Pengaruh Rasio Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ABSTRACT Pendahuluan Tax ratio merupakan perbandingan jumlah pajak yang diterima dengan produk domestik bruto suatu negara. Artinya, tax ratio menunjukkan sekian persen pendapatan negara brasal dari penerimaan pajak. Tax Ratio atau rasio r asio pajak sering dianggap memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, tax ratio yang yang diperoleh hanya berkisar berkisar 12%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dibandingkan negara-negara negara-negara berkembang lainnya. Konsekuensi dari penerimaan yang pajak yang rendah adalah bertambahnya utang negara. Apabila rasio pajak bisa mencapai ideal yang berkisar 20%, maka pemerintah tidak perlu mengandalkan mengandalkan utang dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan potensi yang dimilikinya sendiri.
Hasil dan Pembahasan Di Indonesia, tax ratio yang yang diperoleh hanya berkisar berkisar 12%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dibandingkan negara-negara negara-negara berkembang lainnya. Rendahnya tax ratio berarti pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak juga rendah. Konsekuensi dari penerimaan yang pajak yang rendah adalah bertambahnya utang negara. Apabila rasio pajak bisa mencapai ideal yang berkisar 20%, maka pemerintah tidak perlu mengandalkan mengandalkan utang dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan potensi yang dimilikinya sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan rasio penerimaan pajak sebesar 12% telah mampu menanggung 70% beban APBN. Jika pemerintah mampu meningkatkan rasio pajaknya, maka akan mendapatkan tambahan penerimaan pajak sehingga bisa memberikan kontribusi lebih pada APBN. Dengan memberikan kontribusi yang lebih banyak, maka dapat mengurangi kebutuhan negara terhadap utang. Rasio pajak yang rendah juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menarik pajak. Artinya masih banyak masyarakat yang
The tax-to-GDP ratio is an economic measurement that compares the amount of taxes collected by a government to the amount of income that country receives for its products. That income is measured in terms of the gross domestic product, or GDP, which is the sum of all products and goods sold, personal and government investment, and net exports. By comparing this amount to the amount that is collected in tax revenue, economists can get a rough idea of how much the economy of a specific government is fueled by its tax collection. It is important to note that comparing the taxto-GDP ratio of different countries can be misleading because circumstances within each country are unique and contribute to the overall economic climate. National economies are spurred by how much people spend and the prices of the products they desire. Another major factor that can be overlooked is the tax revenue collected by governments. These taxes can be direct, like the ones levied on individuals and corporations for the income they make, or indirect, like levies or customs on goods sold. How much this tax revenue stimulates an economy is what economists hope to find when they study the tax-to-GDP ratio. As an example of how the tax-to-GDP ratio is calculated, imagine a hypothetical country that uses the Dollar, which is the monetary system of the United States. In a certain period of time, this country has a gross domestic product of $1,000,000 US Dollars (USD). During that same time, it has collected revenue of $100,000 USD. The ratio in this case would be $100,000 USD divided by $1,000,000 USD, which comes to 0.10, or 10 percent. Gross domestic product is measured by totaling all of the income gained from products sold in a country, with net exports included in that sum as well. Most tax revenues come from those levied on individuals and corporations. For that reason, a country with high tax rates tends to have a high taxto-GDP ratio. It is not always helpful to look at the tax-to-GDP ratio of a single country in comparison to other countries as an indicator of economic standing. Many other factors can affect an economy, such as how much debt the country has incurred to spur its economy or how inflation is affecting spending. Developed countries will also tend to have higher ratios than developing countries. The best way to use this ratio is to study how it is grown or fallen in a certain country, and compare that the country's overall economic health in that period.
QUO VADIS TAX RATIO INDONESIA? Oleh : Kristian Agung Prasetyo ( Widyaiswara Muda Pusdiklat Pajak )
Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap instansi manapun. abstrak Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Secara nominal, dari tahun ke tahun jumlah penerimaan pajak senantiasa meningkat, seiring dengan peningkatan target penerimaan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan GNP, nampaknya penerimaan pajak serasa jalan di tempat. Secara garis besar, GNP merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. GNP bisa pula dilihat sebagai seluruh penghasilan yang diproduksi di dalam suatu negara. Dengan demikian GNP pada hakikatnya adalah potensi dasar pemungutan pajak. Oleh karena itu seiring dengan meningkatnya GNP Indonesia, penerimaan pajak juga diharapkan meningkat. Hal ini diejawantahkan dengan peningkatan tax ratio, yang merupakan nisbah antara penerimaan pajak dengan GNP. Namun demikian, perlu dipahami bahwa peningkatan tax ratio tidak selalu berarti peningkatan penerimaan pajak. Kata kunci: pajak, GNP, tax ratio, risiko. I. Pendahuluan
S alah satu hal menarik dalam pe mbahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) adalah mengenai tax ratio.Untuk tahun 2013, Ketua Komisi XI Emir Muis menyatakan bahwa tax ratio seharusnya berada pada angka 13%, di atas angka yang diajukan pemerintah sebesar 12% .[1] Pemerintah tidak mau mengajukan angka yang terlalu tinggi karena khawatir bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha. Setelah melalui pembahasan alot, akhirnya disepakati bahwa pada tahun 2013 target tax ratio adalah sebesar 12,87%.[2] Sebagai implikasinya adalah adanya tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp 14 triliun. Beberapa kalangan menyatakan bahwa tax ratio Indonesia di atas terlalu rendah. Menurut mereka, tax ratio seharusnya ada pada kisaran 20% karena masih besarnya potensi pajak yang belum terjaring serta adanya insentif perpajakan berupa tax holiday maupun tax allowance.[3] Bahkan International Monetary Fund memperkirakan bahwa tax ratioIndonesia bisa mencapai 21,5%.[4] Berapa sebenarnya tax ratio yang ideal? Bagaimana kriteria penentuan tax ratio yang baik? Tulisan berikut ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk itu akan akan dibahas kajian literatur yang relevan yang lalu diikuti dengan analisis kinerja tax ratio di Indonesia disertai dengan pembahasan tentang implikasi kenaikantax ratio. Tulisan ditutup dengan simpulan dan implikasi kebijakan. II. Studi Literatur Apa yang dimaksud dengan tax ratio? Pada dasarya, tax ratio mengukur perbandingan antara pe nerimaan pajak dengan gross domestic product (GDP) suatu negara. Melihat definisi ini, maka nampak bahwa manfaat tax ratio adalah untuk mengetahui kira-kira seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, pada hakikatnya tax ratio bisa dipergunakan untuk melihat indikasi besarnya beban pajak (tax burden) yang harus ditanggung masyarakat.[5]Karena sifatnya yang demikian itu, maka sebenarnya tax burden terkait dengan ability to pay , di mana orang yang lebih mampu seharusnya membayar pajak lebih banyak.[6]Dengandemikian yang menjadi dasar bukan seberapa banyak manfaat yang diterimamasyarakat dari pemerintah namun seberapa kuat seseorang menanggung beban.[7]Jadi jangan sampai pajak itu dikenakan kepada orang yang tidak mampu membayar.
Tax burden terkait pula dengan keadilan. Keadilan (equity ) sendiri ada dua macam, yaitu horizontal dan vertical equity .Dalam horizontal equity , orang yang mempunyai posisi yang sama akan mendapatkan perlakuan serupa, sedangkan pada vertical equity , mereka yang mempunyai kondisi yang berbeda – misalnya perbedaaan penghasilan – seharusnya dikenakan pajak yang berbeda pula. Konsep vertical equity inilah yang diadopsi dalam tarif progresif pajak p enghasilan. Melihat konsep-konsep di atas, maka sebenarnya tax ratio bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, tax ratio menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak suatu negara, maka semakin besar pula tax ratio-nya. Penerimaan pajak yang besar akan memungkinan suatu negara menyelenggarakan manajemen pemerintahan dengan l ebih leluasa.Karena terkait erat dengan penerimaan inilah maka pembahasan tax ratio antara pemerintah dan parlemen biasanya alot. Dalam hal ini bahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghimbau supaya semua pihak dalam menghitung tax ratio menggunakan pendekatan yang dianut oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), barangkali karena hasilnya tinggi.[8] Dalam satu kesempatan, malah Dirjen Pajak menyatakan bahwa rumus perhitungan tax ratio yang dipergunakan beberapa pengamat salah.[9] Kedua, tax ratio bisa dilihat sebagai ukuran beban pajak. Logikanya adalah bahwa selain dilihat sebagai keseluruhan nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun, GDP bisa p ula dilihat sebagai total penghasilan semua orang di dalam suatu perekonomian.[10]Jadi jika tax ratio didefinisikan sebagai:
Tax ratio=(∑Pajak)/GDP...........................................(1) maka semakin tinggi tax ratio, semakin besar pula penghasilan masyarakat yang masuk ke dalam penerimaan pajak (ceteris paribus). Alhasil peningkatan penerimaan pajak yang tidak diiringi dengan peningkatan penghasilan akan menyebabkan beban pajak masyarakat semakin tinggi. Bahkan bisa jadi tax ratio yang terlalu tinggi bisa menyebabkan pengenaan pajak tidak sesuai dengan prinsip ability to pay . III. Tax Ratio Indonesia Ada berbagai macam cara dalam menghitung tax ratio. Perbedaannya biasanya adalah pada pembilangnya, yaitu jenis pajak mana saja yang dihitung. Ada yang hanya menggunakan pajak pusat saja namun ada pula yang memasukkan unsur pajak-pajak daerah. Di dalam tulisan ini, data yang dipergunakan untuk menghitung tax ratioadalah data yang dilansir oleh Bank Dunia di mana mereka mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan kepada pemerintah pusat .[11] Dengan demikian, angka yang tertulis tidak sama dengan angka yang dilansir pemerintah. Misalnya saja, Bank Dunia melansir tax ratio Indonesia pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 10,9% dan 11,8% sementara Menkeu menyatakan bahwa pada tahun yang sama,tax ratio Indonesia mencapai masing-masing 11,3% dan 12,3% .[12]Perkembangan besarnya tax ratio Indonesia menurut data Bank Dunia dari tahun 1991 adalah seperti pada Gambar 1. Dari sini nampak bahwa dari tahun ke tahun, besarnya tax ratio Indonesia terus mengalami p enurunan meskipun penerimaan pajak – menurut catatan Bank Dunia – terus naik Jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, data Bank Dunia menunjukkan bahwa tax ratio Indonesia di bawah rata-rata (digambarkan dengan garis horizontal). Rata-rata di Asia Tenggara pada tahun 2011 adalah sebesar 12,24% – digambarkan dengan garis horizontal warna merah – sedangkan untuk tahun yang sama, posisi Indonesia berada p ada 11,77%. Rasio tertinggi dimiliki oleh Thailand sebesar 17,55% dan terendah adalah Myanmar (3,27%). Jika kita lihat gambar 3, tax ratio Indonesia hanya lebih tinggi dibandingkan dengan Myanmar dan Kamboja. Apabila dibandingkan dengan sebagian negara-negara G-20[13], tax ratioIndonesia juga terlihat berada di bawah rata-rata.
Gambar 4 Tax ratio negara-negara G-20
Di kalangan G-20, tax ratio tertinggi adalah UK (27,40%) diikuti oleh Afrika Selatan (25,67%), sedangkan yang terendah adalah Spanyol (9,45%) dengan rata-rata sebesar 15,56% (digambarkan dengan garis horizontal warna merah). Dengan demikian Indonesia masih di bawah rata-rata G-20. Bukan hanya dengan Asia Tenggara dan G -20, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Sub Sahara Afrika, tax ratioIndonesia pun nampaknya masih di bawah rata-rata yang sebesar 16,55% (gambar 5). Kemudian laporan OECD melansir bahwa posisi tax ratio Indonesia memang berada di bawah negara-negara lain.[14]
IV. JurusCerdas Meningkatkan Tax Ratio Apa yang menyebabkan tax ratio Indonesia begitu rendah bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara miskin di Afrika? Bagaimana caranya supaya tax ratioIndonesia bisa meningkat? Jika kita kembali kepada definisi tax ratio (persamaan (1)), maka salah satu penyebab rendahnya tax ratio adalah rendahnya penerimaan pajak. Penerimaan pajak bisa rendah karena adanya berbagai kebocoran (Gambar 6).[15] Dari gambar di atas menunjukkan beberapa tempat di mana penerimaan negara bisa bocor, yaitu: 1.
2.
3.
4.
5.
Tidak semua penghasilan yang diperoleh dari kegiatan perekonomian yang berlangsung di suatu negara dilaporkan. Misalnya saja usaha-usaha yang tidak melalui prosedur pendaftaran resmi (contohnya usaha kecil), laba perusahaan resmi tetapi tidak dilaporkan, dan pe nghasilan yang diperoleh dari kegiatan melanggar hukum (perdagangan obat terlarang, pelacuran, dan lain sebagainya). Ada penghasilan yang diperoleh dari aset yang disimpan di negara dengan pajak yang sangat rendah atau justru tidak mengenakan pajak. Pada kasus Asian Agri misalnya, wajib pajak ditengarai menyimpan kekayaannya di beberapa tax haven. Perusahaan multinasional kerap dikenal kemampuannya untuk memperoleh perlakuan perpajakan istimewa dari negara-negara berkembang namun kemudian mengalihkan penghasilan yang seharusnya kena pajak ke negara lain (bisa jadi tax haven). Penghasilan yang dialihkan ke negara lain – misalnya menggunakan teknik-teknik transfer pricing – yang tarif pajaknya lebih rendah inilah yang menimbulkan kebocoran penerimaan pajak. Bahkan penggunaan teknik transfer pricing ditengarai sudah mengakibatkan negara kehilangan penerimaan pajak selama tahun 2009 sebesar Rp 1.300 trilyun.[16] Persaingan dengan negara lain untuk menarik invesasi asing, tekanan internasional, liberalisasi perdagangan, serta lobi-lobi dari orang-orang kaya, perusahaan multinasional, dan importir bisa menyebabkan turunnya tarif pajak yang harus mereka tanggung. Ini mengakibatkan turunnya penerimaan pajak. Contohnya melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.011/2012pemerintah memberikan beberapa fasilitas pajak seperti diskon penghasilan neto, diskon pajak atas dividen, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sampai kompensasi kerugian yang lebih lama. Ke mudian, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam kajian di Institute f or Development and Economics di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2013 lalu juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan tax holiday untuk industri yang melakukan investasi dengan mengutamakan padat karya .[17] Kebocoran terakhir terjadi bila ada pajak yang sudah terutang namun karena berbagai alasan tidak dibayar. Besar kecilnya tergantung pada beberapa hal, antara lain keefektifan administrasi pajak, standard akuntasi yang berlaku, dan tingkat kebangkrutan perusahaan. Contohnya, sampai tahun 2011 pemerintah mencatat bahwa terdapat tunggakan pajak mencapai Rp 86,8 triliun.[18]
Strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak – sehingga tax ratio terkerek –secara umum adalah dengan menambal kebocoran-kebocoran di atas. Untuk itu, OECD memberikan beberapa rekomendasi yang secara ringkas dapat ditulis sebagai berikut:[19] 1. 2. 3. 4.
Meningkatkan basis pengenaan pajak( tax base). Mengenakan pajak atas resource sector sesuai dengan penghasilannya. Meninjau pengenaan pajak ekspor. Meninjau tax holiday untuk pioneer industry. Dalam bahasa Angel Gurria – Sekretaris Jenderal OECD – struktur pajak di Indonesia itu bagaikan keju yang banyak lubangnya dan saat ini banyak perusahaan
yang ingin berada di dalam lubang itu. Padahal mereka itu sebenarnya tetap saja datang ke Indonesia meskipun tidak disediakan insentif pajak apapun karena pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat dan stabil serta besarnya potensi pasar.[20] 1. Meningkatkan kepatuhan (compliance). 2. Meningkatkan upaya-upaya mengenakan pajak untuk usahawan. 3. Meningkatkan sumber daya yang dipergunakan untuk pemeriksaan wajib pajak berisiko tinggi dan mempunyai potensi penerimaan besar serta menggunakan data pihak ketiga untuk memperkirakan besarnya potensi pajak. V. Tax Ratio Tinggi: Baik Atau Buruk? Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Indonesia mempunyai tax ratio yang relatif rendah jika dibandingkan dengan sesama negara Asia Tenggara, negara-negara anggota G-20, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Afrika.Menanggapi hal ini, di beb erapa kesempatan bahkan DJP menyatakan bahwa perhitungantax ratio yang dilansir beberapa pengamat kurang tepat karena ditengarai terlalu rendah. Bagaimana kriteria tax ratio yang baik? Jika kembali ke persamaan (1), maka sebenarnya persamaan itu bisa ditulis sebagai:
ΣPajak=(tax ratio)(GDP)............................(2) Apabila GDP identik dengan keseluruhan penghasilan penghasilan dalam suatu negara, maka pada hakikatnya persamaan (2) bisa ditulis sebagai:
ΣPajak=(tax ratio)(Σ Pajak Penghasilan)............................(3) Jika dicermati persamaan (3), maka pada hakikatnya tax ratio itu adalah tarif efektif pajak. Sesuai dengan persamaan ini, maka cara paling mudah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meninggikan tarif (baca: tax ratio). Inilah yang menyebabkan parlemen biasanya meminta target tax ratio yang lebih tinggi dibandingkan dengan usulan pemerintah. Apakah meningkatkan tarif akan selalu berujung pada pe ningkatan penerimaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan gambar 8. Gambar 8 pada dasarnya menjel askan situasi yang dihadapi wajib pajak ketika akan menyampaikan SPT Tahunan. Pada saat itu, wajib p ajak dihadapkan pada dua pilihan, yaitu :[22] 1. 2.
Melaporkan seluruh penghasilan Melaporkan sebagian penghasilan
Keputusan finalnya akan tergantung pada besarnya sanksi (F) dan probability of detection (π).Cara paling mudah yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan :[23] 1. 2. 3.
Meningkatkan π. Caranya adalah dengan menguji laporan wajib pajak dengan d ata pihak ketiga, melakukan penyisiran, atau meningkatkan jumlah pemeriksaan. Meningkatkan biaya ketidakpatuhan dengan menaikkan sanksi. Mengurangi reward yang diperoleh – berupa tax savin g[24] – dengan menurunkan tarif pajak. Namun demikian pengaruh penurunan tarif ini ternyata tidak selalu meningkatkan tingkat kepatuhan jika tidak diimbangi dengan peningkatan besarnya π.
Apabila X adalah jumlah p enghasilan yang dilaporkan dan Y adalah total penghasilan, maka pada pilihan pertama berlaku X=Y dengan pe nghasilan setelah pajak sebesar (1-t)Y. Jika wajib pajak itu memutuskan untuk tidak melaporkan penghasilannya, maka berlaku X=0 dengan pe nghasilan setelah pajak sebesar Y. Tentunya apabila hal ini diketahui aparat pajak wajib pajak itu akan terkena sanksi sebesar F sehingga penghasilannya menjadi (1-t)Y -F. Titik optimum tercapai pada posisi 0 < X < Y di mana ada sebagian penghasilan yang tidak
dilaporkan. Pada gambar 8, titik ini merupakan persinggungan antara kurva indifferen dengan garis lurus yang menghubungan X = Y dan X = 0. Bagaimana jika tarif pajak naik dari t ke t’? Kenaikan tarif pajak bisa membuat wajib pajak lebih patuh kar ena takut akan tingginya ancaman sanksi yang mungkinditanggung (gambar 9) .[25]Jadi jurus ini akan cocok dipergunakan jika wajib pajaknya takut menanggung risiko, terutama jika F dihitung dari pajak yang seharusnya dibayar, bukan dari pajak yang kurang dibayar. Selain itu yang barangkali harus diperhatikan adalah bahwa terkadang persepsi wajib pajak terhadap pemerintah membawa pengaruh yang signifikan pada tingkat kepatuhan sukarela ( voluntary compliance). Studi yang dilakukan Mohdali di Malaysia menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan .[26] Hal ini nampaknya juga bisa dilihat pada laporan The Guardian dari Swedia. Harian ini menulis bahwa meskipun masyarakat Swedia menanggung beban pajak yang relatif besar – mereka menyebutkan bahwa 48,2% GDP disetor sebagai pajak – namun nampaknya orang Swedia tidak berkeberatan.[27] Hal ini karena warga Swedia yakin bahwa pemerintah akan mengelola uang pajak dengan baik dan uang pajak akan kembali kepada warga dalam bentuk berbagai fasilitas mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai dengan jaminan hari tua. Bahkan tarif pajak penghasilan atas orang pribadi yang l ebih tinggi – pada tahun 2012 top marginal-rate mencapai 50% – dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan untuk badan telah mendorong banyak orang menjadi wirausaha.[28] Kalau ini yang terjadi, maka – sesuai dengan persamaan (3) – untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meninggikan tax ratio, sesuai dengan pola pikir para anggota parlemen. Apakah selalu seperti ini yang terjadi? Bagaimana jika wajib pajak tahu bahwa kantor pajak kemungkinannya kecil melakukan pemeriksaan khusus karena barangkali para auditornya sudah terlalu sibuk mengerjakan pemeriksaan untuk SPT yang lebih bayar? Perhatikan gambar 10.
Gambar 10 Pengaruh kenaikan tarif pajak (2) Jika para auditor di kantor pajak menomorduakan pemeriksaan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak – pemeriksaan khusus misalnya – dan tukar-menukar informasi dengan instansi lain tersendat, maka π menjadi kecil. Kalau pada situasi seperti ini pemerintah memutuskan untuk meningkatkan tarif pajak, maka wajib pajak akan beranggapan bahwa imbalan yang diperoleh dari aktivitasnya – berupa tax saving – malah semakin tinggi. Pada suasana ini, nampaknya peningkatan tarif pajak justru malah meningkatkan ketidakpatuhan.[29] Buat apa taat pajak jika pada kenyataannya orang pajak tidak tahu kalau wajib pajak tidak patuh. Pada gambar 10, hal ini ditunjukkan dengan penurunan titik X ke X’(gambar 10).Studi yang
dilakukan Crane dan Nourzad atas data yang diperoleh dari California Tax Amnesty Programmenyatakan bahwa aktivitas evasion yang dilakukan wajib pajak justru meningkat ketika tarif pajak dinaikkan. Selain itu wajib pajak berpenghasilan yang lebih tinggi cenderung lebih banyak melakukan evasion.[30]Dengan kata lain – jika tax ratio dipahami sebagai tarif efektif pajak – maka keputusan untuk meninggikan tax ratio bisa berujung pada peningkatan ketidakpatuhan yang malah justru dapat menurunkan penerimaan pajak, bukan sebaliknya. Apalagi jika hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan π. Bagaimana dengan di Indonesia? Nampaknya skenario bahwa semakin tinggi tax ratio akan meningkatkan penerimaan pajak relatif sulit terjadi. Hal ini karena bahwa sampai dengan saat ini, kemampuan pemerintah untuk mengembalikan uang pajak ke masyarakat dalam bentuk fasilitas publik yang kualitasnya memadai masih relatif terbatas. Selain itu kelihatannya nilai π di Indonesia juga tidak terlalu besar. Ini misalnya bisa dilihat dari rendahnya aktivitas pemeriksaan di luar pemeriksaan rutin. Ini pula barangkali yang mendorong OECD untuk mengeluarkan rekomendasi guna meningkatkan aktivitas audit untuk meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu maka sebenarnya penentuan tax ratio di Indonesia harus dipertimbangkan dengan cermat. Hal ini karena tax ratio yang terlalu rendah tidak akan mampu menjadi cambuk bagi DJP untuk bekerja keras guna mengumpulkan penerimaan pajak. Namun demikian tax ratio yang dibuat terlalu tinggi di sisi lain justru bisa kontra produktif karena malah bisa meningkatkan aktivitas evasion. Jadi yang menjadi kunci adalah mencari titik ekuiliberium di antara kedua sisi ekstrim ini. VI. Simpulan dan Saran A. Simpulan Dari uraian di atas, bisa ditarik beberapa simpulan, yaitu: 1.
2.
3.
Tax ratio pada hakikatnya selain menjadi ukuran penerimaan pajak, juga menunjukkan beban pajak yang harus ditanggung masyarakat. Semakin tinggi tax ratio, semakin besar pula penerimaan pajak dan dengan demikian, sekain leluasa pemerintah membiayai penerimaannya. Namun di sisi lain, beban pajak yang harus ditanggung masyarakat juga semakin tinggi. Hal ini akan menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tax ratio Indonesia relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tengg ara, negara anggota G-20, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Afrika. Satu-satunya cara untuk meningkatkan tax ratio adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, terutama dengan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Target tax ratio yang tinggi tidak selalu menjamin penerimaan pajak yang tinggi.Tax ratio yang tinggi malah bisa menurunkan penerimaan pajak. Hal ini mungkin terjadi apabila wajib pajak menganggap bahwa kenaikan target penerimaan yang dibebankan ke DJP akan berimbas pada semakin tinggi beban pajak masyarakat. Hal ini akan membuat masyarakat melakukan segala upaya untuk melakukan evasion guna mengurangi beban pajak.
B. Saran juga tidak boleh dibuat terlalu rendah karena hal ini hanya t idak akan membuat DJP berpacu untuk memperbaiki kinerjanya.
