Launching workshop sapola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Permuki man Kumuh di Indonesia “Menyusun Visi dan Misi Ke Depan”
Kementerian Perumahan Rakyat Jakarta, 13 Februari 2013
1
Latar belakang Kondisi Kumuh
Percepatan pertambahan luasan permukiman kumuh mencapai 1,37%/tahun
Pada tahun 2009, luas permukiman
kumuh mencapai 57.800 Ha Bangunan rumah kumuh mencapai 462 ribu unit (Sensus, 2010)
Tantangan Penanganan Kumuh
a. Kemiskinan Kemiskinan dan pembangunan pembangunan yang yang tidak merata; b. Tingginya arus migrasi dari desa ke kota dan menciptakan fenomena urbanisasi; c. Bertambah Bertambah luas permuk permukiman iman kumuh kumuh menjadi sekitar 67.100 ha pada tahun 2020; d. Meluasnya perumahan dan permukiman kumuh di area perkotaan telah menimbulkan dampak pada: peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir, Peningkatan potensi kerawanan dan konflik sosial, Penurunan tingkat kesehatan masyarakat, dan penurunan kualitas pelayanan prasarana dan smenurunnyarana permukiman,
Upaya ProgramProgram Pemerintah untuk menangani permukiman kumuh
Kota Tanpa Permukiman Kumuh 2020
Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh
•
•
•
•
Pra Seminar dan Seminar HHD 2012
Rakor Pokja PKP Nasional
Studi lanjutan
2
tinjauan terhadap uu no 1 tahun 2011 tentang pkp 1
Definisi (Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1) Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
2
Pembagian Peran Memfasilitasi
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh (Ps 16) Memfasilitasi
Memfasilitasi
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi (Ps. 17)
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota Menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat
tinjauan terhadap uu no 1 tahun 2011
3
tentang pkp 3
Amanat Terkait dengan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh
a
Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan antara lain mencakup: mencakup: (Ps 59) pencegahan tumbuhnya tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur. •
•
b
Perencanaan pengembangan lingkungan lingkungan hunian perkotaan antara a ntara lain mencakup: (Ps. 66) penyusunan rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan penyusunan rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur •
•
c
Pengendalian Kawasan Permukiman (Ps 81) Merupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah Pengendalian kawasan permukiman dimaksudkan antara lain untuk: mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang •
•
tinjauan terhadap uu no 1 tahun 2011
4
tentang pkp 4
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Ps 94) Maksud meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. • •
•
Dasar Pelaksanaan Prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
5
Lanjutan.................................. a
Pencegahan (Pasal 95) 1) Upaya Upaya pencegahan pencegahan terhadap terhadap tumbuh tumbuh dan dan berkembang berkembangnya nya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup:
ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi; ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum; penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
2) Pelaks elaksan anaan aan penc penceg egaha ahan n mel melalu alui: i: pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian: perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan da n pelayanan informasi. • •
•
6 Lanjutan Pencegahan................ Pencegahan......................... .................. ......... Pelaksana Pencegahan wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah.
7
Lanjutan.................................. b
Peningkatan Kualitas Pola-pola penanganan : a. pemugaran; b. peremajaan; atau c. pemukiman kembali; d. pengelolaan. Penetapan Lokasi Persyaratan: a. kesesuaian dengan rencana rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan; c. kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni; d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan; e. kualitas bangunan; dan f. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
8 Lanjutan Peningkatan Kualitas .......... •
•
Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah.
Syarat dan tata cara penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9
Rekomendasi Seminar dan Pra-Seminar Penanganan kumuh (HHD 2012) [1]
A Rekomendasi Pra-Seminar Nasional Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh a. Indi Indika kato torr Pen Penen entu tuan an Kum Kumuh uh b. Strategi dan Pendekatan Penanganan Kumuh (City-Wide Approach Approach dan Right Based Approach) c. Regu Regula lasi si Penan enanga gana nan n Kum Kumuh uh d. Kelem Kelembag bagaa aan n Pena Penang ngan anan an Kumuh Kumuh e. Kompilasi Data Program Penanganan Kumuh
10 B
Rekomendasi Seminar dan Pra-Seminar penanganan kumuh (HHD 2012) [2] Seminar Nasional Percepatan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh
a. Melakukan Review Regulasi dan Kebijakan Penanganan Kumuh b. Melakukan Roadmap/Rencana Roadmap/Rencana Aksi Percepatan Penanganan Kumuh, sebagai masukan dalam RPJMN 2015-2019. c. Penyepak enyepakata atan n Indi Indikat kator or Penen Penentua tuan n Kumu Kumuh h d. Penyepak enyepakata atan n Pendeka Pendekatan tan Pena Penanga nganan nan Kumuh Kumuh e. Penguat enguatan an Kapasit Kapasitas as Kelemb Kelembagaa agaan n dengan dengan Setwapr Setwapres es sebagai sebagai “leadingagency” (Pembentukkan Pokja Nasional atau Seknas Penanganan Kumuh) f. Melak elakuk ukan an Ide Iden ntif tifikas ikasii Best-Practice g. Menyusun Menyusun Konsep Dasar Kebijakan Kebijakan Nasional Nasional Penangan Penanganan an Kumuh Kumuh h. Menyus Menyusun un Konsep Konsep Dasar Dasar Peng Pengelo elolaan laan Urba Urbanis nisasi. asi. i. Melakukan Pilot Project 2013 dengan pendekatan terpadu dan komprehensif.
Rekomendasi Seminar dan Pra-Seminar penanganan kumuh (HHD 2012) [3]
11
Gabungan Hasil dan Rekomendasi 1.
Indikator Kaw Kawaasan Kumuh 2. Review Regulasi Penanganan Kumuh 3. Pen ende deka kattan Pen Penan anga gana nan n Kumuh Konsep Pengelolaan Urbanisasi Inventarisasi best practice Konsep City-wide Approach Konsep Right-based Approach Konsep Kebijakan Pencegahan Konsep Kebijakan Slum Up-grading Konsep Pilot Project 4. Disain Kelembagaan Penanganan kumuh
Rencana Kerja 2013-2014 1. 2.
3. 4.
5.
6. 7.
Penyepakatan Indikator Disa Di saiin Strategi & Pendekatan Penanganan Regu Re gula lasi si Pen enan anga gana nan n Kumuh Kebijakan Kelembagaan Penanganan Kumuh Kompilasi Data Program yang telah berjalan Penyusu sun nan Re Rencana Aksi/Roadmap Aksi/ Roadmap Pilot Pr Project Penanganan Kumuh 2013
SAPOLA 1.
2. 3. 4.
5.
6.
7.
Des esk k st stud udii da dan Re Reviu Kebijakan serta Program Penanganan Kumuh Pemetaan Informal Settlement.. Settlement Pen enil ilai aian an Ko Kond ndis isii Lo Loka kal. l. Pen enge gelo lollaa aan n Tat Tataa Gun Gunaa Lahan Perkotaan di Indonesia. Pen enge gem mba bang ngan an ker keran angk gkaa kerja Kebijakan Nasional bagi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Area Perkotaan. Perumusan Sk Skema Implementasi Kebijakan bagi Pemerintah Daerah. Desain Pilot Project. Project.
12
Rencana kerja penanganan kumuh 2013-2014 2012
2013
2014
Penyusunan Draft Konsep
Konsensus & Aksi
Regulasi Nasional
1. Indikator Indikator Kawasan Kawasan Kumuh 2. Review Review Regulasi 3. Pendekatan Penanganan
Konsensus Indikator
Regulasi Nasional (Perpres/PP) Penanganan Kumuh
Pengelolaan
Urbanisasi Inventarisasi best-practice Konsep City-wide Approach Konsep Right-based Approach Konsep Kebijakan Preventif Konsep Slum Upgrading Konsep Pilot Project
4.Disain 4. Disain Kelembagaan Kelembagaan 5.Renc 5. Rencana ana Aksi (Roadmap)
Pendataan Kawasan Kumuh Strategi & Penanganan
Sistem Informasi Kumuh
Manajemen Pengetahuan
RPJMN 2015 - 2019
Kelembagaan Penanganan
Replikasi Pilot Project
Roadmap/Rencana Aksi Demplot Penanganan
1. Draft Konsep 2. Rencana Rencana Kerja Kerja
Percontohan Penanganan Kumuh
Pencanangan Program Nasional (HHD 2014)
Kebijakan Nasional Program Yang Terintegrasi
13
Rencana kerja penanganan kumuh 2013-2014
kesimpulan
14 a
Perlu dilakukan matching program antar K/L yang memiliki program/kegiatan penanganan perumahan kumuh dan permukiman permukiman kumuh
b
Perlu upaya upaya lebih dalam da lam menyusun konsensus dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
c
Perlu dilakukan pilot dilakukan pilot project nasional penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditangani bersama dalam menyusun RAN R AN penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai masukan RPJMN 2015-2019
Seminar Nasional Penanganan Perumahan dan Permukiman Permuki man Kumuh di Indonesia Hari Habitat Dunia 2012
Kementerian Perumahan Rakyat Jakarta, 11 September 2012
Launching workshop sapola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Permuki man Kumuh di Indonesia “Menyusun Visi dan Misi Ke Depan”
Kementerian Perumahan Rakyat Jakarta, 13 Februari 2013
APencapaian:Penentuan klasifikasi kumuh[1] i
Mekanisme Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (Pasal 98) Pemerintah Pusat Menetapkan Persyaratan Persyaratan Umum (ayat 1)
1. Sesu Sesuai ai Renc Rencan anaa Tat Tataa Rua Ruang ng 2. Sesu Sesuai ai Renc Rencan anaa Tat Tataa Bang Bangun unan an 3. Sara Sarana na dan dan Prasa Prasara rana na yan yang g meme memenuh nuhii persyaratan (tidak membahayakan) 4. Kete Ketera ratu tura ran n dan dan Kepad Kepadat atan an B Ban angu guna nan n 5. Kualit litas Bang Bangu u n an 6. Sosi Sosial al E Eko kono nomi mi Mas Masy yarak arakat at
Pemerintah Daerah Menetapkan Lokasi
1. Penda Pendataa taan n dengan dengan melibat melibatkan kan masyarak masyarakat at (ayat 2) 2. Ditet Ditetap apka kan n melal melalui ui Perda erda (ayat (ayat 3)
B Pencapaian:Penentuan klasifikasi kumuh[2] ii
Alur Kerja Penyusunan Klasifikasi Penilaian Inventarisasi Indikator Pemerintah Lembaga Internasional Hasil Pra Seminar HHD
Diskusi Tim Analisa dan Pengelompokan
Testimoni Testimoni Indikator
Rekomendasi Klasifikasi 1. Aman & Nyaman Nyaman 2.Sehat
C Pencapaian:Penentuan klasifikasi kumuh[3] iii Rekomendasi Klasifikasi Penilaian Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 1 2 3 Aman Nyaman Sehat Kepadatan Penduduk
Kondisi Rumah
Kesehatan Bangunan
Diatas 400 jiwa atau 97 unit rumah/KK per hektar, berdesakan, jumlah rumah tidak sebanding dengan jumlah penduduk Konstruksi Bangunan Dominan terbuat dari material bahan bangunan yang seadanya dan tidak permanen. Tata Letak Bangunan Tata letak bangunan rumah tidak tid ak teratur, mengelompok, kepadatan bangunan tinggi dan jarak antar bangunan rapat, jaringan listrik semrawut, tata permukiman tanpa perencanaan.
Ukuran Bangunan yang sempit, tidak memenuhi standar layak huni, rumah dihuni lebih dari 1 (satu) keluarga, rumah hanya menjadi tempat berteduh. berteduh. Kondisi Prasarana Rendahnya kualitas MCK, air bersih, drainase, jalan lingkungan, dan fasilitas pembuangan limbah manusia dan ruang terbuka hijau (RTH), banyak genangan air. air. Fasilitas Sosial Minimnya Fasilitas Sosial, baik itu sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan dan lain-lain. Kesejahteraan Masyarakat Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar (kriteria keluarga Pra-KS)
Rumah Dominan rumah yang memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi; tidak ada pembagian ruangan, lantai lembab dan pengap. Kesehatan Lingkungan Kurangnya suplai air bersih, drainase dan sampah menjadi tempat perindukan vektor penyakit, kondisi jamban secara umum tidak sesuai dengan standar. Kerawanan Kesehatan Tingginya angka penyebaran penyakit ISPA, ISPA, Diare, Penyakit Kulit dan Usia Harapan Hidup.
D i
Pencapaian: pencegahan kumuh[1] Kerangka Regulasi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pencegahan 1. 2.
Pengawasan/Pengendalian Pemberdayaan Pemberday aan Masyarakat
Identifikasi Isu
Peningkatan Kualitas 1. 2. 3. 4.
Pemugaran Peremajaan Pemukiman Kembali Pengelolaan
Pola Efektif Pencegahan Berbasis Masyarakat 1. Pelibatan Publik Dalam Penyusunan Rencana Detil Tata Tata Ruang 2. Pemahaman Publik Standar Bangunan dan Sanitasi Lingkungan. 3. Pengorganisasian Komunitas Pemantau *
E ii
Pencapaian: pencegahan kumuh[2] Desain Program Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
F
Pencapaian: pencegahan kumuh[3]
iii Desain Program Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh •
•
•
•
Saat ini secara tidak sadar kita terpaku pada masalah di HILIR saja, lupa menangani dari HULU. Perlu ada pengelolaan urbanisasi. Peningkatan urbanisasi yang tidak dikelola akan menimbulkan permasalahan, dan dianggap sebagai penyebab meningkatnya permukiman kumuh di perkotaan.
Pengelolaan di Desa/Daerah Pengelolaan di Kota
Konsisten
melakukan pemenuhan prinsip alokasi keuangan “uang mengikuti urusan “ (money follows function). Kebijakan mobilitas penduduk yang berimbang dengan menciptakan sentra-sentra untuk pusat ekonomi baru di perdesaan dengan berbasis kearifan lokal. Pemerintah pusat memberikan prioritas tinggi terhadap pembangunan bidang bidang pertanian dan kelautan dengan menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. (Kebijakan Pro-Desa). Mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan perencanaan pembangunan dengan prinsip pro prinsip pro poor planning, menyediakan akses pelayanan dasar kepada masyarakat di pedesaan . Melakukan pola “negosiasi preventif” dengan menerapkan regulasi secara tegas tetapi manusiawi. Reformasi bidang kependudukan dan tata ruang. Pemerintah Kota perlu bekerja sama dengan paguyubanpaguyuban warga pendatang, menghimbau tidak pindah ke kota dengan dasar data dan fakta. Pencegahan dilakukan dengan Pola Partisipatif.