PENGARUH REGULASI TERHADAP PROFESI AKUNTANSI (TERKAIT PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011)
Memb Memblu luda dakn knya ya lulu lulusa san-l n-lul ulus usan an Sarj Sarjan anaa Ekon Ekonom omii
Akun Akunta tans nsii
setia setiap p
tahunnya tahunnya di berbagai berbagai Universitas-U Universitas-Univer niversitas sitas di Indonesia Indonesia tidak lantas berarti menjad menjadika ikan n profes profesii akunta akuntan n publik publik pasti pasti berkem berkemban bang. g. Miris Miris memang memang,, karena karena nyatan nyatanya ya catata catatan n perkem perkemban bangan gan jumlah jumlah Akunta Akuntan n Publik Publik di Indone Indonesia sia tidak tidak menunjukan angka yang lebih baik apabila dibandingkan dengan perkembangan jumlah
akuntan
publik
di
negara-negara
berkembang
lainnya.
Apabila
diba diband ndin ingk gkan an deng dengan an nega negara ra teta tetang ngga ga sepe sepert rtii Malay Malaysia sia (2.4 (2.460 60 oran orang) g) dan dan Singap Singapura ura (15.12 (15.120 0 orang) orang) dan negara negara dengan dengan perkem perkemban bangan gan ekonom ekonomii pesat pesat lainnya seperti India (kurang lebih 16.000 orang pada tahun 2004) dan China (kur (kuran ang g lebi lebih h 88.0 88.000 00 oran orang g pada pada tahu tahun n 2009 2009), ), juml jumlah ah Akun Akunta tan n Publ Publik ik di Indonesia hingga bulan Maret 2011 baru sebanyak 926 orang. Padahal tidak dapat dipungkiri begitu penting peran akuntan publik dalam memberikan informasi yang tepat mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Seperti yang kita ketahui semua bagaimana dampak dari kasus “Enron gate” yang terjadi di AS, terlihat bagaimana sebuah opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik ternyata mempunyai dampak yang besar terhadap jalannya perekonomian. Keba Kebang ngkr krut utan an Enro Enron n
terseb tersebut ut meny menyeb ebab abka kan n
dibu dibuba bark rkan anny nyaa
KAP KAP
Arth Arthur ur
Anderse Andersen, n, yang yang berdir berdirii sejak sejak tahun tahun 1913, 1913, yang yang pada pada akhirn akhirnya ya berimb berimbas as pada pada puluhan ribu karyawannya yang kehilangan pekerjaan, Kesalahan yang diduga disengaja oleh KAP Arthur Andersen, yang mengaudit Laporan Keuangan Enron karna memberikan Opini Wajar, tidak menemukan atau bahkan dengan sengaja menutupi kecurangan penipuan akuntansi yang dilakukan Enron.
Akunta Akuntan n publik publik merupa merupakan kan profesi profesi yang yang muncul muncul dari dari adanya adanya tuntut tuntutan an publik akan adanya mekanisme komunikasi yang independen antara entitas ekonomi dengan para stakeholder terutama yang berkitan dengan akuntabilitas
dari suatu entitas yang bersangkutan. Melihat dari salah satu contoh kasus seperti yang dijabarkan diatas dan jumlah akuntan publik di Indonesia yang hanya berjumlah 926 orang dengan jumlah penduduk sekitar 237 juta jiwa kemudian memancing pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang antara lain mengatur tentang regulator profesi, asosiasi profesi, perizinan, hak dan kewajiban, tanggung jawab, sanksi, dan lain-lain. Sebelumnya di Indonesia belum ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai akuntan publik. Undang-undang terakhir mengenai akuntan adalah UU No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar Akuntan.
Dan adapun latar belakang dan tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah: 1. Melindungi kepentingan publik; 2. Mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan; 3. Memelihara integritas profesi Akuntan Publik; 4. Melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi. 5. Memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi publik, regulator dan profesi Akuntan Publik; 6. Menegaskan keberadaan jasa Akuntan Publik yang telah diakui dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, 7. Mengatur profesi Akuntan Publik dengan peraturan perundang-undangan setingkat Undang-undang merupakan praktek lazim di negara lain. 8. Adanya tuntutan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme Akuntan Publik; 9. Adanya perkembangan lingkungan sosial, seperti teknologi dan liberalisasi perdagangan jasa, yang mempengaruhi profesi Akuntan Publik.
Akuntan publik sebagai profesi yang jasa utamanya atestasi, tak dipungkiri memainkan peran vital dan strategis dalam turut mewujudkan perekonomian nasional yang sehat, efisien dan transparan. Peran strategis ini
dilandasi karena hasil pekerjaan akuntan publik digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ekonomis.
Peranan akuntan publik dimanifestasikan dalam meningkatan kualitas dan kredibilitas informasi atau laporan keuangan suatu entitas. Hal ini menyiratkan akuntan publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini objektif atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, akuntan publik bertanggungjawab pada opini atau pernyataan pendapatnya atas informasi keuangan.
Sebagai salah satu instrumen pendukung kegiatan dunia usaha, kebutuhan akan jasa akuntan publik dengan sendirinya pun semakin meningkat. Kegiatan dunia usaha dengan profesi akuntan publik bagaikan sisi-sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Perubahan perubahan yang terjadi pada dunia usaha secara langsung akan berpengaruh pada dinamika profesi akuntan. Karenanya, akuntan publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik. Publik pun semakin menuntut agar akuntan publik mampu menunjukkan profesionalismenya dengan baik.
Profesionalisme tersebut dicerminkan dengan etika, objektivitas, dan kompetensi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Di sisi lain, persepsi masyarakat terhadap profesi akuntan publik belum menunjukan pemahaman yang sepadan mengenai peran dan tanggungjawab akuntan publik sesungguhnya.
Sebagian
besar
anggota
masyarakat
berpendapat
bahwa
perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah perusahaan yang baik atau sehat secara finansial.
Semangat
berdemokrasi
dan
kurangnya
pemahaman
tersebut
mengharuskan pemerintah sebagai pembina dan pengawas profesi akuntan publik
untuk menyempurnakan pranata hukum bidang jasa akuntan publik. Terlebih undang-undang yang mengatur profesi akuntan publik dirasakan kurang memadai untuk dijadikan pegangan dalam menangani berbagai permasalahan yang timbul. Sementara, kebutuhan dan dinamika di lingkup jasa akuntan publik kian berubah dan berkembang dengan cepat. Berangkat dari pemikiran itu, pemerintah kemudian menginisiasikan Undang-Undang Akuntan Publik (UU AP). Undangundang yang diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat, sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik.
UU AP ini mengatur berbagai hal mendasar terkait profesi Akuntan Publik, yang antara lain: lingkup jasa dan perijinan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), kerjasama KAP dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA), pembinaan dan pengawasan Menteri, serta Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Selanjutnya UU AP juga mengatur hak, kewajiban dan larangan bagi AP dan KAP, pembentukan Komite Pertimbangan Profesi Akuntan Publik, serta sanksi adminstratif dan ketentuan pidana.
Lahirnya UU AP pun disambut positif banyak kalangan, baik masyarakat maupun akuntan publik itu sendiri. Melalui UU AP, masyarakat atau publik tentu akan lebih mendapat jaminan atas jasa yang berkualitas. Kualitas jasa yang dihasilkan dari akuntan publik yang memang memiliki kompetensi mumpuni dan kecakapan integritas. Dari sisi akuntan publik, UU AP juga setidaknya dapat menjawab kebutuhan profesi akan payung hukum yang lebih kuat dan jelas. UU AP diniscayakan dapat menjawab mimpi akuntan publik yang telah lama merindukan payung hukum berupa undang-undang. Regulasi ini nantinya diharapkan dapat menimbulkan kepastian hukum dan aturan main yang lebih jelas.
Selain melahirkan sambutan positif tak urung lahirnya UU AP juga dikritik oleh banyak pihak misalnya mengenai pasal 1 UU akuntan publik pasal 2
yang berbunyi “ standar profesional akuntan publik, yang selanjutnya disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya”. Jelas sudah seperti yang dinyatakan diatas bahwa SPAP merupakan suatu acuan dalam hal menetapkan standar mutu dari seorang akuntan publik, dengan adanya SPAP ini akuntan publik dalam segala tindakannya harus didasari pada ketentuan yang ada didalamnya sehingga dapat mengurangi segala bentuk fraud yang mungkin akan dilakukan oleh mereka yang hanya melihat dari segi keuntungan yang akan mereka dapat tanpa memikirkan dampak dari kesalahan yang mereka buat terhadap lingkungan sosialnya. Berbicara tentang masalah audit berupa jasa audit seperti yang telah dijelaskan di UU, seorang akuntan publik menyediakan jasa berupa jasa asurans yang bertujuan memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan berdasarkan suatu kriteria. Bukan rahasia lagi bahwa data keuangan merupakan rahasia dapur bagi setiap perusahaan, klien tentu sangat mengkhawatirkan laporan mereka “di intip” oleh lawannya. Oleh karena itu biasanya perusahaan besar lebih memberikan kepercayaan audit dalam laporan keuangan mereka menggunakan jasa audit KAP yang terkenal. Beberapa perusahaan besar lebih menjatuhkan pilihannya pada KAP asing yang berpengalaman, karena mereka berpikir bahwa KAP asing memiliki kedibilitas lebih daripada KAP lokal.
Selain itu didalam UU ini juga dijelaskan adanya pengawasan dari menteri keuangan yang mana mencakup pemeriksaan terhadap kertas kerja dan permintaan keterangan untuk memperoleh keyakinan atas kepatuhan dari seorang akuntan publik, KAP dan cabang KAP terhadap UU dan SPAP. Sehingga menteri keuangan secara langsung membawahi segala tindakan yang dilakukan oleh para akuntan publik yang dapat meminimalisir risiko penyelewengan yang dilakukan. Tetapi dilihat dari pasal 6a, yang menyatakan bahwa “..Yang dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1) , diploma IV (D-IV) , atau yang setara.”. Dari penjelasan pasal 6a tersebut berarti untuk menjadi akuntan publik tidak harus
berasal dari sarjana akuntansi. Untuk menjadi akuntan publik lulusan jurusan akuntansi harus bersaing dengan lulusan dari jurusan non akuntansi. Tentu hal ini akan mengancam posisi para lulusan akuntansi, dimana mereka yang selama 4 tahun lebih duduk dibangku kuliah, bergelut dengan dunia akuntansi yang kemudian dapat disamai oleh mereka yang mungkin hanya menganggap akuntansi di ibaratkan sebagai angin lalu saja, karena meskipun bukan dari jurusan akuntansi mereka masih bisa tetap mengikuti pendidikan profesi akuntansi.
Seharusnya pemerintah dapat lebih mengkaji lagi mengenai isi pasal 6 ini sendiri, tetapi seperti yang sebelumnya sudah dijabarkan indonesia sangat memerlukan tenaga akuntan publik. Karena, menurut survei yang dilakukan oleh IAPI, jumlah akuntan publik di indonesia hingga 31 maret 2011 baru 926 dari total jumlah penduduk yang mencapai 237 juta jiwa, masih kalah dengan singapura yang hanya memiliki sekitar lima juta penduduk tetapi memiliki 15.120 orang akuntan publik. Selain itu adanya pertumbuhan jumlah akuntan yang tidak signifikan atau stagnan, hal ini lah yang mendasari pemerintah untuk tidak membatasi setiap orang untuk mengikuti pendidikan profesi akuntan publik
Beberapa ikatan akuntan juga masih merasa keberatan dengan isi dari UU ini, seperti pada pasal 55A, 55B dan 56. Pasal – pasal ini menjelaskan mengenai sanksi yang diterima oleh akuntan publik apabila melakukan pelanggaran. Dalam pasal ini mengkaitkan soal etika dan admisitratif yang seharusnya masuk pada wilayah profesi bukan pada ranah publik. Akuntan publik tidak mungkin secara langsung menjadi pelaku, karena kemungkinannya menjadi pelaku pembantu yaitu yang membantu terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini, IAPI beranggapan mereka bekerja berdasarkan kertas kerja, jadi tidak mungkin mereka akan memalsukan data data mereka sendiri. Selain itu pasal 56 yang menyatakan tentang sanksi yang terkait dengan pihak asosiasi, seandainya seorang akuntan publik melakukan kesalahan, yang non pegawai pun akan terkena imbasnya. Dengan adanya peraturan dan sanksi tersebut, dikhawatirkan akan menghambat perkembangan profesi ini dan menyebabkan semakin berkurangnya minat dari
masyarakat untuk menggeluti profesi ini. Bukankah tujuan awal pemerintah adalah untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya akuntan publik, dengan diperbolehkannya mereka yang bukan lulusan akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntan publik.
Selain itu dalam pasal 28 ayat 1, tentang Independensi akuntan publik, bahwa akuntan publik diharuskan memegang teguh kemandirian dan independen dalam mengaudit berbagai entitas yang ada. Pasal 28 ayat 2, memerinci benturan benturan yang akan terjadi terhadap profesi akuntan publik, seperti kepentingan materi dan juga ikatan keluarga. Beberapa landasan teori seperti yang telah dijelaskan diatas rasanya masih perlu ditelaah dan dikaji ulang untuk dikaitkan dengan tanggung jawab seorang akuntan publik terhadap kehidupan nyata dilingkungan sosial. Karena pada dasarnya profesi akuntan publik sangat rawan terhadap resiko kecurangan-kecurangan.
Memang, mesti diakui pula bahwa munculnya UU AP, yang pada awalnya masih dalam bentuk RUU telah menuai berbagai perbedaan pendapat, juga tidak terlepas dari silang pendapat antara pemerintah dengan sebagian profesi. Asosiasi profesi akuntan publik yang diwadahi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai bahwa sebagian UU AP dikhawatirkan akan menghambat dan mengganggu perkembangan akuntan publik Indonesia. Perbedaan pendapat atas sebagian UU AP tersebut, utamanya menyangkut pemberian sanksi pidana dan pengaturan rotasi klien. Nyatanya, di lingkup profesi memang terdapat dua kubu besar yang berbeda pendapat. Dua kubu itu diwakili oleh akuntan publik yang bekerja sendiri ( single practitioner ) dan
mereka
yang
membentuk
partnership
atau
kemitraan. Single
practitioner misalnya, beranggapan bahwa rotasi klien maupun pemberian sanksi pidana hanya akan “mengubur” profesi. Sementara mereka yang membentuk partnership menjawab hal tersebut sebagai tantangan profesi dan hal yang jamak dilakukan adalah dengan melakukan rotasi klien. Terlebih di banyak negara pun pola rotasi klien sudah jamak dilakukan.
Namun, -terlepas dari kontroversi yang ada mengenai penetapan UU APdi lain pihak harus diakui bahwa profesi akuntan publik mempunyai peranan yang besar untuk mendukung terwujudnya perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan dan guna mendorong terwujudnya profesi akuntan publik yang berkualitas dan dapat bersaing di tingkat global, maka sudah selayaknya profesi akuntan publik didukung dengan peraturan setingkat undang-undang.
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. http://faizzamzami.wordpress.com/ (diakses tanggal 09 Mei 2013 pada pukul 19.26 WIB). http://enomutzz.wordpress.com/2011/11/28/pengembangan-profesi-akuntan publik-di-indonesia/ (diakses tanggal 09 Mei 2013 pada pukul 22.06 WIB). http://www.jtanzilco.com/main/ (diakses tanggal 09 Mei 2013 pada pukul 22.13 WIB).
