Agen Perubahan II. 1. 1 Pengertian Agen Perubahan
Usaha-usaha pembangunan suatu masyarakat selalu ditandai oleh adanya sejumlah orang yang mempelopori, menggerakkan, dan menyebarluaskan proses perubahan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai agen perubahan. Nama yang diberikan sesuai dengan misi yang ingin dibawa, yakni membuat suatu perubahan yang berarti bagi sekelompok orang. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan, pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agent of change, change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga lembaga-lembaga kemasyarakatan. kemasyarakatan. (Soekanto, 1992:273) 1992:273) Dalam rumusan Havelock (1973), agen perubahan adalah orang yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau suatu inovasi berencana.(Nasution, 1990:37) Pengenalan dan kemudian penerapan hal-hal, gagasan-gagasan, dan ide-ide baru tersebut yang dikenal dengan sebagai inovasi, dilakukan dengan harapan agar kehidupan masyarakat yang bersangkutan akan mengalami kemajuan. Agen perubahan juga selalu menanamkan sikap optimis demi terciptanya perubahan yang diharapkan tadi. Segala sesuatu tidak akan dengan mudahnya dirubah tanpa adanya sikap optimis dan kepercayaan terhadap diri sendiri bahwa dapat melakukan perubahan tersebut. Agen perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Dalam melaksanakannya, melaksanakannya, agen perubahan langsung tersangkut dalam tekanan- tekanan untuk mengadakan perubahan. Bahkan mungkin menyiapkan pula perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial (social engineering) atau sering pula dinamakan perencanaan sosial (social planning) (Soekanto, 1992:273). Suatu usaha perubahan sosial yang berencana tentu ada yang memprakarsainya. Prakarsa itu dimulai sejak menyusun rencana, hingga mempelopori pelaksanaannya. II. 1. 2 Kualifikasi Agen Perubahan
Duncan dan Zaltman dalam Komunikasi Pembangunan:Pengenalan Teori dan Penerapannya mengemukakan kualifikasi dasar agen perubahan, yakni tiga yang utama di antara sekian banyak kompetensi yang mereka miliki. Yaitu: 1) Kualifikasi teknis, kompetensi teknis dalam tugas spesifik dari proyek perubahan yang bersangkutan. Misalnya pengetahuan dan keterampilan pertanian bagi seorang penyuluh pertanian, pengetahuan dan wawasan tentang pemberdayaan perempuan bagi penyuluh/tenaga lapangan yang LSM tempat ia bekerja khusus menangani tentang perempuan. 2) Kemampuan administratif, yaitu persyaratan administratif yang paling dasar dan elementer, yakni kemauan untuk mengalokasikan waktu untuk persoalan-persoalan yang relatif menjelimet (detailed ). ). Maksudnya para agen perubahan merupakan orang yang menyediakan waktu dan tenaga mereka untuk secara sepenuh hati mengurus masyarakat yang dibinanya.(Nasution, 1990:38) 3) Hubungan antarpribadi. Suatu sifat yang paling penting adalah empati, yaitu kemampuan seseorang untuk mengidentifikasikan diri dengan orang lain, berbagi akan perspektif dan perasaan mereka dengan dengan seakan-akan mengalaminya mengalaminya sendiri.
Seorang agen perubahan tidak dengan mudahnya mampu membuat perubahan tanpa menanamkan karakteristik dalam dirinya sendiri agar dapat menjadi panutan atau teladan terhadap sekelompok orang yang menjadi target perubahannya. Seorang agen perubahan yang berhasil, menurut Havelock (1970) memiliki karakteristik seperti berikut (Nasution, 1990:38): 1. Agen perubahan harus memiliki nilai-nilai dan sikap mental (attitudes) sebagai berikut: a) Pertimbangan (concern) utamamya mengenai manfaat dari inovasi bagi pengguna akhir (end user ). b) Pertimbangan utama mengenai manfaat inovasi yang disebarluaskannya bagi masyarakat secara keseluruhan. c) Respek terhadap nilai-nilai yang dianut dengan teguh oleh pihak lain. d) Kepercayaan bahwa perubahan harus menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi yang terbanyak (mayoritas). e) Percaya bahwa masyarakat yang diubah mempunyai suatu kebutuhan, dan juga hak untuk memahami mengapa perubahan dilakukan (rationale) dan hak untuk berpartisipasi dalam memilih di antara alternatif cara dan tujuan perubahan itu sendiri. f) Rasa yang kuat mengenai identitasnya sendiri dan upayanya untuk menolong orang lain. g) Pertimbangan (concern) yang kuat untuk membantu tanpa menyakiti perasaan, untuk membantu dengan resiko yang minimal untuk jangka pendek dan jangka panjang bagi ketenangan masyarakat, baik sebagai keseluruhan, maupun individu tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. h) Respek terhadap institusi-institusi yang ada sebagai pencerminan concern yang sah terhadap batas ruang kehidupan orang, keamanan, dan pengembangan identitas di balik diri masing-masing. 2. Agen perubahan harus mengetahui hal-hal sebagai berikut (Nasution, 1990:39): a) Bahwa individu-individu, kelompok, dan masyarakat merupakan sistem-sistem terbuka yang saling berhubungan (open interrelating systems). b) Bagaimana peranannya yang lain cocok dengan konteks sosial yang lebih luas dari perubahan. c) Konsepsi-konsepsi alternatif mengenai peranannya sekarang dan peranannya yang potensial di masa mendatang. d) Bagaimana orang lain memandang peranannya. e) Lingkup kebutuhan manusia, hubungan-hubungannya dan peringkat prioritas yang mungkin dalam berbagai tahap pada lingkaran kehidupan. 1. f.) Keseluruhan sumber-sumber (resources) dan cara untuk akses ke sana. f) Mengapa orang dan sistem-sistem dapat berubah dan menolak perubahan. g) Pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang agen perubahan dan seorang pengguna sumber-sumber yang efektif. 3. Agen perubahan harus memiliki keterampilan berikut (Nasution, 1990:39-40): a. Bagaimana mengembangkan dan memelihara hubungan proyek perubahan dengan orang lain. b. Bagaimana membawa orang ke suatu konsepsi mengenai kebutuhan dan prioritas mereka dalam hubungan dengan kebutuhan dan prioritas orang lain. c. Bagaimana mengatasi kesalahpahaman dan konflik. d. Bagaimana membina jembatan nilai.
e. Bagaimana menyampaikan kepada orang lain perasaan berdaya untuk melaksanakan pembangunan. f. Bagaimana membina tim kerja sama (collaborative teams) untuk perubahan. g. Bagaimana mengorganisir dan melaksanakan proyek-proyek perubahan yang berhasil. h. Bagaimana menyampaikan kepada orang lain mengenai pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan yang dimilikinya. i. Bagaimana menyadarkan masyarakat akan potensi yang tersedia dari sumber-sumber (resources) mereka sendiri. j. Bagaimana mengembangkan keterbukaan masyarakat untuk menggunakan sumber-sumber, baik yang internal maupun yang eksternal. Agen perubahan akan lebih efektif jika mereka: a) Merangsang berlangsungnya proses-proses pemecahan masalah di kalangan klien. b) Cukup pengetahuan mengenai proses penelitian dan pengembangan yang menghasilkan solusi, sehingga mereka dapat membantu mendorong proses ini agar berfungsi lebih konsisten dengan kebutuhan klien. c) Mampu membina komunikasi dan kolaborasi yang mungkin di antara sistem-sistem klien dan di antara lembaga-lembaga perubahan. d) Mampu menghubungkan klien tertentu dengan suatu jumlah lembaga-lembaga perubahan yang optimal, dan menghubungkan lembaga-lembaga perubahan tertentu dengan suatu jumlah klien yang optimal. e) Bersedia mendengarkan ide-ide baru dengan telinga yang reseptif, tapi kritis konstruktif. f) Mampu mengintrodusir sifat keluwesan ke dalam hubungan antara klien dengan lembaga perubahan.(Nasution, 1990:38) II. 1. 3Peranan Agen Perubahan
Menurut Rogers dan Shoemaker, agen perubahan berfungsi sebagai mata rantai komunikasi antardua (atau lebih) sisitem sosial. Yaitu menghubungkan antara suatu sistem sosial yang mempelopori perubahan tadi dengan sistem sosial masyarakat yang dibinanya dalam usaha perubahan tersebut. Hal itu tercermin dalam peranan utama seorang agen perubahan yaitu(Nasution, 2004:129): 1) Sebagai katalisator, menggerakkan masyarakat untuk mau melakukan perubahan. 2) Sebagai pemberi pemecahan persoalan. 3) Sebagai pembantu proses perubahan: membantu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi, serta member petunjuk mengenai bagaimana a. Mengenali dan merumuskan kebutuhan b. Mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan c. Mendapatkan sumber-sumber yang relevan
d. Memilih atau menciptakan pemecahan masalah e. Menyesuaikan dan merencanakan pentahapan pemecahan masalah. 4) Sebagai penghubung (linker) dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Inti dari peranan agen perubahan dalam proses pembangunan masyarakat, me nurut O’Gorman (1978) adalah (Nasution, 2004:129): 1) mengidentifikasi tujuan, isu, dan permasalahan. 2) yaitu melakukan identifikasi dan pemanfaatan dari : - sumber-sumber - kepemimpinan - organisasi 3) Menetapkan dan menegakkan prioritas, rencana dan pelaksanaan, serta evaluasi yang dilakukan menurut urutan yang teratur agar alternatif yang telah dipilih dapat membawa hasil yang diharapkan. Keseluruhan peran agen perubahan dapat dikelompokkan menjadi peran yang laten dan peran yang manifes. Peran yang manifes adalah yang kelihatan “di permukaan” dalam hubungan antara agen perubahan dengan masyarakatnya, dan merupakan peran yang dengan sadar dipersiapkan sebelumnya. Peran yang manifes ini kelak merupakan bukti yang nyata baik bagi si agen maupun masyarakat. Sedangkan peran yang laten merupakan peran yang timbul dari “arus bawah” yang memberi petunjuk bagi si agen dalam mengambil tindakan-tindakan yang dilakukannya.(Nasution, 2004:130-133)
Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti-korupsi Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Yang tidak kalah penting korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama (common enemy) yang harus kita perangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh.
Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya memberantas korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah mahasiswa, sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif.
A. Gerakan Anti Korupsi Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsipun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah dibuat. Demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan, dimulai dari Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. Hal ini antara lain terlihat dari masih rendahnya angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Berdasarkan UU No.30 tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan - dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan Anti-korupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan Kontra Korupsi yang sifatnya represif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan Antikorupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti- korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan Anti Korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada das arnya korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara tiga faktor utama, yaitu: niat, kesempatan dan kewenangan. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Sedangkan kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan
demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut. Gerakan anti-korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain gerakan anti-korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu (manusia) dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Diyakini bahwa upaya perbaikan sistem (sistem hukum dan kelembagaan serta norma) dan perbaikan perilaku manusia (moral dan kesejahteraan) dapat menghilangkan, atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini. Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti-koruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan anti- korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye atau bentuk-bentuk kegiatan ekstra kurikuler lainnya. Pendidikan anti korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan. Upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang anti-korupsi, menerapkan prinsip-prinsip clean and good governance, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, dan lain-lain. Tentu saja upaya perbaikan sistem ini tidak hanya merupakan tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasiswa. Pengetahuan tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasiswa agar dapat lebih memahami upaya memerangi korupsi.
B. PERAN MAHASISWA Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (agent of change). Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi
kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.
C. KETERLIBATAN MAHASISWA Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu: di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal/nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya.
Daftar Pustaka Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi/Anti Korupsi Jakarta:Kemendikbud Cetakan 1. Desember 2011
Tim Penulis. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.Jakarta: Kemendikbud
