BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kesehatan lingkungan sebagai salah satu upaya kesehatan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun social yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya, sebagaimana tercantum dalam pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan kesehatan lingkungan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, yang pengaturanya ditujukan dalam rangka terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat tersebut melalui upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari factor risiko kesehatan lingkungan di permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi serta tempat dan fasilitas umum. Sampai saat ini penyakit yang terkait kualitas lingkungan masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, antara lain malaria, demam berdarah dengue, Pneumonia balita, diare da WHO melaporkan sementara ini Indonesia pada peringkat 5 dunia jumlah penderiata TB Paru (WHO Global Tuberculosis Control 2010). Disamping itu perubahan iklim (climate change) diperkirakan akan berdampak buruk terhadap lingkungan sehingga dapat terjadi peningkatan permasalahan terhadap penyakit. Hal lain yang menyebabkan menyebabkan meningkatnya permasalan penyakit juga diakibatkan oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap kualitas air minum yang sehat sebesar 63% dan penggunaan jamban sehat sebanyak 69% (secretariat STBM, Bappenas, Tahun 2012). Untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat terutama karena meningkatnya penyakit dan atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh factor risiko lingkungan, pemerintah telah menetapkan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan
kesehatan
terdepan
yang
menyelenggarakan
upaya
kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih
1
mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dalam pengaturan Puskesmas ditegaskan bahwa salah satu kesehatan masyarakat yang bersifat esensial adalah berupa pelayanan kesehatan lingkungan. Upaya kesehatan masyarakat esensial tersebut harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten bidang kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas perlu diatur dalam pedoman pelayanan kesehatan lingkungan sebagai acuan bagi petugas Puskesmas dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut. B. Tujuan Pedoman 1. Tujuan Umum Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Mojotengah, baik dalam gedung maupun pelayanan luar gedung. 2. Tujuan Khusus a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Mojotengah dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan . b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan
di
Puskesmas
Mojotengah dilaksanakan secara professional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan
lingkungan
di
Puskesmas
Mojotengah dilaksanakan secara terus menerus, dapat diukur dan ditingkatkan mutu pelayananya. C. Ruang Lingkup Pelayanan Ruang lingkup pedoman ini meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan, baik pelayanan di dalam gedung dan pelayanan luar gedung di wilayah Puskesmas Mojotengah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggitingginya. D. Batasan Operasional Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas
pelayanan
kesehatan
yang
menyelenggarakan
upaya
kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif 2
dann rehabilitative, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya di wilayah kerjanya. Sanitarian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi , maupun social guna mencegah penyakit dan atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh factor risiko lingkungan. Setiap puskesmas wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan lingkungan yang dilakukan dalam bentuk : 1. Konseling Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. 2. Inspeksi kesehatan lingkungan Inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Inspeksi kesehatan lingkungan dilaksanakan berdasarkan hasil konseling terhadap pasien dan atau kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit dan atau kejadian kesakitan akibat factor risiko lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan juga dilakukan secara berkala, dalam rangka investigasi kejadian luar biasa (KLB) dan program kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Intervensi kesehatan lingkungan Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyehatan, pengamanan dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun social, yang dapat berupa : a. Komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pergerakan/pemberdayaan masyarakat. 3
b. Perbaikan dan pembangunan sarana c. Pengembangan teknologi tepat guna d. Rekayasa lingkungan Lingkup pekerjaan tenaga sanitarian merupakan pelayanan kesehatan lingkungan yang meliputi pengelolaan unsur-unsur yang mempengaruhi timbulnya gangguan kesehatan, antara lain : 1. Limbah cair a. Pemeriksaan kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi limbah cair dan tinja. b. Perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran dan atau pajanan kandungan unsur dari proses pengolahan limbah. c. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah cair dan tinja
2. Limbah padat a. Pemeriksaan kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi tanah dan limbah padat b. Perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran dan atau pajanan kandungan unsur dari proses pengolahan limbah. c. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tanah dan limbah padat 3. Limbah gas a. Pemeriksaan kualitas fisik, kebisingan, getaran dan kelembaban, kimia dan mikrobiologi udara dan limbah gas. b. Perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran dan atau pajanan kandungan unsur dari proses pengolahan limbah. c. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan udara dan limbah gas 4. Sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah. a. Pemeriksaan jenis sampah, sumber timbunan, dan karakteristik.. b. Perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran dan atau pajanan kandungan unsur dari proses pengolahan limbah. c. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan udara dan limbah gas 5. Binatang pembawa penyakit a. Pemeriksaan tempat perindukan, perilaku binatang pembawa penyakit, perilaku masyarakat b. Perlindungan kesehatan masyarakat dari tempat perindukan, perilaku binatang pembawa penyakit, perilaku masyarakat c. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian
binatang
pembawa
penyakit 6. Zat kimia yang berbahaya a. Pemeriksaan jumlah, koncentrasi dan jenis zat kimia, limbah B3, hygiene industry, kesehatan kerja b. Pemeriksaan peralatan dan lingkungan yang terpajan, dan manusia yang terpajan 4
c. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan zat kimia dan limbah B3. 7. Kebisingan yang melebihi ambang batas a. Pemeriksaan intensitas dan tingkat kebisingan yang melebihi ambang batas, sumber dan sifat, kondisi lingkungan b. Perlindungan kesehatan masyarakat dari intensitas dan tingkat kebisingan yang melebihi ambang batas, sumber dan sifat, kondisi lingkungan c. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang terpajan kebisingan yang melebihi ambang batas. 8. Radiasi sinar pengion dan non pengion a. Pemeriksaan intensitas dan tingkat radiasi, sumber dan sifat radiasi, kondisi lingkungan radiasi. b. Perlindungan kesehatan masyarakat dari intensitas dan tingkat radiasi, sumber dan sifat radiasi, kondisi lingkungan radiasi. c. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang terkena radiasi sinar pengion dan non pengion. 9. Air yang tercemar a. Pemeriksaan kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi air b. Penentuan sumber air, dan perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran dan atau pajanan kandungan unsur dari proses pengolahan air. c. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air yang tercemar. 10. Udara yang tercemar a. Pemeriksaan kualitas fisik udara/kebisingan/getaran/kelembaban udara baik indoor maupun outdoor, kecepatan angina dan radiasi, pemeriksan kimia, mikrobiologi b. Perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran dan atau pajanan kandungan unsur dari proses pengolahan udara c. Penggerakan masyarakat dalam pengelolaan udara yang tercemar.
11. Makanan yang terkontaminasi a. Pemeriksaan kualitas fisik, kimia, mikrobiologi dan parasitologi b. Perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran dan atau pajanan kandungan unsur dari proses pengelolaan makanan c. Penggerakan masyarakat dalam pengelolaan makanan dan minuman yang terkontaminasi. Selain ruang lingkup pekerjaan sebagaimana diatas, setiap tenaga sanitarian yang menjalankan program pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehatan lingkungan tertentu, meliputi :
5
1. Melakukan pemantauan dan manajemen risiko pelaksanaan analisis risiko kesehatan lingkungan (ARKL) 2. Melakukan pemantauan pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL) 3. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) 4. Melakukan pemantauan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) 5. Melakukan pemeriksaan dan tindakan sanitasi kapal dan pesawat sesuai dengan peraturan kesehatan internasional (IHR) 6. Melakukan pemantauan pelaksanaan klinik sanitasi dan sanitasi total berbasis masyarakat. E. Landasan Hukum Regulasi yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman. 2. Undang-Undang Republik Pengelolaan Sampah
Indonesia
Nomor
18
Tahun
2008
Tentang
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 258 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Vektor. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1031 Tahun 2011 Tentang Batas Maksimum Cemaran Radioaktif Dalam Pangan. 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1077 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah. 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga.
6
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan. 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren. 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan. 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian. 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan tindakan Hapus Tikus Dan Hapus Serangga Pada Alat Angkut Di Pelabuhan, Bandar Udara Dan Pos Lintas Batas Darat. 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. 21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas. 22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas. 23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor 19 Tahun 2000 (2006) Tentang Jabatan Fungsional sanitarian dan Angka Kreditnya. 24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405 Tahun 2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri. 25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum. 26. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942 Tahun 2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan. 27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098 Tahun 2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan Dan Restoran. 28. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. 29. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. 30. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1206 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya. 31. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1428 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas
7
32. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah. 33. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.
519 Tahun 2008
34. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852 Tahun 2008 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
BAB II STANDAR KETENAGAAN A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. a. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. b. Pasal 11 (8) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan dan mikrobiolog kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan Pasal 54 (1) Dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki keahlian dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. (2) Keahlian dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
8
Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya a. Sanitarian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
kegiatan
pengamatan,
pengawasan
dan
pemberdayaan
masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat. b. Pasal 23 (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat pertama kali dalam jabatan sanitarian tingkat terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut : - Berijazah paling rendah diploma 1 bidang kesehatan lingkungan - Pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II a - Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) atau prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir (2) Pegawai negeri sipil yang diangkat pertama kali dalam jabatan sanitarian tingkat ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut : - Berijazah paling rendah sarjana (S1)/diploma IV bidang kesehatan -
lingkungan atau sarjana (S1)/diploma IV teknik lingkungan Pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang III a Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) atau prestasi kerja paling rendah
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian a. Pasal 1 (1) Tenaga sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. b. Pasal 10 (1) Tenaga sanitarian hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas BAB III (Sumber Daya) Pasal 12 (1) Untuk terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas harus didukung dengan ketersediaan 9
a. Sumber daya manusia b. Sarana dan prasarana yang diperlukan c. Pendanaan yang memadai (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 1 (satu) orang tenaga kesehatan lingkungan yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Distribusi Ketenagaan Setiap puskesmas wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan lingkungan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada pasien. Pelayanan kesehatan lingkungan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Jadual Kegiatan Pelayanan kesehatan lingkungan dilaksanakan setiap hari kerja, yang meliputi pelayanan : a. Konseling b. Inspeksi kesehatan lingkungan c. Intervensi kesehatan lingkungan
BAB III STANDAR FASILITAS
A. Denah Ruang
A
10
Pelayanan kesehatan lingkungan dalam gedung dilaksanakan di ruang konsultasi sanitasi (Ruang A) yang terletak dibagian belakang puskesmas.
B. Standar Fasilitas 1. Ruang untuk konseling yang terintegrasi dengan layanan konseling lain 2. Laboratorium kesehatan lingkungan yang terintegrasi dengan laboratorium yang ada di puskesmas 3. Peralatan yang dibutuhkan dalam intervensi kesehatan lingkungan 4. Media komunikasi, informasi dan edukasi
5. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian. Daftar Peralatan Kesehatan Lingkungan dan Pengguna Pengguna Peralatan No
Nama Alat/Peralatan
Asisten Teknisi Sanitarian
Teknisi Sanitarian Pratama
Teknisi Sanitarian Madya
Teknisi Sanitarian Utama
Sanitarian
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
3
Water Contamination Monitoring Test Kit Water Quality GPS Multi Parameter Simple Water Test Kit
4
Waste Water Test Kit
5
Water Test Kit for Microbiology
6
10
Public Places Inspection Test Kit Environment Air Quality Monitoring Indoor Air Inspection Test Kit Complete Multi Gas Monitor for Ambient Hospital Air Contamination Test
11
Stack Gas and Dust Sampler
√
√
√
12
Portable Gas Sampler
√
√
√
13
Radiation Inspection Kit
√
√
14
Soil Test Kit
15
Digital Soil Monitoring Test Kit
16
Kitchen Hygiene Inspection Kit
17
Microbiology Food detection Kit
1 2
7 8 9
√
√ √
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
11
19
Portable Food Contamination Test Kit Food Detection Kit
20
Sanitarian Field Kit
21
Surveillance Vector Kit
√
√
22
Cholinesterase Test Kit Portable Digital System Cholinesterase Test Visual Inspection Kit
√
√
18
23 24
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN
A. Lingkup Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan kesehatan lingkungan dilaksanakan di dalam gedung dan diluar gedung yang meliputi kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat. B. Metode Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1. Konseling 2. Inspeksi Kesehatan Lingkungan 3. Intervensi Kesehatan Lingkungan C. Langkah Kegiatan 1. Persiapan a. Mempersiapkan tempat untuk pelayanan kesehatan lingkungan dalam gedung b. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan lingkungan dalam gedung dan luar gedung 2. Perencanaan a. Menyusun rencana usulan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan c. Menyusun panduan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan d. Menyusun kerangka acuan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan e. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan 3. Pelaksanaan 12
a. Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai dengan jadual yang sudah tersusun. b. Menyusun laporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan 4. Monitoring a. Monitoring pelayanan kesehatan lingkungan dilaksanakan yang terkait dengan kegiatan lintas program dan lintas sector. b. Monitoring pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan terkait dengan jadual kegiatan 5. Evaluasi a. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan b. Evaluasi terhadap target pelayanan kesehatan lingkungan
BAB V LOGISTIK 13
Kebutuhan dana dan logistic untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan direncanakan dalam perencanaan tahunan puskesmas sesuai dengan tahapan kegiatan dan metode yang digunakan.
BAB VI KESELAMATAN SASARAN
Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan perlu diperhatikan keselamatan sasaran dengan melakukan identifikasi risiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan risiko terhadap sasaran harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
BAB VII KESELAMATAN KERJA
Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan perlu diperhatikan keselamatan kerja karyawan puskesmas dan lintas sector terkait dengan melakukan identifikasi risiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan terhadap risiko harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU 14
Kinerja pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indicator sebagai berikut : 1. Ketepanan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual 2. Kesesuaian petugas yang melaksanakan kegiatan 3. Ketepatan metode yang digunakan 4. Tercapainya indicator kesehatan lingkungan Permasalahan dibahas pada tiap pertemuan lokakarya mini puskesmas
BAB IX PENUTUP
Pedoman ini sebagai acuan bagi karyawan puskesmas dan lintas program/lintas sector terkait
dalam
pelaksanaan
pelayanan
kesehatan
lingkungan
di
puskesmas.
Keberhasilan pelayanan kesehatan lingkungan tergantung pada komitmen yang kuat dari semua pihak sehingga terwujud kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun social guna mencegah penyakit dan atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh factor risiko lingkungan.
15
