Analisis Implementasi Demokrasi di Indonesia Studi Tentang Penerapan UU Pemilu di Indonesia
Oleh: Septria Yanto 05 193 039
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Universitas Andalas Padang 2009
BAB I PENDAHULUAN
Indonesia Indonesia sebagai sebagai sebuah sebuah negara negara atau organisasi organisasi,, merupakan merupakan suatu entitas dari kolektifitas orang-orang yang bekerja sama secara sadar dan sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dimana kolektifitas ini mempunyai struktur, batas dan identitas tertentu yang berfungsi untuk membedakan dengan kolektifitas yang lain.
1
Dalam hal tujuan bernegara, secara eksplisit telah dituangkan dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa tujuan tujuan kita bernegara adalah: “… membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum… serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh 2 rakyat Indonesia”.
Jadi jelas, jelas, bahwa negara negara harus bertangg bertanggungja ungjawab wab kepada seluruh seluruh rakyat rakyat dan tumpah darah Indonesia, dan bukan hanya kepada kepada sekelompok atau segelintir segelintir orang. orang. Berangkat Berangkat dari dari landasan landasan ini, maka penyalur penyaluran an aspirasi aspirasi (demokras (demokrasi) i) merupakan hal yang sangat urgent , karena bagaimana mungkin ada keadilan jika yang terjadi adalah penghambatan, pengkebirian informasi dan komunikasi. Selanjutnya dalam jalannya pemerintahan itu sendiri juga harus melibatkan rakyat, rakyat, karena karena rakyat merupakan merupakan pengawas pengawas bagi jalannya jalannya pemerintaha pemerintahan n sehingga sehingga akan tercipta tata pemerintahan yang baik ( good governance ). Sedangkan Sedangkan demokras demokrasii merupakan merupakan sebuah sebuah bentuk bentuk pemerinta pemerintahan han yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri sendiri (dari, oleh dan dan untuk rakyat). rakyat). Demokrasi merupakan sebuah sebuah sistem, artinya demokrasi demokrasi akan bergerak secara secara dinamis dan tidak akan berhenti di di satu titik. “Negara…lebih sebagai satu produk masyarakat pada tingkat perkembangan tertentu; itu adalah pengakuan bahwa masyarakat tersebut telah terlibat dengan kontradiksi tak terpecahkan, bahwa mereka menggantungkan diri pada
1
2
Miftah Thoha, 2002, Dimensi-D , Jakarta: PT. Dimensi-Dimen imensi si Prima Ilmu Ilmu Administras Administrasii Negara Negara RajaGrafindo Persada. 125-131. -------, 2002, Pembukaan UUD 45 Amandemen ke Empat , Bandung: Pustaka Pustaka Setia. Hal. 10.
Print document In order to print this document from Scribd, you'll
antagonisme-antagonisme yang tak dapat dipersatukan dan tak berdaya untuk first need to 3 download it. mengenyahkannya”.
Berdasarkan pendapat Cancel Engles tersebut sangat jelas kita lihat bahwa, negara Download And Print memang terus akan mengalami perubahan demi perubahan dalam perjalanan sejarahnya. Hal ini disebabkan karena realitas kehidupan masyarakat itu sendiri penuh dengan pluralitas dan konflik-konflik yang tidak akan pernah bisa dihilangkan, baik vertikal maupun horizontal. Sehingga hal ini jugalah yang menyebabkan dinamisnya dinamisnya demokrasi. demokrasi. Selanjutnya dalam dalam diagram politik Easton Easton digambarkan, sebuah sistem mempunyai dukungan dan permintaan yang berfungs berfungsii sebaga sebaga input input sistem, sistem, kemudian kemudian apa yang yang telah di di input tersebut akan diproses untuk menghasilkan output yang kemudian akan mendapat feed back . Selanjutnya feed back ini ini akan akan dik dikem emba bali lika kan n seba sebaga gaii inpu inputt untu untuk k kemb kembal alii di proses proses dan begitu seterusnya. seterusnya.
4
Sementara itu mengenai demokrasi, Schumpeter menafsirkan demokrasi hanya terbatas sebagai mekanisme memilih pemimpin melalui pemilu yang 5
kompetitif dan adil. Selanjutnya Samuel P. Hutington juga berpendapat bahwa, kualitas demokrasi diukur oleh pemilihan umum yang kompetitif, adil, jujur, dan 6
tingginya partisipasi rakyat selama pemilu. Ini artinya cita-cita demokrasi hanya direduksi sebatas hal-hal yang prosedural dan teknis. Akibatnya, demokrasi hanya diwujudkan dalam pemilu. Suara rakyat dibutuhkan dan ditambang hanya ketika pemilu datang. Setelah itu, suara rakyat akan dikhianati dan di tendang, kebijakan publik tidak lagi memihak kepada rakyat, harga-harga semakin meningkat, penggusuran meraja-lela, pendidikan dan kesehatan dikomersilkan, pengangguran dan kemiskinan tetap saja berkembang biak, selanjutnya demokrasi dan cita-cita akan mati secara perlahan-lahan.
7
Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas,
tulisan ini akan mencoba melihat melihat dan menganalisis pemilu di Indonesia Indonesia sebagai sebuah sebuah bagian bagian yang tidak tidak dapat dipisahk dipisahkan an dari proses proses demokrasi demokrasi bangsa bangsa ini.
3
4 5
6 7
Engels dalam Ronald H. Chilcote, 2003, Teori Perbandingan Politik , Jak Jakarta arta:: PT. PT. RajaGrafindo Persada. Hal. 258. Lihat ibid . Hal. 200. Joseph Schumpeter dalam Coen Pontoh, 2005, Malapetaka Demokrasi Pasar , Yogyakarta: Resist Book. Hal. vii. Ibid . Hal. viii. Ibid .
Print document In order to print this document from Scribd, you'll first need to download it.BAB II Cancel
PEMBAHASAN
Download And Print
Ketika harus menjawab pertanyaan apakah sejarah memiliki arti, dengan 8
tegas filsuf Karl Popper mengatakan tidak. Alasannya karena, fakta masa lalu sebagai fakta masa lalu tidak pernah memiliki arti pada dirinya sendiri, khususnya bagi kita yang hidup dizaman sekarang. Fakta itu baru memiliki arti bagi kita kalau kita memutuskan untuk memberinya arti. “ Fact as such have no meaning, 9
they can gain it only through our decisions...”. Dengan kata lain, memiliki arti atau tidaknya suatu peristiwa, akivitas maupun tokoh publik di masa lalu tergantung pada kita yang hidup di zaman sekarang. Semuanya terserah pada bagaimana kita melihat, menganalisa, dan menelitinya untuk kemudian memberi arti padanya. Bertolak dari arti atau makna yang kita berikan itulah kita belajar dari fakta masa lalu untuk hidup di masa kini dan selanjutnya. Pada dasarnya, apa yang terjadi pada saat ini tidak mungkin bisa dilepaskan dengan apa yang terjadi di masa lalu.
10
Hal ini tentu juga berlaku dalam menjelaskan dan menganalisa
implementasi demokrasi di bangsa ini. a. Sejarah Sejarah pemilu pemilu Indonesi Indonesia a Pemilu 1955
Pemilu ini merupakan pemilu yang pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut. Yang jelas, sebetulnya sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah 8
9 10
waktu
itu
sudah
menyatakan
keinginannya
untuk
bisa
Karl Popper, dalam Baskara T. Wardaya SJ, 2006, Bung Karno Menggugat!: Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal ’65 hingga G 30 S , Yogyakarta: Galangpress. Hal. 9. Ibid. Pada dasarnya manusia tidak akan pernah bisa dipisahkan dipisahkan dari lingkungannya, lingkungannya, karena alat pemenuhan kebutuhannya berada dalam lingkungan itu sendiri. Begitu juga dengan proses terbentuknya pribadi seseorang juga dipengaruhi oleh lingkungan. Secara ekstrim dapat dikatakan, setiap orang berasal dari suatu lingkungan, baik lingkungan vertikal (genetika, tradisi), horizontal (geografik, fisik, sosial), maupun kesejarahan.
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam first need to download it.
Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran tentangAnd pembentukan partai-partai politik. Cancel Download Print Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu dilakukan untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan bukan tanpa sebab. Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memlih anggota-anggota DPR. Yang kedua,
15
Desember
1955
untuk
memilih
anggota-anggota
Dewan
Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih angota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante. Namun keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan. Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal : 1. Belum siapnya siapnya pemerintah pemerintah baru, baru, termasuk termasuk dalam dalam penyusun penyusunan an perangkat perangkat UU Pemilu; 2. Belum stabiln stabilnya ya kondisi kondisi keamanan keamanan negara negara akibat akibat konflik konflik internal internal antar antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain para
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll pemimpin lebih first need to disibukkan download it.oleh urusan konsolidasi.
Akan tetapi tidaklah berarti bahwa bahwa selama masa konsolidasi konsolidasi kekuatan bangsa bangsa
Download And Print
Cancel
dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan
politik
untuk
menyelenggarakan
pemilu.
Misalnya
adalah
dibentuknya UU No. UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga warga negara Indonesia Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi. Kemudian pada paroh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi
menjadi
Perdana
Menteri,
pemerintah
memutuskan
untuk
menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll Patut dicatatfirst dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut need to download it.
berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. PemiluCancel 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, Download And Print termasuk dari negara-negara asing. asing. Pemilu ini ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan. Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante, maka maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya. Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibanding-kan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Periode Demokrasi Terpimpin
Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun tahun 1958 Presiden Sukarno sudah sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia Indonesia II. II. Namun yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll demokrasi demokrasi dan mengawali mento gawali otoriter otoriterianis me kekuasaan kekuasaan di Indonesi Indonesia, a, yang first need download it. ianisme
meminjam istilah Prof. Ismail Sunny sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada democracy tetapi democracy Cancel by law, Download And Printby decree. Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden. Pengangkat Pengangkatan an keanggotaa keanggotaan n MPR dan DPR, dalam arti arti tanpa pemilih pemilihan, an, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasinya kedua lembaga itu di bawah presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR sejajar dengan presiden. Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan pemilihan berkala. Pemilu 1971
Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi Presiden menggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967,
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll oleh Jenderal Soeharto diubah lagi first need to download it. dengan menetapkan bahwa Pemilu akan
diselenggarakan dalam tahun 1971. Sebagai pejabat presiden presiden Pak Harto Harto tetap menggunakan MPRS dan DPR-GR bentukan Bung Karno, hanya saja ia Cancel Download And Print melakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama. Pada prakteknya Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun pak Harto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan diterapkan Presiden Soekarno. UU yang diadakan adalah UU tentang pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. M enjelang pemilu 1971, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penyelesaian UU itu sendiri memakan waktu hampir tiga tahun. Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejebat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut ikut menjadi calon partai secara formal. formal. Tetapi pada prakteknya prakteknya pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu. Dalam hubungann hubungannya ya dengan pembagian pembagian kursi, kursi, cara pembagian pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih
kursi
dibandingkan
penggunaan
sistem
kombinasi.
Tetapi,
kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. Jelasnya, pembagian kursi pada pada Pemilu 1971 dilakukan dilakukan dalam tiga tahap, ini dalam hal ada partai yang melakukan stembus accoord . Tetapi di daerah pemilihan yang tidak terdapat partai yang melakukan stembus
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll hanya dilakukan dalam dua tahap. acccord , pembagian first needkursi to download it.
Tahap pembagian kursi pada Pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pertama, Cancel
Download And Print
suara partai dibagi dengan kiesquotient di daerah pemilihan. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan stembus accoord , maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan kiesquotient . Pada tahap berikutny berikutnyaa (ketiga) apabila apabila masih ada kursi kursi yang tersisa tersisa masingmasingmasing satu kursi diserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan stembus accoord dari perolehan kursi pembagian tahap kedua. Apabila tidak ada partai yang melakukan stembus accoord , maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar. Namun demikian, cara pembagian kursi dalam Pemilu 1971 menyebabkan tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh suatu partai. Contoh paling gamblang adalah bias perolehan kursi antara PNI dan Parmusi. PNI yang secara nasional suaranya lebih besar dari Parmusi, akhirnya memperoleh kursi lebih sedikit dibandingkan Parmusi. Sekedar untuk perbandingan, seandainya pembagian kursi peroleh-an suara partai-partai pada Pemilu 1971 dilakukan dengan sistem kombinasi sebagaimana digunakan dalam Pemilu 1955, dengan mengabaikan Islam yang mengik mengikuti uti Pemilu 1971. 1971. Dengan Dengan cara stembus accoord 4 partai Islam pembagian kursi seperti Pemilu 1955 itu, hanya Murba yang tidak mendapat kursi, karena pada pembagian kursi atas dasar sisa terbesar pun perolehan suara partai tersebut tidak mencukupi. Karena peringkat terbawah sisa suara terbesar adalah 65.666. PNI memperoleh kursi lebih banyak dari Parmusi, karena suaranya secara nasional di atas Parmusi. Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997
Setelah pemilu 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal jadwal sejak itulah itulah pemilu pemilu teratur teratur dilaksa dilaksanakan nakan.. Satu hal yang yang nyata nyata
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll perbedaannya sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu firstdengan need toPemilu-pemilu download it.
1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah
sebelumnyaCancel pemerintah bersama-sama Download And Printdengan
DPR
berusaha
menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga tadi. Hasilnya pun sama, sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak Pemilu 1971. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer. Berikut ini dipaparkan hasil dari 5 kali Pemilu tersebut secara berturut-turut. Hasil Pemilu 1977
Pemungutan suara Pemilu 1977 dilakukan 2 Mei 1977. Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti dalam Pemilu 1971, yakni mengikuti sistem proporsional di daerah pemilihan. Dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93 persen. Dari suara yang sah itu Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11 persen. Namun perolehan kursinya menurun menjadi 232 kursi atau kehilangan 4 kursi dibandingkan Pemilu 1971. Pada Pemilu 1977 suara PPP naik di berbagai daerah, bahkan di DKI Jakarta dan DI Aceh mengalahkan Golkar. Secara nasional PPP berhasil meraih 18.743.491 suara, 99 kursi atau naik 2,17 persen, atau bertambah 5 kursi dibanding gabungan kursi 4 partai Islam dalam Pemilu 1971. Kenaikan suara PPP terjadi di banyak basis-basis eks Masjumi. Ini seiring dengan tampilnya tokoh utama Masjumi mendukung PPP. Tetapi kenaikan suara PPP di basis-basis Masjumi diikuti pula oleh penurunan suara dan kursi di basis-basis NU, sehingga kenaikan suara secara nasional tidak begitu besar. PPP berhasil menaikkan 17 kursi dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat dan
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll Kalimantan, firsttetapi need tokehilangan download it.12 kursi di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa
Timur dan Sulawesi Sulawesi Selatan. Secara nasional nasional tambahan kursi kursi hanya 5. PDI juga merosot perolehan dibanding gabungan kursi partai-partai Cancel kursinya Download And Print yang berfusi sebelumnya, yakni hanya memperoleh 29 kursi atau berkurang 1 kursi di banding gabungan suara PNI, Parkindo dan Partai Katolik. Hasil Pemilu 1982
Pemungutan suara Pemilu 1982 dilangsungkan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Pada Pemilu ini perolehan suara dan kursi secara nasional Golkar meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta Jakarta dan Kalimantan Kalimantan Selatan Selatan yang berhasil berhasil diambil diambil Golkar dari PPP. Secara nasional Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi dan itu berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi PPP dan PDI Golkar meraih 48.334.724 suara atau 242 kursi. Adapun cara pembagian kursi pada Pemilu ini tetap mengacu mengacu pada ketentuan Pemilu 1971. Hasil Pemilu 1987
Pemungutan suara Pemilu 1987 diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh tanah air. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sah mencapai 85.869.816 atau 91,32 persen. Cara pembagian kursi juga tidak berubah, yaitu tetap mengacu pada Pemilu sebelumnya. sebelumnya. Hasil Pemilu kali ini ditandai dengan kemerosotan terbesar PPP, yakni hilangnya 33 kursi dibandingkan Pemilu 1982, sehingga hanya mendapat 61 kursi. Penyebab merosotnya PPP antara lain karena tidak boleh lagi partai itu memakai asas Islam dan diubahnya lambang dari Ka'bah kepada Bintang dan terjadinya penggembosan oleh tokohtokoh- tokoh unsur NU, terutama terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tengah. Sementara Sementara itu Golkar Golkar memperoleh memperoleh tambahan tambahan 53 kursi sehingga sehingga menjadi menjadi 299 kursi. kursi. PDI, yang tahun tahun 1986 dapat dapat dikatakan dikatakan mulai dekat dekat dengan kekuasaan, sebagaimana diindikasikan dengan pembentukan DPP PDI hasil Kongres 1986 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam, berhasil menambah perolehan kursi secara signifikan dari 30 kursi pada Pemilu 1982 menjadi 40 kursi pada Pemilu 1987 ini.
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll Hasil Pemilu 1992to download it. first need
Cara pembagian kursi untuk Pemilu 1992 juga masih sama dengan Pemilu Cancel
Download And Print
sebelumnya. Hasil Pemilu yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992 ini pada waktu itu agak mengagetkan banyak orang. Sebab, perolehan suara Golkar kali ini merosot dibandingkan Pemilu 1987. Kalau pada Pemilu 1987 perolehan suaranya mencapai 73,16 persen, pada Pemilu 1992 turun menjadi 68,10 persen, atau merosot 5,06 persen. Penurunan yang tampak nyata bisa dilihat pada perolehan kursi, yakni menurun dari 299 menjadi 282, atau kehilangan 17 kursi dibanding pemilu sebelumnya. PPP juga mengalami hal yang sama, meski masih bisa menaikkan 1 kursi dari 61 pada Pemilu 1987 menjadi 62 kursi pada Pemilu 1992 ini. Tetapi di luar Jawa suara suara dan kursi partai partai berlamban berlambang g ka’bah ka’bah itu merosot. merosot. Pada Pemilu 1992 partai ini kehilangan banyak kursi di luar Jawa, meski ada penambahan kursi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Malah partai itu tidak memiliki wakil sama sekali sekali di 9 provinsi, provinsi, termasuk 3 provinsi di Sumatera. Sumatera. PPP memang berhasil menaikkan perolehan 7 kursi di Jawa, tetapi karena kehilangan 6 kursi di Sumatera, akibatnya partai itu hanya mampu menaikkan 1 kursi secara nasional. Yang berhasil menaikkan perolehan suara dan kursi di berbagai daerah adalah PDI. Pada Pemilu 1992 ini PDI berhasil meningkatkan perolehan kursinya 16 kursi dibandingkan Pemilu 1987, sehingga menjadi 56 kursi. Ini artinya dalam dua pemilu, yaitu 1987 dan 1992, PDI berhasil menambah 32 kursinya di DPR RI. Hasil Pemilu 1997
Sampai Pemilu 1997 ini cara pembagian kursi yang digunakan tidak berubah, masih menggunakan cara yang sama dengan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992. Pemungutan suara diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah pada Pemilu 1992 mengalami kemerosotan, kali ini Golkar kembali merebut suara pendukungnnya.
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll Perolehanfirst suaranya mencapaiit. 74,51 persen, atau naik 6,41. Sedangkan need to download
perolehan kursinya meningkat menjadi 325 kursi, atau bertambah 43 kursi dari hasil pemilu Cancel sebelumnya.Download And Print PPP juga menikmati hal yang sama, yaitu meningkat 5,43 persen. Begitu pula untuk perolehan kursi. Pada Pemilu 1997 ini PPP meraih 89 kursi atau meningkat 27 kursi dibandingkan Pemilu 1992. Dukungan terhadap partai itu di Jawa sangat besar. Sedangkan PDI, yang mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri setahun menjelang pemilu, perolehan suaranya merosot 11,84 persen, dan hanya mendapat 11 kursi, yang berarti kehilangan 45 kursi di DPR dibandingkan Pemilu 1992. Pemilu kali ini diwarnai banyak protes. Protes terhadap kecurangan terjadi di banyak daerah. Bahkan di Kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotak suara dibakar massa karena kecurangan penghitungan suara dianggap keterlaluan. Ketika di beberapa tempat di daerah itu pemilu diulang pun, tetapi pemilih, khususnya pendukung PPP, tidak mengambil bagian. Pemilu 2004
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 Appril 2004 untuk memilih 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Pemilihan Umum Anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dan diikuti oleh 24 partai politik. Dari 124.420.339 orang pemilih terdaftar, 124.420.339 orang (84,07%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 113.462.414 suara (91,19%) dinyatakan sah. Pemilihan Umum Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak, dengan peserta pemilu adalah perseorangan. Jumlah kursi
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 kursi, dengan first need to download it.
daerah pemilihan adalah provinsi. Cancel
Download And Print
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2004 diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009. Pemilihan Umum ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemilihan Umum ini diselenggarakan selama 2 putaran, dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Aturan
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR 2009. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Apabila tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pendaftaran Pasangan Calon
Sebanyak 6 pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, yakni : 1. K.H. Abdurra Abdurrahman hman Wahid Wahid dan dan Marwah Marwah Daud Ibrahim Ibrahim (dicalon (dicalonkan kan oleh Partai Kebangkitan Bangsa) 2. Prof. Dr. HM. Amien Amien Rais Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Siswono Yudo Yudo Husodo Husodo (dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional) 3. Dr. H. Hamzah Hamzah Haz Haz dan H. Agum Gumelar, Gumelar, M.Sc. (dicalonka (dicalonkan n oleh Partai Persatuan Pembangunan)
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll 4. Hj.first Megawati Me gawati Soekarnoput Soekarnoputri ri dan KH. Ahmad Ahmad Hasyim Hasyim Muzadi Muzadi need to download it.
(dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia P erjuangan) 5. H. Susilo Susilo Bambang Bam bang Yudho Yudhoyono yono dan Drs. Drs . H. Muhammad Muhammad Jusuf Jusuf Kalla Kalla Cancel Download And Print (dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Persatuan dan Kesatuan Indonesia) 6. H. Wiranto, Wiranto, SH. SH. dan Ir. H. Salahudd Salahuddin in Wahid Wahid (dicalonka (dicalonkan n oleh Partai Partai Golongan Karya) Dari keenam pasangan calon tersebut, pasangan K.H. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim tidak lolos karena berdasarkan tes kesehatan, Abdurrahman Wahid dinilai tidak memenuhi syarat kesehatan. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama
Pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004, dari 153.320.544 orang pemilih terdaftar, 122.293.844 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 119.656.868 suara (97,84%) dinyatakan sah. Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBYJK dan Mega Hasyim. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua
Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, dan diikuti oleh 2 pasangan pasangan calon. Berdasarkan Berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang diumumkan pada tanggal 4 Oktober 2004, dari 150.644.184 orang pemilih terdaftar, 116.662.705 orang (77,44%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 114.257.054 suara (97,94%) dinyatakan sah. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll Berdasarkan hasil Pemilihan first need to download it. Umum, pasangan calon Susilo Bambang
Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.Download Pelantikannya diselenggarakan pada tanggal Cancel And Print 20 Oktober 2004 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pelantikan Presiden & Wakil Presiden terpilih tahun 2004 ini juga dihadiri sejumlah pemimpin negara sahabat, yaitu: PM Australia John Howard, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, PM Timor Timur Mari Alkatiri, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, serta 5 utusan-utusan negara lainnya. Mantan Presiden Megawati Sukarnoputri tidak menghadiri acara pelantikan tersebut. Pada malam hari yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan anggota kabinet yang baru, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu.
11
b. Pengertian, asas, asas, landasan dan dan tujuan pemilu pemilu di Indonesia Indonesia
Saat ini negara-negara di dunia hampir seluruhnya menggunakan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Hal ini berarti kekuasaan rakyat diwakili oleh Badan Perwakilan Rakyat. Di Indonesia, salah satu cara untuk memilih wakil rakyat adalah adalah melalui Pemilu. Menurut UU No. No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan penyelenggaraan pemilu. Pemilu merupakan sarana sarana pelaksanaan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12
Sedangkan penyelenggara penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas kemandirian, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan 13
efektivitas.
Kemudian landasan pelaksanaan pemilu di Indonesia didasarkan
pada landasan berikut : 1.
landasan landasan Ideal, Ideal, yaitu yaitu Pancasila, Pancasila, terutama terutama sila kerakyatan kerakyatan yang dipimpin
11 12 13
oleh
hikmat
kebijaksanaan
..Selengkapnya lihat http://ww w.ppln-penang.org/node ..Selengkapnya w.ppln-penang.org/node/5 /5 Pasal 1 ayat (1)UU No. 22 tahun 2007. Pasal 2. Ibid .
dalam
permusyawaratan/
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll perwakilan. first need to download it.
2.
landas landasan an Kons Konstit titusi usiona onal, l, yaitu yaitu UUD 1945 1945 yang yang termua termuatt di dalam: dalam: a. Pemb Pembuk ukaa aan n Alin Alinea eaDownload ke ke empa empatt And Print Cancel b. Batang Batang Tubuh Tubuh pasal pasal 1 ayat ayat 2 c. penjelasan penjelasan Umum tentang tentang sistem sistem pemerin pemerintahan tahan negara negara
3.
landasan landasan Operas Operasional ional;; yaitu yaitu GBHN GBHN yang yang berupa berupa ketetapanketetapan-keteta ketetapan pan MPR serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Selanjutnya tujuan pemilu di Indonesia Indonesia adalah untuk memilih wakil-wakil yang duduk duduk di DPR, DPRD I dan DPRD DPRD II. Pemilihan Pemilihan Umum bagi bagi suatu negara negara demokrasi sangat penting artinya untuk menyalurkan kehendak asasi politiknya, antara lain sebagai berikut: 1. Untuk menduk mendukung ung atau atau mengubah mengubah persone personell dalam lembaga lembaga legisla legislatif tif 2. adanya adanya dukungan dukungan mayorit mayoritas as rakyat rakyat dalam dalam menentukan menentukan pemegang pemegang kekuasaan eksekutif untuk jangka waktu tertentu. 3. Rakyat Rakyat (melalui perwaki perwakilan) lan) secara secara periodi periodik k dapat mengorek mengoreksi si atau mengawasi eksekutif. c. Analisis Analisis implemen implementasi tasi pemilu pemilu di Indonesia Indonesia
Kalau kita perhatikan saat ini, ada gejala yang mencemaskan bila kita melihat perkembangan makro politik Indonesia dari masa ke masa. Gejala bahwa setiap kali bangsa ini harus berjuang dan berjuang lagi untuk pembebasan dan emansipasinya. Pembebasan dari zaman Belanda membawa kita ke Orde Lama, dari Orde Lama selanjutnya berganti menjadi orde pembangunan
14
(Orde Baru),
dan sekarang pembebasan Orde Baru membawa kita ke reformasi. Ini artinya godaan untuk terjatuh kepada dominasi dan depedensi politik demikian besar dan kuatnya. Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan yang mewarisi suatu peninggalan budaya politik dari rezim Orde Baru, dimana pada rezim Orde Baru sangat menekankan kepentingan negara yang harus dipertahankan. Bahkan, 14
Pada rezim ini terkenal dengan pembangunannya, seperti program pelita dan repelita. Namun pembangunan yang terjadi cendrung sentralistik dan lupa kepada daerah sehingga menimbulkan upaya disintegrasi. Sebagai contoh coba kita bandingkan hasil pembangunan antara Jakarta dengan daerah.
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll 15 dengan mengorbankan Dan bahayanya bahayanya sekarang sekarang malah first needkepentingan to download masyarakat. it.
sering terdengar desas-desus di dalam masyarakat yang merindukan zaman seperti itu. Walaupun demokrasi terhambatDownload namun kehidupan Cancel And Printmasyarakat tetap berjalan dengan pasti, dan ini tentu saja akan menyebabkan masyarakat menjadi apatis terhadap zaman sekarang dan tidak peduli lagi dengan demokrasi yang tentu saja akan mengancam pembangunan demokrasi itu sendiri. Pada dasarnya diskusi mengenai demokrasi bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Hal ini sudah jelas diatur dalam kontitusi (UUD 45) bahwa, demokrasi kita merupakan merupakan kerakyatan kerakyatan yang yang dipimpin dipimpin oleh hikmat kebijaksan kebijaksanaan aan dalam 16
permusyawaratan/ perwakilan.
Dan apa yang kita saksikan sekarang ini
hanyalah kelanjutan dari sebuah dialog yang terhenti oleh kekuasaan otoriter. Kemudian Kemudian selanjutnn selanjutnnya, ya, demokratis demokratisasi asi Indonesia Indonesia setelah setelah rezim Orde Orde Baru jatuh adalah sebuah hal yang harus dirayakan dirayakan dan juga juga diperhatikan karena jika tidak, maka akan menjadikan demokrasi yang prematur dan terjebak pada kepentingankepentingan yang pragmatis. Dalam pratek demokrasi Indonesia Indonesia saat ini yang paling menonjol adalah pemilihan umum, sedangkan sedangkan sistem pemilu Indonesia Indonesia itu sendiri sendiri menerapkan azas kesamaan, kesamaan, ini artinya artinya setiap setiap orang yang yang memiliki memiliki kemampuan kemampuan untuk untuk memimpin memimpin dapat menjadi pemimpin, pemimpin, tentu apabila ia disukai oleh sebagian besar rakyat. rakyat. Dalam bukunya “Le Contract Social”, Jean Jacques Rousseau memaparkan bahwa penguasa/pemerintah telah membuat sebuah perjanjian dengan rakyatnya yang ia sebut sebut dengan dengan istilah kontrak kontrak sosial sosial (teori (teori perjanjian). perjanjian).
17
Dalam sebuah republik
demokrasi, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat ini diwujudkan dalam sebuah pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan masa depan sebuah negara. Namun teori itu sepertinya tidak berlaku di Indonesia, hal ini karena pemilu yang berlangsung di Indonesia saat ini hanyalah sebuah seremonial yang 15 16 17
Ignas Kleden, 2001, Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia, Jakarta: Kompas Kompas.. Hal. 8. Lihat pembukaan UUD 1945 alinia 4. Inu Kencana Syafiie, 2003, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal. 16.
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll berlangsung selama selama limatotahun sekali, banyak anggaran negara first need download it. dan menghabiskan banyak
untuk untuk melaksa melaksanak nakann annya, ya, tanpa tanpa mampu mampu membawa membawa perubah perubahan an yang yang mendasar mendasar dalam kehidupan berbangsa bernegara. And Bangsa Cancel dan Download Printini seakan-akan seperti kekurangan jiwa-jiwa pemimpin, hal ini dapat kita lihat pada calon-calon pemimpin bangsa bangsa ini untuk periode periode 2009-2014, 2009-2014, yang hanya bergerak pada tataran wajah lama dan merupakan produk produk dari rezim rezim otoriter dan sentralistik. Apalagi sekarang, hasil amandemen UUD 45 juga telah mengubah sistem pemilihan kekuasaan eksekutif dari ”sistem demokrasi perwakilan” yang selama ini kita anut menjadi ”sistem demokrasi langsung”. Kepala kekuasaan eksekutif seperti presiden, gubenur, bupati tidak lagi dipilih oleh wakil-wakil rakyat melalui MPR, DPRD tingkat I, DPRD tingkat II, tetapi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu presiden, gubenur dan bupati. Perubahan sistem pemilihan kekuasaan eksekutif dari pusat sampai ke daerah ini pada hakekatnya telah melanggar salah satu sila dasar negara kita yaitu Panca Sila dan Pembukaaan UUD 45 itu sendiri. Padahal, semua fraksi DPR yang melakukan perubahan tersebut sepakat untuk tetap menjadikan Panca Sila sebagai dasar negara dan juga sepakat sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 45. Bukankah kejadian kejadian ini merupakan merupakan suatu keaneh keanehan an dan merupakan merupakan sikap tidak tidak konsiste konsisten? n? Persetujuan atas Panca Sila sebagai dasar negara dan Pembukaan UUD 45 tidak bisa lain harus menyetujui sistem demokrasi ”perwakilan ”perwakilan rakyat, musyawarah dan mufakat” (Panca Sila 1 Juni 1945) dan prinsip ”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” (Pembukaaan UUD 45). Benarkah menurut UUD 45 presiden memiliki kewenangan yang luas dan tak terbatas? Apakah bukan bukan presiden presiden yang dipilih langsung oleh rakyat yang yang memiliki kekuasaan yang tak terbatas dan tak bisa bisa dikontrol? Untuk memahami hal ini baiklah kita bandingkan bandingkan bagaimana perbedaan UUD 45 yang asli dengan UUD 45 Amandemen dalam menetapkan kekuasaan eksekutif dari pusat hingga daerah. Menurut UUD 45 yang asli : -
MPR terd terdiri iri dari dari anggo anggotata-ang anggot gotaa DPR DPR (Dewa (Dewan n Perwa Perwakil kilan an Raky Rakyatat- yang yang dipilih oleh rakyat, ditambah dengan utusan-utusan daerah, golongan
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll menurutfirst aturan ditetapkan undang-undang. needyang to download it. dengan undang-undang.
-
MPR menetapkan menetapkan Undang-und Undang-undang ang dasar dan garis-gari garis-gariss besar haluan haluan
-
Download And Print
Cancel
negara;
MPR MPR memi memili lih h presi preside den n dan dan waki wakill pres presid iden en..
Pemilihan presiden oleh MPR merupakan pelaksanaan sila demokrasi perwakilan rakyat, musyawarah dan mufakat dari dasar negara Panca Sila dan pelaksanaan Pembukaan UUD 45 “Kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan”.
Sebelum memilih presiden, MPR harus
menetapkan GBHN yang harus dilaksanakan oleh presiden terpilih. Dengan demikian, selain berpegang kepada undang-undang dasar, kekuasaan presiden sebagai
kepala
kekuasasan
eksekutif,
juga
dibatasi
oleh
GBHN.
Bila
menyeleweng dari UUD 45 dan GBHN, presiden dapat dikontrol dan ditegur, bahkan diberhentikan diberhentikan oleh MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Menurut UUD 45 Amandemen :
-
Presiden Presiden dan dan wakil wakil presid presiden en dipilih dipilih dalam satu pasangan pasangan secara secara langsung langsung oleh rakyat.
Disini rakyat digiring untuk memilih seorang presiden dan setelah menang, presiden tersebut hanya dibatasi oleh undang-undang dasar yang bersifat umum. Tidak ada lagi GBHN yang merupakan tujuan dan strategi bangsa selama 5 tahun. Dalam sistem ini, seorang presiden berhak menentukan kebijakan negara selama 5 tahun sesuai penafsirannya sendiri terhadap undang-undang dasar. Bila seorang presiden memanipulasi penyelewengan kekuasaan yang diembannya, amat sulit menarik kembali mandat rakyat yang telah diberikan kepadanya seorang dan akan terjadi perdebatan berkepanjangan sampai masa jabatannya berakhir. Dari kedua sistem pemilihan presiden ini, dapat dilihat dengan jelas bahwa sistem pemilihan presiden secara langsung hasil amandemenlah yang cenderung memberikan “kewewenangan yang luas dan tak terbatas kepada seorang presiden. Maka amandemen tentang sistem pemilihan kekuasaan eksekutif dari pusat sampai ke daerah ini merupakan kemunduran dalam sistem ketatanegaraan kita. Negara Indonesia adalah insitusi/ atau organisasi yang tujuannya sudah jelas, yaitu untuk mewujudkan mewujudkan kesejahteraan dan melindungi melindungi seluruh kepentingan bangsa Indonesia. Maka Maka pemerintah sebagai pengelola pengelola negara tentu harus mampu
Print document In order to print this document from Scribd, you'll mewujudkan tujuan ini.to download Di zamanit. nekolim sekarang ini, first need
kapital, apakah itu
kapital global ataupun kapital nasional nasional berusaha mempengaruhi kekuasaan negara agar dapat menguntungkan kepentingan mereka. IniPrint terjadi dimana-mana. SamaCancel Download And sama kita ketahui bahwa adalah watak dari kapital yang selalu mencari untung tanpa mempedulikan kepentingan rakyat maupun lingkungan lingkungan hidup ( pragmatis). Pembatasan pengaruh buruk kapital pada negara hanya dapat dilakukan oleh masyarakat/rakyat yang terorganisasi. Dewasa ini kapital global sangat gencar mengkampanyekan ideologi neoliberal. Mereka mengusung pemilihan langsung kekuasaan eksekutif sebagai senjata ampuh dalam menghadapi kekuatan masyarakat/rakyat yang terorganisasi. Kaum neoliberal merasa mendapat hambatan bila suatu negara menganut sistem pembentukan kekuasaan eksekutif melalui demokrasi perwakilan, karena mereka harus mempengaruhi banyak wakil-wakil rakyat yang tentu tidak semuanya akan dapat mereka pengaruhi. Maka dengan mempropagandakan sistem pemilihan langsung bagi pembentukan kekuasaan eksekutif, mereka dapat menceraiberaikan kekuatan masyarakat yang terorganisasi menjadi individu-individu yang terpisah satu sama lain. Bersamaa Bersamaan n dengan dengan itu, itu,
kaum neo-libera neo-liberall mengecam mengecam sistem sistem
pemilihan kekuasaan eksekutif eksekutif Indonesia yang melalui MPR sebagai ”permainan elite politik”. Pemilihan presiden secara langsung, sama saja menyuruh rakyat memilih seorang diktatur, karena setelah sang calon menang dalam pemilu, maka ia akan menjalankan programnya sendiri. Hal ini berbeda dengan sistem pemilihan tidak langsung, dimana MPR kita yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang berjumlah ratusan itu, pertama-tama mendiskusikan dan menyusun GBHN, kemudian memilih presiden yang yang bertanggungjawab bertanggungjawab melaksanakan GBHN tersebut. Dengan Dengan mudah dapat dilihat manakah yang lebih demokratis : rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada kepada satu orang atau kepada ratusan wakil-wakilnya ? Disamping menghancurkan sistem pemilihan tidak langsung kita, kaum neo-liberal juga mencoba menguasai rakyat dengan semacam organisasi yang sangat tergantung kepada individu, individu, yaitu LSM.
Maka dalam suatu masa menentang sistem
otoritarian Orde Baru, kaum neo-liberal memberikan banyak bantuan bagi sejumlah LSM yang katanya untuk membantu melahirkan sistem demokrasi di
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll Indonesia. Yang sebenarnya adalahit.kaum neo-liberal menggunakan kesempatan first need to download
dimana rakyat Indonesia sedang menentang otoritarianisme Orde Baru, melancarkan liberalisasi sistem politik dan ekonomi Indonesia. Tak percaya ? Cancel Download And Print Pelajarilah dengan seksama Letter of Intent yang ditandatangani antara
IMF
kepada Pemerintah Orde Baru, Januari 1998 ! Sayangnya sementara kaum intelektual
kita
tidak
bisa
membedakan
antara
”demokratisasi”
dengan
”liberalisasi”. Pertarungan antara kedua sistem pemilihan kekuasaan eksekutif ini merupakan pertarungan antara ’ideologi individualisme’ dengan ’ideologi kolektivisme’ alias gotongroyong. Tergantung kita, dimanakah kita akan berpijak. Sebagai suatu bangsa, kita tentu menginginkan bangsa Indonesia berhasil mencapai cita-citanya membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dan tujuan itu hanya dapat dicapai bila kedaulatan rakyat berada ditangan wakil-wakil rakyat, bukan ditangan seorang individu. Hanya dengan sistem pemilihan kekuasaan eksekutif melalui perwakilanlah rakyat rakyat dapat mengontrol mengontrol pemerintah agar tidak menjadi
kapital global seperti sekarang sekarang ini. Hanya rakyat Indonesia Indonesia yang yang
terorganisasi dengan baik melalui sistem demokrasi perwakilanlah yang akan mampu mengembalikan kedaulatan negara ketangan rakyat Indonesia.
BAB III PENUTUP
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll Orang-orang Teheran menemukan Ahmadinejad sebagai sosok pejabat yang first need to download it. justru bangga menyapu sendiri jalan-jalan kota. Gatal tangannya bila melihat ada selokan kota mampet, merasa lebih nyaman menyetir sendiri mobilnya ke kantor dan memilih kerja hingga dini hari sekadar memastikan ibu kota Iran ini lebih 18 Download And Print nyaman ditinggali. Cancel
Kita tidak akan pernah menemukan hal yang seperti kutipan diatas di Indonesia jika, kita tidak pernah perna h berfikir untuk mengembalikan sistem yang sudah di otak-atik berdasarkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok dan golongan tertentu, dan bukan atas kepentingan bangsa dan tumpah-darah Indonesia. Kesimpulannya, sistem pemilu di Indonesia saat ini telah menyalahi Panca Sila dan Pembukaan UUD 1945 itu sendiri sebagai landasan idiologi dan konstitusi bangsa. Logikanya, jika pemilu dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat, maka yang terjadi adalah para politisi akan mengeluarkan banyak modal dalam proses “jual dirinya” dan dalam teori ekonomi kapitalis maka akan berlangsung proses mencari keuntungan. Jadi ini artinya, dengan banyaknya modal yang dibutuhkan para politisi politisi untuk meraih jabatan atau kekuasaan, kekuasaan, akan mengakibatkan mereka setelah berada dalam lingkaran kekuasaan berusaha untuk mengembalikan modal modal yang telah dikeluarkan. Dan ini tentu akan berimplikasi pada kesejahteraan rakyat dan semakin menumbuh-seburkan budaya KKN, karena tentu dalam bisnis tidak akan akan ada orang yang mau rugi dengan begitu mereka akan lupa dengan amanat yang telah diberikan oleh rakyat. Sistem pemilu sekarang telah menjadikan pemilu sebagai ladang bisnis dan invertasi. Sedangkan kita di satu pihak berbicara tentang clean goverment , akuntabilitas, transparansi, responsivitas, peningkatan pelayanan publik dan seterusnya, pertanyaannya sekarang adalah apakah ini mungkin terjadi dengan sistem yang ada sekarang? Daftar Kepustakaan
Chilco Chilcote, te, Ronald Ronald H. 2003. 2003. Teori Perbandingan Politik . Jakarta: Jakarta: PT. RajaGra RajaGrafindo findo Persada. 18
Muhsin Labib dkk, 2007, Ahmadinejad!: David di Tengah Angkara Goliath Dunia, Jakarta: PT Mizan Publika Publika.. Hal. 3.
Print document
In order to print this document from Scribd, you'll Kencan Kencanaa Syafiie Syafiie, , Inu. Inu . 2003. 200 3. Sistem first need to download it. Administrasi Negara Republik Indonesia,
Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Download And Print Kled Kleden en,, Igna Ignas. s. 2001 2001.. Cancel Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia. Jakarta: Kompas. Labi Labib, b, Muhs Muhsin in dkk. dkk. 2007 2007.. Ahmadinejad!: David di Tengah Angkara Goliath Jakarta: PT Mizan Mizan Publika. Publika. Dunia. Jakarta: Pontoh, Pontoh, Coen. 2005. 2005. Malapetaka Demokrasi Pasar . Yogyakarta: Resist Book. Thoha, Thoha, Miftah. Miftah. 2002. 2002. Dimensi-Dimensi Jakart rta: a: Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jaka PT. RajaGrafindo Persada. Ward Wa rday ayaa SJ, SJ, Bask Baskar araa T. 2006 2006.. Bung Karno Menggugat!: Dari Marhaen, CIA, Yogyakarta: a: Galangpress Galangpress.. Pembantaian Massal ’65 hingga G 30 S . Yogyakart -----------. -. 2002 2002.. Pembukaan . Band Bandun ung: g: Pust Pustak akaa Pembukaan UUD 45 45 Amandemen Amandemen ke ke Empat Empat Setia. http://www.ppln-penang.org/node/5 UU No. 22 tahun 2007.
