Peran Fungsi Polri Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Guna Mengamankan Pemilu Tahun 2017

Peran Fungsi Polri dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Guna Mengamankan Pemilu Tahun 2017

Oleh!!!!!!!!!!!"" Pendahuluan Pela Pelaks ksan anaa aan n pemi pemili liha han n umum umum 2017 2017 (pes (pesta ta demo demokr kras asii raky rakyat at Indonesia) semakin dekat. KPU dan aparat Kepolisian menjadi salah satu ujung tombak yang seharusnya mengamankan jalannya pemilihan umum. Untuk Untuk itulah itulah setiap setiap ada e!ent e!ent pemili pemilihan han umum umum baik baik se"ara se"ara nasion nasional al maupun pemilihan pemimpin daerah KPU menjalin kerjasama dengan piha pihak k

Kepo Kepolis lisia ian n

untu untuk k

mens mensuk ukse sesk skan an jala jalann nnya ya pemi pemilih lihan an umum umum..

Kerjasama tidak sebatas pada mengamankan jalannya pemilu tetapi juga men"iptakan suasana pemilu yang jujur adil langsung umum bebas dan rahasia. #ema #emang ng bagi bagi Polri Polri send sendir irii adan adanya ya pest pesta a demo demokr kras asii menj menjad adii tantangan yang harus terselesaikan dengan baik lantaran $ungsi utama Polri adalah sebagai aparat pengayom pelindung pelayan masyarakat maupun penegak hukum (sesuai amanat undang%undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian &egara 'epublik Indonesia) untuk men"iptakan kondisi keamanan dalam negeri yang masih dirasakan sangat rumit dan beragam. 'umitnya permasalahan yang harus dihadapi teridenti$ikasi dari mun"ul mun"ulnya nya berbag berbagai ai kon$lik kon$lik antar antar suku suku antar antar daera daerah h maupun maupun isu%is isu%isu u terorisme. ari ari penjab penjabara aran n terseb tersebut ut tujuan tujuan utama utama dari dari tulisa tulisan n ini adalah adalah bagaimana men"iptakan Kamtibmas ditinjau dari berbagai aspek utama yaitu dari aspek internal dan eksternal. ebab upaya untuk men"iptakan kondi kondisi si kamtib kamtibmas mas pada pada hakeka hakekatny tnya a merupa merupakan kan prose proses s yang yang harus harus melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam komunitasnya karena kamtibmas selain merupakan suatu kondisi yang harus di*ujudkan dalam proses pembangunan nasional juga merupakan sosial yang harus dilakukan se"ara berkelanjutan. #andasar $asar Penyusunan Tulisan

1. Undang%undang 'epublik Indonesia &omor. 02 +ahun 2002 tentang Kepolisian &egara 'epublik Indonesia. 2. Undang%undang 'epublik Indonesia &omor. 2, +ahun 2000 tentang Program Pembangunan &asional (P'-P&/) +ahun 2002  200. . Undang%undang 'epublik Indonesia &omor 1 +ahun 2002 tentang Partai% partai Politik. . Undang%undang 'epublik Indonesia &omor. 12 +ahun 200 tentang Pemilihan Umum. ,. Ketetapan #ajelis Permusya*aratan 'akyat 'epublik Indonesia &omor +/P #P'34II32000 tentang Peran +&I dan Polri. Kondisi %nternal dan &ksternal Keamanan 'egara a) Internal Kondisi internal ini sering kali mun"ul lantaran beberapa aspek baik berupa kebijakan dari pemerintah isu%isu politik dan lain sebagainya. isini kondisi internal kemanan negara di bagi dalam lima bentuk diantaranya 5 % 6erbagai kegagalan dalam me*ujudkan otonomi daerah telah menimbulkan berbagai kera*anan di lingkungan hidup nasional maupun lokal. al ini ter"ermin dari mun"ulnya berbagai gejolak permasalahan baru yang memerlukan pengamanan dan perhatian khusus. elain itu maraknya rasa ketidakpuasan masyarakat akan pemimpin (pusat maupun daerah) memberikan kontribusi bagi ter"iptanya kondisi kamtibmas yang ra*an dan kritis yang tidak jarang menimbulkan %

konrban

*arga

masyarakat

yagn

tidak

berdosa. 6erbagai kegagalan dalam strategi taktik dan teknis pengamanan lingkungan serta mun"ulnya berbagai ma"am tindak kekerasan di berbagai daerah oleh institusi dan atau oknum aparat pengamanan telah menimbulkan penilaian negati$ bagi sistem keamanan dan pengamanan negara

%

yang digelar dan diselenggarakan oleh pemerintah saat ini. goisme kelompok dan elit politik yang banyak mun"ul akhir% akhir ini lebih dikonsentrasikan untuk meraih kesuksesar 

dana atau guna men"ari dukungan ataupun memperbanyak  jumlah suara dalam pemilu 2017. Ironisnya hal tersebut belum dipagari dengan rambu%rambu berupa perangkat perundang%undangan yang terbuka jelas dan tegas. -leh karena itu berbagai program pen"erahan dalam rangka meningkatkan dan meredam berbagai aksi%aksi dengan mengerahkan masa atau gerakan dari para elite politik yang bersi$at anarkis harus segera dilakukan se"ara tegas %

pro$esional dan terbuka. #un"ulnya berbagai kebijakan nasional yang dirasakan tidak populer bagi masyarakat telah banyak mengundang reaksi keras yang tidak jarang diman$aatkan oleh berbagai oposan untuk menjatuhkan ke*iba*aan kepemimpinan nasional dan menggulingkan kelangsungan pemerintah yang sah. Kondisi tersebut tidak lain disebabkan oleh kesemra*utan sistem politik dan sistem pemerintahan yang terkonsentrasi pada

%

kepentingan kelompok atau golongan tertentu. 6erbagai institusi yang selama ini diharapkan dapat menjadi penampung dan penyalur aspirasi keluhan masyarakat ternyata belum mampu ber$ungsi dengan baik dan benar. ehingga

kondisi

tersebut

memi"u

masyarakat

untuk

menyalurkan aspirasi dan keluhannya melalui "ara%"ara anarkis atau dengan model pengerahan masa. b) Kondisi eksternal Kondisi ekternal sering kali mun"ul dari adanya perubahan ditataran lingkungan global. al ini dapat diidenti$ikasi dari beberapa hal berikut 5 % Kesepakatan masyarakat internasional dalam me*ujudkan perdagangan bebas telah memun"ulkan berbagai kebijakan di tataran pemerintah dalam negeri. Imbasnya masyarakat yang merasa negaranya atau dirinya kurang siap akan kebijakan tersebut menjadi kha*atir dimana suatu saat negaranya akan dijadikan sebagai pusat eksploitasi oleh negara%negara kaya yang lebih siap segalanya.

%

8a"ana proses pembentukan iklim demokrasi transparansi dan anti% terorisme dalam tataran kehidupan masyarakat internasional telah dimaknai dengan berbagai pengertian. al

tersebut memun"ulkan

gejolak

tersendiri lantaran

adanya proses antisipasi dari mun"ulnya kebijakn tersebut yang dinilai akan mengganggu sistem keamanan &egara Peran

dan

Fungsi

(ecara

Mandiri

Polri

dalam

Menciptakan

Kamtibmas Ketetapan #P' 'I &omor 4II +ahun 2000 menyatakan bah*a 5 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Alat Negara yang  berperan dalam memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan Pengayoman, dan Pelayanan Kepada Masyarakat . isamping itu dalam kehidupan politik Polri dituntut untuk

bersikap netral dan tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. esuai dengan Ketetapan #P' 'I tersebut maupun berdasar  pada Undang%undang 'I &omor 12 +ahun 200 tentang pemilu ditentukan bah*a Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. -leh karena itu keberadaan maupun peran dan $ungsi Polri dalam Pemilu 2017 harus dapat diprioritaskan dan di$okuskan untuk melakukan berbagai peran dan tugasnya sebagai /lat &egara Pembina Keamanan dan Ketertiban

#asyarakat

(6inkamtibmas)

Penegak

ukum

(/parat

9akkum) maupun /parat Pengayom Pelindung dan Pelayan #asyarakat. isamping itu disadari bersama bah*aannya Pemilu 2017 dapat menjadi pesta demokrasi Indonesia dan juga menjadi media guna membangun kemampuan politis menuju Indonesia 6aru (lebih maju se"ara ekonomi dan lebih sejahtera). 6erkaitan dengan hal tersebut maka dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2017 perlu se"ara prioritas dilakukan penataan dan peningkatan kinerja Polri se"ara pro$esional dengan mendasarkan pada kultur maupun tata kehidupan masyarakat Indonesia serta sistem hukum nasional.

Polri sebagai lembaga kepolisian nasional pada hakekatnya mempunyai struktur organisasi yang disusun se"ara berjenjang dari pusat sampai daerah. alam hal ini manajemen otonomi daerah yang mengedepankan aspek desentralisasi pada pelaksanaan peran dan $ungsi Polri pada Pemilu 2017 se"ara $ormal tidak dapat diterapkan karena komando petunjuk maupun *a"ana pelaksanaan peran dan $ungsi Polri di daerah tetap harus menga"u pada pedoman dari berbagai piranti yang dikeluarkan atau ditentukan oleh organisasi Polri di tingkat pusat (#abes Polri). ilain pihak pada pelaksanaan Pemilu 2017 ini nantinya akan terjadi dua bentuk pemilihan yaitu memilih para anggota legislati$ dan memilih presiden dan *akil presiden dalam tenggat *aktu yang hampir  bersamaan. ehingga makna Polri iba*ah &aungan Presiden harus diartikan sebagai pemangku kepentingan pengamanan yang lebih bertanggungja*ab se"ara luas dalam men"iptakan kemanan nasional.

Peran

Fungsi

Polri

dalam

Tugas

Pokok

Mendukung

Operasional dan Kesatuan Keberadaan maupun *ujud dari pelaksanaan peran dan $ungsi Polri dalam proses Pemilu 2017 pada hakekatnya dapat di*ujudkan dalam beberapa bentuk 5 1. Polri sebagai aparat negara yang sekaligus merupakan sub sistem pemerintahan

dituntut

untuk

berperan

dalam

pemeliharaan

kamtibmas menegakkan hukum dan memberikan pengayoman perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat 2. Polri sebagai elemen masyarakat mempunyai hak dan ke*ajiban untuk berkemampuan atau berkekuatan dasar dalam suksesnya pelaksanaan peran dan tugasnya. . Polri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan nasional lantaran Polri sendirin merupakan anak bangsa. Untuk itu Polri dituntut mampu ber*a*asan nusantara dan ber*a"ana demokrasi $ungsinya.

serta

globalisasi

dalam

pelaksanaan

peran

dan

. Polri sebagai *arga negara Indonesia memiliki hak dan ke*ajiban tanggungja*ab menentukan arah kebijakan nasional sesuai aturan dan norma hukum yang diberlakukan baginya. Untuk merealisasikan peran dan $ungsinya Polri dituntut untuk memiliki keahlian dan keterampilan yang ditunjukkan dengan kinerja pro$esional. -leh karena itu !ariabel pro$esionalisme polri harus ditentukan dalam berbagai proses dan le!el manajemen diantaranya 5 a. #embina tata perilaku dalam menjalankan pro$esi Polri dengan sasaran utamanya pada upaya membagun kemampuan bidang pembinaan maupun operasional. b. #e*ujudkan pelaksanaan peran dan tugas Polri se"ara optimal melalui berbagai upaya me*ujudkan !isi dan misi Polri yang telah ditentukan. ". #emelihara dan meningkatkan etos kerja maupun kinerja Polri melalui upaya pengembangan kemampuan yang dilakukan melalui proses pendidikan dan pelatihan. d. #en"ipatakan dan men"ari berbagai terobosan (ino!asi) terbaru untuk menggapai keberhasilan Polri yang dilakukan melalui berma"am upaya serta kesempatan yang dapat diraih. ari !ariabel yang telah ditentukan tersebut kiranya masih harus diukur kembali atau diuji kembali dengan beberapa poin penting pengujian diantaranya : a. Kemampuan dalam memantau situasi dan siklus medan kerjanya. b. Kemampuan untuk berkomunikasi sosial. ". Kemampuan bermitra dengan instansi lain. d. Kemampuan untuk menyiapkan media pendukung lainnya. e. Kemampuan meman$aatkan

dan

dan

sarana

mendayagunakan

ilmupengetahuan dan teknplogi (iptek) serta $. Kemampuan me%manage pelaksanaan kerjanya se"ara e$ekti$ dan e$isien. Tantangan Kesatuan Polri dalam Mengamankan Pemilu 2017 Penyelenggaraan pemilu pada tahun 2017 tentunya memiliki perbedaan dengan pemilu % pemilu sebelumnya. Keadaan ini baik se"ara

langsung maupun tidak langsung juga akan membedakan penerapan strategi

maupun

penyelenggaraan

kemampuan

Polri

yang

harus

didayagunakan demi kepentingan proses pengamanan penyelenggaraan pemilu tahun 2017. Untuk itu dalam proses pengamanan pemilu 2017 ini Polri bertindak sebagai 5 a. b. ". d.

Unsur penga*as dalam proses penyelenggaraan pemilu Pelaksanaan pengamanan di setiap +P%+P Pelaksanaan pengamanan dalam masa kampanye pemilu an sebagai pihak penengah atau penyelesai kon$lik.

ari tugas % tugas Polri yang diembankan dalam pemilu 2017 itulah ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan diantaranya 5 a. #asih adanya daerah di Indonesia yang bermasalah dengan intensitas

kon$lik

mendasar

sehingga

terasa

sulit

menyelesaikan dalam *aktu singkat. b. ampak dari daerah yang berkon$lik seringkali menimbulkan kelompok masyarakat pengungsi. al ini menjadi tugas dan pekerjaan tambahan bagi Polri dalam kaitannya dengan upaya me*ujudkan kelayakan pemilu serta pemenuhan hak sebagai *arga negara dan *arga masyarakat pengungsi dalam perannya sebagai pemilih atau orang yang dipilih dalam pemilu 2017. ". #un"ul berbagai polemik yang "enderung menimbulkan kon$lik kepentingan dari berbagai pihak sehubungan dengan penentuan daerah pemilihan. Ini umumnya berkaitan dengan  jatah perolehan kursi keanggotaan di P'%'I d. Pengerahan kekuatan masa oleh partai%partai politik dalam bentuk satgas % satgas yang dilengkapi atribut % atribut pengamanan yang tidak jarang melampaui ketentuan atau batasan yang diberlakukan baginya. e. Pengorganisasian kelompok preman

sebagai

tenaga

bantuan pengamanan pemili (Pam *akarsa) atau sebagai masa parta yang keadaanya "enderung sulit dikontrol. $. 'endahnya keper"ayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah

KPU

maupun

mensukseskan pemilu 2017.

unsur

keamanan

dalam

g. 'apat%rapat

umum

yang

"enderung

mengedepankan

strategi pengerahan masa saat kampanye merupakan agenda

a"ara

yang

masih

dihalalkan

dalam

proses

kampanye 2017. h. +indakan kepolisian yang dilakukan oleh Polri selain harus menga"u pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku  juga harus memperhatikan kondisi maupun ketentuan yang diberlakukan se"ara khusus dalam penyelenggaraan pemilu 2017. elain kondisi diatas ada pula beberapa hal yang perlu diantisipasi oleh Polri diantaranya 5 a. 6anyaknya tekanan%tekanan politik dari berbagai pihak yang sering melemahkan etos kerja serta kinerja Polri dalam melaksanakan peran dan $ungsinya. b. Kesenjangan hubungan kemitraan antara Polri dengan pers (*arta*an) selama ini sering kali memberikan dampak yang tidak sehat bagi kondisi kinerja Polri. ". 6erbagai ma"am kritikan

dan

ke"aman

serta

bentu

ketidakper"ayaan dari elemen masyarakat terhadap pelaksanaan dan kinerja Polri (adanya penembakan terhadap oknum polisi yang diberitakan

media)

menjadikan

upaya

dalam

membentuk

masyarakat aman tenteram dan damai yang berusaha di"iptakan oleh Polri menjadi sulit diimplementasikan.

Kemampuan dan Kondisi Polri yang )arus $ipersiapkan Untuk menghadapi peran dan tugas Polri dalam penyelenggaraan pemilu 2017

perlu

dilakukan

upanya penyiapan

dan pembinaan

kemampuan Polri. 6erbagai kemampuan yang se"ara selekti$ dan prioritas harus disiapkan antara lain meliputi kemampuan berikut 5 a. esuai keberadaan maupun peran dan tugas Polri yang ditentukan dalam konstitusi negara yaitu Polri harus dapat berperan dan bertugas sebagai pengayom pelindung

pelayan masyarakat dan penegak hukum serta dengan mendasari $ilsa$at tugas kepolisian se"ara umum yaitu 5 $ight "rimes (memerangi tindak kejahatan) lo!e humanities (lebih dekat dan men"intai masyarakat) help delin;uen"e and deny to jail (tidak serta merta memerangi kejahatan dengan memasukkan semua yang bersalah kedalam penjara). b. #enurut Undang%Undang &omor 12 +ahun 200 tentang pemilu telah dinyatakan bah*a batas dan ruang lingkup ke*enangan

Polri

dalam

melaksanakan

peran

dan

$ungsinya. Untuk itu beberapa kemampuan yang perlu dibina diantaranya 5 1. Kemampuan

untuk

dapat

melakukan

dan

menyelenggarakan berma"am $orum kemitraan dan koordinasi dengan berbagi pihak. 2. Kemampuan untuk ikut serta dalam me*ujudkan peningkatan pengetahuan

kesadaran dan

politik

keterampilan

penyelenggaraan pemilu. . Kemampuan untukk membangun

masyarakat dalam dan

proses membina

kemampuan pelaksanaan peran dan $ungsi Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2017 baik dalam proses

pengembangan

kemampuan

personil

material sistem dan metode maupun $asilitas yang dibutuhkan dalam peelaksanaan untuk men"apai keberhasilannya. . Kemampuan untuk melakukan pembinaan "ommunity poi"ing maupun penyelenggaraan operasi%operasi c.

kepolisian guna men"iptakan kondisi yang kondusi$. 6erbagai kemampuan yang dibutuhkan guna melaksanakan peran dan $ungsi Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2017 baik dalam bidang penga*asan penyelenggaraan bidang pengamanan kampanye dan pemungutan suara maupun bidang penegakan hukum dan penyelesaian masalah serta sengketa pada proses penyelenggaraan pemilu 2017.

(aran dan *ekomendasi Tindakan 6erbagai

saran

dan

rekomendasi

tindakan

untuk

dapat

me*ujudkan pelaksanaan peran dan $ungsi Polri se"ara maksimal pada proses penyelenggaraan Pemilu 2017 diantaranya 5 1. Perlu diin!entarisir berbagai sumber%sumber kera*anan dalam setiap tahapan proses pemilu 2017. 2. Perlu disiapkan berbagai sistem dan berma"am

$asilitas

sehingga

dapat

metode

dilakukan

serta proses

komunikasi in$ormasi interaksi sosial koordinasi maupu kerjasama dengan berbagai pihak. . Perlu dihilangkan berbagai ke"anggungan yang di*ariskan dari stigma masa lalu dalam berbagai pelaksanaan peran dan tugas Polri pada penyelenggaraan Pemilu 2017. arapannya

saat

ini

bermasyarakat. . #emprediksi berbagai

Polri

lebih

gangguan

dekat

dan

hambatan

lebih

maupun

kendala yang mungkin bisa menjadi penghalang dalam pelaksanaan peran dan $ungsi Polri dalam pengamanan Pemilu 2017. ,. 'ealisasikan ke*enangan

dalam

melaksanakan

peran

maupun $ungsi Polri dalam proses Pemilu 2017 dengan berdasar pada batasan atau rambu% rambu yang telah ditentukan. <. 6erdayakan se"ara e$ekti$ keseluruhan $ungsi dan institusi serta personil pananggungja*ab dan pelaksana bidang% bidang tugas yang telah distrukturkan dalam organisasi Polri. 7. =iptakan keper"ayaan tinggi dalam diri personil maupun unit%unit kerja dalam institusi Polri. >. Kordinasikan dan jabarkan serta pahami se"ara jelas berbagai pengertian serta makna peran $ungsi maupun ke*enangan yang menjadi

tanggungja*ab

Polri agar 

berbagai risiko yang mungkin timbul dalam pekerjaan Polri dapata dantisipasi se"ara dini (e$ekti$) dan lebih e$isien.