Kesehatan, Keselamatan Kerja untuk Profesi Survey Pemetaan Oleh: Kelompok Enam; Ratih Destarina, Eli Juniati, Puspo Dwi Nugroho
Abstrak
Pengertian Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan untuk : 1. 2. 3. 4.
Mencegah,
mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accident) Mengontrol semua resiko dan potensi kecelakaan Menghindari kerugian harta benda dan nyawa Menghindari kerugian bagi perusahaan
Berdasarkan data dari biro pelatihan tenaga kerja penyebab kecelakaan kerja dan persentasenya adalah sebagai berikut : Penyebab
Persentase
Perilaku yang tidak aman
73%
Lingkungan atau peralatan yang tidak memenuhi syarat
24%
Bencana Alam
3%
Penyebab kecelakaan yang menyebabkan keselamatan kerja diakibatkan oleh perilaku yang tidak aman seperti: 1. 2. 3. 4. 5.
Sembrono
dan tidak hati - hati Tidak mematuhi peraturan Tidak mengikuti standar prosedur kerja Tidak memakai alat pelindung diri Kondisi badan yang lemah
Terdapat peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan dan kesselamatan kerja, yang menjadi acuan mengenai K3 yaitu: 1. UU No. 1 Tahun 1970, Tentang Keselamatan Kerja 2. No. 21 tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 3. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 4. Selain
Menteri
Tenaga Kerja RI No. Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3
itu, terdapat komponen Keamanan K3, antara lain: 1. Keamanan Umum 2. Keamanan Pekerja 3. Keamanan Instalasi 4. Keamanan Lingkungan
Penerapan K3 Yang Ideal
Penerapan K3 yang ideal harus memenuhi Standar Manajemen K3 (SMK3). Berdasarkan pasal 87 ayat (1) Undang undang No. 13 Tahun Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditetapkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintergrasi dalam manajemen perusahaan. Karena sifatnya wajib maka bagi perusahaan yang tidak menerapkan, akan dikenai sanksi mulai dari peringatan lisan sampai pencabutan ijin (pasal 179. UU No. 13 tahun 2003). Sebelum PP ditetapkan maka penerapan SMK3 tetap berdasarkan Peraturan Menaker No. 05 / Men/1996 tentang penerapan SMK3. Dalam Permen No. 05/Men/1996 prinsip prinsip penerapannya penerapannya sebagai berikut : a. Komitmen dan Kebijakan b. Perencanaan c. Penerapan d. Pengukuran, pemantauan dan evaluasi e. Peninjuan ulang dan peningkatan Selain
itu, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dapat disusun kriteria
penerapan K3 yang ideal, sbb:
Memenuhi
syarat-syarat keselamatan kerja (seperti tertera pada Pasal 3), yang meliputi
kegiatan pencegahan, mengurangi resiko, dan melakukan penanganan terhadap kecelakaan kerja.
Menerapkan
pengawasan keselamatan kerja (sesuai Pasal 6-8). Pengawasan keselamatan kerja
dilakukan oleh perusahaan sesuai UU Keselamatan Kerja.
Menerapkan
pembinaan keselamatan kerja (sesuai Pasal 9 dan 10). Pengurus diwajibkan
memberikan pelatihan dan pembinaan keselamatan kerja, dan hanya mempekerjakan pekerja
yang telah memahami keselamatan kerja. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan resiko kecelakaan kerja.
Laporan kecelakaan kerja (sesuai Pasal 11).
Misalnya:
pengurus wajib memberikan laporan jika
terjadi kecelakaan kerja kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri tenaga kerja.
Tenaga kerja harus mengetahui hak dan kewajibannya (Pasal 12 dan 13).
Misalnya:
memenuhi
persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, menggunakan alat perlindungan diri yang diwajibkan.
Pengurus keselamatan kerja harus memenuhi kewajibannya (Pasal 14). Yaitu menyediakan secara tertulis dan menempatkan syarat-syarat keselamatan kerja di lingkungan tempat kerja, serta menyediakan secara Cuma-Cuma alat-alat perlindungan diri.
Pelaksanaan Pelaksanaan K3 di Indonesia dan di dunia survei pemetaan p emetaan Saat
ini Pemerintah tengah melakukan revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan. Upayaupaya yang sedang dilakukan diantaranya menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pengawas, penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan. Revitalisasi meliputi penurunan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, menurunkan pelanggaran norma ketenagakerjaan, mengurangi pekerja anak, peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, peningkatan kepesertaan dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja dan peningkatan kualitas kondisi lingkungan kerja. Kegiatan profesi survei pemetaan harus memenuhi standar SMK3, mengingat lingkungan dan peralatan kerja yang digunakan, dapat menyebabkan resiko kecelakaan kerja. Baik perusahaan maupun surveyor pemetaan memenuhi hak dan kewajiban sesuai standar keselamatan kerja. Lingkungan kerja survey pemetaan cukup beragam, diantaranya: surveyor tambang (termasuk tambang bawah tanah), land surveying, bathimetry, dsb. Lingkungan kerja tambang memiliki resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Pada gambar 1 diilustrasikan lingkungan kerja surveyor tambang.
Gambar 1. Lingkungan kerja surveyor tambang
Dari ilustrasi ini dapat disimpulkan resiko keselamatan kerja sbb:
Keterbatasan ruang gerak, menyebabkan bahaya tertabrak kendaraan bergerak (loader, truk bawah tanah), yang menjadi salah satu penyebab kecelakaan cukup tinggi.
Keterbatasan cahaya penerangan.
Tertimpa runtuhan bebatuan.
Adanya gas-gas yang berbahaya, misalnya metan. Di tambang batubara bawah tanah, udara yang mengandung 5-15% metan dan sekurangnya 12.1% oksigen akan meledak jika terkena percikan api.
Lingkungan kerja surveyor batimetri merupakan area perairan, baik perairan sungai maupun lautan. Lingkup pekerjaan tersebut tentunya memiliki resiko kecelakaan kerja, diantaranya: terjatuh, tenggelam, maupun resiko kejahatan oleh pihak lain. Pada gambar 2 diilustrasikan lingkungan kerja surveyor batimetri.
Gambar 2. Lingkungan kerja surveyor batimetri Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pada pelaksaannya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil pengawasan, sumber daya manusia K3 serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada di masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial guna membantu pelaksanaan pengawasan norma K3.
Kesimpulan
Dari pembahasan, dapat disimpulkan : 1. Sebagian besar kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan oleh kesalahan individu pekerja sendiri, bisa berupa kelalaian, tidak disiplin, dll
2. Standar Manajemen Kesehatan dan meminimalisir resiko kecelakaan kerja
Keselamatan
Kerja
(SMK3) diharapkan dapat
3. Pelaksanaan SMK3 di Indonesia masih belum maksimal
Saran
1.
Meningkatkan
kesadaran individu pekerja akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja (misalnya melalui pelatihan, seminar, workshop, dll)
2.
Memastikan
3.
Melakukan
pelaksanaan SMK3 memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sehingga dapat tercapai hasil yang diharapkan pengawasan terhadap pelaksanaan SMK3 secara simultan dan memberikan sanksi tegas untuk setiap pelanggaran
4. Perlu kerjasama antara pemerintah, perusahaan serta masyarakat agar pelaksanaan K3 berjalan lancar
Daftar Pustaka Pekerja
tambang
bawah
tanah,
profesi
menantang
http://haxims.blogspot.com/2010/05/pekerja-tambang-bawah-tanah-profesi.html,, http://haxims.blogspot.com/2010/05/pekerja-tambang-bawah-tanah-profesi.html http://www.facebook.com/note.php?note_id=441783194750,, http://www.facebook.com/note.php?note_id=441783194750
http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja. Dikunjungi pada hari Selasa, 1 Maret 2011, pukul 08.13 WIB. UU Keselamatan Kerja Tahun 1970
bahaya
