Penerapan SIPD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

PERSIAPAN

RANCANGAN AWAL

RANCANGAN

MUSRENBANG

RANCANGAN AKHIR

PERATURAN DAERAH

pada Acara :
Seminar Manajemen Pembangunan
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Jakarta, 23 Februari 2017
PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ketua Kelas Manajemen Pembangunan Angkatan XXIV

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
M. FIKRI CAHYADI

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA
Membangun rumah legal database 32 Urusan Konkuren dan Penunjang pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai dasar input untuk perencanaan pembangunan daerah yang harus ditetapkan ke dalam dokumen perencanaan daerah
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
SIPD sebagai tools/alat untuk pengadministrasian rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat Daerah.
SIPD Sebagai tools/alat untuk membantu pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah secara hirarki agar menjamin sasaran dan target tepat sasaran.
MANFAAT SIPD?

Single Entry & Single Database
Integrasi Database
SIPD
SDDKN
Sistem Informasi K/L
Integrasi antar sistem informasi dapat dilakukan jika terdapat kesamaan karakter database
INTEGRASI DATABASE

Kesepakatan dengan BPS terkait DO dan satuan elemen data SIPD khusus statistik dasar
Kesepakatan dengan K/L teknis terkait elemen data SIPD statistik sektoral

Identiikasi kebutuhan elemen data perencanaan oleh daerah

REPUBLIK INDONESIA

LATAR BELAKANG
Data tidak lengkap dan tersebar di Perangkat Daerah (PD) serta jarang diperbaharui.
Bappeda menghadapi kendala :
(a) Kurangnya koordinasi antara Bappeda dan PD,
(b) Minimnya pendanaan dan keterbatasan personil di Bappeda untuk pengelolaan data,
(c) Kurangnya political will dari KDH
3. Pemerintah Pusat belum seluruhnya melakukan Integrasi Sistem dan Database
Perencanaan Pembangunan di daerah tidak sepenuhnya dilandaskan pada data dan informasi, yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perencanaan pembangunan sering tidak tepat sasaran
HASIL

REPUBLIK INDONESIA
IMPLIKASI

SIPD menjadi satu kesatuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah
DASAR HUKUM SIPD
(Amanat UU 23/2014)
Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah
Pasal 274:
Pemda wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan dan keuangan Daerah) yg dikelola dalam suatu sistem informasi
Pasal 391:

Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dikenai sanksi
Pasal 394:

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA
SISTEM INFORMASI yang membantu penyusunan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Pembangunan Daerah Secara Elektronik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara Nasional dalam mewujudkan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan
daya saing Daerah.
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)?

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

e-database
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
e-planning
e-budgeting
e-monev

DATA
ANALISIS
DRAF DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN
PENGENDALIAN KEBIJAKAN
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN

TUJUAN KEBIJAKAN SIPD
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
Mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah
Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai dasar input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

REPUBLIK INDONESIA
Sekian dan Terima Kasih
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Sipd.bangda.kemendagri.go.id
[email protected]
[email protected]

REPUBLIK INDONESIA
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROG PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROG PEMB DAERAH
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
SIPD
SIPD

SIPD DALAM RPJMD

REPUBLIK INDONESIA
SIPD
SIPD
14
Rekap Jumlah Daerah yang meng-upload :
33 Provinsi dari 34 Provinsi (98%)
(Daerah yang belum meng-upload Provinsi Papua Barat)
255 dari 514 Kab/Kota (50%)

Tingkat Keterisian Data pada SIPD :
Dari 34 Provinsi (98 %)
Dari 416 Kabupaten (35,3%)
Dari 98 Kota (65%)
(Sumber : Ditjen Bina Pembangunan Daerah KEMENDAGRI)
Rekap Progres Upload Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah

(Daftar Daerah yang memberikan usulan elemen data)

REPUBLIK INDONESIA
1
6
5
4
3
2
SIPD
Pengolahan data dan informasi
Evaluasi Capaian Periode sebelumnya
Penelaahan RTRW
Analisis Isu-Isu Strategis
Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah
Instrumen untuk:

SIPD DALAM PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA
Keterisian data SIPD
(per Januari 2017)
No
Provinsi
2011 (%)
2012 (%)
2013 (%)
2014 (%)
2015 (%)
2016 (%)
Total(%)
1
Provinsi DI Yogyakarta
73,96
72,41
81,13
82,46
77,63
38,65
71,04
2
Provinsi Jawa Tengah
37,36
37,84
46,36
55,76
56,54
42,4
46,04
3
Provinsi Kalimantan Selatan
44,91
48,92
51,6
49,17
43,11
34
45,29
4
Provinsi Jawa Timur
25,88
31,63
35,06
51,72
47,95
21,76
35,67
5
Kepulauan Bangka Belitung
27,03
28,52
41,62
43,02
46,12
25,07
35,23
6
Provinsi Riau
32,9
37,38
42,46
37,53
34,84
25,4
35,09
7
Provinsi Bali
35,19
36,74
47,1
46,9
30,76
11,25
34,66
8
Provinsi Sumatera Barat
32,32
34,83
39,16
41,34
35,37
11,96
32,50
9
Provinsi Kalimantan Timur
17,27
24,4
34,03
37,11
48,55
26,07
31,24
10
Provinsi Aceh
32,79
38,06
36,33
37,92
28,96
4,71
29,80
11
Provinsi Bengkulu
29,64
31,44
37,16
32,93
34,26
11,39
29,47
12
Provinsi Nusa Tenggara Barat
21,24
22,37
27,69
37,89
38,79
25,14
28,85
13
Provinsi Jambi
28,29
31,7
33,9
36,28
31,39
10,45
28,67
14
Provinsi Lampung
35,83
34,95
34,79
21,58
21,53
20,38
28,18
15
Provinsi Kalimantan Tengah
19,07
25,21
27,88
33,65
32,3
20,96
26,51
16
Provinsi Sulawesi Tengah
24,16
26,59
23,23
27,12
36,42
19,77
26,22
17
Provinsi Jawa Barat
12,97
18,19
25,94
33,96
34,63
21,32
24,50
18
Provinsi Kalimantan Barat
20,15
17,91
21,09
22,8
18
18,59
19,76
19
Provinsi Sulawesi Barat
5,18
10,74
18,8
42,56
21,37
18,73
19,56
20
Provinsi Kepulauan Riau
17,1
18,03
22,38
26,44
24,63
4,83
18,90
21
Provinsi Sulawesi Selatan
10,54
15,29
17,72
22,48
28,13
18,61
18,80
22
Provinsi Banten
11,8
14,08
17,19
23,52
22,12
16,71
17,57
23
Provinsi Sumatera Utara
11,07
14,01
15,86
19,05
18,01
6,17
14,03
24
Provinsi Sulawesi Tenggara
12,98
13,29
16,44
17,37
10,15
3,41
12,27
25
Provinsi Gorontalo
16,57
19,23
14,18
12,88
6,18
1,4
11,74
26
Provinsi Sumatera Selatan
6,9
9,82
9,55
12,43
9,66
5,5
8,98
27
Provinsi Maluku
7,28
10,12
14,23
9,85
6,07
3,46
8,50
28
Provinsi Nusa Tenggara Timur
9,05
9,72
13,77
12,21
3,88
2,29
8,49
29
Provinsi Kalimantan Utara
6,88
9,59
10,46
8,6
8,81
5,82
8,36
30
Provinsi Sulawesi Utara
2,32
5,14
5,73
7,9
10,34
1,97
5,57
31
Provinsi Maluku Utara
1,36
0,33
0,34
0,6
0,01
0
0,44
32
Provinsi Papua
0,77
0,65
0,11
0,17
0,81
0,11
0,44
33
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
0,06
0,36
0,11
0,2
0
0
0,12
34
Provinsi Papua Barat
0,37
0,01
0,19
0
0
0
0,10
13
Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut
Memperkuat Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Menggunakan SIPD sebagai Dasar Penyusunan Dokumen Perencanaan & Pengendalian serta Evaluasi Pembangunan Daerah
Masukan Terkait Element Data SIPD Berbasis Urusan Untuk Penyempurnaan aplikasi SIPD terutama untuk Urusan Konkuren (Koordinasi Pusat dan Daerah disetiap Urusan Konkuren)
Memperkuat SIPD sebagai Data dan Sistem Informasi yang mempunyai Kekuatan Hukum (pasal 274 UU 23/2014)
Revisi Permendagri 8 Tahun 2014 tentang SIPD
Fasilitasi penguatan kelembagaan SIPD di daerah
Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penggunaan SIPD

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA
Biodata Narasumber
Nama : M. FIKRI CAHYADI
NPP. : 24.0214
Tempat/Tgl.Lahir : Pariaman, 7 Agustus 1995
Prodi, Fakultas : Manajemen Pembangunan, Man. Pemerintahan
Hobi : Membaca, Menulis, Jalan-jalan
Hp, E-Mail, Instagram, : 085271688579, [email protected], @fikricahyadi
Id Line, dan Pin BB : fikricahyadi, 524cdbf8

12
Click to edit Master title style
Edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
20/02/2017

#
20/02/2017

#
20/02/2017

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
20/02/2017

#
Click icon to add picture
20/02/2017

#
20/02/2017

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
20/02/2017

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
20/02/2017

#
20/02/2017

#
Click to edit Master subtitle style
20/02/2017

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
20/02/2017

#
20/02/2017

#
"
"
20/02/2017

#
20/02/2017

#
"
"
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
20/02/2017

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
20/02/2017

#
20/02/2017

#

20/02/2017

#

20/02/2017

Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

#
PERSIAPAN
RANCANGAN AWAL
RANCANGAN
MUSRENBANG
RANCANGAN AKHIR
PERATURAN DAERAH

Penerapan SIPD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Recommend Documents