Peran Umat Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani A. Pengertian Masyarakat Madani Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makna utama dari masyarakat Madani adalah masyarakat yang menjadikan nilai-nilai peradaban sebagai ciri utama. Kata madani merupakan penyifatan terhadap kota madinah, yaitu sifat yang ditunjukkan oleh kondisi dan system kehidupan yang berlaku di kota madinah. Kondisi dan system kehidupan out menjadi popular dan dianggap ideal untuk menggambarkan masyarakat yang islami, sekalipun penduduknya terdiri dari berbagai macam keyakinan. Mereka hidup rukun, saling membantu, taat hukum dan menunjukkan kepercayaan penuh terhadap pimpinan. Al-Qur’an menjadi konstitusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang terjadi di antara penduduk Madinah. Allah SWT memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Q.S. Saba’ ayat 15:
Artinya: Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun”
B. Karakteristik Masyarakat Madani Ada beberapa karakteristik masyarakat madani, diantaranya: 1) Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasikan kepada publik. 2) Demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga muwujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan 1
kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain.
Demokratisasi dapat diwujudkan melalui : a) Toleransi, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain. Tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allag sebagai kebebasan manusia. b) Keadilan sosial (social justice), yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsiaonal antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya c) Bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. d) Damai, artinya masing-masing kelompok masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok menghormati pihka lain secara adil. e) Tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. f) Berperadaban tinggi, yaitu masyarakat tersebut memiliki kencintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengtahuan untuk memberikan kemudahan dan meningkat harkat martabat manusia. g) Berakhlak Mulia. h) Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali
Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya : 1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata. 2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. 3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisi moneter. 4. Tingginya angkatan kerja yang belum teserap karena lapangan kerja yang terbatas. 5. Pemutusn Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar. 2
6. Kondisi sosial politik yang belum pasca reformasi.
C. Peran Umat Islam Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani
Dalam sejarah Islam, realisasi keunggulan normatif atau potensial umat Islam terjadi pada masa Abbassiyah. Pada masa itu umat Islam menunjukkan kemajuan di bidang kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, militer, ekonomi, politik dan kemajuan bidang-bidang lainnya. Umat Islam menjadi kelompok umat terdepan dan terunggul. Nama-nama ilmuwan besar dunia lahir pada masa itu, seperti Ibnu Sina, Ubnu Rusyd, Imam al-Ghazali, al-Farabi, dan yang lain. Dalam kontek masyarakat Indonesia, dimana umat Islam adalah mayoritas, peranan umat Islam untuk mewujudkan masyarakat madani sangat menentukan. Kondisi masyarakat Indonesia sangat bergantung pada konstribusi yang diberikanoleh umat Islam. Peranan umat Islam itu dapat direalisasikan melalui jalur hukum,sosial-politik, ekonomi, dan yang lain. Sistem hukum, sosialpolitik, ekonomi danyang lain di Indonesia, memberikan ruang untuk menyalurkan aspirasinya secarakonstruktif bagi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Permasalahan pokok yang masih menjadi kendala saat ini adalah kemampuan dan konsistensi umat Islam Indonesia terhadap karakter dasarnya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui jalur-jalur yang ada. Sekalipun umat Islam secara kuantitatif mayoritas tetapi secara kualitatif masih rendah sehingga perlu pemberdayaan secara sistematis ikap amar ma’ruf nahi munkar. Oleh karena itu dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman pemberdayaan civil society perlu ditekankan, antara lain melalui peranannya: 1. Sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan
pendapatan dan
pendidikan. 2. Sebagai advokasi bagi masyarakat yang “teraniaya”, tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka (masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok buruh yang digaji atau di PHK secara sepihak dan lain-lain). 3. Sebagai kontrol terhadap negara. 4. Menjadi kelompok kepentingan (interest group) atau kelompok penekan (pressure group). 3
5. Masyarakat madani pada dasarnya merupakan suatu ruang yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Dalam ruang lingkup tersebut terdapat sosialisasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun dari sebuah jaringan hubungan di antara assosiasi tersebut, misalnya berupa perjanjian, koperasi, kalangan bisnis, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan bentuk organisasi-organsasi lainnya.
D. Mewujudkan Masyarakat Madani Allah menyatakan bahwa umat islam adalah umat yang terbaik dari semua kelompok umat manusia yang Allah ciptakan. Diantara aspek kebaikan umat islam itu adalah keunggulan kualitas SDMnya dibanding umat non islam. Dalam QS. Ali Imran: 110
Artinya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik” Masyarakat madani sejatinya bukanlah konsep yang ekslusif dan dipandang sebagai dokumen usang. Ia merupakan konsep yang senantiasa hidup dan dapat berkembang dalam setiap ruang dan waktu. Mengingat landasan dan motivasi utama dalam masyarakat madani adalah Alquran. Prinsip terciptanya masyarakat madani bermula sejak hijrahnya Nabi Muhammad Saw. beserta para pengikutnya dari Makah ke Yatsrib. Hal tersebut terlihat dari tujuan hijrah sebagai sebuah refleksi gerakan penyelamatan akidah dan sebuah sikap optimisme dalam mewujudkan cita-cita membentuk yang madaniyyah (beradab). Oleh karena itu dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman maka perlu ditekankan untuk mewujudkan masyarakat madani selain apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, antara lain: 1. Membangkitkan semangat islam melalui pemikiran islamisasi ilmu pengetahuan, islamisasi kelembagaan ekonomi melalui lembaga ekonomi dan perbankan syariah dan lain-lain. 4
2. Kesadaran untuk maju dan selalu bersikap konsisten terhadap moral atau akhlak islami. 3. Menegakkan hukum islam dan ditegakkannya keadilan dengan disertai komitmen yang tinggi. 4. Ketulusan ikatan jiwa, sikap yang yakin kepada adanya tujuan hidup yang lebih tinggi daripada pengalaman hidup sehari-hari di dunia ini 5. Adanya pengawasan sosial. 6. Menegakkan nilai-nilai hubungan sosial yang luhur dan prinsip demokrasi (musyawarah).
5
