PELUANG DAN TANTANGAN ILMU EKONOMI ISLAM: HARI INI DAN YANG AKAN DATANG 1 Oleh: Khairunnisa Musari 1. PENGANTAR
Rancang bangun ilmu ekonomi Islam menggunakan Al-Qur’an Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Sunnah sebagai pondasi. Al-Qur’an Al-Qur’an adalah kalamullah yang menjadi sumber ilmu pertama dan utama dalam melakukan studi normatif. Dalam ilmu ekonomi Islam, Al-Qur’an Al-Qur’an adalah permulaan dari segala ilmu pengetahuan. Pengetahuan dalam Al-Qur’an Al-Qur’an memiliki kebenaran mutlak yang telah mencakup segala kehidupan secara komprehensif dan karenanya tidak dapat dikurangi dan ditambah. Namun demikian, Al-Qur’an Al-Qur’an pada dasarnya tidak selalu menyampaikan pengetahuan yang praktis, tetapi lebih banyak pada prinsip atau norma atau kaidah umum. Nabi Muhammad SAW yang kemudian menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur’an Al-Qur’an tersebut tersebut ke dalam tataran implementasi. Oleh karena itu, berikutnya As-Sunnah yang merupakan perkataan dan perbuatan serta diamnya Nabi Muhammad SAW menjadi sumber ilmu kedua dalam studi ilmu ekonomi Islam. Sebagai muslim, kita harus meyakini bahwa ilmu ekonomi Islam dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan perekonomian. Namun harus diakui, ilmu ekonomi Islam saat ini belum mampu menjawab sepenuhnya berbagai persoalan ekonomi dunia dan nasional. Sebagai bidang ilmu baru dalam kurikulum pendidikan tinggi formal, ilmu ekonomi Islam saat ini masih dalam tahap ‘pencarian’ pencarian’ guna kristalisasi diri karena ‘terlahir’ terlahir’ di tengah sistem ekonomi mainstream. mainstream. Meskipun ekonomi Islam sudah mulai diimplementasikan di sedikit negara dan juga komunitas-komunitas tertentu, namun ekonomi Islam masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar pada tataran tertentu. Keberadaan ekonomi Islam tidak cukup dengan hanya membeberkan fakta-fakta historis dengan berbagai filosofi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, perumusan teori dan praktek ekonomi Islam kontemporer memerlukan rekonstruksi teori dan praktek ekonomi mainstream. mainstream. Berikut ini sejumlah artikel yang telah dimuat di media massa yang mencoba menampilan berbagai sisi peluang dan tantangan ekonomi Islam saat ini dan yang akan akan datang. 1.1 Ekonomi Syariah, New Intitutional Economics?2
Ketika krisis keuangan global melanda dunia, salah satu pemikiran yang mengemuka di kalangan para ekonom adalah apakah penerapan sistem ekonomi syariah merupakan solusi bagi masalah ini dan apakah ekonomi syariah akan menjadi paradigma baru yang menggantikan sistem ekonomi kapitalis. Bagi sejumlah ekonom, krisis global yang tengah terjadi saat ini merupakan pembuktian lemahnya sistem ekonomi kapitalis sekaligus menjadi momentum kebangkitan Makalah ini disampaikan dalam Short Course of Islamic Economic yang diselenggarakan oleh Morning Shine LAZ Shine LAZ Rumah Itqon Zakat Infak (RIZKI) pada 15 Maret 2016 di Gedung RIZKI, Jl. Karimata 25B, Jember. 1
Artikel pribadi yang ditulis bersama Rifki Ismal, Mahasiswa S3 Islamic Banking and Finance, Finance, Durham University, UK, (saat ini menjadi Peneliti Senior Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia) dan dimuat di Harian Republika, 24 Januari 2009. 2
2
ekonomi syariah. Fenomena ini jika dikaji dengan pendekatan konsep new institutional economics (NIE), economics (NIE), maka pandangan tersebut mendekati kebenaran. 4 Elemen NIE Secara teoretis, NIE adalah suatu konsep yang memaparkan kriteria atau syarat untuk membangun suatu paradigma sistem ekonomi baru yang setidaknya terdiri dari empat elemen. Elemen pertama, budaya adalah cara berpikir, perasaan, kecenderungan, dan perilaku individu atau kelompok masyarakat. Budaya antara lain dipengaruhi oleh pengetahuan, kondisi sosial politik, politik, dan komunikasi. komunikasi. Jika ingin menghadirkan suatu suatu paradigma baru, maka diperlukan penyesuaian (perubahan) budaya. Elemen kedua, institusi adalah keberadaan peraturan atau regulasi, dukungan pemerintah, dan sistem peradilan. Elemen ini mencakup ada tidaknya institusi publik di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Ahmed, Habib, 2008). Dikaitkan dengan pengembangan ekonomi syariah di tanah air, kehadiran undang-undang (UU) Perbankan Syariah pada April 2008 lalu merupakan pengukuhan terhadap pilar institusi dalam ekonomi syariah. Hal ini kian menguat dengan berkembangnya lembaga pendukung lain seperti sistem peradilan untuk perbankan syariah, sistem pendidikan yang mengajarkan ekonomi/perbankan syariah, legalisasi UU Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), cetak biru pengembangan perbankan syariah, peraturan Bapepam untuk perusahaan pembiayaan syariah, dan lainnya. Elemen ketiga, organisasi adalah suatu alat yang diciptakan individu/sekelompok masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, Indonesia boleh dikatakan telah berhasil mengembangkan bank syariah, asuransi syariah, sukuk, dan perusahaan pembiayaan syariah dengan baik. Rata-rata pertumbuhan aset, simpanan, dan pembiayaan bank syariah lebih dari 50 persen sepanjang 2000-2008. Hal ini sekaligus menjadi salah satu bukti empirik selain jumlah bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga syariah lainnya yang terus bertambah setiap tahun. Beberapa Beber apa perguruan tinggi ternama pun telah membuka jurusan/fakultas ekonomi/perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang ini yang setiap tahun semakin bertambah. Elemen keempat, pasar adalah keberadaan tempat/media untuk melakukan transaksi, termasuk unsur-unsur penunjangnya seperti teknologi, infrastruktur, dan instrumen pasar keuangan. Dalam konteks ini, ekonomi syariah di Indonesia masih dalam tahap pengembangan karena pasar uang syariah di Indonesia masih sangat terbatas. Selain itu, ketergantungan perbankan syariah kepada pasar uang syariah masih minim karena aktifitas pembiayaan yang cukup tinggi dengan tingkat pembiayaan bermasalah (non performing financing) financing) yang rendah dan penarikan dana oleh deposan yang masih terkendali. Namun demikian, tuntutan pengembangan pasar keuangan syariah ke depan merupakan suatu keharusan seiring dengan semakin berkembangnya industri ini. Menuju Paradigma Ekonomi Baru Untuk menjawab apakah ekonomi syariah di Indonesia akan menjadi paradigma baru atau minimal alternatif bagi ekonomi konvensional, maka pendekatan NIE menunjukkan arah yang demikian. Kondisi Indonesia saat ini menyiratkan penerimaan masyarakat yang cenderung meningkat meski pengaruh sistem ekonomi konvensional masih dominan. Tentu saja untuk
3
membangun elemen budaya, khususnya menciptakan masyarakat yang sharia-based, merupakan suatu pekerjaan rumah tersendiri. Namun demikian, dengan semakin maraknya negara-negara di Eropa melakukan restrukturisasi perbankan dan keuangan syariah, hal ini sejatinya semakin menguatkan kiprah dan penerimaan masyarakat internasional terhadap institusi ekonomi syariah. Beberapa negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Malaysia, bahkan yang berpenduduk muslim minoritas seperti China, Jepang, Korea, dan Inggris telah dengan cepat mempersiapkan elemen institusi untuk mendukung penciptaan sistem perbankan dan keuangan syariah. Dalam hal organisasi, pengembangan ekonomi syariah, utamanya bank syariah, juga menunjukkan kinerja yang semakin baik. Berbagai Ber bagai pembenahan telah dilakukan, khususnya yang terkait dengan manajemen risiko, peningkatan kualitas pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan sumber daya insani. Semua ini dimaksudkan untuk mengimbangi pertambahan institusi perbankan dan keuangan syariah baru. Terakhir, perlahan namun pasti, pasar dari industri syariah terus menunjukkan peningkatan seiring kebutuhan transaksi berbasis syariah yang semakin tinggi. Kondisi ini semakin kondusif dengan kesadaran otoritas pasar keuangan, regulator perbankan, dan pelaku pasar yang semakin baik. Hal ini tercermin dengan semakin intensifnya koordinasi masing-masing pihak yang kian memacu perkembangan pasar industri perbankan dan keuangan syariah di tanah air. Secara keseluruhan, ekonomi syariah sebagai sebuah paradigma baru berdasarkan konsep NIE telah meletakkan pondasinya di Indonesia. Harus diakui, terlalu dini jika kita meminta pengambil kebijakan menerapkan sistem ekonomi ini. Banyak sekali kendala dan pekerjaan rumah yang masih harus kita siapkan. Berapa lama proses tersebut berlangsung, tentunya berpulang kepada usaha kita bersama. Pada saatnya nanti, tanpa harus memaksa, ekonomi syariah akan menjadi pilihan jika para pelaku di dalamnya dapat membuktikan kebaikan dari sistem ini. Wallahu’alam bish showab. 1.2 Reorientasi Target Bank Syariah 3
Untuk memacu pertumbuhan bank syariah, Bank Indonesia (BI) menargetkan pangsa aset bank syariah sebesar 5 persen pada akhir 2008. Menjelang akhir semester I 2008, pangsa pasar bank syariah belum mampu melampaui setengah target tersebut. Menyikapi hal tersebut, ke depan, BI perlu melakukan muhasabah dan mereorientasi target. Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah kini tinggal menunggu rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan. Beberapa penyesuaian harus segera dilakukan BI terhadap sejumlah peraturannya agar bisa kompatibel dengan UU tersebut. Diperkirakan ada sekitar 26 peraturan BI (PBI) yang harus disesuaikan dengan Rancangan UU (RUU) Perbankan Syariah. Berkenaan dengan itu, fokus BI tampaknya akan banyak diserap oleh sejumlah pekerjaan guna merevisi PBI. Ada 5 ketentuan yang ada di RUU Perbankan Syariah yang belum diatur dalam PBI. Karenanya, jika target pangsa pasar bank syariah 5 persen tidak tercapai tahun ini, hal tersebut boleh jadi harus dimaklumi. Namun demikian, hikmah
Artikel pribadi yang dimuat di Harian Republika, Republika, 18 Juni 2008.
3
4
terbesar dari keadaan ini adalah hadirnya kesempatan bagi BI untuk bermuhasabah dan mereorientasi target bank syariah. BI dan Target-Targetnya Tahun 2008 memang merupakan tahun terakhir dalam Fase Memperkuat Struktur Industri Perbankan Syariah, sekaligus tahun awal dalam Fase Memenuhi Standar Keuangan dan Kualitas Pelayanan Internasional. Fase-fase tersebut merupakan rangkaian implementasi dan prioritas inisiatif-inisiatif strategis dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia 2002-2011. Untuk 2008 , BI meyakini industri bank syariah masih menikmati periode ‘high growth’. Oleh karena itu, BI mematok pangsa aset 5 persen sebagai direction dan direction dan anchor anchor bagi bagi industri perbankan syariah. Dalam program akselerasinya tahun ini, BI menerbitkan sejumlah kebijakan lanjutan. Dengan berbagai kebijakan tersebut, BI memproyeksikan pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan selama 2008 mampu mencapai masingmasing sebesar Rp 91,6 triliun, Rp 73,3 triliun, dan Rp 68,9 triliun. Lebih jauh, angka-angka yang dipatok BI memang bukanlah sesuatu yang mustahil meskipun sebenarnya cukup sulit dicapai. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi dari berbagai target tersebut adalah mewaspadai efek samping dari target tersebut. Hal ini mengingat, sejumlah kelemahan fundamental dalam pengembangan perbankan syariah, utamanya dalam penyediaan sumber daya insani (SDI), masih belum teratasi. Celakanya, target-target yang ditetapkan BI berpotensi menjadi pemicu api dalam sekam. Reorientasi Target Memasyarakatkan syariah adalah langkah logis yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada. Dan untuk itu, edukasi merupakan keniscayaan. Perlu kerja keras agar banyak pihak memahami konsep ekonomi dan perbankan serta konsep syariah secara simultan dan terintegrasi. BI selaku otoritas, sangat berkepentingan untuk memasyarakatkan ekonomi syariah, secara eksternal maupun internal. Tanpa disadari, beberapa pihak memandang perbankan syariah sekedar lembaga bisnis komersil semata. Akibatnya, value yang value yang dibawa perbankan syariah terlupakan dan sekedar menjadi hiasan belaka. Ini tercermin dari target yang dipatok BI cenderung ‘bersahabat’ dengan halhal-hal komersial. Tuntutan atas ‘materi’ lebih dikedepankan daripada nilai-nilai moral yang diusung bank syariah. Oleh karena itu, penting dalam hal ini bagi BI untuk mereorientasi target bank syariah. Capaian keberhasilan harusnya mengedepankan pencapaian dalam mengusung nilai-nilai syariah. Harus diakui, pengetahuan dan pemahaman SDI yang kurang memadai atas label syariah yang diusung institusinya, kerap menimbulkan sejumlah penyimpangan dalam operasional bank syariah. Banyak bank bernafaskan syariah, namun masyarakat di dalamnya masih belum mampu memaknai konsep syariah. Padahal, konsep ‘God Corporate Governance’ (‘GCG‛) seharusnya menjadi senyawa yang meleburkan sikap jujur (shiddiq ( shiddiq), ), dapat dipercaya (amana (amanah), h), menyampaikan (tabligh (tabligh), ), pandai dan cerdas ( fathonah), fathonah), serta selalu konsisten (istiqomah (istiqomah)) dalam nilai-nilai yang dibawa bank syariah. Ketidakhati-hatian untuk mengejar target otoritas dapat menjadi mesin penghancur bisnis perusahaan. Yang paling menakutkan, label syariah sekedar menjadi alat untuk mengeduk keuntungan dan kepentingan. Dengan demikian, dalam program akselerasi bank syariah, yang harus dikejar bukanlah target-target materi. Capaian edukasi dalam upaya meningkatkan kuantitas dan
5
kualitas SDI serta tercapainya tingkat pemahaman menjadi parameter utama. Masyarakat sekaligus pelaku bank syariah perlu diberi edukasi yang tidak sekedar melulu mengandalkan aspek religius atau aspek ekonomis semata. Perlu adanya pendekatan yang obyektif, rasional, dan berwawasan ilmiah agar masyarakat terbuka dan dapat berpikir cerdas dan arif. Dalam hal ini, program akselerasi memang dibutuhkan, tapi bukan sebagai ‘karbit’ ataupun pemanfaatan momen semata untuk mengejar pasar. Nilai-nilai moralitas ‘GCG’ seharusnya menjadi diferensiasi dan keunggulan bagi bank syariah untuk masuk pada pasar yang begitu besar. Inilah pondasi kuat bagi bank syariah untuk tumbuh secara alamiah dan tidak perlu dibiakkan dengan target-target komersil, yang justru berpotensi mendegradasi nilai-nilai syariah. 1.3 Antara Stiglitz, Indonesia, dan Ekonomi Syariah 4
Ada benang merah antara Stiglitz, pemenang Nobel ekonomi 2001, dengan Indonesia dan ekonomi syariah. Melalui buku-bukunya, Stiglitz banyak mengungkap berbagai persoalan yang secara langsung dan tidak langsung dihadapi Indonesia. Melalui bukunya pula, terkuak pemikiran Stiglitz yang entah disadarinya atau tidak, memiliki sudut pandang yang sama dengan ekonomi syariah. Joseph E. Stiglitz adalah pemenang Nobel bidang ekonomi tahun 2001. Kemenangannya diraih atas penciptaan cabang teori baru yang disebut disebut The Economics of Information yang Information yang banyak mengulas dampak asimetri informasi. Teori ini merupakan pionir dalam konsep adverse selection selection dan moral hazard hazard yang saat ini menjadi pedoman bagi para teoritis dan analis kebijakan. Selain sebagai pemenang Nobel, Nobel, Stiglitz dikenal juga sebagai ekonom ‘kontroversial’. Stiglitz kerap membela kepentingan negara-negara dunia ketiga. Ia terkenal dengan kritiknya terhadap globalisasi, fundamentalisme ekonomi pasar, dan sejumlah lembaga internasional. Stiglitz dengan berani mengatakan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia telah menjadi alat bagi kepentingan Amerika Serikat (AS) untuk menekan negara-negara dunia ketiga melalui cengkeraman kapitalisme ekonomi. Publikasi Pandangan Stiglitz dalam setiap publikasinya menjadi penting karena ia pernah menjadi bagian penting dari perancang dan pemegang kebijakan AS. Stiglitz memotret kebijakan AS dalam mengelola agenda globalisasi. Buku-bukunya membuka mata dunia tentang bagaimana resep kebijakan IMF dan Bank Dunia yang berpengaruh besar pada ekonomi negara-negara berkembang ternyata tidak selalu benar. Stiglitz berpendapat, terpuruknya perekonomian di negara-negara berkembang banyak diakibatkan kepatuhan yang sangat kepada resep kebijakan Washington Consensus. Consensus. Untuk mengurai lebih dalam mengenai Washington Consensus , Stiglitz menulis Washington Consensus: Arah Menuju Jurang Kemiskinan (2002). Kemiskinan (2002). Washington Consensus menyatakan, Consensus menyatakan, kinerja perekonomian yang baik membutuhkan perdagangan bebas, stabilitas makro, dan penerapan kebijakan harga yang tepat. Sesungguhnya, butir-butir Washington Consensus tidak dapat begitu saja diterapkan dalam kebijakan ekonomi suatu negara. Adanya sejumlah negara yang mencapai keberhasilan pembangunan tanpa mengikuti sepenuhnya rekomendasi Washington Consensus merupakan Consensus merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan. Artikel pribadi yang dimuat di Harian Surabaya Post, Ouvre, 7 Juni 2009.
4
6
Dalam The Roaring Nineties Nineties yang diterjemahkan di Indonesia menjadi Dekade Keserakahan: Era 90-an dan Awal Petaka Ekonomi Dunia Dunia (2006), Stiglitz mengangkat dampak buruk kebijakan liberalisasi pasar yang menjadi konsekuensi sistem globalisasi, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Buku ini membongkar kemunafikan dan standar ganda kebijakan ekonomi AS yang didesakkan ke negara-negara berkembang dalam paket liberalisasi pasar perdagangan. Dalam buku ini, Stiglitz menegaskan pula keprihatinannya terhadap korupsi dan kolusi yang menjamur di negara-negara miskin dan berkembang akibat tingginya ketimpangan sosial. Dalam Making Dalam Making Globalizaton Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang lebih Baik (2006), Stiglitz mengulas berbagai problem serius yang diidap globalisasi yang mengakibatkan banyak ketimpangan. Stiglits menjadikan buku ini sebagai peta dalam mewujudkan globalisasi yang bermanfaat bagi semua bangsa-bangsa di dunia. Ia mengemukakan cara-cara baru yang radikal untuk mengatasi utang negara berkembang. Ia menyarankan reformasi sistem cadangan devisa global untuk mengatasi ketidakstabilan keuangan internasional. Ia membahas perdagangan, paten, pengelolaan sumber daya, pemanasan global, demokratisasi, hingga argumen tentang pentingnya reformasi lembagalembaga dunia. Dalam The Three Trillion Dollar War (2008), War (2008), Stiglitz bersama Linda J. Bilmes mengulas hitungan rinci biaya ekonomi dan manusia yang dikeluarkan AS untuk Perang Irak. Dengan jargon ekonomi tentang opportunity cost, cost, biaya yang dikeluarkan AS untuk membiayai perang akan sangat berarti dalam mengatasi berbagai persoalan pelik terkait kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan di AS sendiri dan berbagai negara di belahan dunia. Meski AS tampak baik-baik saja, namun sesungguhnya dampak yang dirasakan masyarakat sangat besar. Jika saja AS dapat memanfaatkan dana yang ada untuk menciptakan kedamaian dunia, maka hal itu akan jauh lebih berarti. Stiglitz dan Indonesia Hampir di semua bukunya, Stiglitz mengulas tentang keterpurukan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Diskusi tentang Indonesia lebih rinci terdapat dalam Globalization and Its Discontents (2002). Discontents (2002). Perhatiannya yang besar pada Indonesia tentu bukan sekedar karena kecintaannya pada Bali, tetapi karena keprihatinannya pada Indonesia. Diungkapnya, penderitaan Indonesia lebih besar daripada banyak negara lain. Akibat mengikuti kebijakan Washington kebijakan Washington Consensus , pemulihan ekonomi Indonesia paling lambat di Asia Timur. Meski kemudian ekonomi Indonesia tumbuh, tetapi tetap lebih rendah daripada yang seharusnya dapat dicapai. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah daripada negara-negara yang menolak kebijakan IMF. Untuk kasus Indonesia, Stiglitz mengingatkan bahwa kekuatan pasar bebas sering merugikan sebagian besar masyarakat lemah. Pemerintah hendaknya melakukan upaya nyata untuk melindungi rakyatnya. Stiglitz menekankan peran pemerintah ini juga sebagai kritik atas Washington Consensus yang Consensus yang diadopsi pemerintah Indonesia. Ia mengingatkan, AS yang sangat mendukung globalisasi dan pasar bebas ternyata tetap memberi proteksi atas sejumlah sektor pertanian dan industrinya. Oleh karena itu, selayaknya negara-negara berkembang juga memberlakukan beberapa proteksi proteksi atas produknya. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Stiglitz juga banyak bicara mengenai masalah politik pemerintah Indonesia di bidang penanaman modal asing. Dengan berani, Stiglitz mengkritisi pemerintah Indonesia agar berani menegosiasi ulang kontrak-kontrak pertambangan yang terindikasi merugikan kepentingan rakyat.
7
Stiglitz dan Ekonomi Syariah Seorang rekan di bank sentral Indonesia bercerita, ketika Stiglitz mengunjungi Jakarta, petinggi bank sentral Indonesia pernah menyampaikan kepada Stiglitz bahwa konsep ekonomi yang digaungkan Stiglitz sebenarnya adalah konsep ekonomi syariah. Stiglitz menjawab, "Memang benar, konsep saya tentang paradigma baru ekonomi moneter itu adalah ekonomi syariah‛. syariah‛. Sebelumnya, melalui buku Toward a New Paradigm in Monetary Economics (2003), Stiglitz dan Bruce Greenwald memperkenalkan pendekatan baru dalam ilmu ekonomi. Pendekatan inilah yang menjadi benang merah antara Stiglitz dengan ekonomi syariah, selain seruan dalam setiap buku-bukunya yang selalu menuntut keadilan dan mengecam ketimpangan. Setidaknya ada tiga pendekatan Stiglitz dalam buku tersebut yang merupakan teori ekonomi syariah bidang moneter. Pertama, Stiglitz mengemukakan bahwa efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada kondisi perbankan, terutama dalam penyaluran kredit. Kredit lebih sesuai untuk mengukur transactional demand demand dan spending power power yang sesungguhnya. Penegasan Stiglitz tentang pentingnya kredit untuk menunjang pertumbuhan ekonomi selaras dengan teori ekonomi syariah yang berorientasi pada sektor riil. Kedua, Stiglitz menyatakan bank harus berperilaku netral dan risiko harus terdistribusi efektif bagi seluruh pelaku ekonomi. Dalam teori ekonomi syariah, bank diasumsikan tidak dapat memastikan keuntungan dan kerugian di masa depan serta harus mengedepankan profit-loss sharing. sharing. Konsep ini memberi pesan bahwa bank harus diposisi netral serta keuntungan dan risiko harus terdistribusi te rdistribusi pada semua pelaku ekonomi. Ketiga, Stiglitz menyatakan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga kini tidak efektif lagi dalam mempengaruhi kegiatan di sektor riil. Untuk itu, penggunaan instrumen suku bunga untuk mempengaruhi jumlah uang beredar hendaknya diubah menjadi kebijakan yang berdasarkan kepada mekanisme permintaan-penawaran kredit. Hal ini selaras dengan prinsip ekonomi syariah yang mengharamkan penggunaan instrumen bunga. Dalam teori ekonomi syariah, intisari kestabilan ekonomi bukan dengan money creation, melainkan dengan money velocity. velocity. Wallahu’alam bishowab. 1.4 Mendesak Back-Up Rupiah5
Rancangan Undang-Undang (RUU) Mata Uang termasuk dalam daftar Program Legislasi Nasional RUU prioritas Tahun 2010. Semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati RUU dilanjutkan pembahasannya di tingkat panitia kerja (Panja). Pada periode 2004-2009, RUU Mata uang sudah pernah digodok oleh DPR. Namun RUU tersebut gagal di-UU-kan. Pada periode 2009-2014, RUU ini kembali masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional RUU prioritas Tahun 2010. RUU Mata Uang merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 B yang berbunyi ‛macam dan harga mata uang ditetapkan dengan UU‛. RUU yang terdiri dari 12 Bab dan 46 Pasal ini mengatur pengelolaan mata uang, mulai dari proses perencanaan hingga proses pemusnahan. pemusnahan. Selain itu, RUU ini juga juga mengatur mengatur kewajiban penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran dan penanganan peredaran uang palsu. Artikel pribadi yang dimuat di Harian KONTAN, KONTAN, 29 September 2010.
5
8
Dari 172 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU tersebut, sebanyak 52 DIM disetujui DPR. Sisanya 120 DIM diusulkan untuk dibahas Panja. Dari DIM yang diajukan pemerintah, tampaknya pembahasan lebih menyentuh pada siapa yang bertanggung jawab dalam membuat perencanaan, pencetakan, pengeluaran, penandatanganan, pemberantasan uang palsu, serta pengauditan secara periodik terhadap seluruh proses pelaksanaan. Demi untuk menuntaskan dan melengkapi RUU Mata Uang, Panja pada Oktober ini akan bertolak ke Kanada untuk studi banding. Kanada dipilih sebagai negara tujuan karena dinilai berhasil mengimplemantasikan UU Mata Uang. Anggota dewan bermaksud mempelajari proses pencetakan, distribusi, dan peleburan mata uang serta implementasi UU tersebut. Sejauh ini, masukan-masukan yang hendak dipelajari anggota dewan lebih pada teknis. Padahal, yang tidak kalah mendesak untuk dikaji adalah bagaimana membangun sistem dan road map agar map agar mata uang rupiah terjamin nilainya di masa depan. Hard Currency Untuk jangka panjang, RUU Mata Uang menyimpan harapan untuk menjadikan rupiah tergolong sebagai hard currency. currency. Misi ini patut diapresiasi. Untuk mewujudkannya, tentu terdapat sejumlah persyaratan. Diantaranya, rupiah harus convertible dan tingkat acceptability yang tinggi dalam lalu lintas perdagangan internasional. Secara politis, pemerintah Indonesia mungkin akan sulit melakukannya. Namun yang terpenting dan sering terabaikan adalah esensi dari keberadaan mata uang itu sendiri bagi perekonomian domestik. Dalam konteks ini, pemerintah seyogyanya berpikir untuk menjamin nilai mata uang rupiah melalui dukungan aset berkualitas atas jumlah mata uang beredar (back-up currency). currency). Back-up currency currency sesungguhnya sejalan dengan kecenderungan kebijakan ekonomi banyak negara beberapa tahun belakangan. Singapura, Malaysia, dan Thailand adalah negara tetangga yang sudah mulai menerapkannya. Harus diakui, sistem mata uang yang berlangsung saat ini adalah salah satu biang krisis ekonomi di Indonesia dan juga negara lain. Terikatnya nilai mata uang suatu negara kepada mata uang negara lain dan tidak pada dirinya sendiri menyebabkan nilai suatu mata uang tidak pernah stabil. Bergejolaknya nilai mata uang tertentu, dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap kestabilan mata uang yang lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan semakin terbukanya perekonomian Indonesia, maka nilai tukar rupiah menjadi sangat rentan terhadap arus lalu lintas modal internasional yang bergerak sedemikian dinamis. Diversifikasi Cadangan Devisa Agar bisa memberi manfaat bagi pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi, maka dibutuhkan back-up currency. currency. Adalah lebih penting menjadikan rupiah tidak mudah tergerus inflasi dan diobrak-abrik mata uang lain daripada sekedar membangun citra yang praktis, nyaman, dan bergengsi sebagaimana yang diharapkan dari redenominasi. Back-up currency lebih currency lebih berarti daripada redenominasi dalam mengatasi inflasi. Redenominasi justru berpeluang untuk menghasilkan money illution yang illution yang pada gilirannya akan berbuah inflatoir effect. Tahap awal untuk menginisiasi back-up rupiah dapat dimulai salah satunya dengan melakukan diversifikasi cadangan devisa. Sistem cadangan devisa yang berlaku saat ini umumnya menjadikan USD sebagai instrumen penyimpan nilai. Sudah banyak yang
9
mengkritisi bahwa USD bukan penyimpan nilai yang baik. Beberapa negara bahkan menggaungkan kebutuhan krusial akan sistem mata uang global baru. Emas sesungguhnya layak menjadi instrumen penyimpan nilai. Meski kerap dipersoalkan lantaran tidak likuid, namun nyatanya Amerika Serikat (AS) menjadi penyimpan terbesarnya. Fort Knox dikenal sebagai tempat penyimpanan emas terbesar di dunia. Cadangan emasnya diperkirakan mencapai 8.946,9 ton. Berikutnya adalah Jerman, Italia, Perancis, China, Swiss, Jepang, Belanda, dan Rusia. Bahkan IMF termasuk pula yang memiliki simpanan emas terbesar di dunia. Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan upaya-upaya untuk membangun sistem penjaminan nilai mata uang rupiah. Pemerintah perlu keberanian untuk melakukan back-up currency currency berupa cadangan emas atau cadangan devisa lain sesuai dengan jumlah rupiah beredar. Dalam melakukan transaksi perdagangan bilateral atau multilateral, pemerintah layak pula mempertimbangkan mata uang berbasis komunitas. Misalnya saja, dengan menggunakan dinar seperti halnya yang dilakukan Malaysia, Iran dan Brunei dalam perdagangannya dengan sejumlah negara Islam. Yang tidak kalah penting, pemerintah hendaknya mulai sadar bahwa USD tidak bisa dijadikan tolok ukur kepulihan, kemakmuran, dan juga pertumbuhan ekonomi. USD bukanlah mata uang yang terjamin kestabilannya. Dibutuhkan diversifikasi cadangan devisa untuk mengeliminir resiko nilai tukar rupiah terhadap hard currency currency tersebut. Berikutnya, barulah kita melangkah pada back-up rupiah back-up rupiah yang sesungguhnya agar terjamin stabilitas nilainya di masa depan. 1.5 Ketika Wall Street Menceraikan Etika 6
Sejak September, aksi protes warga Amerika Serikat (AS) semakin agresif. Protes menentang sistim keuangan dan kebijakan pemerintah AS kian meluas. Kemarahan warga atas terjadinya rebound di Wall Street yang tak diikuti dengan perbaikan tingkat pengangguran, menuai aksi demo yang terus bermunculan. Krisis keuangan dunia secara maraton terus bermunculan sejak 2008. Kasus subprime mortgage, bangkrutnya mortgage, bangkrutnya bank-bank investasi besar, krisis utang, bailout, kegaduhan di pasar finansial, terus saja saling mengekor. AS dan Eropa yang menjadi barometer perekonomian dan keuangan dunia kini terus menjadi bulan-bulanannya. Yang menarik untuk disimak saat ini adalah aksi protes warga AS terhadap rebound di Wall Street yang Street yang terjadi disaat meningkatnya jumlah PHK di negara tersebut. Kebanyakan dari mereka meyakini bahwa pemerintah telah dikendalikan oleh bank dan korporasikorporasi besar yang serakah sehingga mengabaikan kepentingan sebagian besar warga negaranya. Ya, AS kini sedang menguji kesolidan sistem dan kebijakan ekonomi mereka yang selama ini menjadi jantung ekonomi dunia. Jika kekacauan ekonomi di Eropa banyak dipicu oleh krisis utang dengan rasio utang yang mencengangkan, maka yang belakangan terjadi di AS dipicu oleh krisis ketidakpercayaan akibat berbagai kecurangan dari pelaku ekonomi dan keuangan. Bush-Obama Paradox 6
Artikel pribadi yang dimuat di Harian Republika, 19 Oktober 2011.
10
Pasca jatuhnya sejumlah perusahaan investasi keuangan di AS pada 2008 lalu, Presiden Bush saat itu meminta konggres untuk menyetujui rencana penyelamatan sektor finansial bernilai USD 700 miliar. Bush menyatakan, perekonomian dalam kondisi bahaya sehingga perlu intervensi pemerintah untuk menyelamatkannya. Upaya Bush mendapat banyak kritikan karena menyimpang dari ideologi pasar-bebas yang dianut AS. Terlebih lagi, Bush dikenal memiliki keyakinan yang tinggi bahwa pasar-bebas adalah sebuah prinsip moral yang harus diwujudkan karena merupakan hak asasi manusia dalam mencari kebebasan penghidupan. Jika disimak, pasar-bebas yang menjadi prinsip moral Bush sesungguhnya bertitik tolak dari paham Adam Smith yang mengasumsikan mekanisme permintaan dan penawaran mampu melakukan self-regulating self-regulating dan self-correcting self-correcting melalui an invisible-hand. Jika bertitik tolak dari paham ini, maka upaya Bush tersebut adalah paradox adalah paradox.. Mengingat kehancuran pasar finansial di AS, Bush Paradox Paradox ini sesungguhnya dapat dipahami. Pada titik inilah, Bush mungkin baru merasa pentingnya campur tangan pemerintah pada pasar meski hal itu bertentangan dengan paham yang ia anut. Lebih jauh, Obama kemudian melanjutkan paradox melanjutkan paradox ini. ini. Obama menggelontorkan dana untuk mengembalikan kepercayaan dunia kepada AS sebagai motor ekonomi dunia meski harus menanggung konsekuensi defisit anggaran yang besar. Berbagai program penanggulangan yang menghabiskan uang rakyat yang kebanyakan berasal dari kelas menengah, nyatanya tak juga memulihkan perekonomian domestik. Yang ada, PHK terus menyebar ke penjuru negeri. Obama memang meminta pertanggungjawaban lembaga keuangan yang didonor pemerintah. Obama mengingatkan, wajib pajak adalah yang paling dirugikan atas keruntuhan keuangan jika pelaku pasar memanfaatkan masa pemulihan untuk keuntungan pribadi. Sayang, aksi spekulan di Wall Street tampaknya Street tampaknya tidak terbendung untuk mendapat untung berlipat setelah sebelumnya mengalami kerugian besar. Meski masalah krisis utang Eropa dan ketakutan resesi baru melanda AS terus menghantam bursa Wall Street Street dan tekanan jual membuat indeks saham utama tergerus, tetapi Wall Street Street masih mampu beberapa kali melanjutkan penguatannya. Hal inilah yang memicu kemarahan sebagian warga AS. Mengawinkan Etika pada Pasar Keuangan Fenomena yang berkembang dan berujung pada munculnya munculnya Bush-Obama Paradox semakin menguatkan kita bahwa intervensi pemerintah dibutuhkan dalam pasar. Pasar bebas sejatinya bukan dimaknai sebagai terbukanya pasar tanpa batas dan dibiarkan mengatur dan memulihkan dirinya sendiri. Tidak bisa dimungkiri, pasar sesungguhnya sarat dengan berbagai ketidakmampuan. Kapitalis berpotensi besar untuk mengendalikan pasar sesuai dengan kepentingan. Kecurangan dan berbagai penyimpangan lain berpeluang besar untuk terjadi. Uang yang dijadikan bulan-bulanan komoditi dan spekulasi ternyata menyebabkan pasar tidak terkendali. Sebagai suatu lembaga yang mempunyai kekuatan besar, daulat pasar dapat menggusur daulat rakyat. Semua manusia di dalamnya dianggap memiliki kekuatan yang sama. Kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis diarahkan untuk memenuhi keinginan para pemilik modal daripada kebutuhan masyarakat yang lebih besar. Filsafat ekonomi kapitalisme menceraikan etika sehingga perilaku manusia hilang arah karena terdorong hasrat untuk menjadi greedy. menjadi greedy.
11
Sebagai sebuah norma yang tak tertulis, mengawinkan etika dengan pasar keuangan diharapkan dapat menghantar pelaku di dalamnya menghindari praktek-praktek yang menjatuhkan. Dengan etika pula, pelaku pasar diharapkan tidak lagi melakukan spekulasi yang secara nyata bersifat predatorik. Spekulasi inilah yang menggoncang ekonomi berbagai negara, khususnya negara yang kondisi politiknya tidak stabil. Akibat spekulasi itu pula, jumlah uang yang beredar menjadi tidak seimbang dengan jumlah barang di sektor se ktor riil karena adanya penghisapan. Sejalan dengan itulah, etika diharapkan dapat menjembatani sektor keuangan dan sektor riil untuk bertemu. Dalam hal ini, jika kegiatan ekonomi dapat dikembalikan pada etika yang bersumber dari religi, maka keadilan akan lebih jelas. Kegiatan ekonomi di sektor keuangan tidak lagi memfasilitasi pelaku yang menarik keuntungan dari mengkomoditaskan uang dalam pasar uang, bank atau pasar modal. Kegiatan ekonomi di sektor keuangan kelak hanya memfasilitasi ketersediaan dana untuk modal usaha melalui mekanisme yang benar. Dengan cara ini, sistem ekonomi yang bertumpu pada sinergi sektor riil dan keuangan akan berjalan mantap, tidak mudah goyang atau digoyang seperti saat ini. Wallahua’lam bish showab. 1.6 Luxembourg Menuju Pusat Keuangan Islam Eropa dan Dunia 7
Selama 3 hari Islamic Finance News News (IFN) Asia Forum 2011 berlangsung, setidaknya terdapat 9 negara yang berkesempatan memberi paparan tentang potensi keuangan Islam di negara masing-masing melalui beragam session. session. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Qatar, Australia, Srilanka, Oman, Jepang, Pakistan, Iran, dan Luxembourg. Country presentation presentation dari negara Luxembourg cukup menarik perhatian peserta IFN Asia Forum 2011. Selain karena tampaknya menjadi satu-satunya negara yang mewakili kawasan Eropa, juga karena dihadiri langsung oleh Minister of Finance, Grand Duchy of Luxembourg, Luc Frieden. Pada hari ketiga, Frieden menjadi pembuka acara melalui session for keynote address yang dimanfaatkannya untuk bercerita tentang potensi keuangan Islam di Luxembourg. Mengawali paparannya di podium, Frieden memulai dengan sebuah pernyataan, ‚Saya yakin, anda semua bertanya -tanya mengapa saya hadir di tempat ini. Bukankah negara-negara di Eropa sedang mengalami krisis, lalu mengapa saya masih bisa-bisanya muncul di sini,‛ katanya setengah berkelakar. Ya, saya yakin pernyataan Frieden memang mewakili isi kepala hampir kebanyakan peserta IFN Asia Forum 2011. Kawasan Eropa memang secara beruntun mengalami krisis keuangan akibat utang Eurozone. Lalu mengapa Frieden masih sempat-sempatnya ke Kuala Lumpur menghadiri acara ini? Menjadi Pusat Keuangan Islam Eropa dan Dunia Luxembourg memang tampak serius untuk mengundang investor keuangan Islam masuk ke negara tersebut. Frieden mengatakan, ‚Penting bagi kami untuk menghadiri perhelatan ini. Pemerintah Luxembourg meyakini bahwa keuangan Islam adalah bagian tak terpisahkan dari sistem keuangan internasional. Beberapa negara Eropa memang sudah banyak yang Artikel pribadi yang dimuat di Majalah SHARING, Edisi 59 Tahun VI November November 2011, Hlm. 42-43, dan merupakan hasil liputan selama 3 hari mengikuti Islamic Finance News (IFN) News (IFN) Asia Asia Forum di Kuala Lumpur pada 17-19 Oktober 2011 yang dikuti oleh peserta dari dari sejumlah negara dari Middle Middle East, Europe, North Africa, Southeast Asia , dan North America. 7
12
ingin menjadi pusat keuangan Islam dan Luxembourg juga memiliki potensi untuk menjadi bagian dari pusat keuangan Islam di kawasan ini.‛ Frieden yang mengawali karir politiknya melalui Partai Demokrat Kristen (Christian Social Party/CSV) Party/CSV) ini pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Anggaran di usia 34 tahun. Berikutnya, Frieden menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan kemudian menjadi Menteri Keuangan sejak 2009 hingga saat ini. Beliau juga menjabat sebagai Gubernur Bank Dunia serta menjadi wakil pemerintah Luxembourg dalam Council of Minister of the European Union. Meski krisis ekonomi global tengah terjadi, Frieden menegaskan bahwa pemerintahnya meyakini industri keuangan Islam akan tetap tumbuh stabil. Hal ini setidaknya tercermin dari minat investor yang terus tumbuh terhadap produk keuangan Islam. Frieden mengatakan, ‚Pemerintah Luxembourg melihat produk keuangan Islam sangat inovatif dan adaptif bagi sistem keuangan internasional. Untuk itu, pemerintah Luxembourg ingin mengintegrasikan produk keuangan Islam dengan produk keuangan yang sebelumnya telah ada di Luxembourg.‛ Frieden memang tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam IFN Asia Forum 2011 untuk mengundang para investor masuk ke Luxembourg. Panitia bahkan memberi agenda khusus bagi pemerintah Luxembourg melalui breakout session session untuk mengadakan Luxembourg for Finance. Finance. Dalam kesempatan tersebut, Frieden menyampaikan paparan khusus berjudul ‚Kuala Lumpur and Luxembourg: Partners for Global Financial Services‛. Dalam kesempatan yang sama, Chief Executive Officer (CEO) Luxembourg for Finance, Fernand Grulms, juga membawakan paparan ‚Luxembourg, An International Hub for Financial Services‛. Services‛. Sedangkan Marc Saluzzi, Chairman of Association of Luxembourg Fund Industry, membawakan paparan ‚Luxembourg, Your Gateway to Europe‛. Kedua lembaga ini adalah tim kerja multidisipliner yang memang ditugaskan oleh pemerintah Luxembourg untuk mengembangkan keuangan Islam di Luxembourg. Luxembourg. Lebih jauh, 2 mini seminar diselenggarakan pula dalam kesempatan yang sama dengan tema ‚How Can Asian Asset Managers Leverage The UCITs Products‛ dan ‚Luxembourg, A First Mover in The European Islamic Finance Sector‛ . Tema terakhir ini cukup menarik. Meski klaim Luxembourg akan menjadi pusat keuangan Islam di Eropa dan dunia dirasa terlambat, mengingat sudah banyak negara di Eropa yang telah lebih dahulu mengklaim hal demikian, tapi tekat besar Luxembourg memang sangat jelas terlihat. Banyak pembenahan regulasi, terutama pajak, yang terus digaungkan pemerintah Luxembourg untuk menyambut para investor untuk masuk ke pasar keuangan Islam di Luxembourg, utamanya dalam hal reksadana dan sukuk. Menghilangkan Hambatan dan Ketidakpastian Wilayah Luxembourg berada di pegunungan dengan kotanya yang berbukit-berbukit dan berjurang-jurang. Banyak peninggalan benteng, gereja, dan kastil-kastil tua dari abad pertengahan yang menjadi saksi kejayaan peradaban di masa lalu. Meski negeri ini mayoritas dihuni oleh penganut Katolik, Katoli k, namun Luxembourg sangat terbuka untuk menjadi pusat keuangan Islam Eropa dan dunia. Selain sebagai negara Eropa pertama yang bergabung dalam dalam Islamic Financial Service Board Board (IFSB) pada November 2009 lalu, Luxembourg juga menjadi negara Eropa pertama yang bursanya melakukan listing listing sukuk sejak 2002. Saat ini, Luxembourg telah memasuki tahap penting dalam peletakan fondasi pengembangan pasar uang Islam di Eropa. Nota
13
kesepahaman mulai dirintis bersama negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) Council (GCC) seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Frieden menegaskan, pemerintah Luxembourg berkomitmen untuk menghilangkan hambatan dan ketidakpastian bagi investor yang ingin masuk ke negara tersebut. Pemerintah setempat telah memberlakukan reformasi pajak bagi seluruh produk keuangan Islam, utamanya untuk produk sukuk dan reksadana syariah, guna memfasilitasi masuknya investasi berbasis syariah Islam dalam jumlah besar. Akuisisi sejumlah bank di Luxembourg oleh institusi keuangan Islam Qatar tampaknya memang juga menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut bagi ceruk bisnis keuangan Islam di Luxembourg. Tidak bisa dipungkiri, krisis finansial Amerika Serikat (AS) dan Eropa menjadi momentum bagi pasar keuangan Islam untuk kian mengukuhkan keberadaannya. Semakin banyaknya penerimaan dari negara-negara yang mayoritas penduduknya nonmuslim mengindikasikan bahwa pasar keuangan Islam dapat diterima secara universal lintas agama, suku, dan bangsa. Sebagai salah satu negara nonmuslim di kawasan Eropa, Luxembourg terus menunjukkan progres dari itikatnya untuk menjadi pusat keuangan Islam Eropa dan dunia. Partisipasinya sebagai first sebagai first mover dalam mover dalam pencatatan surat berharga Islam internasional menjadikan Luxembourg percaya diri untuk ambil bagian dalam globalisasi keuangan Islam. Wallahua’lam bish showab.
2. STUDI KASUS 2.1 Kasus Investasi Emas Berlabel Syariah 8
Emas memang selalu memikat. Nilainya yang terus meningkat dalam jangka waktu menengah dan panjang menjadi alasan utama untuk menjadikannya sebagai instrumen investasi. Tak heran jika terus bermunculan perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa investasi emas. Termasuk pula salah satunya perusahaan berlabel syariah yang memberi penawaran imbalan hasil yang menggiurkan bagi investor (www.kontan.co.id, 18 Juni 2012). Harga emas tercatat mengalami kenaikan cukup tinggi mulai tahun 2001 dengan ratarata kenaikan sekitar 17%. Sebelumnya, kenaikan harga hanya di kisaran 6%. Banyak pihak yang meyakini bahwa emas tengah mengalami bubble. bubble. Hal ini didasari oleh kian maraknya emas menjadi komoditas dan semakin kuatnya keyakinan masyarakat bahwa emas akan mengalami kenaikan harga secara permanen melampaui tingkat inflasi. Dapat dipahami jika investasi emas menjadi tampak menarik karena apresiasinya jauh lebih besar daripada deposito atau sejenisnya. Gaung emas pun merambah industri jasa keuangan Islam. Kegiatan rahn dan qardh untuk qardh untuk emas di perbankan syariah menjadi motor penggeraknya. Hampir semua Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia kini telah mempunyai layanan gadai emas. Emas dalam sejarah ekonomi Islam memang mendapat perhatian besar. Wacana mata uang dinar yang banyak digaungkan para pelaku ekonomi Islam sebagai alat transaksi tidak lepas dari keunggulan nilai emas yang relatif stabil. Namun, stabil bukan berarti tidak mengalami inflasi. Nilai emas yang di-back di-back up up oleh intrisiknyalah yang menjadi dasar argumen emas lebih baik daripada fiat daripada fiat money. Artikel pribadi yang dimuat di Harian Kontan, 22 Juni 2012. Artikel tersebut ditulis sebagai sebagai respon atas pemberitaan di Harian Kontan berjudul ‚Waspada, investasi emas berimbal hasil ha sil selangit!‛ tentang investigasi Golden Traders Indonesia Syariah Syariah (GTIS) yang merupakan perusahaan investasi emas pertama yang memperoleh predikat syariah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). 8
14
Namun demikian, keberadaan emas sebagai alat transaksi atau sebagai instrumen hedging hedging harus dipisahkan dengan kinerja emas dalam konteks kekinian. Bubble Bubble emas yang tengah berlangsung saat ini terjadi karena adanya spekulan. Pengalaman 2008 menunjukkan perilaku investor dalam mengantisipasi krisis kredit yang menyebabkan pasar saham anjlok adalah dengan memborong emas. Yang terkini, aksi George Soros yang menambah portofolio logam mulianya hingga 273,96% pada Mei lalu. Aksi Soros mengundang pertanyaan mengingat harga emas saat itu sudah jatuh 8,1% per Maret dan tercatat sebagai penurunan terbesar sejak 2004. Fluktuasi Emas Jika sebuah perusahaan investasi emas berlabel syariah berani menawarkan imbal hasil fixed rate rate yang cukup tinggi dalam jangka waktu pendek, maka pertanyaan yang mengemuka adalah ‘benarkah mekanisme yang ada sudah memenuhi prinsip prinsip syari’ah syari’ah’? ’? Logika ekonomi tentu akan berbicara bahwa investasi emas akan memberi keuntungan jika harga emas mengalami kenaikan. Jika harga emas turun, maka investor akan mengalami kerugian. Dalam jangka menengah dan panjang, pengalaman di masa lalu mungkin dapat menjadi argumen untuk mengatakan harga emas ke depan memiliki tren kenaikan. Namun, dalam jangka waktu pendek yang kurang dari setahun, pengalaman menunjukkan bahwa emas juga mengalami fluktuasi yang mengikuti up and down perekonomian. Mungkin tak banyak yang mengingat bagaimana volatilitas harga emas bulanan dan tahunan selama 10 tahun terakhir. Secara bulanan, penurunan harga emas tertinggi pernah terjadi sebesar 16% di bulan September 2008 ke Oktober 2008. Secara tahunan, penurunan harga emas tertinggi pernah terjadi hingga 41,5% di tahun 2008 ke 2009. Mei 2012 lalu, kontrak emas berjangka untuk pengantaran Juni merosot 0,6%. Nilai ini adalah posisi terendah dalam empat bulan terakhir seiring dengan kekacauan politik yang kian memburuk di Yunani yang memberi sentimen positif terhadap US Dollar sebagai aset lindung nilai. Secara keseluruhan, bukti empirik ini menunjukkan bahwa fluktuasi emas cukup tajam dalam jangka waktu pendek. Kinerja emas saat ini bukanlah berbasis sektor riil murni yang dapat dipertanggungjawabkan kealamiahan penawaran-permintaannya. Emas sebagai komoditas dan faktor spekulan adalah salah satu variabel laten utama yang mempengaruhi emas menjadi bubble. bubble. Pertanyaannya kemudian, jika yang terjadi ke depan adalah penurunan harga emas secara signifikan, lalu bagaimana perusahaan jasa investasi emas berlabel syariah itu dapat memenuhi janjinya untuk memberi bonus hingga 30% untuk kontrak setahun? Perspektif Islam Dalam peta industri jasa keuangan Islam, bisnis investasi emas boleh jadi termasuk dalam komponen pasar modal syariah. Jika dipetakan, industri jasa keuangan Islam meliputi tiga komponen utama, yaitu perbankan Islam, pasar modal Islam, dan takaful yang masing-masing di dalamnya terdiri dari beberapa subkomponen. Kecilnya pasar jasa keuangan Islam boleh jadi tidak memberi pengaruh signifikan bagi perekonomian. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, pertumbuhannya yang pesat mendorong banyak sektor untuk turut menyandang label syariah demi mengakses pasar yang masih sangat besar. Sebuah kajian tentang dampak pergerakan harga emas kepada Capital Adequacy Ratio (CAR) individual bank Islam memberikan pesan penting. Skenario penurunan harga emas
15
sebesar 25% dan 50% ternyata berpotensi menurunkan CAR sejumlah bank Islam hingga di bawah 8%. Kajian ini mengindikasikan bahwa industri jasa keuangan Islam pun rentan terhadap fluktuasi harga emas. Oleh karena itu, dapat dipahami jika iming-iming imbal hasil yang menggiurkan dari perusahaan investasi emas berlabel syariah menimbulkan dugaan adanya kegiatan spekulasi yang mengarah pada unsur maysir. maysir. Di kalangan ekonom Islam, memang masih terdapat perdebatan tentang praktek spekulasi berbasis maysir ini. Sebagian berpendapat bahwa maysir bermakna pengambilan risiko risi ko yang tidak mampu ditanggung. Sebagian lain berpendapat bahwa bahwa maysir maysir adalah spekulasi yang tidak meningkatkan agregat pasokan barang dan jasa. Apapun itu, janji imbal hasil yang cukup tinggi dalam jangka waktu pendek memberi ruang besar untuk mempertanyakan keabsahan Islamic compliance compliance dalam mekanisme investasi dan pemberian imbal hasil. Kalau sudah begitu, semoga saja Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat segera merespon kegiatan investasi tersebut melalui fatwanya untuk memperjelas keabsahannya. 2.2 Distorsi Sukuk Negara9
Sukuk negara semula dimaksudkan untuk mendiversifikasi instrumen pembiayaan. Regulasi sudah menyiratkan peruntukkannya untuk membiayai proyek pembangunan. Sayang, agresif pemerintah dalam menerbitkan sukuk negara belakangan ini belum mampu diimbangi dengan pemanfaatan yang optimal. Jika himpunan dana sukuk negara tak berwujud kongkret, maka yang terjadi adalah sebuah distorsi bagi instrumen ini. Sukuk saat ini menjadi fenomena global. Sukuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem keuangan dunia. Sebagai sebuah instrumen pembiayaan pembangunan berbasis syariah, sukuk secara universal diterima lintas agama, budaya, dan bangsa. Satu-persatu negara muslim dan nonmuslim kini mengadopsi dan turut menerbitkannya. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia termasuk cukup terlambat menerapkan sukuk. Regulasi sukuk baru disahkan pada 2008. Hingga akhir 2009, dana sukuk yang dihimpun pemerintah Indonesia baru sekitar Rp 20 triliun. Agresif pemerintah mulai terlihat pada 2010. Sepanjang Triwulan I 2010, pemerintah sedikitnya telah melakukan 4 kali penawaran sukuk dengan dana terhimpun hampir menyentuh Rp 13 triliun. Memasuki Triwulan II, pada bulan April, pemerintah melakukan 2 kali penawaran dengan dana terhimpun Rp 1,125 triliun. Sedangkan di bulan Mei, dengan 2 kali penawaran, dana yang terhimpun Rp 5 triliun. Harus diakui, salah satu konsekuensi nyata dari pembayaran imbalan atas sukuk negara yang diterbitkan pemerintah adalah tambahan beban pada sisi pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ditambah lagi dengan kewajiban atas berbagai pengeluaran rutin lainnya, keseluruhan ini dapat berdampak pada reduksitas kemampuan pemerintah untuk melakukan stimulus fiskal bagi pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, kemampuan pemerintah untuk membiayai proyek dan program pembangunan menjadi berkurang. Sukuk negara sebenarnya menawarkan jalan keluar atas persoalan ini. Regulasi pun menyiratkan hal demikian. Namun pada tataran implementasi, aplikasi yang ada belum
9
Artikel pribadi yang dimuat di Harian Bisnis Indonesia, Indonesia, 12 Juni 2010.
16
mampu mencapai ranah tersebut. Kondisi inilah yang jika tak diperbaiki dapat mendistorsi keberadaan sukuk negara. Instrumen Investasi Sejak tahun 2005, Surat Berharga Negara (SBN) menjadi instrumen utama pembiayaan APBN. Sumber pembiayaan non-utang pada masa awal pascakrisis ekonomi memberi kontribusi besar dalam membiayai defisit. Namun dalam perkembangannya, terjadi pergeseran yang tajam dari sumber pembiayaan non-utang menjadi sumber pembiayaan utang. Adapun sumber utama pembiayaan utang yang dulu bersumber dari pinjaman dalam negeri dan luar negeri, kini bersumber dari penerbitan SBN. Sejauh ini, ada 2 jenis instrumen yang digunakan pemerintah dalam sumber pembiayaan utang yang berasal dari SBN. Melalui UU Nomor 24 Tahun 2002, pemerintah diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) sebagai sumber pembiayaan dalam mengatasi defisit anggaran atau menutup kekurangan kas jangka pendek atau mengelola portofolio utang negara. Berikutnya, untuk mendiversifikasi instrumen pembiayaan defisit anggaran dengan meningkatkan basis investor, maka pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 19 Tahun 2008 diberi landasan hukum untuk melakukan transaksi pengadaan pembiayaan dan pengelolaan portofolio berbasis syariah melalui penerbitan sukuk. Berbeda dengan SUN, tujuan utama penerbitan sukuk selain untuk pembiayaan APBN, juga untuk pembiayaan kegiatan proyek pemerintah, terutama pembangunan infrastruktur. Hadirnya regulasi SUN dan sukuk menjadi standing appropriation appropriation bagi penerbitan instrumen utang Indonesia dalam bentuk SBN. Untuk 2010, pemerintah masih akan menjadikan SBN sebagai sumber pembiayaan APBN. Pemerintah akan menaikkan target indikatif untuk mencapai penerimaan negara dari penerbitan SBN sebesar Rp 176,86 triliun dalam Rancangan APBN Perubahan 2010 dari sebelumnya Rp 175,061 triliun dalam APBN 2010. Untuk memenuhi penambahan biaya tersebut, pemerintah diantaranya akan meningkatkan penerbitan SBN sebesar Rp 1,849 triliun. Yang Mendistorsi Tidak bisa dipungkiri, penerbitan sukuk sebagai salah satu bentuk SBN dinilai efektif untuk membantu mengurangi defisit APBN. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam implementasinya yang berpotensi mendistorsi. Pertama, sukuk negara seyogyanya menjadi instrumen transisi yang ke depan akan menjadikan Indonesia lebih mandiri dan bebas utang. Sejumlah studi empirik menunjukkan bahwa utang berbunga telah menyandera APBN Indonesia. Kelak diharapkan Indonesia mampu melahirkan kebijakan zero deficit. Dalam konteks inilah, sukuk dapat menjadi jembatannya. Kedua , meski sukuk secara substansi tampak mirip dengan surat utang, namun sesungguhnya sukuk adalah surat berharga investasi. Pemahaman pasar yang keliru telah menempatkan sukuk bersanding dengan SUN. Ditambah lagi pemerintah yang mengamininya dengan memasukkan instrumen ini pada kelompok sumber pembiayaan utang. Padahal, pada sukuk, investor berserikat dalam laba dan rugi dari aset. Sedangkan pada SUN, yang ada adalah kewajiban utang atas pihak yang menerima utang tanpa ada kaitannya dengan aset tertentu ataupun pemanfaatannya.
17
Ketiga , aplikasi kebanyakan sukuk negara di Indonesia cenderung diarahkan untuk menghasilkan uang dan bukan barang. Padahal, agar memberi manfaat yang lebih besar bagi sektor riil, maka dibutuhkan pemanfaatan yang kongkret kongkret berupa pembangunan fisik. Keempat, amanat UU memberi ruang toleransi yang besar terhadap pemanfaatan sukuk untuk menambal defisit anggaran. Padahal, esensi dari sukuk bukan untuk menambal keuangan negara, melainkan untuk membiayai proyek pembangunan dimana pembangunan infrastruktur adalah salah satunya. Kelima , transmisi sukuk negara terhadap sektor riil selama ini belum terlihat keberadaannya. Underlying asset yang asset yang harusnya dapat berproduksi menghasilan income bagi income bagi pemerintah, masih belum terealisasi. Sejatinya, underlying asset asset harus diberdayakan dan bukan sekedar menjadi agunan yang tak bermakna. bermakna. 2.3 Rentannya Gadai Emas Bank Syariah10
Memasuki awal 2012, banyak ahli ekonomi dunia memprediksi harga emas akan kembali meningkat. Harga emas yang selama 10 tahun berturut-turut mengalami kenaikan, diyakini akan melanjutkan tren bullish. Sejumlah bullish. Sejumlah bank sentral di dunia, termasuk pula miliarder George Soros, beberapa kali diberitakan memborong emas dalam jumlah besar. Tak pelak lagi, emas kini menjadi primadona. Termasuk pula pada industri perbankan syariah di Indonesia. Sejak satu dekade terakhir, harga emas cenderung menunjukkan tren peningkatan. Hal ini mendorong minat investor untuk menanamkan dana dalam bentuk emas dan gadai emas. Gaung emas juga merambah industri perbankan syariah. Kegiatan qardh qardh dan rahn menjadi motor penggeraknya. Secara teknis, proses gadai emas di bank syariah dimulai ketika nasabah datang ke bank syariah untuk menggadaikan emas. Dengan asumsi emas yang akan digadaikan tersebut bernilai (X), bank syariah akan melakukan penilaian (p) atau dikenal dengan istilah loan to value ratio ratio (LTV) sebelum memberikan qardh qardh senilai (pX) di luar biaya lain-lain. Berdampingan dengan akad gadai emas tersebut, nasabah juga melakukan akad sewamenyewa (ijarah (ijarah)) untuk membayar sewa layanan penyimpanan emas gadai yang disediakan bank syariah. Hampir semua Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia kini mempunyai layanan gadai emas. Semenjak tren harga emas meningkat dan peminat gadai emas kian meluas, pendapatan bank syariah dari aktifitas gadai emas semakin meningkat. Di antara sejumlah model akad bank syariah, pertumbuhan akad qardh akad qardh terbilang cukup tinggi. Sepanjang 20052010, pertumbuhan rasio pembiayaan qardh qardh terhadap total financing financing perbankan syariah mencapai rata-rata 100%. Kenaikan berlanjut di tahun 2011 dan mulai terlihat gejala penurunan di tahun 2012. Persoalan mengemuka ketika harga emas mengalami fluktuasi. Maraknya emas menjadi komoditas dan kuatnya keyakinan masyarakat bahwa emas akan mengalami kenaikan harga secara permanen melampaui tingkat inflasi menimbulkan dugaan bahwa emas tengah mengalami bubble. bubble. Dan pertanyaannya, bagaimana dampak volatilitas harga emas terhadap bank syariah?
Artikel pribadi yang ditulis bersama Rifki Ismal, Peneliti Senior Bank Indonesia, yang dimuat di Harian Bisnis Indonesia, 16 Juli 2012. 10
18
Imbas Volatilitas Emas Dunia Rentannya bank syariah atas volatilitas harga emas didasari oleh tiga argumen. Pertama, adanya fenomena transaksi gadai emas yang berubah wujud menjadi investasi emas dengan aksi spekulasi emas melalui jalan berkebun emas oleh nasabah. Hal ini patut dicermati karena aktifitas bisnis bank syariah dituntut untuk prudent , , bermotif sosial dan bebas dari aksi spekulasi. Kedua, ketika harga emas berfluktuasi, aktifitas gadai emas yang berlebihan berpotensi mengganggu prudential banking operation. operation. Hal ini kian pelik ketika dana nasabah digunakan bank syariah untuk membiayai gadai emas. Ketiga, ketika harga emas turun, nasabah gadai emas berpotensi menunda atau bahkan tidak menebus emasnya kembali. Pada tataran inilah bank syariah rentan mengalami kerugian. Selama 13 tahun terakhir, volatilitas harga emas pernah terjadi dalam jangka pendek. Secara bulanan, penurunan harga emas tertinggi pernah terjadi sebesar 16,81% di bulan September ke Oktober 2008 dan kenaikan emas tertinggi pernah mencapai 16,85% antara bulan Agustus ke September 1999. Secara tahunan, penurunan harga emas e mas tertinggi pernah mencapai 41,5% di tahun 2008 ke 2009. Hal ini seluruhnya mengindikasikan bahwa pasar investasi emas cukup beresiko tinggi, apalagi untuk aktifitas aktifitas spekulasi emas. Sebuah simulasi fluktuasi harga emas dengan tiga skenario penurunan harga emas bulanan sebesar 10%, 25%, dan 50% menunjukkan adanya potensi dampak volatilitas penurunan harga emas terhadap penurunan ketahanan individu maupun industri perbankan syariah. Ketahanan bank syariah yang antara lain dicerminkan oleh capital to adequacy ratio (CAR) ratio (CAR) dapat turun hingga di bawah 8% apabila harga emas turun hingga 50%. Secara matematis, penurunan CAR terjadi karena turunnya harga emas (P) yang melebihi batas harga gadai emas (pX). Selisih penurunan harga ini dikurangi pendapatan sewa emas dapat menggerus keuntungan bank syariah dan akhirnya menurunkan porsi modal dan CAR individu bank syariah. Meski masih bergantung pada jumlah BUS yang memiliki fasilitas gadai emas, jumlah nasabah yang melakukan transaksi gadai emas, variabel ijarah rate rate yang dikenakan BUS, dan nilai gadai yang ditetapkan BUS kepada penggadai emas, situasi pada individu bank syariah ini pada gilirannya akan berimbas beri mbas pada industri perbankan syariah keseluruhan.
Rahn Emas Turbulensi harga emas dunia patut diwaspadai bank syariah yang produk gadai emasnya banyak diminati masyarakat. Emas saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja penawaran-permintaan alamiah. Emas kini menjadi komoditas yang sarat dengan spekulasi. Penurunan harga emas seperti yang diilustrasikan sebelumnya, dapat menurunkan CAR individu bank syariah dan industri perbankan syariah. Pada gilirannya, hal ini akan berdampak terhadap penurunan rasio financing to deposit ratio yang menjadi cermin fungsi intermediasi perbankan syariah. Sejatinya untuk mengimplementasikan fungsi ekonomi syariah dan mengeminir risiko, bank syariah hendaknya mempertimbangkan untuk memberlakukan kebijakan switching switching gadai emas menjadi productive financing productive financing dengan rahn emas. rahn emas. Berdasarkan evaluasi terhadap qardh qardh gadai emas, meningkatnya kegiatan ini ternyata berpotensi menurunkan financing non qardh to deposit ratio. ratio. Semakin besar porsi qardh , maka semakin berkurang porsi dana untuk pembiayaan akad investasi di sektor riil. Ditambah lagi, dana qardh dari qardh dari gadai emas cenderung bukan merupakan dana produktif di sektor riil melainkan mel ainkan dana konsumtif. Ke depan, aktifitas gadai emas diharapkan dapat ditujukan bagi kepentingan sosial dan tidak menjadi aktifitas utama bank syariah. Aktifitas beberapa investor yang cenderung
19
memanfaatkan fluktuasi harga emas dengan menggunakan transaksi gadai emas di bank syariah untuk melakukan spekulasi emas, tentunya tidak dapat diterima. Selain merugikan nasabah dan bank syariah, perekonomian nasional juga dirugikan disamping tentunya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 2.4 Investasi ala Ustadz YM dan Mendesaknya Literasi Keuangan 11
Bisnis investasi dengan konsep patungan usaha ala Ustadz Yusuf Mansyur (YM) menuai kontroversi. Meski saat ini gerakan tersebut dihentikan sementara sembari memperbaiki legalitas, polemik yang muncul di masyarakat masih belum surut. Sejumlah pihak meragukan kapabilitas bisnis investasi Ustadz YM. Tudingan bahwa bisnis ini bak investasi bodong, money game atau game atau multi level marketing (MLM) marketing (MLM) membuat Ustadz YM seolah dipojokkan. Jika disimak, isu penting yang harusnya dihadirkan adalah perihal mobilisasi dana masyarakat, yaitu bagaimana memberi perlindungan kepada dana publik tersebut. Di sinilah isu governance muncul, yaitu bagaimana mengelola benturan kepentingan antara pengelola dana dengan masyarakat yang menyerahkan dananya. Prinsip yang lazim digunakan adalah TARIF (Trasparency, TARIF (Trasparency, Accountability, Responsibility, Integrity , dan Fairness). dan Fairness). Dengan tetap mengapresiasi itikat baik yang melatarbelakangi penggalangan dana yang dilakukan Ustadz YM, tidak bisa dipungkiri, minimnya literasi keuangan bukan saja menjadi kelemahan Ustadz YM, tetapi juga bagi kebanyakan masyarakat yang berpolemik tanpa dasar sehingga isu yang mengemuka bak bola liar. Jelas, menyoal kasus ini, literasi keuangan ( financial financial literacy) literacy) yang digaungkan bersama dengan program inklusi keuangan ( financial financial inclusion) sudah mendesak untuk disosialisasikan secara masif. Literasi Keuangan Ilmu keuangan merupakan ilmu dinamis. Prakteknya menjadi keseharian bagi setiap orang. Literasi keuangan menjadi keniscayaan bagi setiap orang untuk dapat membuat keputusan keuangan serta mengoptimalkan instrumen dan produk keuangan yang tersedia. Secara sederhana, literasi keuangan adalah pengetahuan mengenai konsep-konsep dasar keuangan. Literasi keuangan mencakup beberapa aspek dalam keuangan, yaitu pengetahuan dasar mengenai keuangan pribadi (basic personal finance), finance), manajemen uang (money management), manajemen kredit dan utang (credit and debt management), management), tabungan dan investasi (saving and investment), serta manajemen risiko (risk management). Literasi keuangan dibutuhkan agar setiap orang memiliki pengetahuan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif demi kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan individu dan produk keuangan yang semakin kompleks menuntut masyarakat untuk memiliki literasi yang memadai. Minimnya literasi keuangan dapat mengakibatkan rendahnya akses terhadap lembaga keuangan. Minimnya literasi keuangan juga dapat mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian keuangan karena tidak memahami resiko yang membayang dari produk atau instrumen keuangan yang dipilih. Ditambah lagi jika pada saat yang sama terjadi penurunan kondisi perekonomian. Perilaku masyarakat yang konsumtif juga menambah daya boros dari sistem ekonomi dan keuangan yang ada saat ini. Hadirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menaungi kegiatan investasi di Indonesia juga menjadi peta baru bagi masyarakat awam. Literasi keuangan terhadap Artikel pribadi yang dimuat di Harian Bisnis Indonesia, 25 Juli 2013.
11
20
produk dan regulasi di sektor keuangan tak semuanya dapat dipahami. Sosialisasi yang dilakukan OJK nyatanya masih belum cukup untuk mengedukasi masyarakat luas. Hal ini tercermin pula dengan Ustadz YM yang tidak mengetahui bahwa setiap penarikan dana masyarakat dengan memberikan imbal hasil adalah bentuk investasi. Sesuai aturan, investasi yang beranggotakan 50 orang ke atas wajib meminta izin OJK. Bila OJK belum mengeluarkan izin, maka sudah dapat dipastikan kegiatan investasi tersebut dilarang. Edukasi Keuangan Edukasi keuangan (financial education) education) menjadi tantangan terbesar untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam rangka inklusi keuangan. Edukasi adalah proses panjang yang mendorong setiap orang untuk memiliki rencana keuangan di masa depan demi mendapatkan kesejahteraan yang ingin dicapai. Era konsumsi dewasa ini cenderung membuat masyarakat menjadi kian tidak rasional dalam memenuhi keinginannya yang bukan menjadi kebutuhan. Melalui edukasi keuangan, diharapkan dapat terbangun perilaku keuangan keuangan (financial behaviour). Perilaku behaviour). Perilaku keuangan berhubungan dengan bagaimana seseorang memperlakukan, mengelola, menggunakan, dan memaknai sumber daya keuangan yang ada padanya. Individu yang memiliki perilaku peri laku keuangan akan cenderung untuk memanfaatkan uang atau aset secara efektif, mulai dari membuat anggaran, menghemat uang, mengendalikan belanja, berinvestasi, serta membayar kewajiban tepat waktu untuk semua tingkat penghasilan. Lebih jauh, edukasi keuangan akan menghasilkan outcome berupa literasi keuangan yang baik. Tepat kiranya bila OJK memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berupa edukasi aturan pengelolaan dana kepada Ustadz YM atas kegiatan pengelolaan dananya, termasuk menjanjikan pendampingan dalam hal mengurus legalitas. Tidak bisa dipungkiri, literasi keuangan adalah hal mendesak dalam melindungi dana masyarakat. Sistem keuangan yang rentan akan munculnya mobilisasi dana manipulatif atau spekulatif yang beresiko tinggi menuntut masyarakat untuk paham akan karakter produk keuangan yang ditawarkan. Beragam jenis produk di pasar keuangan yang sarat moral hazard hazard serta kerap menghadirkan menghadirkan asymmetric information menuntut literasi keuangan bagi masyarakat. Yang terpenting, urgensi literasi keuangan adalah sebagai pengetahuan bagi masyarakat dalam hal menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimilikinya untuk dialokasikan pada berbagai kebutuhan secara efektif untuk memperoleh kesejahteraan yang diharapkan.
==============================
