Penyelesaian sengketa sengketa dalam hukum bisnis serta pembuktian A. PENDAHULUAN
Semakin maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin di hindari adanya sengketa diantara para pihak-pihak yang terlibat. Secara konvensional penyelesaian sengketa dilakukan secara ligitasi (pengadilan), dimana posisi para pihak berlawanan satu sama lain. Proses ini oleh kalangan bisnis dianggap tidak efektif dan tidak efesien, terlalu formalistic, berbelit-belit, penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama dan biayanya relative mahal. Apalagi putusan
pengadilan
bersifat
win-lose
solution (menang
kalah),
sehingga
dapat
merenggangkan hubungan kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang. Sebagai solusinya, kemudian berkembanglah model penyelesaian sengketa non litigasi, yang dianggap lebih bisa mengakomodir kelemahan-kelemahan model litigasi dan memberikan jalan keluar yang lebih baik. b aik. Proses diluar dilu ar litigasi dipandang lebih menghasilkan kesepakatan yang win-win solution ,
menjamin
kerahasiaan
sengketa
para
pihak,
menghindari
keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik. B. PENGERTIAN SENGKETA BISNIS
Dalam kamus bahasa Indonesia sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi, opo sisi, atau pertentangan pertentan gan antara kelompok kelompo k atau organisasi terhadap satu objek permasalahan. Menurut Winardi, Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu – individu atau kelompok – kelompok kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dngan yang lain. Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Dari pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa Sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atua lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerja sama bisnis. mengingat kegiatan bisnis yang semakin meningkat, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa diantara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan d an masalah masal ah yang melatar belakanginya, terutama karena adanya conflict of 1
interest diantara para pihak. Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Secara rinci sengketa bisnis dapat berupa sengketa sebagai berikut : 1. Sengketa Perniagaan 2. Sengketa Perbankan 3. Sengketa Keuangan 4. Sengketa Penanaman Modal 5. Sengketa Perindustrian 6. Sengketa HKI 7. Sengketa Konsumen 8. Sengketa Kontrak 9. Sengketa Pekerjaan 10. Sengketa Perburuhan 11. Sengketa Perusahaan 12. Sengketa Hak 13. Sengketa Property 14. Sengketa Pembangunan Konstruksi
C. MACAM-MACAM CARA PENYELESAIAN
Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis, yang meningkat dari hari ke hari. Semakin meningkatnya kerjasama bisnis, menyebabkan semakin tinggi pula tingkat sengketa diantara para pihak yang terlibat didalamnya. Penyelesaian sengketa dapat berupa : 1. Litigasi 2. Non Litigasi
LITIGASI
Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Adapun sisi positif menyelesaikan sengketa di jalur pengadilan adalah : a. Hukum yang berlaku adalah sistem hukum Indonesia
2
interest diantara para pihak. Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Secara rinci sengketa bisnis dapat berupa sengketa sebagai berikut : 1. Sengketa Perniagaan 2. Sengketa Perbankan 3. Sengketa Keuangan 4. Sengketa Penanaman Modal 5. Sengketa Perindustrian 6. Sengketa HKI 7. Sengketa Konsumen 8. Sengketa Kontrak 9. Sengketa Pekerjaan 10. Sengketa Perburuhan 11. Sengketa Perusahaan 12. Sengketa Hak 13. Sengketa Property 14. Sengketa Pembangunan Konstruksi
C. MACAM-MACAM CARA PENYELESAIAN
Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis, yang meningkat dari hari ke hari. Semakin meningkatnya kerjasama bisnis, menyebabkan semakin tinggi pula tingkat sengketa diantara para pihak yang terlibat didalamnya. Penyelesaian sengketa dapat berupa : 1. Litigasi 2. Non Litigasi
LITIGASI
Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Adapun sisi positif menyelesaikan sengketa di jalur pengadilan adalah : a. Hukum yang berlaku adalah sistem hukum Indonesia
2
b. Berlangsung di wilayah Republik Indonesia Sedangkan sisi negatifnya adalah : 1
Partner asing belum memberikan kepercayaan kepada efektivitas hukum di Indonesia
2
Proses peradilan memakan waktu yang lama. Karena terbukanya kesempatan untuk mengajukan upaya hukum atas putusan hakim, melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali.
3
Proses dilakukan terbuka untuk umum Mekanisme penyelesaian sengketa dengan jalur pengadilan dilaksanakan di lembaga
penyelesaian sengketa bisnis. Di indonesia ada dua lembaga penyelesaian sengketa bisnis yaitu 1. Pengadilan Umum Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis, mempunyai karakteristik : 1. Prosesnya sangat formal 2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim) 3. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan 4. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (Coercive and binding) 5. Orientasi ke pada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah) 6. Persidangan bersifat terbuka 2. Pengadilan Niaga Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan sengketa HAKI. Pengadilan Niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1. Prosesnya sangat formal 2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim) 3
3. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan 4. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (coercive and binding 5. Orientasi pada fakta hukum (mencari pihak yang salah) 6. Proses persidangan bersifat terbuka 7. Waktu singkat.
NON-LITIGASI
Non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pada masa sekarang ini masyarakat mulai beralih ke metode alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sering dikenal dengan istilah ADR (Alternative Dispute Resolution). Menurut Yahya Harahap dkk, ada faktor-faktor yang menjadi alasan perlunya alternative penyelesaian sengketa (ADR) sebagai berikut : a. Adanya tuntutan dunia bisnis. b. Adanya berbagai kritik yang dilontarkan kepada lembaga peradilan. c. Peradilan pada umumnya tidak responsif. d. Keputusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. e. Kemampuan para hakim bersifat generalis. f. Adanya berbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan. g. Pencegahan terjadinya sengketa akan memperkecil sengketa.
Dasar hukum Alternativ Dispute Resolution/ADR sebagai berikut : 1. Dasar filosofi yaitu pancasila. 2. Reglement op de Burgerlijke Rechvordering (RV) atau pengaturan Arbitrase. 3. Konvensi Washinton/dengan UU No 5/1968. 4. Konvensi New York dan Keppres No : 34/1981. 5. UU No : 14/1970 sekarang UU No : 4/2004. 6. Tahun 1977 didirikan BANI. 7. UU Nomor 30/1999 tentang Arbitrase.
4
Alternatif Penyelesaian Sengketa (termasuk arbitrase) dapat diberi batasan sebagai sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak. Secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independent yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut” (Abdulrasyid, 2002).
Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan ADR ( Alternative Dispute Resolution) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan menyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Dalam UU No. 30 Tahun 1999, dapat kita temui sekurangnya ada lima macam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu 1
Konsultasi
2
Negosiasi.
3
Mediasi.
4
Konsiliasi.
5
Arbitrase.
a. KONSULTASI
Dalam Black’s Law Dictionary yang dikutip oleh Gunawan Widjaja, pada prinsipnya
konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada kliennya untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut (Widjaya, 2001). Peran konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali. Konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.
b. NEGOSIASI
Istilah negosiasi berasal dari bahasa Inggris “Negotiation” yang berarti perundingan, sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut dengan “negosiator”.
5
Pengertian negosiasia secara umum “adalah : suatu upaya penyelesaian sengketa pihak tanpa
melalui proses peradilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif”.
Menurut Alan Fowler menjelaskan bahwa negosiasi terdiri dari beberapa elemen yang merupakan prinsip-prinsip umum, yaitu : 1) Negosiasi melibatkan dua pihak atau lebih. 2) Pihak-pihak itu harus membutuhkan keterlibatan satu sama lain dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama. 3) Pihak-pihak yang bersangkutan setidak-tidaknya pada awalnya menganggap negosiasi sebagai cara yang lebih memuaskan untuk menyelesaikan perbedaan mereka dibandingkan dengan metode lain. 4) Masing-masing pihak harus beranggapan bahwa ada kemungkinan untuk membujuk pihak lain untuk memodifikasi posisi awal mereka. 5) Setiap pihak harus mempunyai harapan akan sebuah hasil akhir yang mereka terima dan suatu konsep tentang seperti apakah hasil akhir itu. 6) Masing-masing pihak harus mempunyai suatu tingkat kuasa atas kemampuan pihak lain untuk bertindak. 7) Proses negosiasi itu sendiri pada dasarnya merupakan salah satu interaksi diantara orang-orang, terutama antar komunikasi lisan yang langsung, walaupun kadang dengan elemen tertulis yang penting.
Ada 2 Model Negosiasi yaitu : 1. Positional
Dalam model positional ada 2 hal yang penting yaitu : a. Hard Negosiator (kompetetitif); Masing-masing pihak berusaha untuk mendapatkan bagian yang terbesar dan memenangkan negosiasi tersebut. b. Soft Negosiator; Selalu memberikan konsesi atau mengikuti kemauan yang diminta pihak lain, karena ia lebih mementingkan hubungan baik dan dinomorsatukan. Model perundingan positional memiliki ciri-ciri berikut ini : •
Dimulai dengan menawarkan sebuah solusi 6
•
Sikap dan perilaku negosiator seperti membagi kue
•
Tujuannya bagaimana memperoleh potongan kue yang terbesar
•
Mereka memposisikan pihak sebagai musuh yang harus dikalahkan bukan sebagai teman untuk menyelesaikan masalah
•
Solusi hanya satu, yakni solusi saya
•
Memberikan konsesi adalah suatu kekalahan
2. Interest Based
Perundingan interest based ini didasarkan pada kepentingan bersama (joint problem solving). Para pihak melihat permasalahan yang ada tidak hanya milik satu orang,
tetapi permasalahan bersama, sehingga dicari bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang ada. Perundingan berdasar kepentingan dimulai dengan: 1. Mengembangkan dan menjaga hubungan 2. Para pihak berusaha mendidik satu dengan yang lain akan kebutuhan mereka 3. Mereka akan selalu mencoba menyelesaikan masalah berdasarkan pada kepentingan atau kebutuhan belah pihak Ciri-Ciri Perundingan Berdasarkan Kepentingan •
Tujuannya adalah win-win
•
Kebutuhan para pihak harus dibahas dalam rangka mencapai tujuan
•
Para negosiator adalah adalah individu yang menyelesaikan masalah secara kooperatif
•
Menjaga pola hubungan positif selama perundingan
•
Mencoba mencari solusi, sehingga didapat penyelesaian yang memuaskan
•
Bagaimana mereka saling menjaga kepercayaan diri dan kepercayaan pihak lain. Kunci negosiasi adalah trust . 7
Tahap-tahap dalam bernegosiasi, ada 3 tahapan antara lain :
1) Tahapan sebelum negosiasi dimulai Dalam tahap sebelum negosiasi dimulai maka berlaku prinsip-prinsip dasar tahap pra negosiasi, prinsip dasar tersebut sebagai berikut : a. Pokok persoalan apa yang cenderung timbul dalam konteks kerja yang umum yang memerlukan negosiasi. b. Siapa yang terlibat dalam negosiasi ? c. Apakah negosiasi itu perlu ? d. Bagaimana kualitas hubungan diantara pihak-pihak itu? 2) Tahap berlangsungnya negosiasi Pada tahap ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh negosiasi, yaitu : a. Menetapkan persoalan. b. Menetapkan posisi awal. c. Argumentasi. d. Menyelidiki kemungkinan. e. Menetapkan proposal. f. Menetapkan dann menanda tangani persetujuan. 3) Tahap setelah negosiasi disimpulkan Pada tahap negosiasi disimpulkan ini, hasil persetujuan tersebut harus ditindak lanjuti, maka para pihak perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut : a. Memasukkan program pelaksanaan kedalam persetujuan itu. b. Adakan tim bersama untuk meninjau pelaksanaan. c. Pastikan informasi dan penjelasan yang memadai.
Faktor-Faktor Negosiasi , menurut garry Goodp aster terdapat beberapa hal yang sangat
mempengaruhi jalannya negosiasi, antara lain : 1
Kekuatan tawar menawar.
2
Pola tawar menawar.
3
Strategi dalam tawar menawar.
8
Dalam negosiasi akan selalu terdapat tawar menawar diantara para pihak, tawar menawar tersebut bersifat relatif yang tergantung pada beberapa hal, yaitu : 1) Bagaimana kebutuhan anda terhadap pihak lain. 2) Bagaimana kebutuhan pihak lain terhadap anda. 3) Bagaimana alternatif kedua belah pihak. 4) Apa persepsi para pihak mengenai kebutuhann serta pilihan-pilihannya.
Strategi dan Taktik Bernegosiasi a. Menurut Garry Goodparter. Agar suatu negosiasi dapat berhasil dengan baik setiap
negosiator harus menggunakan strategi atau taktik bernegosiasi, antara lain : 1) Bersaing (competing). 2) Berkompromi (compromising). 3) Pemecahan masalah (problem solving). b. Menurut James G. Patterson, strategi bernegosiasi ada lima cara antara lain:
1) Withdrawal/Avoidance Yaitu : strategi menghindar atau melarikan diri, strategi ini sangat baik dipergunakan bila : a) Permasalahan tersebut sederhana atau sepele. b) Bila pihak-pihak dalam suatu konflik kurang mampu menawarkan solution. c) Bila potensi kekalahan dalam konflik lebih berat berdasarkan analisis Cost Benefit. d) Bila tidak cukup waktu untuk menyelesaikan konflik. 2) Smoothing/Accommodation Pengikut strategi ini merasa peduli terhadap orang dan mereka mencoba menyelesaikan konflik dengan menjaga agar setiap orang senang. Strategi ini baik digunakan bila : a. Permasalahannya kecil. b. Kerugian yang berhubungan akan diderita oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. 9
c. Ada pengurangan tingkat konflik agar mendapatkan informasi yang lebih banyak. d. Sifat melembut juga berkembang. 3) Compromise, yaakni dimana para pihak mendapatkan hak yang sama untuk mengekspresikan pendapat. Strategi ini sering digunakan untuk mendapatkan solusi. Kompromi ini dapat dilakukan bila a) Kedua belah pihak berkemungkinan mendapatkan keuntungan dalam kompromi tersebut. b) Bila solusi idela tidak diperlukan. c) Bila anda perlu solusi sementara untuk masalah yang komplek. d) Bila kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. 4) Force/Competition. Para pihak hanya melihat konflik sebagai suatu keadaan menang-kalah (win-lose), dimana pihak lawan mereka harus kalah. Strategi ini dapat digunakan bila : a) Anda atau group perlu tindakan atau keputusan segera. b) Semua pihak dalam konflik mengharapkan dan senang dengan penggunaan kekuasaan/kekuatan. c) Semua pihak dalam konflik mengerti dan menerima hubungan kekuasaan diantara mereka. 5) Problem Solving. Strategi ini memberikan dasar pertimbangan bahwa dengan strategi akan dapat dihasilkan keuntungan jika diselesaikan dengan cara terbuka. Strategi ini dapat efektif digunakan oleh para pihak yang tengah menyelesaikan konflik bila : a. Setiap orang dalam konflik terlatih menggunakan metode pemecahan masalah. b. Para pihak memiliki tujuan yang sama. c. Konflik menghasilkan masalah pahaman.
c. MEDIASI
Istilah mediasi berasal dari bahasa Inggris “mediation” artinya adalah penyelesaian
sengketa dengan menengahi. Mediator adalah orang yang menjadi penengah. Pengertian Mediasi Adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau 10
kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dann tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain proses negosiasi pemecahan masalah adalah : proses dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan. Beberapa elemen mediasi antara lain : 1. Penyelesaian sengketa sukarela. 2. Intervensi/bantuan. 3. Pihak ketiga yang tidak berpihak. 4. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsesus. 5. Partisipasi aktif. Keuntungan-keuntungan dari metode penyelesaian melalui mediasi sebagai berikut : 1. Keputusan yang hemat. 2. Penyelesaian secara cepat. 3. Hasil yang memuaskan bagi seluruh pihak. 4. Kesepakatan komprehensif dan customizea. 5. Praktek dan belajar prosedur penyelesaian masalah secara kreatif. 6. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa didengar. 7. Pemberdayaan individu. 8. Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan. 9. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan. 10. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu. Tujuan penyelesaian konflik melalui mediasi adalah sebagai berikut : 1. Untuk menghasilkan suatu rencana/kesepakatan kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa. 2. Untuk mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang mereka buat. 3. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik.
Mediator yang dipilih atau yang ditunjuk akan membantu penyelesaian konflik, seperti : a. Sebagai katalisator (mendorong suasana yang kondusif). 11
b. Sebagai pendidik (memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, dan kendala usaha para pihak). c. Sebagai penerjemah (harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lain). d. Sebagai nara sumber (mendaya gunakan informasi). e. Sebagai penyandang berita jelek (para pihak dapat emosional). f. Sebagai agen realitas (terus terang dijelaskan bahwa sasarannya tidak mungkin dicapai melalui suatu proses perundingan). g. Sebagai kambing hitam (pihak yang dipersalahkan) Selain hal diatas seorang mediator juga berperan sebagai : 1. Pembuka jalur komunikasi. 2. Legitimizer/orang yang berwenang untuk mengesahkan. 3. Fasilitator proses. 4. Nara sumber. 5. Pelatih. 6. Pembahas masalah. 7. Perantara untuk melihat kenyataan. 8. Pemimpin. Dalam menjalankan tugasnya seorang mediator dapat melakukan 2 macam peran, yaitu : 1. Peran lemah/pasif. 2. Peran kuat/aktif. Tipe-Tipe Mediator
1. Mediator hubungan sosial. 2. Mediator autoritatif. 3. Mediator mandiri. Tahap-tahap mediasi, Garis besar pentahapan proses mediasi adalah sebagai berikut :
1. Tahap pertama, pembentukan forum. Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 12
Rapat gabungan.
Pernyataan pembukaan oleh mediator, dalam hal ini yang dilakukan adalah:
mendidik para pihak;
menentukan pokok-pokok aturan main;
membina hubungan dan kepercayaan.
Pernyataan para pihak, dalam hal ini yang dilakukan adalah:
dengar pendapat (hearing );
menyampaikan dan klarifikasi informasi;
cara-cara interaksi.
2. Tahap kedua, saling mengumpulkan dan membagi informasi. Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat terpisah yang bertujuan untuk: a. Mengembangkan informasi selanjutnya; b. Mengetahui lebih dalam keinginan para pihak ; c. Membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya ; d. Mendidik para pihak tentang cara tawar menawar penyelesaian masalah. 3. Tahap ketiga, tawar menawar penyelesaian masalah. Dalam tahap ketiga yang dilakukan mediator mengadakan rapat bersama atau lanjutan rapat terpisah, dengan tujuan untuk: a. Menetapkan agenda. b. Kegiatan pemecahan masalah. c. Menfasilitasi kerja sama. d. Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah. e. Mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan. f. Memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut. g. Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya. 4. Tahap keempat pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: a. Rapat-rapat bersama. b. Melokalisasikan pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah. c. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan. 13
d. Mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak. e. Membantu para pihak untuk memperbandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternatif di luar kontrak. f. Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah. g. Mengusahakan formula pemecahan masalah berdasarkan “win-win solution” dan tidak ada satu pihakpun yang merasa kehilangan muka. h. Membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya. i.
Membantu para pihak untuk mengingat kembali kontraknya.
Taktik Mediator, Dalam memimpin penyelesaian sengketa, seorang mediator harus memiliki
taktik yang dapat membantu penyelesaian konflik, yaitu : a. Taktik menyusun rangka/keputusan. b. Taktik untuk mendapatkan wewenang dan kerja sama. c. Taktik mengendalikan emosi dan menciptakan suasana yang tepat. d. Taktik yang bersifat informatif. e. Taktik pemecahan masalah. f. Taktik menghindarkan rasa malu. g. Taktik pemaksaan.
Teknik-Teknik Mediator, Untuk membantu proses penyelesaian sengketa, seorang mediator
dapat menggunakan beberapa teknik, yaitu : 1. Membangun kepercayaan. 2. Menganalisis konflik. 3. Mengumpulkan informasi. 4. Berbicara secara jelas. 5. Mendengarkan dengan penuh perhatian. 6. Meringkas/merumuskan ulang pembicaraan para pihak. 7. Menyusun aturan perundingan. 8. Mengorganisir pertemuan perundingan. 9. Mengatasi emosi para pihak. 10. Memanfaatkan “Causus/bilik kecil. 11. Mengungkapkan kepentingan yang masih tersembunyi. 14
12. Membujuk salah satu pihak/para pihak “BATNA”. 13. Menyusun kesepakatan.
d. KONSILIASI
Jika mengacu kepada asal kata konsiliasi yaitu “conciliation” dalam bahasa Inggris yang berarti perdamaian dalam bahasa Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya konsiliasi merupakan perdamaian. Konsiliasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak dengan tugas sebagai fasilitator untuk menemukan para pihak agar dapat dilakukan penyelesaian sengketa. Konsiliator dalam menjalankan tugasnya harus mengetahui hak dan kewajiban para pihak, kebiasaan bisnis, sehingga dapat mengarahkan penyelesaian sengeta dengan berpegang kepada prinsip keadilan, kepastian dan objektivitas dari setiap kasus tertentu. Tugas dari konsiliator seperti juga mediator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi diantara pihak sehingga dapat ditemukan solusi oleh para pihak. Pihak konsiliator hanya melakukan tindakan- tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersbut tidak mungkin disampaikan langsung, dan lain-lain. Sementara pihak mediator melakukan lebih jauh dari itu. Namun, keputusan dan persetujuan terhadap keputusan perkara tetap terletak penuh di tangan para pihak yang bersengketa.
e. ARBITRASE
Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin arbitrare yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut “kebijaksanaan“. Dikaitkannya istilah arbitrase dengan
kebijaksanaan seolah – olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memerhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut keliru karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim di pengadilan. Secara umum arbitrase adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih yang imparsial (disebut arbiter) untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat. Dari pengertian itu terdapat tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu : adanya suatu sengketa; kesepakatan untuk menyerahkan ke pihak ketiga; dan putusan final dan mengikat akan dijatuhkan.
15
Menurut Mertokusumo, arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang wasit atau arbiter. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan : “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa“. Dari pengertian Pasal 1 butir 1 tersebut diketahui pula bahwa dasar dari arbitrase adalah perjanjian di antara para pihak sendiri, yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang – undang. Pada tanggal 12 Agustus 1999, telah disahkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999. Undang – Undang ini merupakan perubahan atas pengaturan mengenai arbitrase yang sudah tidak memadai lagi dengan tuntutan perdagangan Internasional. JENIS ARBITRASE, Jenis – jenis arbitrase menurut Rv yaitu :
Arbitrase Ad Hoc (Volunter Arbitrase) Arbitrase Ad Hoc (Volunter Arbitrase); Disebut dengan arbitrase ad hoc atau volunteer arbitrase karena sifat dari arbitrase ini yang tidak permanan atau insidentil. Arbitrase ini keberadaannya hanya untuk memutuskan dan menyelesaikan suatu kasus sengketa tertentu saja. Setelah sengketa selesai diputus, maka keberadaan arbitrase ad hoc inipun lenyap dan berakhir dengan sendirinya. (para) arbiter yang menangani penyelesaian sengketa ini ditentukan dan dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa; demikian pula tata cara pengangkatan (para) arbiter, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa, tenggang waktu penyelesaian sengketa tidak memiliki bentuk yang baku. Hanya saja dapat dijadikan patokan bahwa pemilihan-pemilihan dan penentuan hal – hal tersebut terdahulu tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh undang – undang.
Arbitrase Institusional (Lembaga Arbitrase)
16
Arbitrase Institusional (Lembaga Arbitrase); Arbitrase Institusional ini merupakan suatu lembaga arbitrase yang khusus didirikan untuk menyelesaikan sengketa yang terbit dari kalangan dunia usaha. Hampir pada semua negara – negara maju terdapat lembaga arbitrase ini, yang pada umumnya pendiriannya diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri Negara tersebut. Lembaga arbitrase ini mempunyai aturan main sendiri – sendiri yang telah dibakukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa penunjukan lembaga ini berarti menundukkan diri pada aturan – aturan main dari dan dalam lembaga ini. Untuk jelasnya, hal ini dapat dilihat dari peraturan – peraturan yang berlaku untuk masing – masing lembaga tersebut. Arbitrase Institusional adalah arbitrase yang melembaga yang didirikan dan melekat pada suatu badan (body) atau lembaga (Institution) tertentu. Sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah selesai memutus sengketa, arbitrase institusional tidak berakhir. Pada umumnya, arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional sendiri.
SYARAT – SYARAT ARBITRASE
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif penyelesaian Sengketa adalah sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul atau mungkin timbul antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penyelesaiannya akan ditentukan dengan cara arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan perjanjian tertulis arbitrase harus memuat : a. Masalah yang dipersengketakan b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter; d. Tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan; e. Nama lengkap Sekretaris; f. Jangka waktu penyelesaian sengketa; g. Pernyataan kesediaan dari arbiter, dan 17
h. Pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Apabila perjanjian yang dibuat tidak memuat syarat – syarat seperti yang disebutkan di atas, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam Pasal 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal dengan alasan – alasan sebagai berikut : a. Meninggalkan salah satu pihak; b. Bangkrutnya salah satu pihak; c. Novasi; d. Insolvensi salah satu pihak; e. Pewarisan; f. Berlakunya syarat – syarat hapusnya perikatan pokok g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau h. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.
Dalam hal para pihak sudah memperjanjikan bahwa sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase, maka apabila timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, email atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase tersebut harus memuat dengan jelas; 1
Nama dan alamat
2
Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku
3
Perjanjian atau masalah yang terjadi sengketa;
4
Dasar gugatan dan jumlah yang digugat, apabila ada;
5
cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
6
Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbitrase atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.
MEKANISME ARBITRASE
18
Pada prinsipnya para pihak yang bersengketa bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999, penentuan acara arbitrase ini harus diperjanjikan secara tegas dan tertulis. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Apabila sudah ditentukan lembaga yang dipilih, maka penyelesaian sengketa dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. Dalam perjanjian tersebut harus ada kesepakatan mengebnai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase. Apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, maka arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila. 1) Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu, misalnya karena adanya gugatan antara atau gugatan insidentil di luar pokok sengketa, seperti permohonan jaminan; 2) Sebagai akibat ditetapkan putusan provisional atau putusan sela lainnya, atau 3) Dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan. Sebaliknya apabila para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk baik yang ditunjuk oleh para pihak, atau diperiksa dan diputus menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis tetapi tidak menutup kemungkinan pemeriksaan sengketa dilakukan secara lisan apabila hal ini disetujui oleh para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase. Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase . dalam pemeriksaan sengketa, para pihak yang bersengketa diberi kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing – masing dan para pihak dapat diwakili oleh kuasanya yang dikuasakan dengan kuasa khusus. Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat gugatannya kepada arbiter atau majelis arbitrase. Surat gugatan tersebut harus memuat sekurang – kurangnya :
Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak ; 19
Uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti – bukti ; dalam hal ini salinan perjanjian arbitrase harus juga diajukan sebagai lampiran ;
Isi gugatan yang jelas. Apabila isi gugatan berupa uang, harus disebutkan jumlahnya yang pasti.
Setelah menerima surat gugatan dari pemohon, arbiter atau majelis arbitrase menyampaikan satu salinan gugatan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan gugatan tersebut oleh termohon. Apabila setelah 14 (empat belas) hari, termohon tidak menyampaikan jawabannya, maka termohon akan dipanggil untuk menghadap dimuka sidang arbitrase selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya perintah itu. Kepada termohon akan diperintahkan untuk menyerahkan salinan jawaban kepada pemohon, arbiter atau majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap dimuka sidang arbitrase selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya perintah itu. Apabila selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan dilakukan, termohon masih juga tidak datang kemuka persidangan tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa kehadiran termohon dan gugatan pemohon dikabulkan seluruhnya kecuali apabila gugatan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum. Apabila para pihak datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase akan mengusahakan perdamaian dan apabila usaha perdamaian tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase akan membuat akta perdamaian. akta perdamaian yang dikeluarkan oleh arbiter atau majelis arbitrase, bersifat final dan mengikat para pihak. Sebaliknya apabilla usaha perdamaian yang dilakukan arbiter atau majelis arbitrase tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok sengketa akan dilanjutkan. Kepada para pihak akan diberi kesempatan terakhir untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing – masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka wakyu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Arbiter atau arbitrase juga berhak untuk meminta kepada para pihak guna mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Selama pemeriksaan sengketa, pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila 20
terdapat unsure kepentingan yang terkait dan keturutsertaanya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan. Selama pemeriksaan sengketa atas permohonan satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa tersebut :
Penetapan sita jaminan;
Memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga;
Menjual barang yang mudah rusak. Pemeriksaan atau sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 ( seratus
delapan puluh ) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk, namun dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang,
BIAYA ARBITRASE
Pasal 76 dan Pasal 77 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah mengatur ketentuan biaya arbitrase yang ditentukan oleh arbiter dan pihak yang membayar biaya arbitrase tersebut. Dikatakan bahwa arbiter bertugas menentukan biaya arbitrase yang meliputi biaya – biaya sebagai berikut : honorarium arbiter;
biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter ;
biaya saksi dan / atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa;
biaya administrasi. Beban biaya arbitrase dipikul pihak yang kalah, kecuali dalam hal tuntutan hanya
dikabulkan sebagian, maka beban biaya arbitrase dipikul kepada para pihak secara berimbang.
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN ARBITRASE KELEBIHAN ARBITRASE
Badan arbitrase komersial Internasional ini sekarang menjadi cara penyelesaian sengketa bisnis yang paling disukai. Alasan – alasan para pengusaha menyukai badan ini daripada pengadilan nasional bermacam – macam. Yakni :
umumnya pengadilan nasional kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat penguasa (bisnis), sedangkan arbitrase komersial internasional merupakan pengadilan 21
pengusaha yang eksis untuk menyelesaikan sengketa – sengketa di antara mereka (kalangan bisnis) dan sesuai kebutuhan mereka. Banyak pengadilan negara tidak mempunyai hakim – hakim yang berkompeten atau
yang berspesialisasi hukum komersial internasional, sehingga karena keadaan ini pula mengapa para pihak lebih suka cara arbitrase. Berperkara melalui arbitrase lebih murah. Sebagai contoh, biaya administratif (untuk
pendaftaran) yang di dalam kerangka arbitrase ICSID adalah US$ 100. Biaya untuk arbitrator adalah US$ 650 per hari plus biaya – biaya perjalanan dan biaya hidup lainnya. Berperkara melalui badan arbitrase tidak begitu formal dan lebih fleksibel. Hakim,
dalam hal ini arbitratornya, tidak perlu terikat dengan aturan – aturan proses berperkara seperti halnya yang terjadi pada pengadilan nasional. Karena sifat fleksibilitas dan tidak adanya acara formil – formilan ini nantinya
berpengaruh pula pada para pihak yang bersengketa. Yakni, mereka menjadi tidak terlalu bersitegang di dalam proses penyelesaian perkara. Melalui badan arbitrase, para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk
memilih hakim (arbitrator) yang mereka anggap dapat memenuhi harapan mereka baik dari segi keahlian atau pengetahuannya pada sesuatu bidang tertentu. Faktor kerahasiaan proses berperkara dan keputusan yang dikeluarkan merupakan
alasan utama mengapa badan arbitrase ini menjadi primadona para pengusaha.
Tidak adanya pilihan hukum yang kaku dan tidak ditentukan sebelumnya.
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini tidak harus melulu diselesaikan menurut proses hukum (tertentu saja), tetapi juga dimungkinkan suatu penyelesaian secara kompromi di antara para pihak.
KEKURANGAN ARBITRASE
Meskipun arbitrase menyandang berbagai keuntungan seperti telah dikemukakan di atas, namun di dalam prakteknya pun ternyata arbitrase memiliki kelemahan – kelemahan yakni :
Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan untuk membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua pihak harus sepakat. Padahal untuk dapat mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang memang sulit. 22
Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing. Dewasa ini, di banyak negara masalah tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing ini masih menjadi soal yang sulit.
Dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau keterikatan kepada putusan – putusan arbitrase sebelumnya. Jadi, setiap sengketa yang telah diputus dibuang begitu saja, meski di dalam putusan tersebut mengandung argumentasiargumentasi hukum para ahli – ahli hukum kenamaaan.
Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa hukum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya konsep yang berbeda dengan yang ada di setiap negara. Bagaimanapun juga keputusan arbitrase selalu bergantung kepada bagaimana arbitrator mengeluarkan keputusan yang memuaskan keinginan para pihak.
Menurut Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, SH.,LLM ternyata arbitrase pun dapat berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang tinggi, terutama dalam hal arbitrase luar negeri.
D. PEMBUKTIAN SECARA PERDATA 1. Pembuktian
Masuk kedalam pembahasan pembuktian, sebelumnya harus diketahui bagaimana dan apa yang perlu dibuktikan atau objek dari pembuktian tersebut, didalam pembahasan kali ini, pembuktian dikhususkan pada ranah Hukum Acara Perdata yang dimana ada kaitannya dengan tugas hakim dalam mengkonstatirkan peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak. Kebenaran yang diperoleh dari pembuktian berhubungan langsung dengan keputusan yang adil oleh hakim. Ada hal atau peristiwa yang dikecualikan atau tidak perlu diketahui oleh hakim, diantaranya :
Peristiwanya memang dianggap tidak perlu diketahui oleh atau tidak mungkin diketahui oleh hakim.
Hakim secara ex officio dianggap mengenall peristiwanya, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.
Pengetahuan tentang pengalaman.
23
Seperti yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pembuktian pada umumnya diatur dalam Buku Empat tentang Pembuktian dan Daluarsa pasal 1865 “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunj uk suatu
peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Terdapat juga hal yang perlu dibuktikan diluar yang telah dikecualikan diatas, Membuktikan dalam pembahasan hukum acara dikenal mempunyai arti yuridis. Seperti yang diuraikan Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, membuktikan berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lebih lanjut Sudikno menjelaskan tujuan pembuktian. Bila dalam tujuan pembuktian ilmiah adalah semata-mata untuk mengambil kesimpulan, tujuan pembuktian yuridis adalah untuk mengambil keputusan yang bersifat definitive, yakni keputusan yang pasti, dan tidak meragukan serta mempunyai keputusan hukum. Putusan pengadilan harus objektif sehingga tidak ada pihak yang merasakan terlalu rendah kadar keadilannya dari pihak lainnya. Lebih dalam mengenai Hukum Pembuktian Positif, dalam acara perdata diatur dalam HIR dan Rbg, serta dalam BW buku IV. Yang terantum dalam HIR dan Rbg adalah hokum pembuktian yang materiil maupun formil. Mengenai apa dan siapa yang dibuktikan dan membuktikan maka yang harus dibuktikan adalah peristiwanya, hakim dalam proses perdata haruslah menemukan peristiwanya atau hubungan hukumnya kemudian menerapkan hokum terhadap peristiwa yang tersebut, kaitan antara peristiwa dan hukum yang ada tersebut. Dari peristiwa tersebut yang harus dibuktikan adalah kebenarannya dimana kebenaran itu haruslah kebenaran formil, yang artinya hakim tidak boleh melampaui batas yang diajukan oleh yang berperkara, maka hakim tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi kepada luas daripada pemeriksaan oleh hakim. Pasal 178 ayat 3 HIR (Ps. 189 ayat 3 Rbg.50 ayat 3 Rv) melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau akan meluluskan lebih dari yang dituntut. Yang mencari kebenaran dan menetapkan peristiwa adalah hakim lalu yang wajib membuktikan atau mengajukan alat alat bukti adalah yang berkepentingan didalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak.
24
Sesuai pasal 283 HIR “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu
keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu (KUH Perdata 1865 ; HIR. 163). Selanjutnya mengenai beban pembuktian, kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat yang wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan kebenaran bantahannya. Dalam hal ini ada beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat merupakan pedoman bagi hakim.
Teori Pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (bloot affirmatief ) Teori ini mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Dasar hokum teori ini adalah pendapat bahwa hal hal yang negative tidak mungkin dibuktikan (negativa opn sunt probanda ).
Teori Hukum Subjektif Teori ini menggambarkan suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hokum subjektif atau bertujuan memepertahankan hokum subjektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Teori ini berdasarkan pada pasal 1865 BW “Pasal 1865 Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”
Teori Hukum Objektif Teori ini mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hokum objektif terhadap peristiwa yang diajukan.
Teori Hukum Publik Menurut teori ini mencari kebenaran suatu peristiwa didalam peradilan merupakan kepentingan publik.
Teori Hukum Acara Asas audi et alteram atau juga asas kedudukan proseusuil yang sama daripada para pihak di muka hakim yang merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini.
25
Selanjutnya mengenai alat pembuktian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866, Alat pembuktian meliputi : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Pembahasan mengenai macam alat bukti akan dibahas di poin kedua ditambah pemeriksaan setempat dan saksi ahli. 2. Alat Bukti
Pada bagian ini akan dibicirakan mengenai alat bukti, yang meliputi pengertian jenis dan perkembangannya.
Pengertian Alat Bukti dan Perkembangannya.
Alat bukti ( bewijsmiddel ) memiliki macam-macam bentuk dan juga jenisnya, yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan juga memberikan keterangan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan dari alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan sesuai fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia saat ini adalah masih berpegang pada jenis alat bukti tertentu saja. Para pihak yang terkait dalam persidangan (hakim-tergugat-penggugat) tidak bebas menerima-mengajukan alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukannya secara enumerative apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti, dengan kata lain hukum pembuktian yang berlaku disini masih bersifat tertutup dan terbatas. Namun di beberapa Negara seperti Belanda, telah terjadi perpindahan pola pembuktian yang sekarang telah berubah menjadi hukum pembuktian kea rah system terbuka. Dalam hukum pembuktian di pengadilan tidak lagi ditentukan secara enumerative lagi. Kebenaran tidak saja dapat diperoleh melalui bukti-bukti tertentu saja melainkan dapat pula diperoleh dari alat bukti apapun asal dapat diterima secara hukum kebenarannya dan tidak mertentangan denga kepentingan umum. Artinya alat bukti yang sah dan dibenarkan sebagai alat bukti tidak disebutkan satu persatu. Namun demikian, oleh karena sampai sekarang hukum pembuktian di Indonesia ini belum mengalami pembaharuan seperti yang terjadi di beberapa Negara lainnya, para pihak yang berperkara maupun hakim masih berpegang pada system lama karena sampai sekarang pengadilan belum berani melakukan terobosan menerima alat bukti baru, diluar yang disebutkan Undang-Undang.
Macam-macam Alat Bukti 26
Menurut Sistem HIR, dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang artinya hakim hanya boleh memutuskan perkara melalui alat bukti yang telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang. Alat-alat bukti yang disebutkan oleh undangundang adalah : alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah (ps. 164 HIR, ps. 1866 KUH Perdata). a. Alat bukti tertulis
Alat bukti tertulis yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam alat bukti tertulis diantaranya sebagai berikut. adalah surat ialah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang
Pertama
dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebaagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat sebagai akta dan bukan akta, sedangkan akta sendiri lebih lanjut dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Kedua adalah
akta ialah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat
peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat dibuktikan menjadi akta sebuah surat haruslah ditandatangani.
Akta otentik ialah ‘akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang -undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat’ (ps.
1868 KUH Perdata). Dari penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap - tidak berwenang atau bentuknya cacat maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata : akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik; namun akta yang demikian mempunyai nilai kekuatan sebagai akta dibawah tangan.
Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para
pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Akta dibawah tangan dirumuskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata, yang mana menurut pasal diatas, akata dibawah tangan ialah :
Tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan,
Tidak dibuat atau ditandatangani pihak yang berwenang. 27
Secara khusus ada akta dibawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak.
Akta pengakuan sepihak ialah akta yang bukan termasuk dalam akta dibawah
tangan yang bersifat partai , tetapi merupakan surat pengakuan sepihak dari tergugat. Oleh karena bentuknya adalah akta pengakuan sepihak maka penilaian dan penerapannya tunduk pada ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata. Dengan demikian harus memenuhi syarat :
Seluruh isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penandatangan;
Atau paling tidak, pengakuan tentang jumlah atau objek barang yang disebut didalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan.
Selanjutnya ada penambahan alat bukti tertulis yang sifatnya melengkapi namun membutuhkan bukti otentik atau butuh alat bukti aslinya, diantaranya adalah alat bukti salinan, alat bukti kutipan dan alat bukti fotokopi. Namun kembali ditegaskan kesemuanya alat bukti pelengkap tersebut membutuhkan penunjukan barang aslinya.
b. Alat bukti kesaksian
Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR dan 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh seorang saksi haruslah kejadian yang telah ia alami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah termasuk dalam suatu kesaksian. c. Alat bukti persangkaan
“Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang -undang atau oleh hakim ditarik dari
satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum”, pasal 1915 KUH Perdata. Kata lain dari persangkaan adalah vermoedem yang berarti dugaan atau presumptive.
d. Alat bukti pengakuan 28
Pengakuan (bekentenis confession) diatur dalam HIR pasal 174-176 dan KUH Perdata pasal 1923-1928. Pengakuan merupakan sebuah keterangan sepihak, karenanya tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan pernyataan yang tegas, karena pengakuan secara diam-diam tidaklah member kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, pada hal alat bukti dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa. e. Alat bukti sumpah
Sumpah sebagai alat bukti ialah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang memberi keterangan tersebut takut akan murka Tuhan bilamana ia berbohong. Sumpah tersebut diikrarkan dengan lisan diucapkan di muka hakim dalam persidangan dilaksanakan di hadapan pihak lawan dikarenakan tidak adanya alat bukti lain. f.
Pemeriksaan setempat
Salah satu hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian adalah pemeriksaan setempat, namun secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Sumber formil dari pemeriksaan setempat ini adalah ada pada pasal 153 HIR yang diantaranya memiliki maksud sebagai berikut :
Proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan diruang sidang dapat dipindahkan ke tempat objek yang diperkarakan.
Persidangan ditempat seperti itu bertujuan untuk melihat keadaan objek tersebut ditempat barang itu terletak.
Dan yang melakukannya adalah dapat seorang atau dua orang anggota Majelis yang bersangkutan dibantu oleh seorang panitera.
g. Saksi ahli/Pendapat ahli
Agar maksud pemeriksaan ahli tidak menyimpang dari yang semestinya, perlu dipahami dengan tepat arti dari kata ahli tersebut yang dikaitkan dengan perkara yang bersangkutan. Secara umum pengertian ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus dibidang tertentu. Raymond Emson menyebut, “specialized are as of knowledge”.
Jadi menurut hukum seseorang baru ahli apabila dia :
Memiliki pengetahuan khusus atau spesialisasi 29
Spesialisasi tersebut dapat berupa skill ataupun pengalaman
Sedemikian
rupa
spesialisasinya
menyebabkan
ia
mampu
membantu
menemukan fakta melebihi kemampuan umum orang biasa (ordinary people). Dari pengertian diaatas tidak semua orang dapat diangkat sebagai ahli. Apalagi jika dikaitkan dengan perkara yang sedang diperiksa, spesialisasinya mesti sesuai dengan bidang yang disengketakan.
E. KASUS TPI KRONOLIGIS KASUS SENGKETA SAHAM TPI
Untuk menyelamatkan usahanya, Mbak Tutut minta bantuan Hary Tanoe untuk merestrukturisasi utang-utang TPI. Klausul itu tertuang dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Mbak Tutut (pemlik maoritas TPI) dan Hary Tanoesoedibyo (melalui PT Berkah Karya Bersama). Inti Perjanjiannya adalah Hary Tanoe berjanji akan melunkasi semua hutang Mbak Tutut sesuai dengan yang ada di dalam lampiran. Jika dapat menyelesaikan perjanjian maka berhak melakukan subkripsi terhadap saham baru yang akan dikeluarkan TPI dengan harga dan jumlah yang disepakati oleh para pemegang saham lama untuk kepemilikan saham 75% TPI. 3 JUNI 2003 Pemegang Saham mayoritas Siti Hardiyanti Rukmana memberikan surat kuasa kepada Harry Tanoesoedibjo. 21 JUNI 2003 Berbekar surat kuasa mbak Tutut, Hary Tanoe menggelar RUPS dan mengganti jajaran Direksi TPI.
2004 Mak Tutut meminta kembali pengelolaan TPI karena Hary Tanoe tidak menyelesaikan semua kewajiban yang dijanjikan. Bahkan Hary Tanoe menggunkan dana internal TPI dan pernah mengusulkan untuk menjual tanah milik TPI untuk melunasi pinjaman TPI namun tidak dipenuhi Hary Tanoe. 30
16 MARET 2005 Mbak Tutut menabut surat kuasa dan mengirim surat pembatalan atas perjanjian, Mbak Tutut juga bersedia mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Hary Tanoe dalam rangka melaksanakan kewajibannya. 17 MARET 2005 Pemegang saham mayoritas TPI Mbak Tutut bersdama seluruh pemegang saham yang sah menyelenggarakan RUPSLB untuk mengganti seluruh pngurus PTI yang dientuk Hary Tanoe, namun pendaftaran hasl RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 ditolak oleh Sisminbakum dengan alasan yang tidak masuk akal. (Belakangan diketahui penolakan dilakukan oleh PT SRD perusahaan milik Hary Tanoe yang mengelola instalasi Sisminbakum). 18 MARET 2005 Meskipun bukan pemilik sah dan kuasanya sudah dicabut, namun Hary Tanoe mengadakan RUPSLB. Alam rapat tersebut Hary Tanoe menghilangkan hak saham Mbak Tutut sebesr 75% dan berhasil didaftarkan karena PT SRD perusahaan milik Hary Tanoe yang mengelola instalasi Sisminbakum 2003- 2010 Selama tujuh tahun Mbak Tutut meunutut keadilan dan meminta perlindungan hukum kepada Menkumham, Kejaksaan, Bapepam, bahkan Bareskrim Mabes Polri. Namun adanya Mafia Hukum telah sukses dan berhasil melindungi Hary Tanoe. AWAL TAHUN 2010 Mbak Tutut mengadu kecurangan RUPSLB ke Menkumham Patrialis Akbar. Kemudian Menteri membentuk Tim Khusus untuk menyelelidiki keabsahan penyelenggaraan RUPS Hary Tanoe. Belakangan Tim mengeluarkan rekomendasi bahwa RUPSLB yang digelar Hary Tanoe pada 18 Maret 2005 tidak sah dan penuh kejanggalan. 8 JUNI 2010 Melalui Surat Keputusan Dirjen AHU.2.AH.0304-11A. Menkumham Patrialis Akbar ncabut Surat Keputusan Menkumham No. C-07564.HT.01.04.TH.2005 tertanggal 21 Maret 2005. 31
Imbas dari pencabutan itu adaah surat pengesahan Akta RULBPS TPI yang digelar Hary Tanoe dan tercatat No 16 tanggal 18 Maret 2005 menjadi batal demi hukum. 8 JUNI 2010 Melalui Surat Keputusan Dirjen AHU Kemenkumham kepada Plh Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawaan tentang adanya satu tindakan yang dilakukan oleh Hary Tanoesoedibjo menggunakan fasilitas negara dengan tidak melalui proses persetujuan pejabat yang memiliki kewenangan. Hal ini merupakan tindakan kriminal. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Siti Hardiyanti Rukmana terkait sengketa kepemilikan stasiun televisi TPI yang kini sudah berganti nama jadi MNC TV membuat saham-saham grup MNC yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) berada di zona merah. Kabiro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur menjelaskan MA telah memutus Perkara No. 862 K/Pdt/2013 dengan Pemohon Kasasi: Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dkk melawan Termohon kasasi: PT. Berkah Karya Bersama dkk. Majelis hakim yang terdiri dari Hakim Soltoni Mohdally, Takdir Rakhmadi, I Made Tara telah memutuskan perkara tersebut pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan Amar putusan yang berbunyi:
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.
Membatalkan putusan PT. Jakarta No. 629/Pdt/2011 yang membatalkan putusan PN. No. 10/pdt.g/2010.
Mengadili sendiri : mengabulkan gugatan penggugat (pemohon kasasi) untuk sebagian
Menyatakan para tergugat (termohon kasasi) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Menyatakan sah dan sesuai hukum keputusan RUPS yang tertuang dalam akta
"Ini petikan singkatnya, selebihnya masih dalam proses minutasi, setelah selesai akan dipublish di direktori putusan dan salinan resmi kepada para pihak," kata Ridwan dalam penjelasan lewat pesan teks ke liputan6.com, Kamis (10/10/2013). AWAL MULA KASUS 32
Kasus pengambilialihan TPI sendiri bermula ketika Indosat membeli obligasi convertible yang dikeluarkan TPI masing-masing senilai Rp 10 miliar atau totalnya Rp 150 miliar pada 15 Oktober 1997 dimana akan jatuh tempo pada Oktober 2002. Lalu Harry membeli obligasi tersebut yang dalam perjanjiannya bisa ditukar dengan saham TPI. Pihak Harry kala itu di atas aangin karena bisa memiliki saham TPI jika pihak Tutut tak bisa membayar utang obligasinya. Dalam hitung-hitungan waktu itu, nilai obligasi tersebut setara dengan 75% saham TPI. Harry Tanoe pun sudah menjalankan rencana akuisisi TPI sejak tahun 2003 namun perjalanannya sangat kompleks karena pihak Tutut tak ingin ada pengambilalihan saham. Sampai akhirnya digelar RUPSLB TPI pada 18 Maret 2005 yang tanpa persetujuan Tutut mengubah kepemilikan saham. Setelah ada keputusan ini, bisakah Tutut kembali memiliki TPI? Sepertinya memang tidak mudah karena TPI sendiri sudah berganti nama menjadi MNC TV. Kedua pihak nampaknya akan saling adu strategi untuk mempertahankan haknya dalam TPI yang kini sudah jadi MNC TV itu. PEYELESAIAN / PERMASALAHAN
Untuk perselisihan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), sebenarnya sudah diserahkan ke BANI untuk dicari penyelesaiannya. Malahan, dua pihak yaitu Siti Hardijanti Rukmana alias mbak Tutut, dan PT Berkah Karya Bersama sudah menandatangani ‘investment agreement’ pada tahun 2005.
BANI adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat . Arbitrase berasal dari bahasa latin arbitrare yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu dengan bijaksana di luar pengadilan. Hukum arbitrase di Indonesia tak bisa dilepaskan dari sejarah arbitrase negeri Belanda. Saat pendudukan Belanda di Indonesia, arbitrase dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan di bidang ekspor hasil bumi Indonesia, soal kebakaran dan soal asuransi kecelakaan. Arbitrase di Indonesia berkembang pada tahun 1977 dengan dibentuknya BANI. Sampai kini, BANI telah mengadakan kerjasama dengan Badan Arbitrase lokal di negaranegara sepeti Jepang, Belanda, Korea, Australia , Philipina dan Hong Kong. Kerjasama arbitrase negara-negara itu bersifat mengikat 33
Ruang lingkup arbitrase mencakup sektor perdagangan , industri dan keuangan. Bidang bidang yang ditangani antara lain bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi waralaba dll. Bila satu kasus sudah ditangani Badan Arbitrase, maka pengadilan sudah tidak punya wewenang untuk mengadili sengketa para pihat terkait. Keputusan Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) atas sengketa kepemilikan saham Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) akhir-akhir banyak mendapat sorotan. Tak hanya sorotan tapi juga protes. Kenapa ? Itu tak lain karena MA terlalu tergesa dalam mengambil keputusan. Disamping itu, banyak pihak menuding bahwa dalam menangani proses ini MA tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Badang Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam sengketa kepemilikan saham TPI antara PT Berkah Karya Bersama (BKB) dan Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut Soeharto) sebenarnya masih dalam tahap penanganan BANI. Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum TPI pada tahun 2010 pernah mengemukakan tentang hal itu. Lebih jauh lagi dia mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili. Menurut Hotman Paris, isi perjanjian tersebut menyebutkan setiap perselisihan menyangkut pengalihan 75 persen saham TPI yang berwenang mengadili adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Surat tersebut ditandatangani oleh Tutut.Sehingga, jika MA berani memutuskan kasus TPI dan mengabaikan proses kasus itu di BANI, sama saja mencoreng hukum di Indonesia . Namun, MA lewat nomor perkara 238 PK/PDT/2014 memutuskan menolak PK yang diajukan sebelumnya oleh PT Berkah. Padahal, penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah disepakati para pihak yang bersengketa. Ini yang kemudian dipertanyakan oleh kuasa hukum PT Berkah Karya Bersama, Andi Simangunsong. Merujuk pada ketentuan bahwa pengadilan tidak lagi berwenang mengadili kasus yang sedang ditangani BANI, Andi menilai bahwa putusan MA untuk kasus TPI adalah bentuk kemunduran hukum. Sebenarnya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi dasar PK MA tidak dapat dibenarkan. Menurut pakar hukum Frans Hendrawinata,MA yang memutus perkara tersebut
34
melanggar UU Abitrase. Dia mencurigai ketidakpahaman tiga hakim agung tersebut atau ada pengaruh lain, seperti uang. Keputusan tersebut berdampak ke hal lain dan bisa berakibat fatal. Antara lain mengakibatkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang tidak ramah terhadap investasi, karena tidak mengindahkan Arbitrase Lokal dan Internasional. KESIMPULAN DAN SARAN
Sesuai aturan perundang-undangan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara sengketa antara PT Berkah Karya Bersama dg pihak Siti Hardiyanti Rukmana dalam kasus kepemilikan TPI. Pakar Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Sogar Simamora, mengatakan, dalam kontrak telah disepakati penyelesaian sengketa dilakukan oleh lembaga arbitrase. Dengan kata lain, kewenangan penyelesaian hanya boleh dilakukan Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI). Menurut Guru Besar Hukum Kontrak Fakultas Hukum Unair ini, apabila menyangkut sengketa kontrak atau sengketa perjanjian, maka harus melihat klausul dalam kontraknya terlebih dahulu. Apabila telah diatur dan disepakati permasalahan atau sengketa diselesaikan pada forum arbitrase, maka sengketa ini tak bisa diambil alih oleh Mahkamah Agung (MA). Namun, sebaliknya apabila sengketa disepakati dengan diselesaikan melalui pengadilan negeri, tentu apabila terjadi sengketa yang berwenang menangani dan memutus sengketa adalah pengadilan negeri hingga MA. Kompetensi absolut yang disebut-sebut sebagai kewenangan yang menyebabkan eksepsi PT Berkah Karya Bersama ditolak, merupakan badan peradilan yang berwenang untk mengadili suatu perkara dan dalam kasus ini tergantung bagaimana pengaturan klausul penyelesaian sengketa di dalam kontrak untuk menentukan siapa yang berwenang mengadili perkara tersebut.
35
