Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional
Penyelenggaraan SKN dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut: 1. Pene Peneta tapa pan n SKN SKN Untuk memperoleh kepastian hukum yang mengikat semua pihak, SKN perlu ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.
Sosial Sosialisa isasi si dan dan d!ok d!okasi asi SKN SKN perlu disosialisasikan dan diad!okasikan ke seluruh pelaku pembangunan kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan kesehatan untuk memperoleh komitmen dan dukungan dari semua pihak. Sasaran sosialisasi dan ad!okasi SKN adalah semua penentu kebi"akan, baik di pusat maupun daerah, baik di sektor publik maupun di sektor s#asta.
$. %asilitasi %asilitasi Pengembangan Pengembangan Kebi"akan Kebi"akan Kesehatan Kesehatan di &aerah &aerah &alam &alam pemb pemban angun gunan an kese keseha hata tan n di &aer &aerah ah perl perlu u dikem dikemban bangk gkan an kebi" kebi"ak akan an kesehatan, seperti: 'encana Pembangunan (angka Pan"ang &aerah )'P(P-&*, )'P(+-&*, 'enc 'encan anaa
Stra Strattegi egis
Sat Satuan uan
Ker Ker"a
Per Perangk angkat at
&aer &aerah ah
)'en )'ensstra tra
SKP& SKP&**,
yang ang
penyelenggaraannya disesuaikan dengan kondisi, dinamika, dan masalah spesiik daerah dalam dalam kerangk kerangkaa SKN. SKN. Pemeri Pemerinta ntah h Pusat Pusat memas memasili ilitas tasii pengem pengembang bangan an kebi"ak kebi"akan an kesehatan kesehatan di daerah, daerah, memasilit memasilitasi asi pengukuhannya pengukuhannya dalam bentuk peraturan perundangundan undanga gan n daer daerah ah,, sert sertaa memas memasil ilit itas asii sosi sosial alis isas asii dan dan ad!ok ad!okas asii penye penyele lengg nggar araa aan n pembangunan kesehatan di daerah sesuai kebutuhan.
Pelaku Penyelenggara Sistem Kesehatan Nasional
Pelaku penyelenggaraan pembangunan kesehatan adalah: 1. ndi!i ndi!idu, du, keluarga, keluarga, dan masyar masyarakat akat yang melipu meliputi ti tokoh tokoh masyar masyarakat akat,, lembaga lembaga s#adaya s#adaya masyarakat, media massa, organisasi proesi, akademisi, praktisi, serta masyarakat luas term ermasuk asuk
s#a s#asta, sta,
yang ang
berp berper eran an
dala dalam m
ad!o ad!oka kassi,
peng penga# a#as asan an
sosi sosial al,,
dan dan
penyelenggaraan berbagai pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan masing-masing.
2. Pemerintah,
baik
Pemerintah
maupun
Pemerintah
&aerah
berperan
sebagai
penanggung"a#ab, penggerak, pelaksana, dan pembina pembangunan kesehatan dalam lingkup #ilayah ker"a dan ke#enangan masing-masing. Untuk Pemerintah, peranan tersebut ditambah dengan menetapkan kebi"akan, standar, prosedur, dan kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. $. adan /egislati, baik di pusat maupun di daerah, yang berperan melakukan persetu"uan anggaran dan penga#asan terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan, melalui penyusunan produk-produk hukum dan mekanisme kemitraan antara eksekuti dan legislati. 0. adan udikati, termasuk kepolisian, ke"aksaan dan kehakiman berperan menegakan pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan. . Sektor s#asta yang memiliki atau mengembangkan industri kesehatan seperti industri armasi, alat-alat kesehatan, "amu, makanan sehat, asuransi kesehatan, dan industri pada umumnya. ndustri pada umumnya berperan besar dalam memungut iuran dari para peker"a dan menambah iuran yang men"adi ke#a"ibannya. 3. /embaga pendidikan, baik pada tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi, baik milik publik maupun s#asta. Sebagian besar masalah kesehatan berhubungan dengan perilaku dan pemahaman. Pendidikan memegang kunci untuk menyadarkan masyarakat akan berbagai risiko kesehatan dan peran masyarakat dalam meningkatkan dera"at kesehatan masyarakat.
Perkembangan Sistem Kesehatan Nasional
Pertama kali disusun pada tahun 1452 yangdisebut 6Sistem Kesehatan Nasional 1452)disyahkan dengan K7P+7NK7S No.44a8+en.Kes8SK881452*. SKN adalah suatu tatanan yang mencerminkanupaya bangsa indonesia meningkatkan kemampuanmencapai dera"at kesehatan optimal )SKN 1452* Sesuai dengan tuntutan reormasidisempurnakan pada tahun 2990 disebut Sistem Kesehatan Nasional 2990*)disyahkan dengan K7P+7NK7S ' No.1$18+en.Kes8SK882990*. SKN adalah suatu tatanan yang menghimpunberbagai upaya bangsa ndonesia secara terpadudan
saling mendukung guna men"amin tercapainyadera"at kesehatan masyarakat yang setinggitingginya sebagai per#u"udan kese"ahteraan umumseperti dimaksud dalam Pembukaan UU& 140)SKN, 2990* Subsistem Upaya )Pelayanan* Kesehatan tahun 2990 diartikan sebagai tatanan yang menghimpun berbagaiupaya )pelayanan* kesehatan masyarakat)UK+* dan upaya )pelayanan* kesehatanperorangan )UKP* secara terpadu dansaling mendukung guna men"amintercapainya dera"at kesehatan yang setinggi-tingginya )SKN, 2990* Sistem Kesehatan Nasional )SKN* 2994 sebagai penyempurnaan dari SKN sebelumnya merupakan bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh elemen bangsa dalam rangka untuk meningkatkan tercapainya pembangunan kesehatan dalam me#u"udkan dera"at kesehatan yang setinggi-tingginya. Sistem Kesehatan Nasional )SKN* 2994 yang disempurnakan ini diharapkan mampu men"a#ab dan merespon berbagai tantangan pembangunan kesehatan di masa kini maupun di masa yang akan datang. danya SKN yang disempurnakan tersebut men"adi sangat penting kedudukannya mengingat penyelenggaraan pembangunan kesehatan pada saat ini semakin kompleks se"alan dengan kompleksitas perkembangan demokrasi, desentralisasi, dan globalisasi serta tantangan lainnya yang "uga semakin berat, cepat berubah dan, sering tidak menentu.
Proses Penyelenggaraan SKN 1. +enerapkan pendekatan kesisteman yaitu cara berpikir dan bertindak yang logis, sistematis, komprehensi, dan holistik dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan: a. +asukan : subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem S&+ kesehatan, dan subsistem obat dan perbekalan kesehatan. b.
Proses : subsistem upaya kesehatan, subsistem pemberdayaan masyarakat, subsistem mana"emen kesehatan.
c. Keluaran : terselenggaranya pembangunan kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna, bermutu, merata, dan berkeadilan. d. /ingkungan : berbagai keadaan yang menyangkut ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamnaan baik nasional, regional, maupun global yang berdampak terhadap pembangunan kesehatan.
2. Penyelenggaraan SKN memerlukan keterkaitan antar unsur-unsur SKN, yaitu : a. Subsistem pembiayaan kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan ketersediaan pembiayaan kesehatan dengan "umlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, sehingga upaya kesmas maupun perorangan dapat diselenggarakan secara merata, tercapai, ter"angkau, dan bermutu bagi seluruh masyarakat. ersedianya pembiayaan yang memadai "uga akan menun"ang terselenggaranya subsistem S&+ kesehatan, subsistem obat dan perbekalan kesehatan, subsistem pemberdayaan masyarakat, subsistem mana"emen b. Subsistem S&+ kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu dalam "umlah yang mencukupi, terdistribusi secara adil, serta termanaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, sehingga upaya kesehatan dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. ersedianya tenaga kesehatan yang mencukupi dan berkualitas "uga akan menun"ang terselenggaranya subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem obat dan perbekalan kesehatan, subsistem pemberdayaan masyarakat, subsistem mana"emen kesehatan c. Subsistem obat dan perbekalan kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang mencukupi, aman, bermutu, dan bermanaat serta ter"angkau oleh masyarakat, sehingga upaya kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna d.
Subsistem pemberdayaan masyarakat diselenggarakan guna menghasilkan indi!idu, kelompok, dan masyarakat umum yang mampu berperan akti dalam penyelenggaraan upaya kes. e. Subsistem mana"emen kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan ungsi-ungsi adm kesehatan, inormasi kesehatan, P7K kesehatan, dan hukum kesehatan yang memadai dan mampu menun"ang penyelenggaraan upaya kesehatan secara berhasil guna dan berda ya guna.
$. Penyelenggaraan SKN memerlukan penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme )KSS*, baik antar pelaku, antar subsistem SKN, maupun dengan sistem serta subsistem lain di luar SKN.
0. Penyelenggaraan SKN memerlukan komitmen yang tinggi dan dukungan serta ker"asama yang baik dari para pelaku SKN yang ditun"ang oleh tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik )good go!ernance*. . Penyelenggaraan SKN memerlukan adanya kepastian hukum dalam bentuk penetapan berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai. 6.
&ilakukan melalui sikklus perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, serta penga#asan dan pertanggung"a#aban secara sistematis, ber"en"ang dan berkelan"utan.
