1. Perekonomian Indonesia sebagai Ilmu berdiri Sendiri
Pada dasar Perekonomian Indonesia adalah ilmu pengetahuan sosial, ilmu yang menyoroti manusia serta sistem-sistem sosial dan mengorganisasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia, dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan mendasar dan untuk memenuhi keinginan-keinginan yang bersifat bukan materi. Yang ada dalam ilmu ekonomi hanyalah ”kecendrungan”, dan hal h al itu pun terus berubah-ubah dah bervariasi antar wilayah
dan budaya yang satu dengan yang lain, dan pada satu waktu tertentu dibandingkan dengan waktu yang lain. Perekonomian Indonesia langsung berkaitan dengan keseluruhan proses politik, budaya dan ekonomi yang diperlukan untuk mempengaruhi transformasi transformasi struktural dan kelembagaan yang cepat dari seluruh masyarakat demi menghasilkan rentetan kemajuan ekonomi yang benar-benar bermanfaat, dan melalui proses yang efisien, bagi sebagian besar penduduk. Bertolak dari kenyataan tersebut, maka tidak seperti ilmu ekonomi pada umumnya, perekonomian Indonesia dan ekonomi pembangunan pada umumnya menganggap penting mekanisme yang membuat keluarga, daerah, dan seluruh bangsa terperangkap dalam kemiskinan, dan juga strategi yang paling efektif untuk dapat melepaskan diri dari perangkap tersebut. Perekonomian Indonesia seperti ilmu ekonomi pembangunan pada umumnya juga mengakui manfaat peranan pemerintahan yang lebih besar dan berbagai tingkat perumusan atau perencanaan keputusan ekonomi serta pelaksanaannya secara terorganisir demi mengarah kepada transformasi ekonomi yang diinginkan. Keberhasilan transformasi itu sendiri diakui sebagai elemen penting dalam keseluruhan proses dan studi perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia atau pembangununan ekonomi Indonesia harus bersifat selektif, yakni mengombinasikan berbagai konsep dan teori yang relevan dari analisis ilmu ilmu ekonomi tradisional dengan model-model baru dan pendekatan yang multidisipliner dan tajam dari kajian-kajian sejarah da pengalaman pembangunan kontemporer di negaranegara lain. Saat ini ini Perekonomian Indonesia merupakan satu disiplin ilmu yang yang terpisah yang penuh dengan trobosan, penuh dengan berbagai penemuan data dan teori yang baru. Namun tujuan akhir dari mata kuliah perekonomian Indonesia tetap, yakin untuk memungkinkan kita lebih memahami perekonomian kita guna memudahkan upaya perbaikan standar hidup bagi lebih dari dua ratus juta penduduk pend uduk Indonesia. Secara singkat perekonomian Indonesia adalah ekonomi pembangunan khusus untuk wilayah Indonesia yang mempunyai cakupan lebih luas dari ilmu ekonomi tradisional dan ekonomi politik. Di samping cakupan ilmu dalam perekonomian Indonesia juga harus diperhatikan cakupan wilayah dan cakupan waktu.
2. Periodisasi dalam Perekonomian Indonesia
Mengenai cakupan waktu penerapan ekonomi pembangunan di Indonesia, kita dibatasi oleh waktu ketika Belanda masuk keIndonesia, yaitu 1602 meskipun pada waktu
itu tidak seluruh wilayah indonesian sekarang ini yang telah dijajah oleh Pemerintahan Belanda. Oleh karena masalah kurun waktu ini ada baiknya membicarakan periodisasi perekonomian Indonesia sesuai dnegan masa pemerintahan yang sedang berkuasa. be rkuasa. Untuk tujuan tersebit kita membagi menjadi empat periode, yakni:
-
Perekonomian Indonesia pada masa Penjajahan Belanda Perekonomian Indonesia pada Masa Orde Lama Perekonomian Indonesia pada Masa Orde Baru Perekonomian Indonesia pada Masa Setelah Orde Baru
a. Masa Penjajahan Belanda Periode ini dimulai sejak VOC mulai masuk Indonesia sampai diproklamasikannya Republik Indonesia oleh Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Jadi periode yang dicakupnya adalah 1602-1945 (sekitar 350 tahun). Perekonomian pada masa ini, dapat dibayangkan tidak banyak berbeda dengan perekonomian sebelumnya, perekonomian Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Bone. Yogyakarta, Soo dan Kerajaan lainnya di nusantara ini. Juga tidak banyak berbeda dengan perekonomian di Eropa Barat pada umumnya pada waktu itu, satu perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian. Uang yang beredar adalah uang negeri penjajahan Belanda dengan bank b ank sentralnya dipegang oleh bank swasta Belanda dengan nama de Javeshe Bank. Pengaturan sistem devisanya juga mengikuti sistem yang berlaku di Belanda dan di negara-negara Eropa Barat lainnya, yakni atas kekuataan permintaan dan penawaran akan mata uang asing. Uang yang beredar praktis hanya uang kartal (alat pembayaran yang sah), meskipun ada juga sebagian kecil uang giral. Sitem perbankannya lebih mengarah, yakni didirikan bank umum khusus untuk perkebunan, khusus untuk perdagangan besar, khusus untuk rakyat kecil, dan sebagainya. Secara singkat, sistem ekonomi secara keseluruhan sangat mirip dengan sistem ekonomi yang dianut oleh negara-negara Eropa Barat, yakni sistem pasar dengan campur tangan pemerintah yang sangat minimal. b. Masa Orde Lama Pemerintahan Pada tanggal 17 Agustus, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah itu, khususnya tahun-tahum pertama setelah proklamasi, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, ekonomi nasional boleh dikatakan mengalami stagflasi produksi (kegiatan produksi terhenti dengan tingkat inflasi yang tinggi). Semua ini disebabkan oleh karena berbagai macam faktor, yang penting di antaranya adalah penduduk Jepang, Perang Dunia II, perang revolusi, dan manajemen ekonomi makro yang jelek. Dari tahun 1949 hingga 1956 pemerintahan Indonesia menerapkan satu sistem politik yang disebut demokrasi liberal. Setelah itu terjadi transisi ke sistem politik yang disebut “demokrasi terpipin”, yang berlangsung dari tahun 1957 hingga 1965. Dapat dikatakan bahwa Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokratis, yakni pada periode 1949-1956. Akibat terlalu banyaknya partai politik yang ada dan semuanya ingin berkuasa, sering terjadi konflik antar partai sehingga menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian p erekonomian nasional. Selain kondisi politik dalam negeri yang tidak mendukung, buruknya perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama juga disebabkan oleh keterbatasan akan faktor-faktor produksi, seperti orang-orang dengan tingkat kewirausahaan dan kapabilitas manajemen yang tinggi, tenaga kerja dengan pendidikan/ keterampilan yang tinggi, dana, teknologi, dan kemampuan pemerintahan sendiri untuk menyusun rencana dan strategi pembangunan yang baik. Pada akhir September 1965, ketidakstabilan politik di Indonesia mencapai pucaknya dengan terjadinya kudeta yang gagal. Sejak peristiwa berdarah tersebut terjadi satu perubahan politik yang drastis di dalam negeri, yang selanjutnya mengubah sistem ekonomi yang dianut Indonesia pada masa orde
lama, yakni dari prmikiran-pemikiran sosialis ke semi kapitalis. Sebenarnya perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menganut satu sistem yang dilandasi oleh prinsip-prinsip kebersamaan atau koperasi berdasarkan ideologi Pancasila. Akan tetapi, dalam praktek sehari-hari pada masa pemerintahan Orde Baru dan hingga saat ini pola perekonomian nasional cenderung memihak sistem kapitalis, seperti di AS atau negaranegara industri maju lainnya, yang pelaksanaanya tisak baik mengakibatkan munculnya kesenjangan ekonomi di tanah air yang terasa saat ini semaki besar. Perekonomian Periode ekonomi ini dimulai sejak proklamasi kemerdekaan (17 Agustus 1945) sampai dengan jatuhnya Presiden Sukarno pada than 1965. Perekonomian Indonesia pada waktu itu bisa dikatakan sebagai ekonomi perang. Perang tersebut dikenal dengan aksi polisionil pertama dan kedua, yakni kaum penjajah Belanda melancarkan perang mengembalikan daerah jajahannya, sampai akhirnya terjadi penyerahan Kedaulatan Rakyat pada tahun 1949. Setelah itu Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai memperoleh pengakuan internasional. Situasi negeri untuk kemajuan perekonomian pada waktu itu kurang baik, terjadi banyak pertentangan politik, muncul banyak partai, satu kelompok menginginkan negara kesatuan sedangkan kelompok lain menghendaki negara federasi, dan kelompok lainnya lagi menginginkan negara agama. Negara federasi bertahan hanya sampai tahun 1950an, dengan Undang-Undang Dasar 1950. Pada tahun 1962 dikorbankanlah Komando Perjuangan merebut merebut Papua Barat (yang disebut Komando Trikora – Tiga Tiga Tuntutan Rakyat). Kembalinya Papua Barat ke pangkuan NKRI pada tahun 1962 diperoleh pemungutan suara dan wilayah itu diberi nama Ikut Republik Indonesia Anti Nederlands (IRIAN) Jaya. Setelah perjuangan merebut Irian Jaya, muncul permusuhan dengan Malaysia karena Makaysia dituduh sebagai antek-antek neokolonialisme, revolusi kemudian melawan neokolonialisme dan liberalisme gaya baru setelah 1962 sampai 1965. Indonesia akhirnya keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan membentuk perserikatan antar bangsa yang disebut New Emerging Forces (NEFO).
c. Masa Orde Baru Pemerintahan Sejak bulan Maret 1996 Indonesia memasuki pemerintahan Orde baru. Berbeda dengan pemerintahan Orde lama dalam era Orde baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah Orde baru menjalin kembali hubungan dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB dan lembaga-lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa orde baru telah menghasilkan satu proses transformasi transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi ekonomi yang tinggi, tetapi dengan biaya yang sangat mahal dan fundamental ekonomi yang rapuh. Ditandai dengan sektor perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing, termasuk pinjaman, impor, yang mengarah ke parahn ya krisis ekonomi yang dimulai oleh naiknya nilai tukar dolar AS. Menjelang akhir bulan Mei 1998, DPR untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dikuasai/diduduki oleh ribuan mahasiswa/I dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan luar Jakarta. Puncak dari keberhasilan gerakan mahasiswa tersebut di satu pihak dan dari krisis politik di pihak lain adalah pada tanggal 21 Me 199 8, yakni Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh wakilnya B.J. Habibie.
Perekonomian
Tindakan pertama yang diambil oleh pemerintahan orde baru adalah menstabilkan keadaan politik dan ekonomi. Stabilisasi ekonomi dilaksanakan dengan kebijakan, antara lain : - untuk jangka pendek kebutuhan dalam negeri dipenuhi melalui impor sedangkan untuk jangka panjang kebutuhan akan dipenuhi melalui pembangunan yang direncanakan setiap lima tahun. - liberalisasi perdagangan luar negeri dengan memperkenankan swasta untuk turut aktif dalam perdagangan luar negeri dan liberalisasi sistem devisa. Guna mempersiapkan pembangunan ekonomi jangka panjang, pemerintahan orde baru melaksanakan, hal-hal sebagai berikut : - Disektor keuangan negara. Karena pemerintahan orde baru tidak menghendaki anggaran belanja defisit maka dibentuklah IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia) – organisasi negara-negara maju yang memberi bantuan kepada Indonesia. - Tabungan swasta asing (sumber pembiayaan luar negeri). Untuk memobilisasi dana luar negeri diundangkanlah UU Penanaman Modal Asing (UU PMA). - Tabungan domestik swasta. Tabungan ini berasal dari masyarakat umum dan perusahaan, dibuatkanlah UUPMDN (Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri). Dengan persiapan-persiapan tersebut dan persiapan lainnya disusunlah pembangunan ekonomi bertahap melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dimulai pada tahun 1969. Prioritas utama Repelita ditetapkan pada sektor pertanian dengan perhatian utama untuk mencapai swasembada pangan (beras). Sementara masalah perekonomian masih terus mengalami kemerosotan, yang mendorong terjadinya demonstrasi mahasiswa (dan rakyat), yang tidak lagi percaya dengan Suharto sebagai presiden. Harga dolar dalam rupiah membubung tinggi, hingga mencapai Rp.15.000 per dolar. Kebijakan moneter yang konvensional juga telah dilaksanakan, namun tetap saja kurs dolar naik. Pemutusan hubungan kerja makin parah, perbankan makin kelihatan bobroknya, sampai akhirnya pergolakan mahasiswa (rakyat) tidak terbendung lagi dan Suharto jatuh pada tahun 1997. d. Masa Transisi dan Reformasi Pemerintahan Tanggal 23 Mei 1998 Presiden Habibie membentuk kabinet baru, yang merupakan awal dari pemerintahan transisi. Akan tetapi, setahun berlalu masyarakat mulai melihat bahwa sebenarnya pemerintahan baru ini tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Bulan Oktober 1999 dilaksanakan Sidang Umum MPR dan pemilihan presiden dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1999. K.H. Abdulrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur terpilih menjadi Presiden RI keempat dan Megawati Soekarni Putri sebagai wakil presiden. Tanggal 20 Oktober 1999 ini merupakan akhir dari pemerintahan transisi dan awal dari pemerintahan reformasi. Ketidakstabilan politik ini tidak makin surut pada masa pemerintahan Gus Dur, dan digantikan oleh wakilnya Megawati Sukarno Putri, yang menjabat presiden selama 3 tahun, kemudian dalam satu pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004 digantikan oleh Susilo Babang Yodoyono (SBY) dengan wakilnya Jusuf Kala.
Perekonomian Orde setelah jatuhya Presiden Suharto dikenal dengan Orde Reformasi (ekonomi dan politik). Keadaan perekonomian yang hancur seperti ini menyebabkan timbul isu yang mengatakan bahwa Indonesia telah dilanda krisis ekonomi. Tindakan kebijakan untuk menanggulanginya pun tidak cukup hanya kebijakan moneter, melainkan harus dibuatkan kebijakan yang lebih dari itu. Salah satunya adalah dilancarkannya makan gratis di warung
Tegal olehMenteri Sosial dan yang lainnya menyarankan agar pegawai negeri yang memiliki dolar bersedia menyumbangkan dolarnya kepada pemerintahan. 3. Indikator Geografi, Sosial, dan Ekonomi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Ibukota : Jakarta Luas Wilayah : 2.042.034 Km2 Jumlah penduduk : 240.559.900 orang (tahun 2008) Pertumbuhan penduduk per tahun : 1,49 persen (tahun 1990-2000) GNI per kapita : US$ 570 (data tahun 2000) GNP per kapita (PPP) : US$ 2.840 (data tahun 2000) Pertumbuhan PDB : 6,3% (tahun 2007) Sumbangan sektor pertanian/GDP : 13,8% (data tahun 2007) Sumbangan Ekspor bagi GDP : 40,7% (data 1999) Indeks pembangunan manusia : 0,677 menengah (tahun 1999) Utang dalam negeri : 65,0 triliun Rp.(1,5% GDP,2008) GDP,200 8) Utang luar negeri : 29,1 triliun Rp.(0,7% GDP,2008) Subsidi (energi+non) : 208, triliun Rp.(4,9% GDP 2008) Tingkat pengangguran terbuka : 9,1% (tahun 2007) % penduduk miskin (US1/hari) : 16,6% (tahun 2007) 200 7) DSR (Debt Service Ratio) : 19,2% (tahun 2007) Cadangan devisa : 5,7 bulan impor dan pembayaran utang LN
