P E D O MA N P E N I N J A U A N K E MB A L I R T R W
D I R E K T O R AT J E N D E R A L TATA R U A N G K E M E N T E R I A N A G R A R I A D A N TA TATA R U A N G / BADAN BADAN PERTANAHAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PENDAHULUAN I.
BAB I
KETENTUAN UMUM
II.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
III. II.
BAB III III
KETEN ETENTU TUAN AN PEN PENINJ INJAUAN KEMB EMBALI RTRW TRW
IV. IV.
BAB BAB IV
TATA CARA CARA PENI PENINJ NJA AUAN KEMB KEMBAL ALII RTRW TRW
V.
BAB V
REKO EKOMEN MENDASI HASI HASILL PENI PENINJ NJA AUAN KEMB KEMBAL ALII RTRW TRW
VI.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
LAMPIRAN TATA CARA PENGKAJIAN PELAKSANAAN PK RTRW LAMPIRAN TATA CARA EVALUASI EVALUASI PELAKSANAAN PEL AKSANAAN PK RTRW LAMPIRAN TATA CARA PENILAIAN PELAKSANAAN PK RTRW LAMPIRAN TATA CARA PERHITUNGAN BESARNYA PERUBAHAN MATERI REVISI
PENDAHULUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM UU NO. 26 TAHUN 2007
Rencana tata ruang wilayah kota dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. tahun . Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang (penjelasan pasal 26 ayat 5, ). Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kota berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut: a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kota dan/atau terjadi dinamika internal kota yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika internal kota yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar. mendasar.
Peninjauan kembali kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah wilaya h kota yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan Tata Ruang yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Wilayah Nasional dan/atau rencana tata ruang wi layah provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah kota yang bersangkutan. Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kota dilakukan
I
KETENTUAN UMUM
Ps. 1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah Nasional Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Peninjaua Pen injauan n Kem Kembali bali RTRW Pemerin Pemerintah tah Pusat Pusat Pemerin Pemerintah tah Daerah Daerah Mente Menteri ri
Penin eninja jaua uan n Kemba embali li RTRW TRW adal adalah ah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingk lingkun unga gan n str strat ateg egis is dan dan dina dinami mika ka pemb pemban angu guna nan, n, sert serta a pelak pelaksan sanaa aan n pemanfaatan pemanfaatan ruang. (Ps. 1 angka 6)
II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Ps. Ps. 2 aya ayatt (1)
Maksud: Agar dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah dan pemeri pemerint ntah ah daera daerah h serta serta para para pemang pemangku ku kepentingan lainnya dalam peninjauan kembali RTRW. Ps. Ps. 2 aya ayatt (2)
Tujuan: untuk untuk mewuj mewujudk udkan an peninj peninjaua auan n kemba kembali li RTRW RTRW yang yang berku berkuali alitas tas deng dengan an car cara memb member erik ikan an petu petunj njuk uk pela pelaks ksan anaa aan n peni peninj njau auan an kembal embalii RTRW RTRW yang yang akunt akuntabe abell dan memper memperha hatik tikan an keseras eserasian ian,, kesel eselar aras asan an,, sert serta a kesei eseimb mban anga gan n anta antara ra muat muatan an dala dalam m RTRW RTRW denga dengan n perke perkemba mbang ngan an dinami dinamika ka pembang pembanguna unan n sesuai sesuai dengan dengan ketentuan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan. Ps. 3 ayat ayat (1)
Ruang Lingkup: 1. Ketentuan Ketentuan peninjauan kembali kembali RTRW 2. Tata cara cara peninjauan kembali kembali RTRW RTRW 3. Rekomendasi Rekomendasi hasil peninjauan peninjauan kembali RTRW
III
KETENTUAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW
Ps. 4
PK dilaku dilakukan kan 1 (satu) (satu) kali kali dalam dalam 5 (lima) (lima) tahun tahun Masa berlaku RTRW berakhir
RTRW mulai berlaku
RTRW ditinjau kembali
RTRW diganti
z t1
t2
t3
t4
t5
t10
t15
t20
PK 1
PK 2
PK 3
PK 4
III
KETENTUAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW
… (lanjutan)
Ps. 5
PK dil dilak akuk ukan an lebi lebih h dari dari 1 (satu (satu)) kali kali dal dalam am 5 (lim (lima) a) tah tahun un
Masa berlaku berlaku RTRW RTRW berakhir berakhir RTRW RTRW mulai mulai berlak berlaku u RTRW diganti
RTRW ditinjau ditinjau kembali kembali
t1
t2
t3
t4
t5
t8
t13
t18
PK 2
PK 3
PK 4
t20
Terdapat Perubahan Lingkungan Strategis*
PK 1
*Lingkungan strategis meliputi: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan ditetapkan dengan peraturan peraturan perundang-undangan; perundang-undangan; b. perubahan batas teritorial teritorial negara negara yang ditetapkan ditetapkan dengan Undang-Undang; atau baha bat wilayah wilayah daerah daerah diteta ditetapk pk deng Undang-Undang
IV
TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RTRW
Ps. 7 PENETAP PENETAPAN AN PELAKSANAAN PENINJAUAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW
KEPUTUSAN MENTERI
KEPUTUSAN GUBERNUR
n a p a t e n e p
1. Peninjau Peninjauan an Kembali RTRWN
2. Tim Peninjau Peninjauan an Kembali RTRWN
Ps. 9
n a p a t e n e p
1. Peninjaua Peninjauan n Kembali RTRWP
2. Tim Peninjau Peninjauan an Kembali RTRWP
Tim PK:
Pemerintah Pemerintah Pusat/Daera Pusat/Daerah h
pergur perguruan uan tinggi tinggi (≥ 2, 1 lokal)
KEPUTUSAN BUPATI/ WALIKOTA n a p a t e n e p
1. Peninjau Peninjauan an Kembali RTRWKab/Kota 2. Tim Peninjau Peninjauan an Kembali RTRWKab/Kota
IV
TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RTRW
… (lanjutan)
Ps. 16 PELAKSANAAN PELAKSANAAN PENINJAUAN PENINJAUAN KEMBALI KEMBALI RTRW Ps. 17
Pengkajian Dilakukan
untuk melihat pelaksanaan tata ruang terhadap kebutuhan pembangunan.
Tahapan pengkajian: • Pengumpulan data dan infomasi, infomasi, meliputi: meliputi: a.Dokumen RTRW; b.Dinamika pembangu pembangunan; nan; dan c. Kondisi Kondisi aktual aktual pemanfaatan ruang. • Penyusunan matriks kesesuaian, meliputi: a.matriks dinamika pembangunan; pembangunan; dan b.matriks kondisi aktual pemanfaatan ruang.
Ps. 18
Ps. 19
Evaluasi Dilakukan
untuk meng enguku ukur kem kemampu mpuan RTRW sebagai acuan dalam pembangunan nasional/daerah.
Evaluasi Evaluasi dilakukan dilakukan dengan dengan mengukur: mengukur: a.Kualitas RTRW; b.Kesesuaian dengan peraturan perundangundangan; dan c. Pelaksanaa Pelaksanaan n pemanfaatan ruang.
Penilaian Dilakukan
untuk menen enentu tuka kan n tind tindak ak lanj anjut pelaksanaa pelaksanaan n PK dilakukan baik dapat mela melalu luii meto metode de kuan kuanti tita tati tif f maupun maupun metode metode kualit kualitati atif. f.
Tahapan penilaian p enilaian menghasilkan: a.Tingkat kualitas RTRW; b.Tingkat Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan; perundang-undangan; dan c. Tingkat Tingkat kesesuaian kesesuaian pelaksanaa pelaksanaan n pemanfaat pemanfaatan an ruang.
V
REKOMENDASI HASIL PENINJAUAN KEMBALI RTRW
Ps. 21
Reko Rekome mend ndas asii hasi hasill PK adal adalah ah revisi atau ti tida dak k re revi visi si
Dala Dalam m hal hal reko rekome mend nda asiny sinya a adal adala ah revi revisi si,, terda erdapa patt 2 bent bentuk uk:: Ps. 28 1.
perubahan ubahan peratu perubahan < 20% per peraturan ran per-uu per-uu-an -an
2.
penca abutan peratu perubahan ≥ 20% penc peraturan ran per-uu per-uu-an -an Ps. Ps. 29 aya ayatt (1)
lami mi perubaha per ubahan n Jan Jangka gka wakt waktu u hasi asil perub erubah aha an RTRW tidak meng ala sesu sesuai ai deng denga an jang jangka ka wak waktu RTRW TRW sebe sebelu lum m dila dilaku kuka kan n revi revisi si..
Jangka waktu hasil pencabutan RTRW 20 tahun sejak RTRW
baru ba ru has has il revi reviss i diundang diundang k an
Ps. 29 ayat ayat (2)
VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Ps. 30 aya ayatt (1)
Revi Revisi si terh terha adap RTRW TRW dil dilakuk akukan an buka bukan n unt untuk pem pemuti utihan han terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang. Ps. 30 ayat ayat (2)
Peny Penyim impa pang ngan an pela pelaks ksan anaa aan n pema pemanf nfaa aata tan n ruan ruang g meli melipu puti ti:: a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi dala dalam m RTRW; TRW; dan/ dan/at atau au b. pemberian izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang yang mele melebi bihi hi domi domina nasi si fung fungsi si dala dalam m RTRW TRW.
ahap Pengump Pengumpula ulan n Data Data dan dan Inform Informasi asi • Tahap a. Dokum okume en RTR, TR, termasuk seluruh lampirannya (indikasi program dan peta-peta) beserta seluruh dokumen teknisnya teknisnya yang meliputi dokumen materi teknis dan dokumen fakta dan analisa. b. Dina Dinami mika ka pemb pemban angu guna nan, n, minimal meliputi data dan informasi: Perubahan kebijakan kebijak an nasional yang mempengaruhi penataan ruang wilayah nasional atau wilayah provinsi dan perubahan kebijakan provinsi yang mempengaruhi mempengaruhi penataan ruang wilayah kabupaten/kota. kabupaten/kota. perundang-undangan yang berlaku yang menjadi menjadi acuan dan terkait dengan rencana tata ruang. Perubahan peraturan perundang-undangan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kabupaten/kota yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dinamika pembangunan nasional, Perubahan arah pembangu pembangunan nan berdasarkan aspirasi masyarakat. masyarakat. Perkembangan paradigma pemikiran, pemikiran, teknologi, dan penemuan sumber daya alam. Perkembangan c. Kond Kondis isii aktu aktual al pema pemanf nfaa aata tan n ruan ruang, g, minimal minimal meliputi data dan informasi sejak RTRW ditetapkan sampai dengan saat dilakukannya peninjauan kembali, yang di antaranya: antaranya: Data program dan penganggar penganggaran an sektor terkait, dalam rangka perwujudan rencana tata ruang. pemanfatan ruang di lapangan. Peta-peta kondisi aktual pemanfatan menggambarkan kondisi kondisi aktual pemanfaatan ruang, yang antara lain meliputi neraca penatagunaan penatagunaan tanah, hasil audit Data-data yang menggambarkan tata ruang, serta pelaporan oleh masyarakat. Sedangkan dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis dimana peninjauan kembali kembali dilakukan lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, maka data dan informasi yang dikumpulkan menambahkan: menambahkan: a. Benc Bencan ana a alam alam besa besarr, yang antara lain meliputi data dan informasi terkait: Cakupan lokasi kawasan/wilayah (peta dan deskripsi) terjadinya bencana alam beserta seluruh kawasan yang terkena dampak. Data jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, serta kerusakan sarana dan prasarana. bencana alam. Besaran dampak sosial ekonomi yang diakibatkan terjadinya bencana untuk relokasi (jika dibutuhkan). Alternatif kebutuhan ruang untuk b. Peruba Perubahan han batas batas teritor teritorial ial negara negara/ba /batas tas wilaya wilayah h daerah daerah yang yang antara lain meliputi: perundangan/dasar hukum perubahan batas teritorial negara/batas wilayah daerah. Peraturan perundangan/dasar batas. Deskripsi dan peta delineasi/peta perubahan batas. Selain data tambahan sebagaimana di atas, peninjauan kembali yang dilakukan lebih dari 1 kali dalam 5 tahun juga tetap harus dilengkapi dengan data dinamika pembangunan dan kondisi aktual pemanfaatan ruang sebagaimana untuk pengkajian kembali yang dilakukan 1 kali
•
Tahap ahap Peny Penyusu usunan nan Matri Matriks ks Keses Kesesuai uaian an Matriks Matr iks Dinami Dinamika ka Pemba Pembangunan ngunan (cont (contoh) oh) No (1)
1
Dinamika Pembangunan (2) Adan danya kebut ebutu uhan dan potensi potensi pembangu pembangunan nan PLTS dengan kapasitas sebesar 50 MW di Kabupaten X
Kondisi Saat Penyusunan RTRW (3)
Keterangan (4)
Indikasi Dampak Perubahan terhadap Muatan RTRW (5)
Belum Belum ada pertimba pertimbangan ngan pemb pemban angu guna nan n PLTS PLTS 50 MW di Kabupaten X
Juga tertuang dalam Perpres RTRW Nasional
Mempenga Mempengaruhi ruhi perubahan perubahan rencana rencana struktur ruang, yaitu pada rencana jaringan prasarana prasarana energi energi
2 n
Matr Ma trik ikss Ko Kondi ndisi si Akt Aktua uall Pe Pema manf nfaa aata tan n Rua Ruang ng (c (con onto toh) h) No
Indikasi Program Lima Tahunan
(1)
1
(2)
Realisasi Program
Keterangan Terkait Realisasi Pr P rogram
(3)
(4)
Perwujudan rencana struktur ruang Pemba Pembangu ngunan nan jalan jalan arteri arteri prime primerr Pem Pemban bangun gunan jala alan arteri teri pri primer yan yang Ruas Ruas atau lokasi pembangun pembangunan an jalan jalan dilak ilaks sanaka akan pada ada rua ruas yan yang menghubungkan Kabupaten A dan B tidak sesuai dengan rencana tata ruang menghubungkan Kabupaten B dan C
2
B
n
C
Perwujudan rencana pola ruang 1
A
2
B
n
C
Perwujudan rencana kawasan strategis 1
A
2
B
Lampiran:: Lampiran TATA CARA EVALUASI PELAKSANAAN PK RTRW •
Kualit Kualitas as RTRW RTRW
Kelen Ke lengk gkapa apan n dan keda edalam laman an mua muatan tan RTR RTRW W (co (conto ntoh) h) No.. No
Mua Mu ata tan n RTRW RTRW Nas Nasio iona nal/ l/Pr Prov ovin insi si/K /Kab abup upa aten
(1)
(2)
1
2
Kelengkapan Ada
Tidak
Kedalaman Cukup
(3)
Kurang (4)
Catatan Evaluasi (5)
TUJUAN, KEBIJAKAN KEBIJAKA N DAN STRATEGI PENATAAN PENATAAN RUANG 1.1.
Tujuan penataan penataan ruang
√
√
-
1.2.
Kebijakan Kebijakan penataan penataan ruang
√
√
-
1.3.
Strategi Strategi penataan penataan ruang
RENCANA RENCAN A STRUKTUR RUANG WILAYAH WILAYAH 2.1.
Sistem Sistem pusat pelayanan pelayanan 2.1. 2.1.1. 1.
Sist Sistem em perk perkot otaan aan a
PKN
b
PKW
c
PKL
d
PKSN
Lampiran
…
(lanjutan) •
Kuali Kualitas tas RTRW RTRW … (lanjutan)
Kualitas Kual itas Data (conto (contoh) h) Kelengkapan No.
Jenis Data Ada/ Lengkap
Tidak ada/ Tidak Lengkap (3)
Relevansi dengan Kondisi Saat Ini
(1) 1. 2.
(2) Data wilayah administrasi Data fisiografis
√
√
√
√
3.
Data kependudukan
√
4.
Data ekonomi dan keuangan Data ketersediaan prasarana dan sarana dasar Data penggunaan lahan Data peruntukan ruang Data daerah rawan bencana Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1:1.000.000 untuk RTRW nasional; 1:250.000 untuk RTRW provinsi; 1:50.000 untuk RTRW kabupaten; 1:25.000 untuk
5. 6. 7. 8.
9.
Catatan Evaluasi
Masih Relevan Perlu Updating Updating (4)
√
(5) Data kependudukan time series perlu di-update karena akan sangat berpengaruh terhadap analisis trend dan proyeksi kependudukan sebagai salah satu dasar penyusunan rencana penyediaan sarana dan parasarana serta peruntukan ruang
Lampiran •
…
(lanjutan)
Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan
Kesesuaian dengan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan (contoh) No.
Peraturan Pe Perundang-undangan
Muatan RTRW (1)
(2) UU No. 26 tahun 2007 tentang
1.
Penataan Ruang
Kesesuaian
Muatan Pengaturan yang terkait dengan
Catatan Kesesuaian Sesuai
(3) (Sudah jelas)
Tidak Sesuai (4)
(5) -
√
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No. 01 2.
tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.
Dst.
Perlu penyesuaian muatan dalam rangka
Pengaturan Pengaturan terkait
integrasi dan keterkaitan
Rencana Zonasi Wilayah √
Pesisir dan PulauPulau Kecil (RZWP3K)
pengaturan ruang sebagaimana diatur dalam RTRW dan RZWP3K
Lampiran •
…
(lanjutan)
Pelaksa Pelaksanaan naan Pemanf Pemanfaat aatan an Ruang Ruang
a. Jeni Jeniss dan dan besa besara ran n pela pelaks ksan anaa aan n pema pemanf nfaa aata tan n ruang ruang Jenis kesesuaian pemanfaatan ruang dievaluasi dengan tujuan untuk melihat apakah program yang sudah dilakukan sudah sesuai atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang dinyatakan sesuai jika: 1) jenis program yang dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam rencana dan indikasi program; 2) lokasi realisasi program sesuai dengan yang tertuang dalam rencana dan indikasi program. Besara Besaran n pelaks pelaksanaa anaan n pemanf pemanfaat aatan an ruang ruang perlu perlu dihitun dihitung g dalam dalam rangka rangka menget mengetahui ahui seber seberapa apa besar besar kesesu kesesuaian aian pelaksanaan pemanfaatan ruang. Besaran kesesuaian pemanfaatan ruang hanya dihitung berdasarkan target capaian program 5 tahunan, bukan sampai dengan akhir tahun perencanaan. b. Dampak Dampak ketidaks ketidaksesuai esuaian an pemanfaa pemanfaatan tan ruang Yang dimaksud dampak ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di sini adalah efek/akibat/pengaruh yang disesbabkan oleh terjadinya ketidaksesuain ketidaksesuain pelaksanaan pemanfaatan ruang yang meliputi dampak sosi al, ekonomi, dan lingkungan. Dampak-dampak ini terdiri atas dampak yang menguntungkan atau pos itif (jika ada) dan merugikan, yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam besaran dampaknya, yaitu: Berskala lingkungan lingkungan (desa/kelurahan (desa/kelurahan sampai kecamatan); kecamatan); kabupaten/kota; Berskala kabupaten/kota; regional yaitu provinsi atau lintas lintas kabupaten/kota; kabupaten/kota; Berskala regional Berskala nasional.
Lampiran •
…
(lanjutan)
Pelak Pelaksan sanaan aan Pemanf Pemanfaat aatan an Ruang Ruang … (lanjutan) Jenis dan Besaran
No.
(1)
1
2
n
Indikasi Program Lima Tahunan
(2 ) PKL di Kecamatan A dan B Jalan Arteri Primer yang menghubungka n Kabupaten A dan B (km) C
Unit (Luas/ panjang/ jumlah/vo lume/ dll)
Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana
Realisasi Rencana
Tidak Sesuai Realisasi Sesuai
(3)
Belum Terealisasi/ Selisih
(4 ) (5) Rencana struktur ruang 2
-
100 %
-
18
√
8
10
4 4%
(-) berskala nasional
A B C A B
(7 )
√
Rencana penetapan kawasan strategis 1 2
(6 )
2
Rencana pola ruang 1 2 n
Dampak Persentase Ketidaksesua Keteran Realisasi ian gan Pemanfaata Pemanfaata n Ruang n Ru Ruan ang g
(8 (8)
-
Lampiran: Tata Cara Penilaian Pelaksanaan PK RTRW
Tata Cara dan Contoh Perhitungan dalam Peninjauan Kembali dengan Model Kuantitatif
Tahapan Penilaian dilakukan dengan dengan model kuantitatif Penilaian Aspek
Rekapitulasi Hasil Penilaian per Aspek
ASPEK KUALIT KUALITAS AS RTRW Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW Kualitas Data RTRW ASPEK KESESUAIAN DENGAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
Nilaii 3 Nila Nilai Nil ai 1,5 Nila Ni laii 0
= = =
Nila Ni laii 3
=
Nila Ni laii 0
=
Rekapitulasi Hasil Penilaian Keseluruhan
Revisi Tidak Revisi
BAIK, jika kelengk kelengkapan apan ada dan kedalaman kedalaman cukup cukup KURANG KURANG BAIK, jika kelengk kelengkapan apan ada namun kedalama kedalaman n kurang kurang BURUK BURUK,, jika jika kele kelengk ngkapa apan n tidak tidak ada (untuk (untuk muatan muatan/su /sub b muatan muatan yang seharusnya ada) dan secara otomatis kedalamannya kurang (tidak ada) SESUA SESUAI, I, jika jika tidak tidak ada perbedaa perbedaan/p n/peru erubaha bahan n peratu peraturan ran perunda perundangngundangan yang seharusnya diacu/terkait dengan muatan RTRW TIDAK SESUAI, SESUAI, jika muatan RTRW RTRW tidak sesuai/tidak mengacu peraturan peraturan perun perunda dangng-un undan danga gan n baru baru/y /yan ang g menga mengala lami mi perub perubaha ahan, n, diman dimana a peratu peraturan ran perunda perundang-u ng-undan ndangan gan tersebu tersebutt seharus seharusny nya a diacu/t diacu/terk erkait ait dengan muatan RTRW
Tata Cara … (lanjutan) (lanjutan)
ASPEK PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG Jenis dan Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Nilai Ni lai 3
=
Nilai 0
=
Nila Ni laii 3
=
Nilai 2 Nilai 1 Nilai 0
= = =
Nila Ni laii 3
=
Nilai 2 Nilai 1
= =
Nilai 0
=
SESUAI, jika jika terealisasi sesuai arahan dalam rencana dan indikasi program TIDAK TIDAK SESUAI, SESUAI, jika jika jenis progra program m yang yang direalis direalisasik asikan an di lapang lapangan an tidak tidak sesuai, lokasi tidak sesuai, atau tidak ada pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam rencana dan indikasi program SANGAT SANGAT TINGGI/KESESUAIAN TINGGI/KESESUAIAN SEMPURNA, jika jika realisasi adalah 75% 100% SEDANG, SEDANG, jika realisasi realisasi adalah 50% – <75% RENDAH, RENDAH, jika realisasi realisasi adalah adalah 25% – <50% SANGAT SANGAT RENDAH/TIDAK ADA KESESUAIAN, jika realisasi adalah 0% – <25% Dampak negatif negatif berskala berskala LINGKUNGAN LINGKUNGAN (desa/kelurahan (desa/kelurahan sampai sampai kecamatan) atau tidak ada indikasi dampak negatif atau menunjukkan kecenderungan dampak positif Dampak negatif berskala KABUPA KABUPATEN/KOT TEN/KOTA Dampak Dampak negatif negatif berskala berskala REGIONAL REGIONAL yaitu yaitu provinsi provinsi atau lintas lintas kabupaten/kota Dampak Dampak negatif negatif berskala berskala NASIONAL NASIONAL atau lintas lintas provinsi provinsi
Rekapit Rekapitulas ulasii Penilai Penilaian an Peninj Peninjauan auan Kembali Kembali RTRW dengan Metode Kuantitatif Aspek Penilaian 1. Kualita Kualitass RTRW 2. Kesesuaian Peratur Peraturan an Perundang-undang Perundang-undangan an 3. Pelaksa Pemanf Pem anfaata aata Ruan
Nilai Bobot (%) 30 30 40
Jika Nilai Akhir ≥ 85= RTRW dinyatakan berkualitas BAIK (RTRW TIDAK DIREVISI ) Jika Nilai Akhir <85= RTRW dinyatakan
Tata Cara … (lanjutan) (lanjutan)
Contoh Penilaian
–
REKAP ASPEK
Rekap Aspek Kualitas, Kesahihan dan Simpangan No
Aspek
Nilai Akhir
Bobot
Perkalian Bobot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5= 3x4)
2,2
30
66
2
30
60
2,02
40
80,80
Total
6,18
100
206,80
Rata-rata Nilai Penilaian Akhir PK RTRW
2,06
1
Kualitas RTRW
2
Kesesuian Terhadap Peraturan Per-UU-an
3
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
68,93
Nilai akhir penilaian peninjauan kembali RTRW adalah 68,93 sehingga menghasilkan rekomendasi RTRW DIREVISI. DIREVISI.
Tata Cara dan Contoh Perhitungan dalam Peninjauan Kembali dengan Model Kualitatif
Kriteria Penilaian PENGKAJIAN
EVALUASI
PENILAIAN
Kualitas RTRW
Baik/Kurang Baik/Buruk
Keses Kesesuai uaian an denga dengan n perUU perUUan an
Sahih/ Sahih/Tid Tidak ak Sahih Sahih
Dinamika pembangunan
Simpangan pemanfaatan ruang
Kriteria Penilaian – Penilaian – Aspek Aspek Kualitas Kualitas RTRW RTRW
Pelaksanaan pemanfaatan ruang Tinggi/Rendah
Sub Aspek: Aspek: Kelengkap Kelengkapan an dan Kedalaman Kedalaman Muatan Muatan RTRW RTRW
Hasil Has il Pe Penil nilaia aian n
Krit Kr iteri eria a Mi Minim nimal al Yang Har Harus us Dipe Dipenuh nuhii
Baik
1. Muatan Muatan RTRW lengkap sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan dan pedoman penyusunannya penyusunannya 2. Memiliki tingkat kedalaman yang baik, ditunjukkan dengan diikutinya seluruh kriteria dan analisis yang harus dilakukan sebagaimana diamanatkan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan perundang-undangan dan pedoman penyusunannya penyusunannya 3. Muatan RTRW masih dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan yang meliputi perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan
Kurang Kur ang bai baik k
1. Muatan RTRW lengkap sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan dan pedoman penyusunannya penyusunannya 2. Memiliki tingkat kedalama kedalaman n yang kurang baik, ditunjukk ditunjukkan an dengan dengan tidak diikutinya diikutinya seluruh seluruh kriteria kriteria maupun maupun kurangnya analisis yang seharusnya dilakukan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunannya 3. Muatan RTRW sudah tidak mampu mampu mengakomodir mengakomodir perubahan kebijakan kebijakan atau dinamika pembangunan pembangunan
Buruk
1. Muatan RTRW tidak lengkap, yaitu tidak mencantumkan mencantumkan seluruh muatan yang diamanatkan peraturan peraturan perundangperundangundangan dan pedoman penyusunannya 2. Memiliki tingkat kedalaman yang buruk, ditunjukkan dengan diikutinya seluruh kriteria dan analisis yang harus dilakukan sebagaimana diamanatkan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan perundang-undangan dan pedoman penyusunannya penyusunannya 3. Muatan RTRW sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan yang meliputi perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan
Tata Cara … (lanjutan) (lanjutan)
Kriteria Penilaian – Penilaian – Aspek Kualitas
Sub Aspek: Kualitas Data
Hasil Penilaian
Kriteria Minimal Yang Harus Dipenuhi
Baik
1.
Data Data yang ang
digu diguna nak kan seba sebag gai dasa dasarr
penyu enyusu suna nan n
RTRW RTRW leng lengk kap
sebaga sebagaiman imana a diamana diamanatka tkan n oleh peratu peratura ran n perunda perundangng-unda undanga ngan n dan pedoman penyusunannya penyusunannya 2.
Seluru Seluruh h data yang digunak digunakan an masih relev relevan an dan tidak perlu dilaku dilakukan kan pemutakhiran
Kurang Kur ang bai baik k
1.
Da Data yang ang
digu diguna nak kan seba sebag gai dasa dasarr
penyu enyusu suna nan n
RTRW RTRW leng lengk kap
sebaga sebagaiman imana a diamana diamanatka tkan n oleh peratu peratura ran n perunda perundangng-unda undanga ngan n dan pedoman penyusunannya penyusunannya 2.
Seba Sebagia gian n data data yang yang digun digunak akan an dalam dalam penyu penyusun sunan an RTRW RTRW sudah sudah tidak tidak relevan dan perlu dilakukan pemutakhiran karena akan mempengaruhi kualitas analisis dan output yang dihasilkan
Buruk
1.
Data yang digunakan digunakan sebagai sebagai dasar penyusunan penyusunan RTRW tidak lengkap lengkap atau tidak sesuai sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan dan pedoman penyusunannya
2.
Sebagia Sebagian n besar atau seluruh seluruh data data yang digunakan digunakan dalam dalam penyusu penyusunan nan RTRW sudah tidak relevan dan perlu dilakukan pemutakhiran karena akan berdampak pada buruknya kualitas analisis dan output yang dihasilkan
Tata Cara … (lanjutan) (lanjutan)
Kriteria Penilaian – Penilaian – Aspek Aspek Kesesu Kesesuaian aian dengan dengan Peraturan Peraturan Perundang Perundang-unda -undanga ngan n
Hasil Penilaian
Kriteria Minimal yang Harus Dipenuhi
Sesuai
1.
Muatan Muatan RTRW sudah konsisten konsisten dengan dengan seluruh muatan muatan rencana rencana tata ruang yang ada di atasnya
2.
Muatan Muatan RTRW sudah sesuai sesuai dengan dengan seluruh seluruh peratur peraturan an perundangperundang-und undang angan an yang yang terkait atau berpengaruh terhadap RTRW
3.
Muatan Muatan RTRW masih sesuai sesuai dan sejalan dengan kebijak kebijakan an pemerintah pemerintah yang yang baru yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
4.
Penyusunan Penyusunan dan penetapan penetapan RTRW RTRW didasarka didasarkan n pada proses proses dan prosedur prosedur sebagaimana sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
Tidak Tid ak ses sesuai uai
1.
Muat Muatan an RTRW RTRW tidak tidak konsis onsiste ten n terh terhad adap ap muat muatan an renc rencan ana a tata tata ruan ruang g yang yang ada di atasnya, yang diakibatkan adanya revisi terhadap muatan rencana tata ruang yang ada di atasnya
2.
Muatan Muatan RTRW tidak tidak sesuai sesuai dengan dengan peratura peraturan n perundang-u perundang-undanga ndangan n yang terkait terkait atau atau berpengaruh berpengaruh,, diakibatkan diakibatkan adanya adanya perubahan perubahan peraturan peraturan perundang-und perundang-undangan angan yang berlaku
3.
Muatan Muatan RTRW tidak tidak sesuai dengan dengan kebijak kebijakan an pemerintah pemerintah yang yang baru yang yang ditetapkan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
4.
Peny Penyusu usunan nan dan dan pene peneta tapan pan RTRW RTRW tidak tidak didasa didasark rkan an pada pada prose prosess dan dan prose prosedu durr sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
Tata Cara … (lanjutan) (lanjutan) Kriteria Penilaian – Penilaian – Aspek Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Pelaksanaan
Hasil
Pemanfaatan Ruang Penilaian Jenis
dan
besaran
Tinggi
Kriteria Minimal yang Harus Harus Dipenuhi 1.
Realisa Realisasi si kesesu kesesuaian aian pemanfaa pemanfaatan tan ruang sebagaima sebagaimana na tertuan tertuang g dalam dalam
kesesuaian
indikasi program lima tahunan sama dengan atau lebih dari 50% dari
pemanfaa pema nfaatan tan ruang
rencana yang telah ditetapkan 2.
Belum terlaksan terlaksananya anya progr program am karena karena terdapatn terdapatnya ya kendala kendala pembiay pembiayaan aan atau atau masal masalah ah lain lain yang yang meru merupak pakan an pengh pengham amba batt reali realisas sasii progr program am sehi sehing ngga ga
reali ealisa sasi si
prog progrram
meng mengal alam amii
kemun emundu durran, an,
misa misaln lnya ya
dilaksanakan pada tahap selanjutnya
Rendah
1.
Realisa Realisasi si kese kesesuai suaian an pema pemanf nfaat aatan an ruang ruang sebagai sebagaiman mana a tertua tertuang ng dalam dalam indikasi program lima tahunan kurang dari 50% dari rencana yang telah ditetapkan
2.
Terdapat erdapat program program yang dilaksan dilaksanakan akan namun namun tidak sesuai sesuai dengan dengan arahan arahan pema pemanf nfaa aata tan n ruan ruang g baik baik dari dari sisi sisi jeni jeniss prog progra ram m maup maupun un loka lokasi si pelaksanaan
Dampak
Kecil
1.
ketidaksesuaian
Adanya Adanya dampak lingkungan lingkungan dan/atau dan/atau sosial-ekon sosial-ekonomi omi yang berskala berskala kecil, kecil, yaitu dampak kepada individu maupun lingkungan lokal setempat
pelaksanaan
2.
pemanfaa pema nfaatan tan ruang
Tidak memberikan memberikan dampak dampak ikutan ikutan negatif negatif terhadap terhadap lingkungan lingkungan yang yang ada di sekitarnya maupun skala yang lebih besar
Besar
1.
Adan Adanya ya dampa dampak k lingk lingkun unga gan n dan/ dan/at atau au sosialsosial-ek ekono onomi mi yang yang bers berska kala la minimal wilayah
2.
Memb Member erik ikan an damp dampak ak ikut ikutan an nega negati tiff terh terhad adap ap wila wilaya yah h yang yang ada ada di
Tata Cara … (lanjutan) (lanjutan)
Tipologi Tipologi Penilai Penilaian an Peninjaua Peninjauan n Kembali Kembali RTRW RTRW Secara Secara Kualit Kualitati atif f No
Kualitas
Kesesuaian dengan Peraturan Per-UU-an
Kesesuaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Keterangan
1
Baik
Sesuai
Rendah
REVISI
2
Baik
Sesuai
Tinggi
TIDAK REVISI
3
Baik
Tidak Sesuai
Rendah
REVISI
4
Baik
Tidak Sesuai
Tinggi
REVISI
5
Kurang Baik
Sesuai
Rendah
REVISI
6
Kurang Baik
Sesuai
Tinggi
TIDAK REVISI
7
Kurang Baik
Tidak Sesuai
Rendah
REVISI
8
Kurang Baik
Tidak Sesuai
Tinggi
REVISI
9
Buruk
Sesuai
Rendah
REVISI
10
Buruk
Sesuai
Tinggi
REVISI
11
Buruk
Tidak Sesuai
Rendah
REVISI
12
Buruk
Tidak Sesuai
Tinggi
REVISI
Tata Cara Perhitungan Perubahan Besarnya Materi Revisi
PROSES REVISI RTRW Perhitungan besarnya perubahan materi dihitung melalui perkalian antara nilai tingkat peru peruba baha han n dang dangan an bobo bobott masi masing ng-m -mas asin ing g mate materi ri deng dengan an nila nilaii tingk tingkat at perub perubah ahan an sebagai berikut: • • •
Materi berubah total Materi berubah sebagian Materi tidak berubah
Nilai : Nilai : Nilai :
1 0,5 0
Tabel Ketentuan Bobot Masing-Masing Muatan Materi dalam RTRW KETERANGAN NO
MUATAN RTRW
BOBOT MATERI
1.
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
15,00%
2.
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
40,00%
3.
RENCANA POLA RUANG
20,00%
4.
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
5.
ARAHAN PEMANFAAT PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN
10,00%
6.
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
10,00%
1.
perubahan ≤ 20% 20%
5,00%
perub erubah ahan an perat eratu uran ran per-U er-UU U-an -an
(bobot materi X nilai tingkat perubahan)
TERIMA KASIH
