Nama :Cerlintya Mowinda NIM :C1A015121
Pengertian Ekonomi publik Istilah ekonomi berasal dari bahasa yunani yang berarti keluarga, rumah tangga dan Nomos berarti Peraturan, aturan, hukum dan secara garis besar diartikan sebagai Peraturan Rumah Tangga atau Manajemen Rumah. stilah ekonomi publik itu sendiri juga bermacam-macam. hal tersebut dilihat dari luasnya wilayah public, sehingga setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda, dari sudut pandang ekonomi itu sendiri ekonomi public diartikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan denngan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik ( masyarakat, pemerintah, negara ) dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik yang terbatas seperti sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ekonomi publik berkaitan dengan membenarkan keberadaan pemerintah dan menjelaskan bagaimana mereka dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi . Dari setiap pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi publik adalah studi tentang isu ekonomi yang terjadi pada sector public(termasuk pemerintahan) dan antar muka dengan sector swasta dalam ekonomi campuran. serta sektor publik ekonomi telah berkaitan dengan studi tentang bagaimana pemerintah dapat menangani kegagalan pasar untuk mencapai hasil yang efisien. Beberapa Landasan Ekonomi Publik, timbulnya disiplin ilmu ekonomi publik didasarkan beberapa landasan pikir sebagai berikut: 1. Masalah kunci dalam perekonomian adalah masalah mikroekonomi, yaitu menyangkut distribusi produksi, dan alokasi konsumsi serta masalah makroekonomi yaitu menyangkut pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, serta pertumbuhan ekonomi. 2. Sistem Perekonomian suatu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi (pemerintah atau bukan) serta bagaimana keputusan ekonomi diambil. Apakah melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga. 3. Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian dewasa ini semakin konvergen (cenderung mendekat satu terhadap yang lain). Secara umum saat ini diakui swasta bahwa harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka sudah sepatutnya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini mampu mengatasinya. 4. Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis yang bersifat sahih. Sedangkan kita tahu bahwa analisis sektor publik terdiri dari empat tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaahan konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik.
Fungsi Ekonomi Publik
Adam smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya memiliki tiga peran : 1. Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan 2. Menyelenggarakan keadilan 3. Menyediakan barang-barang yang tidak di sediakan Menurut pandangan teori ekonomi publik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari tiga fungsi pokok, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Ketiga fungsi tersebut menajadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, namun untuk menuju kepada sistem pemerintahan yang efektif dan efisiens sebagian besar wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat didesentralisasikan kepada pemerintah daerah dan tetap menajdi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, contohnya seperti kebijakan yang mengatur variable ekonomi makro yang menggunakan instrumen kebijakan moneter (pencetakan uang, devaluasi), dan kebijakan fiskal (keseragaman perpajakan). a. Fungsi Alokasi Alokasi adalah suatu kegiatan yang meliputi penyediaan berebagai jasa pemerintah untuk masyarakat dan dengan demikian menyertakan alokasi sumber-sumber daya kedalam produksi daripada jasa-jasa ini dan bukannya ke dalam keluaran sector swasta. Beberapa diantara jasa-jasa ini merupakan melalui barang-barang umum misalnya pertahanan nasional, jasa eksternalitas misalnya pendidikan, jasa disediakan pemerintah untuk menghindar monopoli pribadi dan ongkos mengumpulkan biaya-biaya misalnya jalan-jalan raya. Kegiatan-kegiatan alokasi ini muncul sebagai akibat dari kegagalan mekanisme pasar untuk menyesuaikan produksi berbagai macam barang-barang pada kesukaankesukaan masyarakat, dipandang dalam pengertian tujuan untuk mencapai penghasilan riil perkapita yang maksimal. Bertolak pada pola pembagian pendapatan, maka penyesuaian optimal dalam perekonomian pasar hanya dapat dicapai dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Tidak adanya pengaruh-pengaruh luar pada produksi dan konsumsi yakni bahwa dalam pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi dan dalam pemakaian barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, tidak ada saling pengaruh antara para produsen dan para konsumen. 2. Harga-harga barang Harga-harga barang pada tingkat yang mencerminkan biaya riil dari produksi secara relatif. Maka harga-harga adalah sama dengan biaya marginl dan harga-harga factor produksi merupakan persamaan dri persediaan dan permintaan akan factor produksi itu. Syarat-syarat ini akan tercapai dengan persaingan murni di dalam semua pasar faktor produksi maupun barang-barang dengan penggunaan penuh dari sumber-sumber ekonomi dan dengan adanya kegiatan-kegiatan penyesuaian yang sejalan dengan assumsi maksimalisasi yang dikehendaki oleh pemilik pemilik factor produksi, perusahaanperusahaan dan rumah tangga-rumah tangga. Dalam berbagai keadaan syarat-syarat untuk mencapai penyesuaian optimal dari alokasi sumber-sumber ekonomi dalam pengertian kesukaan-kesukaan konsumen tidak akan tercapai.
b. Fungsi Distribusi
Fungsi distribusi dalam fungsi ekonomi pemerintah adalah sangat terkait erat dengan pemerataan kesejahteraan bagi penduduk di daerah yang bersangkutan dan terdistribusi secara proposial dengan pengertian bahwa daerah yang satu dimungkinkan tidak sama tingkat kesejahteraannya dengan daerah yang lainnya karena akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kemampuan daerahnya masing-masing. Penekanan utama dari teori fungsi distribusi adalah pada bagaimana pendistribusian hasil produksi kepada individu-individu atau keluarga-keluarga. Atau kalau dalam pemerintah distribusi penekanannya lebih kepada bagaimana pendapatan Negara didistribusikan atau dibagikan kepada daerah-daerah dengan adil dengan porsi yang sesuai kebutuhan daerah. Fungsi distribusi dilakukan melalui dukungan untuk pemberdayaan berbagai kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dalam pendistribusian pendapatan tergantung pada:
1. Pemilikan factor-faktor produksi/pendapatan Yang dimaksud pemilikan factor produksi disini adalah seberapa besar sumber daya atau badan usaha atau yang terkena pajak, yang bisa menghasilkan pendapatan sebuah Negara tersebut. Kalau factor produksinya banyak, akan membuat pendapatan sebuah Negara juga besar,
2. Permintaan dan penawaran factor produksi/pendapatan Pendistribusian pendapatan juga tergantung dengan seberapa besar permintaan dan penawaran terhadpa factor produksi tersebut.
3. Sistem warisan dan hukum yang berlaku Dalam pendistribusian pendapatan tergantung dengan system yang dibuat, dan bagaimana hokum yang berlaku di sebuah Negara tersebut.
4. Kemampuan memperoleh pendapatan Pendistribusian pendapatan tergantung juga dengan seberapa besar pendapatan sebuah Negara. Kalau pendapatan sebuah Negara besar, pendapatan yang di distribusikan ke daerah-daerah juga besar, sedangkan apabila pendapatan sebuah Negara kecil, pendapatan yang di distribusikan akan kecil juga.
c.
Fungsi Stabilisasi Sesuai dengan nama stabilisasi maka fungsi stabilisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara. Fungsi stabilisasi ini berkaitan erat dengan fungsi mengatur variabel ekonomi makro dengan instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Diantara ketiga fungsi ekonomi pemerintah, fungsi stabilisasi ini merupakan yang paling kecil kewenangan dan dukungannya terhadap peran pemerintah daerah dan bahkan hampir tak mendapatkan bagian untuk berperan dalam fungsi stabilisasi ini. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa fungsi stabilisasi berbeda antar satu daerah dengan daerah lain dalam suatu negara. Disamping itu kecilnya kewenangan dan dukungan peran pemerintah daerah dalam fungsi stabilisasi, disebabkan akan adanya efek sampingan yang timbul akibat penggunaan instrumen yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mengontrol variabel ekonomi makro dan efek langsung dari penggunaan instrumen tersebut. Contoh riil dalam kebijakan moneter, jika kebijakan moneter didesentralisasikan maka masing-masing pemerintah daerah akan mempunyai kewenangan melakukan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhannya bahkan keinginannya. Bila masing-masing daerah diberikan kewenangan mencetak uang sesuai keinginan ataupun kebutuhan daerahnya, maka pemerintah pusat akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan kestabilan harga-harga
maupun tingkat inflasi yang terjadi didaerah. Dan dalam hal kebijakan fiskal jika didesentralisasikan maka akan terjadi perbedaan penetapan pajak dan pengeluaran, sebagai akibatnya adalah akan terjadi migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya yang memberikan peluang untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar.
Peranan Pemerintah di dalam Sektor Ekonomi Publik: Menurut Montesqieu, kekuasaan negara dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam prakteknya, kekuasaan eksekutif (pemerintah, yaitu presiden dan para pembantunya) lazimnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian. Peran pemerintah dalam perekonomian antara lain: 1. menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang melandasi suatu perekonomian, 2. mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak, 3. memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi, 4. membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan, 5. meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, dan 6. menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya.
Tujuan campur tangan pemerintah 1. Menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap eksis dan penindasan dapat dihindarkan. 2. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. 3. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktek-praktek monopoli yang merugikan. 4. Menyediakan ”barang bersama” yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi, dan tentara, yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat. 5. Mengawasi agar ”eksternalitas” kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi masalahnya. Adapun bentuk-bentuk campur tangan pemerintah yaitu: 1. Membuat Peraturan-peraturan. Tujuan pokok dari peraturan-peraturan pemerintah adalah agar kegiatan-kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan khalayak ramai.
2. Menjalankan kebijakan fiskal dan moneter Kebijakan fiskal adalah strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam pengeluarannya dan dalam sistem dan cara-cara mengumpulkan pajak.
Kebijakan Moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi tingkat bunga, operasi bank-bank, dan mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. 3. Melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi keuntungan-keuntungan perorangan dan memaksimumkan keuntungan sosial adalah: -kegiatan transportasi kereta api -perusahaan jasa untuk menyediakan air bersih, listrik dan telepon, dan -perusahaan jasa pos. Campur tangan tersebut bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan yang akan diperoleh masyarakat dari berbagai kegiatan tersebut.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Peran pemerintah dalam perekonomian : Menetapkan kerangka hukum ( legal Framework) yang melandasi suatu perekonomian. Mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak. Memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, penjamin simpanan dan asuransi. Membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan perisahaan swasta, misalnya persenjataan. Meredistribusikan ( membagi uang ) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lain. Menyelenggarakan system jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantunin anak miskin, dsb. Ukuran kegiatan pemerintah dapat dilihat dari seberapa besar ukuran sektor publiknya dan suatu indikator yang mudah digunakan yaitu seberapa besar ukuran pengeluaran publik relatif terhadap total perekonomian. Pemerintah meningkatkan pendapatan untuk membayar seluruh pengeluaran melalui beberapa macam pajak dan apabila terjadi defisit tersebut akan dibiayai melalui pinjaman. Analisah sektor publik terdiri atas empat tahapan, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaah konsekuensi dari penerapaan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriterian keberhasilan publik dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik. Sektor publik di Indonesia : a. Menyediakan sebuah kerangka kerja/system yang legal, yang diperlukan untuk membawa perekonomian ke fungsinya semula. b. Memproduksi barang dan jasa, yang berguna untuk pertahanan, pendidikan, keamanan, perhubungan, dsb c. Mempengaruhi apa yang di produksi oleh sektor private ( swasta ) melalui subsidi, pajak, kredit dan peraturan.
d. Membeli barang dan jasa dari sektor private dan kemudian menyalurkannya ke perusahaan dan rumah tangga. Beberapa bentuk intervensi yang pada umumnya dilakukan oleh pemerintah yaitu : kontrol harga, kontrol kuantitas, pajak dan subsidi serta regulasi. Pemerintah menentukan penetapan harga tertingi (ceiling price ) dan harga jual minimum ( floor price ). Harga jual tertinggi biasanya di tentukan lebih rendah dari pada harga pasar agar pemerintah dapat memperbaiki kesejahtraan konsumen ( pemakai ), dan harga jual minimum di tentukan lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar agar dapat memperbaiki kesejahtraan pemasok ( produsen ). Kontrol kuantitas yang dilakukan yaitu, mengontrol agar hasil akhir dari kuota sama dengan hasil akhir kontrol harga karna jika kuantitas berubah maka harga jual berubah juga. Sebenarnya pajak adalah transfer semberdaya dari sektor private ( rumah tangga dan perusahaan ) ke sektor publik ( pemerintah ) yang nantinya akan kembali kepada masyarakat berupa subsidi ( pajak negatif )meski nanti akan di dapat secara tidak langsung. Regulasi adalah keputusan pemerintah dalam bidang hukum untuk memperbaiki efesiensi alokasi agar pelaku ekonomi menyesuaikan perilaku dengan keputusan pemerintah. Hal ini tidak lain dari tujuan pemerintah yang ingin meningkatkan kesejahtraan sosial
