kegiatan “penilaian atau  judgement” terhadap kelayakan dokumen KTSP yang telah dikembangkan oleh sekolah. Pada kegiatan ini BP2MK (dapat dilakukan oleh pengawas sekolah) melakukan verifikasi, untuk selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Evaluasi KTSP dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkala yang dilakukan oleh sekolah) dan Komite Sekolah minimal satu tahun sekali.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANDUAN KTSP KURIKULUM 2013 SMA PROV. JATENG 2017 38