PERADILAN DI MASA KERAJAAN NUSANTARA MAKALAH TUGAS SISTEM PERADILAN ISLAM
Faizal Abdoelah
(14410!"#
$%di Sa&'oo
(14410!!#
M%ha))ad Riz*+
(1441040!#
,id&i Il)a )%ha))ad
(1441041#
PR-GRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNI.ERSITAS ISLAM IND-NESIA "01/
Pe&dah%l%a& Penelusuran dan penelitian terhadap Hukum Islam di masa kerajaan agaknya hanya terbatas pada wilayah kesultanan, tidak merambah ke karajaan Hindu-Budha. Proses Islamisasi melalui jalur perdagangan ternyata mempengaruhi cara penduduk asli mengkotak-kotakkan strata. Menurut mereka, kelompok pedagang ini termasuk orang-orang yang beruntung, karena harta kekayaan yang dimiliki. Hal ini tidak lepas dari pengkelasan yang dilakukan oleh agama sebelumnya, yaitu Hindhu.Tentunya aturan kewarisan didasarkan atas Hukum aris Islam dan diakulturasikan dengan Hukum adat setempat. !alu berkembanglah Islam di nusantara ini melalui peran para wali, yang menumpang kapal para saudagar. "khirnya tradisi tahkim, warisan dari #aman "li bin "bi Thalib pun diperkenalkan ke negeri ini, prinsip musyawarah dan $atwa mulai menghiasi corak Hukum "dat, terutama di lingkungan %esultanan. &emenjak %esultanan pertama, Malik "l-&halih ' w. ()*+ M, pola tahkim mulai berkembang menjadi tauliyah, yakni putusan diserahkan pada adhi. Inilah awal mula peradilan Islam di Indonesia terbentuk.
R%)%a& Maalah
(.
Bagaimanakah struktur peradilan Islam di masa %erajaan
).
Bagaimanakah prosedur peradilan di masa kerajaan Islam
/.
Bagaimanakah pengaruh agama Islam dalam dinamika hukum Islam kala itu
Pe)bahaa& Menurut &eminar Masuknya Islam di Indonesia tahun (*0/, diputuskan bahwa Islam masuk ke 1usantara awal abad ke-+ M. &ejak abad ke-(/2(3 M, baru Islam dianggap sebagai kekuatan politik dan menggeser adat setempat secara perlahan dan berkolaborasi dengannya. Periode tauliyah, para hakim-hakim diangkat oleh raja-raja Islam selaku waliyul4amri.
A
Peadila& di Maa Sa)%dea Paai
Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke (/2(3 M yang di mulai di kerajaan &amudera Pasai. Penyiaran Islam ini di bawa oleh para pedagang-pedagang dari Hadramaut dan 5ujarat India dan sebagian kecil dari orang-orang Persia. Perkembangan Islam pada masa ini lebih dominan di daerahdaerah pesisir pantai yang lebih dekat dengan pelabuhan sedangkan di daerah-daerah pedalaman Islam lebih sedikit karena terbatasnya transportasi pada saat itu. %erajaan ini adalah salah satu kerajaan Islam yang menerapkan hukum pidana Islam. Menurut Hamka, dari Pasailah dikembangkan $aham &ya$i4i ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia, bahkan setelah kerajaan Islam Malaka berdiri '(366-(766 M para ahli hukum Islam Malaka datang ke &amudera Pasai untuk meminta kata putus mengenai berbagai masalah hukum yang mereka jumpai dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan pengadilan dan diselenggarakan secara berjenjang. Tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan tingkat kampung yang dipimpin oleh keuchik. Pengadilan itu hanya menangani perkara-perkara ringan sedangkan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding kepada ulee balang 'pengadilan tingkat kedua. &elanjutnya dapat di lakukan banding kepada
&ultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah "gung yang keanggotaannya terdiri atas Malikul "dil, 8rang %aya &ri Paduka Tuan, 8rang %aya 9aja Bandhara, dan :a;ih 'ulama. Pelaksanaan hukum pidana Islam telah dilaksanakan dikerajaan ini, seperti pelaksanaan hukuman rajam untuk Meurah Pupoek, seorang anak raja yang terbukti melakukan
=ika dilihat sepintas, peradilan di &amudera Pasai ini memiliki hierarki seperti peradilan di saat ini, disana ada peradilan tingkat pertama 'keuchik, tingkat kedua 'ulee balang, dan tingkat akhir 'M". Meski tidak sekompleks sekarang ini dimana peradilan mencakup ruang lingkup masing-masing seperti pengadilan militer, pengadilan T>, pengadilan umum, dan pengadilan tinggi. Tetapi peradilan di masa %esultanan &amudera Pasai ini telah menjadi embrio peradilan Islam di Indonesia. $
Peadila& Ila) di Ma'aa)
&aat diperintah oleh &ultan "gung, peradilan 1egara disebut peradilan pradata, yang dipimpin oleh raja. Pradata sendiri berarti pradatan, yaitu tempat yang terpisah dari serambi masjid. Pradata dilaksanakan di pendhopo. Pradata ini mengatur perkara publik dan pri?at. Pradata juga berkembang menjadi peradilan surambi yaitu memasukkan unsur-unsur dari hukum Islam. &urambi dipimpin oleh penghulu dan dibantu oleh alim ulama sebagai anggota majelis 'lihat di buku 8yo &unaryo Mukhlas, dalam @Perkembangan Peradilan IslamA hal ()7. &urambi memberikan ruang penyelesaian perkara "dat =awa. &elain itu juga diberikan ruang untuk para alim ulama dalam memberikan nasehat kepada &ultan. i masa %esultanan Mataram ini telah dikenal istilah perdata dan pidana, jika dibandingkan dengan %esultanan &amudera Pasai, %esultanan Mataram ini jauh lebih spesi$ik dan mampu mengakomodasi hukum adat setempat, yakni adat =awa.
2
Peadila& di Pia&3a&
Priangan, khususnya di %esultanan Cirebon juga memiliki peradilan, yaitu peradilan agama, drigama, dan cilaga yang berkewenangan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Peradilan agama adalah peradilan yang mengusut tuntas perkara agama dengan berdasarkan hukum adat. &ementara peradilan cilaga, adalah peradilan khusus niaga2 dagang. =ika dibandingkan dengan peradilan i masa &amudera Pasai dan Mataram, maka peradilan di Cirebon ini telah sempurna, dilihat dengan adanya peradilan ekonomi yaitu cilaga, dan peradilan agama. Mungkin hal inilah yang menjadi rujukan bagi sarjana hukum dalam merumuskan system peradilan di jaman kini. %etegasan hakim dinilai sebagai posisi sentral dalam menentukan nasib para pihak yang berselisih. Maka sebagai calon hakim, perlu memenuhi persyaratan ketat yang ditentukan dalam panca harma hakim, sebagai berikutD E
%artika, dengan dilambangkan sebagai bintang. "rtinya hakim harus bertakwa kepada Tuhan Fang Maha Gsa. &eorang hakim bertanggung jawab dalam m emutuskan perkara dan kepada
E
Tuhannya. Cakra, dilambangkan sebagai senjata dewa, cakra. "rtinya, hakim harus membasmi
E
ke
E
dalam memutuskan perkara. &ari, dilambangkan sebagai bunga. "rtinya hakim harus dapat dicontoh, baik saat
E
memutuskan perkara ataupun di luar kantor. Tirta, dilambangkan sebagai air. "rtinya, hakim harus bersih dari grati$ikasi.
&istem pengadilan di Cirebon dilaksanakan oleh tujuh orang Menteri yang mewakili tiga &ultan, yaitu &ultan &epuh, &ultan "nom, dan Panembahan Cirebon. &egala acara yang menjadi sidang itu diputuskan menurut >ndang->ndang Mataram, =aya !engkara, %ontra Menawa dan "dilullah. D
Peadila& di $a&'e&
Pengadilan Islam di Banten dipimpin oleh seorang ;adhi sebagai pemutus perkara tunggal. alam hal ini tidak dijelaskan secara gambling bagaimana bentuk peradilan di masa itu, akan tetapi dapat dilihat bahwa peran ;adhi disini sangatlah ?ital dalam memutuskan perkara. Hal ini sama seperti di jaman %hali$ah "bu Bakar dimana hukum diserahkan pada ;adhi tunggal. i banten inilah Islam memang sudah masuk sejak dulu. Meskipun hampir bersamaan memeluk agama Islam dengan Cirebon, tetapi Cirebon masih terikat dengan norma-norma hukum dan adat kebiasaan =awa-kuno. Ini nampak dari perbedaan dalam tata peradilan di kedua kesultanan itu. Pengadilan di Banten disusun menurut pengertian Islam. jika sebelum tahun (066 pernah ada bentukan-bentukan pengadilan yang berdasarkan pada hukum Hindu. 1amun saat &ultan Hasanudin memegang kekuasaan, sudah tidak ada lagi bekas dari hukum hindu. i abad ke-(+ di Banten hanya ada satu macam pengadilan, yaitu yang dipimpin oleh %adhi sebagai hakim seorang diri. 1amun ada satu hukum 2 peraturan yang masih mengingatkan pada pengaruh hukum Hindu, bahwa hukuman mati yang dijatuhkan oleh %adhi, masih memerlukan pengesahan dari 9aja. Maka dapat disimpulkan bahwa meskipun ;adhi adalah pemutus perkara tunggal, tetapi masih ada peran eksekuti$ dari sang raja yaitu berbentuk pengesahan.
E
Peadila& di S%laei (Goa5Tallo#
Tidak banyak sumber yang menyebutkan sejarah peradilan Islam di %erajaan &ulawesi. Mungkin kerajaan 5owwa Tallo dapat menjadi sampel dalam hal menjelaskannya. Melalui jalur sruktural, atau melalui sentuhan politis, Islam masuk dan membangun pranata sosial di wilayah kesultanan. Pada masa &ultan Malikus &aid, dibentuklah parewa &yara4 'pejabat agama sederajat dengan parewa adek 'pejabat adat. Parewa &yara4 ini dipimpin oleh seorang ;adhi. &ecara jalur kultural, Islam memberikan sumbangan pemikiran bahwa pembentukan kampung harus terdapat langgar dan imam.
Maka peran ;adhi disini sangatlah kuat dalam pemutusan perkara dan menduduki posisi penting dalam administrasi kerajaan waktu itu. F
Peadila& di $a&6a (Kali)a&'a& Sela'a
%ehidupan keagamaan diwujudkan dengan adanya mu$ti-mu$ti dan ;adhi-;adhi, ialah hakim serta penasehat kerajaan dalam bidang agama. alam tugas mereka, terutama adalah menangani masalahmasalah berkenaan dengan hukum keluarga dan hukum perkawinan. emikian pula adhi, di samping menangani masalah-masalah hukum pri?at, teristimewa juga menyelesaikan perkara-perkara pidana atau dikenal dengan Had. Tercatat dalam sejarah Banjar, diberlakukannya hukum bunuh terhadap orang Islam yang murtad, hukum potong tangan untuk mencuri, dan mendera siapa saja yang kedapatan melakukan ndang->ndang &ultan "dam. Pada akhirnya kedudukan &ultan di Banjar bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan dalam kerajaan, tetapi lebih jauh diakui sebagai >lul "mri kaum muslimin di seluruh kerajaan.
"rtinya, di kesultanan Banjar sudah diatur bagaimana mengatasi masalah perdata dan pidana. &ehingga dengan adanya agama Islam, maka pengaruh hukum Islam sangatlah besar dalam merumuskan hokum di kesultanan Banjar. &elain kesultanan yang bersi$at toleran terhadap peran Islam, mereka juga sangat terbuka dan mampu beradaptasi dengan baik.
Kei)7%la& da& Pe&%'%7
(.
&truktur Peradilan di kerajaan &amudera Pasai adalah Tingkat pertama dilaksanakan oleh
pengadilan tingkat kampung yang dipimpin oleh keuchik. Pengadilan itu hanya menangani perkara perkara ringan sedangkan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding kepada ulee balang 'pengadilan tingkat kedua. &elanjutnya dapat di lakukan banding kepada &ultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah "gung. &ementara di kerajaan Mataram, strukturnya ialah Pradata ini mengatur perkara publik dan pri?at. Pradata juga berkembang menjadi peradilan surambi yaitu memasukkan unsur-unsur dari hukum Islam. &urambi dipimpin oleh penghulu dan dibantu oleh alim ulama sebagai anggota majelis. ).
%erajaan Cirebon memiliki Peradilan agama, yaitu peradilan yang mengusut tuntas perkara
agama dengan berdasarkan hukum adat dan peradilan cilaga, yaitu peradilan khusus niaga2 dagang . %esultanan Banten, memiliki satu macam pengadilan, yaitu yang dipimpin oleh %adhi sebagai hakim seorang diri. 1amun ada satu hukum 2 peraturan yang masih mengingatkan pada pengaruh hukum Hindu, bahwa hukuman mati yang dijatuhkan oleh %adhi, masih memerlukan pengesahan dari 9aja. /.
%erajaan Banjar, memiliki sistem peradilan yang menangani masalah-masalah berkenaan
dengan hukum keluarga dan hukum perkawinan. emikian pula adhi, di samping menangani masalahmasalah hukum pri?at, teristimewa juga menyelesaikan perkara-perkara pidana, sementara %erajaan 5owwa-Tallo, dibentuk parewa &yara4 'pejabat agama sederajat dengan parewa adek 'pejabat adat. Parewa &yara4 ini dipimpin oleh seorang ;adhi. Prosedur peradilannya sama persis dengan peradilan Islam pada umumnya. 3.
Pengaruh agama dalam sistem peradilan Islam di masa %esultanan adalah sangat kuat,
dengan berbaur bersama hukum adat setempat.
Da8'a 7%'a9a :
(. "bdul Halim, @ Politik Hukum Islam Indonesia.A 'Ciputat PressD )667 hlm. 3 2. Mukhlas, 8yo &unaryo. )6((. @ Perkembangan Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia.A BogorD 5halia Indonesia.