No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety,
Tanggal Revisi Terakhir
Satisfaction
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Undang-undang RI no. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit menyatakan bahwa Rumah pelayanan
Sakit
adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
kesehatan perorangan
secara
paripurna. Pelayanan
Kesehatan
Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Namun kenyataannya upaya pelayanan kesehatan paripurna di rumah sakit masih belum dilaksanakan secara maksimal. Rumah sakit masih berorientasi pada upaya kuratif dan rehabilitative, sementara pelayanan promotif dan preventif di rumah sakit masih dianggap sebelah mata, karena dinilai merupakan sebuah cost center tanpa pernah melihat esensi dampak/ outcome dari promosi kesehatan yang dikelola dengan baik seperti yang dilakukan di beberapa negara maju. Health Promoting Hospital (HPH) atau rumah sakit yang mempromosikan kesehatan di dunia saat ini telah menjadi trend dan dipandang sebagai rumah sakit masa depan karena menintegrasikan seluruh aspek pelayanan secara holistik dan inklusif terhadap kesehatan secara berkesinambungan. Pelayanan secara holistik bertujuan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit tidak hanya berdimensi fisik semata yang berorientasi pada patogenik tetapi juga mencakup seluruh dimensi manusia meliputi bio, psiko, sosio dan determinan lainnya yang berorientasi pada salutogenik. Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan rujukan harus melaksanakan pelayanan yang inklusif sehingga RS akan memberikan kontribusi lebih bagi peningkatan derajat kesehatan masayarakat melalui upaya pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan sistematis. Ciri pelayanan kesehatan inklusif adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dari mulai pelayanan kesehatan dasar/ primer, pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ tersier hingga dikembalikan ke pelayanan kesehatan primer atau langsung ke lingkungan masayarakat yang telah terkondisikan untuk peningkatan derajat kesehatannya. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai per 1 Januari 2014 dan penerapan akreditasi RS versi 2012 mewajibkan rumah sakit untuk menerapkan 1
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety,
Tanggal Revisi Terakhir
Satisfaction
pelayanan secara paripurna sebagaimana amanat undang-undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Upaya promotif dan preventif menjadi suatu upaya terintegrasi dalam pelayanan rumah sakit. Upaya promotif dan preventif dapat dijadikan kendali mutu dan biaya dengan melalui peningkatan dan pemberdayaan pasien dan keluarga serta masyarakat rumah sakit untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya penyembuhan dan rehabilitasi. RSUD R. Syamsudin,SH kota Sukabumi, sebagai rumah sakit rujukan regional Jawa Barat bagian Barat Selatan berusaha menerapkan pelayanan paripurna dalam rangka mensukseskan program jaminan kesehatan nasional. Upaya promosi kesehatan telah direvitaslisasi sejak tahun 2008 dan saat ini pengelolaan promosi kesehatan di RSUD R. Syamsudin,SH telah memiliki struktur yang jelas. Berdasarkan hal tersebut penerbitan buku pedoman pelayanan promosi kesehatan ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam tata kelola instalasi promosi kesehatan sebagai koordinator/ pengelola upaya promosi kesehatan di RSUD R. Syamsudin,SH kota Sukabumi. B. TUJUAN PEDOMAN Tujuan pembuatan pedoman pelayanan PKRS adalah sebagai acuan dalam pelayanan
PKRS yang terintegrasi dengan unit layanan lainnya di RSUD
R.Syamsudin,SH. C. RUANG LINGKUP PELAYANAN Ruang lingkup pelayanan PKRS di RSUD R. Syamsudin, SH Sukabumi meliputi : 1. 2. 3. 4. 5.
Edukasi staf Edukasi pasien dan keluarga Edukasi pengunjung dan masyarakat sekitar rumah sakit Mempromosikan tempat kerja yang sehat Peningkatan mutu pelayanan berbasis bukti melalui penelitian dan pengembangan promosi kesehatan klinis (Clinical Health Promotion)
D. BATASAN OPERASIONAL Batasan Operasional pelayanan PKRS adalah sebagai berikut :
2
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety,
Tanggal Revisi Terakhir
Satisfaction
1. Edukasi Staf adalah upaya peningkatan pengetahuan, kemauan dan kemampuan staf rumah sakit dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk menunjang produktifitas kerja di lingkungan rumah sakit dan keselamatan pasien. 2. Edukasi Pasien dan Keluarga adalah upaya peningkatan partisipasi pasien dan keluarga dalam upaya peningkatan status kesehatannya secara mandiri melaui upaya peningkatan pengetahuan, kemauan dan kemampuan pasien dan keluarga sesuai dengan kebutuhan pasien. 3. Edukasi pengunjung dan masyarakat sekitar rumah sakit adalah upaya rumah sakit dalam menyediakan informasi kesehatan maupun informasi pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat akan informasi kesehatan dan pelayanan rumah sakit. 4. Mempromosikan tempat kerja yang sehat adalah meciptakan sistem dan lingkungan kerja yang sehat yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya mendukung produktifitas kerja dan keselamatan pasien. 5. Peningkatan mutu pelayanan berbasis bukti melalui penelitian dan pengembangan promosi kesehatan klinis (Clinical Health Promotion) adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan RS baik pengambilan keputusan maupun upaya perbaikan pelayanan secara berkesinambungan didasarkan pada bukti melalui hasil penelitian dan pengembangan promosi kesehatan klinis dan mendukung promosi kesehatan berkelanjutan. E. LANDASAN HUKUM Kegiatan promosi kesehatan di RS merupakan upaya kesehatan bersama ,sebagai landasan hukum pelayanan PKRS meliputi : 1. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 004/Menkes/SK/II/2012 tentang Petujuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit
3
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety,
Tanggal Revisi Terakhir
Satisfaction
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1114/Menkes/SK/X/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah 8. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 66/Menkes-Kesos/SK/I/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya
BAB II STANDAR KETENAGAAN INSTALASI PKRS RSUD R. SYAMSUDIN, S.H. 4
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety,
Tanggal Revisi Terakhir
Satisfaction
Pelayanan promosi kesehatan yang professional memiliki standar pengelolaan sumberdaya manusia/ tenaga sebagai bagian penting dalam pelayanan. Pengaturan tenaga promosi kesehatan bertujuan agar kegiatan pelayanan yang di berikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Standar ketenagaan PKRS telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 004/Menkes/SK/II/2012 tentang Petujuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit dan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 66/Menkes-Kesos/SK/I/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya A. KUALIFIKASI TENAGA PKRS Pada umumnya seluruh petugas rumah sakit adalah tenaga promotor kesehatan namun untuk tenaga khusus pengelola dan pemberi pelayanan promosi kesehatan harus memenuhi kulalifikasi sebagai berikut : 1. Tenaga Pengelola PKRS Tenaga pengelola PKRS adalah tenaga yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan/ manajemen kegiatan PKRS di RSUD R. Syamsudin,SH. Adapun kualifikasi tenaga pengelola PKRS adalah sebagai berikut : a.
Pendidikan minimal S 1 Kesehatan diutamakan peminatan promosi kesehatan
b.
Memiliki sertifikat pelatihan pengelola PKRS
2. Tenaga Fungsional PKRS Tenaga fungsional PKRS adalah tenaga yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan langsung sesuai dengan runag lingkup pelayanan yang ditetapkan. Adapun kualifikasi tenaga fungsional PKRS sebagai berikut : a. Fungsional ahli 1). Pendidikan minimal S 1 Kesehatan 2). Memiliki sertifikat pelatihan jabatan fungsional 3). Memenuhi pencapaian angka kredit b. Fungsional terampil
5
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety,
Tanggal Revisi Terakhir
Satisfaction
1) Pendidikan minimal D3 Kesehatan 2) Memiliki sertifikat pelatihan jabatan fungsional 3) Memenuhi pencapaian angka kredit 3. Tenaga Fungsional khusus edukator a. Minimal D 3 Kesehatan b. Minimal memiliki sertifikat pelatihan edukasi dasar c. Memiliki sertifikat pelatihan komunikasi efektif dan terapeutik 4. Tenaga Teknis lainnya a. Pendidikan minimal SMA sederajat b. Memiliki kompetensi desain multimedia B. DISTRIBUSI KETENAGAAN Distribusi ketenagaan pelayanan promosi kesehatan di lakukan sesuai dengan ruang lingkup pelayanan sebagai berikut : 1. Tenaga pengelola PKRS Tenaga pengelola PKRS terdiri dari kepala instalasi PKRS, koordinator media dan teknologi, koordinator advokasi dan kemitraan serta koordinator pemberdayaan dan peranserta. 2. Pelayanan rawat inap Pelayanan PKRS di rawat inap meliputi pendidikan pasien dan keluarga yang dilakukan oleh tenaga fungsional PKRS ataupun tenaga fungsional kesehatan lainnya yang mendapatkan sertifikasi edukator. 3. Pelayanan rawat jalan Pelayanan pendidikan pasien dan keluarga di rawat jalan difasilitasi dengan adanya klinik edukasi terintegrasi. Di klinik tersebut terdapat dokter umum, perawat dan ahli gizi yang telah tersertifikasi edukator.
C. PENGATURAN JAGA 6
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety,
Tanggal Revisi Terakhir
Satisfaction
Pola pengaturan jaga disesuaikan dengan beban kerja dengan prinsip pengeloaan yang efektif dan efisien. 1. Pelayanan edukasi di klinik edukasi dilakukan setiap hari Senin-Jum’at mulai pkl. 08.00 – 14.00 WIB 2. Pelayanan edukasi di rawat inap dilakukan sesuai dengan kondisi pasien. 3. Pelayanan edukasi ke masyarakat sekitar rumah sakit melalui siaran radio BUNUT FM dilakukan setiap hari mulai Pkl. 05.00 s.d 23.00 dengan pengaturan 3 shift kerja sebagai berikut : a. Shift 1 Pkl. 04.30 – 11.30 b. Shift 2 Pkl. 10.00 – 17.00 c. Shift 3 Pkl. 16.00 – 23.00 Setiap shif kerja mendapatkan waktu istirahat 1 (satu) jam.
BAB III STANDAR FASILITAS
Pemenuhan standar fasilitas minimal untuk pelayanan promosi kesehatan didasarkan pada Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri 7
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety,
Tanggal Revisi Terakhir
Satisfaction
Kesehatan RI No. 004/ Menkes/SK/II/2012 tentang Petunjuk Teknis promosi Kesehatan Rumah Sakit. 1.
Denah ruangan Undang-undang RI No. 44 tahun 2009 mengamanatkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki ruangan penyuluhan kesehatan. Ruangan penyuluhan/ pendidikan kesehatan harus dimiliki oleh setiap unit. misalnya di ruang rawat inap diperlukan satu ruang edukasi bagi pasien dan keluarga begitupun di unit lainnya misalnya di ruangan farmasi, laboratorium, radiologi dan ruangan penunjang lainnya termasuk dipelayanan rawat jalan dengan klinik edukasi terintegrasi. Selain ruang pelayanan edukasi, diperlukan juga ruangan pengelola PKRS yang berfungsi untuk aktifitas manejemen PKRS
Gambar 3.1 Denah Ruang PKRS
Keterangan : RSUD R. Syamsudin,SH memiliki ruangan pengelola PKRS yang terintegrasi menjadi gedung pusat promosi kesehatan. Gedung ini memiliki luas 300 m2 dan berfungsi sebagai pusat aktifitas promosi kesehatan. Gedung ini terdiri dari : a. Ruang pengelola b. Ruang pertemuan c. Stasiun radio BUNUT FM
8
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety,
Tanggal Revisi Terakhir
Satisfaction
d. Ruang pengelolaan BUNUT TV e. Ruang laboratorium media f.
Fitnes Centre/Aerobik
2. STANDAR FASILITAS Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 004/ Menkes/SK/II/2012 tentang Petunjuk Teknis promosi Kesehatan Rumah Sakit mengatur tentang standar minimal fasilitas untuk unit/ instalasi PKRS sebagai berikut : 1.
Ruangan pengelola PKRS
2.
Televisi
3.
LCD projector
4.
VCD/ DVD Player
5.
Amplifier dan wireless microphone
6.
Komputer dan laptop
7.
Pointer
8.
Public address system (PSA)/ Megaphone
9.
Plypchart
10. Caser recorder/player 11. Kamera photo Pengembangan fasilitas pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan melalui hasil kajian kebutuhan pelayanan promosi kesehatan. Saat ini fasilitas pelayanan yang dimiliki oleh PKRS RSUD R. syamsudin, SH diantara : 1.
Media elektronik berupa perengkapan studio dan siaran BUNUT TV dan BUNUT FM
2.
Pedoman/ panduan edukasi
3.
Media cetak
4.
Peralatan kantor dan mebeuler
9
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety,
Tanggal Revisi Terakhir
Satisfaction
BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN
Pelayanan promosi kesehatan meliputi pelayanan edukasi pasien dan keluarga di rawat inap dan rawat jalan, pelayanan edukasi staf, pelayanan edukasi pengunjung dan masyarakat, mempromosikan tempat kerja yang sehat, penelitian dan pengembangan promosi kesehatan serta bersama unit lain meningkatkan kualitas mutu pelayanan secara berkesinambungan berbasis perilaku. A. Pelayanan Edukasi Pasien dan Keluarga di Rawat Jalan
10
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety,
Tanggal Revisi Terakhir
Satisfaction
Pelayanan edukasi pasien dan keluarga di rawat jalan dilakukan di klinik edukasi terintegrasi. Tenaga edukator adalah dokter umum, perawat dan ahli gizi yang telah tersertifikasi edukator. Untuk menunjang pelayanan dibuatkan pedoman edukasi yang telah di standardisasi. Kegiatan edukasi meliputi assesment kebutuhan edukasi pemberian edukasi secara terstruktur dan merencanakan tindak lanjut pelayanan. Adapun pasien yang berkunjung ke klinik edukasi terdiri dari pasien langsung dan pasien rujukan dari klinik dokter spesialis. Alur pelayanan edukasi di klinik rawat jalan adalah sebagai berikut :
Pasien
Pendaftara n
Pulang
Klinik Edukasi
Klinik Spesialis
Kebutuhan edukasi Y a
T d k
Gambar 4.1 Alur Pelayanan Edukasi di Rawat Jalan Pasien yang membutuhkan pelayanan edukasi dapat melakukan pendaftaran langsung ke klinik edukasi. Klinik edukasi juga menerima rujukan dari klinik spesialis sesuai dengan kebutuhan edukasi.
B. Pelayanan Edukasi Pasien dan Keluarga di Rawat Inap Pelayanan edukasi pasien di rawat inap bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pasien dan keluarga dalam mendukung upaya penyembuhannya melalui peningkatan pengetahuan, kemauan dan kemampuan upaya peningkatan kesehatannya secara mandiri. Pemberi pelayanan adalah tenaga kesehatan tersertifikasi minimal edukator dasar. Pemberian edukasi disesuaikan dengan kebutuhan yang didapat melalui assessment kebutuhan edukasi. Inisial kebutuhan edukasi dilakukan oleh tenaga fungsional promosi kesehatan sedangkan pelaksana edukator dilakukan oleh masingmasing profesi sesuai dengan kebutuhan edukasi pasien tersebut. RS menerbitkan buku panduan edukasi dan media edukasi yang telah terstandardisasi yang bertujuan 11
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety,
Tanggal Revisi Terakhir
Satisfaction
untuk menjaga mutu pelayanan promosi kesehatan. Alur pelayanan edukasi pasien dan keluarga di rawat inap sebagai berikut :
Pasien
IGD
Pulang
Diizinkan pulang
Rawat Inap Pelayanan Medik Keperawata n Penunjang
Evaluasi Re edukasi/ Tidak
Asessmen Kebutuhan edukasi T d k
Y a
Proses Edukasi
Gambar 4.2 Alur Edukasi di Rawat Inap
Edukasi pasien dan keluarga di rawat inap dilakukan pada semua pasien sesuai dengan kebutuhan edukasi. Setelah pasien masuk rawat inap maka dilakukan kajian kebutuhan edukasi oleh tenaga fungsional PKRS, hasil kajian ini di jadikan dasar bagi multi profesi dalam melakukan edukasi. Edukasi dilakukan terintegrasi multi profesi. Setelah dilakukan edukasi kemudian dilakukan evaluasi apakah diperlukan edukasi kembali atau tidak, jika di perlukan maka dilakukan edukasi kembali tetapi jika pasien sudah akan pulang dan masih memerlukan edukasi lanjutan maka dianjurkan untuk mengikuti program edukasi melaui klinik edukasi. C. Pelayanan Edukasi Pengunjung dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit Pelayanan edukasi bagi pengunjung dan masyarakat sekitar rumah sakit dilakukan berdasarkan hasil kajian kebutuhan edukasi pengunjung dan masyarakat yang dilakukan secara berkala. Pemberian edukasi bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kesehatan maupun informasi pelayanan RS. Edukasi dilakukan oleh tenaga edukator melalui metode dan media yang tepat. Pada sasaran pengunjung dan masyarakat RS informasi yang dapat disampaikan diantaranya penyakit yang menjadi isu terkini, tatalaksana pelayanan di RS, info pelayanan dan peraturan RS dll. 12
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety,
Tanggal Revisi Terakhir
Satisfaction
D. Mempromosikan tempat kerja yang sehat Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memiliki karakteristik potensi resiko berbahaya (hazard) mulai dari risiko bahaya fisik, biologis, kimia bahkan psikologis. Setiap hari petugas kesehatan berada dilingkungan tersebut sehingga dibutuhkan manajemen lingkungan kerja yang menfasilitasi untuk peningkatan kesehatan dan kebugaran karyawannya. Pengelola promosi kesehatan harus secara aktif membuat sistem dan kebijakan rumah sakit yang berparadigma sehat dan bersama unit kesehatan dan keselamatan kerja RS dan instalasi sanitasi dan kebersihan meningkatkan budaya kerja yang safety, lingkungan kerja yang sehat dan hidup bersih dan sehat menuju rumah sakit yang hijau dan sehat (Green and Healthy Hospital). E. Penelitian dan Pengembangan Promosi Kesehatan Penelitian mengembangkan
dan
pengembangan
program
promosi
promosi kesehatan
kesehatan
bertujuan
berkelanjutan
dan
untuk
membantu
pengambilan keputusan dan kebijakan yang berbasis bukti. Dalam kegiatannya pengelola PKRS melakukan koordinasi dengan Sub Bidang Penelitian.
BAB V LOGISTIK Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibutuhkan fasilitas pendukung berupa logistik dan perbekalan baik alat penunjang fungsional pekerjaan, peralatan rumah tangga maupun alat tulis kantor. 1. Peralatan penunjang fungsi promosi kesehatan a. Camcoder professional b. Kamera Foto c. Komputer desain grafis d. Peralatan studio e. Laptop f. LCD Proyektor g. Media leaflet/ poster/ Banner h. Sound sistem i. Mini DV/ DVD 13
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety,
Tanggal Revisi Terakhir
Satisfaction
j. Formulir edukasi terintegrasi 2. Peralatan perkantoran a. Komputer b. Printer c. Kertas d. Spidol e. Pulpen f. Buku Agenda 3. Peralatan rumah tangga a. Peralatan kebersihan b. Peralatan pengamanan Proses pengadaan logistik dilakukan secara terencana dan terstruktur dengan proses pelaksanaan sebagai berikut : 1. Pengelola PKRS membuat perencanaan kebutuhan logistik setahun 2. Pengadaan logistik dilakukan dengan pengajuan daftar usulan kebutuhan barang ke instalasi logistik perbekalan dan gudang. 3. Instalasi perbekalan dan gudang melakukan pengecekan barang di gudang jika ada maka kebutuhan langsung dipenuhi, jika tidak ada diajukan ke unit pengadaan barang dan jasa (UPBJ). 4. UPBJ melakukan pengadaan barang dan memberikannya ke instalasi gudang dan perbekalan 5. Instalasi gudang dan perbekalan melakukan pencatatan dan menyerahkanya ke instalasi PKRS 6. Instalasi PKRS melakukan pencatatan dan barang/ alat yang dibutuhkan sudah dapat digunakan.
Form Dupada Tid
PKRS
stok Instalasi ak Gudang dan ka Ad Perbekalan Gambar 5.1 Alur Manajemen Logistikaa
14
UPBJ
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety,
Tanggal Revisi Terakhir
Satisfaction
BAB VI KESELAMATAN PASIEN Keselamatan pasien merupakan prioritas dari setiap pelayanan RS. Setiap RS harus menjamin keselamatan pasien melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan. Upaya promosi kesehatan pun tidak terlepas dari upaya menjamin pelayanan yang diberikan aman kepada pasien. Pelayanan edukasi bagipasien dan keluarga tidak dapat dianggap hanya sebatas memberikan informasi, tetapi RS harus menjamin bahwa isi informasi yang diberikan adalah benar karena akan berakibat fatal dalam merubah perilaku pasien dan keluarganya dalam upaya peningkatan status kesehatannya secara mandiri. Mendapatkan informasi yang benar dijamin oleh UndangUndang RI No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa pasien berhak atas informasi yang benar terhadap kesehatannya. Upaya jaminan keselamatan pasien tersebut dilakukan melalui : 1. Adanya kebijakan tentang pelayanan edukasi pada pasien dan keluarga Kebijakan pelayanan edukasi pasien dan keluarga merupakan dasar hukum pelaksanaan pelayanan edukasi yang ditetetapkan oleh direktur. Kebijakan ini memuat tentang tatalaksana dan tatakelola pelayanan edukasi. Kebijakan ini akan memberikan perlidungan bagi pemberi edukasi (edukator) maupun memberikan perlindungan dan 2.
jaminan keselamatan bagi pasien dan keluarga. Adanya pedoman/ panduan edukasi pasien dan keluarga yang telah distandardisasi Untuk menjamin bahwa informasi yang diberikan benar maka RS harus menerbitkan pedoman edukasi pasien dan keluarga yang distandardisasi. Tidak menutup kemungkinan dokter penanggungjawab pasien (DPJP) tidak bisa memberikan pelayanan edukasi yang cukup sehingga dimungkinkan edukasi diberikan oleh dokter umum, oleh karena itu pedoman ini akan memberikan panduan apa saja yang harus dipersiapkan dan materi apa saja harus diberikan selama proses edukasi. Proses penyusunan panduan edukasi pasien dan keluarga dilakukan oleh profesi yang bersangkutan yang didasarkan pada sumber rujukan ilmiah untuk menghindari kesalahan isi materi panduan. Beberapa panduan yang harus disiapkan rumah sakit adalah : a. Panduan edukasi obat high alert b. Panduan edukasi peralatan medis c. Panduan edukasi penyakit 15
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety,
Tanggal Revisi Terakhir
Satisfaction
3.
d. Panduan edukasi rehabilitasi medik e. Panduan edukasi manajemen nyeri f. Panduan edukasi gizi g. Panduan edukasi masalah perawatan h. dll Pembuatan media yang di standardisasi Media merupakan alat bantu dari proses edukasi pasien dan keluarga yang berisi materi edukasi. Media berfungsi sebagai alat penyampai pesan sehingga struktur media harus menjamin informasi yang diberikan adalah benar. Proses pembuatan media harus melibatkan tenaga yang memiliki kompetensi dibidangnya untuk menjamin bahwa informasi yang diberikan adalah benar. Tenaga ahli tersebut dapat berfungsi sebagai validator dan verifikator dari konten media yang dibuat. Semua media rumah sakit harus distandardisasi dan memiliki kode media yang ditetapkan oleh direktur. Proses pembuatan media juga harus melalui ujicoba media untuk memastikan
4.
kefektifan media tersebut dalam proses edukasi. Asessmen kebutuhan Asessmen kebutuhan edukasi pasien dan keluarga dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai yang dimiliki pasien dan keluarga yang mendukung maupun yang bertentangan dengan upaya peningkatan kesehatan. Hal ini akan memberikan dasar bagi pemberi edukasi untuk memberikan penguatan nilai tersebut jika nilai tersebut sejalan dengan upaya peningkatan kesehatan. Sedangkan jika nilai yang diyakini pasien dan keluarga bertentangan dengan upaya peningkatan kesehatan maka harus diluruskan.
BAB VI KESELAMATAN KERJA
Keselamatan kerja (safety)
adalah segala upaya atau tindakan yang harus
diterapkan dalam rangka menghindari kecelakaan yang terjadi akibat kesalahan kerja petugas ataupun kelalaian / kesengajaan. RS harus menjamin keselamatan kerja pegawai agar petugas merasa nyaman dan aman sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja. 16
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety, Satisfaction
Tanggal Revisi Terakhir
Keselamatan kerja juga akan berdampak pada keselamatan pasien. Untuk mendukung upaya keselamatan kerja di unit pelayanan PKRS melalui kegiatan : 1. Pengembangan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja Adanya kebijakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja merupakan komitmen direksi terhadap perlindungan hak karyawan untuk memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. 2. Identifikasi potensial hazard baik yang ditimbulkan oleh gedung dan fasilitasnya maupun dalam proses pekerjaan Pengelola PKRS bersama dengan unit K3RS harus melakukan kajian potensial hazard dalam pelayanan PKRS baik yang ditimbulkan oleh gedung dan fasilitas maupun dalam proses kegiatan, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dan dasar perencanaan manajemen resiko di unit layanan RS. 3.
Melakukan manajemen resiko terhadap hazard potensial Manajemen risiko terhadap hazard potensial perlu dilakukan untuk menghindari timbulnya hazard tersebut.
4. Melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja melalui penataan sistem kerja yang sehat Penataan sistem kerja yang sehat perlu dikembangkan, pengkajian beban kerja secara berkala harus dilakukan untuk menghindari kecelekaan kerja akibat beban kerja berlebih. Modifikasi jam kerja dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas dalam aktifitas pelayanan dengan tetap memperhatikan jam pelayanan efektif. 5. Menyediakan peralatan keselamatan kerja dan alat pelindung diri yang mudah terjangkau Mengantisipasi kejadian bencana diperlukan kesiapan penempatan alat pelindung diri yang mudah terjangkau. 6. Melakukan pemeriksaan petugas secara berkala
17
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety,
Tanggal Revisi Terakhir
Satisfaction
BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana, instruksi, pedoman, standar, peraturan dan hasil
yang telah ditetapkan sebelumnya agar mencapai tujuan yang diharapkan.
Pengendalian merupakan metode atau alat melakukan control terhadap input proses dan output pelayanan agar tetap
sesuai
dengan arah yang ditetapkan.
Pengawasan dan
pengendalian bertujuan agar semua kegiatan- kegiatan dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil
guna, dilaksanakan sesuai
dengan tujuan, rencana, pembagian tugas,
rumusan kerja, pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bentuk-bentuk pengawasan dan pengendalian pelayanan PKRS adalah sebagai berikut : 1.
Pencatatan dan pelaporan Pencatatan dan pelaporan merupakan alat untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan adapun bentuk – bentuk pencatatan dan pelaporan adalah sebagai berikut : a. Formulir edukasi terintegrasi 18
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety, Satisfaction
Tanggal Revisi Terakhir
b. Laporan kegiatan c. Laporan semesteran d. Laporan Tahunan 2.
Kegiatan Pertemuan/ rapat koordinasi Pertemuan dilakukan secara berkala adapun bentuk pertemuan/ rapat koordinasi adalah sebagai berikut : a. Rapat bulanan Rapat bulanan dilakukan setiap tanggal 3 setiap bulan dengan tujuan evaluasi kegiatan bulan lalu dan melakukan perencanaan untuk bulan berjalan. Rapat bulanan ini dihadiri oleh kepala instalasi PKRS, koordinator PKRS dan staf pengelola PKRS. Pada rapat ini juga dilakukan evaluasi kinerja individu sebagai bagain dari system pengendalian. b. Rapat semesteran Rapat semesteran dilakukan setiap 6 bulan dengan tujuan evaluasi kegiatan PKRS secara menyeluruh berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Rapat semesteran dihadiri oleh Wakil direktur pelayanan, pengelolal PKRS, Kepala unit kerja dan penanggungjawab PKRS disetiap unit kerja. Hasil rapat evaluasi ini adalah mengukur pencapaian evaluasi kiner PKRS secara menyeluruh dalam periode 6 bulan. c. Rapat tahunan Rapat tahunan dilakukan dengan tujuan evaluasi kinerja PKRS tahun berjalan, kegiatan ini penting untuk mengukur sejauhmana perencanaan tahunan yang telah direncanakan sebelumnya telah terelialisasi. 3. Uji petik dan telusur/ supervisi Sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian terutama pada program edukasi pasien dan keluarga dilakukan uji petik dan telusur melalui metode open medical record review (OMRR) dan close medical record review (CMRR). OMRR dilakukan dengan telusur rekam medic pada pasien yang sedang dilakukan perawatan sedangkan CMRR adalah metode uji petik untuk mengetahui apakah
19
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety, Satisfaction
Tanggal Revisi Terakhir
kegiatan edukasi dilakukan atau tidak pada dokumen rekam medik pasien yang telah pulang. INDIKATOR MUTU PELAYANAN & STANDAR MUTU INSTALASI PKRS Berikut adalah beberapa poin indikator keberhasilan yang menjadi tujuan pelayanan Instalasi PKRS RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi : 1.
Terselenggaranya kegiatan edukasi pasien dan keluarga, edukasi staf, edukasi pengunjung dan masyarakat sekitar secara terstruktur dengan indikator : a. Cakupan edukasi pasien dan keluarga 80% b. Cakupan edukasi staf 80% c. Cakupan edukasi pengunjung dan masyarakat sekitar 12 kegiatan pertahun
2. Terwujudnya rumah sakit yang mempromosikan tempat kerja yang sehat dengan indikator : a. Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) unit kerja minimal 80 % b. Advokasi kebijakan RS berwawasan kesehatan minimal 5 kegiatan/ tahun c. Terselengaranya peringatan hari besar kesehatan minimal 5 kegiatan hari besar kesehatan d. Angka kesakitan karyawan maksimal 5%/ tahun 3. Terselenggaranya upaya peningkatan kualitas pelayanan RS berbasis bukti melalui upaya promosi kesehatan klinis secara berkelanjutan dengan indicator : a. Terselenggaranya pengukuran output pelayanan melalui hospital impact media minimal 3 kali/ tahun b. Terselengaranya penelitian tentang promosi kesehatan klinis minimal 1 kali pertahun c. Bersama –sama unit lainnya melakukan upaya kegiatan peningkatan mutu layanan minimal 5 kali pertahun
20
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Sincerity, Safety,
Tanggal Revisi Terakhir
Satisfaction
BAB VIII PENUTUP
Promosi kesehatan merupakan bagian integral dari pelayanan rumah sakit sebagaimana amanat undang-undang RS nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa RS harus melakukan upaya kesehatan perseorangan secara paripurna. Oleh karena itu standar rumah sakit yang memperomosikan kesehatan merupakan bagian tak terpisahkan dari standar pelayanan minimal RS yang bertujuan untuk memberdayakan seluruh masyarakat
RS untuk dapat meningkatkan dan mempertahankan status
kesehatannya secara aktif. Pedoman pelayanan promosi kesehatan bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas dan profesional dalam mengelola dan melaksanakan pelayanan promosi kesehatan di rumah sakit yang tepat bagi klien/pasien,staf dan masyarakat sekitar RS sesuai tuntutan dan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Pedoman pelayanan ini perlu dilakukan review minimal 2 tahun sekali untuk mengetahui relevansi pedoman pelayanan yang dibuat dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi manajemen RS pedoman ini merupakan dokumen mutu tatalaksana pelayanan sedangkan bagi pengguna jasa RS pedoman ini dapat menjadi bukti jaminan terhadap pelayanan yang diberikan oleh RS.
21
Sincerity, Safety, Satisfaction
No. Dokumen:
No. Revisi:
Tanggal Mulai Berlaku:
0
0
---
Tanggal Revisi Terakhir
22
