Diktat Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SD
(Untuk kalangan sendiri) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) HAMZANWADI SELONG 2010
Pembelajaran PKn SD
i
Diktat Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SD
(Untuk kalangan sendiri) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) HAMZANWADI SELONG 2010
Pembelajaran PKn SD
ii
Daftar Isi DAFTAR ISI iii KATA PENGANTAR vi
Bab 1 Selayang Pandang Pendidikan Kewarganegaraan 1 a. Pengertian 1 b. Pengembangan Konsep, Nilai, Moral dan Norma Dalam PKn 5 c. Dimensi Pembelajaran PKn 9 Bab II Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 14 a. Karakteristik Materi PKn 14 b. Pengembangan Materi Pembelajaran PKn 20 Bab III Desain dan Model Pembelajaran PKn 24 a. Desain Pembelajaran PKn 24 b. Model Pembelajaran PKn 25 Bab IV Metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 30 a. Strategi dan Metode Pembelajaran PKn 30 b. Metode Pembelajaran Afektif Dalam PKn 39 Bab V Media dan Sumber Pembelajaran Pendidikan Kewargaanegaraan 43 a. Media Pembelajaran PKn 43 b. Kedudukan Media Dalam Proses Pembelajaran 44 c. Kriteria Pemilihan Media 44 d. Klasifikasi Media Pembelajaran 46 e. Sumber Pembelajaran PKn 54 Bab VI Penilaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 56 a. Prinsip Penilaian 56 b. Teknik dan Instrumen Penilaian 57 c. Fokus Penilaian PKn 59 d. Penilaian Hasil Belajar 60 e. Prosedur Penilaian 61 f. Pelaporan Hasil Penilaian Pembelajaran 63 Bab VII Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan SD 66 a. Pengembangan Kurikulum 66 b. Materi Kurikuluer Pendidikan Kewarganegaraan 67 c. Pengembangan Silabus dan RPP Pembelajaran PKn 70 Bab VIII Penutup 77 DAFTAR PUSTAKA
Pembelajaran PKn SD
79
iii
Kata Pengantar Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga Bahan Ajar ini ini dapat diselesaikan dengan baik. Bahan ajar ini terkait dengan mata kuliah Pembelajaran PKn SD. Bahan ajar ini hadir sebagai salah satu upaya untuk berpartisipasi memperkaya khazanah literatur yang terasa begitu minim di bidang Pendidikan Kewarganegaraan. Diktat ini disusun secara sederhana berdasarkan silabus Mata Kuliah Pembelajaran PKn SD, selain itu mata kuliah ini sebagai mata kuliah yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran pada Program Studi PGSD STKIP HAMZANWADI Selong. Diktat ini disusun secara sederhana, dengan harapan agar mahasiswa dapat memahami strategi Pembelajaran PKn SD. Harapan ini dapat tercapai jika mahasiswa mempunyai kemampuan berfikir kritis-analitis-sistematis dalam menghadapi setiap permasalahan yang diketengahkan kepada mereka, sehingga mampu mengembangkan permasalahan, aktif menyelami seluk-beluk dan landasan permasalahan dalam dunia pendidikan; khususnya pada materi Pembelajaran PKn SD, kemudian mencari dan menemukan hubungan antara permasalahan dengan landasan pemecahan, menarik dan memaparkan hasil-hasil penghubungan itu ke dalam bentuk rumusan-rumusan yang logis dan membuktikan kebenarannya dengan jalan menghadapkannya kepada fakta-fakta sosial yang telah ada. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa di dalam bahan ajar mata kuliah Pembelajaran PKn SD ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu saran-saran perbaikan yang membangun sangat diharapkan dari mahasiswa untuk kesempurnaan diktat ini. Semoga diktat yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengkaji dan menganalisis persoalan kewarganegaraan maupun fenomena masyarakat sipil. Akhirnya kepada Allah Swt jua penulis memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan diktat Mata Kuliah Pembelajaran PKn SD ini. *** Selong, 15 Desember 2010 Penyusun,
Pembelajaran PKn SD
iv
BAB I SELAYANG PANDANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan, namun secara filsafat keilmuan ia memiliki ontology pokok ilmu politik, khususnya konsep “political democracy” untuk aspek “duties and rights of citizen” (Chreshore:1886). Dari ontologi pokok inilah berkembang konsep “civics”, yang secara harfiah diambil dari bahasa Latin “civicus” yang artinya warga negara pada jaman Yunani kuno, yang kemudian diakui secara akademis sebagai embrionya “civic education”, yang selanjutnya di Indonesia diadaptasi menjadi “pendidikan kewarganegaraan” (PKn). Secara epistemologis, PKn sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan dari salah satu dari lima tradisi “social studies” yakni “citizenship transmission” (Barr, Barrt, dan Shermis:1978). Saat ini tradisi itu sudah berkembang pesat menjadi suatu “body of knowledge” yang dikenal dan memiliki paradigma sistemik yang didalamnya terdapat tiga domain “citizenship education” yakni: domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural” (Winataputra:2003). Ketiga domain itu satu sama lain memiliki saling keterkaitan struktural dan fungsional yang diikat oleh konsepsi “civic virtue and culture” yang mencakup “civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic commitment, dan civic competence” (CCE:1998). Oleh karena itu, ontologi PKn saat ini sudah lebih luas dari pada embrionya, sehingga kajian keilmuan PKn, program kurikuler PKn, dan aktivitas sosiokultural PKn bersifat multidimensional. Sifat multidimensionalitas inilah yang membuat bidang studi PKn dapat disikapi sebagai Pembelajaran PKn SD
1
pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak azasi manusia, dan pendidikan demokrasi. Bagi negara kita, Indonesia, arah pengembangan PKn tidak boleh keluar dari landasan ideologis Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan operasional Undang-undang Sisdiknas yang berlaku saat ini, yakni UU Nomor 20 tahun 2003. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bentuk dari domain kurikuler PKn. Sesuai dengan namanya, PKn merupakan mata pelajaran dalam kurikulum SD, sebagai mata kuliah dalam program pendidikan tenaga kependidikan, PKn mempunyai misi sebagai pendidikan nilai Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan dan sebagai “subject-specific pedagogy” atau pembelajaran materi subjek untuk guru PKn, sebagai mata pelajaran di SD, PKn mempunyai misi sebagai pendidikan nilai Pancasila dan kewarganegaraan untuk warga negara muda usia SD. Pembelajaran PKn di SD adalah pengembangan kualitas warga negara secara utuh, dalam aspek-aspek: o Kemelek-wacanaan kewarganegaraan (civic literacy), yakni pemahaman peserta didik sebagai warga negara tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan demokrasi konstitusional Indonesia serta menyesuaikan perilakunya dengan pemahaman dan kesadaran itu; o Komunikasi sosiokultural kewarganegaraan (civic engagement), yakni kemauan dan kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk melibatkan diri dalam komunikasi sosial-kultural sesuai dengan hak dan kewajibannya. o Pemecahan masalah kewarganegaraan (civic skill and participation), yakni kemauan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik sebagai warga negara dalam mengambil prakarsa dan/atau turut serta dalam pemecahan masalah sosialkultur kewarganegaraan di lingkungannya.
Pembelajaran PKn SD
2
o Penalaran kewarganegaraan (civic knowledge), yakni kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk berpikir secara kritis dan bertanggungjawab tentang ide, instrumentasi, dan praksis demokrasi konstitusional Indonesia. o Partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab (civic participation and civic responsibility), yakni kesadaran dan kesiapan peserta didik sebagai warga Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, terdapat pasal yang mengatur tentang Pendidikan Kewarganegaraan untuk tingkat satuan pendidikan. Negara untuk berpartisipasi aktif dan penuh tanggung jawab dalam berkehidupan demokrasi konstitusional. PKn untuk sekolah sangat erat kaitannya dengan dua disiplin ilmu yang erat dengan kenegaraan, yakni Ilmu Politik dan Hukum yang terintegrasi dengan humaniora dan dimensi keilmuan lainnya yang dikemas secara ilmiah dan pedagogis untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, PKn di tingkat persekolahan bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (to be smart dan good citizen). Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang menguasai pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), sikap dan nilai (attitudes and values) yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebsangsaan dan cinta tanah air. Pembelajaran PKn di SD lebih dititikberatkan pada penghayatan dan pembiasaan diri untuk berperan sebagai warga negara yang demokratis dalam konteks Indonesia. Untuk itu guru PKn harus menjadi model warga negara yang demokratis sehingga menjadi teladan bagi peserta didiknya. Bertolak dari berbagai pertimbangan, maka untuk pembelajaran PKn di SD tersebut seyogianya diorganisasikan sebagai berikut. o Pada jenjang SD kelas rendah (lower primary), yakni rentang kelas 1-3, pengorganisasian materi pendidikan kewarganegaraan menerapkan pendekatan terpadu Pembelajaran PKn SD
3
(integrated) dengan fokus model pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman (experience oriented) dengan memanfaatkan pola pengorganisasian lingkungan yang meluas (expanding environment/ community approach). Tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan di kelas rendah ini adalah untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan pengertian awal tentang pentingnya kehidupan bermasyarakat secara tertib dan damai. Melalui pembiasaan para peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap dan berperilaku sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan warga masyarakat di lingkungannya secara cerdas dan baik (good and smart citizen). Proses pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil bermain (learning through gaming), belajar sambil berbuat (learning by doing), dan belajar melalui interaksi sosialkultural di lingkungannya (enculturation and socialization). o Pada jenjang SD kelas tinggi (upper primary) (4-6) pengorganisasian materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sama dengan jenjang kelas 1-3 yakni menerapkan pendekatan terpadu (integrated) dengan model pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman (experience oriented) dengan pola pengorganisasian lingkungan meluas (expanding environment/community approach) dengan visi utama sebagai pendidikan nilai dan moral demokrasi (democracy value and moral education). Perbedaannya, pada jenjang SD kelas tinggi, pembelajaran sudah mulai dikenalkan mata pelajaran yang terpisah. Guru SD sebagai guru kelas membelajarkan lima mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn) secara terpisah. Namun, dianjurkan pula untuk beberapa kompetensi dasar, agar guru menerapkan pendekatan tematik (integrated) sesuai dengan memperhatikan prinsip kontekstual, aktualitas, dan kebutuhan peserta didik. Untuk itu maka Pembelajaran PKn SD
4
substansi pendidikan kewarganegaraan di kelas tinggi dipilih dan diorganisasikan secara terorkestrasi (orchestrated) dengan menekankan pada tumbuhkembangnya lebih lanjut kesadaran, pengertian, tentang pentingnya kehidupan bermasyarakat secara tertib dan damai dan mulai tumbuhnya tanggungjawab kewarganegaraan (civic responsibility). Para peserta didik dikondisikan, difasilitasi, dan ditantang untuk selalu bersikap dan berperilaku sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan warga masyarakat di lingkungannya yang cerdas dan baik. Proses pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil bermain (learning through gaming), belajar sambil berbuat (learning by doing), dan belajar melalui pembiasaan serta interaksi sosial-kultural di lingkungannya (enculturation and socialization) termasuk di lingkungan bermain. Tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan di SD adalah menumbuh kembangkan kepekaan, ketanggapan, kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara tertib, damai, dan kreatif. Para peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, warga negara, dan ummat manusia di lingkungannya yang cerdas dan baik. Proses pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat (learning by doing), belajar memecahkan masalah sosial (social problem solving learning), belajar melalui perlibatan sosial (socioparticipatory learning), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Untuk mempermudah kajian dan analisis PKn dalam mencapai tujuannya, maka para mahasiswa perlu mengenal sejumlah dimensi Pendidikan Kewarganegaraan yang ada di Indonesia seperti yang berkembang di negara lain memiliki multidimensional, artinya bahwa program PKn bukan hanya Pembelajaran PKn SD
5
untuk satu tujuan. Winataputra (2003) mengemukakan bahwa ada tiga dimensi PKn, yakni: (1) PKn sebagai program kurikuler; (2) PKn sebagai program akademik; dan (3) PKn sebagai program sosial kultural. Dalam pelaksanaan program, tiga dimensi ini dapat saja terjadi secara simultan atau secara bersamaan (overlaping), khususnya dalam mencapai tujuan umum, yakni membentuk warga negara yang cerdas dan baik. Khusus untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan PKn dapat dilihat dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian Penjelasan Pasal 37 ayat (1) bahwa “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.” Domain yang dikembangkan dalam pembelajaran PKn dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 1. Domain PKn sebagai program kurikuler merupakan program PKn yang dirancang dan dibelajarkan kepada peserta didik pada jenjang satuan pendidikan tertentu. Melalui domain ini, proses penilaian dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap program pembelajaran dan program pembangunan karakter. Namun diakui oleh para pakar bahwa pencapaian program PKn dalam domain kurikuler belumlah optimal karena masih adanya kelemahan dalam dimensi kurikuler, seperti masalah landasan, pengorganisasian kurikulum, buku pelajaran, metodologi, dan kompetensi guru. 2. Domain PKn sebagai program akademik merupakan program kajian ilmiah yang dilakukan oleh komunitas akademik PKn menggunakan pendekatan dan metode penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah konseptual dan operasional guna menghasilkan generalisasi dan teori untuk membangun batang tubuh keilmuan PKn. Kajian ini lebih memperjelas bahwa PKn bukan semata-mata sebagai mata pelajaran dalam kurikulum sekolah melainkan pendidikan disiplin ilmu yang memiliki tugas komprehensif dalam arti bahwa Pembelajaran PKn SD
6
semua community of scholars mengemban amanat (missions) bukan hanya di bidang telaah instrumental, praksis-operasional dan aplikatif melainkan dalam bidang kajian teoritis-konseptual yang terkait dengan pengembangan struktur ilmu pengetahuan dan body of knowledge. 3. Domain PKn sebagai program sosiokultural pada hakikatnya tidak banyak perbedaan dengan program kurikuler dilihat dari aspek tujuan, pengorganisasian kurikulum dan materi pembelajaran. Perbedaan terutama pada aspek sasaran, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Program PKn ini dikembangkan dalam konteks kehidupan masyarakat dengan sasaran semua anggota masyarakat. Tujuannya lebih pada upaya pembinaan warga masyarakat agar menjadi warga Negara yang baik dalam berbagai situasi dan perkembangan zaman yang senantiasa berubah. Bangsa Indonesia pernah menyelenggarakan PKn melalui program sosial kultural pada masa pemerintahan Orde Baru, yakni melalui berbagai program penataran P4. Program ini sekarang sudah tidak ada lagi karena dipandang telah menyimpang dari tujuan, sehingga tidak efektif lagi, sedangkan kalau dipandang dari sudut kepentingan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pembangunan karakter bangsa, PKn melalui program sosial kultural ini sangat penting. Oleh karena itu, program PKn dalam dimensi sosiokultural pada pasca dibubarkannya BP7 dan penghentian program penataran P4 perlu direvitalisasi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan karakter warga negara Indonesia yang baik. B. Pengembangan Konsep, Nilai, Moral dan Norma Dalam PKn 1. Konsep Konsep merupakan pokok pengertian yang bersifat abstrak yang menghubungkan orang dengan kelompok Pembelajaran PKn SD
7
benda, peristiwa, atau pemikiran (ide). Lahirnya konsep disebabkan oleh adanya kesadaran atas atribut kelas yang ditunjukkan oleh simbol. Konsep “rakyat” merupakan sebutan umum untuk sekelompok penghuni wilayah suatu negara yang ada dalam pemerintahan negara tertentu. Konsep “demokrasi” merupakan sebutan abstrak tentang sistem kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contohnya, tampak bahwa konsep bersifat abstrak dalam pengertian yang berkaitan bukan hanya dengan contoh tertentu melainkan dengan konteks. Konsep dapat dianggap sebagai suatu model kelompok benda yang terpikirkan. Konsep “buruh”, misalnya, dapat dipandang sebagai kesan mental tentang semua yang memiliki ciri umum pekerja. Konsep bukanlah verbalisasi melainkan kesadaran yang bersifat abstrak tentang atribut umum dari suatu kelas. Konsep merupakan kesadaran mental internal yang mempengaruhi perilaku yang tampak. Konsep-konsep yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat diperoleh dari konsep disiplin ilmu atau dari konsep yang telah biasa digunakan di lingkungan kehidupan siswa atau masyarakat setempat. Namun, sebagai ilustrasi dan contoh, sejumlah konsep dasar yang sering digunakan dalam pembelajaran PKn dapat diidentifikasi sebagai berikut: pemerintah, negara, bangsa, negeri, wilayah, pembangunan, negara berkembang, negara sedang berkembang, negara tertinggal, pengambilan keputusan, moral, nilai, karakter, perasaan, sikap, solidaritas, kekuasaan, kekuatan rakyat, kelas penguasa, kelompok penekan, nasionalisme, moral, perilaku, tindakan moral, kata hati, empati, kekuasaan, wewenang, politik, partai politik, pemilu, konstitusi. 2. Nilai Menurut Frankel (1978), nilai (value) adalah konsep (concept), seperti umumnya konsep, maka nilai sebagai konsep tidak muncul dalam pengalaman yang dapat Pembelajaran PKn SD
8
diamati melainkan ada dalam pikiran orang. Nilai dapat diartikan kualitas dari sesuatu atau harga dari sesuatu yang diterapkan pada konteks pengalaman manusia. Nilai dapat dibagi atas dua bidang, yakni nilai estetika dan nilai etika. Estetika terkait dengan masalah keindahan atau apa yang dipandang indah (beautiful) atau apa yang dapat dinikmati oleh seseorang. Sedangkan etika terkait dengan tindakan/perilaku/ akhlak (conduct) atau bagaimana seseorang harus berperilaku. Etika terkait dengan masalah moral, yakni pertimbangan reflektif tentang mana yang benar (right) dan mana yang salah (wrong). Nilai bukanlah benda atau materi. Nilai adalah standar atau kriteria bertindak, kriteria keindahan, kriteria manfaat, atau disebut pula harga yang diakui oleh seseorang dan oleh karena itu orang berupaya untuk menjunjung tinggi dan memeliharanya. Nilai tidak dapat dilihat secara konkrit melainkan tercermin alam pertimbangan harga yang khusus yang diakui oleh individu. Raths (dalam Fraenkel, 1978) mengidentifikasi tiga aspek kriteria untuk melakukan penilaian, yakni perlu ada pilihan (chooses), penghargaan (prizes), dan tindakan (acts); Pertama, tindakan memilih hendaknya dilakukan secara bebas dan memilih dari sejumlah alternatif dan melakukan memilih hendaknya dilandasi oleh hasil pemikiran yang mendalam, artinya setelah memperhitungkan berbagai akibat dari alternatif tersebut; Kedua, ada penghargaan atas apa yang telah dipilih dan dikenal oleh masyarakat; Ketiga, melakukan tindakan sesuai dengan pilihannya dan dimanfaatkan dalam kehidupan secara terus menerus. Selain dengan kriteria di atas, ada sejumlah indikator untuk menentukan nilai, yakni dilihat dari tujuan, maksud, sikap, kepentingan, perasaan, keyakinan, aktivitas, dan keraguan. Namun, dalam konteks tertentu nilai dapat diidentifikasi dari keadaan dan kegunaan atau kemanfaatan bagi kehidupan umat manusia. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan hasil pertimbangan baik atau tidak Pembelajaran PKn SD
9
baik terhadap sesuatu yang kemudian dipergunakan sebagai dasar alasan (motivasi) melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Prof. Dr. Notonegoro membagi nilai menjadi tiga bagian, yaitu: (1) Nilai Material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia; (2) Nilai Vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas; (3) Nilai Kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Sesuatu yang dianggap benar disebut nilai kebenaran. Sesuatu yang dianggap indah disebut nilai estetika. Sesuatu yang dianggap baik disebut nilai moral/etika. Sesuatu yang dianggap berpahala dan berdosa bila dilakukan disebut nilai religius, sedangkan Rokeah (dalam Kosasih Djahiri, 1985:20) mengatakan bahwa “Nilai adalah suatu kepercayaan/keyakinan (belief) yang bersumber pada sistem nilai seseorang, mengenai apa yang patut atau tidak patut dilakukan seseorang atau mengenai apa yang berharga dan apa yang tidak berharga”. 3. Norma Norma adalah kaidah atau peraturan yang pasti dan bila dilanggar mengakibatkan sanksi. Norma disebut pula dalil yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat di dalam berbuat, bertingkah laku, untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan teratur. Secara umum, norma biasanya bersanksi, yakni ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma itu tidak dilaksanakan. Sedikitnya ada empat jenis norma, ialah: norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Norma kesopanan atau disebut pula norma sopan santun. Norma ini dimaksudkan untuk menjaga atau menciptakan keharmonisan hidup bersama dan sanksinya berasal dari masyarakat berupa celaan atau pengucilan; (2) Norma kesusilaan atau disebut pula moral/akhlak. Norma ini dimaksudkan untuk menjaga kebaikan hidup pribadi atau Pembelajaran PKn SD
10
kebersihan hati nurani serta ahklak. Sanksinya berupa sanksi moral yang berasal dari hati nurani manusia itu sendiri; (3) Norma Agama atau disebut pula norma religius. Norma ini dimaksudkan untuk mencapai kesucian hidup beriman dan sanksinya berasal dari Tuhan; (4) Norma hukum adalah norma yang dimaksudkan untuk menciptakan kedamaian hidup bersama dan sanksinya berupa sanksi hukum yang berasal dari Negara atau aparatur Negara. Ada beberapa ciri norma hukum yang berbeda dari tiga norma lainnya, misalnya: (1) Adanya paksaan dari luar yang berwujud ancaman hukum bagi mereka yang melanggarnya. Ancaman hukum tersebut pada umumnya berupa sanksi fisik yang dapat dipaksakan oleh aparatur Negara; (2) Bersifat umum, yaitu berlaku bagi semua orang. Dengan kata lain, sanksi yang diterima oleh orang yang melangggar norma hukum lebih pasti atau tegas, jelas, dan nyata. Lebih pasti yang dimaksud bahwa sanksi hukum sudah ditentukan berapa lama hukuman yang harus dijalani oleh pelanggar hukum karena telah ada kitab undangundang yang mengatur. Tegas berarti norma hukum dapat memaksa siapa saja yang melanggarnya melalui aparatur penegak hukum. Norma hukum diperlukan karena: (1) Tidak semua kepentingan atau tata tertib telah dilindungi atau diatur oleh norma agama, norma moral, dan norma sopan santun. Misalnya, norma sopan santun tidak mengatur bagaimana penduduk/warga negara harus membayar utang pitutang. Demikian pula, norma kesusilaan tidak mengatur hal-hal tentang pajak, upah, lalu lintas dan lain-lain; (2) Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dan kesusilaan bersifat psikis dan abstrak, sedangkan sanksi terhadap norma hukum bersifat fisik dan konkrit; (3) Pada norma hukum, sifat pemaksaannya sangat jelas dan dapat dipaksakan oleh aparatur Negara, sedangkan norma kesusilaan tidak dapat dipaksakan oleh
Pembelajaran PKn SD
11
aparatur Negara, melainkan hanya berupa dorongan dari diri pribadi manusia bahkan tidak tegas. 4. Moral Istilah moral berasal dari bahasa Latin, mores, yaitu adat kebiasaan. Istilah ini erat dengan proses pembentukan kata, ialah: mos, moris, manner, manners, morals. Dalam bahasa Indonesia kata moral hampir sama dengan akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau hati nurani yang dapat menjadi pembimbing tingkah laku lahir dan batin manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, moral erat kaitannya dengan ajaran tentang sesuatu yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Dalam konteks etika, setiap orang akan memiliki perasaan apakah yang dilakukan itu benar atau salah, baik atau jelek? Pertimbangan ini dinamakan pertimbangan nilai moral (moral values). Pertimbangan nilai moral merupakan aspek yang sangat penting khususnya dalam pembentukan warga negara yang baik sebagai tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut dan ditampilkan secara sukarela diharapkan dapat diperoleh melalui proses pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai transisi dari pengaruh lingkungan masyarakat hingga menjadi otoritas di dalam dirinya dan dilakukan berdasarkan dorongan dari dalam dirinya. Tindakan yang baik yang dilandasi oleh dorongan dari dalam diri inilah yang diharapkan sebagai hasil pendidikan nilai dalam pendidikan kewarganegaraan. Secara yuridis-formal, pendidikan nilai, moral, dan norma di Indonesia dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai Pembelajaran PKn SD
12
landasan operasional, dan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai landasan kurikuler. Sejalan dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), maka kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk lingkungan lembaga pendidikan formal dilaksanakan dengan berpedoman pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). UUD 1945 sebagai landasan konstitusional pada bagian Pembukaan alinea keempat memberikan dasar pemikiran tentang tujuan negara. Salah satu tujuan negara tersebut dapat dikemukakan dari pernyataan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Apabila dikaji, maka tiga kata ini mengandung makna yang cukup dalam. Mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung pesan pentingnya pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Dalam kehidupan berkewarganegaraan, pernyataan ini memberikan pesan kepada para penyelenggara negara dan segenap rakyat agar memiliki kemampuan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku secara cerdas baik dalam proses pemecahan masalah maupun dalam pengambilan keputusan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas sebagai landasan operasional penuh dengan pesan yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Pada Pasal 3 ayat (2) tentang fungsi dan tujuan negara dikemukakan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, pada Pasal 37 ayat (1) dikemukakan bahwa kurikulum Pembelajaran PKn SD
13
pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: “... b. pendidikan kewarganegaraan; ...” dan pada ayat (2) dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: “... b. pendidikan kewarganegaraan; ...”. Sedangkan pada bagian penjelasan Pasal 37 dikemukakan bahwa “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.” Adanya ketentuan tentang pendidikan kewarganegaraan dalam UU Sisdiknas sebagai mata pelajaran wajib di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan bahwa mata pelajaran ini menempati kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional di negara ini. Adapun arah pengembangannya hendaknya difokuskan pada pembentukan peserta didik agar menjadi manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Arah pengembangan pendidikan nasional pada era reformasi mengacu pada UU Sisdiknas yang dioperasionalkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sejalan dengan kebijakan otonomi pendidikan, maka pengembangan kurikulum sekolah tidak lagi dibebankan kepada pemerintah pusat sebagaimana terdahulu melainkan diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional hanya menyediakan standar nasional yakni berupa standar isi dan standar kompetensi lulusan sementara pelaksanaan pengembangan kurikulum dilaksnakan oleh setiap satuan pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenisnya. Sebagai landasan kurikulernya, pendidikan kewarganegaraan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 masing-masing tentang SI dan SKL. Berlakunya ketentuan tentang otonomi pendidikan membawa implikasi bagi setiap satuan pendidikan Pembelajaran PKn SD
14
termasuk implikasi dalam pengembangan kurikulum. Bahwa mereka memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum bahkan dalam pengelolaan bidang lainnya, namun di pihak lain mereka pun dituntut agar selalu meningkatkan kualitas satuan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional terkait. C. Dimensi Pembelajaran PKn Dimensi pembelajaran yang diperlukan adalah pembelajaran yang dapat mempersiapkan warga negara yang mampu hidup dalam masyarakat demokratis. Dengan kata lain, perlu ada sejumlah alternatif model pembelajaran PKn yang mampu mengantarkan dan mengisi masyarakat demokratis. Dalam masa transisi atau proses perjalanan bangsa menuju masyarakat madani (civil society), pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dan mata kuliah di perguruan tinggi perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang sedang berubah. Tuntutan dan tantangan masyarakat yang selalu berubah ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh lingkungan sekitar yang pada gilirannya berpengaruh pula terhadap kehidupan bangsa dalam konteks yang lebih luas. Proses pembangunan karakter bangsa (national character building) yang sejak proklamasi kemerdekaan RI telah mendapat prioritas tidak steril pula dari pengaruh perubahan ini sehingga perlu direvitalisasi agar sesuai dengan arah dan pesan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada hakekatnya proses pembentukan karakter bangsa diharapkan mengarah pada penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik sentral. Dalam proses itulah, pembangunan karakter bangsa kembali dirasakan sebagai kebutuhan yang sangat mendesak yang harus Pembelajaran PKn SD
15
dijawab oleh pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma barunya. Tugas PKn dengan paradigma yang direvitalisasi adalah mengembangkan pendidikan demokrasi yang mengemban tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warganegara (civic intelligence), membina tanggung jawab warganegara (civic responsibility) dan mendorong partisipasi warganegara (civic participation). Kecerdasan warganegara yang dikembangkan untuk membentuk warganegara yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional dan intelektual semata melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional dan sosial sehingga paradigma baru PKn bercirikan multidimensional. Untuk mengembangkan masyarakat yang demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan diperlukan suatu strategi dan pendekatan pembelajaran khusus yang sesuai dengan paradigma PKn yang baru. Sebelum mengembangkan model pembelajaran yang dimaksud, terlebih dahulu perlu dikemukakan dahulu tentang konsep warga negara yang demokratis. Oleh karena itu, bab ini akan membahas secara berturut-turut dua topik utama, yakni: (1) Warga negara demokratis dan (2) Pembelajaran PKn untuk warga negara demokratis Dengan menganalisis kehidupan warga negara yang demokratis dan bagaimana pembelajaran untuk membentuk warga negara yang demokratis dalam paradigm PKn yang baru, para pembaca diharapkan memiliki kemampuan : (1) memahami kebutuhan kualitas WNI yang demokratis; dan (2) membelajarkan PKn untuk kewarganegaraan yang demokratis. Selain itu, menguasai paradigma baru PKn baik tentang kualitas warga negara yang demokratis maupun pembelajaran untuk mengembangkan warga negara yang demokratis penting bagi calon guru dan atau guru-guru pemula yang sering mengalami kesulitan dalam memilih dan menyusun materi serta menentukan model pembelajaran yang cocok untuk pokok bahasan tertentu.
Pembelajaran PKn SD
16
Khusus bagi calon guru dan guru pemula diharapkan agar sedapat mungkin memperbanyak latihan dalam menerapkan model pembelajaran PKn dengan paradigma baru. Dengan memahami dan menguasai materi ini diharapkan anda akan terbantu dan tidak mengalami kesulitan lagi dalam menguasai materi dan membelajarkan PKn yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat saat ini. Dengan demikian, kemampuan anda dalam menerapkan model pembelajaran PKn menjadi semakin kaya dan implikasi lebih lanjut, para siswa akan semakin menyenangi belajar PKn karena gurunya memiliki kemampuan yang memadai. Pada bagian pendahuluan telah dikemukakan bahwa kebutuhan akan adanya revitalisasi paradigma PKn saat ini sudah mendesak. Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan ke arah terbentuknya masyarakat demokratis yang sesungguhnya sesuai dengan pesan dan misi gerakan reformasi dalam segala bidang terutama bidang politik dan hukum. Namun, pembentukan masyarakat demokratis tidaklah mudah terutama bagi masyarakat yang memiliki pengalaman pada masa lampau yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang tidak demokratis atau undemocratic democracy. Dapat dikatakan bahwa membentuk masyarakat demokratis itu perlu direncanakan. Artinya masyarakat demokratis tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan perlu dipersiapkan karena demokrasi adalah karakter atau watak yang dapat terbentuk melalui suatu proses. Alexis de Toqueville, negarawan Perancis yang hijrah ke Amerika Serikat, menyatakan “The habits of the mind, as well as „habits of the heart‟, the dispositions that inform the democratic ethos, are not inherited.” (Branson, 1999:2) Artinya, kebiasaan pikiran dan juga „kebiasaan hati‟ yakni watak yang menginformasikan demokrasi tidak diturunkan. Dengan kata lain, seorang demokrat belum tentu melahirkan seorang anak yang demokrat apabila anak itu tidak belajar demokrasi. Untuk menjadi seorang demokrat perlu proses pendidikan dan Pembelajaran PKn SD
17
pembelajaran. Demokrasi sering dikatakan sistem pemerintahan yang cerdas dan rasional. Suatu negara tidak dapat hidup secara demokratis apabila masyarakatnya dalam keadaan miskin, bodoh, dan tidak terdidik. Dengan kata lain, masyarakat demokratis baru dapat terwujud apabila masyarakatnya berpendidikan, cerdas, memiliki tingkat penghidupan yang cukup (layak), dan mereka punya keinginan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena persyaratannya begitu tinggi maka sering dikatakan pula bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mahal. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat. Menimbang dasar pikiran dan tujuan PKn di atas, selayaknya pembelajaran PKn dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian kita dalam mempersiapkan pembelajaran PKn di kelas, yakni bekal pengetahuan materi pembelajaran dan metode atau pendekatan pembelajaran. Hal terakhir ini merupakan titik yang masih lemah untuk mengantarkan para peserta didik menjadi warga Negara yang demokratis. Pembelajaran partisipatif yang berbasis portofolio (portfolio Pembelajaran PKn SD
18
based learning) merupakan alternatif utama guna mencapai tujuan PKn tersebut. Namun, sebelum membahas lebih jauh tentang model pembelajaran PKn yang berbasis portofolio Anda perlu pula mengenali materi pembelajarannya. Materi PKn dengan revitalisasi paradigmanya dikembangkan dalam bentuk standar nasional PKn, yakni standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang pelaksanaannya berprinsip pada implementasi kurikulum terdesentralisasi. PKn dengan revitalisasi paradigma bertumpu pada kemampuan dasar kewarganegaraan (civic competence) untuk semua jenjang SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/MA. Kemampuan dasar tersebut selanjutnya diuraikan atau dirinci dalam bentuk sejumlah kemampuan disesuaikan dengan tingkat/jenjang sekolah sejalan dengan tingkat perkembangan para siswa. Kemampuan diuraikan dalam bentuk butiran standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri nomor 22 tentang Standar Isi (SI) dan 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Portofolio adalah suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan. Panduan-panduan ini beragam tergantung pada mata pelajaran dan tujuan penilaian portofolio. Portofolio dalam pembelajaran PKn merupakan kumpulan informasi/data yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas siswa berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji oleh mereka, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Portofolio kelas berisi bahanbahan seperti pernyataan-pernyataan tertulis, peta, grafik, photografi, dan karya seni asli. Bahan-bahan ini menggambarkan: 1. Hal-hal yang telah dipelajari siswa berkenaan dengan suatu masalah yang telah mereka pilih. 2. Hal-hal yang telah dipelajari siswa berkenaan dengan alternatif-alternatif pemecahan terhadap masalah tersebut. 3. Kebijakan publik yang telah dipilih atau dibuat oleh siswa untuk mengatasi masalah tersebut. Pembelajaran PKn SD
19
4. Rencana tindakan yang telah dibuat siswa untuk digunakan dalam mengusahakan agar pemerintah menerima kebijakan yang mereka usulkan. Dengan demikian, portofolio merupakan karya terpilih kelas siswa secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif membuat kebijakan publik untuk membahas pemecahan terhadap suatu masalah kemasyarakatan. Dalam menilai portofolio, “karya terpilih” merupakan istilah yang sangat penting. Bahan penilaian harus menjadi akumulasi dari segala sesuatu yang dapat ditemukan para siswa pada topik mereka bukan hanya seksi penayangan dan bukan pula seksi pendokumentasian. Portofolio harus memuat bahanbahan yang menggambarkan usaha terbaik siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, serta mencakup pertimbangan terbaiknya tentang bahan-bahan mana yang paling penting. Pembelajaran PKn yang berbasis portofolio memperkenalkan kepada para siswa dan mendidik mereka dengan beberapa metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam proses politik atau kebijakan publik. Pembelajaran ini bertujuan untuk membina komitmen aktif para siswa terhadap kewarganegaraan dan pemerintahannya dengan cara: membekali pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif; membekali pengalaman praktis yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi dan efektivitas partisipasi, dan mengembangkan pemahaman akan pentingnya partisipasi wargan negara. Pembelajaran ini akan menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan memperdalam pemahaman siswa tentang bagaimana bangsa Indonesia, yakni kita semua, dapat bekerja sama mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Pembelajaran ini bertujuan untuk membantu siswa belajar bagaimana cara mengungkapkan pendapat, bagaimana cara menentukan tingkat pemerintahan dan lembaga pemerintah manakah yang paling tepat dan layak untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi oleh mereka, dan bagaimana cara mempengaruhi penetapan-penetapan kebijakan pada tingkat Pembelajaran PKn SD
20
pemerintahan tersebut. Pembelajaran ini mengajak para siswa untuk bekerjasama dengan teman-temannya di kelas dan dengan bantuan guru serta para relawan agar tercapai tugastugas pembelajaran berikut: mengidentifikasi masalah yang akan dikaji; mengumpulkan dan menilai informasi dari berbagai sumber berkenaan dengan masalah yang dikaji; mengkaji pemecahan masalah; membuat kebijakan publik, dan membuat rencana tindakan. Dalam usaha mencapai tugas-tugas pembelajaran ini ditempuh melalui enam tahap kegiatan sebagai berikut: • Tahap I : Mengidentifikasi masalah kebijakan publik di masyarakat. • Tahap II : Memilih satu masalah untuk kajian kelas • Tahap III : Mengumpulkan informasi masalah yang akan dikaji oleh kelas • Tahap IV : Membuat portofolio kelas • Tahap V : Menyajikan portofolio • Tahap VI : Refleksi terhadap pengalaman belajar Dalam pembelajaran PKn yang berbasis portofolio, kelas dibagi ke dalam empat kelompok. Setiap kelompok bertanggung jawab untuk membuat satu bagian portofolio kelas. Setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda namun mulai kelompok pertama sampai keempat harus saling terkait (sekuensial) dan merupakan satu kesatuan. Adapun tugas mereka dapat diuraikan sebagai berikut: o Kelompok portofolio Satu: Menjelaskan Masalah. Kelompok portofolio satu ini bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah yang telah dipilih untuk dikaji oleh kelas. Kelompok ini pun harus menjelaskan mengapa masalah tersebut penting dan mengapa lembaga pemerintahan tersebut harus menangani masalah tersebut. o Kelompok Portofolio Dua: Menilai kebijakan alternatif yang diusulkan untuk memecahkan masalah. Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan saat ini dan/atau kebijakan alternatif yang dirancang untuk memecahkan masalah. Pembelajaran PKn SD
21
o Kelompok Portofolio Tiga: Membuat satu kebijakan publik yang akan didukung oleh kelas. Kelompok ini bertanggung jawab untuk membuat satu kebijakan publik tertentu yang disepakati untuk didukung oleh mayoritas kelas serta melakukan justifikasi terhadap kebijakan tersebut. o Kelompok Portofolio Empat: Membuat suatu rencana tindakan agar pemerintah mau menerima kebijakan kelas. Kelompok ini bertanggung jawab untuk membuat suatu rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana warga Negara dapat mempengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung oleh kelas. Bahan-bahan dalam portofolio memuat dokumentasi terbaik yang telah dikumpulkan oleh kelas dan kelompok dalam meneliti masalah. Bahan-bahan dalam portofolio itu pun hendaknya memuat bahan-bahan tulis tangan asli dan/atau karya seni asli para siswa. Dengan demikian, model pembelajaran PKn yang berbasis portofolio yang diharapkan dapat menjadi wahana dalam mengantarkan pelaksanaan kehidupan berdemokrasi. Namun untuk penerapan di SD, guru perlu melakukan proses penyederhanaan lagi, disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak usia SD.***
BAB II Pembelajaran PKn SD
22
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN A. Karakteristik Materi PKn Hanna dan Lee (1962) pernah mengemukakan bahwa “content” untuk program pembelajaran Social Studies termasuk PKn yang dapat diadopsi dari berbagai sumber. Sedikitnya ada tiga sumber yang mudah diidentifikasi, yakni: 1. Informal content” yang dapat ditemukan dalam kegiatan masyarakat tempat para siswa berada, seperti kegiatan anggota pemadam kebakaran, ekspedisi pendaki gunung, kegiatan anggota DPR dalam membuat dan mengesahkan undangundang, dan lain-lain. 2. The formal disciplines of the pure or semisocial sciences, meliputi geografi penduduk, sejarah, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, jurisprudensi, filsafat dan etika serta bahasa. Menurut Hanna dan Lee, tiga disiplin pertama, geografi penduduk, sejarah, dan ilmu politik, “… have traditionally been the major reservoir for social studies content”. Namun, secara umum, formal content yang diadopsi dari ilmu-ilmu sosial utamanya terjadi pada awal abad ke-20. Pada masa itu, belum ada pemikiran orientasi “content” selain yang bersifat formal content. Baru pada pertengahan abad ke-20, “social studies content” banyak tergantung pada peristiwa terkini (current events) dan hal yang penting menurut siswa (pupil interest). 3. Ketiga, the responses of pupils ialah tanggapan-tanggapan siswa baik yang berasal dari “informal content” (events) maupun dari “formal disciplines” (studies). Gagasan Hanna and Lee akan menjadi bahan yang berharga bagi pengembangan “content” PKn dengan catatan perlu ada seleksi disesuaikan dengan visi, misi dan karakteristik PKn. Misalnya, tiga disiplin ilmu sosial utama dalam social studies, meliputi geografi, sejarah dan ilmu politik, maka Pembelajaran PKn SD
23
dalam PKn yang lebih dominan adalah ilmu politik dan hukum. Furman (1962:89) mengingatkan guru, bahwa dalam mengembangkan program PKn hendaknya mengacu pada tiga sasaran, yakni: (1) to serve the needs of children (melayani kebutuhan siswa); (2) to serve the needs of society (melayani kebutuhan masyarakat); and (3) to understand and utilize the intellectual discipline called the social sciences (memahami dan memanfaatkan disiplin ilmu yakni disiplin ilmu-ilmu sosial). Saran dari Furman ini pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan gagasan dari Hanna dan Lee di atas, bahwa “content” untuk PKn hendaknya memperhatikan kebutuhan siswa, masyarakat dan disiplin ilmu-ilmu sosial. Hanya saja gagasan Furman lebih spesifik dan operasional yang diarahkan kepada tugas guru untuk mengembangkan program pembelajaran di kelas. Furman menjelaskan lebih lanjut bahwa guru harus mengetahui dan mengerti betul tentang siswa di kelas, baik kecakapannya, kebutuhannya, kepentingannya, masalah yang dihadapi maupun pertumbuhan dan perkembangan serta latar belakang keluarganya. Guru pun perlu memahami kebutuhan dan harapan masyarakat sekitar tempat siswa tinggal. Masyarakat mungkin mengharapkan agar anak-anak belajar menjadi warga negara yang baik, yakni anggota masyarakat di tingkat lokal, nasional dan global. Para siswa hendaknya belajar menjadi warga negara yang produktif di daerahnya, berguna (useful) bagi bangsanya, dan berpikir kewarganegaraan (civicminded) ketika hidup dalam konteks global. Meskipun demikian, kecenderungan yang telah mendorong pada pemikiran orientasi siswa dan masyarakat sebagai trend baru hendaknya tidak meninggalkan sasaran pokok, yakni disiplin ilmu sosial dan kondisi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, guru pun perlu memahami dan memanfaatkan disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai “content” untuk mengembangkan program PKn. Namun, perlu mendapat perhatian pula bahwa kegiatan Pembelajaran PKn SD
24
pembelajaran hendaknya berbasis konteks kehidupan siswa dimana mereka berada. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan hendaknya pendekatan kontekstual. Dari dua konsepsi atau gagasan dari Hanna dan Lee dan Furman ini dapat disimpulkan bahwa materi “content” PKn, dengan merujuk pada gagasan “content” dan sasaran dalam social studies, hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat informal content (the need of society), formal disciplines (social sciences), dan (the responses of pupils/the needs of children) dengan mempertimbangkan pula kebutuhan siswa, masyarakat, dasar negara, cita-cita, dan tujuan nasional sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD 1945. Selain itu, Kosasih Djahiri (1979) pernah menegaskan bahwa materi PKn hendaknya lebih menitikberatkan pada pembinaan watak, pemahaman dan penghayatan nilai dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah dasar dan pandangan hidup bangsa, pembinaan siswa untuk melihat kenyataan, fokus belajar pada konsep yang benar menurut dan sesuai dengan Pancasila. Untuk mendefinisikan “fakta” sesungguhnya tidaklah semudah yang sering kita bayangkan. Masih terdapat berbagai pendapat dan tafsiran yang cukup beragam. Namun, beberapa ahli Social Studies (Michaelis, 1980; Banks, 1984; Sunal and Haas, 1993; Jarolimek and Parker, 1993) mendefiniskan fakta dengan indikator yang tidak banyak perbedaan. Michaelis (1980) mengartikan sebagai berikut: “Facts are statements of information that include concepts, but they apply only to a specific situation.” Banks (1984) mendefinisikan fakta dalam konteks kajian etnis, bahwa “Facts are low-level, specific empirical statement about limited phenomena. Facts may be considered the lowest level of knowledge and have the least predictive capacity of all the knowledge forms.”, sedangkan menurut Sunal and Haas (1993) “Facts are forms of content that are single occurrences, taking place in the past or present.” Sunal dan Haas menambahkan bahwa fakta belum dapat memprediksi Pembelajaran PKn SD
25
suatu peristiwa atau suatu tindakan. Namun, dengan melihat dari aspek perannya, Jarolimek dan Parker (1993) menyatakan bahwa informasi faktual sangat penting untuk memahami konsep dan generalisasi karena fakta akan memberikan rincian informasi yang mendukung dan elaborasi yang menjadikan konsep dan generalisasi itu bermakna. Suatu hal yang menarik dan perlu digarisbawahi dari pernyataan para pakar Social Studies di atas bahwa fakta itu sifatnya khusus ataupun terbatas, tidak bersifat general atau umum yang tidak terbatas dan posisinya berada pada tingkatan paling rendah dalam struktur ilmu pengetahuan. Peran dan fungsinya sangat penting karena dapat berkontribusi terhadap kebermaknaan suatu konsep dan generalisasi. Selain itu, fakta dapat menunjukkan suatu sifat yang nyata, yang ditampilkan dengan benar-benar ada, terjadi, karena mempunyai realitas objektif. Dengan demikian, hal ini sangat sesuai dengan pernyataan Bachtiar (1997:112-13) bahwa “fakta” merupakan abstraksi dari kenyataan yang diamati yang sifatnya terbatas dan dapat diuji kebenarannya secara empiris. Fakta juga merupakan building blocks of knowledge yang digunakan untuk mengembangkan konsep (Fraenkel, 1980:94). Begitu juga menurut Sjamsuddin (1996:5), bahwa fakta umumnya erat hubungannya dengan jawaban atas apa, siapa, kapan, di mana, dan juga bisa berupa benda-benda (things) yang benar-benar ada atau peristiwa apa yang pernah terjadi pada masa lalu. Fakta harus dirumuskan atas dasar sistem kerangka berpikir tertentu. Fenomena yang sama akan menghasilkan fakta yang berbeda, apabila kerangka berpikir yang dipergunakan berbeda. Oleh karena itu, dalam konteks proses inkuiri, Banks menyatakan “Facts are the particular instances of events or things that in turn become the raw data or the observations of the social scientist” (Banks, 1977:84). Dalam pembelajaran PKn umumnya dan khususnya untuk jenjang kelas di SD, fakta berupa kejadian, peristiwa, Pembelajaran PKn SD
26
dan kasus aktual yang terkait dengan kewarganegaraan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat penting. Bahkan materi pembelajaran PKn hendaknya dipersiapkan dan dikemas oleh para guru dengan mengadopsi dari kehidupan nyata (real life) masyarakat terutama para siswa pada tataran lokal, nasional, dan global. Beberapa contoh fakta yang dapat dimanfaatkan untuk materi dan proses pembelajaran antara lain: o Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta oleh Soekarno dan Hatta. o UUD 1945 disahkan pertama kali oleh PPKI dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945. o Pemilu di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955. o Memasuki era reformasi, UUD 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. o Sejumlah anggota organisasi masyarakat turun memenuhi jalan-jalan di ibu kota melakukan unjuk rasa menentang penyerangan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Istilah “konsep” yang berkembang di masyarakat hampir selalu dikaitkan dengan “rancangan” atau “draf” atau sesuatu yang belum selesai. Konotasi yang demikian sebetulnya tidak terlalu salah manakala kita melihatnya dari sisi teoretik yang bersifat abstrak. Namun, ruang lingkup “konsep” menyangkut juga hal-hal yang bersifat riil ataupun konkret. Nama-nama seperti gunung, danau, kursi, meja, pohon, mobil, kambing, ketimun, dan garam merupakan “konsep”. Di dunia ini, banyak jenis konsep baik yang tampak ataupun abstrak seperti agama, kebaikan, pandai, merah, fantasi, kemenakan, gas, mertua semuanya adalah konsep-konsep yang tak terhingga jumlahnya. Schwab (1962: 12-14) mengemukakan bahwa konsep merupakan abstraksi, suatu konstruksi logis yang terbentuk dari kesan, tanggapan Pembelajaran PKn SD
27
dan pengalaman-pengalaman kompleks. Pendapat Schwab tersebut sejalan dengan pendapat Banks (1977: 85) yang menyatakan bahwa “A concept is an abstract word or phrase that is useful for classifying or categorizing a group of things, ideas, or events”. Pengertian konsep menunjuk suatu abstraksi, penggambaran dari sesuatu baik yang konkret maupun abstrak (tampak atau tidak tampak) atau dapat juga berbentuk pengertian/definisi ataupun gambaran mental, atribut esensial dari suatu kategori yang memiliki ciri-ciri esensial yang relatif sama. Sebagai contoh konsep “demokrasi”. Jika dilihat dari jenis dan bentuknya demokrasi itu sangat beragam. Demokrasi Barat di Eropa Barat dan Amerika Serikat akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan demokrasi di Cuba atau RRC. Tetapi apa yang membuat mereka berbeda-beda itu disebut “demokrasi”? Tentu saja karena mereka memiliki persamaan sebagai ciri esensialnya, yaitu “kekuasaan ada di tangan rakyat”. Itulah ciri-ciri esensial demokrasi. Dalam hal ini, kita dapat mengidentifikasi tentang nama-nama lain, seperti presiden, negara, pemerintahan, DPR dan sebagainya, yang dapat diketahui ciri-ciri esensialnya yang relatif sama. Berbeda dengan fakta yang menekankan pada kekhususan, maka konsep memiliki ciri-ciri umum (common characteristics) yang sudah tentu pengertian konsep lebih luas daripada fakta. Fraenkel (1980:94-95) mengemukakan “Whereas facts refer to a single object, event, or individual, concepts represent something common to several events, objects, or individual.” Lebih lanjut Fraenkel menyatakan bahwa “Concepts do not exist in reality, …” (sebenarnya konsep-konsep itu dalam kenyataannya tidak ada). Konsep itu berada dalam ide atau pikiran manusia. Semua realitas yang berada di sekeliling kita memasuki atau menyentuh indera-indera manusia sebagai informasi dari berbagai pengalaman. Kemudian, masukan-masukan indera (sensory input) tersebut diatur dan disusun dengan mengenakan Pembelajaran PKn SD
28
simbol-simbol (label kata-kata) berdasarkan persamaanpersamaan esensial tersebut. Menurut Kagan (dalam Fraenkel, 1980:99-100), ada empat kualifikasi yang dapat diterapkan untuk menguji apakah suatu konsep telah memenuhi persyaratan. Keempat kualifikasi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Tingkat keabstrakan (degree of abstraction) dari konsep tersebut. Ada konsep yang memiliki tingkat keabstrakan rendah (“low-level” abstraction), misalnya bunga, kambing, dan pabrik, sehingga konsep-konsep ini telah mendekati tingkatan konkret. Namun ada konsep yang memiliki tingkat keabstrakan tinggi (“higher-level” abstraction), misalnya kebebasan, penghargaan, dan kecerdasan, yang hanya dapat dipahami oleh kemampuan tertentu, seperti kemampuan bahasa, ketajaman rasa, penyesuaian diri, dan kemampuan belajar; 2. Kompleksitas (complexity). Konsep memiliki perbedaan dalam jumlah atribut (ciri-ciri, indikator) yang diperlukan untuk menjelaskan konsep tersebut. Semakin banyak atribut yang diperlukan untuk menjelaskan konsep, semakin kompleks konsep tersebut. Misalnya, konsep “kucing”, mungkin dapat didentifikasi dari beberapa atribut, seperti berkaki empat, berbulu lembut, bercakar, suara mengeong, dsb), tetapi untuk konsep “kebudayaan” tentunya memerlukan banyak sekali atribut sehingga konsep “kebudayaan, patriotisme, demokrasi, keadilan “termasuk konsep-konsep yang kompleks. “The more complex a concept is, the greater its capacity to organize and synthesize large numbers of simpler concepts and specific facts. (1980:100); 3. Pembedaan (differentiation). Konsep juga berbeda dalam ciri dasar yang dapat ditafsirkan berbeda-beda sehingga masih perlu dijelaskan lagi. Misalnya, konsep “kekayaan” tentu mengandung multi penafsiran karena konsep tersebut dapat berupa tanah, uang, rumah, alat rumah tangga, emas,
Pembelajaran PKn SD
29
dan sebagainya. Bandingkan dengan konsep obeng, tentu konsep ini akan mudah diidentifikasi; 4. Pemusatan dimensi (centrality of dimensions). Makna sebuah konsep diperoleh dari satu atau dua atribut penting yang merujuk pada ciri utama dari ide yang diwakili oleh konsep. Misalnya, konsep “wisatawan” akan terkait dengan atribut kunci “travel”, “bersenang-senang”, dan “hotel”. Fraenkel (1980:101-104) telah mengidentikasi kegunaan konsep bagi kehidupan manusia sebagai berikut: 1. Konsep itu berguna untuk membantu mengatasi kerumitan lingkungan dan melakukan efisiensi dan efektivitas bagi manusia. Hal ini bisa kita fahami karena informasiinformasi itu kian terus bertambah banyak dan semuanya harus diidentifikasi dalam simbol-simbol yang dapat disepakati. Fraenkel (1980:101) menyatakan “Through concepts, we simplify and order the varying perceptions that we receive through our senses.” Konsep-konsep dapat disusun dengan cara mereduksi informasi-informasi tersebut menurut proporsi-proporsi yang dapat ditangani. Konsep dapat meliputi kelompok objek tertentu, peristiwaperistiwa, individu-individu, atau ide-ide; 2. Konsep membantu mengenali dan memahami bermacammacam objek yang ada di sekitar kita. Fraenkel (1980:102) menyatakan “When an individual identifies an object, he places it into a class.” Sehingga dalam klasifikasi (kategorisasi) tersebut begitu nampak persamaan dan perbedaannya. Misalnya, ketika orang lain mengatakan panitia ad hoc atau rapat komisi, maka ia akan langsung melakukan identifikasi, klasifikasi, dan menghubungkan istilah tersebut dengan lembaga negara “Dewan Perwakilan Rakyat” (DPR). Dengan mengenal konsep, seseorang akan terhindar dari salah identifikasi atau miskonsep yang dapat menimbulkan persepsi yang keliru dan fatal;
Pembelajaran PKn SD
30
3. Konsep dapat berfungsi untuk mereduksi keperluan yang sering dikatakan berulang-ulang terhadap sesuatu kajian yang serupa dan sudah diketahui. Misalnya, ketika orang sudah mengetahui konsep “legislatif”, maka ia akan menggunakan konsep tersebut untuk DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; 4. Konsep dapat membantu untuk memecahkan masalah. Dengan menempatkan objek-objek, individu-individu, peristiwa-peristiwa, ataupun ide-ide kedalam kategorikategori yang benar, kita dapat memperoleh beberapa wawasan bagaimana menangani sesuatu masalah tertentu yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang mengetahui bahwa ia seorang ahli hukum, maka ia akan hati-hati dalam berbicara dan tidak mudah sembarang menuduh atau tindakan serupa lainnya yang berargumen berdasarkan hukum; 5. Konsep juga berguna untuk menjelaskan (eksplanasi) sesuatu yang dianggap rumit ataupun memerlukan keterangan yang cukup panjang dan rinci. Banyak konsepkonsep yang kita ketahui sekarang diperoleh melalui proses pembelajaran ataupun pengenalan dari konsepkonsep sebelumnya yang dianggap baru. Dengan demikian konsep bisa dijadikan alat (tools) yang mengandung karakteristik-karakteristik umum untuk dianalisis sekalipun rumit. Misalnya, konsep “negara”, tentu memerlukan penjelasan yang memadai, karena kriteria untuk konsep “negara” tidaklah cukup hanya dengan kriteria “wilayah” dan “penduduk” belaka, melainkan harus disertai syarat-syarat lainnya; 6. Konsep sebagai stereotipe (stereotypes), artinya bahwa mungkin konsep itu memberikan konotasi negatif. Hal ini terjadi ketika antara dua atau lebih kelompok manusia baik etnis, suku, atau bangsa saling berinteraksi dengan memberikan “label” tertentu kepada etnis, suku, atau bangsa lain dengan karakteristik tertentu yang berkonotasi negatif. Di Indonesia juga sering kita dengar ungkapanPembelajaran PKn SD
31
ungkapan yang bernada stereotipe. Contohnya: “Jawa koek”, “Cina licik”, “Padang bengkok”, “Orang Batak si tukang copet”, dan sebagainya. Bahkan dikalangan orang Barat-pun stereotipe dan etnosentrisme pernah hidup dan berkembang sebagaimana yang disebut Huntington (1998: 66) bahwa “In the nineteenth century the idea of “the white man‟s burden” helped justify the extension of Western political and economic domination over nonWestern societies” yang pada gilirannya melahirkan imperialisme dan kolonialisme terhadap bangsa-bangsa kulit berwarna; 7. Konsep mewakili gambaran kepada kita tentang “realitas” dan dunia kita sendiri. Menurut Fraenkel, kita sulit berpikir atau bahkan berpendapat tanpa konsep. Lebih lanjut dinyatakan “We could not communicate, create a society, or carry out anything but the simplest and most animalistic behavior without them.” (Fraenkel, 1980: 103). Tujuh manfaat konsep ini tidak diragukan lagi kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan komunikasi dalam berbagai konteks kehidupan warga negara dan manusia umumnya. Konsep kewarganegaraan yang berasal dari kata “warga negara” pada hakikatnya, membahas tentang hubungan warga negara dengan negara atau pemerintah dalam arti yang luas. Dalam hubungan tersebut sudah pasti terkait dengan masalah kepentingan, hak dan kewajiban, kekuasaan, peraturan hukum, dan konsep-konsep kenegaraan lainnya. Kehidupan yang tertib, aman, dan damai merupakan bentuk kehidupan yang dicita-citakan oleh umat manusia. Untuk mewujudkan bentuk kehidupan tersebut, dibuatlah norma-norma perilaku yang disepakati bersama sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu norma yang dibuat untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat adalah norma hukum, yakni hukum negara. Di samping norma hukum terdapat sejumlah norma lainnya yang juga berfungsi untuk mengatur perilaku individu dalam Pembelajaran PKn SD
32
masyarakat. Norma-norma tersebut antara lain meliputi norma kesopanan, adat-istiadat, kebiasaan, kesusilaan, dan norma agama. Kesadaran akan adanya norma yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap individu sejak usia dini. Oleh sebab itu, pendidikan hukum sebagai salah satu bentuk upaya penanaman kesadaran akan norma tingkah laku dalam masyarakat, dipandang sangat strategis untuk diberikan pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan persekolahan. Tidak mungkin kita dapat mengharapkan tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan hukum dari setiap individu warga negara tanpa upaya yang sadar dan terencana melalui proses pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Penanaman nilai-nilai dan norma-norma sosial kemasyarakatan merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari proses sosialisasi anak menuju realita kehidupan yang sesungguhnya di masyarakat. Program pendidikan hukum (law-related education) di persekolahan hendaknya diarahkan untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar mereka kelak dapat berpartisipasi secara efektif dalam lembagalembaga hukum. Tujuan utama dari pendidikan hukum, seperti dikemukakan oleh Bank (1977: 258-259), adalah untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh hak-hak hukumnya secara maksimum dalam masyarakat. Di samping itu, setiap warga negara memikul tanggung jawab atas terciptanya sistem hukum yang bekerja secara efektif dan adil. Para siswa hendaknya dibelajarkan untuk memperoleh kemampuan mengkaji persoalanpersoalan yang berkaitan dengan kesenjangan-kesenjangan yang acapkali terjadi antara cita-cita hukum dengan kenyataan, dan bagaimana kesenjangan tersebut dapat diatasi. Program pendidikan hukum di persekolahan bukan merupakan program yang berdiri sendiri melainkan Pembelajaran PKn SD
33
merupakan bagian dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan dapat berfungsi pula sebagai pendidikan hukum. Menurut Bank (1977: 259), pendidikan hukum memuat tujuan pendidikan hukum, siswa diharapkan dapat: 1. Mengembangkan pemahaman tentang hak-hak dan tanggung jawabnya yang ditegaskan dalam konstitusi. 2. Memahami tuntutan masyarakat akan peraturan dan hukum, sumber-sumber hukum, perubahan hukum, dan sanksi hukum. 3. Memahami berbagai aspek hukum sipil yang mempengaruhi kehidupannya-hukum perkawinan dan perceraian, perjanjian/kontrak, asuransi, kesejahteraan sosial, pajak, dan lembaga bantuan hukum. 4. Memahami sistem peradilan, struktur organisasi dan fungsi lembaga penegak hukum. 5. Mengembangkan pengetahuan dan sikapnya berkenaan dengan hukum dan sistem peradilan pidana-jadi mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi dalam sistem hukum masyarakat kontemporer. B. Pengembangan Materi Pembelajaran PKn Pendidikan kewarganegaraan adalah bidang kajian yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan yang bersifat interdisipliner/ multidisipliner/multidimensional. Namun secara filsafat keilmuan bidang studi ini memiliki objek kajian pokok ilmu politik, khususnya konsep demokrasi politik (political democracy) untuk aspek hak dan kewajiban (duties and rights of citizen). Dari objek kajian pokok inilah berkembang konsep civics yang secara harfiah diambil dari bahasa latin civicus, yang artinya warga negara pada jaman Yunani kuno. Kemudian secara akademis diakui sebagai embrionya civic education. Selanjutnya di Indonesia hal ini diadaptasi menjadi “pendidikan kewarganegaraan” (PKn).
Pembelajaran PKn SD
34
Secara metodologis PKn sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan salah satu dari lima tradisi social studies yakni transmisi kewarganegaraan (citizenship transmission). Numan Somantri (2001) menyatakan bahwa obyek studi civics dan civic education adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, dan negara. Kata kunci dari pengertian ini adalah warga negara dalam hubungannya dengan pihak lain yang dimaksud adalah negara. Hal ini sejalan dengan kajian yang telah dilakukan terdahulu bahwa pada hakikatnya objek kajian PKn adalah perilaku warga negara (Sapriya, 2007). Dilihat dari fenomena PKn sebagai kajian perilaku warga negara maka semakin tampak bahwa ruang lingkup telaahnya begitu luas. Kajian yang berpusat pada perilaku warga negara dapat dipandang dari berbagai dimensi yang lebih spesifik daripada tiga dimensi di atas. Warga negara merupakan individu yang dapat dipandang dari berbagai dimensi seperti psikologis, sosial, politik, normatif, antropologis dan dimensi lain sehingga dapat dinyatakan dengan sifat multidimensional. Perilaku warga negara sebagai pribadi maupun anggota masyarakat berada dalam lingkup sebuah organisasi, sebagai pengikat dan sekaligus yang memberi ruang untuk melakukan perbuatan. Organisasi yang dimaksud tersebut adalah negara sebagai organisasi tertinggi. Dalam hal ini, secara ontologis, sumber adanya PKn itu adalah negara dalam konteks yang luas. Sebuah negara dalam pengertian modern yang sesuai dengan hasil kesepakatan internasional (Misalnya, Konvensi Montevideo 1933) meliputi empat unsur, yakni: (1) ada unsur manusia atau rakyat; (2) ada unsur tanah air atau wilayah; (3) ada unsur pemerintah; dan (4) ada unsur pengakuan (atau kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara atau subyek hukum bukan negara). Keberadaan negara bersifat dinamis dan dapat berkembang. Misalnya, jauh sebelum berdiri negara Kesatuan Republik Indonesia, Pembelajaran PKn SD
35
mungkin hanya ada nusantara, sedangkan penduduk atau penghuni umumnya adalah pendatang dari wilayah lain. Secara kultural, kekayaan budaya dan adat istiadat merupakan bagian utuh dari penduduk Asia dan bagian umat manusia. Kemudian, adanya negara Indonesia karena ada proklamasi. Sebelum proklamasi, di wilayah nusantara pernah ada kerajaan-kerajaan, kemudian kerajaan dijajah Belanda pada abad ke-16. Lalu ada aksi berjuang, lalu ada merdeka 17 Agustus 1945. Konsep “ada” itu adalah prosesnya. Oleh karena itu, keberadaan bangsa dan negara merdeka, kondisi manusia Asia yang bersifat multietnis dan multikarakter merupakan aspek sosiologis dan psikologishistoris sebagai kajian ontologi PKn yang dapat dijadikan untuk pembentukan pengetahuan, sikap dan perilaku warga negara yang mendukung bagi pembangunan bangsa. Aspek emosional seperti rasa kebangsaan (nationalism) dan cinta tanah air (patriotism) bahkan dengan mengetahui dan memahami diri secara sosiologis dan historis akan dapat membangun kesadaran diri sebagai warga negara. Sebagai standar nasional dalam aspek isi atau ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana termuat dalam standar isi (Permendiknas Nomor 22/2005) meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan 2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional
Pembelajaran PKn SD
36
3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. 4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan 5. warga negara. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusikonstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi 6. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi 7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka; 8. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi. Pengembangan materi pembelajaran PKn hendaknya diarahkan pada ketentuan yang telah ada dalam standar isi sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006. Pembelajaran materi PKn harus pula mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan dalam ketentuan Permendiknas tersebut, yakni: 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
Pembelajaran PKn SD
37
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi 3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran materi PKn dapat dilakukan? Sebelum membahas tentang persoalan ini terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa prinsip berkenaan dengan tujuan dan metode pembelajaran. Tiap usaha pembelajaran (dalam arti membelajarkan siswa) sebenarnya bertujuan untuk menumbuhkembangkan atau menyempurnakan pola perilaku atau kompetensi tertentu dalam diri peserta didik. Pola perilaku ialah kerangka dasar dari sejumlah kegiatan, yang lazim dilaksanakan manusia untuk bertahan hidup dan untuk memperbaiki mutu hidupnya dalam situasi konkrit. Kegiatan itu dapat berupa keterampilan intelektual seperti mengkaji, mengamati, menganalisis dan menilai keadaan dengan daya nalar. Kegiatan pembelajaran dapat juga berupa kegiatan jasmani, yang dilakukan dengan tenaga dan keterampilan fisik. Namun, secara umum manusia bertindak secara manusiawi apabila kedua jenis kegiatan tersebut dibuat secara terjalin dan sinergis. Kegiatan jasmani seyogianya didukung oleh kegiatan intelektual, dan demikian juga sebaliknya. Di samping menumbuhkan atau menyempurnakan pola perilaku, pembelajaran bertujuan pula untuk menimbulkan kebiasaan. Kebiasaan dapat dirumuskan sebagai keterarahan, kesiapsiagaan dalam diri manusia untuk melakukan kegiatan yang sama atau serupa dengan cara yang lebih mudah, tanpa memeras dan menguras tenaga. Kebiasaan akan timbul justru Pembelajaran PKn SD
38
apabila kegiatan manusia berulang kali dengan sadar dan penuh perhitungan. Dengan demikian, tujuan tiap pembelajaran ialah menimbulkan atau menyempurnakan pola laku dan membina kebiasaan sehingga peserta didik terampil menjawab tantangan situasi kehidupan secara manusiawi. Dengan kata lain, pembelajaran ingin memekarkan kemampuan berpikir dan kemampuan bertindak pada peserta didik sehingga menghadapi keadaan apapun ia cukup sanggup mengamati keadaan, menilai keadaan, dan menentukan sikap serta tindakannya dalam keadaan tersebut. Kehidupan manusia dalam masyarakat modern dewasa ini sedang mengalami perubahan yang begitu pesat. Oleh karena itu, pembelajaran di abad sekarang ini hendaknya memperhatikan arus dan laju perubahan yang terjadi. Pembelajaran perlu membina pola berpikir, keterampilan dan kebiasaan, yang terbuka dan tanggap, yang mampu menyesuaikan diri secara manusiawi dengan perubahan. Kalau tujuan pembelajaran adalah menumbuhkan dan menyempurnakan pola perilaku, membina kebiasaan dan kemahiran menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubahubah, maka metode pembelajaran harus mampu mendorong proses pertumbuhan dan penyempurnaan pola perilaku, membina kebiasaan, dan mengembangkan kemahiran untuk menyesuaikan diri. Pembelajaran harus mampu membina kemahiran pada peserta didik untuk secara kreatif dapat menghadapi situasi sejenis, malah situasi yang baru sama sekali atas cara yang memuaskan. Pemikiran kreatif yang dapat menelurkan tindakan kreatif pula wajib dibina dalam tiap pembelajaran, terutama pada jaman kita sekarang ini yang penuh dengan perubahan ini.***
Pembelajaran PKn SD
39
BAB III DESAIN DAN MODEL PEMBELAJARAN PKN A. Desain Pembelajaran PKn Menurut Eraut (1991:315) istilah disain pembelajaran atau „instructional design‟ biasanya merujuk pada disain materi pembelajaran yang disusun oleh sebuah tim yang dapat melibatkan guru atau tidak perlu melibatkan guru yang akan melaksanakan pembelajaran tersebut. Memang, sejumlah ahli mengatakan bahwa disain pembelajaran dibuat oleh guru yang akan melaksanakan pembelajaran namun bukanlah suatu keharusan disain pembelajaran dibuat hanya oleh guru yang bersangkutan. Artinya, bahwa pengembangan disain pembelajaran dapat menjadi tugas para pakar pembelajaran yang diharapkan akan membantu/mempermudah para guru dalam mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran. Hal yang terpenting dalam mendesain materi pembelajaran, dengan melakukan analisis situasi. Analisis situasi biasanya dilakukan sebelum proses pengembangan kurikulum, artinya, selama proses mengembangkan kurikulum, guru dituntut agar menyadari dan mempertimbangkan tentang situasi yang sedang terjadi atau berubah di sekitarnya. Laurie Brady (1990) menegaskan bahwa analisis situasi diperlukan untuk menentukan efektifitas penerapan kurikulum yang baru. Guru seyogianya dapat menangkap berbagai isu yang berkembang di masyarakat untuk dijadikan sebagai pengalaman belajar siswa. Guru haruslah dapat mengkaji situasi belajar, meliputi faktor-faktor seperti: latar belakang pengalaman siswa, sikap dan kemampuan guru, iklim sekolah, sumber belajar dan hambatan-hambatan eksternal. Pengembangan kurikulum diawali dengan melakukan kajian situasi sekolah. Karena setiap sekolah memiliki Pembelajaran PKn SD
40
karakteristik yang berbeda maka analisis situasi pada satu sekolah tidak dapat ditransfer kepada sekolah lain. Analisis situasi biasanya dilakukan oleh guru pada saat guru merumuskan dan menetapkan tujuan pengajaran. Cara yang dilakukan antara lain melalui diagnosis kelemahankelemahan siswa maupun prestasi yang telah dicapainya, apakah kebutuhan siswa pada saat kini maupun pada masa depan, hal-hal apakah yang dapat membantu siswa untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya, mengapa banyak orang (mahasiswa) melakukan demostrasi di depan Gedung DPR RI, Gedung Kejaksaan RI, Gedung Kedutaan, dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa seperti inilah yang dapat diangkat, dianalisis dan dimasukkan oleh guru menjadi bahan perencanaan program pembelajaran PKn. Sockett (1976) memberikan saran-saran dengan menekankan pentingnya analisis situasi dalam pengembangan kurikulum, sebagai berikut: 1. Guru seyogianya melakukan suatu transaksi dengan siswa tentang apa yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar. 2. Guru hendaknya secara terus-menerus mengevaluasi dan mempertahankan suasana belajar di kelas. 3. Guru hendaknya mendekatkan proses belajar kearah situasi nyata dan kemungkinan perubahan situasi tersebut. Guru dituntut untuk selalu menyesuaikan program pembelajarannya dengan situasi yang sedang terjadi (berlangsung) di sekitar siswa atau kehidupan sekolah. Skillbeck (1984) membagi faktor yang dapat menggambarkan situasi sebagai bahan analisis guru atas dua bagian, ialah faktor eksternal (external factors) dan faktor internal (internal factors). Perhatikanlah faktor-faktor eksternal dan internal menurut Skillbeck berikut ini: Faktor-faktor eksternal meliputi: o Perubahan sosial-budaya dan harapan masyarakat o Tuntutan dan tantangan sistem pendidikan o Perubahan mata pelajaran yang akan diajarkan Pembelajaran PKn SD
41
o Kontribusi dari sistem dukungan guru o Sumber masukan bagi sekolah Faktor-faktor internal, meliputi: o Siswa meliputi aspek bakat, kecakapan dan kebutuhannya o Guru meliputi aspek nilai, sikap, keterampilan mengajar, pengetahuan, pengalaman, kekuatan dan kelemahan khusus serta perannya o Etos kerja sekolah dan struktur politik o Sumber-sumber bahan pembelajaran o Masalah-masalah dan kekurangan-kekurangan yang dirasakan dalam kurikulum yang berlaku. B. Model Pembelajaran PKn Pembelajaran PKn di SD hendaknya mampu memberikan perubahan pada diri siswa baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Untuk mengubah kemampuan itu, banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru, seperti melalui pembiasaan, transformasi pengalaman, keteladanan, percontohan. Model-model pembelajaran ini sangat cocok untuk siswa di SD karena mengandung unsur-unsur proses pembelajaran yang baik. Menurut Suparman (1997), proses pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang memungkinkan para pembelajar aktif melibatkan diri dalam keseluruhan proses baik secara mental maupun secara fisik. Lebih lanjut dikemukakan bahwa model proses pembelajaran ini disebut pembelajaran interaktif yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) adanya variasi kegiatan klasikal, kelompok, dan perorangan; 2) keterlibatan mental baik pikiran maupun perasaan; 3) guru lebih berperan sebagai fasilitator, narasumber, manajer kelas yang demokratis; 4) menerapkan pola komunikasi banyak arah suasana kelas yang fleksibel, demokratis, menantang dan tetap terkendali oleh tujuan; 5) potensial dapat menghasilkan dampak instruksional dan dampak pengiring lebih efektif dapat digunakan di dalam dan/atau di luar kelas/ruangan.
Pembelajaran PKn SD
42
Ada tiga klasifikasi model pembelajaran interaktif, meliputi: (1) model berbagi informasi; (2) model belajar melalui pengalaman; dan (3) model pemecahan masalah. Dalam rangka sosialisasi KTSP, Departemen Pendidikan Nasional (2006) membagi tiga jenis model pembelajaran, yakni: (1) Model Pembelajaran Langsung atau Direct Instruction (DI), (2) Model Pembelajaran Kooperatif atau Cooperative Learning (CL), dan (3) Model Pembelajaran Berbasis Masalah atau Problem-Based Instruction (PBI). Secara rinci masing-masing model pembelajaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) Model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang berpusat kepada guru sehingga lebih mengutamakan pada penyampaian pengetahuan dengan target hasil belajar pengetahuan deklaratif sederhana. Meskipun demikian, untuk mencapai tujuan yang maksimal, model pembelajaran ini perlu perencanaan yang matang dengan penguasaan bahan materi pembelajaran oleh guru yang mendalam. Model pembelajaran langsung dapat dilaksanakan melalui beberapa fase sebagai berikut: Fase 1: Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa Fase 2: Mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan Fase 3: Membimbing pelatihan Fase 4: Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik Fase 5: Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan Tugas guru: o Menjelaskan TPK, informasi latar belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, mempersiapkan siswa untuk belajar. o Mendemonstrasikan keterampilan yang benar, atau menyajikan informasi tahap demi tahap.
Pembelajaran PKn SD
43
o Merencanakan dan memberi bimbingan pelatihan awal. o Mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik, memberi umpan. o Mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan, dengan perhatian khusus pada penerapan kepada situasi lebih kompleks dalam kehidupan sehari-hari. 2. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dilandasi oleh teori konstruktivisme dengan pendekatan masyarakat belajar (learning community), berpusat kepada siswa dengan target hasil belajar akademik dan keterampilan sosial. Model ini menuntut adanya pengelolaan suasana kelas yang demokratis dan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, peran guru melalui model pembelajaran ini hendaknya berupaya lebih banyak melibatkan siswa dalam pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif dapat dilaksanakan melalui beberapa fase sebagai berikut: Fase 1: Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa Fase 2: Menyajikan informasi Fase 3: Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok – kelompok belajar Fase 4: Membimbing kelompok bekerja dan belajar Fase 5: Evaluasi Fase 6: Memberikan penghargaan Tugas guru: o Menyampaikan semua tujuan yang ingin dicapai selama pembelajaran dan memotivasi siswa belajar. o Menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. o Menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien.
Pembelajaran PKn SD
44
o Membimbing kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. o Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari/ meminta kelompok mempresentasikan hasil kerja. o Menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. 3. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Instruction) Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang dilandasi oleh teori konstruktivisme dengan pendekatan inkuiri, berpusat kepada siswa dengan target hasil belajar pemecahan masalah (authentic) dan menjadi pebelajar yang mandiri. Model ini menuntut adanya pengelolaan suasana kelas yang demokratis dan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, peran guru melalui model pembelajaran ini hendaknya berupaya lebih banyak melibatkan siswa dalam pembelajaran secara terbuka, demokratis, dan memiliki kebebasan berpendapat. Model pembelajaran berbasis masalah dapat dilaksanakan melalui beberapa fase sebagai berikut: Fase 1: Orientasi siswa pada masalah. Fase 2: Mengorganisasikan siswa untuk belajar. Fase 3: Membimbing penyelidikan secara individual dan kelompok. Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Fase 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tugas guru: o Menjelaskan tujuan, logistik yg dibutuhkan. o Memotivasi siswa terlibat aktif dalam pemecahan masalah yg dipilih. o Membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungandengan masalah tersbeut. Pembelajaran PKn SD
45
o Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. o Membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yg sesuai seperti laporan, model, dan berbagi tugas dengan teman. o Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari/meminta kelompok presentasi hasil kerja. Pada hakikatnya, tiga model pembelajaran di atas dapat diterapkan dalam pembelajaran PKn untuk siswa jenjang SD dengan terlebih dahulu melakukan modifikasi atau penyesuaian dengan kondisi dan karakteristik siswa. Namun, apabila memperhatikan tujuan pembelajaran sebagaimana ditentukan dalam standar isi mata pelajaran PKn, maka model kedua dan ketiga perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Sesuai dengan tuntutan standar isi mata pelajaran PKn, model pembelajaran berbasis masalah sangat dianjurkan untuk dikuasai dan diterapkan dalam pembelajaran PKn. Model ini menggunakan pendekatan inkuiri yang sangat penting bagi PKn. Model pembelajaran dengan pendekatan inkuiri pada hakekatnya sejalan dengan gagasan dari John Dewey tentang prinsip-prinsip pembelajaran interaktif. Keberhasilan pembelajaran demokrasi dalam PKn sebagai suatu seni akan ditentukan oleh prinsip-prinsip pembelajaran interaktif model John Dewey, yakni: menghormati dan penuh perhatian kepada orang lain; berpikir kreatif; menghasilkan sejumlah solusi tentang masalahmasalah bersama; berusaha menerapkan solusi-solusi tersebut Untuk mengadakan suatu proses pembelajaran, terlebih dahulu guru perlu mempertimbangkan sejumlah kemampuan dasar (core competencies) untuk setiap dimensi atau aspek-aspek di atas. Kemampuan dasar yang dimaksud adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Isi. Untuk menerapkan model pembelajaran inkuiri tentang konsep demokrasi misalnya, seorang guru dapat membuka dahulu Pembelajaran PKn SD
46
dokumen standar isi. Veldhuis (1998) mengemukakan bahwa kemampuan dasar yang sering disebut pula “minimal package” ditentukan oleh: (1) kebutuhan individu untuk memecahkan isu-isu dan masalah-masalah sosial dan politik yang mereka sedang dan akan hadapi; dan (2) isu-isu dan masalah-masalah yang telah menjadi topik dan agenda public yang penting. Kemampuan dasar untuk Pendidikan Kewarganegaraan yang demokratis dirinci menurut empat aspek sbb.: I. Pengetahuan (Knowledge) meliputi: o Konsep demokrasi o Konsep kewarganegaraan demokratis o Memfungsikan demokrasi (termasuk masyarakat sipil) o Pengaruh masyarakat pada individu o Pengambilan keputusan politik dan pembuatan undangundang o Hak-hak dan kewajiban warga negara o Peran partai politik dan kelompok kepentingan o Pilihan untuk partisipasi dalam pengambilan keputusan o Bagaimana mempengaruhi pembuatan kebijakan o Masalah-masalah politik saat ini II. Sikap/Pendapat (Attitudes/Opinions) o Perhatian terhadap persoalan sosial dan politik o Identitas nasional o Menghormati demokrasi o Menuju warga negara yang demokratis o Kepercayaan politik (political confidence) o Kemanjuran politik (political efficacy) o Disiplin pribadi o Loyalitas o Toleransi dan mengenali prasangka sendiri o Menghormati orang lain o Menghagai peradaban bangsa o Nilai-nilai perjuangan bangsa III. Keterampilan Intelektual (Intellectual Skills) Pembelajaran PKn SD
47
o Mengumpulkan dan menyerap informasi politik melalui beragam media o Pendekatan kritis terhadap informasi, kebijakan, dan berita o Keterampilan berkomunikasi (dapat mengemukakan alasan, berargumen, dan mentakan pandangan o Menjelaskan proses, institusi, fungsi, tujuan, dll. o Mengambil jalan penyelesaian konflik tanpa kekerasan o Mengambil tanggung jawab o Kecakapan menilai, dan Membuat pilihan, mengambil posisi IV. Keterampilan berpartisipasi (Participatory Skills) o Mempengaruhi kebijakan dan keputusan (membuat petisi dan lobi) o Membangun koalisi dan bekerja sama dengan organisasi o Ambil bagian dalam diskusi politik o Partisipasi dalam proses sosial dan politik (anggota partai politik, kelompok kepentingan, voting, menulis surat kepada pejabat, demonstrasi, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, untuk mencapai target standar kompetensi sebagaimana dituntut oleh standar isi, guru perlu mengemasnya sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan lingkungan siswa setempat. Penyelenggaraan program pembelajaran demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan memerlukan pertimbangan yang seksama mengingat variabel yang terkait sangat luas dan kompleks. Ada dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembelajaran demokrasi, yakni: I. Situasi lingkungan tempat proses pembelajaran berlangsung yang meliputi: o Jenis sekolah o Jenis pendidikan o Masyarakat tetangga o Kelompok kepentingan o Partai politik Pembelajaran PKn SD
48
o Asosiasi atau perkumpulan di masyarakat II. Karakteristik sosial, ekonomi dan budaya peserta didik yang meliputi: o Karakteristik individu, seperti usia dan jenis kelamin o Karakteristik sosial individu, status sosial ekonomi (pendapatan, pekerjaan), o tempat tinggal (perkotaan/ perdesaan) o Karakteristik budaya: tingkat pendidikan, nasionalitas, sejarah, agama, etnis. Dengan memperhatikan dimensi isi atau materi dan faktor pengaruh lain dalam pembelajaran, seperti lingkungan dan karakteristik siswa, maka proses pembelajaran demokrasi dapat disusun menurut model yang layak. Langkah-langkah yang dapat dikembangkan oleh guru untuk mengadakan proses pembelajaran demokrasi, sebagai berikut: o Pertama, Merumuskan tujuan o Kedua, Menyajikan kata-kata (istilah) yang perlu diketahui o Ketiga, Menyajikan ide-ide yang perlu dipelajari o Keempat, Memecahkan masalah o Kelima, Menerapkan kemampuan yang telah dikuasai.
Pembelajaran PKn SD
49
BAB IV METODE PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN A. Strategi dan Metode Pembelajaran PKn Ada empat istilah yang sering digunakan dalam proses pembelajaran ini seringkali digunakan saling bertukar makna dan fungsi. Tidak hanya dalam tataran praktis melainkan dalam tataran teoritik, empat istilah ini diartikan saling bertukar makna (overlaping), bahkan ada pula yang menyamakan artinya. Untuk kepentingan analisis, dipandang perlu kita bedakan agar dapat mempermudah penggunaannya, meskipun pada akhirnya tergantung pada kesepakatan. Istilah pendekatan diartikan sebagai cara memandang sesuatu (a way of viewing), cara mendekati suatu persoalan/fenomena/proses. Dalam konteks pembelajaran, pendekatan berarti cara mendekati suatu persoalan, objek, dan unsur-unsur pembelajaran, antara lain siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, agar siswa mau dan mampu berkomunikasi atau berbicara dalam suatu diskusi, maka seorang guru dapat berupaya mendekati siswa dengan mengggali informasi tentang apa yang menjadi kesenangan, hobi, harapan, dan cita-cita siswa tersebut. Selanjutnya, guru berupaya mencari cara yang dapat merangsang/mendorong siswa berbicara, menumbuhkan minat/perhatian dengan media stimulus, seperti gambar, cerita, film, pemodelan, percontohan, kasus, dan sebagainya. Dalam konteks ini, strategi dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu target (a way of achieving target). Inovasi pembelajaran PKn dalam komponen pendekatan harus selalu dilakukan oleh semua praktisi pendidikan khususnya guru. Salah satu tindakan inovasi itu adalah pergeseran dalam penerapan pendekatan pembelajaran PKn dari pendekatan yang berorientasi pada tujuan dan isi (content based curriculum) ke arah yang lebih menekankan Pembelajaran PKn SD
50
pada proses (process based curriculum) bahkan sekarang telah bergeser pada inovasi yang lebih terkini, yakni pendekatan yang berorientasi pada kompetensi (competency based curriculum). Gagasan ini dimaksudkan agar melalui pendidikan kewarganegaraan dapat terbentuk warga negara yang lebih mandiri dalam memahami dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi serta mampu mengambil keputusan-keputusan yang terbaik bagi dirinya, lingkungan serta masyarakatnya. Kemampuan ini telah dirangkum menjadi tiga sasaran pembelajaran PKn yang dikenal pula sebagai orientasi tujuan pembelajaran PKn untuk pembentukan warga negara yang demokratis, ialah membentuk warga negara yang baik dan cerdas (good and smart citizen), partisipatif (participative citizen), dan bertanggung jawab (responsible citizen). Penekanan pada proses dan kompetensi akan lebih menjanjikan keberhasilan daripada yang menekankan hanya pada hasil. Oleh karena itu, keterampilan bagi warga negara dalam membuat atau mengambil keputusan perlu dilatihkan secara terus menerus agar warga negara memiliki keterampilan dalam mengembangkan berbagai alternatif untuk sampai pada pembuatan keputusan yang tepat. Untuk itu pendekatan-pendekatan yang bersifat desentralisasi atau pemberian hak kewenangan kepada guru dalam kerangka otonomi pendidikan sangat baik bagi sekolah sebagai satuan pendidikan maupun individu guru. Hal ini sudah seharusnya dilaksanakan, dalam semua mata pelajaran dan secara khusus dalam pendidikan kewarganegaraan. Kondisi semacam itu, harus pula diciptakan di lingkungan masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan penerapan nilai-nilai dan moral antara apa yang disampaikan di sekolah dengan apa yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sebagaimana terjadi dewasa ini. Penekanan perubahan sebagaimana dikemukakan di atas, terutama menyangkut pendekatan dalam pembelajaran PKn pada skala mikro maupun pendekatan PKn dalam arti yang lebih luas. Pembelajaran PKn SD
51
Pendekatan pembelajaran PKn seyogianya sejalan dengan tujuan PKn yakni membangun siswa sebagai warga negara yang baik dan cerdas secara intelektual, emosional, sosial, spiritual, mau bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Turner dkk (1990) mengidentifikasi pendekatan pembelajaran PKn sebagai berikut: audiovisual materials, case studies, community resourse persons, cooperative learning, debates, polls, interviews, dan surveys, mock trials, role plays and simulations, writing letters to public officials. 1. Pendekatan sumber belajar audio-visual Bahan-bahan materi pembelajaran berupa audiovisual meliputi berbagai ragam film, filmstrips, videotape, slide, video camera, cassette recording, compact disk, DVD dan lain-lain. Saat ini, bahan-bahan audiovisual sudah banyak yang diproduksi baik oleh suatu perusahaan, instansi pemerintah maupun pribadi. Dengan perkembangan teknologi camera, para guru dapat mengembangkan sendiri sumber pembelajaran audiovisual untuk PKn dengan cara merekam berbagai peristiwa politik, hukum, dan kewarganegaraan yang penting untuk pembelajaran di kelas. Bahan materi audiovisual merupakan pendekatan yang menarik dan efisien dalam menyampaikan informasi. Presentasi menggunakan audiovisual dapat menyederhanakan gagasan atau informasi yang abstrak menjadi konkrit/nyata sehingga mudah diserap oleh siswa. Materi audiovisual juga merupakan pendekatan yang memfokuskan pada topik atau konsep tertentu untuk mendukung keterampilan siswa dalam melakukan observasi dan menganalisis suatu masalah. Dengan pendekatan pembelajaran audiovisual yang diselenggarakan oleh guru, maka siswa yang merasa kesulitan membaca buku teks dapat terbantu. 2. Pendekatan Studi Kasus Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang menyajikan kejadian situasi konflik atau dilema. Siswa Pembelajaran PKn SD
52
menganalisis masalah berdasarkan fakta kasus untuk menghasilkan keputusan menurut langkah-langkah secara bertahap serta mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang diambil tersebut. Studi kasus mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, menetapkan komponen-komponen yang dianggap penting dalam situasi; menganalisis, menyimpulkan, dan membandingkan serta mempertentangkan komponen-komponen tersebut; dan membuat penilaian terhadap kasus tersebut. Singkatnya, siswa melaksanakan semua jenjang berpikir dari tingkatan yang paling sederhana (recall) hingga tingkatan yang paling tinggi (evaluation). 3. Pendekatan nara sumber masyarakat Setiap komunitas masyarakat memiliki nara sumber yang dapat dihadirkan di kelas untuk berbagi pengetahuan/informasi yang terkait dengan politik, ekonomi, hukum, atau masalah-masalah internasional. Nara sumber yang dapat dihadirkan di kelas adalah juru kampanye, calon pemimpin, pejabat yang bekerja pada institusi pemerintahan, polisi, guru besar ilmu politik atau ekonomi, pimpinan perusahaan, dan lain-lain.Nara sumber biasanya adalah orang yang berpengetahuan dan pandangan luas yang akan memperkaya mata pelajaran. Oleh karena itu, untuk menambah pengetahuan politik, misalnya, seseorang tidak selalu harus membaca buku. Mengundang ahli politik ke kelas akan lebih menarik bagi siswa untuk meningkatkan kompetensi tentang politik. Dengan menambah pengetahuan melalui nara sumber, pendekatan ini akan membantu siswa mengaitkan proses politik secara teoritis dengan kehidupan nyata dan sekaligus mengenal bagaimana mesin politik itu bekerja di masyarakat. 4. Pendekatan Cooperative Learning Pendekatan cooperative learning dimaksudkan untuk mendorong siswa bekerja sama dalam sebuah tim sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Setiap anggota kelompok atau tim diberi tugas khusus yang harus Pembelajaran PKn SD
53
diselesaikan. Siswa dijanjikan akan diberi hadiah seperti nilai (point) tambahan bila mau dan mampu membantu anggota lain dalam menyelesaikan pekerjaan tim. Penilaian didasarkan atas hasil pekerjaan tim, bukan pekerjaan individual meskipun ada pula nilai khusus untuk individu. Pendekatan cooperative learning mendorong siswa agar terlibat dalam belajar mandiri. Bekerja dalam kelompok memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar dalam kemampuan akademik dan sekaligus sosial (academic and social skills). Dengan belajar dalam kelompok diharapkan siswa akan memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, mau mendengar pendapat orang lain, mampu menyelesaikan konflik, dan mampu menjelaskan masalah serta solusinya. Keterampilan sosial (social skills) dimaksudkan pula untuk melatih siswa mau mendengarkan gagasan anggota lain dalam kelompok, berkompromi, bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, dan mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap sikap dan perbuatan yang pernah dilakukannya. 5. Pendekatan Debat Debat merupakan cara pengungkapan atau pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai sesuatu hal dengan saling memberi argumen untuk mempertahankan argumen masing-maisng yang telah berlangsung selama berabadabad. Sebagai pendekatan pembelajaran, debat merupakan cara klasik bagi guru untuk mendorong siswa agar memiliki kemampuan berargumen sesuai dengan posisinya. Peserta debat dalam proses pembelajaran di kelas dapat memilih posisi dan topik debat. Tujuan peserta debat adalah untuk meyakinkan lawannnya bahwa posisi dirinya yang benar atau yang paling meyakinkan. Oleh karena itu, seorang pendebat berupaya mengembangkan argumenargumen dan pernyataan sesuai posisinya dengan melawan argumen-argumen dari lawan baik secara perseorangan maupun tim/kelompok. Pendekatan pembelajaran debat memberi kesempatan kepada siswa untuk meneliti dan Pembelajaran PKn SD
54
mengartikulasikan argumen secara jelas dan logis agar tercapai simpulan yang rasional. Debat yang baik memerlukan kemampuan dan pengetahuan yang luas hasil kajian reflektif, berpikir kritis, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Para siswa yang tidak terlibat langsung dalam proses debat masih dapat berpartisipasi dalam proses belajar seperti mendengarkan informasi (mungkin) baru/aktual, menilai argumen-argumen yang dikemukakan peserta debat, menilai kualitas penyajiannya, dan membuat keputusan atau simpulan alternatif. 6. Pendekatan pemungutan suara, wawancara, dan survey Pemungutan suara, wawancara, dan survey merupakan pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengumpulkan data primer dan informasi dari tangan pertama (firsthand) tentang pandangan atau pendapat kelompok masyarakat. Kegiatan pembelajaran ini sangat efektif untuk mengeksplorasi ranah perasaan (afektif) tentang isu atau tentang peran seseorang dalam proses politik. Sebagai strategi pembelajaran, pemungutan suara, wawancara, dan survey merupakan cara yang bermanfaat untuk mengumpulkan data faktual tentang bidang kajian tertentu. Menerapkan pendekatan pemungutan suara, wawancara, dna survey memberi kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan sejumlah keterampilan berpikir kritis. Mampu mengajukan pertanyaan merupakan suatu keterampilan bagi siswa dalam berkomunikasi, mengumpulkan informasi, dan menilai data. Selain itu, pendekatan ini dapat melatih para siswa untuk menumbuhkan kesadarannya terhadap lingkungan hidup. Melalui kegiatan berinteraksi dengan teman, tetangga, dan anggota masyarakat lain, siswa dapat belajar banyak tentang bagaimana warga Negara berpikir dan untuk mengetahui apakah mereka mengetahui pemerintah, politik, hukum, ekonomi, dan sistem kehidupan internasional. 7. Pendekatan pengadilan tiruan (Mock trials) Pembelajaran PKn SD
55
Pendekatan pengadilan tiruan sebenarnya merupakan simulasi proses peradilan yang diperankan oleh siswa. Melalui langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses peradilan yang dimulai oleh proses penuntutan oleh jaksa, proses pembelaan oleh pengacara dan pembuktian dengan alat bukti serta mendatangkan dan mendengarkan keterangan saksi sampai proses pengambilan putusan oleh hakim. Isu atau kasus pelanggaran hukum yang dibahas dapat dipilih dari peristiwa nyata atau rekaan. Pendekatan pengadilan tiruan merupakan pendekatan yang bermanfaat karena dapat membantu siswa mengembangkan pertanyaan, pengambilan keputusan, berpikir kritis, dan keterampilan berkomunikasi dengan benar. Dengan pendekatan ini pun para siswa akan memperoleh pengetahuan tentang hukum dan pengalaman langsung tentang tentang proses peradilan, terutama peran dari masing-masing perangkat pengadilan seperti peran jaksa, pengacara, hakim, panitera bahkan terdakwa. 8. Pendekatan bermain peran dan simulasi Bermain peran merupakan pendekatan yang memfasilitasi siswa berperan dalam melakukan perbuatan atau perilaku orang yang dipersepsikan orang lain itu berbicara dan melakukan sesuai dengan peran dan situasinya. Esensi bermain peran adalah orang yang memiliki keyakinan dan bagaimana mereka menjawab. Misalnya, sekelompok siswa mungkin memerankan tindakan yang dilakukan oleh seorang Presiden atau Menteri atau para pahlawan. Oleh karena itu, bermain peran merupakan cara yang sangat bermanfaat untuk mengeksplorasi perilaku politik karena mereka membantu siswa memahami pentingnya individu dalam proses politik. Simulasi termasuk bermain peran tetapi situasinya terstruktur sehingga lebih mendekati kejadian yang sebenarnya. Para siswa dapat mensimulasikan tentang kegiatan rapat di badan legislatif, proses dengar pendapat, rapat komisi, atau interaksi di lingkungan birokrasi. Pembelajaran PKn SD
56
9. Pendekatan menulis surat kepada pejabat publik Menulis surat kepada pejabat publik merupakan salah satu cara dalam partisipasi politik. Surat untuk pimpinan pemerintahan banyak menyerupai surat bisnis. Aturan penulisan surat tentu perlu diterapkan. Surat yang ditulis seyogianya berisi pesan yang dapat dipertanggungjawabkan misalnya hasil penelitian, dikembangkan secara logis, dan ditulis secara jelas. Dalam sistem pemerintahan demokrasi perwakilan, para siswa harus berpartisipasi dalam proses politik sebanyak mungkin. Berkomunikasi dengan pejabat publik melalui surat merupakan cara bagi siswa untuk mengungkapkan pendapatnya tentang berbagai isu. Sebaliknya, aktifitas ini membantu pejabat publik menjaga hubungan dengan konstituennya dna melaksanakan kewajiban sebagai wakil rakyat. Partisipasi dalam sistem pemerintahan demokrasi hendaknya dapat membantu siswa untuk percaya diri. Oleh karena itu, para siswa diberi latihan praktek mengembangkan keterampilan ang terkait dengan cara menganalisis berbagai isu, membangun opini, dan mengkomunikasikan gagasan dalam bentuk tulisan. Demikianlah sejumlah pendekatan pembelajaran PKn yang dapat dipilih oleh guru berdasarkan pertimbangan karakteristik siswa, lingkungan sekolah, sarana, prasarana, dan kemampuan guru. Sedangkan jenis pembelajaran PKn SD dapat digolongkan menjadi: 1. Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) Beberapa strategi dan metode yang termasuk ke dalam jenis ini meliputi: gambaran ikhtisar terstruktur (structured overview), ceramah (lecture), demonstrasi, membandingkan dan mengontraskan/mempertentangkan (compare and contrast). Secara umum, pembelajaran langsung ini menggunakan pendekatan ekspositori, bersifat satu arah, dan peran guru sangat dominan. Metode pembelajaran langsung ini sangat efektif apabila digunakan oleh seorang guru yang memiliki bakat sebagai orator. Pembelajaran PKn SD
57
Sebenarnya selain dikelompokkan kedalam pembelaajran langsung, metode ini dapat pula dimasukkan ke dalam metode pembelqajaran tidak langsung karena ada tuntutan yang mengajak siswa untuk bersama-sama mengelompokkan istilah, kosa kata, dan ciri-ciri dari kata kunci suatu konsep. Tujuannya adalah membantu siswa membedakan antara berbagai jenis gagasan atau kelompok gagasan konseptual. Dalam pembelajaran PKn, tentu saja banyak jenis konsep yang abstrak sehingga memerlukan penjelasan dan untuk memahami konsep tersebut perlu ada pembandingan dan pengontrasan agar mudah dipahami oleh siswa. 2. Pembelajaran Interaktif (Interactive Instruction) Beberapa strategi dan metode yang termasuk ke dalam jenis pembelajarn interaktif meliputi: debat, bermain peran (role playing), curah pendapat (brainstorming), diskusi, kelompok belajar kooperatif (cooperative learning groups), jigsaw, pemecahan masalah, kelompok tutorial, wawancara, dan konferensi. Secara umum, pembelajaran interaktif ini menggunakan pendekatan siswa aktif, bersifat dua arah, dan peran siswa lebih dominan. Metode pembelajaran interaktif sangat tepat digunakan untuk mengaktifkan siswa dalam belajar. Berikut adalah uraian beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKn di SD. a. Debat Debat adalah beradu argumen secara terstruktur antara dua pihak (individu atau tim atau kelompok) yang berlawanan dengan cara mempertahankan dan/atau menyerang dalil atau pendapat yang dikemukakan. Langkah dan aturan main debat bermacam-macam tergantung pada tempat dan peserta. Proses debat dipimpin dan pemenangnya ditentukan oleh wasit atau hakim. Debat merupakan aspek yang fundamental dari masyarakat demokratis. Oleh karena itu, metode ini snagat cocok dikembangkan dalam mata pelajaran PKn. Pembelajaran PKn SD
58
Tujuan dari strategi debat adalah melibatkan para siswa dalam berbagai aktivitas yang terkait dengan mata pelajaran. Debat mendorong peserta berpikir bukan hanya mengenai fakta dari suatu situasi melainkan implikasinya. Peserta didik pun didorong untuk berpikir secara kritis dan strategis tentang posisinya dan posisi lawan. Dengan cara berkompetisi maka debat mendorong peserta untuk melibatkan diri dan berkomitmen terhadap posisi. Debat mendorong siswa untuk berupaya meneliti, mengembangkan kemampuan mendengarkan/menyimak, dan kemampuan berorasi, menciptakan kondisi siswa untuk berpikir secara kritis, dan memungkinkan guru dapat menilai kualitas belajar siswa. Debat juga dapat memberi peluang kepada teman-teman siswa untuk menilai keterlibatan. Oleh karena itu, metode debat sangat efektifbagi pembelajaran PKn terutama dalam mempersiapkan peserta didik hidup dalam masyarakat demokratis. b. Bermain peran (role playing) Bermain peran atau role playing adalah metode pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk memerankan karakter dalam situasi tertentu. Artinya, bahwa siswa harus memainkan satu peran tertentu sehingga yang bermain tersebut harus mampu berbuat (berbicara atau bertindak) sesuai dengan perannya. Misalnya, jika peran yang dimainkan adalah polisi, maka ia harus mampu berperan sebagai polisi. Bermain peran terjadi dalam situasi buatan (tiruan) atau simulasi. Bermain peran memberi kesempatan kepada siswa untuk bertindak dengan memerankan karakter dalam situasi hipotetis. Kesempatan ini bertujuan: o Membina sikap, yakni membantu siswa untuk merasakan, menyadari, dan peka terhadap masalah sosial. o Memahami nilai yang ada di lingkungan masyarakat yang beragam. Pembelajaran PKn SD
59
o Memberi pembelajaran yang menyenangkan karena banyak peran yang bervariasi sehingga menyegarkan situasi. o Memberi kesempatan untuk menghayati peran tertentu dalam bentuk simulasi sebelum terlibat dalam situasi sebenarnya. c. Curah pendapat (brainstorming) Metode curah pendapat atau brainstorming merupakan metode pembelajaran yang melibatkan kelompok besar atau kecil yang mendorong para siswa untuk memecahkan masalah tertentu. Aktivitas dalam curah pendapat terdiri atas dua tahap, yakni pertama adalah tahap identifikasi gagasan; dan kedua adalah tahap menilai gagasan. Penerapan metode ini dimuali dengan mengajukan pertanyaan atau masalah atau dengan memperkenalkan tema. Kemudian, siswa memberikan respon atau jawaban atau gagasan/pendapat yang relevan. Selanjutnya, guru harus menerima jawaban siswa tanpa kritik atau tanggapan terhadap jawaban siswa. Mungkin pada awalnya, banyak siswa yang engggan berbicara dalam kelompok, tetapi dengan kegiatan curah pendapat diharapkan semua siswa mau berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat. Dengan mengungkapkan gagasan dan mendengarkan apa yang dikemukakan oleh siswa lain, maka para siswa akan menyesuaikan pengetahuan dan pemahaman sebelumnya dengan menerima informasi baru. Dalam kegiatan curah pendapat, guru perlu mendorong siswa agar mendengarkan siswa lainnya yang sedang berbicara. Siswa seyogianya diingatkan agar mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang dikemukakan, mengingatkan pula kepada pembicara ketika suaranya tidak terdengar jelas. Dalam menerapkan metode curah pendapat, ada dua prinsip yang perlu diperhatikan: diutamakan bahwa agar diperoleh gagasan sebanyak mungkin pada tahap curah pendapat; menunda Pembelajaran PKn SD
60
pemberian kritik, atau tidak langsung menilai gagasan yang dikemukakan. Adapun tujuan penggunaan metode curah pendapat dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: memfokuskan perhatian siswa pada suatu tema/topik; membangkitkan semangat siswa untuk berpendapat; melatih siswa mengekspresikan gagasan-gagasan baru menurut daya imajinasinya melatih daya kreativitas siswa; melatih siswa mau menerima dan menghargai perbedaan individu; mendorong siswa berani mengambil resiko dalam berbagi pendapat dan bila pendapatnya salah; menunjukkan kepada siswa bahwa pengetahuan dan kecakapan berbahasa, dan memiliki kegunaan dan dapat diterima 3. Pembelajaran tidak langsung Beberapa strategi dan metode yang termasuk ke dalam jenis pembelajaran tidak langsung meliputi: pemecahan masalah, studi kasus, inkuri, diskusi reflektif, pembentukan konsep, dan pemetaan konsep. Secara umum, pembelajaran tidak langsung ini menggunakan pendekatan siswa aktif, bersifat dua arah, dan peran siswa lebih dominan. Metode pembelajaran tidak langsung sangat tepat digunakan untuk mengaktifkan siswa dalam belajar. Berikut adalah uraian beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKn di SD. a. Pemecahan masalah Ada dua jenis metode pemecahan masalah, ialah pemecahan masalah yang bersifat reflektif dan pemecahan masalah kreatif. Bagaimanapun jenis pemecahan masalah yang digunakan oleh kelas, pemecahan masalah memfokuskan pada upaya mengetahui persoalan dengan mempertimbangkan semua faktor kemungkinan untuk menemukan solusi. Karena semua gagasan awalnya diterima, pemecahan masalah memungkinkan dapat menemukan solusi terbaik bukan solusi yang paling mudah atau usulan solusi pertama. Pembelajaran PKn SD
61
Metode pemecahan masalah digunakan untuk membantu siswa berpikir tentang masalah tanpa menerapkan gagasan yang dimiliki sebelumnya. Merumuskan masalah yang dihadapi berbeda dengan akibat dari masalah untuk mencegah pendapat yang gegabah. Sebagai metode pembelajaran, pemecahan masalah merupakan bentuk seni berpikir yang paling murni. Di kelas, pemecahan masalah untuk membantu siswa memahami masalah etika yang dilematis, membantu merencanakan strategi masa depan. b. Metode Inkuiri Metode pembelajaran inkuiri memberi kesempatan kepada siswa memperoleh pengalaman mengumpulkan informasi. Hal ini tentu memerlukan kemampuan berinteraksi yang intensif diantara peserta didik dengan guru, bidang studi, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Secara aktif, siswa terlibat dalam proses belajar, seperti: bertindak secara antusias dan penuh perhatian; mengembangkan pertanyaan; menganalisis masalah kontroversial dan dilematis; memeriksa dugaan awal dan informasi yang sudah diketahui sebelumnya; mengembangkan, mengungkapkan, dan menguji hipotesis; dan, menyimpulkan dan menghasilkan solusi. Bertanya adalah inti dari belajar inkuiri. Siswa harus mengajukan pertanyaan yang relevan dan mengembangkan bagaimana cara menjawab dan menjelaskannya. Inkuiri menempatkan proses berpikir dalam interaksi antar sesama siswa dalam menganalisis persoalan, data, topik, konsep, bahan dan masalah. Teknik berpikir yang dapat diterapkan antara lain berpikir divergen, berpikir deduktif, dan berpikir induktif. Dalam melatih berpikir divergen, guru memfasilitasi dan mendorong siswa agar menyadari bahwa suatu pertanyaan atau masalah dapat memiliki lebih dari satu jawaban dan/atau solusi yang benar dan baik. Pembelajaran PKn SD
62
c. Peta konsep Peta konsep adalah bentuk khusus dari diagram jaring untuk mengeksplorasi pengetahuan dan mengumpulkan dan berbagi informasi. Peta konsep adalah strategi untuk mengembangkan konsep yang terdiri atas sejumlah sel yang didalamnya ada konsep, pertanyaan yang terkait dengan sel konsep atau pertanyaan lain.
Pembelajaran PKn SD
63
4. Pembelajaran melalui pengalaman (experiential learning) Beberapa strategi dan metode yang termasuk ke dalam jenis pembelajaran melalui pengalaman meliputi: karyawisata, percobaan, simulasi, permainan, pengamatan lapangan, bermain peran, survey, dan sebagainya. Secara umum, pembelajaran melalui pengalaman ini menggunakan pendekatan siswa aktif, bersifat interaksi multi arah, dan peran siswa lebih dominan. Metode pembelajaran melalui pengalaman sangat tepat digunakan untuk mengaktifkan siswa dalam belajar. Berikut adalah uraian salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKn di SD, yakni simulasi. Simulasi adalah bentuk belajar melalui pengalaman atau belajar dengan mengalami. Sebagai metode pembelajaran, simulasi memerlukan skenario apa yang akan diperankan oleh siswa. Simulasi berarti pula pekerjaan tiruan atau meniru perilaku pekerjaan, profesi, atau kegiatan tertentu. Mereka dapat menjadi representasi dari sebuah realitas pada saat siswa berinteraksi dengan siswa lain. Guru harus memantau apa yang diperankan oleh siswa apakah mereka berperan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, simulasi mengajar, simulasi melakukan pertolongan terhadap orang yang kena bencana alam, simulasi mengatasi kebakaran. Simulasi dapat pula sebagai model pembelajaran, yakni peniruan yang menuntut kemampuan tertentu. Simulasi bertujuan meningkatkan penguasaan konsep melalui praktik pengalaman sehingga dapat membantu siswa memahami nuansa sebuah konsep atau lingkungan sekitar. Para siswa akan lebih menghayati arti kehidupan bila sering terlibat dalam simulasi. Oleh karena itu, para guru dianjurkan untuk menerapkan metode ini dalam kegiatan pembelajaran PKn. Dalam melaksanakan simulasi diharapkan guru dapat menanamkan disiplin dan sikap hati-hati. Karena bila tidak disiplin maka keterampilan akan sulit dikuasai bahkan tujuan akan sulit dicapai. Demikian pula kebiasaan kerjasama dapat Pembelajaran PKn SD
64
ditanamkan melalui simulasi terutama dalam simulasi pekerjaan yang perlu dilakukan secara bersama. Simulasi sebagai metode pembelajaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: o Sasaran, ialah siswa yang jumlahnya dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan apa yang akan disimulasikan. Bila kelas besar maka agar semua siswa dapat terlibat, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah per kelompok antara 5-10 orang siswa. o Tema yang dipilih disesuaikan dengan tujuan yang akan disimulasikan. Apa target keterampilan simulasi, apakah keterampilan intelektual, afektif, perilaku sosial sesuai dengan praktik kehidupan nyata sehari-hari. Sejumlah alat yang akan digunakan dalam simulasi perlu dipersiapkan baik oleh guru maupun oleh siswa, seperti sarana dan prasarana ruangan untuk simulasi persidangan di pengadilan, ruangan dan peralatan mengajar untuk simulasi proses pembelajaran, dan sebagainya. o Prosedur simulasi dapat diurutkan sebagai berikut: guru menciptakan situasi atau membuat pemodelan jika diperlukan; mengadakan tanya jawab; guru membagi peran untuk tiap siswa; guru menyampaikan aturan main; siswa baik secara individual maupun kelompok bersiap-siap, dan siswa melakukan simulasi dan guru mengamati aktivitas siswa Untuk kelancaran pelaksanaan simulasi dan pencapaian tujuan pembelajaran, ada delapan keterampilan dasar mengajar yang perlu dikuasai oleh guru. Namun, dari delapan keterampilan tersebut ada empat keterampilan dasar mengajar yang utama, yakni keterampilan bertanya, menjelaskan, memberi penguatan, dan mengajar kelompok kecil sebagai berikut: a. Keterampilan bertanya Keterampilan bertanya ini digunakan oleh guru terutama untuk memantapkan penguasaan konsep atau pemahaman Pembelajaran PKn SD
65
siswa terhadap apa yang telah disimulasikan. Ada sejumlah teknik bertanya, seperti mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas terlebih dahulu, tidak menyebut nama sebelum pertanyaan diajukan. b. Keterampilan menjelaskan Keterampilan menjelaskan ini penting dikuasai oleh guru ketika memperkenalkan apa simulasi, tema apa yang dipilih, aturan main. Penjelasan yang baik adalah penjelasan yang mudah dipahami oleh siswa, misalnya penjelasan yang disertai oleh uraian ilustrasi, contoh, pemodelan, bahkan memberi tekanan terhadap hal-hal yang penting dikuasai. Kemampuan menjelaskan menjadi sangat penting karena bila salah menjelaskan maka tujuan simulasi tidak akan tercapai. c. Keterampilan memberi penguatan Keterampilan memberi penguatan adalah memberi pernyataan yang dapat mendorong atau memotivasi untuk berulangnya sesuatu yang pernah dilakukan oleh siswa. Memberi penguatan yang langsung dapat dirasakan oleh siswa dalam konteks simulasi adalah memotivasi dan membangkitkan minat siswa agar mau, antusias, dan bersemangat untuk bersimulasi. d. Keterampilan mengajar kelompok kecil Ada simulasi yang dilakukan dalam kelompok kecil, terutama apabila kelas yang dihadapi guru adalah kelas besar. Kelas tersebut perlu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Dalam kelompok kecil inilah, seorang guru perlu memahami dan mengelola kegiatan kelompok kecil. Semua siswa yang ada di kelompok kecil harus dapat terlayani dan mendapat bantuan dan perhatian yang adil. B. Metode Pembelajaran Afektif Dalam PKn Pembelajaran PKn di SD adalah pengembangan kualitas warga negara secara utuh, dalam aspek-aspek: (1) kemelek-wacanaan kewarganegaraan (civic literacy), (2) komunikasi sosial kultural kewarganegaraan (civic Pembelajaran PKn SD
66
engagement), (3) pemecahan masalah kewarganegaraan (civic skill and participation), (4) penalaran kewarganegaraan (civic knowledge), dan (5) partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab (civic participation and civic responsibility). Apabila dikaji, maka misi PKn di atas pada hakikatnya mengarah pada pembentukan warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap/nilai dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Pembelajaran PKn yang layak adalah pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan tujuan pendidikan nasional, tujuan kurikulum pada satuan pendidikan, konteks kehidupan masyarakat, serta kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemampuan yang harus dikuasai siswa adalah kemampuan yang utuh, yang mampu mengembangkan semua potensi yang baik yang ada dalam diri siswa. Potensi kemampuan yang ada dalam diri siswa mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemampuan kognitif adalah potensi yang terkait dengan kemahiran dan keterampilan mengingat, memahami, berpikir kritis, analitis, sintesis, dan evaluatif. Kemampuan afektif adalah potensi yang terkait dengan masalah keyakinan, nilai, sikap, perasaan/emosional, dan unsur afektif lainnya. Kemampuan psikomotorik adalah potensi yang terkait dengan perilaku sosial, patriotis, perjuangan, menegakkan kebenaran dan keadilan, dan sebagai perilaku lain yang mencerminkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Untuk mencapai tujuan PKn ini, peran guru sangat besar baik sebagai perencana (planner), fasilitator, rewarder, pengelola (manager), pengarah (director of learning), penilai (evaluator), maupun pemberi keputusan (decision maker). Peran guru seperti inilah yang akan banyak mendukung keterlaksanaan dan tercapainya tujuan pembelajaran PKn afektif. Semua peran guru tersebut hendaknya dapat dimanfaatkan dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang
Pembelajaran PKn SD
67
kondusif untuk pembelajaran PKn afektif. Situasi yang perlu diciptakan oleh guru bersama siswa adalah sebagai berikut. o Proses pembelajaran seyogianya menggunakan pendekatan yang humanistik, yakni suasana penuh kekeluargaan, persabahatan, terbuka, hangat, adil, tidak ada tindakan yang menekan siswa, dan tidak paksaan. o Proses pembelajaran hendaknya berorientasi pada siswa (students‟ centered) dengan mempertimbangkan kerakteristik dan perkembangan kemampuan berpikir siswa. o Proses pembelajaran mengembangkan kemampuan belajar (learning skills), keterampilan bagaimana belajar (learning how to learn). o Proses pembelajaran menggunakan metode yang divariasikan dengan metode lain atau multimetoda, misalnya menggunakan belajar kelompok dan/atau permainan (games) yang menarik atau sesuai dengan dunia siswa. o Proses pembelajaran dengan pengalaman langsung atau melakoni atau mencoba sendiri sehingga mereka akan lebih menghayati dan merasakan sendiri yang akhirnya hasil belajar itu akan menyatu dan mempribadi (personalized) dalam dirinya. Untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan PKn khususnya yang menekankan pada aspek nilai, metode yang cukup ampuh adalah model pembelajaran VCT (Value Clarification Technique/Teknik Pengungkapan Nilai). Ada sejumlah model VCT yang dianjurkan oleh Djahiri (1985), meliputi (1) metode percontohan; (2) Analisis nilai; (3) VCT Daftar/Matriks yang meliputi (a) daftar baikburuk, (b) Daftar tingkat urutan, (c) daftar skala prioritas, (d) daftar gejala kontinum, (e) daftar penilaian diri, (f) daftar membaca perkiraan orang lain tentang diri kita, (g) perisai kepribadian diri; (4) VCT dengan kartu keyakinan; (5) VCT melalui teknik wawancara; (6) teknik yurisprudensi; dan (7) teknik inkuiri nilai. Selain itu, dalam PKn dikenal pula model Pembelajaran PKn SD
68
Permainan, antara lain metode bermain peran (role playing). Metode atau model pembelajaran tersebut di atas dianggap sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran PKn khususnya untuk pengembangan domain afektif karena mata pelajaran PKn mengemban misi untuk membina nilai, moral, sikap dan perilaku siswa, di samping membina kecerdasan (pengetahuan) siswa. Menurut Djahiri (1992) pembelajaran VCT dianggap unggul untuk pembelajaran afektif karena: Pertama, mampu membina dan mempribadikan (personalisasi) nilaimoral; Kedua, mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi pesan nilai-moral yang disampaikan. Ketiga, mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai-moral diri siswa dan nilai moral dalam kehidupan nyata. Keempat, mampu mengundang, melibatkan, membina dan mengembangkan potensi diri siswa terutama potensi afektualnya; Kelima, mampu memberikan pengalaman belajar berbagai kehidupan. Keenam, mampu menangkal, meniadakan, mengintervensi dan melakukan subversi terhadap nilai-moral yang ada dalam sistem nilai dan moral yang ada dalam diri seseorang; Ketujuh, menuntun dan memotivasi hidup secara layak dan bermoral tinggi. Perlu diketahui dan diingat bahwa materi pembelajaran PKn umumnya mengandung konsep-konsep yang abstrak. Terlebih konsep nilai, umumnya bersifat abstrak, seperti nilai toleransi, kerukunan, keyakinan, kemerdekaan, dna sebagainya. Model VCT yang ditawarkan untuk pembelajaran nilai yuang bersifat abstrak tersebut antara lain berupa percontohan, cerita, dan kasus. Singkatnya, guru harus mampu mengkonkritkan hal-hal yang abstrak atau mengoperasionalkan hal-hal yang bersifat teoritis/konseptual, dan menyederhanakan hal-hal yang bersifat kompleks. Oleh karena itu, kajian materi yang abstrak tersebut perlu divisualisasikan melalui contoh-contoh dalam bentuk gambar, foto atau cerita. Penyajian contoh sebagai media stimulus hendaknya diambil dari peristiwa nyata yang betulPembelajaran PKn SD
69
betul terjadi. Dalam hal ini perlu ada pemilihan cerita yang mengandung kriteria seperti aktual, dapat merangsang imajinasi siswa, menarik perhatian, dilematis, kontroversial, dan ekstrim. Dalam pelaksanaannya, model pemainan (games) tidak berdiri sendiri, tetapi divariasikan dengan metode lain, seperti ceramah, ekspositori, dan tanya jawab nilai. Langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan model Analisis Nilai sebagai berikut: a. Persiapan o Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar atau konsep yang akan dibelajarkan. o Menetapkan bagian mana dari materi/substansi yang ada dalam kompetensi dasar yang akan disajikan melalui analisis nilai. o Menyusun skenario kegiatan sehingga jelas langkahlangkah yang akan ditempuh. o Menyiapkan media stimulus untuk ber-VCT, seperti cerita, guntingan berita Koran, gambar, film dan sebagainya. o Menyiapkan lembar kerja siswa yang berisi panduan terperinci bagi siswa dalam ber-VCT. b. Pelaksanaan Langkah-langkah tersebut sebagai berikut: o Pertama: Setelah membuka pelajaran Anda menjelaskan kepada siswa bahwa mereka akan berVCT. o Kedua: Pelontaran/pembagian media stimulus oleh guru atau siswa berupa cerita atau gambar/photo. o Ketiga: Guru memperhatikan aksi dan reaksi spontan siswa terhadap cerita tersebut. o Keempat: Melaksanakan dialog terpimpin melalui pertanyaan guru, baik secara individual, kelompok maupun klasikal. Pertanyaan yang diajukan hendaknya
Pembelajaran PKn SD
70
berisi analisis siswa terhadap nilai-moral yang terdapat dalam cerita itu. o Kelima, fase menentukan argumen dan klarifikasi pendirian (melalui pertanyaan dan dialog guru dan bersifat individual, kelompok, dan klasikal). o Keenam, fase pembahasan/pembuktian argumen. Pada fase ini sudah mulai ditanamkan target nilai dan konsep sesuai materi pelajaran. o Ketujuh, fase penyimpulan. Melalui model pembelajaran VCT analisis nilai tersebut, sebagai guru yang mengajar PKn akan mudah mengungkapkan sikap, nilai, dan moral siswa terhadap suatu kasus yang disajikan. Tentu saja harus menguasai berbagai keterampilan dasar mengajar, antara lain keterampilan bertanya, reinforcement, variasi stimulus dan menjelaskan.***
Pembelajaran PKn SD
71
BAB V MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN A. Media Pembelajaran PKn Proses pembelajaran merupakan suatu sistem karena di dalamnya terdapat berbagai komponen yang saling berkaitan, mempengaruhi, dan bahkan saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Komponen-komponen dimaksud adalah tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru sebagai fasilitator dengan siswa sebagai pembelajar. Dalam komunikasi ada proses penyampaian pesan (message) dari komunikator kepada komunikan. Dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan diperlukan saluran (media), agar message tersebut tersalurkan secara efektif dan efisien. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “medium”, yang berarti perantara atau pengantar, atau dengan kata lain, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Media yang dirancang dengan baik dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri peserta didik. Media sebagai alat bantu visual dapat: 1) mendorong motivasi belajar; 2) memperjelas dan mempermudah konsep yang abstrak; 3) mempertinggi daya serap atau retensi belajar. Menurut istilah, media adalah segala bentuk atau saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Schram (1977) menyatakan bahwa media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran; NEA (1969) menyatakan bahwa media adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk teknologi perangkat kerasnya; Aect Pembelajaran PKn SD
72
(1977) menyatakan bahwa media adalah segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran pesan, dan Miarso (1989) menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan yg dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Media pembelajaran yang disusun dengan baik, memiliki manfaat atau nilai praktis yaitu: memvisualkan yang abstrak (animasi peredaran darah); membawa objek yang sukar didapat (binatang buas/berbahaya); membawa objek yang terlalu besar (gunung, pasar); menampilkan objek yang tidak dapat diamati mata (mikro organisme); mengamati gerakan yang terlalu cepat (jalannya peluru); memungkinkan berinteraksi dengan lingkungannya; memungkinkan Keseragaman pengalaman; mengurangi resiko apabila objek berbahaya; menyajikan informasi yang konsisten dan diulang sesuai dengan kebutuhan; membangkitkan motivasi belajar; dapat disajikan dengan menarik dan variatif; mengontrol arah maupun kecepatan peserta didik; menyajikan informasi belajar secara serempak dan dapat diulang maupun disimpan menurut kebutuhan, dan mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, dan lainnya. B. Kedudukan Media Dalam Proses Pembelajaran Prinsip pembelajaran yang baik adalah jika proses belajar mampu mengembangkan konsep, generalisasi, dan bahan abstrak dapat menjadi hal yang jelas dan nyata. Sumber belajar yang digunakan pengajar dan anak adalah buku buku dan sumber informasi, tetapi akan menjadi lebih jelas dan efektif jika pengajar menyertai dengan berbagai media pengajaran yang dapat membantu menjelaskan bahan lebih realistik (Hartono, 1996). Dengan demikian, salah satu tugas guru yang tidak kalah pentingnya adalah mencari dan menentukan media pembelajaran. Dalam pembelajaran PKn, mencari dan menentukan media dan sumber belajar sangat penting sebab bahan ajarnya sangat dinamis. Pembelajaran PKn SD
73
Penyakit yang paling berkecamuk di sekolah ialah verbalisme, yang terdapat dalam tiap situasi belajar (Nasution, 1986:96). Menurutnya, penyakit tersebut biasanya tidak terdapat dalam hal-hal yang dipelajari anak-anak sebelum mereka bersekolah karena perbendaharaan bahasanya diperolehnya dengan pengalaman langsung, dengan melihat, mendengar, mencecap, meraba serta menggunakan alat dria lainnya. Hasil pelajaran tersebut dapat dianggap permanen dan tidak mudah dilupakannya, karena kata-kata yang mereka peroleh benar-benar mereka kenal yang diperolehnya melalui pengalaman yang konkrit. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat mempermudah proses penerimaan materi pelajaran yang disampaikan pendidik dan sudah barang tentu akan mempermudah pencapaian keberhasilan tujuan pembelajaran. Hal ini dikarenakan peserta didik akan lebih termotivasi dalam mempelajari materi bahasan. Media pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses kegiatan pada diri siswa. Di samping itu media dapat membawakan pesan atau informasi belajar dengan keandalan yang tinggi yaitu dapat diulang tanpa mengalami perubahan isi. C. Kriteria Pemilihan Media Salah satu kemampuan yang dituntut dari seorang guru adalah ketepatan memilih media pembelajaran. Mengapa demikian? Karena memilih media yang tepat diyakini akan meningkatkan motivasi belajar yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajarnya. Sebaliknya, ketidaktepatan memilih media akan melahirkan kebosanan siswa dalam mengikuti pelajaran. Media yang paling baik adalah media yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran/karakter bahan ajar, metode yang akan digunakan, dan keadaan/kebutuhan siswa, serta kemampuan guru/sekolah.
Pembelajaran PKn SD
74
Memilih media pembelajaran sebaiknya pahami dahulu bebarapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pemilihan media seperti dikemukakan Jarolimek (Kosasih Djahiri, 1979:76) yaitu: tujuan instruksional yang ingin dicapai; tingkat usia dan kematangan siswa; kemampuan baca siswa; tingkat kesulitan dan jenis konsep pelajaran tersebut; keadaan/latar belakang pengertahuan atau pengalaman siswa. Kriteria tersebut hampir sejalan dengan pandangan ahli lain bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran adalah: tidak ada satu-satunya media yang paling baik untuk semua siswa dan semua tujuan pembelajaran; penggunaan harus relevan dan konsisten dengan tujuan pem-belajaran; media yang digunakan hendaknya cukup dikenal siswa; media hendaknya sesuai dengan sifat pelajaran; media harus sesuai dengan kemampuan dan pola belajar audience; media hendaknya dipilih secara obyektif, bukan didasarkan oleh karena kesukaan subyektif; lingkungan sekitar perlu diperhatikan dalam menggunakan media, karena penggunaan media tertentu dapat mempengaruhi pihak-pihak lain, misalnya mengganggu penerimaan siaran TV. Selanjutnya Winataputra (1989:163) menegaskan bahwa hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan media yang akan dipakai dalam PKn adalah bahwa media itu harus dapat memberikan rangsangan kognitif atau cognitive simulation. Dengan terciptanya kondisi psikologis tersebut maka para siswa akan ditantang untuk dapat meningkatkan taraf moralitasnya. Pemberian rangsangan moral kognitif tersebut dapat melalui kliping surat kabar atau media yang bersifat auditif seperti radio dan kaset yang berkaitan dengan masalah aktual. Untuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, media yang diperlukan dan relevan dengan tujuan dan materi pembelajaran tidak banyak tersedia di toko-toko, sehingga guru dituntut untuk mampu mengembangkannya sendiri. Persoalan kita sekarang, bagaimanakah teknik pembuatan Pembelajaran PKn SD
75
media yang kita inginkan? Dalam hal ini, guru dituntut untuk mahir dan kreatif membuat media sesuai dengan jenis media yang telah dipilih atau ditentukan sebelumnya. Sebelum membuat media terlebih dahulu harus menganalisis materi apa yang akan disampaikan kepada peserta didik; kemudian menetapkan media apa yang akan dikembangkan; setelah itu kemudian menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengembangkan media itu; baru setelah itu membuat media yang kita kehendaki. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan kecermatan guru dalam memilih media pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki ciri khas mengemban misi sebagai pendidikan politik dan pendidikan nilai-moral. Dilihat dari sumber pengadaannya, media yang lebih banyak digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan media yang dibuat atau direkayasa sendiri oleh guru seperti transparansi, flif chart, flannel/magnetic board, kliping, gambar, dan media stimulus seperti cerita kasus dan media VCT daftar. Hal lain yang perlu adalah materi Pendidikan Kewarganegaraan sangat berkaitan dengan peristiwa-peristiwa aktual dinamika politik dan ketatanegaraan yang sedang berubah. Peristiwa-peristiwa tersebut seyogianya dikaitkan dengan proses pembelajaran sesuai dengan materi pokok yang sedang dibahas. Dalam kaitan ini, media televisi, film, tape recorder, video recorder, dan manusia sebagai model (tokoh) sangatlah membantu keberhasilan proses pembelajaran. D. Klasifikasi Media Pembelajaran Penggunaan media pembelajaran pada dasarnya untuk membantu mempermudah pemahaman siswa terhadap suatu ide atau teori. Artinya, jenis-jenis media tersebut dapat digunakan dalam pembelajaran materi Pendidikan Kewarganegaraan dengan memperhatikan prinsip relevansi dan konsistensi antara tujuan pembelajaran, materi pelajaran, kondisi siswa dan lingkungannya serta karakteristik media Pembelajaran PKn SD
76
yang akan digunakan. Para ahli (Edgar Dale, Burton, dan Romiszowski) mengemukakan berbagai jenis media pembelajaran dengan kriteria yang berbeda-beda. Edgar Dale (1969) mengemukakan jenis media yang terkenal dengan isitilah kerucut pengalaman (the cone of experience) yaitu: 1) pengalaman langsung; 2) pengalaman yang diatur; 3) dramatisasi; 4) demonstrasi; 5) karyawisata; 6) pameran; 7) gambar hidup; 8) rekaman, radio, gambar mati; 9)lambang visual; dan 10) lambang verbal. Hampir sejalan dengan Egdar Dale, Burton (dalam Nasution, 1989) membagi media berdasarkan pengalaman langsung dan pengalaman tak langsung. Pengalaman langsung yaitu turut melakukan dan mengalaminya. Sedangkan pengalaman tak langsung dilihat berdasarkan pengamatan langsung (seperti melihat peristiwa yang terjadi dan melihat peristiwa dipentaskan), berdasarkan gambar (melihat film dan foto), berdasarkan lukisan (menggunakan peta, diagram, grafik, dsb), berdasarkan bahasa (membaca uraian dan mendengarkan uraian), dan berdasarkan lambang seperti lambang istilah, rumus dan indeks, sedangkan Romiszowski (Sapriya (1999) mengemukakan bahwa media dapat diartikan dalam pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian sempit, media meliputi sejumlah alat yang dapat digunakan secara efektif untuk proses pengajaran yang telah direncanakan. Sedangkan dalam pengerttian luas, diartikan bukan hanya media komunikasi elektronik yang rumit melainkan juga mencakup sejumlah perangkat yang lebih sederhana seperti slide, photo, diagram, dan chart buatan guru, benda-benda dan kunjungan ke tempat di luar sekolah. Bahkan guru pun dapat menjadi salah satu media presentasi seperi halnya radio dan televise yang menyampaikan informasi. Para ahli pendidikan dan pengajaran berpendapat bahwa media sangat diperlukan pada anak anak tingkat dasar sampai menengah dan akan banyak berkurang jika mereka sudah sampai pada tingkat pendidikan tinggi. Pada tingkat sekolah dasar dan menengah, pengajar Pembelajaran PKn SD
77
akan banyak membantu anak didik dengan mengembangkan semua indera yang ada, yakni dengan mendengar, melihat, meraba, memanipulasi, atau mendemonstrasikan dengan media yang dapat dipilih. Media pembelajaran adalah sarana yang membantu para pengajar. Ia bukan tujuan sehingga kaidah proses pembelajaran di kelas tetap berlaku. Pengajar juga perlu sadar bahwa tidak semua anak senang dengan peragaan media. Anak anak yang peka dan auditif mungkin tidak banyak memerlukannya tetapi anak yang bersifat visual akan banyak meminta bantuan media untuk memperjelas pemahaman bahan yang disajikan. Demikian pula waktu penyajian media sangat menentukan berhasil tidaknya penjelasan dengan bantuan media . Perkembangan peralatan pendidikan sudah maju, maka pengajar dewasa ini dapat dengan “mudah” memilihnya. Peralatan media yang pada mulanya terbatas dan sangat mahal dewasa ini dengan mudah dipelajari dan dipergunakan seperti kamera fotografi, kamera video, menjalankan proyektor slide, atau TV video. Akan tetapi tanpa memperhatikan apakah media yang digunakan bersifat “lama” atau “baru” maka yang terpenting adalah terletak pada kemampuan pengajar dalam mempelajari, keretampilan memilih, menggunakan, dan kemampuan mengembangkan perangkat lunak (Hartono, 1996). Media yang tersedia di sekolah tentu ada yang cukup lengkap, tetapi tentu ada juga yang sangat minim dan terbatas. Jika minim atau bahkan tidak tersedia, maka media media sederhana dapat dibuat sendiri oleh pengajar dengan bantuan beberapa siswa, misalnya kliping, media grafis, peta, atau gambar. Jika dilihat dari indera (sensory channels), media pembelajaran dapat dikelompokkan atas media yang dapat didengar (audio), dapat dilihat (visual), dapat didengar dan dilihat (audio visual), dan dapat disentuh (touch). Jenis media yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran materi PKn diantaranya: Pembelajaran PKn SD
78
a) Hal-hal yang bersifat visual, seperti bagan, matrik, gambar, flip chart, flannel, data dan lain-lain; b) Suara (audio) baik suara guru ataupun suara kaset; c) Suara yang disertai visualisasi (audio-visual) seperti tayangan televisi, film, video, dan sebagainya; d) Hal-hal yang bersifat materil, seperti model-model, benda contoh dan lain-lain; e) Gerak, sikap dan perilaku seperti simulasi, bermain peran, dan lainlain; f) Barang cetakan seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan brosur; g) Peristiwa atau ceritera kasus yang mengandung dilema moral. 1. Media Visual; Media visual sering disebut juga media tampak yang menggunakan indera penglihatan agar dapat memahaminya. Media visual dapat berfungsi untuk mengembangkan kemampuan visual anak, mengembangkan imajinasi anak, meningkatkan penguasaan anak terhadap hal-hal yang abstrak yang tidak mungkin dihadirkan dalam kelas, dan mengembangkan kreativitas siswa. Media visual itu sendiri secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut: • Media visual diam, yang digolongkan menjadi: media gambar datar, misalnya foto, buku, ensiklopedia, majalah, surat kabar, buku referensi dan hasil cetakan lain, gambar ilustrasi, gambar, kliping • Media proyeksi diam, misalnya film bingkai/slides, film rangkai/film strip, transparansi, mikrofis, overhead projector • Media grafis atau carta, misalnya grafik, bagan, diagram, sketsa, poster, gambar kartun, peta dan globe • Media visual yang bergerak, misalnya film bisu Gambar; Gambar yang digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disesuaikan dengan tujuan pembelajarannnya. Gambar yang berwarna akan lebih menarik daripada yang tidak berwarna. Ukuran gambar juga harus dipertimbangkan supaya sesuai dengan benda aslinya dan memungkinkan untuk dilihat dari seluruh kelas. Mutu gambar juga harus mendapat perhatian, jangan Pembelajaran PKn SD
79
sampai gambar yang ditampilkan tidak mempunyai mutu yang bagus sehingga mengaburkan maknanya. Judul dan penjelasan gambar perlu juga dipertimbangkan dengan matang Pemeliharaan gambar dilakukan dengan melapisi gambar dengan laminating/plastik, dan diberi bingkai agar tidak kusut. Gambar adalah media umum yang paling banyak digunakan, oleh karena itu seharusnya setiap pengajar atau sekolah memiliki koleksi gambar-gambar, baik diambil dari guntingan koran atau majalah, fotografi, slide, fotocopy, atau pun gambar sket. Gambar gambar tersebut dapat disimpan dalam map, atau filing kabinet yang mudah dicari. Gambar yang diperagakan disusun di muka kelas atau pada dinding di sekeliling kelas. Gambar harus cukup jelas dipandang oleh siswa yang duduk di muka. Gambar yang kurang jelas akan mempersulit siswa dalam mengamati. Gambar yang baik akan banyak membantu siswa dalarn mengembangkan diskusi di kelas. Gambar gambar yang kecil dari buku teks atau buku PKn dapat direproduksi melalui film slide yang peragaannya melalui proyektor slide, atau yang berada dalam buku dapat diproyeksikan dengan pertolongan episcope atau epdiscope. Gambar gambar dapat dipasang permanen baik di dalam kelas, di ruang perpustakaan sekolah, atau pada papan peraga yang disediakan. Foto; Foto digunakan untuk mendapatkan gambaran yang nyata, menjelaskan ide, dan menunjukkan objek (benda) yang sebenarnya. Semuanya memberikan arti kepada pembelajaran sebab kata-kata saja tidak dapat memberikan arti dengan tepat, hidup, atau cepat seperti yang dapat dilakukan oleh gambar-gambar. Bagi siswa SMP/SMA, foto ini lebih konkret daripada buku bacaan yang “abstrak”. Contoh Media Foto Slide, film strip, film gerak; Slide dan film strip adalah gambar film transparan yang ditayangkan secara “diam” dengan menggunakan proyektor filmslide dan film strip. Alat ini sangat mudah pengoperasian dan Pembelajaran PKn SD
80
penyimpanannya. Sebenarnya pengajar lebih mudah untuk memilih media ini daripada film gerak yang perangkat lunaknya sulit untuk direproduksi sendiri. Slide dan film strip akan mudah dibuat oleh para pengajar, dengan sedikit kepandaian memotret. Peralatan fotografi dewasa ini sudah bukan barang mewah lagi. Kesulitan yang biasanya terjadi adalah fasilitas ruang kelas sebagian besar tidak mendukung penayangan slide dan strip ini sebab dibutuhkan ruang gelap, seperti halnya penayangan film gerak. Berbeda jika dilakukan penayangan dengan transparansi OHP dan video. Penayangan slide, film strip, dan film gerak banyak tidak berhasil dengan memuaskan karena tidak direncanakan dengan baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan rangkaian atau langkah langkah perencanaannya, mulai dari persiapan, penjelasan pendahuluan, proses penayangan, dan akhir dari penayangan. Media Diagram, Chart, Grafis; Banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh para pengajar PKn, mereka akan mampu membuat sendiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Diagram dapat dirancang sesuai dengan tata cara pembuatannya. Susunlah diagram untuk menjelaskan suatu peristiwa tertentu. Akan banyak petunjuk tentang hubungan antar peristiwa serta distribusinya. Pada anak sekolah tingkat dasar dan menengah gabungan antara peragaan dan penjelasan dari suatu diagram adalah sangat baik. Bentuk diagram banyak digunakan pengajar untuk menunjukkan garis peristiwa suatu pembagian waktu, semacam periodisasi yang sederhana. Akan tetapi sukar untuk diterapkan pada berbagai topik bahasannya. Sebab lini waktu akan sangat berbeda dari satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Lini waktu yang sederhana adalah berupa garis lurus yang dibagi sesuai dengan waktu dan peristiwa yang diminta. Dalam chart dapat digambarkan berupa gambaran tentang silsilah suatu tokoh atau alur waktu suatu periode Pembelajaran PKn SD
81
pemerintahan dan suatu “flow chart” untuk memberikan petunjuk suatu alur organisasi suatu pernerintahan yang pernah berlaku. Chart adalah gambar yang menginformasikan hubungan, misalnya kronologis, jumlah, hierakhi. Chart dapat dibedakan: 1) Chart Organisasi- hubungan dalam organisasi. Misalnya bagan organisasi-Pemerintahan Desa/Kelurahan; 2) Chart garis waktu (time line chart)-menggambarkan hubungan kronologis antar beberapa peristiwa; 3) Chart Klasifikasihampir sama dengan Chart Organisasi, tetapi chart ini digunakan untuk klasifikasi objek atau kejadian; 4) Chart Aliran (Flowchart)-menunjukkan sebuah sekuen, prosedur, proses. Misal: prosedur penyusunan UU, proses pemilihan umum; 5) Chart Tabulasi (Tabular Chart)informasi angka, data. Misalnya : hasil pemilu tahun 2004. sedangkan grafis biasanya menyajikan bentuk visual dari sejumlah angka yang diwakili oleh bentuk visualnya seperti garis, batang, gambar orang, dan lainnya. Dengan demikian, suatu diagram yang memberikan gambaran sesuatu yang dapat diamati secara statistik atau kuantitatif disebut media grafis. Grafik dapat dibedakan atas grafik batang/bar, grafik Gambar, grafik lingkaran, dan grafik garis. Transparansi dan Overhead Projector (OHP); Transparansi dibuat dengan cara menulisi plastik transparansi. Transparasi ini juga memerlukan proyektor, sebagaimana film bingkai dan film strip. Proyektor yang digunakan disebut overhead projector. Saat ini, penggunaan transparansi sudah semakin meluas di kalangan pendidik dan lainnya untuk mempresentasikan berbagai macam informasi. Dalam penggunaan media ini, pengajar dapat langsung berhadapan dengan siswa dan dapat digunakan berulang-ulang. Namun beberapa sekolah masih belum mampu membeli media ini karena harganya relatif mahal. Selain itu penggunaan transparansi memerlukan persiapan yang cukup matang agar informasi Pembelajaran PKn SD
82
ataupun gambar yang tersaji dapat dipelajari dengan teliti oleh para siswa. Pengajar harus benarbenar mempersiapkan hal ini, sebab meskipun sederhana, di lapangan banyak pengajar yang belum tentu bisa menoperasikannya dengan benar. Contoh Overhead Projector (OHP); Media OHP memiliki fungsi untuk memudahkan guru dalam menyajikan pokok-pokok atau garis besar materi pelajaran. Selain itu OHP dapat meningkatkan daya tarik siswa untuk belajar sehingga perhatian siswa meningkat, lebih-lebih jika bagan atau butiran materi ditulis/ ditik dengan warna yang bervariasi. Kekurangan media transparasi antara lain: a) Memerlukan listrik; b) Memerlukan peralatan khusus untuk menampilkan yaitu Overhead Projector (OHP); c) Memerlukan panataan yang khusus; d) Memerlukan kecakapan khusus dalam pembuatan; e) Menuntut cara kerja yang sistematis karena susunan urutan mudah kacau. Kelebihan media transparasi antara lain: a) Penggunaannya praktis; b) Mempunyai variasi teknik; c) Tahan lama/tidak mudah rusak; d) Tidak memerlukan ruang gelap; e) Mudah dioperasikan, sehingga tidak perlu operator; f) Dapat disajikan berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan; g) Waktu penyajian dapat bertatap muka dengan peserta didik; h) Dapat disiapkan sendiri oleh guru Langkah-Langkah Pembuatannya: a) Analisis tujuan Pokok Bahasan yang akan diajarkan; b) Analisis materi pelajaran untuk menentukan jenis media yang diperlukan; c) Analisis keadaan siswa untuk mempertimbangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam menerima pelajaran, kecepatan daya serap siswa, tingkat perbendaharaan kata yang dipakai; d) Kembangkan bahanbahan tersebut ke dalam transparansi yang telah disiapkan; e) Pengembangan transparansi dapat ditulis atau digambar sendiri dengan menggunakan spidol transparansi yang bersipat permanen, dan warna-warni sesuai pesan yang ingin disampaikan. Ukuran tulisan/gambar/bagan tidak Pembelajaran PKn SD
83
melebihi ukuran layar proyektor (kurang lebih 8,5 X 11 inci ); f) Pengembangan transparansi dapat pula dan lebih bagus ditik komputer. Jika dicetak langsung dalam komputer, caranya ketik bagan/gambar/butiran materi kemudian dicetak menggunakan komputer langsung pada lembar tranfaransi khusus. Tetapi jika akan dicopy, maka ketik bagan/gambar/butiran materi pada lembar kertas kemudian difoto kopi; g) Sajikan tarnsparansi di kelas sesuai urutan materi, dan fokusnya diatur sebaik mungkin sehingga apa yang tertera dalam transfaran dapat dibaca dan dilihat dengan jelas oleh semua siswa, dan h) Selingi penyajian dengan dengan pertanyaan, tanggapan dan pernyataan dari siswa. Kliping; Potongan gambar atau tulisan yang diperoleh dari barbagai sumber seperti dari majalah, surat kabar, buku, kalender, katalog, iklan dan poster disebut dengan kliping. Kliping dapat membantu guru dan siswa dalam mencari informasi sehubungan dengan topik-topik tertentu. Misalnya kliping tentang pembatasan kekuasaan, pemilu pasca reformasi, maraknya korupsi, dan sebagainya. Poster; Poster pada dasarnya bersifat simbolik dan dirancang untuk memberi pesan dengan cepat dan ringkas. Poster yang baik biasanya berwarna, menyajikan ide tunggal, tulisan jelas, kaya dengan variasi, lugas, dan terkadang mengandung pernyataan yang berlebihan. Poster dibuat di atas kertas, kain, batang dan bahan lain yang memungkinkan, sedangkan ukurannya biasanya relatif besar disesuaikan dengan tempat yang akan dipasangi. Guru dapat menggunakan media ini untuk menyimpulkan suatu unit bahasan tertentu ataupun pembahasan unit tertentu. Misalnya poster tentang dampak pelanggaran HAM, ajakan memilih calon partai politik tertentu, dan sebagainya. Gambar Kartun dan Karikatur; Gambar kartun dan karikatur adalah gambar imajinatif yang menggunakan Pembelajaran PKn SD
84
simbol-simbol tertentu dan terkadang agak berlebihan untuk menggambarkan orang atau situasi tertentu. Nilai pendidikannya cukup besar untuk menarik perhatian, mempengaruhi sikap serta perilaku. Gambar kartun biasanya disampaikan untuk merangsang keterampilan berpikir kritis siswa dalam mensikapi situasi atau kejadian yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, gambar kartun sering digunakan untuk menyatakan sesuatu yang bersifat kritikan, ketidaksetujuan, masalah sosial yang menjadi keprihatinan banyak orang. Gambar kartun biasanya memuat esensi pesan dalam gambar yang sederhana, tidak rinci, menggunakan simbol-simbol dan karakter yang mudah dikenal. Pembelajaran yang dapat menggunakan gambar karikatur, misalnya pembahasan tentang hutan yang gundul, korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), kegiatan pedagang asongan atau petani pada waktu musibah banjir, dan sebagainya. Flif Chart; Tujuan penggunaan flif chart adalah membantu dan mempermudah siswa dalam memahami inti pelajaran, dan membantu guru dalam mengemukakan rangkaian ide atau informasi dengan menggunakan rangkaian gambar atau bagan yang telah disusun dengan rapi. Pembuatan flif chart dilakukan oleh guru dengan langkahlangkah pembuatan sebagai berikut: 1) Analisis Materi pelajaran sesuai dengan materi pokok yang akan disampaikan; 2) Mempersiapkan dan merumuskan konsep inti materi pelajaran yang akan disampaikan; 3) Mengembangkan konsep inti dalam bentuk bagan, gambar, atau pernyataan ke dalam kertas manila karton dengan jumlah lembaran sesuai kebutuhan. Besar hurup dan spasi harus diatur supaya terbaca oleh seluruh siswa; 4) Kemudian dibundel dan dijepit rapi; 5) Setelah itu tempelkan pada standar khusus untuk itu atau standar papan tulis. Dalam penggunaannya, guru menjelaskan materi pelajaran dengan memperlihatkan gambar/pernyataan satu persatu mengikuti urutan bahan Pembelajaran PKn SD
85
yang sedang dibahas. Sesekali selingi dengan mengajukan pertanyaan atau meminta tanggapan siswa supaya siswa aktif dan kritis dalam mengikuti proses pembelajaran. 2. Media Audio Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber ke penerima pesan. Pesan yang disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang verbal, non verbal atau kombinasi keduanya. Media audio ini berkaitan erat dengan indera pendengaran. Pidato-pidato asli para pemimpin negara dan tokoh masyarakat, tokoh LSM, tukang becak, tukang bakso dan sebagainya dapat direkam dan dapat digunakan sebagai sumber belajar (misalnya: pembacaan RAPBN oleh presiden). Termasuk di dalam media ini adalah radio, piringan hitam, pita audio, tape recorder, dan telepon. Radio; Siaran audio dapat membantu siswa untuk meningkatkan komunikasi audio, membuat suasana belajar lebih hidup dan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi kejadian yang disiarkan. Apabila jadwal siaran acara radio sesuai dengan jadwal jam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, acara tersebut dapat langsung dimanfaatkan. Kerangka dan ikhtisar dilengkapi dengan pertanyaan yang dicarikan jawabannya dari siaran radio. Dengan melibatkan radio seperti ini anak-anak dilatih untuk membuat cacatan. Misalnya pembacaan tentang prosentase perolehan suara dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah secara langsung, nama-nama menteri yang baru dilantik, jnama-nama partai politik peserta pemilu, dsb. Jika acara siaran waktunya tertentu sehingga kemungkinan tidak cocok dengan jadwal pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan, maka dalam hal seperti ini siaran dapat direkam. Selanjutnya penyajian hasil rekaman dilakukan seperti telah diuraikan dalam pemanfaatan audio kaset. Tape Recorder, Pita Suara, dan Piringan Hitam; Kegunaan media ini hampir sama dengan media radio, Pembelajaran PKn SD
86
yaitu meningkatkan komunikasi audio, meningkatkan suasana belajar dan melatih daya apresiasi siswa. Pita suara (kaset audio, audio cassette) dapat dipakai untuk merekam suara khas. Misalnya untuk menggambarkan hiruk pikuk di pasar, keramaian waktu panen di suatu daerah atau upacara tradisional yang khas. Mungkin kita perlu menjelaskan suasana suatu peristiwa yang disertai suara khas. Apabila suara itu dijelaskan dengan kata-kata saja mungkin suasananya akan hilang. Media audio memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan media Audio antara lain: a) Materi tak akan berubah; b) Biaya produksi relatif murah; c) Peralatan paling murah dibanding dengan media lainnya; d) Program kaset dapat disajikan di luar sekolah (wawancara, rekaman kegiatan, dll); e) Rekaman dapat dihapus dan kaset dapat dipakai ulang; f) Penyajian sepenuhnya dikontrol penyaji, sedangkan kelemahannya adalah: a) Memerlukan listrik; b) Memerlukan ketelitian dalam pembuatan (rekam); c) Harus selalu siap merekam suatu peristiwa 3. Media Audio-Visual Media audio-visual merupakan gabungan antara media audio dan media visual, misalnya: slide, dan film rangkai yang disertai dengan suara. Media ini menjadi lebih efektif jika dibandingkan dengan kedua media sebelumnya. Ditinjau dari sifatnya, media audio-visual dibedakan menjadi dua, yaitu: Media audio-visual diam: televisi diam, slide dan suara, film rangkai dan suara, buku dan suara; Media audio-visual gerak : video, CD, film rangkai dan suara, televisi, gambar dan suara. Siaran Televisi; Televisi di Indonesia sudah digunakan untuk pendidikan. Tinggal memilih acara yang relevan dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Seperti halnya dengan film, televisi adalah kombinasi visual dan audio.Televisi merupakan media yang menyampaikan pesan melalui gambar gerak dan dilengkapi dengan suara. Pembelajaran PKn SD
87
Pada saat ini guru dihadapkan pada berbagai pilihan stasiun televisi yang masing-masing mempunyai jenis acara yang berbeda-beda, yaitu: TVRI, TV swasta, dan jaringan TV luar negeri. Dengan demikian guru mempunyai kesempatan sekaligus tantangan untuk dapat memilih dan memanfaatkan program siaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Film; Film memberikan sumbangan yang besar bagi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Film memberikan kepada siswa pengalaman belajar dan dapat membantu menampilkan waktu berabad-abad (film sejarah atau peristiwa bersejarah) dan tempat yang berjarak ribuan kilometer di mana siswa dapat melihat tempat, orang, peristiwa yang tidak mungkin dilihatnya dengan cara lain. Video dan Compact Disc; Media ini sangat populer ditengah-tengah masyarakat. Seperti halnya film dan televisi, video tape atau pita video dan CD dapat pula menyajikan pesan audiovisual gerak untuk hal-hal yang nyata maupun fiktif. Dalam penggunaannya video dan CD memerlukan player dan televisi. Itu sebabnya mengapa banyak guru yang belum menggunakan video dan CD karena jangkauannya terbatas, peralatannya cukup mahal, dan kurang praktis. Selain media di atas, Masyarakat merupakan sumber dan media utama dalam pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan, karena pembelajaran ini bertitik tolak dari masyarakat dan berorientasi pada masyarakat. Dalam menggunakan masyarakat sebagai media belajar, guru memerlukan informasi yang akurat dan memadai mengenai orang-orang, lembaga, peristiwa, keadaan yang ada di dalam masyarakat. Dalam pemanfaatan ini terdapat tiga sarana: (a) tempat, orang, organisasi yang dapat dijadikan sumber belajar atau untuk meningkatkan belajar termasuk sumber masyarakat, (b) kunjungan studi dan (c) nara sumber. Tempat mana atau kantor mana yang dijadikan sumber bergantung kepada tujuan dan hakikat pokok bahasan dalam pengajaran Pembelajaran PKn SD
88
Pendidikan Kewarganegaraan. Termasuk di dalam sumber belajar di dalam masyarakat adalah kerja lapangan, studi wisata, perkemahan. Masyarakat di sekitar tempat tinggal siswa merupakan sumber pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang tidak pernah kering. Dalam masyarakat siswa dapat melihat langsung proses sosial yang sedang berlangsung. Dalam masyarakat setempat kepada siswa diperkenalkan konsep geografi setempat, masalah kehidupan kelompok (Pendidikan Kewarganegaraan), proses dan mekanisme pemerintahan (civics, ilmu politik), aktivitas produksi dan distribusi barang dan jasa (Pendidikan Kewarganegaraan), adatistiadat setempat (anthropologi), dan lokasi warisan sejarah yang ada (sejarah). Dari masyarakat itu siswa dapat melihat bahwa orang-orang yang berbeda latar belakang suku, ras, agama, atau golongan dapat hidup secara harnonis sebagai bangsa Indonesia, misalnya. Dengan demikian masyarakat dapat memberi sumbangan yang penting dalam program pembelajaran PKn. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menggunakan sumber masyarakat setempat bagi program pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 1. Mengundang anggota atau tokoh masyarakat setempat ke dalam kelas untuk berbicara dengan siswa-siswa mengenai suatu topik yang berhubungan dengan profesinya (pekerjaannya). Anggota atau tokoh masyarakat itu mungkin seorang dokter, pengarang, wartawan, ketua RT/ RW, pedagang, sejarawan dan sebagainya. Tentu saja guru lebih dahulu mengkomunikasikan kepada pembicara tentang tujuan undangan itu sehingga dapat berbicara santai dan menyesuaikan diri dalam menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh anak SD. Umumnya nara sumber yang bersangkutan berbicara tentang pengalaman hidup mereka sehari-hari atau tentang masa lalu. Pembelajaran PKn SD
89
2. Mengunjungi langsung anggota-anggota atau tokohtokoh masyarakat di tempat mereka tinggal atau berada. Untuk itu siswa-siswa perlu diberi penjelasan lebih dahulu tentang tujuan kunjungan itu dan mereka harus menyiapkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang bisa mereka ajukan (wawancara). E. Sumber Pembelajaran PKn Salah satu tugas guru yang tidak kalah pentingnya adalah mencari dan menentukan sumber belajar. Dalam PKn, mencari dan menentukan sumber belajar sangat penting sebab bahan ajarnya sangat dinamis sesuai dinamika dan perkembangan kehidupan sosial politik yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, sumber belajar ini tidak cukup hanya dari buku teks atau buku paket saja. Dalam pembelajaran PKn, Anda dapat menggunakan sumber belajar yang diperoleh dari media cetak seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal; dari media elektronik seperti siaran TV, radio, film; dan manusia (nara sumber) baik tokoh masyarakat dan pakar di bidang tertentu maupun pejabat di suatu instansi/organisasi. Pemanfaatan sumber-sumber belajar tersebut akan lebih memperkaya bahan ajar yang diuraikan dalam buku teks atau buku paket, di samping akan meningkatkan gairah belajar siwa. Kosasih Djahiri (1990) menegaskan bahwa diantara sumber belajar penting dalam PKn adalah: sumber formal perundangan; buku paket/acuan resmi; bahan/publikasi/informasi instansi resmi; media massa yaitu TV, surat kabar, majalah; buku/literatur keilmuan; kitab suci; kehidupan riil, adat, ipoleksosbudhankam, lingkungan sekitar, daerah, nasional, dan internasional. Kekeliruan yang sering dilakukan guru di lapangan adalah hanya menggunakan buku teks atau paket yang dijadikan satu-satunya sumber bahan ajar. Padahal realita kehidupan di masyarakat dan berita media cetak dan elektronik merupakan sumber belajar yang lebih aktual dibandingkan dengan isi buku teks atau paket. Buku teks atau Pembelajaran PKn SD
90
paket akan mudah ketinggalan perkembangan informasi baru khususnya yang berkenaan dengan informasi politik dan ketatanegaraan yang saat ini sedang mengalami perubahan yang sangat mendasar. Oleh karena itu, Anda dituntut untuk aktif dan kreatif mencari informasi baru yang diperoleh dari berbagai media massa baik media cetak maupun elektronik yang relevan dengan pokok bahasan yang akan disampaikan. Misalnya, ketika akan membahas materi pokok kedaulatan rakyat dan sistem politik khususnya yang berkaitan dengan contoh-contoh penyimpangan ketatanegaraan yang sedang terjadi, Anda dapat mengkaji dari berita surat kabar dan siaran atau diskusi dalam televisi. Demikian pula dalam membahas budaya demokrasi dapat diperkaya dengan mengambil sumber dari kehidupan riil di masyarakat . Dengan demikian, sumber belajar tidak cukup hanya dari buku teks atau paket, tetapi harus di lengkapi dengan sumber-sumber lain. Bahkan Nasution (1992) mengemukakan bahwa sumber-sumber belajar bisa diperoleh dari masyarakat dan lingkungan berupa manusia, museum, organisasi, dan lain-lain, bahan cetakan, perpustakaan, alat audio-visual, dan sebagainya. F. Sumber Belajar Pada Masyarakat Masyarakat dan aktivitas pemerintah merupakan sumber dan media utama dalam pembelajaran PKn, karena pembelajaran ini bertitik tolak dari masyarakat dan berorientasi pada masyarakat. Dalam menggunakan masyarakat dan perilaku pemerintah sebagai media belajar, guru memerlukan informasi yang akurat dan memadai mengenai orang-orang, lembaga, peristiwa, keadaan yang ada di dalam masyarakat. Dalam pemanfaatan ini terdapat tiga sarana: (a) tempat, orang, organisasi yang dapat dijadikan sumber belajar atau untuk meningkatkan belajar termasuk sumber masyarakat, (b) kunjungan studi, dan (c) nara sumber. Tempat mana atau kantor mana yang dijadikan sumber tergantung pada tujuan dan kompetensi dasar dalam Pembelajaran PKn SD
91
standar isi, termasuk sumber belajar yang ada dalam masyarakat adalah kerja lapangan, studi wisata, dan perkemahan. Masyarakat dan pemerintahan di sekitar tempat tinggal siswa merupakan sumber pembelajaran PKn yang tidak pernah kering. Dalam masyarakat siswa dapat melihat langsung proses sosial yang sedang berlangsung. Dalam masyarakat setempat perlu diperkenalkan kepada siswa tentang konsep-konsep lain yang berasal dari disiplin geografi, masalah kehidupan kelompok dari disiplin sosiologi, proses dan mekanisme pemerintahan dari civics/ ilmu politik, aktivitas produksi dan distribusi barang dan jasa dari ekonomi, adat-istiadat setempat dari anthropologi, dan lokasi warisan sejarah yang ada dari disiplin sejarah. Dari masyarakat itu siswa dapat melihat bahwa orang-orang yang berbeda latar belakang suku, ras, agama, atau golongan dapat hidup secara harnonis sebagai bangsa Indonesia. Masyarakat dan kehidupan pemerintah dapat memberi sumbangan yang penting dalam program pembelajaran PKn. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menggunakan sumber masyarakat setempat bagi program pembelajaran PKn. 1. Mengundang anggota atau tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah setempat ke dalam kelas untuk berbicara dengan siswa-siswa mengenai suatu topik yang berhubungan dengan profesinya (pekerjaannya). Anggota atau tokoh masyarakat itu mungkin seorang dokter, pengarang, wartawan, ketua RT/ RW, pedagang, sejarahwan dan sebagainya. Tentu saja guru lebih dahulu mengkomunikasikan kepada pembicara tentang tujuan undangan itu sehingga dapat berbicara santai dan menyesuaikan diri dalam menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh siswa SD. Umumnya nara sumber yang bersangkutan berbicara tentang pengalaman hidup mereka sehari-hari atau tentang masa lalu.
Pembelajaran PKn SD
92
2. Mengunjungi langsung anggota-anggota atau tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintahan di tempat mereka tinggal atau berada. Untuk itu siswa-siswa perlu diberi penjelasan lebih dahulu tentang tujuan kunjungan itu dan mereka harus menyiapkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang bisa mereka ajukan melalui wawancara.***
Pembelajaran PKn SD
93
BAB VI PENILAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN A. Prinsip Penilaian Dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian, guru perlu mengacu pada sejumlah prinsip penilaian. Dalam Standar Penilaian dikemukakan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sahih, yakni penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan perlu disusun melalui prosedur sebagaimana dijelaskan dalam panduan agar memiliki bukti kesahihan dan keandalan. 2. Objektif, yakni penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Oleh karena itu, pendidik menggunakan rubrik atau pedoman dalam memberikan skor terhadap jawaban peserta didik atas butir soal uraian dan tes praktik atau kinerja sehingga dapat meminimalkan subjektivitas pendidik. 3. Adil, yakni penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Faktor-faktor tersebut tidak relevan di dalam penilaian, oleh karena itu perlu dihindari agar tidak berpengaruh terhadap hasil penilaian. 4. Terpadu, yakni penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini hasil penilaian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh peserta didik. Jika hasil penilaian menunjukkan banyak peserta didik yang gagal, sementara instrumen Pembelajaran PKn SD
94
5.
6.
7.
8.
9.
yang digunakan sudah memenuhi persyaratan secara kualitatif, berarti proses pembelajaran kurang baik. Dalam hal demikian, pendidik harus memperbaiki rencana dan/atau pelaksanaan pembelajarannya. Terbuka, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pendidik menginformasikan prosedur dan kriteria penilaian kepada peserta didik. Selain itu, pihak yang berkepentingan dapat mengakses prosedur dan kriteria penilaian serta dasar penilaian yang digunakan. Menyeluruh dan berkesinambungan, yakni penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, penilaian bukan semata-mata untuk menilai prestasi peserta didik melainkan harus mencakup semua aspek hasil belajar untuk tujuan pembimbingan dan pembinaan. Sistematis, yakni penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Oleh karena itu, penilaian dirancang dan dilakukan dengan mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Dalam penilaian kelas, misalnya, guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan menyiapkan rencana penilaian bersamaan dengan menyusun silabus dan RPP. Beracuan kriteria, yakni penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, instrumen penilaian disusun dengan merujuk pada kompetensi (SKL, SK, dan KD). Selain itu, pengambilan keputusan didasarkan pada kriteria pencapaian yang telah ditetapkan. Akuntabel, yakni penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dengan mengikuti prinsip-
Pembelajaran PKn SD
95
prinsip keilmuan dalam penilaian dan keputusan yang diambil memiliki dasar yang objektif. B. Teknik dan Instrumen Penilaian Dalam Standar Penilaian dikemukakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Adapun teknik penilaian yang dimaksud meliputi: 1. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja. 2. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran. 3. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek. Instrumen penilaian hasil belajar dapat dibagi atas tiga bagian, ialah instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, dan oleh pemerintah. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, yakni merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, yakni memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, yakni menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk Ujian Nasional memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antar tahun.
Pembelajaran PKn SD
96
Teknik penilaian yang dapat digunakan pendidik kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian antara lain sebagai berikut. 1. Tes tertulis Tes tertulis adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa pilihan atau isian. Tes yang jawabannya berupa pilihan meliputi antara lain pilihan ganda, benar-salah, dan menjodohkan, sedangkan tes yang jawabannya berupa isian berbentuk isian singkat atau uraian.
2. Observasi Observasi atau pengamatan adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan menggunakan indera secara langsung. Observasi dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. 3. Penugasan Penugasan adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok. Penugasan dapat berupa pekerjaan rumah atau proyek. Pekerjaan rumah adalah tugas menyelesaikan soal-soal dan latihan yang dilakukan peserta didik di luar kegiatan kelas. Proyek adalah suatu tugas yang melibatkan kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu dan umumnya menggunakan data lapangan. 4. Tes Lisan Tes lisan dilaksanakan melalui komunikasi langsung antara peserta didik dengan penguji dan jawaban diberikan secara lisan. Tes jenis ini memerlukan daftar pertanyaan dan pedoman penskoran. 5. Penilaian Portofolio
Pembelajaran PKn SD
97
Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai portofolio peserta didik. Portofolio adalah kumpulan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. 6. Jurnal Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkait dengan kinerja ataupun sikap dan perilaku peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. 7. Penilaian Diri Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya, penguasaan kompetensi yang ditargetkan, dan pengamalan perilaku berkepribadian dan menjadi warga Negara yang baik. 8. Penilaian antarteman Penilaian antarteman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan, penguasaan kompetensi, dan pengamalan perilaku berkepribadian dan menjadi warga Negara yang baik. C. Fokus Penilaian PKn Penilaian mata pelajaran PKn adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik dalam mata pelajaran PKn. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran PKn. Fokus penilaian PKn adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi PKn yang ditentukan dalam Permendiknas Nomor 22/2005 tentang Standar Isi (SI). Pada tingkat mata pelajaran, kompetensi yang harus dicapai berupa Standar Kompetensi (SK) mata pelajaran yang Pembelajaran PKn SD
98
selanjutnya dijabarkan dalam Kompetensi Dasar (KD). Untuk tingkat satuan pendidikan, kompetensi yang harus dicapai peserta didik adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana tertera dalam Permendiknas Nomor 23/2006. Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian pada satuan pendidikan dasar merupakan kelompok mata pelajaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan tersebut mencakup wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme, bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah). Penilaian untuk kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian dilaksanakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian kelas (classroom assessment) dan oleh satuan pendidikan untuk penentuan nilai akhir pada satuan pendidikan melalui ujian sekolah dan rapat dewan pendidik. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi lulusan, penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian dilakukan melalui: (a) pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; dan (b) ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik (Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 64 ayat (3). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) menegaskan bahwa Pembelajaran PKn SD
99
kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 6 menjabarkan lebih lanjut isi undang-undang tersebut dengan menyatakan bahwa salah satu struktur kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Mengacu pada rumusan SI dalam Permen nomor 22 tahun 2006, rumusan SKL dalam Permen nomor 23 tahun 2006 dan ketentuan Pasal 64 ayat (3) PP nomor 19 tahun 2005, serta karakteristik kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, maka hasil belajar kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian meliputi: 1) Pemahaman akan hak dan kewajiban diri sebagai warga negara, yaitu aspek kognitif sebagai hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 2) Kepribadian, yaitu beberapa aspek kepribadian sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum. 3) Perilaku berkepribadian, yaitu berbagai bentuk perilaku sebagai penerjemahan dimilikinya ciri-ciri kepribadian warga negara Indonesia. Ketiga bentuk hasil belajar tersebut berada pada domain yang berbeda. Pemahaman berada pada domain kognitif, berbagai aspek kepribadian berada pada domain afektif, sedangkan perilaku berkepribadian berada dalam domain keperilakuan. Perbedaan domain tersebut menuntut perbedaan dalam metode dan cara pengukurannya. D.
Penilaian Hasil Belajar Penilaian terhadap hasil belajar peserta didik diselenggarakan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan Pembelajaran PKn SD
100
harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas (PP. 19 tahun 2005 Pasal 64 ayat (1)). Secara khusus, penilaian yang dilakukan oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, menyusun laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Guru kelas atau guru mata pelajaran memiliki tanggung jawab penuh atas terselenggaranya penilaian yang sahih terhadap pencapaian atau prestasi sebagai hasil proses belajar peserta didik. 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan dan mencakup seluruh aspek pada diri peserta didik, baik aspek kognitif, afektif maupun perilaku, sesuai dengan karakteristik kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam menilai hasil belajar peserta didik pada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Pertama, penilaian pendidikan ditujukan untuk menilai hasil belajar peserta didik secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Informasi hasil belajar yang menyeluruh menuntut berbagai bentuk sajian, yakni berupa angka prestasi, kategorisasi, dan deskripsi naratif sesuai dengan aspek yang dinilai. Informasi dalam bentuk angka cocok untuk menyajikan prestasi dalam aspek kognitif. Sajian dalam bentuk kategorisasi disertai dengan deskriptifnaratif cocok untuk melaporkan aspek afektif dan perilaku; Kedua, hasil penilaian pendidikan dapat digunakan untuk menentukan pencapaian kompetensi dan melakukan pembinaan dan pembimbingan pribadi peserta didik; Ketiga, penilaian oleh pendidik terutama ditujukan untuk pembinaan prestasi dan pengembangan potensi peserta didik; Keempat, untuk memperoleh data yang lebih dapat Pembelajaran PKn SD
101
dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan perlu digunakan banyak teknik penilaian yang dilakukan secara berulang dan berkesinambungan. 2. Penilaian oleh Satuan Pendidikan Penilaian oleh satuan pendidikan merupakan penilaian akhir pada tingkat satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian SKL. Penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian didasarkan pada hasil ujian sekolah dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik. Penilaian oleh satuan pendidikan digunakan sebagai: (a) salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, (b) dasar untuk meningkatkan kinerja pendidik, dan (c) dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. E.Prosedur Penilaian Pada umumnya, kesulitan yang dihadapi adalah ketika akan menilai hasil belajar PKn dalam aspek (domain) afektif. Memang hal ini telah menjadi masalah umum yang dihadapi oleh para guru. Tidak dapat disangkal bahwa aspek afektif merupakan bidang tertutup (close area) atau tersembunyi (hidden) yang ada dalam diri manusia. Tidak seperti aspek kognitif yang dapat diketahui dengan cara penilaian tes. Menilai aspek afektif merupakan tugas yang tidak mudah dilaksanakan secara sederhana. Oleh karena itu, panduan penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sebagai salah satu panduan dalam standar penilaian (Permendiknas Nomor 20 tahun 2007) telah menguraikan hal ini. Salah satu prinsip dalam pengembangan instrumen penilaian adalah diperolehnya instrument yang mampu menggali informasi yang akurat, namun harus cukup praktis dan proses penyusunannya tidak terlalu kompleks sehingga memiliki nilai aplikatif yang tinggi bagi pihak pendidik dan satuan pendidikan. Dengan memperhatikan prinsip tersebut maka aspek penilaian untuk kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dibuat klasifikasi Pembelajaran PKn SD
102
sebagai berikut: (1) aspek pemahaman akan hak dan kewajiban diri sebagai warga negara diukur dengan menggunakan tes hasil belajar, (2) aspek atau ciri kepribadian diungkap dengan menggunakan skala kepribadian, dan (3) aspek perilaku berkepribadian diungkap lewat panduan pengamatan dengan menggunakan rubrik penilaian. Panduan Penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian menguraikan model instrumen dan prosedur penilaian yang dapat dijadikan acuan oleh guru PKn di SD dalam menyusun instrumen penilaian sebagai berikut. 1. Pemahaman akan Hak dan Kewajiban Diri sebagai Warga Negara Instrumen penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur aspek pemahaman akan hak dan kewajiban diri sebagai warga negara berupa tes-tulis kognitif (paper and pencil test) guna mengungkap tingkat penguasaan peserta didik sebagai hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk mencapai tujuan dan kompetensi maka pengembangan tes ini harus didasarkan pada kisi-kisi tes yang memuat standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi. Sebagai acuan dalam penulisan soal, rumusan KD dijabarkan lebih lanjut oleh guru kelas di SD menjadi indikator-indikator pencapaian kompetensi. Sebagai contoh model kisi-kisi yang memuat SK, KD, dan indikator-indikator pencapaiannya yang dapat dijadikan dasar penyusunan tes ulangan akhir semester. 2. Aspek-aspek Kepribadian Dalam Panduan Penilaian kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian dikemukakan bahwa penilaian terhadap perkembangan aspek atau ciri kepribadian peserta didik dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai beberapa ciri kepribadian yang telah tertanam dalam diri peserta didik sebagai bagian dari hasil Pembelajaran PKn SD
103
proses pembelajaran di sekolah. Meskipun demikian, pengembangan kepribadian tidak merupakan mata pelajaran tersendiri, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif dari guru mata pelajaran yang tercakup dan dilaksanakan dalam kegiatan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani. Oleh karena itu, penilaian terhadap perkembangan aspek kepribadian bukan merupakan kegiatan semester atau triwulan yang terjadwal melainkan berfungsi sebagai asesmen yang dilakukan oleh guru kelas/guru mata pelajaran, konselor dan/atau satuan pendidikan secara berkesinambungan (longitudinal) sesuai dengan kebutuhan. Aspek kepribadian peserta didik dapat diungkap melalui pengamatan dan pengukuran dalam bentuk skala kepribadian. Karena pengembangan skala kepribadian tidak mudah, maka satuan pendidikan secara bertahap dapat membentuk tim khusus yang bertugas mengembangkan skala seperti ini dan meminta bantuan ahli dari perguruan tinggi dan tidak menjadikannya sebagai tugas individual guru kelas di SD. Sumber acuan untuk pengembangan skala kepribadian adalah rumusan dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan SD, khususnya Bab II tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang meliputi aspek-aspek sikap dan kepribadian seperti: (a) menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, (b) meningkatkan kualitas diri, (c) menyadari dan memiliki wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, (d) menghargai hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, (e) mengembangkan demokrasi, (f) memiliki tanggung jawab sosial, (g) menaati hukum, (h) membayar pajak, dan (i) anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pendidik memilih dan merumuskan kembali kesembilan aspek ini menjadi beberapa aspek afektif kepribadian yang sesuai dengan Pembelajaran PKn SD
104
jenjang SD, konteks kehidupan sehari-hari, dan tingkat perkembangan peserta didik. Sebagai contoh, dari butir d (menghargai hak asasi manusia) dapat dirumuskan aspek “saling menghargai” dan aspek “bersikap santun”, dari butir a (menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga negara) dan dari butir f (memiliki tanggungjawab warga negara) dapat dirumuskan aspek “rasa tanggung jawab”, dari butir b (meningkatkan kualitas diri) dapat dirumuskan aspek “percaya diri” dan aspek “kompetitif”, dan lain-lain. 3. Perilaku Berkepribadian Dalam Panduan Penilaian kelompok mata PKn dan Kepribadian dikemukakan bahwa seperti penilaian terhadap perkembangan aspek-aspek kepribadian peserta didik, penilaian terhadap perilaku berkepribadian juga bukan merupakan kegiatan semester yang terjadwal melainkan berfungsi sebagai asesmen yang dilakukan sesuai kebutuhan baik oleh pendidik maupun oleh satuan pendidikan. Penilaian terhadap perilaku berkepribadian menghendaki adanya rumusan standar perilaku sebagaimana yang dimaksudkan oleh Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang SKL untuk Satuan Pendidikan SD/MI. Rumusan standar perilaku bagi masing-masing jenjang pendidikan ini dijadikan indikator perilaku yang dapat dinilai menggunakan rubrik (tabel yang memuat gambaran perilaku dan skor pencapaiannya berdasarkan pengamatan jangka panjang). F. Pelaporan Hasil Penilaian Pembelajaran Laporan hasil belajar peserta didik hendaknya berbentuk profil yang mencakup kompetensi atau ranah kognitif, afektif, dan perilaku. Informasi yang mengandung ranah afektif dan perilaku dapat diperoleh melalui teknik penilaian tertentu yang berbeda dari ranah kognitif sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar. Pengamatan terhadap perilaku merupakan cara yang efektif dalam menilai aspek Pembelajaran PKn SD
105
afektif. Bagi mata pelajaran PKn, ranah afektif dan perilaku memiliki kedudukan yang penting dan menjadi kekhasan bagi penilaian PKn. Penyusunan laporan untuk orang tua dan siswa hendaknya dibuat selengkap mungkin agar mereka mendapat informasi yang cukup dan dapat memanfaatkannya bagi peningkatan prestasi belajar. Laporan yang lengkap dapat membantu orang tua lebih memahami tentang kondisi anaknya, perubahan yang terjadi pada diri anak baik menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun perilaku. Meskipun demikian, pembuatan laporan yang lengkap tidaklah mudah. Tugas ini akan menjadi beban bagi seorang guru terutama yang belum terbiasa membuat laporan yang lengkap. Agar laporan itu tidak membebani guru, maka perlu ada pengaturan waktu dalam penyusunannya, misalnya laporan tengah semester, akhir catur wulan, semester, atau tahunan. Bentuk laporan yang dibuat dapat berupa buku rapor atau rekap hasil belajar dalam bentuk kumpulan hasil karya siswa terbaik. Jumlah laporan dapat diklasifikasikan apakah menurut mata pelajaran, kelompok mata pelajaran (Kewarganegaraan dan Kepribadian, IPTEK, Seni Budaya, Jasmani, Olah Raga, Kesehatan) atau seluruh mata pelajaran. Semua laporan ini selanjutnya dikirim kepada seluruh orang tua siswa. Di dalam buku laporan tersebut dikemukakan pula prestasi belajar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, apakah sudah lulus atau belum lulus, apakah sudah baik, cukup, atau kurang, apakah perlu perbaikan (mengulang atau remedial), atau mencantumkan nilai angka. Tugas pembuatan laporan lain yang harus dilakukan oleh guru adalah laporan untuk sekolah. Pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bertanggung jawab atas lulusan harus berupaya meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Untuk itu, sekolah harus melakukan evaluasi diri agar dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan mutu tersebut. Sekolah harus mengetahui kondisi tentang peserta didik, kemampuan guru, fasilitas (sarana/prasarana) yang Pembelajaran PKn SD
106
dimilikinya. Semua informasi tentang peserta didik tersebut dilaporkan kepada kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam upaya peningkatan mutu hasil belajar. Laporan yang dibuat guru untuk sekolah atau kepala sekolah hendaknya dibuat selengkap mungkin. Laporan berisi bukan hanya menyangkut jumlah siswa dan prestasi hasil belajarnya melainkan mencakup kompetensi peserta didik yang lebih rinci, misalnya aspek pengetahuan, keterampilan/praktek, dan nilai/sikap, bahkan minat serta bakatnya. Laporan tidak hanya dalam bentuk nilai angka melainkan dalam bentuk deskripsi/naratif tentang karakteristik peserta didik. Selain dua bentuk laporan diatas, laporan yang dibuat oleh guru disiapkan pula untuk masyarakat. Laporan untuk masyarakat ini dibuat terutama berkaitan dengan kelulusan peserta didik. Diharapkan bahwa setiap peserta didik yang telah lulus dapat menunjukkan bukti tingkat keberhasilan mengenai kemampuan atau kompetensi berupa pengetahuan dan keterampilan tertentu. Tingkat keberhasilan dalam kompetensi inilah yang dilaporkan dalam buku laporan untuk masyarakat. Tidak seperti bentuk laporan untuk orang tua dan sekolah, laporan untuk masyarakat dibuat secara singkat tetapi padat yang menggambarkan prestasi dan keberhasilan peserta didik. Oleh karena itu, agar informasi ini mudah diserap oleh masyarakat maka wahana seperti surat kabar, majalah serta media elektronik sangat tepat dijadikan sebagai media laporan tentang hasil belajar peserta didik untuk masyarakat. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pembuatan laporan hasil belajar peserta didik dimaksudkan untuk dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan demi meningkatkan prestasi hasil belajar dan perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pemanfaatan laporan hasil belajar oleh pihak yang berkepentingan yaitu: Pertama, pemanfaatan laporan hasil belajar oleh peserta didik dimaksudkan untuk: (1) Pembelajaran PKn SD
107
mengetahui kemajuan hasil belajar diri; (2) mengetahui konsep-konsep atau teori-teori yang belum dikuasai; (3) memotivasi diri untuk belajar lebih baik; dan (4) memperbaiki strategi belajar. Peserta didik dapat memperoleh informasi tentang hasil belajarnya melalui berbagai cara seperti ujian, kuesioner atau angket, wawancara dan pengamatan. Melalui ujian dapat diperoleh informasi untuk ranah kognitif dan perilaku sedangkan melalui angket dan pengamatan dapat diperoleh informasi untuk ranah afektif. Menurut Ghofur dkk. (2004) laporan hasil belajar yang akurat untuk peserta didik dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin apabila isi laporan tersebut meliputi: (1) hasil pencapaian belajar peserta didik yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi dasar yang sudah dicapai dan yang belum dicapai; (2) kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam semua mata pelajaran; dan (3) minat peserta didik pada masing-masing mata pelajaran. Namun, agar laporan tersebut cukup lengkap dan spesifik maka dalam konteks mata pelajaran PKn, hasil pencapaian peserta didik hendaknya dilaporkan pada setiap kompetensi dasar atau indikator tentang standar ketuntasan minimal. Standar ketuntasan belajar minimal (SKBM) atau kriteria ketuntasan minimal (KKM) ditentukan oleh sejumlah kriteria antara lain materi esensial, kompleksitas, sarana pendukung, dan intake siswa. Semua unsur KKM ini secara kumulatif akan menjadi input bagi laporan hasil belajar peserta didik untuk mata pelajaran PKn. Adanya keterangan dalam laporan sangat penting untuk mengetahui kompetensi dasar apa yang masih lemah atau belum dikuasai dan kompetensi dasar apa yang sudah dikuasai. Dari informasi inilah peserta didik dan guru dapat melakukan kegiatan remedial atau perbaikan. Secara terbuka guru dapat mengkomunikasikan kepada peserta didik tentang kompetensi apa yang masih harus diperbaiki. ***
Pembelajaran PKn SD
108
BAB VII PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SD A. Pengembangan Kurikulum Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. 2. Beragam dan terpadu Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi Pembelajaran PKn SD
109
4.
5.
6.
7.
kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Relevan dengan kebutuhan kehidupan Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan. Menyeluruh dan berkesinambungan Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan. Belajar sepanjang hayat Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pembelajaran PKn SD
110
Demikianlah prinsipprinsip yang perlu dipertimbangkan dan dijadikan pedoman dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan oleh para praktisi pendidikan di setiap jenjang dan jalur satuan pendidikan masing-masing. B. Materi Kurikuluer Pendidikan Kewarganegaraan Domain PKn sebagai program kurikuler dirancang dalam sejumlah dokumen kurikulum yang bersifat formal dan hasil pemikiran para ahli sesuai dengan tingkat usia dan jenjang sekolah yang semuanya diarahkan pada pembangunan karakter warga negara. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa persoalan yang dihadapi PKn bila dikaitkan dengan praktik dan perilaku kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia akhir-akhir ini masih jauh dari harapan. Bahkan masih jauh dari tujuan dan cita-cita bangsa sebagaimana yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Program PKn yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal seperti sekolah belum dapat dikatakan sinergi dengan program PKn yang diselenggarakan di luar lembaga pendidikan formal, kalau ada. Program PKn masih berjalan secara sendiri-sendiri sehingga persoalan bangsa, khususnya dalam upaya pembangunan karakter warga negara yang baik belum optimal. Domain PKn sebagai program kurikuler meliputi program PKn yang diselenggarakan dalam lingkungan pendidikan formal dan nonformal. PKn sebagai program kurikuler adalah PKn yang terdapat di dalam kurikulum tiap jenjang satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, PT). Program PKn pada lingkungan pendidikan nonformal ini masih terabaikan, artinya upaya untuk pembinaan karakter warga negara yang menyeluruh termasuk mereka yang ada di luar jalur pendidikan formal belum mendapat perhatian yang memadai. Masalah ini terkait dengan masalah kebijakan (policy) pemerintah. Tanggung jawab yang diemban oleh pakar atau semua masyarakat ilmiah di bidang PKn adalah Pembelajaran PKn SD
111
melakukan pengkajian secara berkesinambungan khususnya dalam lingkup kurikulum. Program PKn sebagai domain kurikuler berbentuk sejumlah dokumen yang setiap masa/saat dapat berubah. Tidak ada dokumen kurikuler yang steril dari perubahan. Dokumen kurikulum PKn dibuat dan dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perubahan dari satu masa ke masa berikutnya. Perubahan kurikulum yang dilakukan oleh para pengembang merupakan proses alamiah mengikuti perkembangan masyarakat yang berubah sejalan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi. Perubahan kurikulum hendaknya dilakukan setelah ada proses evaluasi terhadap kurikulum terdahulu. Sejalan dengan perubahan masyarakat dan sistem pemerintahan di Indonesia, Kurikulum PKn sekolah yang pernah ada di Indonesia dapat dipilah menjadi empat model, yaitu: Pertama adalah model PKn pada kurun waktu tahun 1960-an sampai 1968. Kurikulum pada masa ini memiliki ontologi pokok berupa content yang lebih banyak mengandung aspek sosial politik yang berkaitan dengan doktrin-doktrin kenegaraan; Kedua, ketika berubah menjadi PKn pada tahun 1968-an sampai 1975-an muatan isi kurikulum mulai berubah menjadi bukan hanya doktrin kenegaraan yang spesifik, melainkan sudah membahas persoalan-persoalan moral dan sebagainya; Ketiga, begitu PKn itu menjadi Pendidikan Moral Pancasila pada tahun 1975, content-nya itu menukik pada butir-butir nilai Pancasila yang berlaku sampai kurikulum 1994, dan Keempat, sejalan dengan adanya perubahan politik dari Orde Baru ke Orde Reformasi, sebenarnya ketika berlaku Kurikulum PPKn 1994, pernah dilakukan penyesuaian content. Ada sejumlah content Kurikulum 1994 yang ditambah dan dikurangi, disesuaikan dengan semangat dan nuansa reformasi. Pada sekitar tahun 1999 lahirlah Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan Suplemen. Sejumlah butiran dan nilai hasil pemikiran yang terkait dengan budi Pembelajaran PKn SD
112
pekerti diakomodasi ke dalam Kurikulum PPKn 1994 dengan Suplemen. Hingga kini sejumlah sekolah baik SD, SMP, maupun SMA masih ada yang menggunakan Kurikulum PPKn 1994 dengan Suplemen, beberapa sekolah lainnya menggunakan Kurikulum 2006, dan beberapa sekolah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berdasarkan pada Standar Nasional, Standar Isi (Permen Diknas Nomor 22/2005) dan Standar Kompetensi Lulusan (Permen Diknas Nomor 23/2005). Ketika bangsa Indonesia memasuki tahun 2000, di kalangan Departemen Pendidikan Nasional mulai diadakan berbagai kajian dan evaluasi terhadap dokumen Kurikulum PKn hingga lahirlah gagasan tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk mata pelajaran PKn sekolah. Nama untuk mata pelajaran ini pun telah berubah. Untuk SD dan SMP, mata pelajaran PKn digabungkan dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan menggunakan nama baru menjadi Pengetahuan Sosial. Sedangkan untuk SMA, mata pelajaran PKn berubah nama menjadi Kewarganegaraan. Dari aspek content, baik PKn SD, SMP yang ada dalam mata pelajaran Pengetahuan Sosial, maupun PKn SMA dalam mata pelajaran Kewarganegaraan pada dasarnya masih menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat umum maupun masyarakat akademik. Sebagai standar nasional dalam aspek isi atau ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana termuat dalam standar isi (Permendiknas Nomor 22/2006) meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan;
Pembelajaran PKn SD
113
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, 3. Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional 4. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM 5. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri , Persamaan kedudukan warga Negara; 6. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar Negara dengan konstitusi; 7. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi 8. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka 9. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi. Demikianlah ruang lingkup materi mata pelajaran PKn berdasarkan Standar Isi sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Disahkannya UndangPembelajaran PKn SD
114
undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan sistem kurikulum di Indonesia. Salah satu implikasi dari ketentuan undang-undang tersebut adalah lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa lingkup standar nasional meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaaan; (7) standar pembiayaan; (8) standar penilaian pendidikan. Dalam standar isi dikemukakan pula bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dalam standar kompetensi lulusan dikemuakkan bahwak kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: (1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; (2) Beragam dan terpadu; (3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan; (5) Menyeluruh dan berkesinambungan; (6) Belajar sepanjang hayat; (7) Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Pembelajaran PKn SD
115
C. Pengembangan Silabus dan RPP Pembelajaran PKn Dalam pengertian kamus, istilah silabus berarti ikhtisar suatu pelajaran. Dalam konteks pembelajaran, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Istilah silabus dalam konteks pembelajaran telah lama digunakan di perguruan tinggi. Namun, untuk tingkat sekolah, istilah silabus sebenarnya belum lama digunakan karena istilah yang digunakan sebelumnya adalah model program atau desain program. Silabus selalu terkait dengan kompetensi dan kompetensi dasar yang diharpkan dapat dikuasai oleh peserta didik. Dalam silabus pun selalu diuraikan masalah cara mencapai dan bagaimana mengetahui bahwa kompetensi tersebut teah tercapai. Penggunaan istilah silabus dalam pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional saat ini cukup resmi karena diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat (2) yang berbunyi: Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI. MTs, MA, dan MAK. Silabus sebagai bagian dari kurikulum yang ada pada tingkat satuan pendidikan dikembangkan oleh: (1) guru kelas/mata pelajaran, atau (2) kelompok guru kelas/mata pelajaran, atau (3) kelompok kerja guru (PKG/MGMP), atau (4) Dinas Pembelajaran PKn SD
116
Pendidikan. Kegiatan pengembangannya dapat dilakukan secara bersama-sama dalam satu waktu, artinya semua unsur guru hadir sedangkan unsur dari dinas dapat berperan sebagai pembimbing/pengawas. Sebagai rambu-rambu pengembangan bagi guru berikut diuraikan komponen-komponen silabus yang dapat dijadikan acuan oleh para guru. Komponen Silabus: 1. Standar Kompetensi 2. Kompetensi Dasar 3. Materi Pokok/Pembelajaran 4. Kegiatan Pembelajaran 5. Indikator 6. Penilaian 7. Alokasi Waktu 8. Sumber Belajar Untuk menghasilkan silabus yang baik dan aplikatif, maka para pengembang (guru) perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan silabus sebagai berikut. o Ilmiah; Artinya, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. o Relevan; Artinya, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, o emosional, dan spritual peserta didik. o Sistematis; Artinya, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. o Konsisten; Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok/ pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. o Memadai; Artinya, cakupan indikator, materi pokok/ pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Pembelajaran PKn SD
117
o Aktual dan Kontekstual; Artinya, cakupan indikator, materi pokok/ pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. o Fleksibel; Artinya, keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. o Menyeluruh; Artinya, komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor). Dalam mengembangkan silabus, guru pun perlu memperhatikan langkah-langkah pengembangan silabus yaitu: mengkaji dan menentukan standar kompetensi; mengkaji dan menentukan kompetensi dasar; mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran; mengembangkan kegiatan pembelajaran; merumuskan indikator pencapaian kompetensi; menentukan jenis penilaian; menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar Dalam mengkaji standar kompetensi mata pelajaran guru perlu memperhatikan hal-hal berikut: urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI; keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran; keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antarmata pelajaran. Dalam mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran guru perlu memperhatikan hal-hal berikut: urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada dalam SI; keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran; keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran.
Pembelajaran PKn SD
118
Dalam mengidentifikasi materi pokok, ada sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan oleh guru sebagai berikut: potensi peserta didik; relevansi dengan karakteristik daerah; tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik; kebermanfaatan bagi peserta didik; struktur keilmuan; aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran; relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; alokasi waktu. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Pengalaman belajar dimaksud dapat terwujud melalui pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik serta memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah memberikan bantuan agar guru dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional, seperti: memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar; penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran, dan Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik yaitu kegiatan siswa dan materi. Dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi, guru perlu memiliki pemahaman bahwa indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan potensi daerah dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Dalam mengembangkan indikator, seorang guru perlu menyadari bahwa setiap KD Pembelajaran PKn SD
119
dikembangkan menjadi beberapa indikator. Indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan/atau diobservasi sehingga dimungkinkan bahwa tingkat kata kerja dalam indikator akan lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam KD dan/atau SK. Prinsip pengembangan indikator seyogianya sesuai dengan prinsip kepentingan (urgensi), kesinambungan (kontinuitas), kesesuaian (relevansi) dan kontekstual. Keseluruhan indikator dalam satu KD merupakan tandatanda, perilaku, dan lain-lain untuk pencapaian kompetensi yang merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Berdasarkan ketentuan dalam rambu-rambu KTSP, ada sejumlah langkah dalam penyusunan RPP sebagai berikut: A. Mencantumkan identitas, seperti: o Nama sekolah o Mata Pelajaran o Kelas/Semester o Standar Kompetensi o Kompetensi Dasar o Indikator o Alokasi Waktu Perlu diingat bahwa: (1) RPP disusun untuk satu Kompetensi Dasar; (2) Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator dikutip dari silabus yang disusun oleh satuan pendidikan; dan (3) Alokasi waktu diperhitungkan untuk pencapaian satu kompetensi dasar yang Pembelajaran PKn SD
120
bersangkutan, yang dinyatakan dalam jam pelajaran dan banyaknya pertemuan. Oleh karena itu, waktu untuk mencapai suatu kompetensi dasar dapat diperhitungkan dalam satu atau beberapa kali pertemuan bergantung pada karakteristik kompetensi dasarnya. B. Mencantumkan Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetkan/dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dari kompetensi dasar. Apabila rumusan kompetensi dasar sudah operasional, rumusan tersebutlah yang dijadikan dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terdiri atas sebuah tujuan atau beberapa tujuan. C. Mencantumkan Materi Pembelajaran Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang ada dalam silabus. D. Mencantumkan Metode Pembelajaran Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan dan/atau strategi yang dipilih. E. Mencantumkan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Untuk mencapai suatu kompetensi dasar harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan pendahuluan/pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Akan tetapi, dimungkinkan dalam seluruh rangkaian kegiatan, sesuai dengan karakteristik model yang dipilih, menggunakan urutan sintaks sesuai dengan modelnya. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan/pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap pertemuan. Pembelajaran PKn SD
121
F. Mencantumkan Sumber Belajar Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional. Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referens, dalam RPP harus dicantumkan judul buku teks tersebut, pengarang, dan halaman yang diacu. G. Mencantumkan Penilaian Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Dalam sajiannya dapat dituangkan dalam bentuk matrik horisontal atau vertikal. Apabila penilaian menggunakan teknik tes tertulis uraian, tes unjuk kerja, dan tugas rumah yang berupa proyek harus disertai rubrik penilaian. Dalam bentuk sistematika, RPP yang dibuat guru dapat disusun sebagai berikut: RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SD/MI : ................................... Mata Pelajaran : ................................... Kelas/Semester : ................................... Standar Kompetensi : ................................... Kompetensi Dasar : ................................... Indikator : ................................... Alokasi Waktu : ..... x 35 menit (… pertemuan) A. Tujuan Pembelajaran B. Materi Pembelajaran C. Metode Pembelajaran D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 Pertemuan 2 dst E. Sumber Belajar Pembelajaran PKn SD
122
F. Penilaian Contoh RPP mata pelajaran PKn untuk SD sebagai berikut: RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SD : .............................................. Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/Semester : V (Lima)/1 (Satu) Standar Kompetensi : Memahami pentingnya keutuhan NKRI. Kompetensi Dasar :Mendeskripsikan NKRI. Indikator : 1) Menjelaskan makna NKRI. 2) Menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika. 3) Menceritakan kesatuan wilayah Negara Indonesia. 4) Menganalisis keutuhan NKRI. 5) Menjelaskan tujuan menjaga keutuhan NKRI. Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2x pertemuan) Tujuan Pembelajaran : Setelah selesai proses pembelajaran siswa mampu: 1. Menjelaskan makna NKRI. 2. Menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika. 3. Menceritakan kesatuan wilayah negara Indonesia. 4. Menyebutkan usaha-usaha menjaga keutuhan NKRI. 5. Menjelaskan tujuan menjaga keutuhan NKRI. Materi Pembelajaran : Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode Pembelajaran : Pengamatan, diskusi, tanya jawab, penugasan, praktik. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan I Pembelajaran PKn SD
123
1. Kegiatan Awal (10 menit) o Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. o Siswa mengelompok menurut kelompok diskusi yang telah ditentukan. o Siswa menyiapkan bahan yang akan dipelajari bersama. 2. Kegiatan Inti (50 menit) o Siswa mencermati materi dalam buku yang berkaitan dengan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). o Siswa mengerjakan tugas bersama-sama dengan kelompoknya. o Siswa menyiapkan hasil kerja kelompok dan menyampaikannya di depan kelas. o Siswa memerhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru. o Siswa membuat rangkuman. 3. Kegiatan Penutup (10 menit) o Menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika! o Sebutkan usaha-usaha dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia! o Jelaskan tujuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia! Pertemuan II 1. Kegiatan Awal (10 menit) o Siswa memerhatikan penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran. o Siswa mengelompok sesuai dengan kelompok diskusinya. o Siswa menyiapkan materi pelajaran yang akan dipelajari bersama.
Pembelajaran PKn SD
124
2. Kegiatan Inti (50 menit) o Siswa melakukan kegiatan diskusi tentang usahausaha yang dapat dilakukan untuk menjaga b. keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. o Siswa berdiskusi tentang tujuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). o Siswa menyimpulkan hasil diskusi kelompok masing-masing. o Siswa memerhatikan penjelasan dari guru tentang hasil diskusi. o Siswa membuat kesimpulan hasil diskusi yang telah di bahas bersama-sama. 3. Kegiatan Akhir (10 menit) a. Siswa menjawab pertanyaan tentang menjaga keutuhan NKRI. Misalnya: o Usaha-usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI? o Apa tujuan menjaga keutuhan NKRI? b. Siswa mendapat tugas individu sebagai bahan pendalaman materi. Alat/Sumber: Buku Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit Cempaka Putih. Penilaian: Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dan setelah akhir pertemuan II.
Pembelajaran PKn SD
125
BAB VIII PENUTUP Pembelajaran PKn di SD lebih dititikberatkan pada penghayatan dan pembiasaan diri untuk berperan sebagai warga negara yang demokratis dalam konteks Indonesia. Untuk itu guru PKn harus menjadi model warga negara yang demokratis sehingga menjadi teladan bagi peserta didiknya. Materi pembelajaran PKn hendaknya diarahkan pada ketentuan yang telah ada dalam standar isi sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006. Pembelajaran materi PKn harus pula mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan dalam ketentuan Permendiknas, yakni: berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi; Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal terpenting dalam mendesain materi pembelajaran PKn dengan melakukan analisis situasi. Analisis situasi biasanya dilakukan sebelum proses pengembangan kurikulum, artinya, selama proses mengembangkan kurikulum, guru dituntut agar menyadari dan mempertimbangkan tentang situasi yang sedang terjadi atau berubah di sekitarnya. Laurie Brady (1990) menegaskan bahwa analisis situasi diperlukan untuk menentukan efektifitas penerapan kurikulum yang baru. Guru seyogianya dapat menangkap berbagai isu yang berkembang di masyarakat untuk dijadikan sebagai pengalaman belajar siswa. Guru haruslah dapat mengkaji situasi belajar, meliputi Pembelajaran PKn SD
126
faktor-faktor seperti: latar belakang pengalaman siswa, sikap dan kemampuan guru, iklim sekolah, sumber belajar dan hambatan-hambatan eksternal. Inovasi pembelajaran PKn dalam komponen pendekatan harus selalu dilakukan oleh semua praktisi pendidikan khususnya guru. Salah satu tindakan inovasi itu adalah pergeseran dalam penerapan pendekatan pembelajaran PKn dari pendekatan yang berorientasi pada tujuan dan isi (content based curriculum) ke arah yang lebih menekankan pada proses (process based curriculum) bahkan sekarang telah bergeser pada inovasi yang lebih terkini, yakni pendekatan yang berorientasi pada kompetensi (competency based curriculum). Gagasan ini dimaksudkan agar melalui pendidikan kewarganegaraan dapat terbentuk warga negara yang lebih mandiri dalam memahami dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi serta mampu mengambil keputusan-keputusan yang terbaik bagi dirinya, lingkungan serta masyarakatnya Media pembelajaran yang disusun dengan baik, memiliki manfaat atau nilai praktis yaitu: memvisualkan yang abstrak (animasi peredaran darah); membawa objek yang sukar didapat (binatang buas/berbahaya); membawa objek yang terlalu besar (gunung, pasar); menampilkan objek yang tidak dapat diamati mata (mikro organisme); mengamati gerakan yang terlalu cepat (jalannya peluru); memungkinkan berinteraksi dengan lingkungannya; memungkinkan Keseragaman pengalaman; mengurangi resiko apabila objek berbahaya; menyajikan informasi yang konsisten dan diulang sesuai dengan kebutuhan; membangkitkan motivasi belajar; dapat disajikan dengan menarik dan variatif; mengontrol arah maupun kecepatan peserta didik; menyajikan informasi belajar secara serempak dan dapat diulang maupun disimpan menurut kebutuhan, dan mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, dan lainnya. Penilaian mata pelajaran PKn adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta Pembelajaran PKn SD
127
didik dalam mata pelajaran PKn. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran PKn. Fokus penilaian PKn adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi PKn yang ditentukan dalam Permendiknas Nomor 22/2005 tentang Standar Isi (SI). Pada tingkat mata pelajaran, kompetensi yang harus dicapai berupa Standar Kompetensi (SK) mata pelajaran yang selanjutnya dijabarkan dalam Kompetensi Dasar (KD). Untuk tingkat satuan pendidikan, kompetensi yang harus dicapai peserta didik adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana tertera dalam Permendiknas Nomor 23/2006. Dengan demikian, guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran PKn adalah memberikan bantuan agar guru dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional, seperti: memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar; penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran, dan Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik yaitu kegiatan siswa dan materi.***
Pembelajaran PKn SD
128
DAFTAR PUSTAKA A. Kosasih Djahiri (1978), Pengajaran Studi Sosial/IPS, Dasar-dasar Pengertian Metodologi Model Belajar Menagajar Ilmu Pengetahuan Sosial, Bandung, LPPPIPS FKIS IKIP Bandung _______, (1985), Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT. Bandung: PMPKN FPIPS IKIP Bandung. Atwi Suparman. (1997). Model-Model Pembelajaran Interaktif, Jakarta, STIA –LAN Turner, Long, Bowes, Lott. (1990). Civics: Citizens in Action. Columbus: Merril Publishing Company. Banks, A. James. (1990). Teaching Strategies for the Social Studies: Inquiry, Valuing, and Decision-Making. New York: Longman. ________, (1977). Teaching Strategies for the Social Studies: Inquiry, Valuing, and Decision-Making. Sydney: Addison-Wesley Publishing Company. Center for Civic Education. (1998). We the People...Project Citizen. Calabasas: Brady, Laurie. (1990). Curriculum Development. New York: Prentice Hall. CCE, (1996), We The People Project Citizen: Teacher‟s Guide, Calabasas, California. Center for Civic Education and the National Conference of State Legislatures. Leppert, Ella C. (1963). Locating and Gathering Information. in Carpenter, Helen (Ed.) Skill Development in Social Studies. Washington: NCSS. Center for Indonesian Civic Education. (2000). Kami Bangsa Indonesia…Proyek Belajar Kewarganegaraan. (Buku Guru & Siswa) Diterjemahkan oleh Sapriya dari We the People…Project Citizens (1998). CICED.
Pembelajaran PKn SD
129
Cleaf, David W. Van. (1991). Action in Elementary Social Studies. Boston: Allyn Bacon. Departemen Pendidikan Nasional. (2006). Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi. Departemen Pendidikan Nasional. (2006). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. BSNP. Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007. Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian. Gronlund, Norman E. (1981). Measurement and Evaluation in Teaching. (fourth edition). New York: Macmillan Publishing Co., Inc. Hanna, Paul R. and Lee, John R. (1962). Content in the Social Studies, Section One: Generalizations from the Social Sciences. Dalam John U. Michaelis (Ed.) Social Studies in Elementary Schools. Washington: NCSS. Huntington, Samuel P. (1998). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. London: Touchstone Books. Michaelis, John U. (1980). Social Studies for Children: A Guide to Basic Instruction. (7th Edition). New Jersey: Prentice Hall, Inc. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Somantri, Nu‟man. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Dedi Supriadi & Rohmat Mulyana (ed). Bandung: PPS-FPIPS UPI dan Remadja Rosda Karya. Sapriya. (2005). Model Pembelajaran Partisipatif Berbasis Portofolio dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Pembelajaran PKn SD
130
Sekolah Dasar. Jurnal Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan. Tahun 14 Nomor 1, Mei 2005. Sockett, H. (1976). Designing the Curriculum. London: Open Books. Skilbeck, M. (1976). „School Based Curriculum Development and Teacher Education Policy‟. in Teacher as Innovators. Paris: OECD Publications. Safari. (2005). Penulisan Butir Soal Berdasarkan Penilaian Berbasis Kompetensi. Jakarta: Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, Depdiknas Sunal, Cynthia Szymanski and Haas, Mary E. (1993). Social Studies and the Elementary/Middle School Student, Philadelphia: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Winataputra, Udin S. dan Sapriya. (2003). Pengorganisasian Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS di Sekolah Dasar. Jurnal Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan. Tahun 12 Nomor 2, November 2003. Welton, David A & Mallan, John T. (1988) Children and Their World, Strategies for Teaching Social Studies (3rd ed.). Boston, Dallas: Houghton Mifflin Company.
Pembelajaran PKn SD
131
